Ia juga menegaskan, pihaknya mendukung penuh langkah DPR RI yang sedang menggulirkan Hak Angket untuk memeriksa PresidenJoko Widodo lantaran kebijakannya menbgaktifkan kembali Ahok sebagai gubernur DKI Jakarta. ”Langkah politik yang dilakukan DPR Rl dalam menggunakan hak angket terkait diaktifkannya kembali Basuki Tjahaja Purnama sebagai Gubernur DKI oleh Presiden RI, padahal yang bersangkutan sedang berstatusb terdakwa jelas adalah pelanggaran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,” tambah Al Khathath.
Sementara itu, Panglima Laskar FPI Maman Suryadi menjelaskan, aksi ini bakal diawali sejak subuh hari yang mana mereka akan menggelar shalat subuh berjemaah terlebih dahulu. ”Rencananya kami menggelar shalat subuh berjamaah di masjid masing-masing, termasuk masjid-masjid yang ada di seputaran gedung DPR. Baru selanjutnya kami bergerak ke gedung DPR,” terangnya.
Ia pun menjamin aksi akan berjalan aman dan tertib. ”Insya Allah kami jamin tertib. Kami juga punya tim pengamanan juga. Silakan juga polisi mengamankan, kami akan bersama-sama mengamankan. Agendanya adalah aksi damai, kita gak ada macam-macam,” kata Maman.
Namun sesuai bocoran yang beredar di kalangan wartawan, digelar sebuah rapat persiapan Aksi 212 di Masjid Baiturrahman yang berlokasi di Jalan Saharjo 100 Menteng Atas Setiabudi Jakarta Selatan pada Jumat malam (17/2).
Rapat tersebut dihadiri sekitar 250 orang dipimpin Sekjen FUI KH.Muhammad Al Khaththath, Panglima Laskar FPI Maman Suryadi alias Ustad Maman, pimpinan Parmusi Ustad Usama, Ustad Bernard, dan Presiden ASEAN Muslim Students Association/ BEM PTS se-Indonesia Ustad Zainudin Arsyad.
Disebutkan dalam rapat itu, Aksi 212 Jilid II akan dihadiri massa FUI, massa dari Pesantren As-Syafi’iah, Parmusi, FPI-LPI, dan para Jawara Betawi. Dalam rapat tersebut terdengar kabar kalau para peserta aksi bisa saja menggelar revolusi berikut lempar jumroh untuk selanjutnya menduduki gedung DPR sampai tuntutan mereka dikabulkan. Hal itu terpaksa mereka lakukan kalau tuntutan mereka sepanjang hari itu tidak juga digubris pemerintah. (ind/jpg/adz)
Ia juga menegaskan, pihaknya mendukung penuh langkah DPR RI yang sedang menggulirkan Hak Angket untuk memeriksa PresidenJoko Widodo lantaran kebijakannya menbgaktifkan kembali Ahok sebagai gubernur DKI Jakarta. ”Langkah politik yang dilakukan DPR Rl dalam menggunakan hak angket terkait diaktifkannya kembali Basuki Tjahaja Purnama sebagai Gubernur DKI oleh Presiden RI, padahal yang bersangkutan sedang berstatusb terdakwa jelas adalah pelanggaran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,” tambah Al Khathath.
Sementara itu, Panglima Laskar FPI Maman Suryadi menjelaskan, aksi ini bakal diawali sejak subuh hari yang mana mereka akan menggelar shalat subuh berjemaah terlebih dahulu. ”Rencananya kami menggelar shalat subuh berjamaah di masjid masing-masing, termasuk masjid-masjid yang ada di seputaran gedung DPR. Baru selanjutnya kami bergerak ke gedung DPR,” terangnya.
Ia pun menjamin aksi akan berjalan aman dan tertib. ”Insya Allah kami jamin tertib. Kami juga punya tim pengamanan juga. Silakan juga polisi mengamankan, kami akan bersama-sama mengamankan. Agendanya adalah aksi damai, kita gak ada macam-macam,” kata Maman.
Namun sesuai bocoran yang beredar di kalangan wartawan, digelar sebuah rapat persiapan Aksi 212 di Masjid Baiturrahman yang berlokasi di Jalan Saharjo 100 Menteng Atas Setiabudi Jakarta Selatan pada Jumat malam (17/2).
Rapat tersebut dihadiri sekitar 250 orang dipimpin Sekjen FUI KH.Muhammad Al Khaththath, Panglima Laskar FPI Maman Suryadi alias Ustad Maman, pimpinan Parmusi Ustad Usama, Ustad Bernard, dan Presiden ASEAN Muslim Students Association/ BEM PTS se-Indonesia Ustad Zainudin Arsyad.
Disebutkan dalam rapat itu, Aksi 212 Jilid II akan dihadiri massa FUI, massa dari Pesantren As-Syafi’iah, Parmusi, FPI-LPI, dan para Jawara Betawi. Dalam rapat tersebut terdengar kabar kalau para peserta aksi bisa saja menggelar revolusi berikut lempar jumroh untuk selanjutnya menduduki gedung DPR sampai tuntutan mereka dikabulkan. Hal itu terpaksa mereka lakukan kalau tuntutan mereka sepanjang hari itu tidak juga digubris pemerintah. (ind/jpg/adz)
