Home Blog Page 1040

Ganjar-Mahfud MD Siap Mengemban Amanah

MERAKYAT DAN BERANI: Ganjar Pranowo dan Mahfud MD resmi dipasangkan sebagai calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) 2024 pada Rabu (18/10). Tim Media Ganjar Pranowo.

SUMUTPOS.CO – GANJAR Pranowo dan Mahfud MD resmi dipasangkan sebagai calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) 2024 pada Rabu (18/10). Masyarakat optimistis, Ganjar dan Mahfud bisa menjadikan Indonesia lebih maju dan sejahtera, serta penegakan hukum dan pemberantasan korupsi akan sampai ke akar-akarnya.

Persoalan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi memang menjadi poin pidato politik Ganjar Pranowo dan Mahfud MD usai ditetapkan sebagai pasangan capres-cawapres 2024. “Saya dan Prof Mahfud MD tentu berbangga sekaligus tentu saja ada amanah yang tidak ringan untuk kami,” ujar Ganjar didampingi Mahfud MD.

Ganjar dan Mahfud siap bekerja dengan tulus dan ikhlas sepenuh hati untuk seluruh rakyat Indonesia. Keduanya ingin bergerak cepat menjadikan Indonesia tidak hanya sebagai negara maju, namun juga unggul dan bermartabat.”Ini bukan tentang Ganjar, ini bukan tentang Mahfud MD dan bukan tentang kekuasaan. Ini tentang seluruh rakyat Indonesia,” tegas Ganjar.

Keduanya akan memastikan Indonesia menjadi negara yang berdaulat. Bukan saja berdaulat secara wilayah, tetapi juga berdaulat pangan, berdaulat ekonomi, berdaulat sosial, berdaulat politik, hingga berdaulat digital. Ganjar dan Mahfud juga sepakat untuk mendobrak kemiskinan yang masih menjerat rakyat dengan menyediakan kesempatan yang setara, sekali lagi, setara bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa terkecuali.

“Oleh karena itu, pemerintahan mendatang harus bekerja lebih keras lagi, pemerintahan mendatang harus bekerja lebih tegas lagi khususnya dalam penegakan hukum dan pemberatasan korupsi. Tegas, hitam putih. Benar salah. Tidak abu abu,”tegas Ganjar.

Sementara itu Mahfud MD menambahkan, cita-cita bangsa Indonesia menjadi negara maju hanya akan terwujud jika idiologi bangsa kokoh, ekonominya baik, hukum dan keadilannya ditegakkan, politiknya demokratis, budaya gotong royong hidup serta mengedepankan persaudaraan.

“Jika penegakan hukum dilakukan dengan benar, maka setengah masalah dari bangsa ini insyaallah akan tuntas. Prioritas pemberantasan korupsi, kepastian hukum serta konsistensi implementasi penegakannya, memberi jaminan bagi investasi dan pembangunan ekonomi serta memberi perlindungan bagi masyarakat,” ucapnya.

Mahfud berkeyakinan, Ganjar mampu mewujudkan hal itu. Ganjar disebutnya sebagai pemimpin yang berani memperbaiki hal yang tidak benar serta memperjuangkan nilai-nilai yang diyakini benar.”Saya akan mendedikasikan diri semua kemampuan saya, ilmu saya, pengalaman saya, ketegasan serta keberanian-keberanian selama ini yang saya tunjukkan pada seluruh bangsa dan negara ini,” pungkas Mahfud.

Pasangan Bakal Calon Presiden (Bacapres) dan Bacawapres 2024, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, merupakan sosok pemimpin yang memiliki latarbelakang khusus dimasing-masing bidangnya. Baik, bidang birokrasi dan penegakan hukum. Dengan itu, Pengamat Politik dari Universitas Sumatera Utara (USU) Medan, Dr Warjio mengungkapkan pasangan ini memiliki peluang menang di Sumut pada Pilpres 2024.

Warjio mengungkapkan Mahfud MD memiliki track record yang baik dalam memperjuangkan penegakan hukum. Mahfud sangat tidak bergeming dalam penegakan hukum dalam kasus-kasus yang menjadi perhatian publik, misalnya kasus yang tengah viral. (wir/gus)

Saingi Mahfud MD, Nama Yusril Ihza Mahendra Mencuat Jadi Wakil Prabowo

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Sosok Yusril Ihza Mahendra dianggap mampu bersanding dengan Prabowo, untuk menyaingi Mahfud MD yang mendaftar sebagai Bakal Calon Wakil Presiden.

Direktur Eksekutif Indo Barometer, M. Qodari mengungkapkan nama Yusril Ihza Mahendra dianggap cocok karena memiliki latar belakang yang sama dengan Mahfud MD.
“Pertama, pak Yusril itu kan juga ahli hukum tata negara seperti pak Mahfud. Pak Yusril juga tokoh berpengalaman di pemerintahan sejak lama. Jadi berimbang,” ucap Qodari dalam keterangan tertulis, Kamis (19/10/2023).

“Pak Yusril di pemerintahan sudah sangat panjang pengalamannya. Di luar dia sebagai tokoh akademisi, Pak Yusril juga datang dari luar Jawa. Salah satu yang disebut kriteria cawapres juga luar Jawa,” lanjut Qodari.

Sementara itu, Sekjen Gerindra Ahmad Muzani memberikan ciri-ciri sosok bacawapres yang akan mendampingi Prabowo Subianto pada Pilpres 2024 mendatang. Ciri-ciri itu disampaikan Muzani melalui dua pantun yang telah dirangkainya.

Pantun itu disampaikan Muzani saat ditanyai awak media perihal peluang Prabowo melirik Ketum PBB Yusril Ihza Mahendra yang notabene menguasai bidang hukum, menyusul Mahfud MD yang resmi menjadi cawapres Ganjar Pranowo. Pada pantun tersebut, Muzani membeberkan sinyal bahwa nantinya Prabowo akan didampingi oleh sosok yang berpengalaman dalam pemerintahan. Ia juga menyebut jika ada pertemuan antara Prabowo dengan Yusril akan membuka deadlock koalisi Indonesia Maju sehingga bisa pemecah kebuntuan.

Di sisi lain, Ketua Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia (ILUNI FHUI) Rapin Mudiardjo mendukung Yusril Ihza Mahendra menjadi calon wakil presiden di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.

Melihat dinamika permasalahan hukum yang terjadi saat ini, Rapin menilai Indonesia butuh sosok seperti Yusril. Terlebih jika Yusril berpasangan dengan Prabowo akan menjadi pasangan yang serasi dalam membangun Indonesia.

“Negara ini butuh pencerahan dan Prof Yusril memiliki kapasitas dan juga berpengalaman dari beberapa presiden yang ia dampingi. Secara intelektual dan kredibilitas, beliau ada di DPR serta legislatif. Jadi ini saatnya beliau ada di pucuk pimpinan,” tutur Rapin.

Nama Yusril juga sebelumnya ramai didesak oleh para relawan pemenangan Prabowo Subianto di berbagai daerah. Tidak hanya di Jakarta ataupun pulau Jawa, relawan dari luar Jawa seperti Sulawesi Selatan juga mendesak Koalisi Indonesia Maju (KIM) memajukan nama Yusril sebagai cawapres dari Prabowo.

Di luar relawan, beberapa organisasi akademis seperti ILUNI FHUI juga memberikan dukungannya kepada Yusril. Terlebih, Yusril merupakan alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia. (bbs/ram)

Ganjar-Mahfud Lebih Mudah Dikenal Masyarakat

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Pada umumnya, saat ada pemilihan presiden, akan tidak asing kita mendengarkan singkatan nama para calon. Tetapi, hingga pembukaan pendaftaran Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden, belum ada nama yang singkatan para calon.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menilai nama Ganjar dan Mahfud lebih sederhana dan mudah diingat masyarakat.

“Ya kalau Ganjar-Mahfud bagus karena di TPS kan juga nggak bisa disingkat,” kata Hasto kepada wartawan di Teuku Umar, Jakarta Pusat, Kamis (19/10/2023).

Hasto melihat nama Ganjar-Mahfud lebih menyentuh rakyat. Jika disingkat menurutnya akan membuat rakyat bingung.

“Ganjar-Mahfud itu lebih menyentuh, Ganjar-Mahfud lebih menyentuh, kita menyesuaikan lah dengan di TPS, kan di TPS juga nggak disingkat, nanti bingung rakyat kalau disingkat-singkat,” ucapnya.

Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Puan Maharani bicara terkait nama singkatan pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md di Pilpres 2024. Puan berkelakar singkatan Ganjar-Mahfud, yakni Gofud.

“Saya baru baca tadi di WA group katanya Gofud, iya nggak sih Gofud,” kata Puan sambil tertawa di DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Rabu (18/10).

Namun Puan mengatakan singkatan nama Ganjar-Mahfud belum diputuskan. Dia kembali bercanda singkatan nama Ganjar-Mahfud, yakni Gama.

“Jadi belum diputusin. Nanti kita putusin. Bisa juga Gama atau kemudian apa nanti itu akan jadi satu keputusan,” ucapnya. (bbs/ram)

Anies dan Cak Imin Tes Kesehatan Tanggal 21 Oktober, Ganjar dan Mahfud Menyusul

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Ketua KPU RI, Hasyim Asy’ari menyatakan pihaknya menjadwalkan tes kesehatan pasangan bakal capres cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD pada akhir pekan ini, yaitu 21-22 Oktober 2023 di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto.

“Berdasarkan pembicaraan rapat antara KPU dengan tim pemeriksa kesehatan di RSPAD Gatot Subroto, bagi bakal pasangan calon yang didaftarkan pada kesempatan pertama itu akan dilakukan pemeriksaan kesehatan di RSPAD pada hari Sabtu (21/10),” ujar Hasyim.

Karena duet Anies dan Cak Imin menjadi pendaftar pertama, maka keduanya akan menjalani tes kesehatan pada Sabtu, (21/10/2023). Sedangkan Ganjar dan Mahfud MD akan maka pemeriksaan kesehatan pada Minggu (22/10/2023).

“Bakal pasangan calon yang tadi hadir pada kesempatan kedua akan dilakukan pemeriksaan kesehatan pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023,” jelasnya.

Hasyim menambahkan tes kesehatan capres cawapres akan dimulai sejak pagi, karena akan menjalani berbagai pemeriksaan seperti mengambil darah hingga air seni.

Setelah itu, tim dokter akan menentukan hasil pemeriksaan kesehatan para pasangan capres cawapres. Pada tahap ini, tidak menutup kemungkinan para kandidat mengulang pemeriksaan jika hasil tes kesehatan kurang memenuhi syarat.

“Kami memahami, kami menyadari KPU kan tidak mempunyai kompetensi untuk menentukan itu (hasil tes kesehatan) yang punya kompetensi itu adalah tim pemeriksaan RSPAD,” tegas Hasyim.

Hasyim juga menanggapi potensi diadakannya tes psikologi bagi para capres cawapres. Menurutnya, tes psikologi dibutuhkan juga untuk menentukan kondisi kesehatan mereka secara jasmani dan rohani.

“Instrumen-instrumen untuk pemeriksaan dengan berbagai indikator maupun metode tertentu sudah ditentukan, untuk mengetahui kondisi para kandidat tersebut secara rohani dan jasmani dalam menjalankan tugasnya sebagai presiden dan wakil presiden,” pungkas Hasyim. (jpc/ram)

Pacu Pertumbuhan Reksa Dana Terproteksi Syariah, Bank Muamalat Gelar Investment Forum 2023

PEMBUKAAN: SEVP Retail Banking PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Dedy Suryadi Dharmawan (kiri) berfoto bersama Direktur Utama FUNDtastic + Eri Primaria (kanan) dan Direktur Insight Investments Management Ria Meristika Warganda (tengah) pada pembukaan Muamalat Hijrah Investment Forum 2023 di Hotel Sultan, Jakarta, Kamis (19/10/2023).

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – PT Bank Muamalat Indonesia Tbk menggelar Muamalat Hijrah Investment Forum 2023 guna memacu pertumbuhan produk reksa dana terproteksi syariah. Kegiatan ini dilaksanakan di Hotel Sultan, Jakarta pada Kamis, 19 Oktober 2023.

SEVP Retail Banking Bank Muamalat Dedy Suryadi Dharmawan mengatakan, Investment Forum 2023 dilaksanakan sebagai respon atas tingginya animo nasabah untuk membeli reksa dana terproteksi syariah Bank Muamalat. Hal ini terlihat dari jumlah investor per September 2023 yang meningkat tiga kali lipat dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

“Minat beli nasabah terhadap produk reksa dana terproteksi sangat tinggi karena sesuai dengan karakter dan profil risiko nasabah Bank Muamalat. Mereka mengutamakan aspek kesyariahan, return yang optimal, fitur kupon, serta risiko yang terukur dan manageable,” ujarnya.

Atas pencapaian tersebut, pada akhir Agustus 2023 lalu Agen Penjual Reksa Dana (APERD) FUNDtastic+ memberikan penghargaan kepada Bank Muamalat karena telah berhasil menumbuhkan AUM dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 200% setiap bulannya dalam kurun waktu kurang lebih satu tahun terakhir.

Dedy menjelaskan, produk reksa dana syariah baru diluncurkan ke publik pada Juni 2022. Sejak saat itu perkembangannya sangat signifikan baik dari sisi penjualan, dana kelolaan maupun jumlah investor.

Bank Muamalat juga memiliki inovasi berupa Gerai Reksa Dana Syariah yang bisa dengan mudah diakses oleh masyarakat melalui aplikasi mobile banking Muamalat DIN. Gerai Reksa Dana Syariah di Muamalat DIN merupakan sebuah layanan yang ditujukan kepada nasabah Bank Muamalat untuk dapat melakukan transaksi pendaftaran, pembelian, penjualan, dan pemantauan atas produk reksa dana syariah.

Gerai reksa dana bank pertama murni syariah di Tanah Air ini menggandeng FUNDtastic+ sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) serta lima manajer investasi yaitu PT Bahana TCW Investment Management (Bahana TCW), PT Eastspring Investments Indonesia, PT Trimegah Asset Management, PT Insight Investments Management, dan PT Manulife Asset Management.

Produk reksa dana yang dijual pada Gerai Reksa Dana Syariah Bank Muamalat merupakan produk yang telah dikurasi dan dipilih oleh Bank Muamalat agar sesuai dengan karakter, profil risiko dan kebutuhan nasabah.
Selain itu, Bank Muamalat juga menyiapkan program penjualan yang didesain khusus dimana nasabah tidak hanya sekadar berinvestasi di produk reksa dana tetapi dapat sekaligus beramal. (rel/ram)

Korupsi APBDes Salaon Dolok Samosir, Mantan Kades dan Sekdes Divonis 20 Bulan Penjara

PUTUSAN: Peronika Eparima Pakpahan salah satu dari 3 terdakwa menjalani sidang putusan, Kamis (19/10/2023).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Mantan Kepala Desa (Kades) Salaon Dolok, Samosir, Pardamean Simbolon dan Sekretaris Desa (Sekdes) Hasiholan Samosir divonis hakim masing-masing 20 bulan penjara. Keduanya terbukti bersalah atas kasus korupsi penggunaan APBDes Salaon Dolok.

Majelis hakim diketuai Erika Sari Emsah Ginting dalam amar putusannya menyatakan, perbuatan kedua terdakwa terbukti melanggar Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

“Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa masing-masing selama 1 tahun 8 bulan, denda Rp50 juta dengan subsider 2 bulan kurungan,” tegasnya, dalam sidang virtual, di Ruang Cakra 4 Pengadilan Tipikor Medan, Kamis (19/10).

Selain itu dalam kasus yang sama, hakim juga menghukum terdakwa Peronika Eparima Pakpahan selaku Kaur Keuangan Pemdes Salaon Dolok, selama 1,5 tahun penjara, denda Rp50 juta, subsider 2 bulan kurungan.

Menurut hakim, hal memberatkan ketiga terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi. “Sedangkan hal meringankan, terdakwa bersikap sopan selama persidangan,” kata hakim.

Atas putusan itu, hakim memberikan waktu kepada ketiga terdakwa melalui penasehat hukumnya, maupun jaksa penuntut umum (JPU) Kejari Samosir, untuk menyatakan sikap menerima atau mengajukan banding paling lama 7 hari.

Vonis hakim lebih ringan dari tuntutan JPU, yang semula menuntut ketiga terdakwa masing-masing selama 2 tahun penjara, denda Rp50 juta, subsider 3 bulan kurungan.

Diketahui, secara bertahap terdakwa Pardamean Simbolon dan Peronika Epariama Pakpahan, mencairkan dana sebagaimana ditetapkan dalam APBDes sebesar Rp1.614.266.200. Diantaranya untuk pergerasan jalan dan pembangunan jembatan.

Namun dalam pelaksanaannya ditemukan indikasi kuat kejanggalan. Diantaranya, Laporan Pertanggung jawaban Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) APBDes di TA 2020 dinilai tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Serta adanya perubahan item pekerjaan dan kekurangan volume pekerjaan sebagaimana disebutkan dalam APBDes TA 2021. Hasil audit Inspektorat Wilayah Provinsi Sumatera Utara (Itwil Provsu), kerugian keuangan sebesar Rp262.945.792. (man/ram)

Bea Cukai Belawan Musnahkan Beragam Barang Ilegal Hasil Penindakan

MUSNAHKAN: Bea Cukai Belawan melaksanakan pemusnahan barang Tidak Dikuasai (BTD) dan Barang yang Menjadi Milik Negara (BMMN) yang terdiri dari MMEA ilegal, rokok ilegal, ballpress, makanan, hingga 5 kontainer berisi bawang segar dari India.

BELAWAN, SUMUTPOS.CO – Bea Cukai Belawan melaksanakan pemusnahan barang Tidak Dikuasai (BTD) dan Barang yang Menjadi Milik Negara (BMMN) yang terdiri dari MMEA ilegal, rokok ilegal, ballpress, makanan, hingga 5 kontainer berisi bawang segar dari India.

Pemusnahan ini dilakukan di Tempat Penimbunan Pabean (TPB) milik PT Artha Samudra Kontindodi di Halaman Kantor Bea Cukai Belawan, Rabu (18/10/2023).

Kepala Kantor Bea Cukai Belawan, Ahmad Luthfi menegaskan bahwa pemusnahan merupakan bentuk ketegasan Bea Cukai dalam melindungi masyarakat dari barang-barang ilegal, berbahaya, dan berdampak negatif.

Beragam barang ilegal pun dimusnahkan, mulai dari 422 bungkus rokok ilegal, 22 pak dan 1 karton minuman mengandung etil alkohol (MMEA), 5 koli pakaian, tas, dan sepatu bekas, 3 koli keramik dan mainan anak, puluhan pak makanan ringan hingga beras ilegal, dan 5 kontainer bawang asal India.

“Barang-barang ini melanggar aturan dan tidak memenuhi ketentuan izin impor atau edar di Indonesia. Ini berpotensi menimbulkan dampak negatif dan berbahaya jika digunakan atau dikonsumsi masyarakat,” tegas Ahmad dalam rilis yang diterima Sumut Pos, Kamis (19/10/2023).

Ia juga mengatakan bahwa pemusnahan ini dilakukan pihaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah mendapat persetujuan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Medan.

“Pemusnahan ini adalah bukti nyata ketegasan Bea Cukai Belawan dalam upaya mencegah pemasukan barang-barang ilegal yang dapat mengganggu industri dalam negeri serta berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat,” pungkas Ahmad. (mag-1/ram)

Ma’ruf Amin : Keberagaman Wajib Kita Hormati dan Jaga Bersama

Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin menghadiri Ikrar Merajut Keberagaman Nusantara dari Sumatera Utara, di GOR Serba Guna Pemerintah Provinsi Sumut, Jalan Williem Iskandar, Kabupaten Serdang, Sumatera Utara, Kamis (19/10/2023). (BAGUS SYAHPUTRA/SUMUT POS)

DELISERDANG, SUMUTPOS.CO – Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin, menghadiri Ikrar Merajut Keberagaman Nusantara dari Sumatera Utara, di GOR Serba Guna Pemerintah Provinsi Sumut, Jalan Williem Iskandar, Kabupaten Serdang, Sumatera Utara, Kamis (19/10/2023). Kegiatan ini, dihadiri ribuan orang dari berbagai lapisan masyarakat.

Didampingi istrinya, Hj. Wury Ma’ruf Amin. Wapres mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk menjaga persatuan, kesatuan dan keutuhan bangsa. Apa lagi, menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2024 ini. Hal itu, mencegah potensi perpecahan di tengah masyarakat.

“Keberagaman dan kesepakatan bangsa ini, wajib kita hormati dan jaga bersama. Jangan memberi celah pihak manapun untuk menggoyahkan NKRI, termasuk upaya untuk membenturkan keagamaan dan kebangsaan,” kata Ma’ruf Amin dihadapan ribuan orang yang hadir.

Ikrar Merajut Keberagaman Nusantara diselenggarakan oleh Jam’iyah Batak Muslim Indonesia (JBMI), Ma’ruf Amin berpesan, simbol Bhinneka Tunggal Ika harus dihayati dan dijalani oleh seluruh anak bangsa, termasuk masyarakat Sumatera Utara. Karena, Indonesia adalah bangsa besar yang berdiri di atas keragaman agama, suku dan budaya.

“Namun, berkah keberagaman dari Allah SWT ini dapat menjadi bumerang, apabila tidak dirawat dengan baik, sehingga menimbulkan konflik yang dapat berujung pada perpecahan,” kata Ma’ruf Amin.

Ma’ruf Amin pun meminta salah satu organisasi muslim terbesar di Sumut, JBMI untuk terus berperan proaktif menjadi penjaga terdepan nilai-nilai luhur Pancasila, NKRI, serta persatuan dan kesatuan nasional.

Begitu juga, Ma’ruf Amin meminta JBMI untuk memperluas peran dalam syiar agama Islam, penguatan kebangsaan, dan peningkatan literasi budaya yang menjangkau semua kelompok masyarakat.

Dalam menghadapi tantangan keberagaman bangsa, Wapres juga meminta semua pemangku kepentingan untuk konsisten mengembangkan moderasi beragama.

“Saya minta seluruh pihak untuk terus konsisten dalam mengembangkan corak keberagamaan yang moderat, inklusif, dan toleran, atau yang dikenal dengan moderasi beragama,” pintanya.

Wapres menilai, moderasi beragama ini sangat penting, agar segala perbedaan agama maupun budaya di negeri ini dan juga di kancah global, dapat dimaknai secara positif sebagai karunia Tuhan dan keniscayaan sejarah.

“Kita punya tanggungjawab moral yang besar untuk turut menciptakan perdamaian di tengah dunia yang sedang berduka, terutama akibat peperangan,” tuturnya.

Wapres pun berharap, dengan dibacakannya ikrar yang dilandasi spirit Dalihan Na Tolu dari Sumatra Utara ini, yang dilandasi prinsip saling menghormati, menghargai, dan menyayangi sesama anak bangsa, mampu membawakan pesan Islam yang damai, Islam yang ramah, dan Islam yang bisa menyejahterakan umat.

“Saya juga mengharapkan Jam’iyah Muslim Batak Indonesia terus memperluas dan menggandeng partisipasi nyata semua komponen bangsa, menggemakan spirit Islam Nusantara, serta tetap istikamah di jalur dakwah dengan mempererat ukhuwah, mengembangkan moderasi, dan membangun kemajuan umat,” jelas Ma’ruf Amin.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat JBMI, Arif Rahmansyah Marbun mengungkapkan, tingginya tingkat keanekaragaman budaya bangsa Indonesia merupakan kekayaan budaya yang tidak terhingga dan sudah digali oleh para pendahulu yang kemudian dikristalkan dalam lima butir Pancasila.

“Oleh karena itu Pancasila merupakan harga mati yang harus kita amalkan dan pertahankan dalam berbangsa dan bernegara,” tutur Arif.

Sementara itu, Pj. Gubernur Sumut Hassanudin mengatakan, keberagaman yang ada di Sumut tidak dipandang sebagai sumber perbedaan sehingga tercipta batas di antara masyarakat.

“Tetapi sebagai energi pemersatu kehidupan yang harmonis dalam keberagaman,” jelas mantan Pangdam I Bukit Barisan itu.

Kegiatan ini, juga dihadiri Kepala Sekretariat Wakil Presiden Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Administrasi Sapto Haryono W.S. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Suprayoga Hadi, Staf Khusus Wapres Masduki Baidlowi, Masykuri Abdillah, dan Imam Aziz, serta Tim Ahli Wapres Farhat Brachma.(gus/ram)

Apel Kenderaan Dinas Pemko Tebingtinggi, Satlantas Akan Permudah Bayar Pajak Kenderaan

CEK: Pj Wali Kota Tebingtinggi Syarmadani bersama Kasat Lantas Polres Tebingtinggi AKP Dhoraria Simanjuntak melakukan pengecekkan kenderaan dinas milik Pemko Tebingtinggi.

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Kasat Lantas Polres Tebingtinggi AKP Dhoraria Simanjuntak menghadiri kegiatan Apel Kendaraan Dinas Pemerintah Kota Tebingtinggi Tahun 2023 di Lapangan Sri Mersing Jalan Sutomo Kota Tebingtinggi.

Kasat Lantas Polres Tebingtinggi AKP Dhoraria Simanjuntak didampingi Kanit Regident Iptu M Samosir bersama dengan personel Unit Regident melakukan sosialisasi terkait pemutihan pajak kendaraan.

“Polres Tebingtinggi melalui Satlantas akan membantu dan mempermudah proses pembayaran pajak kendaraan bermotor dinas milik Pemko Tebingtinggi,” jelas AKP Dhoraria Simanjuntak, Rabu (19/10/2023).

Menghadapi hal tersebut, Pemko Tebingtinggi bisa berkoordinasi dengan pihak Satlantas Polres Tebingtinggi dan UPT Samsat Kota Tebingtinggi dalam hal pemutihan pajak kenderaan bermotor baik roda dua dan roda empat.

“Kami siap dipanggil untuk membantu Pemko Tebingtinggi dengan menggunakan mobil Samsat keliling agar proses mudah dilakukan,” jelasnya.

Sebelumnya Pj Wali Kota Tebingtinggi Syarmadani menyampaikan kepada masing masing pemegang kendaraan dinas untuk menjaga dan merawat kendaraan dinas yang dipinjam pakaikan, mematuhi peraturan berlalulintas dan memperhatikan norma keselamatan dijalan serta untuk tetap taat pajak kendaraan.

Adapun kenderaan dinas yang diperiksa diantaranya, sepeda motor sebanyak 200 unit, betor sebanyak 23 unit, mobil roda 4 sebanyak 85 unit, mobil roda 6 atau lebih 35 unit dan alat berat sebanyak 1 unit.

“Lakukan kordinasi dengan pihak Samsat dan Satlantas Polres Tebingtinggi terkait pajak kenderaan dinas yang sudah mati, karena kenderaan dinas yang digunakan oleh ASN harus jelas kondisi surat-surat dan pajak kenderaannya,” pinta Syarmadani. (ian/ram)

Korupsi Dana Hibah, Mantan Ketua Bawaslu Karo Dituntut 7,5 Tahun Penjara

KORUPSI: Mantan Ketua dan Bendahara Bawaslu Kabupaten Karo, terdakwa kasus korupsi menjalani sidang tuntutan, Kamis (19/10/2023).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Mantan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Karo Eva Juliani br Pandia dituntut 7,5 tahun penjara. Eva dinilai terbukti atas kasus korupsi dana hibah TA 2019, yang merugikan negar Rp1,6 miliar, dalam sidang virtual di Ruang Cakra 9 Pengadilan Tipikor Medan, Kamis (19/10/2023).

Jaksa penuntut umum (JPU) Alvonso Manihuruk dalam nota tuntutannya menyatakan, perbuatan kedua terdakwa dinilai melanggar Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 UU No 31 telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

“Meminta kepada majelis hakim, agar menjatuhkan terdakwa Karo Eva Juliani br Pandia selama 7 tahun 6 bulan, denda Rp250 juta, subsider 3 bulan kurungan,” tegasnya.

Selain itu, terdakwa Eva juga dituntut membayar pengganti kerugian negara sebesar Rp821.448.000. Dengan ketentuan, paling lama sebulan setelah perkaranya berkekuatan hukum tetap, harta benda terpidana disita dan dilelang JPU.

“Bila tidak mencukupi, maka diganti dengan pidana penjara 3,5 tahun,” kata JPU.

Dalam kasus yang sama, JPU juga menuntut Dian Ika Yoes Refida selaku Bendahara Pengeluaran selama 5,5 tahun penjara, denda Rp200 juta subsider 3 bulan kurungan. Selain itu, dia juga dituntut untuk membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp217.199.551, subsider penjara 2,5 tahun.

Menurut JPU, hal memberatkan kedua terdakwa antara lain, tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, tidak mengakui perbuatannya, berbelit-belit serta tidak ada itikad baik mengembalikan kerugian keuangan negara.

“Hal meringankan, terdakwa belum pernah dihukum,” kata JPU.

Usai mendengarkan tuntutan, hakim ketua Immanuel Tarigan memberikan kesempatan kepada penasehat hukum para terdakwa, untuk menyampaikan pembelaan (pledoi) pada sidang pekan depan.

Mengutip dakwaan, Bawaslu Kabupaten Karo TA 2019, mendapatkan dana hibah sebesar Rp13.388.152.300, untuk mensukseskan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati periode 2020-2025 bersumber dari P-APBD.

Keduanya kemudian diadali di Pengadilan Tipikor Medan, karena tidak mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya. (man/ram)