Sementara itu, Sofyan Djalil tidak menampik jika ada oknum BPN yang menjadi calo maupun mafia lahan. “Kalau pejabat BPN mungkin ada satu dua orang,” terangnya.
Dia menyebutkan, pejabat seperti akan merusak sistem, dengan demikian, pihaknya akan membenahi sistem, sehingga tidak ada lagi oknum yang merusak sistem yang sudah dibangun. Jika ada pejabat yang melakukan kesalahan dengan menjadi mafia pengurusan tanah, lembaganya tidak akan segan-segan menindak oknum pejabat itu. Menurut dia, mafia tanah tidak hanya di BPN. Mafia tanah ada di mana-mana. Mungkin sebelumnya ada yang melakukan kesalahan, tapi sudah dihukum.
Sekarang, sumber daya manusia di BPN sudah cukup bagus. Pelayanan di beberapa kantor pertanahan juga sudah bagus. Di beberapa daerah bahkan membuka pelayanan pada Sabtu dan Minggu. “Coba lihat di daerah-daerah,” paparnya. Dia berkomitmen untuk menegakkan disiplin dan membenahi standar operasional prosedur (SOP) dalam pelayanan masyarakat.
Mantan Menko Perekonomian itu menyatakan, dia juga ingin mempercepat program sertifikasi lahan. Tanah di Indonesia banyak yang belum bersertifikat, sehingga memicu timbulnya konflik di masyarakat. Dia berharap, sertifikasi tanah bisa selesai pada 2025. Seluruh tanah sudah terdaftar dan mempunyai nomor induk, sehingga tidak akan konflik lahan.
Tanah dan bangunan peninggalan Belanda juga mendapat perhatian. Kementerian ATR masih berusaha menyelesaikan persoalan status dan sertifikat lahan bekas milik Belanda itu. BPN juga bekerjasama dengan pemerintah daerah, sehingga persoalan lahan tersebut bisa terselesaikan dengan baik.(lum/ca/jpg/ril)
Sementara itu, Sofyan Djalil tidak menampik jika ada oknum BPN yang menjadi calo maupun mafia lahan. “Kalau pejabat BPN mungkin ada satu dua orang,” terangnya.
Dia menyebutkan, pejabat seperti akan merusak sistem, dengan demikian, pihaknya akan membenahi sistem, sehingga tidak ada lagi oknum yang merusak sistem yang sudah dibangun. Jika ada pejabat yang melakukan kesalahan dengan menjadi mafia pengurusan tanah, lembaganya tidak akan segan-segan menindak oknum pejabat itu. Menurut dia, mafia tanah tidak hanya di BPN. Mafia tanah ada di mana-mana. Mungkin sebelumnya ada yang melakukan kesalahan, tapi sudah dihukum.
Sekarang, sumber daya manusia di BPN sudah cukup bagus. Pelayanan di beberapa kantor pertanahan juga sudah bagus. Di beberapa daerah bahkan membuka pelayanan pada Sabtu dan Minggu. “Coba lihat di daerah-daerah,” paparnya. Dia berkomitmen untuk menegakkan disiplin dan membenahi standar operasional prosedur (SOP) dalam pelayanan masyarakat.
Mantan Menko Perekonomian itu menyatakan, dia juga ingin mempercepat program sertifikasi lahan. Tanah di Indonesia banyak yang belum bersertifikat, sehingga memicu timbulnya konflik di masyarakat. Dia berharap, sertifikasi tanah bisa selesai pada 2025. Seluruh tanah sudah terdaftar dan mempunyai nomor induk, sehingga tidak akan konflik lahan.
Tanah dan bangunan peninggalan Belanda juga mendapat perhatian. Kementerian ATR masih berusaha menyelesaikan persoalan status dan sertifikat lahan bekas milik Belanda itu. BPN juga bekerjasama dengan pemerintah daerah, sehingga persoalan lahan tersebut bisa terselesaikan dengan baik.(lum/ca/jpg/ril)
