SUMUTPOS.CO – Meski aktif melakukan komunikasi politik, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) belum mengambil sikap politik dalam waktu dekat. Hal itu ditegaskan Sekjen PDIP Hasto Kristyanto setelah Talk Show HUT TNI di kantor DPP PDIP kemarin (9/10).
Hasto mengatakan, deklarasi capres yang dilakukan Partai Nasdem hingga PSI tidak membuat PDIP khawatir ketinggalan momentum. Dia menegaskan, masih ada cukup waktu untuk mempersiapkan pemilu.
Jika dilakukan sekarang, Hasto menilai deklarasi politik bisa mengganggu kerja pemerintah. Padahal, prioritas utaman
saat ini adalah menanggulangi ekonomi. ’’Oh, tidak (dipercepat). Karena justru mengganggu berbagai konsentrasi di dalam tangani masalah perekonomian,’’ ujarnya di kantor PDIP Jakarta, kemarin (9/10).
Pria asal Jogja itu justru mengkritik sikap sejumlah partai yang sudah deklarasi. Bagi dia, tindakan itu seolah-olah menginginkan Presiden Jokowi cepat selesai.
Dia bahkan menyindir salah satu partai koalisi pemerintah yang sudah mengambil sikap. Sindiran itu dianalogikan dengan peristiwa perobekan bendera Belanda di atas Hotel Yamato. Yakni, motif biru disobek. “Ternyata birunya juga terlepas kan dari pemerintahan Pak Jokowi sekarang karena punya calon presiden sendiri,” tuturnya.
Komitmen PDIP untuk berfokus pada persoalan kebangsaan, lanjut dia, disampaikan dalam pertemuan antara Presiden Jokowi dan Megawati Soekarnoputri di Batu Tulis. Di situ, pembicaraan pemilu dikontekskan dengan situasi kebangsaan. Khususnya terkait dengan kesinambungan kepemimpinan ke depan. “Pertemuan kemarin tidak ada kaitannya dengan deklarasi Partai Nasdem,” tegas Hasto.
Meski belum mengambil keputusan politik dalam waktu dekat, politikus berusia 56 tahun itu memastikan komunikasi politik terus berjalan. Termasuk yang dilakukan Ketua DPP PDIP Puan Maharani dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto Sabtu lalu.
Apakah itu menjadi tanda PDIP akan berkoalisi dengan KIB, Hasto menyebut itu ranah ketua umum untuk memutuskan. Secara prinsip, dia menilai kans apa pun terbuka. “Partai-partai yang mendukung Pak Jokowi itu mampu mewujudkan suatu kerja sama politik untuk Pemilu 2024. Tentu saja merupakan hal yang bagus,” terangnya.
Meski demikian, lanjut Hasto, kerja sama politik dengan Golkar sudah dibangun PDIP dalam pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Karena itu, Hasto memastikan pertemuan Puan dengan Airlangga belum membicarakan Capres-Cawapres pada Pemilu 2024. “Mewujudkan keadilan dalam seluruh aspek kehidupan hal-hal itulah yang didorong, mengingat Capres-Cawapres masih bulan Oktober tahun depan,” ujar Hasto.
Elite partai moncong putih ini menegaskan, masih memiliki banyak waktu untuk membicarakan isu-isu strategis tersebut. Namun, PDIP sejauh ini belum menentukan sosok yang akan diusung pada Pilpres 2024. “Masih cukup waktu, jangan didorong kontestasi yang sepertinya mau mempercepat Pemilu. Padahal Pemilu masih dilaksanakan dengan tahapan-tahapan yang ditetapkan oleh KPU. Jadi mari kita bersama-sama berpolitik itu turun ke bawah, berpolitik itu menyelesaikan persoalan rakyat dan harapan rakyat,” pungkas Hasto.
Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani menyampaikan, melalui pertemuannya dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, kedua partai politik ini menyepakati untuk bersama-sama berupaya membangun bangsa dan negara Indonesia. “Sebagai partai yang nasionalis, yang sama-sama sudah mengarungi asam garam, pasang surut, serta dinamika bangsa serta negara, kami memahami dan menyepakati bahwa kami harus bisa bersama-sama dalam membangun bangsa dan negara,” kata Puan kepada wartawan, di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Sabtu (8/10).
Hal tersebut dia sampaikan usai melakukan jalan sehat di Monas bersama Airlangga dan beberapa elite PDIP serta Golkar sebagai bagian dari safari politik partai berlambang banteng itu. Puan lalu menyampaikan, baik PDIP maupun Golkar, memang harus berupaya membangun bangsa dan negara, terutama di tengah situasi ekonomi yang belum kondusif pascapandemi Covid-19.
Ia pun menilai sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga tentunya memahami langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk bisa menjaga stabilitas ekonomi di Indonesia menjelang pelaksanaan Pemilu 2024.
Sementara itu, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berharap peta koalisi tidak semakin mengerucut. Juru Bicara PKS Pipin Sopian mengatakan, pihaknya akan tetap mendorong koalisi yang lebih banyak untuk menghasilkan lebih dari dua paslon capres pada Pemilu 2024. “Pemilu 2024 harus belajar dari pemilu-pemilu sebelumnya. Kita berharap lebih dari dua poros,” ujarnya dalam keterangan tertulis.
Jika terealisasi, Pipin yakin hal itu memberikan lebih banyak pilihan dalam menentukan kandidat. Dengan begitu, potensi keterbelahan bisa dihindari. “Memberikan semangat kepada rakyat pilihan capres lebih dari 2 poros ini, katakanlah ada 3 sampai 4 poros,” terangnya.
PKS, kata Pipin, tengah berupaya membangun koalisi dengan Nasdem dan Demokrat. ’’Saat ini kami intensif berkomunikasi membangun poros perubahan,’’ ungkapnya. (far/c19/bay/jpg/adz)
