Wali Kota Medan, T Dzulmi Eldin.
MEDAN, SUMUTPOS.CO –Tenaga honorer RSUD dr Pirngadi dan guru honorer Kategori Dua (K2) di Kota Medan kini bisa bernapas lega. Pasalnya, mulai 2017 gaji mereka akan disesuaikan dengan UMK Medan, sejumlah Rp2.551.215. Atau, naik sekira Rp2,25 juta karena sebelumnya mereka hanya digaji Rp250 ribu per bulan.
Dengan penyesuaian upah ini, diharapkan dapat meningkatkan kinerja para tenaga kesehatan dan pendidikan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Demikian terungkap dalam pengesahan APBD 2017 Kota Medan yang langsung dilakukan Wali Kota Medan Dzulmi Eldin bersama Ketua DPRD Medan Henry Jhon Hutagalung, di Ruang Paripurna DPRD Medan, Kamis (29/12) siang. Adapun postur APBD Kota Medan 2017 senilai Rp5,2 triliun lebih. Meski mengalami penurunan dibanding 2016, proyeksi pendapatan ini cukup realistis baik dari jenis pendapatan yang diharapkan bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) maupun dari jenis pendapatan daerah lainnya, terutama dari dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Ketua DPRD Kota Medan Henry Jhon Hutagalung mengatakan, selain alokasi untuk infrastruktur, berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan, ada kabar gembira yang sudah diperjuangkan DPRD dan Pemko untuk kesejahteraan tenaga honor.
“Dengan berbagai argumentasi, baik saat pembahasan KUA-PPAS RAPBD 2017 hingga finalisasi, kita sudah sepakat menambah anggaran untuk para tenaga honor tersebut. Termasuk juga bagi guru honorer K2,” katanya.
Dia menjelaskan para tenaga honor tersebut baik yang bertugas di RSUD dr Pirngadi, sekolah, kelurahan dan kecamatan, gajinya akan disesuaikan berdasarkan UMK Medan 2017.
“Jadi nantinya mereka itu tidak lagi dapat Rp250 per bulan, seperti yang selama ini mereka rasakan. Kita berharap dengan semakin sejahteranya kehidupan mereka, pelayanan yang diberikan kepada masyarakat semakin maksimal,” kata politisi PDIP ini, seraya mengaku tak mengingat persis berapa jumlah anggaran yang tertampung untuk itu.
Henry menambahkan, sebagian dari APBD Medan 2017 akan dimaksimalkan untuk perbaikan infrastruktur seperti jalan dan drainase. Hal itu sesuai visi misi wali kota dan wakil wali kota, di mana ingin jaringan infrastruktur semakin baik sehingga dapat meminimalisir genangan air dan juga banjir.
Diketahui, pos anggaran tersebut akan ditampung oleh Dinas Pendidikan Kota Medan. Disdik sendiri sejatinya memiliki anggaran sebesar Rp25 miliar dari postur APBD yang ada di 2017. Adapun program prioritas untuk kawasan Medan Utara sebesar Rp11 miliar lebih. Rinciannya untuk perlengkapan pakaian siswa miskin Rp6,5 miliar dan bantuan siswa miskin (BSM) Rp5 miliar.
Sebelumnya, Anggota Komisi B DPRD Medan HT Bahrumsyah mengatakan, saat pembahasan sebelum finalisasi APBD bersama Disdik kemarin, pihaknya sudah merekomendasikan agar pos gaji bagi para tenaga honor ini segera dijalankan. Dia menyebutkan, khusus yang diperjuangkan ialah bagi tenaga honorer dan guru honor K2 dibawah 2005.
“Saya kira ini masih bisa tertampung untuk 292 guru honorer K2 itu. Disdik kiranya bisa segera lakukan pendataan ulang. Perhitungan kami, 292 orang dikali Rp2,5 juta dikali 12 bulan jumlahnya Rp9 miliar. Jadi masih ada sisa 16 miliar lagi. Dan penganggaran ini dapat kita lakukan bertahap, dimulai pada 2017,” katanya.
Sementara itu, Kadisdik Kota Medan Marasutan Siregar mengatakan pihaknya siap mengakomodir terkait gaji para tenaga honorer ini. Di mana nantinya mereka akan menerima gaji sesuai UMK terbaru. “Selama ini kita memang ada anggarkan Rp250 ribu per bulan, namun dibayarkan per tiga bulan,” katanya.
Pemko dan DPRD Medan akhirnya sepakat mengesahkan APBD 2017 Rp5,2 triliun lebih, dengan rincian belanja langsung Rp3,5 triliun lebih, belanja tidak langsung Rp1,9 triliun lebih. Pengesahan ini turut dihadiri Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) Kota Medan, jajaran SKPD Pemko Medan, camat, dan lurah.
Wali Kota Medan Dzulmi Eldin usai paripurna meminta ke depan para jajarannya dapat memaksimalkan anggaran yang telah disahkan ini. Menurut Eldin, singkatnya jarak antara pembahasan dan pengesahan APBD ini tidak menjadi masalah. “Sebelumnya kan sudah dibahas saat KUA-PPAS, jadi saya pikir semuanya telah disesuaikan menurut aturan yang ada,” katanya. (prn/rbb)
