28 C
Medan
Thursday, May 2, 2024

Pejabat Kena OTT, Mendagri: Korupsi Itu Sifatnya Pribadi

Foto: Ricardo/JPNN
Mendagri, Tjahjo Kumolo.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Rentetan operasi tangkap tangan (OTT) yang melibatkan kepala daerah dan pejabat daerah membuat kinerja Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo juga menjadi sorotan. Tjahjo mengatakan, pasca maraknya OTT pejabat daerah, handphone pribadinya kebanjiran pesan singkat. Di situ, dengan pola yang serupa, ada banyak pihak yang mulai mengaitkan rentetan OTT dengan kinerjanya sebagai menteri yang bertanggung jawab dalam pembina daerah.

Menanggapi hal tersebut, Tjahjo menegaskan jika korupsi maupun suap sejatinya merupakan tindakan yang sifatnya pribadi. Toh selama ini tidak ada instruksi untuk melakukan korupsi. Hanya saja, jika itu dinilai sebagai kegagalan Mendagri melakukan pembinaan, dia menyerahkan nasibnya kepada presiden.

“Saya bertanggung jawab kalau ini dianggap kegagalan saya. Saya serahkan pada bapak presiden, karena yang berhak mencopot saya adalah bapak presiden,” ujarnya dalam perayaan HUT Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), di Jakarta.

Tjahjo menjelaskan, masifnya penangkapan terhadap kepala daerah sendiri membuatnya bingung. Pasalnya, sejumlah upaya terus dilakukan jajarannya untuk mengobati penyakit tersebut. Mulai dari pembinaan, hingga bimbingan menyangkut area rawan korupsi yang dilakukan secara rutin. “Ini kembali ke mental masing-masing,” imbuhnya.

Meski demikian, dia enggan disebut pasrah atau menyerah. Saat ini, sejumlah upaya tengah dipersiapkan pemerintah. Terbaru, pemerintah tengah menyiapkan Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur terkait perubahan struktur dan sistem di inspektorat daerah.

Rencananya, struktur inspektorat yang ada di daerah tidak lagi berada di bawah kepala daerah di wilayahnya. Namun menjadi lembaga yang setara, sehingga diharapkan bisa berani melakukan pengawasan. Selain itu, inspektorat juga akan ditarik kewajiban dan pertanggungjawabannya ke pusat.

“Sudah dikerjakan. Sekarang sudah menata APIP di semua daerah Semata-mata pengawasan pemerintah bs jalan dengan baik,” tuturnya. Namun dia belum bisa memastikan, kapan hal tersebut bisa direalisasikan. Hanya, pria asal Semarang itu memberi garansi jika itu tidak akan lama lagi. (jpg/adz)

Foto: Ricardo/JPNN
Mendagri, Tjahjo Kumolo.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Rentetan operasi tangkap tangan (OTT) yang melibatkan kepala daerah dan pejabat daerah membuat kinerja Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo juga menjadi sorotan. Tjahjo mengatakan, pasca maraknya OTT pejabat daerah, handphone pribadinya kebanjiran pesan singkat. Di situ, dengan pola yang serupa, ada banyak pihak yang mulai mengaitkan rentetan OTT dengan kinerjanya sebagai menteri yang bertanggung jawab dalam pembina daerah.

Menanggapi hal tersebut, Tjahjo menegaskan jika korupsi maupun suap sejatinya merupakan tindakan yang sifatnya pribadi. Toh selama ini tidak ada instruksi untuk melakukan korupsi. Hanya saja, jika itu dinilai sebagai kegagalan Mendagri melakukan pembinaan, dia menyerahkan nasibnya kepada presiden.

“Saya bertanggung jawab kalau ini dianggap kegagalan saya. Saya serahkan pada bapak presiden, karena yang berhak mencopot saya adalah bapak presiden,” ujarnya dalam perayaan HUT Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), di Jakarta.

Tjahjo menjelaskan, masifnya penangkapan terhadap kepala daerah sendiri membuatnya bingung. Pasalnya, sejumlah upaya terus dilakukan jajarannya untuk mengobati penyakit tersebut. Mulai dari pembinaan, hingga bimbingan menyangkut area rawan korupsi yang dilakukan secara rutin. “Ini kembali ke mental masing-masing,” imbuhnya.

Meski demikian, dia enggan disebut pasrah atau menyerah. Saat ini, sejumlah upaya tengah dipersiapkan pemerintah. Terbaru, pemerintah tengah menyiapkan Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur terkait perubahan struktur dan sistem di inspektorat daerah.

Rencananya, struktur inspektorat yang ada di daerah tidak lagi berada di bawah kepala daerah di wilayahnya. Namun menjadi lembaga yang setara, sehingga diharapkan bisa berani melakukan pengawasan. Selain itu, inspektorat juga akan ditarik kewajiban dan pertanggungjawabannya ke pusat.

“Sudah dikerjakan. Sekarang sudah menata APIP di semua daerah Semata-mata pengawasan pemerintah bs jalan dengan baik,” tuturnya. Namun dia belum bisa memastikan, kapan hal tersebut bisa direalisasikan. Hanya, pria asal Semarang itu memberi garansi jika itu tidak akan lama lagi. (jpg/adz)

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/