JAKARTA SUMUTPOS.CO – Alih-alih ingin peduli dengan rakyat, Presiden Joko Widodo telah mengumumkan adanya website yang akan menampung aduan masyarakat lewat kanal www.laporpresiden.org. Namun usaha ini ternyata menuai kritik. Menurut peneliti senior Indonesia institut for development and democracy (Inded) Arif Susanto, ada beberapa catatan yang perlu dikritisi dari laporpresiden.org ini.
Pertama, keberadaan layanan hotline semacam ini hanya menunjukkan tidak bekerjanya struktur kekuasaan pemerintah secara optimal. “Jika Presiden harus menanggapi setiap keluhan masyarakat, saya khawatir pemerintahan tidak mampu bekerja efektif. Pada masa SBY, kontak langsung presiden lewat SMS dan telepon juga tidak efektif,” kata Arif, kepada Indopos (grup SUMUTPOS.CO) di Jakarta, Rabu (22/7).
Kedua, ucapnya, terdapat kebingungan dengan banyaknya layanan serupa. Sebelumnya telah ada Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) yang dikembangkan Kantor staf Presiden bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
“Deputi Kepala Staf Presiden Yanuar Nugroho menyebut kanallaporpresiden.org adalah inisiatif publik, sedangkan lapor.go.id adalah inisiatif pemerintah. Tapi, mengapa Presiden meminta masyarakat melapor lewat laporpresiden.org?” tanyanya.
Ketiga, ungkap Arif, laporpresiden.org menerapkan aturan lima aspirasi dengan upvote terbanyak akan dipilih setiap bulan untuk diteruskan kepada Presiden Jokowi. “Persoalannya, kegentingan suatu masalah tidak dapat ditentukan lewat voting. Bagaimana mungkin prioritas penyelesaian masalah ditetapkan lewat cara ini?” selorohnya.
Dibandingkan menciptakan suatu mekanisme baru, ucap pria berkacamata ini, Presiden Jokowi mestinya mengoptimalkan kerja seluruh struktur pemerintahan, dari pusat hingga ke desa. “Lagi pula, hampir setiap instansi telah memiliki mekanisme pengaduan masyarakat, secara online maupun offline. Mengapa ini tidak dioptimalkan fungsinya,” tukasnya.
Selain itu, lanjut Arif, terdapat lembaga ombudsman yang yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, namun eksistensinya belum diketahui oleh semua orang. “Mengapa pula lembaga ini tidak direvitalisasi,” pungkasnya.
Apa yang diucapkan Arif juga diterangkan oleh Koordinator Gerakan Indonesia Bersih, Adhie Massardi. Menurutnya, layanan website baru yang bertujuan untuk menyerap aspirasi rakyat bakal sia-sia. Pasalnya Jokowi selama ini tidak pernah membaca dan mendengarkan apa yang dibutuhkan rakyatnya.
“Apa gunanya membuka situs pengaduan masyarakat baru? Memangnya Jokowi tidak punya mata, telinga dan perasaan sendiri melihat kehidupan susah rakyatnya saat ini?” kata Adhie beberapa waktu lalu.
Adhie menegaskan bahwa rakyat hanya ingin Jokowi memenuhi janjinya, dan tidak mau menuntut hal-hal baru. “Janji lama saja belum direalisasikan, sudah menyuruh rakyat untuk meminta-minta lagi sama dia yang tidak bakal dia berikan,” tegas Adhi.
Menurut dia, jika Jokowi mau mendengarkan, melihat dan merasakan penderitaan rakyat, tidak mungkin kondisi Indonesia seperti saat ini. “Waktu harga BBM naik rakyat semuanya teriak. Apakah dia mendengarkan, harga BBM tetap dinaikkan,” ujarnya.
Adhi menambahkan seharusnya menyadari bahwa pemerintahannya pemerintahannya lelah karena tidak tahu apa yang harus mereka kerjakan. “Pemerintahan ini amatiran karena banyak sekali melakukan kesalahan-kesalahan. Jangankan prestasi, kesalahan kecil saja berulang kali terjadi. Publik pun dibikin cemas terhadap masa depan pemerintahan ini,” demikian Adhi.
Sebelumnya, melalui akun Facebook pribadinya, Minggu (12/7) presiden Jokowi mengundang publik untuk memberikan masukan atau aspirasi mengenai kebijakan pemerintah. Masukan itu dapat disampaikan melalui kanalwww.laporpresiden.org.
“Saudara-saudara, saya percaya masukan langsung saudara-saudara bermanfaat untuk membuat keadaan menjadi lebih baik. Oleh karena itu selain melalui Facebook dan Twitter saya, sekarang saya tambah sebuah kanal saluran komunikasi langsung hasil karya anak bangsa. Kanal tersebut adalah www.laporpresiden.org, kanal penyaluran laporan masyarakat yang dibuat dengan kreatif,” tulis Jokowi.
Laporan yang disampaikan itu akan ditayangnya di kanal itu. Kemudian, anggota masyarakat lain bisa ikut menanggapi laporan itu. “Setiap bulan saya akan menerima rangkuman laporan untuk bahan masukan saya menentukan solusi serta melahirkan kebijakan yang selaras dengan kepentingan rakyat. Silakan manfaatkan kanal tersebut di samping kanal-kanal lain yang sudah ada. Mari terus bekerja dan mengawal pembangunan negara kita,” ucap Jokowi. (dil/ije)
