Wakil Menteri Hukum dan HAM Tampar Petugas Lapas saat Sidak
JAKARTA- Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Denny Indrayana kembali mendapat sorotan. Kali ini, Denny diduga menampar seorang petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Pekanbaru, Riau, Senin (2/4) dinihari, karena tak dibukakan pintu saat mendatangi Lapas bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) melakukan inspeksi mendadak (sidak).
Ulah Denny Indrayana ini, ternyata memicu solidaritas di kalangan sipir. Rencananya, para sipir yang jumlahnya puluhan ribu akan melaporkan Denny dan ajudannya ke polisi.
Menurut Direktur Jenderal Pemasyarakatan Sihabuddin, saat ini di seluruh Indonesia terdapat 31 ribu petugas lapas. “Mereka meminta saya selaku Dirjen Pemasyarakatan berbuat. Mereka bilang, kalau ada teman sakit, yang lain sakit juga. Ada kemunginan melapor ke polisi,” kata Sihabuddin saat ditemui di Gedung Mahkamah Agung, Selasa (3/4). Namun Sihabudin juga menegaskan, bukan dirinya yang akan melaporkan Denny, melainkan para petugas lapas.
Lebih lanjut Sihabuddin membandingkan Denny dengan Mantan Menteri Kehakiman Ismail Saleh. Menurut Sihabuddin, Ismail sangat disegani oleh para pejabat dan pegawai Ditjen PAS.
Namun demikian Sihabuddin juga menegaskan, Ismail tak pernah main tangan, “Dulu yang paling disegani dan ditakuti adalah almarhum mantan Menteri Kehakiman Ismail Saleh. Tapi beliau gak pernah berbuat itu (menampar petugas) saat sidak atau mengunjungi Lapas. Paling keras dia itu cuma membentak kalau ada yang salah,” ucapnya.
Ia justru menuding Denny selalu melanggar aturan setiap kali melakukan sidak ke lapas. Sebab, Denny tak pernah berkoordinasi dengan pihak Ditjen PAS.
Sihabudin juga menegaskan, berdasarkan aturan, setiap sidak dilakukan harus menyertakan petugas Ditjen PAS dan perwakilan dari Kanwal Kementrian Hukum dan HAM di daerah. Padahal, Denny adalah ketua Satgas Pemberantasan Narkoba di Lapas, sementara Sihabuddin adalah wakilnya.
“Setiap operasi sidak, kami tidak pernah diajak. Itu hanya dia (Denny) dan BNN. Padahal Denny itu ketua Satgas Pemberantasan Narkoba di Lapas dan saya adalah wakil ketuanya,” kata Sihabudin.
Tindakan ini juga dikecam politisi Senayan. Anggota Komisi III DPR Bambang Soesayto, menyesalkan jika benar Wamenkumham melakukan tindakan sebrutal itu.
“Ini bukan negeri preman. Jika benar Wamen melakukan kekerasan dan tindakan kesewenang-wenangan, presiden harus copot yang bersangkutan dan kasusnya dibawa ke pengadilan,” kata Bambang Soesatyo.
Ia menambahkan, kalau presiden tidak memberikan sanksi, berarti presiden merestui tindakan brutal Wamen. “Apapun alasannya, itu urusan presiden,” tegas politisi Partai Golkar itu.
Anggota Komisi III DPR, Aboebakar Alhabsy juga menyesalkan tindakan itu. “Pimpinan birokrasi yang Tut Wuri Handayani janganlah mentang-mentang posisi di atas mau senak-enaknya dengan gayanya ini bukan negeri preman,” katanya.
“Tata kramalah dengan birokrasi yang bagus saya yakin bawahan akan lebih menghormati pimpinan kalau caranya lebih positif. Saya tidak yakin kalau tidak ada sesuatu yang tidak mengenakan sanksi apapun harus kita klarifikas karena ini baru kita dengar,” tambah politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), itu. Selebihnya, kata Aboe, Komisi III akan mengecek kebenaran informasi itu saat rapat dengan Menkumham nanti. (ara/awa/boy/dil/jpnn)
