35.6 C
Medan
Saturday, May 25, 2024

Pemerintah Bolehkan Mudik Lebaran, Jokowi: Syaratnya 2 Kali Vaksin dan Booster

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Pemerintah secara resmi mengumumkan tidak ada pelarangan mudik pada Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, masyarakat yang ingin mudik lebaran harus sudah mendapat vaksin dua kali dan vaksin booster.

TIDAK adanya pelarangan mudik karena diyakini tren penularan kasus Covid-19 di Indonesia kini mengalami penurunan. “Bagi masyarakat yang ingin melakukan mudik lebaran dipersilakan, juga diperbolehkan dengan syarat sudah mendapatkan dua kali vaksin dan satu kali booster,” kata Jokowi dalam siaran video di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (23/3).

Meski demikian, Jokowi meminta kepada masyarakat untuk tetap patuh terhadap protokol kesehatan. “Namun, untuk pejabat dan pegawai pemerintah, kita masih melarang untuk melakukan buka puasa bersama, dan juga open house,” ucap Jokowi.

Sebelumnya, Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin juga sudah memberi sinyal, tidak ada pelarangan mudik bagi masyarakat saat lebaran. Namun, masyarakat harus sudah melakukan vaksin booster.

“Untuk yang lansia, itu akan terus didorong juga yang masih baru satu kali vaksin, jelang bulan Ramadan untuk bisa 70 persen tervaksin, dan kemudian juga booster bahkan nanti booster kita ingin jadikan syarat kalau nanti orang mau mudik, selain vaksinasi sudah lengkap dua kali juga harus jadi booster,” ucap Ma’ruf dalam keterangannya di kanal YouTube Wakil Presiden Republik Indonesia, Selasa (22/3) malam.

“Hingga dengan demikian tidak perlu lagi ada semacam di-PCR dan antigen, kalau tidak terjadi lonjakan-lonjakan kalau suasana terus landai seperti sekarang,” imbuhnya.

Ma’ruf mengatakan, umat Islam pada bulan Ramadan juga bisa melakukan ibadah di masjid dan musala. Hal ini seiring dengan melandainya kasus Covid-19 di Indonesia. Meski demikian, Ma’ruf meminta masyarakat untuk tetap disiplin protokol kesehatan. Salah satunya dengan tetap menggunakan masker.

“Masih harus tetap menaati protokol kesehatan, menggunakan masker terutama, kemudian mencuci tangan, dan juga vaksinasi. Ini vaksinasi menjadi penting karena untuk kekebalan komunitas itu kan salah satu faktor pentingnya adalah vaksinasi,” tandas Maruf.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mendukung persyaratan vaksin booster bagi masyarakat yang ingin mudik. Dia memandang, kebijakan itu merupakan upaya pemerintah untuk menekan penyebaran Covid-19 pada momentum lebaran. “Jadi memang kita sekarang ini Covid-19 sudah lebih landai, namun ini kan tidak bisa diprediksi soal penyebarannya. Kadang-kadang eskalasi naik, kadang eskalasi turun. Di mudik lebaran itu kan pasti orang ramai-ramai pulang kampung, saya setuju bahwa kemudian booster dijadikan syarat karena antara vaksin 1-2 kan sudah berjarak,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/3).

Politikus Partai Gerindra ini menyatakan, syarat pergi mudik dengan vaksin booster diharapkan tak terjadi lonjakan kasus Covid-19. Terlebih juga tetap menjaga protokol kesehatan. “Sehingga apa yang disampaikan Wapres saya dukung penuh. Tapi yang paling penting selain booster, sehari-hari tetap melakukan prokes ketat sampai kemudian dengan beberapa waktu kita bisa tahu,” tegas Dasco.

Ketua Harian DPP Partai Gerindra ini mengutarakan, tidak bisa memprediki setiap varian kasus Covid-19. Sehingga kebijakan vaksin booster bagi syarat pergi mudik lebaran diharapkan bisa menekan penyebaran kasus. “Kita kan enggak bisa prediksi. Tiba-tiba variannya lemah, ganas, sehingga prokes tetap lebih tepat sampai kita benar yakin bahwa yang namanya covid ini sudah benar-benar landai,” ucap Dasco.

Tak Ada Lagi PPKM Level 4

Kondisi pandemi Covid-19 di Indonesia terus membaik. Tidak ada daerah yang berada di pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 4. Diharapkan, kondisi itu terus terjadi hingga musim mudik Lebaran nanti.

Kemarin (22/3), Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian kembali memperpanjang PPKM di wilayah Jawa dan Bali. Kebijakan itu tertuang dalam Instruksi Mendagri (Inmendagri) Nomor 18 Tahun 2022. Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kemendagri Safrizal ZA mengatakan, evaluasi dua pekan terakhir menunjukkan kondisi pandemi semakin baik. Itu ditandai dengan melandainya kasus positif secara nasional.

Imbasnya, pada perpanjangan PPKM kali ini, tidak ada daerah yang masuk kategori level 4. ’’Pada PPKM sebelumnya, masih terdapat tujuh daerah di Jawa dan Bali yang masuk dalam level itu,’’ ujarnya kemarin.

Selain itu, lanjut dia, jumlah daerah pada level 3 menurun dari 66 menjadi 39 daerah. Turunnya daerah berisiko membuat daerah pada level 2 mengalami kenaikan dari 55 menjadi 83 daerah. Begitu pula dengan yang masuk level 1, ada enam daerah. Sebelumnya tidak ada sama sekali.

Safrizal menambahkan, dalam inmendagri baru juga dilakukan penyesuaian. Pada level 1 misalnya, sejumlah aktivitas seperti di bioskop, mal, pabrik, dan tempat ibadah sudah beroperasi 100 persen dari sebelumnya 75 persen.

Sementara itu, perubahan pengaturan pada PPKM level 2 terkait ketentuan operasi bioskop yang semula kapasitas maksimal 70 persen kini menjadi 75 persen. Begitu pula dengan restoran/rumah makan dan kafe yang berada di area bioskop, dari semula 50 persen kini menjadi 75 persen.

Pada kesempatan lain, kemarin Juru Bicara Kementerian Kesehatan Terkait Vaksinasi Covid-19 Siti Nadia Tarmizi berharap penurunan kasus terus terjadi. Jika jumlah kasus positif dan angka penularan terus turun, bisa jadi dilakukan pelonggaran mobilitas.

Sebentar lagi umat Islam di Indonesia menghadapi Ramadan. Ada tradisi mudik atau pulang kampung menjelang Lebaran. Sudah dua tahun terakhir pemerintah melakukan pembatasan ketat untuk mudik. Jika kondisi pandemi terus membaik, Nadia mengungkapkan ada peluang pelonggaran untuk mudik. “Tentunya dengan menekan jumlah kasus serendah mungkin dan percepatan vaksinasi,” ujarnya.

Sementara itu, setelah varian Delta dan Omicron yang sempat mencuri perhatian, ada juga varian Deltacron. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sebelumnya menyatakan bahwa varian Deltacron berstatus under monitoring atau tingkat penularan dan keparahannya masih dipantau. Dia menyatakan di Indonesia juga telah ditemukan. “Tidak ditemukan keparahan,” katanya. (jpc)

 

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Pemerintah secara resmi mengumumkan tidak ada pelarangan mudik pada Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, masyarakat yang ingin mudik lebaran harus sudah mendapat vaksin dua kali dan vaksin booster.

TIDAK adanya pelarangan mudik karena diyakini tren penularan kasus Covid-19 di Indonesia kini mengalami penurunan. “Bagi masyarakat yang ingin melakukan mudik lebaran dipersilakan, juga diperbolehkan dengan syarat sudah mendapatkan dua kali vaksin dan satu kali booster,” kata Jokowi dalam siaran video di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (23/3).

Meski demikian, Jokowi meminta kepada masyarakat untuk tetap patuh terhadap protokol kesehatan. “Namun, untuk pejabat dan pegawai pemerintah, kita masih melarang untuk melakukan buka puasa bersama, dan juga open house,” ucap Jokowi.

Sebelumnya, Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin juga sudah memberi sinyal, tidak ada pelarangan mudik bagi masyarakat saat lebaran. Namun, masyarakat harus sudah melakukan vaksin booster.

“Untuk yang lansia, itu akan terus didorong juga yang masih baru satu kali vaksin, jelang bulan Ramadan untuk bisa 70 persen tervaksin, dan kemudian juga booster bahkan nanti booster kita ingin jadikan syarat kalau nanti orang mau mudik, selain vaksinasi sudah lengkap dua kali juga harus jadi booster,” ucap Ma’ruf dalam keterangannya di kanal YouTube Wakil Presiden Republik Indonesia, Selasa (22/3) malam.

“Hingga dengan demikian tidak perlu lagi ada semacam di-PCR dan antigen, kalau tidak terjadi lonjakan-lonjakan kalau suasana terus landai seperti sekarang,” imbuhnya.

Ma’ruf mengatakan, umat Islam pada bulan Ramadan juga bisa melakukan ibadah di masjid dan musala. Hal ini seiring dengan melandainya kasus Covid-19 di Indonesia. Meski demikian, Ma’ruf meminta masyarakat untuk tetap disiplin protokol kesehatan. Salah satunya dengan tetap menggunakan masker.

“Masih harus tetap menaati protokol kesehatan, menggunakan masker terutama, kemudian mencuci tangan, dan juga vaksinasi. Ini vaksinasi menjadi penting karena untuk kekebalan komunitas itu kan salah satu faktor pentingnya adalah vaksinasi,” tandas Maruf.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mendukung persyaratan vaksin booster bagi masyarakat yang ingin mudik. Dia memandang, kebijakan itu merupakan upaya pemerintah untuk menekan penyebaran Covid-19 pada momentum lebaran. “Jadi memang kita sekarang ini Covid-19 sudah lebih landai, namun ini kan tidak bisa diprediksi soal penyebarannya. Kadang-kadang eskalasi naik, kadang eskalasi turun. Di mudik lebaran itu kan pasti orang ramai-ramai pulang kampung, saya setuju bahwa kemudian booster dijadikan syarat karena antara vaksin 1-2 kan sudah berjarak,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/3).

Politikus Partai Gerindra ini menyatakan, syarat pergi mudik dengan vaksin booster diharapkan tak terjadi lonjakan kasus Covid-19. Terlebih juga tetap menjaga protokol kesehatan. “Sehingga apa yang disampaikan Wapres saya dukung penuh. Tapi yang paling penting selain booster, sehari-hari tetap melakukan prokes ketat sampai kemudian dengan beberapa waktu kita bisa tahu,” tegas Dasco.

Ketua Harian DPP Partai Gerindra ini mengutarakan, tidak bisa memprediki setiap varian kasus Covid-19. Sehingga kebijakan vaksin booster bagi syarat pergi mudik lebaran diharapkan bisa menekan penyebaran kasus. “Kita kan enggak bisa prediksi. Tiba-tiba variannya lemah, ganas, sehingga prokes tetap lebih tepat sampai kita benar yakin bahwa yang namanya covid ini sudah benar-benar landai,” ucap Dasco.

Tak Ada Lagi PPKM Level 4

Kondisi pandemi Covid-19 di Indonesia terus membaik. Tidak ada daerah yang berada di pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 4. Diharapkan, kondisi itu terus terjadi hingga musim mudik Lebaran nanti.

Kemarin (22/3), Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian kembali memperpanjang PPKM di wilayah Jawa dan Bali. Kebijakan itu tertuang dalam Instruksi Mendagri (Inmendagri) Nomor 18 Tahun 2022. Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kemendagri Safrizal ZA mengatakan, evaluasi dua pekan terakhir menunjukkan kondisi pandemi semakin baik. Itu ditandai dengan melandainya kasus positif secara nasional.

Imbasnya, pada perpanjangan PPKM kali ini, tidak ada daerah yang masuk kategori level 4. ’’Pada PPKM sebelumnya, masih terdapat tujuh daerah di Jawa dan Bali yang masuk dalam level itu,’’ ujarnya kemarin.

Selain itu, lanjut dia, jumlah daerah pada level 3 menurun dari 66 menjadi 39 daerah. Turunnya daerah berisiko membuat daerah pada level 2 mengalami kenaikan dari 55 menjadi 83 daerah. Begitu pula dengan yang masuk level 1, ada enam daerah. Sebelumnya tidak ada sama sekali.

Safrizal menambahkan, dalam inmendagri baru juga dilakukan penyesuaian. Pada level 1 misalnya, sejumlah aktivitas seperti di bioskop, mal, pabrik, dan tempat ibadah sudah beroperasi 100 persen dari sebelumnya 75 persen.

Sementara itu, perubahan pengaturan pada PPKM level 2 terkait ketentuan operasi bioskop yang semula kapasitas maksimal 70 persen kini menjadi 75 persen. Begitu pula dengan restoran/rumah makan dan kafe yang berada di area bioskop, dari semula 50 persen kini menjadi 75 persen.

Pada kesempatan lain, kemarin Juru Bicara Kementerian Kesehatan Terkait Vaksinasi Covid-19 Siti Nadia Tarmizi berharap penurunan kasus terus terjadi. Jika jumlah kasus positif dan angka penularan terus turun, bisa jadi dilakukan pelonggaran mobilitas.

Sebentar lagi umat Islam di Indonesia menghadapi Ramadan. Ada tradisi mudik atau pulang kampung menjelang Lebaran. Sudah dua tahun terakhir pemerintah melakukan pembatasan ketat untuk mudik. Jika kondisi pandemi terus membaik, Nadia mengungkapkan ada peluang pelonggaran untuk mudik. “Tentunya dengan menekan jumlah kasus serendah mungkin dan percepatan vaksinasi,” ujarnya.

Sementara itu, setelah varian Delta dan Omicron yang sempat mencuri perhatian, ada juga varian Deltacron. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sebelumnya menyatakan bahwa varian Deltacron berstatus under monitoring atau tingkat penularan dan keparahannya masih dipantau. Dia menyatakan di Indonesia juga telah ditemukan. “Tidak ditemukan keparahan,” katanya. (jpc)

 

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/