Saat ini, MDK masih mencocokkan jadwal dengan agenda fraksi. Pihaknya menghubungi semua fraksi. Dia meminta pimpinan atau sekretaris fraksi untuk bisa hadir rapat konsultasi. Pertemuan akan diagendakan pekan depan, karena minggu ini masih ada fraksi yang mempunyai kegiatan lain.
Pihaknya ingin mendengarkan masukan dan pandangan dari fraksi-fraksi. Pertemuan itu untuk menyamakan pandangan terhadap kasus Setnov. Dasco belum bisa menyebutkan langkah apa yang akan diambil MKD. Selama Setnov masih berstatus tersangka, mahkamah belum bisa mengambil langkah.
Selain kasus e-KTP yang menjerat Setnov, ada beberapa laporan dari masyarakat terkait dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Setnov. Misalnya, politikus Partai Golkar itu dianggap memperburuk citra DPR. Setnov juga dianggap tidak bisa melaksanakan tugasnya sesuai dengan sumpah dan janji yang diucapkan.
Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengatakan, dia sudah mendapatkan surat dari Setnov. “Saya dapat dari pengacaranya,” ucap dia saat ditemui di gedung DPR kemarin.
Politikus asal Sumbawa itu lantas membacakan isi surat yang disertai materai itu. Menurut dia, surat itu masih mempunyai kekuatan, khususnya di internal Partai Golkar, karena Setnov masih menjabat sebagai ketua umum. “Semua keputusan ditandatangani ketua umum,” paparnya. Apa yang diputuskan Partai Golkar sangat elegan.
Fahri menyatakan, pihaknya akan meneruskan surat dari Setnov ke MKD. Ia menegaskan bahwa dia tidak ingin mengintervensi mahkamah. Sebab, MKD merupakan alat kelengkapan dewan yang independen. Tidak ada yang bisa mengintervensi.
Mantan ketua umum KAMMI itu menambahkan, pimpinan DPR belum melakukan rapat terkait masalah yang menimpa Setnov. Jadi, belum ada pembahasan soal pelaksana tugas (Plt). Dia menegaskan bahwa tidak ada tugas dewan yang terganggu, karena pimpinan DPR bersifat kolektif kolegial.
Saat ini, MDK masih mencocokkan jadwal dengan agenda fraksi. Pihaknya menghubungi semua fraksi. Dia meminta pimpinan atau sekretaris fraksi untuk bisa hadir rapat konsultasi. Pertemuan akan diagendakan pekan depan, karena minggu ini masih ada fraksi yang mempunyai kegiatan lain.
Pihaknya ingin mendengarkan masukan dan pandangan dari fraksi-fraksi. Pertemuan itu untuk menyamakan pandangan terhadap kasus Setnov. Dasco belum bisa menyebutkan langkah apa yang akan diambil MKD. Selama Setnov masih berstatus tersangka, mahkamah belum bisa mengambil langkah.
Selain kasus e-KTP yang menjerat Setnov, ada beberapa laporan dari masyarakat terkait dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Setnov. Misalnya, politikus Partai Golkar itu dianggap memperburuk citra DPR. Setnov juga dianggap tidak bisa melaksanakan tugasnya sesuai dengan sumpah dan janji yang diucapkan.
Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengatakan, dia sudah mendapatkan surat dari Setnov. “Saya dapat dari pengacaranya,” ucap dia saat ditemui di gedung DPR kemarin.
Politikus asal Sumbawa itu lantas membacakan isi surat yang disertai materai itu. Menurut dia, surat itu masih mempunyai kekuatan, khususnya di internal Partai Golkar, karena Setnov masih menjabat sebagai ketua umum. “Semua keputusan ditandatangani ketua umum,” paparnya. Apa yang diputuskan Partai Golkar sangat elegan.
Fahri menyatakan, pihaknya akan meneruskan surat dari Setnov ke MKD. Ia menegaskan bahwa dia tidak ingin mengintervensi mahkamah. Sebab, MKD merupakan alat kelengkapan dewan yang independen. Tidak ada yang bisa mengintervensi.
Mantan ketua umum KAMMI itu menambahkan, pimpinan DPR belum melakukan rapat terkait masalah yang menimpa Setnov. Jadi, belum ada pembahasan soal pelaksana tugas (Plt). Dia menegaskan bahwa tidak ada tugas dewan yang terganggu, karena pimpinan DPR bersifat kolektif kolegial.
