30 C
Medan
Thursday, May 16, 2024

PKS Didesak Mundur dari Koalisi

Anis Matta jadi Presiden PKS

JAKARTA-Setelah resmi sebagai Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang baru, Anis Matta menyerukan agar tiap pengurus dan kader di seluruh Indonesia melakukan tobat nasional. Namun, seruan itu malah dianggap tanpa makna oleh beberapa kalangan. Bahkan, ada yang mendesak agar PKS mundur dari koalisi.

BARU: Anis Matta setelah ditetapkan sebagai Presiden PKS, kemarin.//Ade Sinuhaji/JPNN
BARU: Anis Matta setelah ditetapkan sebagai Presiden PKS, kemarin.//Ade Sinuhaji/JPNN

“Mestinya kalimat pertama akan bermakna bagi PKS kalau menyatakan keluar dari koalisi,” kata politisi senior, Zaenal Maarif kepada Rakyat Merdeka (grup Sumut Pos), Jumat petang (1/2).

Pendiri Partai Bintang Reformasi itu menerangkan, menarik dari koalisi berarti mencabut menteri-menteri asal partai mereka dari kabinet pimpinan SBY. “Kalau sikap yang ditunjukkan seperti terlihat tadi, maka PKS akan menjadi partai yang tidak cukup diperhitungkan dalam Pemilu 2014,” katanya.
Sebelumnya, Anis mengaku suara kader PKS sangat kencang meminta partai dakwah tersebut keluar dari koalisi setelah Luthfi Hasan Ishaaq terjerat kasus suap impor daging sapi.

Saat ini ada tiga menteri PKS di kabinet SBY-Boediono. Yakni, Menteri Pertanian Suswono, Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring, dan Menteri Sosial Salim Assegaf.

“ Memang ada suara dan masukan-masukan agar PKS memutuskan untuk keluar dari Setgab serta menarik menterinya. Tapi kami belum mengambil keputusan. Suara itu memang kencang,” sambungnya, sambil mengatakan keputusan itu merupakan wewenang Majelis Syura PKS.
Analis politik dari Universitas Paramadina, Mohamad Ikhsan Tualeka menilai, pengakuan itu sebagai bergaining position yang coba dikirim Anis kepada Setgab Koalisi yang dipimpin Presiden SBY.

“Secara politis ini sebagai teori cumi-cumi. Menyemprotkan tinta untuk mengamankan diri. Anis memberi sinyal bantu PKS, kalau tidak maka mereka akan keluar,” katanya.

PKS benar-benar terpojok dengan status tersangka dan penahanan Luthfi Hasan Ishaaq oleh KPK. Elit PKS anggap kasus Lutfi buah dari silent operation lawan politik jelang pemilu 2014. Namun tetap saja citra PKS terpuruk karena fakta hukum persidangan yang akan dikonsumsi publik.

“Dalam kontek ini Anis Matta minta ada pengkodisian. Dia sadar proses hukum yang melilit kader telah melahirkan persoalan politik sangat besar bagi PKS,” imbuh Ikhsan.

Soal efektif atau tidak sinyal yang dikirim Anis ke Setga Koalisi, kata dia, merupakan urusan lain. Tapi setidaknya PKS telah melakukan emergency komunikasi politik.

“Saya yakin PKS tidak akan berani keluar dari kabinet. Dari dulu wacananya seperti itu, tapi PKS tetap berada di koalisi. Dengan berada di koalisi, mereka punya intensif yang besar menaikkan elektoral. Ada banyak logistik dan sumber daya politik yang bisa digunakan ketimbang mereka berada di luar pemerintahan,” katanya.

Menurut Ikhsan, SBY harus tegas merespon sinyal Anis Matta. SBY harus memberi pilihan kepada PKS; memperilakan untuk keluar atau tetap memperkuat kabinet. “SBY harus menunjukkan keberpihakan kepada penegakan hukum utamanya pemberantasan korupsi. Kalau SBY memnyanggupi permintaan PKS, mengkondisikan kasus yang menjerat Luthfi Hasan Ihaaq, maka publik pasti menilai buruk,” demikian Ihsan yang aktif di Indonesia of Parlement.

Anis Matta menjadi Presiden PKS selang sehari pascamundurnya Luthfi Hasan Ishaaq karena status tersangka kasus impor daging.  Keputusan itu diambil setelah DPTP selaku pelaksana harian Majelis Syura menggelar rapat tertutup di kantor DPP PKS, Jakarta, kemarin (1/2). Ketua Majelis Syura PKS Hilmi Aminudin menyatakan, pembahasan posisi pucuk pimpinan DPP PKS dibahas pasca mundurnya Luthfi dari kursi Presiden.

Memperhatikan pernyataan lisan dan tertulis dari Luthfi Hasan Ishaaq selaku Presiden PKS. Di mana demi berkonsentrasi pada kasus hukum, Luthfi mengembalikan mandatnya,” ujar Hilmi.

Pernyataan itulah yang menjadi dasar Majelis Syura menggelar rapat. Terhitung sejak Kamis (31/1), Majelis Syura telah menggelar rapat di Lembang, Jawa Barat untuk kemudian berlanjut di kantor DPP PKS kemarin. “Majelis Syura menetapkan Anis Matta sebagai Sekjen dan pada jabatan Sekjen ditetapkan Muhammad Taufik Ridho,” ujarnya.

Hilmi menyatakan, pernyataan mundur dari Luthfi termasuk hasil rapat pergantian Presiden dan Sekjen yang baru akan disampaikan dalam musyawarah Majelis Syura yang akan datang. Pasca pergantian posisi ini, Hilmi meminta Presiden PKS segera melakukan pembenahan terhadap DPP. “Menugaskan Presiden PKS melakukan konsolidasi sesegera mungkin,” tutupnya.

Terpilihnya Anis sebelumnya sudah diprediksi. Pasca mundurnya Luthfi dari kursi Presiden PKS, hanya ada dua kandidat, yakni Anis dan mantan Presiden PKS Hidayat Nur Wahid yang dipandang layak memegang komando di tingkat DPP. Hidayat yang hadir dalam penetapan Anis itu tetap dalam posisinya sebagai Ketua Fraksi PKS dan Ketua DPP Bidang Kebijakan Publik.

Anis dalam pernyataan pertamanya sebagai Presiden PKS menyatakan, Majelis Syura telah mengambil keputusan yang sangat kilat dan cepat merespon mundurnya Luthfi. Anis nampak emosional dalam pernyataan politiknya itu. Dia menyatakan memberi penghargaan kepada Luthfi atas kinerja dan dedikasinya sebagai Presiden. “Seluruh pimpinan PKS mencintainya,” ujarnya disambut takbir sejumlah kader PKS.

Anis menyatakan, PKS percaya kepada integritas Luthfi. Menurut dia, yang dihadapi PKS adalah konspirasi besar. Namun, peristiwa besar ini akan menjadi hentakan sejarah yang akan membangunkan PKS. Namun semua itu harus dilandasi tiga syarat yakni meminta pertolongan yang maha kuasa, kebersamaan, dan menjaga soliditas.

“Tidak ada lagi waktu tidur sejak saat ini, ini momentum kebangkitan kita semuanya,” ujarnya. Tiba-tiba, muncul teriakan “Turunkan SBY” dari belakang sejumlah tamu yang hadir. Pernyataan politik itu sejenak terdiam.

Anis mengatakan, pernyataan dirinya jangan ditafsirkan sebagai bentuk perlawanan PKS menghadapi gerakan pemberantasan korupsi. Menurut dia, yang dilawan PKS adalah otoritas yang dilakukan dalam pemberantasan korupsi. Menurut dia, antara hak dan cara menggunakan hak adalah dua hal yang berbeda.

“Motif tirani dalam menggunakan hak ini yang akan kita lawan,” ujarnya.

Agenda pertama PKS pasca penetapan dirinya, lanjut Anis, adalah melakukan pertabatan nasional. Pertaubatan nasional ini harus dimulai dari diri sendiri yakni seluruh pengurus dan kader PKS. “Setelah membenahi sistem, kita akan melakukan pembenahan pada negara,” ujarnya.

Anis menambahkan, jabatan Presiden PKS adalah jabatan besar yang menuntut tanggung jawab besar. Dirinya menegaskan ingin berkonsentrasi pada jabatan besar itu.

“Karena itu, saya ingin mundur dari jabatan Wakil Ketua DPR dan anggota DPR,” ujarnya. Saat ditanya apakah Luthfi yang berstatus tersangka akan mundur dari anggota DPR, Anis menyatakan hal yang sama akan dilakukan koleganya. “Tunggu satu dua hari ini akan ada keputusan. Pak Luthfi juga akan melakukan langkah itu,” ujarnya.

Anis juga memastikan jika Luthfi akan mendapatkan bantuan hukum dari partai. Langkah-langkah hukum yang akan dilakukan PKS masih dirahasiakan. Namun, kata Anis, PKS akan mengontrol proses yang dilakukan. “Kami akan kontrol proses ini dan membaca proses politisasi ke depan. Ini yang akan kita fokuskan,” ujarnya.

Taufik saat diberi kesempatan menyampaikan pernyataan pertama sebagai Sekjen menyebut jabatan itu adalah amanah besar. Mantan Ketua DPW PKS Jawa Barat dan mantan Ketua DPP PKS bidang Kepemudaan itu mengaku, bukan pekerjaan yang mudah untuk menjabat posisi Sekjen.  “Bahwa saya akan semaksimal dan seoptimal mungkin mendampingi Anis sebagai Presiden,” ujarnya.

Seperti apa sebenarnya proses yang terjadi hingga Anis terpilih? Hidayat saat ditemui usai penetapan menyatakan, mekanisme itu sepenuhnya dilakukan oleh Majelis Syura PKS. Setiap anggota Majelis Syura memenuhi persyaratan untuk dicalonkan. “Saya anggota Majelis Syura, sehingga memiliki hak juga,” ujarnya.

Persyaratan lain adalah calon Presiden PKS juga memiliki track record sebagai pengurus. Dari sekian masukan yang ada, Hidayat menyatakan sebaiknya kader baru yang belum pernah menjadi Presiden sebaiknya dimunculkan. “Saya sudah jadi Presiden, sehingga pak Anis Matta-lah yang dipilih,” tandasnya. (bay/pri/rm/jpnn)

Anis Matta jadi Presiden PKS

JAKARTA-Setelah resmi sebagai Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang baru, Anis Matta menyerukan agar tiap pengurus dan kader di seluruh Indonesia melakukan tobat nasional. Namun, seruan itu malah dianggap tanpa makna oleh beberapa kalangan. Bahkan, ada yang mendesak agar PKS mundur dari koalisi.

BARU: Anis Matta setelah ditetapkan sebagai Presiden PKS, kemarin.//Ade Sinuhaji/JPNN
BARU: Anis Matta setelah ditetapkan sebagai Presiden PKS, kemarin.//Ade Sinuhaji/JPNN

“Mestinya kalimat pertama akan bermakna bagi PKS kalau menyatakan keluar dari koalisi,” kata politisi senior, Zaenal Maarif kepada Rakyat Merdeka (grup Sumut Pos), Jumat petang (1/2).

Pendiri Partai Bintang Reformasi itu menerangkan, menarik dari koalisi berarti mencabut menteri-menteri asal partai mereka dari kabinet pimpinan SBY. “Kalau sikap yang ditunjukkan seperti terlihat tadi, maka PKS akan menjadi partai yang tidak cukup diperhitungkan dalam Pemilu 2014,” katanya.
Sebelumnya, Anis mengaku suara kader PKS sangat kencang meminta partai dakwah tersebut keluar dari koalisi setelah Luthfi Hasan Ishaaq terjerat kasus suap impor daging sapi.

Saat ini ada tiga menteri PKS di kabinet SBY-Boediono. Yakni, Menteri Pertanian Suswono, Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring, dan Menteri Sosial Salim Assegaf.

“ Memang ada suara dan masukan-masukan agar PKS memutuskan untuk keluar dari Setgab serta menarik menterinya. Tapi kami belum mengambil keputusan. Suara itu memang kencang,” sambungnya, sambil mengatakan keputusan itu merupakan wewenang Majelis Syura PKS.
Analis politik dari Universitas Paramadina, Mohamad Ikhsan Tualeka menilai, pengakuan itu sebagai bergaining position yang coba dikirim Anis kepada Setgab Koalisi yang dipimpin Presiden SBY.

“Secara politis ini sebagai teori cumi-cumi. Menyemprotkan tinta untuk mengamankan diri. Anis memberi sinyal bantu PKS, kalau tidak maka mereka akan keluar,” katanya.

PKS benar-benar terpojok dengan status tersangka dan penahanan Luthfi Hasan Ishaaq oleh KPK. Elit PKS anggap kasus Lutfi buah dari silent operation lawan politik jelang pemilu 2014. Namun tetap saja citra PKS terpuruk karena fakta hukum persidangan yang akan dikonsumsi publik.

“Dalam kontek ini Anis Matta minta ada pengkodisian. Dia sadar proses hukum yang melilit kader telah melahirkan persoalan politik sangat besar bagi PKS,” imbuh Ikhsan.

Soal efektif atau tidak sinyal yang dikirim Anis ke Setga Koalisi, kata dia, merupakan urusan lain. Tapi setidaknya PKS telah melakukan emergency komunikasi politik.

“Saya yakin PKS tidak akan berani keluar dari kabinet. Dari dulu wacananya seperti itu, tapi PKS tetap berada di koalisi. Dengan berada di koalisi, mereka punya intensif yang besar menaikkan elektoral. Ada banyak logistik dan sumber daya politik yang bisa digunakan ketimbang mereka berada di luar pemerintahan,” katanya.

Menurut Ikhsan, SBY harus tegas merespon sinyal Anis Matta. SBY harus memberi pilihan kepada PKS; memperilakan untuk keluar atau tetap memperkuat kabinet. “SBY harus menunjukkan keberpihakan kepada penegakan hukum utamanya pemberantasan korupsi. Kalau SBY memnyanggupi permintaan PKS, mengkondisikan kasus yang menjerat Luthfi Hasan Ihaaq, maka publik pasti menilai buruk,” demikian Ihsan yang aktif di Indonesia of Parlement.

Anis Matta menjadi Presiden PKS selang sehari pascamundurnya Luthfi Hasan Ishaaq karena status tersangka kasus impor daging.  Keputusan itu diambil setelah DPTP selaku pelaksana harian Majelis Syura menggelar rapat tertutup di kantor DPP PKS, Jakarta, kemarin (1/2). Ketua Majelis Syura PKS Hilmi Aminudin menyatakan, pembahasan posisi pucuk pimpinan DPP PKS dibahas pasca mundurnya Luthfi dari kursi Presiden.

Memperhatikan pernyataan lisan dan tertulis dari Luthfi Hasan Ishaaq selaku Presiden PKS. Di mana demi berkonsentrasi pada kasus hukum, Luthfi mengembalikan mandatnya,” ujar Hilmi.

Pernyataan itulah yang menjadi dasar Majelis Syura menggelar rapat. Terhitung sejak Kamis (31/1), Majelis Syura telah menggelar rapat di Lembang, Jawa Barat untuk kemudian berlanjut di kantor DPP PKS kemarin. “Majelis Syura menetapkan Anis Matta sebagai Sekjen dan pada jabatan Sekjen ditetapkan Muhammad Taufik Ridho,” ujarnya.

Hilmi menyatakan, pernyataan mundur dari Luthfi termasuk hasil rapat pergantian Presiden dan Sekjen yang baru akan disampaikan dalam musyawarah Majelis Syura yang akan datang. Pasca pergantian posisi ini, Hilmi meminta Presiden PKS segera melakukan pembenahan terhadap DPP. “Menugaskan Presiden PKS melakukan konsolidasi sesegera mungkin,” tutupnya.

Terpilihnya Anis sebelumnya sudah diprediksi. Pasca mundurnya Luthfi dari kursi Presiden PKS, hanya ada dua kandidat, yakni Anis dan mantan Presiden PKS Hidayat Nur Wahid yang dipandang layak memegang komando di tingkat DPP. Hidayat yang hadir dalam penetapan Anis itu tetap dalam posisinya sebagai Ketua Fraksi PKS dan Ketua DPP Bidang Kebijakan Publik.

Anis dalam pernyataan pertamanya sebagai Presiden PKS menyatakan, Majelis Syura telah mengambil keputusan yang sangat kilat dan cepat merespon mundurnya Luthfi. Anis nampak emosional dalam pernyataan politiknya itu. Dia menyatakan memberi penghargaan kepada Luthfi atas kinerja dan dedikasinya sebagai Presiden. “Seluruh pimpinan PKS mencintainya,” ujarnya disambut takbir sejumlah kader PKS.

Anis menyatakan, PKS percaya kepada integritas Luthfi. Menurut dia, yang dihadapi PKS adalah konspirasi besar. Namun, peristiwa besar ini akan menjadi hentakan sejarah yang akan membangunkan PKS. Namun semua itu harus dilandasi tiga syarat yakni meminta pertolongan yang maha kuasa, kebersamaan, dan menjaga soliditas.

“Tidak ada lagi waktu tidur sejak saat ini, ini momentum kebangkitan kita semuanya,” ujarnya. Tiba-tiba, muncul teriakan “Turunkan SBY” dari belakang sejumlah tamu yang hadir. Pernyataan politik itu sejenak terdiam.

Anis mengatakan, pernyataan dirinya jangan ditafsirkan sebagai bentuk perlawanan PKS menghadapi gerakan pemberantasan korupsi. Menurut dia, yang dilawan PKS adalah otoritas yang dilakukan dalam pemberantasan korupsi. Menurut dia, antara hak dan cara menggunakan hak adalah dua hal yang berbeda.

“Motif tirani dalam menggunakan hak ini yang akan kita lawan,” ujarnya.

Agenda pertama PKS pasca penetapan dirinya, lanjut Anis, adalah melakukan pertabatan nasional. Pertaubatan nasional ini harus dimulai dari diri sendiri yakni seluruh pengurus dan kader PKS. “Setelah membenahi sistem, kita akan melakukan pembenahan pada negara,” ujarnya.

Anis menambahkan, jabatan Presiden PKS adalah jabatan besar yang menuntut tanggung jawab besar. Dirinya menegaskan ingin berkonsentrasi pada jabatan besar itu.

“Karena itu, saya ingin mundur dari jabatan Wakil Ketua DPR dan anggota DPR,” ujarnya. Saat ditanya apakah Luthfi yang berstatus tersangka akan mundur dari anggota DPR, Anis menyatakan hal yang sama akan dilakukan koleganya. “Tunggu satu dua hari ini akan ada keputusan. Pak Luthfi juga akan melakukan langkah itu,” ujarnya.

Anis juga memastikan jika Luthfi akan mendapatkan bantuan hukum dari partai. Langkah-langkah hukum yang akan dilakukan PKS masih dirahasiakan. Namun, kata Anis, PKS akan mengontrol proses yang dilakukan. “Kami akan kontrol proses ini dan membaca proses politisasi ke depan. Ini yang akan kita fokuskan,” ujarnya.

Taufik saat diberi kesempatan menyampaikan pernyataan pertama sebagai Sekjen menyebut jabatan itu adalah amanah besar. Mantan Ketua DPW PKS Jawa Barat dan mantan Ketua DPP PKS bidang Kepemudaan itu mengaku, bukan pekerjaan yang mudah untuk menjabat posisi Sekjen.  “Bahwa saya akan semaksimal dan seoptimal mungkin mendampingi Anis sebagai Presiden,” ujarnya.

Seperti apa sebenarnya proses yang terjadi hingga Anis terpilih? Hidayat saat ditemui usai penetapan menyatakan, mekanisme itu sepenuhnya dilakukan oleh Majelis Syura PKS. Setiap anggota Majelis Syura memenuhi persyaratan untuk dicalonkan. “Saya anggota Majelis Syura, sehingga memiliki hak juga,” ujarnya.

Persyaratan lain adalah calon Presiden PKS juga memiliki track record sebagai pengurus. Dari sekian masukan yang ada, Hidayat menyatakan sebaiknya kader baru yang belum pernah menjadi Presiden sebaiknya dimunculkan. “Saya sudah jadi Presiden, sehingga pak Anis Matta-lah yang dipilih,” tandasnya. (bay/pri/rm/jpnn)

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/