JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Mantan Kapolri Tito Karnavian dilantik sebagai Menteri Dalam Negeri di Kabinet Indonesia Maju. Seusai dilantik, Tito mengatakan, langkah awal yang akan dilakukan sebagai Mendagri baru ialah mengidentifikasi sejumlah persoalan yang harus ia selesaikan. “Langkah awal tentu saya harus belanja masalah dulu,” kata Tito di kantor Kemendagrin
Tito mengaku, dirinya sudah memahami misi apa saja yang disampaikan Presiden Joko Widodo ke dirinya. Salah satu yang diutamakan ialah penyederhanaan perizinan investasi. Oleh karena itu, Tito bakal berkoordinasi dengan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) serta Menko Kemaritiman dan Investasi.
“Saya tentu harus melakukan koordinasi internal dulu, besok kan ada paparan dari eselon satu,” ujar Tito. “Setelah itu saya akan melakukan koordinasi dengan Kepala BKPM Pak Bahlil (Bahlil Lahadalia), Pak Luhut (Luhut Binsar Pandjaitan) sebagai Menko Maritim dan Investasi, beliau menarik investasi asing sementara untuk investasi dalam negeri Pak Bahlil juga tadi saya sudah koordinasi, dengan beliau-beliau,” lanjutnya.
Menteri Tito menyebut, selain penyederhanaan perizinan, dirinya juga akan memastikan koordinasi kebijakan hingga ke tingkat daerah. Ia berjanji bakal menyelaraskan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah supaya tidak terjadi tumpang tindih. “Sekali lagi Kementerian Dalam Negeri menyesuaikan kebijakan antara pusat dan daerah dengan spirit utamanya adalah mempermudah iklim investasi, secara spesifik nanti kita akan bicarakan,” ujar Tito.
Jaga Stabilitas Politik
Menteri Tito juga menegaskan, salah satu yang menjadi prioritas Kemendagri saat ini adalah menjaga stabilitas politik dan keamanan dalam negeri. Hal itu ia ungkapkan saat memimpin apel pertama sejak menjadi Mendagri dalam Kabinet Indonesia Maju kepada seluruh pegawai Kemendagri, Jakarta, Kamis (24/10).
“Posisi Kemendagri sebagai tulang punggung pemerintahan, mesti menjaga stabilitas politik saat ini yang berdampak pada stabilitas keamanan dalam negeri. Politik, hukum, dan keamanan saling terkait, terutama goncangan yang berasal dari politik dan ideologi, ini akan berdampak luas,” ujar Tito.
Tito menjelaskan, menjaga stabilitas politik usai pemilu dan pengumuman kabinet mesti dijaga dari goncangan politik yang bertujuan untuk menimbulkan perpecahan dan konflik. Menjaga stabilitas politik, lanjutnya, menjadi tugas pokok Kemendagri. Apalagi, kabinet Indonesia Maju baru dibentuk sehingga kestabilan belum terwujud.
“Kabinet baru kan biasanya belum stabil, tapi kita berusaha menjaga stabilitas. Kita juga tahu akhir-akhir ini terjadi cukup banyak gejolak, saat saya jadi Kapolri, setiap hari monitor demo-demo yang berhubungan dengan UU kontroversial,” papar mantan Kapolri ini.
Tito menyebut gejolak politik seperti aksi massa menolak UU kontroversial, baik yang telah disahkan oleh pemerintah maupun yang dibahas ulang oleh DPR periode 2019-2024, menjadi salah satu tugas yang perlu diselesaikan oleh kementerianya guna menjaga stabilitas politik. “Baru-baru ini seperti RKUHP, UU Ketenagakerjaan, pertahanan, dan lainnya menjadi salah satu tema yang diangkat dalam aksi massa. Ini pasti akan menimbulkan gejolak politik,” imbuhnya kemudian. (bbs)
