25.6 C
Medan
Friday, May 17, 2024

PTPN 3 Resmi Kelola Seimangkei

JR Saragih Serahkan SK Pembangunan KEK

MEDAN-PT Perkebunan Nusantara (PTPN) 3 Medan akhirnya ditunjuk sebagai Badan Usaha Pembangun dan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Seimangkei, Simalungun Surat Keputusan itu diserahkan Bupati Simalungun JR Saragih kepada Dirut PTPN 3 Megananda Daryono di Medan (Rabu, 30/1).

engan legalitas lahan dan penunjukan PTPN 3 sebagai pengelola, KEK Seimangkei diproyeksikan menjadi incaran investor asing.

Bupati Simalungun JR. Saragih saat penyerahan SK berjanji mempercepat proses realisasi pembangunan industri hilir perkebunan di lokasi awal 2.000 hektare tersebut.

“Selama ini ‘kan ada ganjalan status KEK Seimangkei yang belum diubah dari hak guna usaha (HGU) kepada hak peruntukan lain (HPL). Hal ini sebetulnya terkait status kawasan hutan, termasuk ketiadaan aturan tata ruang di Kabupaten Simalungun. Setelah semuanya jelas ya tak ada masalah administrasi lagi,” katanya.

Karena tidak ada masalah lagi, menurut JR Saragih, investor tak perlu lagi ragu menanamkan modal di kawasan tersebut karena persyaratan mengubah HPL ke Hak Guna Bangunan (HGB) sudah punya landasan hukum, yakni Perda Tata Ruang Kabupaten Simalungun yang sudah disahkan tahun lalu.

“Satu-satunya kabupaten/kota di Sumut yang sudah memiliki Perda Tata Ruang adalah Kabupaten Simalungun. Jadi tak ada alasan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk tak mengubah status lahan Seimangkei,” tegasnya.

Disinggung alokasi anggaran pembangunan infrastruktur jalan menuju KEK Seimangkei, JR Saragih mengingatkan, program itu tidak berada di pundak Kabupaten Simalungun semata, melainkan seluruh kabupaten/kota di sekitar Seimangkei, pemprovsu, dan pemerintah pusat.

Sebagai Koordinator Pemerintah Kabupaten/Kota di sekitar Sei Mangkei, menurut JR Saragih, dirinya segera merancang pertemuan dengan kepala daerah lain guna mempercepat realisasi pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan untuk pengembengan KEK Seimangkei.

Merujuk data tahun lalu, lanjut JR Saragih, Pemkab Simalungun telah mengalokasikan anggaran infrastruktur senilai Rp10 miliar. Tahun ini, paparnya lagi, Pemkab Simalungun mengalokasikan anggaran Rp3,4 miliar. “Ruas jalan yang menjadi tanggung jawab Pemkab Simalungun sudah mulus. Dana tahun ini sebatas pemeliharaan,” tuturnya.

JR Saragih mengaku kecewa pada Pemprovsu yang tak sepenuhnya mengucurkan anggaran pembangunan infrastruktur sebesar Rp30 miliar seperti yang dijanjikan. ‘’Janjinya Rp30 miliar tapi terealisasi Rp2 miliar. Tahun ini saya tak cermati tak ada alokasi anggaran dari Pemprovsu untuk perbaikan infrastruktur di sekitar Seimangkei. APBD Sumut ’kan sudah diketok. Tak ada saya lihat di situ (APBD Sumut tahun 2012/2013, Red),” tandasnya.

Direktur Perencanaan dan Pengembangan Usaha PTPN III, Nur Hidayat, menyatakan pada tahun ini, Sei Mangke memerlukan pasokan listrik sebesar 30 MW dan gas 4 ribu MMBTU.

‘’Kebutuhan listrik akan dipenuhi dengan pembangkit kawasan sebesar 9 Megawatt. Nanti diproses untuk dicukupkan kekurangannya oleh PLN. Kalau kebutuhan gas diharapkan bisa dipenuhi PT Pertagas,” ungkapnya.
Sementara itu, Wakil Ketua I Dewan KEK Nasional Budi Santoso menyambut baik penunjukan PTPN 3 sebagai Badan Usaha Pembangun dan Pengelola Seimangkei.

“Selama ini kan belum jelas siapa pengelolanya. Kini sudah sah yang menanganinya adalah PTPN 3. Kami akan fokus mengembangkan Seimangkei sebagai katalisator ekonomi regional dan nasional,” tukasnya.

Investor Berminat
Dari data yang dihimpun Sumut Pos, sejumlah investor yang berminat dan akan bergabung di KEK Seimangke, seperti PT Cipta Buana Utama Mandiri (CBUM) yang akan membangun pabrik pupuk NPK dengan kapasitas 200.000 ton per tahun. Nilai investasi perusahaan patungan asing dan domestik ini mencapai Rp400 miliar dengan kapasitas tenaga kerja hingga 150 orang. PT CBUM akan berdiri di atas kavling seluas 20 hektare.

Di luar itu, ada pula PT Unilever Oleochemical Indonesia yang akan membangun industri oleochemical dengan bahan baku PKO dengan kapasitas produksi 175.000 ton per tahun. Nilai investasi pabrik ini mencapai Rp1,2 miliar dengan perkiraan penyerapan tenaga kerja ratusan orang. PT Unilever akan menempati kavling seluas 27 hektare.

Di samping itu ada pula PT JVL Varansi Nusantara Pertama yang akan menempati kavling seluas 20 hektare. PT Energy Uni Resource PTE LtD seluas 28 hektare dan konsorsium PTPN 3 dan PTPN 4 untuk membangun olechemichal yang menempati kavling seluas 25 hektare. Dari seluruh calon investor itu tercatat PT Unilever merupakan perusahaan paling serius yang akan membangun pabrik oleochemical complex. (ram/rel)

JR Saragih Serahkan SK Pembangunan KEK

MEDAN-PT Perkebunan Nusantara (PTPN) 3 Medan akhirnya ditunjuk sebagai Badan Usaha Pembangun dan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Seimangkei, Simalungun Surat Keputusan itu diserahkan Bupati Simalungun JR Saragih kepada Dirut PTPN 3 Megananda Daryono di Medan (Rabu, 30/1).

engan legalitas lahan dan penunjukan PTPN 3 sebagai pengelola, KEK Seimangkei diproyeksikan menjadi incaran investor asing.

Bupati Simalungun JR. Saragih saat penyerahan SK berjanji mempercepat proses realisasi pembangunan industri hilir perkebunan di lokasi awal 2.000 hektare tersebut.

“Selama ini ‘kan ada ganjalan status KEK Seimangkei yang belum diubah dari hak guna usaha (HGU) kepada hak peruntukan lain (HPL). Hal ini sebetulnya terkait status kawasan hutan, termasuk ketiadaan aturan tata ruang di Kabupaten Simalungun. Setelah semuanya jelas ya tak ada masalah administrasi lagi,” katanya.

Karena tidak ada masalah lagi, menurut JR Saragih, investor tak perlu lagi ragu menanamkan modal di kawasan tersebut karena persyaratan mengubah HPL ke Hak Guna Bangunan (HGB) sudah punya landasan hukum, yakni Perda Tata Ruang Kabupaten Simalungun yang sudah disahkan tahun lalu.

“Satu-satunya kabupaten/kota di Sumut yang sudah memiliki Perda Tata Ruang adalah Kabupaten Simalungun. Jadi tak ada alasan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk tak mengubah status lahan Seimangkei,” tegasnya.

Disinggung alokasi anggaran pembangunan infrastruktur jalan menuju KEK Seimangkei, JR Saragih mengingatkan, program itu tidak berada di pundak Kabupaten Simalungun semata, melainkan seluruh kabupaten/kota di sekitar Seimangkei, pemprovsu, dan pemerintah pusat.

Sebagai Koordinator Pemerintah Kabupaten/Kota di sekitar Sei Mangkei, menurut JR Saragih, dirinya segera merancang pertemuan dengan kepala daerah lain guna mempercepat realisasi pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan untuk pengembengan KEK Seimangkei.

Merujuk data tahun lalu, lanjut JR Saragih, Pemkab Simalungun telah mengalokasikan anggaran infrastruktur senilai Rp10 miliar. Tahun ini, paparnya lagi, Pemkab Simalungun mengalokasikan anggaran Rp3,4 miliar. “Ruas jalan yang menjadi tanggung jawab Pemkab Simalungun sudah mulus. Dana tahun ini sebatas pemeliharaan,” tuturnya.

JR Saragih mengaku kecewa pada Pemprovsu yang tak sepenuhnya mengucurkan anggaran pembangunan infrastruktur sebesar Rp30 miliar seperti yang dijanjikan. ‘’Janjinya Rp30 miliar tapi terealisasi Rp2 miliar. Tahun ini saya tak cermati tak ada alokasi anggaran dari Pemprovsu untuk perbaikan infrastruktur di sekitar Seimangkei. APBD Sumut ’kan sudah diketok. Tak ada saya lihat di situ (APBD Sumut tahun 2012/2013, Red),” tandasnya.

Direktur Perencanaan dan Pengembangan Usaha PTPN III, Nur Hidayat, menyatakan pada tahun ini, Sei Mangke memerlukan pasokan listrik sebesar 30 MW dan gas 4 ribu MMBTU.

‘’Kebutuhan listrik akan dipenuhi dengan pembangkit kawasan sebesar 9 Megawatt. Nanti diproses untuk dicukupkan kekurangannya oleh PLN. Kalau kebutuhan gas diharapkan bisa dipenuhi PT Pertagas,” ungkapnya.
Sementara itu, Wakil Ketua I Dewan KEK Nasional Budi Santoso menyambut baik penunjukan PTPN 3 sebagai Badan Usaha Pembangun dan Pengelola Seimangkei.

“Selama ini kan belum jelas siapa pengelolanya. Kini sudah sah yang menanganinya adalah PTPN 3. Kami akan fokus mengembangkan Seimangkei sebagai katalisator ekonomi regional dan nasional,” tukasnya.

Investor Berminat
Dari data yang dihimpun Sumut Pos, sejumlah investor yang berminat dan akan bergabung di KEK Seimangke, seperti PT Cipta Buana Utama Mandiri (CBUM) yang akan membangun pabrik pupuk NPK dengan kapasitas 200.000 ton per tahun. Nilai investasi perusahaan patungan asing dan domestik ini mencapai Rp400 miliar dengan kapasitas tenaga kerja hingga 150 orang. PT CBUM akan berdiri di atas kavling seluas 20 hektare.

Di luar itu, ada pula PT Unilever Oleochemical Indonesia yang akan membangun industri oleochemical dengan bahan baku PKO dengan kapasitas produksi 175.000 ton per tahun. Nilai investasi pabrik ini mencapai Rp1,2 miliar dengan perkiraan penyerapan tenaga kerja ratusan orang. PT Unilever akan menempati kavling seluas 27 hektare.

Di samping itu ada pula PT JVL Varansi Nusantara Pertama yang akan menempati kavling seluas 20 hektare. PT Energy Uni Resource PTE LtD seluas 28 hektare dan konsorsium PTPN 3 dan PTPN 4 untuk membangun olechemichal yang menempati kavling seluas 25 hektare. Dari seluruh calon investor itu tercatat PT Unilever merupakan perusahaan paling serius yang akan membangun pabrik oleochemical complex. (ram/rel)

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/