Di balik riuk rendah persiapan penyelenggaraan ibadah haji yang lazimnya sarat dengan kesibukan ritual keagamaan umat Islam, sebuah narasi baru tentang kebangsaan sedang diurai. Ibadah haji, yang selama ini menjadi perjalanan spiritual personal setiap tahun bagi ribuan jamaah Indonesia, kini diproyeksikan menjadi panggung besar bagi penguatan jalinan kebinekaan dan kemanusiaan universal.
WAKIL Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak mendorong keterlibatan aktif masyarakat lintas agama—mulai dari umat Kristen, Katolik, Buddha, hingga Hindu—dalam mendukung kesuksesan penyelenggaraan ibadah haji di tanah air. Langkah intuitif ini diarahkan untuk mengubah pelayanan jamaah tidak sekadar sebagai tugas birokrasi teknis, melainkan wujud nyata gotong royong antarumat beragama.
Dalam pandangan Dahnil, kemajemukan merupakan salah satu benteng terbesar bangsa Indonesia yang tidak boleh berhenti pada tataran retorika. Nilai-nilai keberagaman idealnya hadir dan dirasakan secara konkret dalam berbagai dimensi pelayanan publik, tak terkecuali dalam ekosistem penyelenggaraan ibadah haji.
“Fokus kita adalah memastikan jamaah haji menjadi simbol toleransi bagi umat beragama. Nantinya, petugas-petugas haji dapat melibatkan saudara-saudara kita dari kalangan Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan sebagainya,” kata Dahnil sebagaimana dikutip dalam siaran pers Kementerian Haji dan Umrah, Minggu (1/11).
Dahnil menegaskan, rasa saling menghargai antarpemeluk agama tidak akan cukup kokoh jika hanya berhenti sebagai sikap pasif. Toleransi sejati membutuhkan wadah kolaborasi, di mana masyarakat dari latar belakang keyakinan yang berbeda dapat hadir mengulurkan tangan atas dasar solidaritas kemanusiaan. Dalam konteks ini, pelayanan kepada jamaah haji yang membutuhkan bantuan fisik, logistik, maupun pendampingan teknis menjadi ruang yang terbuka luas bagi siapa saja.
Melalui pendekatan ini, penyelenggaraan haji diharapkan dapat menjadi ikhtiar kolektif untuk meruntuhkan sekat-sekat perbedaan dan memperlihatkan bahwa kepedulian terhadap sesama tidak pernah dibatasi oleh garis keyakinan.
Sebagai pijakan awal, Dahnil menunjuk Provinsi Sulawesi Utara—wilayah yang memiliki akar tradisi kehidupan masyarakat majemuk yang sangat kuat—sebagai salah satu laboratorium implementasi gagasan tersebut. Pihaknya telah menginstruksikan jajaran terkait di daerah untuk membuka ruang partisipasi seluas-luasnya bagi kelompok masyarakat lintas agama dalam mendukung kesiapan dan pelayanan jamaah haji setempat.
“Ini menjadi salah satu upaya menghadirkan simbol toleransi, tidak hanya di Sulawesi Utara, tetapi juga di seluruh Indonesia,” ujar Dahnil menekankan pentingnya membangun percontohan dari daerah.
Langkah ini sekaligus menegaskan orientasi baru bahwa penyelenggaraan haji berada dalam bingkai kehidupan berbangsa dan bernegara. Kendati ibadah haji merupakan kewajiban syariat yang sifatnya eksklusif bagi pemeluk agama Islam, pengabdian dan kerja-kerja pelayanan di sekitar penyelenggaraannya merupakan ranah sosial kemanusiaan yang inklusif.
Mempererat Kebersamaan di Ruang Publik
Gagasan melibatkan masyarakat lintas agama dalam kepetugasan dan kepanitiaan haji di tanah air ini diyakini bakal memberi warna segar bagi ruang publik Indonesia. Selain memperlancar operasional penanganan jamaah yang kompleks, keikutsertaan elemen non-Muslim diharapkan mampu mempererat relasi antarkelompok serta mengikis potensi prasangka sosial.
Dahnil optimistis, inisiatif ini akan membuka mata publik bahwa perbedaan agama bukanlah tembok penghalang untuk saling bahu-membahu demi kepentingan nasional yang lebih besar. “Langkah tersebut juga menjadi kesempatan untuk menunjukkan bahwa perbedaan agama bukanlah penghalang bagi masyarakat untuk bekerja sama demi kepentingan bersama,” pungkasnya.
Dengan mengusung semangat gotong royong lintas imannya, penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia tidak hanya bersiap mengantarkan jamaah menuju tanah suci, tetapi juga sedang merawat kesucian nilai-nilai kebangsaan di tanah air. (jpc/adz)
