JAKARTA – Pengamat pendidikan Indra Charismadji pesimistis ide Presiden Prabowo berupa sekolah negeri gratis dari SD sampai perguruan tinggi bakal bisa diwujudkan. Pesimisme itu, antara lain, berkaca kepada respons terhadap putusan Mahkamah Konstitusi terkait sekolah gratis untuk SD-SMP, baik negeri maupun swasta.
Indra mengaku mendapatkan informasi dari anggota Komisi X DPR bahwa terkait putusan MK yang dibacakan 27 Mei 2025 itu, negara harus menyiapkan anggaran Rp 300 triliun untuk penerapannya. “Dari pengajuan Rp 300 triliun, hanya disetujui Rp 1 triliun sekian. Kan jauh banget,” jelasnya kepada Jawa Pos (Grup Sumut Pos) kemarin (20/9).
Terpisah, Rektor Universitas Paramadina yang juga ekonom, Prof Didik J. Rachbini, berpendapat berbeda. Dia menyebut ide yang disampaikan Prabowo dalam pidato di ulang tahun Partai Amanat Nasional Jumat (18/9) malam lalu itu bukan hal yang mustahil atau tidak masuk akal. Dia menceritakan di era presiden sebelumnya sudah digagas pendidikan gratis lewat program wajib belajar 12 tahun.
“Kalau mau merealisasikan program kuliah gratis di PTN (perguruan tinggi negeri, red), jumlah mahasiswa di PTN harus dibatasi. Jika itu terjadi, beban APBN untuk mewujudkan kuliah gratis bisa masuk akal,” kata Didik dalam pernyataan resminya kemarin.
Menurut Indra, saat ini memang ada sebagian mahasiswa yang kuliah gratis di kampus negeri. Misalnya melalui skema beasiswa KIP Kuliah atau dulunya bernama Bidikmisi. Kemudian juga ada sebagian kecil mahasiswa dari keluarga miskin yang masuk kelompok uang kuliah tunggal paling murah sekitar Rp500 ribu per semester.
Namun, jauh lebih banyak mahasiswa di kampus pelat merah yang dikenai UKT tinggi. Menurut dia, prioritas anggaran pemerintah untuk sektor pendidikan saat ini masih untuk Makan Bergizi Gratis. “Jadi, dari mana ceritanya biaya kuliah di PTN bakal gratis. Soalnya yang jelas-jelas menjadi putusan MK saja sampai saat ini belum dijalankan,” katanya.
Dia meminta pendidikan SD hingga SMP, negeri maupun swasta, bisa dijalankan secara gratis terlebih dahulu. “Presiden Prabowo tidak perlu janji muluk-muluk, apalagi kuliah gratis di PTN. Kondisi tersebut masih jauh, apabila berbicara mengenai mutu pendidikan,” katanya.
Adapun Didik menyebut, untuk menjalankan kebijakan kuliah gratis di kampus negeri, perlu kolaborasi banyak pihak. “Mulai dari PTN, PTS (perguruan tinggi swasta, Red), pemerintah pusat, sampai daerah,” jelasnya.
Saat ini, lanjut Didik, di beberapa PTN jumlah mahasiswanya sangat besar. Jumlah mahasiswa di Unesa, misalnya, 80 ribu lebih, di Universitas Brawijaya menyentuh angka 60 ribu, sedangkan di UGM, jumlah mahasiswanya mencapai 75 ribu.
“Bisa dibayangkan berapa uang negara yang dikeluarkan untuk menggratiskan biaya kuliah jika mahasiswanya sebanyak itu,” katanya.
Menurut catatan pemerintah, unit cost mahasiswa per tahun sosial hukum atau nonkesehatan di Indonesia Rp15 juta sampai Rp 35 juta. Sedangkan untuk program studi praktikum nonkesehatan Rp 35 juta hingga Rp 60 juta. Lalu untuk program kesehatan Rp60 juta hingga Rp120 juta.
Dia mengusulkan skema jalur mandiri di PTN dihapuskan. Sebab, pada praktiknya, jalur mandiri kerap dijadikan ajang sumber pendanaan untuk kampus.
Dalam perhitungan Didik, dibutuhkan realokasi anggaran pendidikan sampai Rp769 triliun untuk program sekolah sampai kuliah gratis di lembaga pendidikan negeri. “Anggaran pendidikan tersebut pada saat ini dicabik-cabik tidak jelas,” katanya.
Bakal Tindak Lanjuti
Di bagian lain, Mendiktisaintek Brian Yulianto mengatakan, akan menindaklanjuti arahan presiden itu. “Sebetulnya, sejak beberapa waktu lalu Bapak Presiden juga sudah meminta kami untuk melakukan kajian terhadap kemungkinan menggratiskan biaya kuliah di PTN,” katanya.
Di antara isi kajiannya adalah terkait dengan skema pembiayaan. Setelah kajian itu selesai, akan dilaporkan ke Prabowo. Untuk selanjutnya dibahas bersama kementerian terkait lainnya.
Brian mengungkapkan, sejatinya pemerintah sudah memiliki skema pembiayaan kuliah. Di antaranya lewat KIP dan sejumlah beasiswa. “Pada 2025, sekitar 28,2 persen mahasiswa baru yang diterima di perguruan tinggi negeri mendapatkan skema pendanaan itu,” katanya.
Sehingga, lanjut Brian, biaya kuliahnya gratis. “Khususnya bagi mahasiswa dari keluarga miskin,” katanya.
Dalam pidatonya, Prabowo menyatakan, akan segera menggelar rapat terbatas untuk membahas upaya mewujudkan pendidikan gratis pada satuan pendidikan negeri. “Biaya pendidikan negeri SD, SMP, SMA, universitas negeri harus gratis,” tuturnya. (jpg/ila)
