Home Blog Page 1059

Bank bjb Tandatangani Kredit Sindikasi untuk Pembangunan Pabrik Pusri III B

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – bank bjb melakukan penandatanganan Perjanjian Kredit Pendanaan Proyek Pabrik Pusri IIIB dengan PT Pusri Palembang, melalui skema Kredit Sindikasi bersama sejumlah perbankan nasional, dengan total Rp9,3 Triliun, pada Jumat (13/10) di Ballroom The Langham Hotel Jakarta.

Dalam Kredit Sindikasi untuk Pabrik Pusri IIIB, bank bjb memberikan plafon sindikasi sebesar Rp650 Miliar. Kredit sindikasi bersama sejumlah perbankan nasional tersebut, nantinya akan digunakan untuk membangun Pabrik Pusri IIIB yang terdiri dari Pabrik Amonia, Pabrik Urea, Saranan dan prasarana penunjang pengoperasian pabrik.

Adapun penandatanganan perjanjian kredit sindikasi bank bjb dilakukan oleh Pemimpin Divisi Korporasi bank bjb Hermawan Mulyana yang disaksikan Direktur Komersial dan UMKM bank bjb Nancy Adistyasari dan Direktur Utama PT Pusri Palembang Tri Wahyudi Saleh disaksikan Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi dan Wakil Menteri I BUMN Kartika Wirjoatmodjo.

Disampaikan Nancy, dukungan bank bjb dalam pembiayaan Proyek Pusri IIIB merupakan langkah nyata dan sesuai komitmen perusahaan, sebagai Bank Pembangunan Daerah (BPD) terbesar yang telah menasional skala bisnisnya, untuk selalu berperan aktif mempercepat pertumbuhan perekonomian dan pembangunan baik di daerah maupun secara nasional.

Dukungan tersebut juga, dimaksudkan untuk mengakselerasi hilirisasi industri dalam negeri. Sekaligus, mendukung ketahanan pangan nasional. Apalagi, Pusri yang memproduksi pupuk urea dan amonia, untuk keperluan di sektor pertanian, memiliki peran dalam menunjang ketahanan pangan.

“Dukungan bank bjb dalam Proyek Pabrik Pusri IIIB membuktikan bahwah bank bjb ikut mengakselerasi pertumbuhan ekonomi baik di daerah mapun nasional. Dukungan bank bjb tersebar luas, tidak hanya di Jawa Barat dan Banten. Karena itu, kami berharap, dukungan ini turut berkontribusi pada terciptanya pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan,” ucap Nancy.

Selama ini, bank bjb senantiasa berperan aktif demi terbangunnya sinergitas antar pihak sebagai upaya bersama menjaga pertumbuhan ekonomi, ketahanan pangan nasional sekaligus memperkuat hilirisasi industri, dengan memberikan dukungan pembiayaan pada industri strategis yang memberi manfaat luas bagi masyarakat.

Peran aktif melalui sektor perbankan yang dilakukan bank bjb dengan memfasilitasi agar sektor industri strategis terus berkembang dan maju melalui dukungan pembiayaan korporasi.

bank bjb berkomitmen untuk terus mendorong pertumbuhan kredit korporasi perusahaan hingga akhir tahun. Dengan pertumbuhan kredit yang terus terjaga dengan baik, diharapkan turut mendorong pertumbuhan ekonomi indonesia di tengah masih adanya ketidakpastian ekonomi global.

Sepanjang sisa tahun 2023 ini, ekspansi pada segmen corporate dan commercials akan dilakukan secara selektif dengan melihat suku bunga yang diberikan untuk menjaga kualitas dan yield kredit pada level yang sehat untuk mengimbangi tekanan biaya dana.

“Ruang pertumbuhan untuk penyaluran kredit masih cukup baik didukung dengan berbagai kebijakan yang ada untuk mendorong pertumbuhan ekonomi,” ucap Nancy. (rel/sih)

Cawapres Prabowo Tersisa 4 Nama

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Para ketua umum partai politik Koalisi Indonesia Maju pengusung bakal capres Prabowo Subianto di Pilpres 2024 berkumpul di Kertanegara IV, Jakarta, Jumat (13/10) malam. Seluruh perwakilan parpol KIM hadir di lokasi pertemuan tersebut. Pertemuan itu membahas cawapres pendamping Prabowo Subianto.

Usai pertemuan, Prabowo Subianto mengungkap, nama bakal calon wakil presiden yang akan mendampinginya telah mengerucut menjadi empat nama. Ia menyebut, para bakal cawapresnya itu berasal dari berbagai latar belakang dan daerah.

“Malam hari ini sudah mengerucut menjadi empat nama. Yang bisa saya sampaikan, satu calon dari luar Jawa, satu dari Jawa Barat, satu dari Jawa Tengah, dan satu dari Jawa Timur,” kata Prabowo dalam konferensi pers usai n

pertemuan dengan ketua umum parpol koalisi di Jalan Kertanegara IV, Jakarta, Jumat (13/10).

Prabowo mengatakan, dalam pertemuan kemarin, masing-masing ketum parpol koalisi menyampaikan pandangan. Ia pun menyebutkan elite (KIM) akan berkumpul lagi dalam waktu dekat untuk merampungkan penentuan nama cawapres. “Kita kumpul beberapa hari lagi untuk memutuskan yang terakhir dari empat menjadi satu,” ucap dia.

AHY Usul Nama Khofifah

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengusulkan nama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sebagai bakal cawapres untuk mendampingi Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. Namun demikian, AHY menegaskan, keputusan bacawapres merupakan wewenang mutlak Prabowo. “Demokrat tidak mengusulkan kader utamanya. Tapi, kita kemudian menyampaikan, baik juga untuk dipikirkan, nama Bu Khofifah, Gubernur Jawa Timur, dengan sejumlah faktor dan pertimbangan,” kata AHY saat memimpin Rapat Pleno Pengurus DPP Partai Demokrat di Aula Yudhoyono DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Jumat (13/10) siang.

AHY mengatakan, dalam rapat pleno kemarin terdapat dua agenda utama. Pertama perkembangan situasi politik terkini terkait pemilihan Presiden, sementara agenda kedua mengenai pemilihan anggota legislatif.

AHY menyebut, setelah Demokrat mendeklarasikan Prabowo Subianto sebagai capres, mereka mendapatkan respons publik secara positif. Ia mengatakan, ada sekitar 60 persen yang mengatakan bahwa sudah tepat Partai Demokrat keluar dari koalisi sebelumnya. Sekitar 54 persen mengatakan sudah tepat Partai Demokrat berada di koalisi saat ini mendukung Capres Prabowo Subianto. “Mari tetap kita fokus bagaimana memenangkan Pak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8,” kata dia.

AHY juga menyinggung mengenai pertemuan antara Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dengan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Senin (2/10) lalu. Ia menyebut, pertemuan itu salah satunya juga didorong oleh elite pimpinan partai politik di Koalisi Indonesia Maju (KIM). AHY tak membantah apabila pertemuan kedua tokoh itu juga membahas urusan Pilpres 2024.

“Yang pasti tidak benar jika ada informasi yang beredar kalau pertemuan itu berbicara tentang semacam tukar guling. Bahwa jika kita mendukung cawapres tertentu, maka Demokrat akan mendapat jatah menteri. Tidak benar 100 persen tidak ada pembicaraan terkait itu,” tegasnya.

Adapun perihal isu reshuffle alias kocok ulang? AHY menegaskan bahwa terkait urusan kabinet tentu semua itu menjadi hak prerogatif Presiden. “Jadi hanya Bapak Presiden yang bisa mengutarakan hal itu,” lanjutnya.

Sementara untuk agenda Pileg 2024, AHY meminta semangat kader untuk terus turun ke bawah dan bertemu rakyat untuk mendengarkan aspirasi mereka. “Saya hanya mengingatkan, jangan sampai jumlah baliho lebih banyak daripada jumlah suara di TPS,” ujar AHY. (bbs/adz)

PSMS vs PSPS: Buktikan, Miftah!

SELEBRASI: Striker PSMS Matheus Souza dkk merayakan gol ke gawang Semen Padang di Stadion H Agus Salim, Senin (9/10). Souza bakal kembali menjadi andalan PSMS saat dijamu PSPS Riau, MInggu (15/10) sore.

PSMS Medan siap menghadapi tuan rumah PSPS Riau dalam lanjutan Liga 2 musim 2023/2024 di Stadion Kaharuddin Nasution, Minggu (15/10) sore. Laga ini pun menjadi pertemuan pertama Miftahudin Mukson melawan pendahulunya Ridwan Saragih.

Ya, Miftahudin Mukson didatangkan PSMS usai mengalahkan PSDS Deliserdang di Stadion Teladan. Saat itu PSMS masih ditangani Ridwan Saragih. n

Manajemen Ayam Kinantan berharap agar Miftahudin bisa berduat dengan Ridwan Saragih.

Namun, kedatangan mantan pelatih Persekat Tegal ini tidak diterima Ridwan Saragih. Saragih pun memutuskan mundur dari PSMS, kemudian pindah ke PSPS Riau. Ridwan didatangkan PSPS usai pulang dari kandang Sriwijaya FC.

Tak ayal, pertandingan ini pun menjadi pembuktian bagi Miftahudin Mukson. Pelatih berusia 50 tahun itu harus bisa memberi bukti bagi pendukung Ayam Kinantan bahwa dia memang lebih baik dari Ridwan Saragih.

Miftahudin Mukson mengaku timnya mewaspadai kebangkitan PSPS. Apalagi Ridwan Saragih mengetahui kedalaman skuad PSMS, sehingga akan memainkan taktik meredam mobilitas para pemain Ayam Kinantan.

“Kami harus mewaspadai kebangkitan PSPS dengan adanya Ridwan Saragih. Dia yang tahu kedalaman skuad PSMS dan pasti punya strategi. Untuk itu, saya akan menerapkan strategi berbeda menghadapi PSPS,” ujar Miftahudin Mukson.

PSMS datang dengan tren positif di kandang Semen Padang. Mereka mampu mencuri poin di kandang Kabau Sirah. Miftah pun memasang target menag di kandang PSPS. “Target kami tetap maksimal, kami mohon doa restunya,” harapnya.

Beberapa hari jelang laga ini, tim PSMS Medan yang memang sudah berada di Pekanbaru. Mereka langsung beradaptasi dengan cuaca setempat yang terkenal cukup panas.

Selain itu, tetap terus fokus melakukan persiapan tim. Menurut Miftahuddin, hingga saat ini progres tim Ayam Kinantan masih berjalan dengan baik.

“Persiapan masih berjalan lancar,” ucapnya.

“Mudah-mudahan sampai hari H-nya nanti pemain tetap maksimal,” katanya.

“Tetap konsentrasi, kemampuan semua diberikan, sehingga nanti game plan bisa berjalan dengan lancar,” pungkasnya.

Sedangkan Pelatih PSPS Ridwan Saragih sedikit kalem menghadapi laga ini. Dia hanya mengatakan akan berusaha membawa PSPS dari keterpurukan. “Saya akan bersikap profesional. Saya akan membawa PSPS bangkit dan memberikan yang terbaik bagi masyarakat Riau,” ujar Ridwan Saragih.

Walau akan menghadapi mantan anak asuhnya, Ridwan mengaku tidak memiliki keuntungan apapun di laga tersebut. Karena menurutnya, setiap tim akan berbeda jika di tangani oleh pelatih yang berbeda. “Tidaklah, karena kan sekarang saya bukan pelatih PSMS lagi, saya sudah di PSPS. Beda pelatih pasti beda karakter dan beda filosofi,” ungkapnya.

Ia mengatakan, di pertandingan menghadapi PSMS Medan nanti, timnya akan berjuang keras untuk meraih hasil positif untuk tim PSPS Riau. “Ya siapapun datang ke PSPS, saya akan akan bekerja, berusaha semaksimal mungkin, dan berusaha berbuat terbaik lah untuk PSPS,” pungkasnya. (dek/adz)

129 WNI di Palestina-Israel Enggan Dievakuasi

KUMPUL DONASI: Pengunjuk rasa melemparkan uang kertas ke tengah replika bendera Palestina berukuran besar sebagai donasi untuk warga Palestina saat aksi di depan Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol Medan, Jumat (13/10).

GAZA, SUMUTPOS.CO – Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI mengungkap, sebanyak 129 warga negara Indonesia (WNI) yang tinggal di Palestina dan Israel enggan dievakuasi oleh pemerintah Indonesia. Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kemlu RI, Judha Nugraha mengatakan, 129 WNI ini berada di Tepi Barat, Yerusalem, serta Tel Aviv.

Menurut Judha, para WNI tak mau pulang ke Tanah Air karena merasa aman di wilayah-wilayah tersebut. “Dari 133 WNI, hanya 4 yang ingin meninggalkan (wilayah Palestina dan Israel yang ditinggali). Karena mereka merasa aman,” kata Judha dalam konferensi pers di Kemlu RI, Jumat (13/10).

Judha menuturkan, berdasarkan catatan per Kamis (12/10) malam, WNI di Palestina dan Israel ada sebanyak 143 orang, yang tersebar mulai dari Gaza, Arrava, Beer Sheba, Yerusalem, Nahariya, hingga Tel Aviv. Sebanyak 10 orang di antaranya berada di Gaza, wilayah konflik utama dan paling rentan.

Terkait para WNI yang enggan pulang ini, Judha menjelaskan, mereka umumnya bekerja maupun berkeluarga di sana. Judha pun menyampaikan, pemerintah Indonesia tak memaksa jika memang WNI memilih untuk tetap tinggal di sana.

“Kami tidak bisa memaksakan, pilihan terakhir dikembalikan kepada masing-masing WNI. Tugas kami adalah memberikan informasi mengenai penilaian situasi keamanan, tapi pilihan dikembalikan kepada masing-masing,” kata Judha.

Menurut Judha, para WNI ini pun terus melakukan kontak dengan perwakilan RI. Semua WNI di wilayah konflik itu dalam keadaan baik.

Sementara empat WNI yang ingin kembali ke Tanah Air, sudah dievakuasi dan tiba di Yordania pada Kamis (12/10) kemarin. “Empat WNI tersebut saat ini telah aman dan selamat berada di wilayah Yordania setelah melakukan perjalanan darat sekitar dua jam melalui perbatasan Jordan River Crossing atau Sheikh Hussein,” ungkap Judha.

Menurutnya, Kemlu dan bersama Perwakilan RI masih terus mengupayakan evakuasi 10 WNI di Gaza. Judha lantas meminta doa kepada rakyat Indonesia agar evakuasi itu berjalan lancar dan para WNI serta tim bisa memasuki wilayah Yordania dengan selamat.

Dijelaskannya, evakuasi WNI dari jalur darat akan melalui Yordania dan Mesir. Sementara itu, pemulangan orang Indonesia via udara akan melalui penerbangan komersial menuju negara ketiga.

Sementara menurut keterangan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sebanyak 12 staf dan personel mereka tewas dalam serangan udara Israel ke Jalur Gaza. “UNRWA (Badan Pekerjaan dan Pemulihan PBB untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat) telah kehilangan 12 personelnya sejak 7 Oktober,” ujar juru bicara Stephae Dujarric kepada wartawan seperti dilansir JawaPos.co dari Antara.

Secara terpisah, badan itu juga menulis pada X, bahwa sangat menyedihkan memastikan kematian mereka. “Kami berduka atas kehilangan ini dan merasakan kesedihan bersama kolega dan keluarga. Staf PBB dan warga sipil harus dilindungi setiap saat,” tulis mereka.

Dujarric mencatat, ada lebih dari 338 ribu warga yang mengungsi. Itu meningkat 30 persen dalam 24 jam terakhir.

Dia menambahkan, dua pertiga dari mereka yang mengungsi mencari perlindungan di sekolah-sekolah yang dijalankan oleh UNRWA. “Badan Pemulihan dan Pekerjaan PBB mengatakan hampir 218 ribu orang pengungsi internal berlindung di 92 sekolah di seluruh kawasan Jalur Gaza,” papar Stephae Dujarric.

“Di Gaza, lebih dari 2.500 unit hancur, rusak parah dan tidak dapat dihuni sementara hampir 23 ribu lainnya mengalami kerusakan sedang hingga kecil,” tambah dia.

Setidaknya 88 fasilitas pendidikan terkena gempuran, termasuk 18 sekolah UNRWA, dimana dua di antaranya digunakan sebagai penampungan darurat bagi orang-orang yang mengungsi, serta 70 sekolah milik Otoritas Palestina.

 

Blokade Total Israel ke Gaza Berisiko Besar

Sebelumnya, Direktur Regional Komite Internasional Palang Merah (ICRC) untuk Timur Dekat dan Tengah, Fabrizio Carboni merasa risau dengan blokade total yang kini diberlakukan Israel ke Gaza. Seluruh aliran listrik, air bersih, suplai gas, dan makanan ditutup. “Tanpa listrik, rumah sakit berisiko menjadi kamar mayat,” katanya, seperti dikutip Al Jazeera.

“Bayi baru lahir yang berada di inkubator dan pasien lanjut usia yang butuh oksigen berada dalam risiko. Dialisis ginjal berhenti dan rontgen tidak dapat dilakukan,” terangnya.

Situasi kian pelik karena Israel menjatuhkan bom secara membabi buta. Menyasar permukiman penduduk, rumah sakit, sekolah, bahkan kamp pengungsian. Imbasnya, korban luka maupun tewas terus berdatangan ke rumah sakit. Generator yang kini beroperasi mungkin tidak akan mampu bertahan lama.

Serangan Hamas seharusnya bisa diprediksi. Ketua Komite Urusan Luar Negeri DPR AS Michael McCaul sudah menginformasikan pada Israel beberapa hari sebelum serangan terjadi. Namun, memang tidak jelas level serangannya bakal seberapa besar. Namun, informasi itu tidak ditanggapi serius oleh Israel.

Kemarin (12/10), Pasukan Pertahanan Israel (IDF) menyebar leaflet di Beit Lahia yang meminta penduduk berlindung. Sebab, mereka akan membombardir area tersebut. Yang jadi masalah, tidak ada tempat yang benar-benar aman di Gaza. Lebih dari 338 ribu penduduk Gaza kini kehilangan tempat tinggal. “Listrik tidak akan dinyalakan, hidran air tidak akan dibuka, dan truk bahan bakar tidak boleh masuk sampai korban penculikan bebas,” bunyi unggahan Menteri Energi Israel, Katz di akun media sosialnya.

Ada lebih dari 150 tawanan yang kini di tangan Hamas. Korban jiwa di Israel mencapai 1.300 orang dan lebih dari 3 ribu lainnya luka. Sedangkan di Gaza, 1.354 orang tewas dan 6.050 lainnya luka-luka.

Blokade total Gaza dikritik banyak pihak. Termasuk Uni Eropa (UE). Jubir Komisi UE Peter Stano menegaskan, Israel berhak membela diri. Namun, berdasar Undang-undang Kemanusiaan Internasional, penduduk Gaza berhak atas makanan, air bersih, dan obat-obatan. Selama ini, semua bantuan untuk Gaza harus lewat Israel atau Mesir.

Sementara itu, Lektor Kepala Studi Pembangunan Internasional di Roskilde University Somdeep Sen mengungkapkan, pendudukan Israel selama bertahun-tahun di Palestina menjadi pemicu serangan Hamas. Menurut dia, Hamas memiliki hak untuk menyerang Israel. Hukum internasional melarang negara melakukan pendudukan militer apa pun, betapa pun sementaranya.

Resolusi Majelis Umum PBB 37/43 juga menegaskan kembali bahwa orang-orang yang berjuang untuk kemerdekaan dan pembebasan dari pemerintahan kolonial mempunyai hak untuk melakukannya dengan segala cara yang tersedia, termasuk perjuangan bersenjata. “Dengan kata lain, Operasi Banjir Al-Aqsa merupakan bagian dari perjuangan bersenjata Palestina yang diprovokasi oleh pendudukan dan kolonialisme Israel,” ujarnya. (bbs/jpg/adz)

 

Uang Korupsi Dipakai Umrah, KPK Sebut Miliaran Rupiah Mengalir ke NasDem

DITAHAN: Eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Dirjen Prasarana dan Sarana Kementan Muhammad Hatta usai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka, Jumat (13/10).MIftahul hayat/jawa pos.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Kementerian Pertanian Muhammad Hatta (MH) usai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka, Jumat (13/10). Keduanya tampak memakai rompi tahanan berwarna oranye dan terlihat diborgol.

SYAHRUL dan Hatta telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi di lingkungan Kementan. “Untuk penyidikan lebih lanjut, penyidik melakukan penahanan terhadap tersangka SYL dan MH selama 20 hari kerja, mulai 13 Oktober 2023 sampai 1 November 2023 di Rutan KPK,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di Gedung KPK, kemarin (13/10).

Alexander mengungkapkan, jumlah uang diduga hasil korupsi mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo yang mengalir ke Partai NasDem mencapai miliaran rupiah. “Sejauh ini ditemukan juga aliran penggunaan uang sebagaimana perintah SYL yang ditujukan untuk kepentingan Partai NasDem dengan nilai miliaran rupiah dan KPK akan terus mendalami,” katanya.

Dalam kasus ini, KPK menyebut, SYL bersama Sekjen Kementerian Pertanian Kasdi Subagyono (KS) dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Ditjen Prasarana dan Sarana Kementan Muhammad Hatta menerima uang sejumlah Rp13,9 miliar. Uang itu diperoleh dari penarikan sejumlah uang dari unit eselon I dan II Kementan dalam bentuk penyerahan tunai, transfer rekening bank hingga pemberian dalam bentuk barang maupun jasa. Ada juga uang dari para vendor yang mendapatkan proyek di Kementan. “Terdapat penggunaan uang lain oleh SYL bersama-sama dengan KS dan MH serta sejumlah pejabat di Kementerian Pertanian untuk ibadah umrah ke Tanah Suci dengan nilai miliaran rupiah,” kata Alex.

“Penerimaan-penerimaan dalam bentuk gratifikasi yang diterima SYL bersama-sama KS dan MH masih terus dilakukan penelusuran dan pendalaman oleh tim penyidik,” sambungnya.

Sementara, Syahrul Yasin Limpo mengaku siap menghadapi proses hukum di KPK. “Saya akan mengikuti semua proses hukum yang ada, dan tentu saja akan mengedepankan juga hak-hak saya secara aturan yang ada,” kata Syahrul di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (13/10).

Dia berharap, publik tak langsung menghakimi dirinya. Ia meminta publik untuk mengawal proses hukum dirinya sampai ke ruang peradilan.

“Tentu saja saya berharap biarkan saya berproses secara baik dalam peradilan, penanganan KPK sangat profesional dan cukup baik menurut saya walaupun dua malam ini saya betul-betul mendapatkan sebuah proses yang cukup panjang dan melelahkan,” ucapnya.

“Saya berharap jangan saya dihakimi lagi dulu, biarkan semua prosesnya asas praduga tak bersalah harus dilakukan, termasuk ke Kementan,” imbuhnya.

Dalam konfrensi pers tadi malam, Ketua KPK Firli Bahuri kembali tak terlihat. Sebelumnya, Firli juga tidak terlihat saat KPK mengumumkan penetapan SYL sebagai tersangka, Rabu (11/10).

Menanggapi ketidakhadiran Firli saat pengumuman penahanan SYL itu, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan bahwa Firli berada di ruangannya. “Ketua di ruangannya, mengikuti setiap konferensi pers, tidak ke mana-mana,” kata Alexander.

Mantan penyidik KPK Novel Baswedan menuding, penangkapan terhadap Syahrul Yasin Limpo adalah upaya Ketua KPK Firli Bahuri untuk menghambat penanganan kasus dugaan pemerasan yang tangani Polda Metro Jaya.

Pasalnya, Polda Metro Jaya tengah menyidik kasus dugaan pemerasan oleh Pimpinan KPK terkait penanganan kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan). “Ini kalau saya melihat, saya meyakini sebagai abuse of power. Jadi, upaya Firli untuk menutup atau membungkam perkara pemerasannya. Ini yang bahaya,” kata Novel dikonfirmasi, Jumat (13/10).

Novel menyinggung adanya jeda waktu dalam penerbitan Laporan Kejadian Tindak Pidana Korupsi (LKTPK) kasus Kementan pada 16 Juni 2023 dan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (Sprindik) yang diteken pada 26 September 2023.

Ia berpendapat, hal itu tidak lazim. Karena penanganan kasus korupsi di KPK seharusnya segera diselesaikan. “Ini ternyata bedanya (harinya) lama. Ini menunjukkan bahwa KPK tidak buru-buru, cenderung malah enggak mau menaikkan perkara ini walaupun sudah diputuskan,” ucap Novel.

Dia juga menyoroti kejanggalan surat panggilan pemeriksaan dan penangkapan Syahrul Yasin Limpo, yang sama-sama dikeluarkan tertanggal 11 Oktober 2023. Ia memandang, ada motif di balik penangkapan tersebut, lantaran sebelumnya sudah terjadi kesepakatan antara tim penyidik KPK dengan pihak Syahrul Yasin Limpo untuk melakukan pemeriksaan pada Jumat, 13 Oktober 2023.

Namun, terdapat perbedaan dalam surat panggilan pemeriksaan yang ditandatangani oleh Direktur Penyidikan KPK Brigjen Asep Guntur Rahayu. Sementara, surat perintah penangkapan ditandatangani oleh Ketua KPK Firli Bahuri.

Surat perintah penangkapan tersebut berisi narasi pimpinan KPK sebagai penyidik. Padahal, dalam UU 19/2019 tentang KPK, pimpinan KPK bukan lagi sebagai penyidik.

“Yang seharusnya pimpinan itu sadar karena dengan UU KPK yang baru (UU 19/2019) ini pimpinan bukan lagi penyidik, mestinya dia tidak bisa menandatangani (Surat Perintah Penangkapan),” tegas Novel.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga menyoroti upaya penangkapan yang dilakukan KPK terhadap Syahrul Yasin Limpo. Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera curiga KPK membuat drama dalam penangkapan tersebut. “Ada drama, seolah ingin ada panggung besar,” kata Mardani Ali Sera kepada wartawan, Jumat (13/10).

Mardani mengakui, KPK memiliki hak untuk melakukan penangkapan. Namun, ia mengingatkan agar KPK tidak melibatkan unsur politisasi dalam penangkapan tersebut. “Penegakan hukum mestinya fokus ke proses yang transparan dan adil, bab penangkapan itu hak aparat. Tapi jangan ada politisasi,” tegas Mardani.

Dia mengungkapkan, penangkapan terhadap Syahrul Yasin Limpo sangat di dramatisir. Sebab, politikus Partai NasDem itu sudah jelas menyatakan bakal kooperatif dan bersedia hadir pada pemanggilan berikutnya. “Dengan dijemput paksa, padahal esok sudah akan datang, wajar kalau ada pendapat drama,” ucap Mardani.

Seharusnya, kata Mardani, KPK memberikan kesempatan terlebih dulu kepada Syahrul Yasin Limpo untuk memenuhi panggilan. Karena itu, Mardami mengingatkan KPK agar hukum ditegakkan dengan adil. “Yang utama tegakkan hukum secara adil,” imbau Mardani.

Sebelumnya, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan, Syahrul Yasin Limpo ditangkap saat berada di apartemen kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (12/10) malam. Ali menyebut, alasan pihaknya melakukan upaya jemput paksa, karena khawatir melarikan diri. Serta, juga khawatir Syahrul Yasin Limpo menghilangkan alat bukti.

“Tentu ketika melakukan penangkapan terhadap tersangka ada alasan sesuai dengan hukum acara pidana misalnya, kekhawatiran melarikan diri. Kemudian adanya kekhawatiran menghilangkan bukti-bukti yang kemudian menjadi dasar tim penyidik KPK melakukan penangkapan dan membawanya di gedung merah putih KPK,” ucap Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (12/10).

Ali mengamini, Syahrul Yasin Limpo seharusnya dijadwalkan ulang pemeriksaan, pada Jumat (13/10). Namun, seharusnya sikap kooperatif itu dilakukan Syahrul Yasin Limpo dengan mendatangi gedung merah putih KPK, Jakarta pada hari ini, Kamis (12/10).

“Saya pikir sesuai dengan komitmennya yang kemarin kami sampaikan bahwa dia akan kooperatif, semestinya datang hari ini ke KPK untuk menemui tim penyidik KPK,” cetus Ali.

Namun, Syahrul Yasin Limpo sampai sore tadi tak datang ke KPK. Karena itu, hal ini yang mendasari KPK melakukan upaya jemput paksa terhadap Syahrul Yasin Limpo. “Tentu sekali lagi ada alasan hukum bagaimana analisis dari tim penyidik KPK dilakukan untuk berikutnya penangkapan terhadap tersangka dimaksud,” ujar Ali. (jpc/bbs/adz)

Pemkab Dairi Intensifikasi dan Ekstensifikasi Kopi

TANAM KOPI: Bupati Dairi, Eddy Keleng Ate Berutu didampingi Kepala Dinas Pertanian, Robot Simanullang dan Ketua TP PKK, Ny Romy melakukan penanaman bibit kopi beberapa waktu lalu.Istimewa.

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dairi, terus meningkatkan luas lahan dan produksi kopi. Hal ini bertujuan untuk mengembalikan kejayaan kopi Sidikalang.

Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Anggara Sinurat, Jumat (13/10/2023) menerangkan, dalam upaya peningkatan lahan dan produksi kopi, Bupati Dairi, Eddy Keleng Ate Berutu mengambil langkah strategis, yaitu intensifikasi dan ekstensifikasi kopi.

Intensifikasi kopi merupakan upaya meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman serta meningkatkan produktivitas tanah.

“Hal ini telah dilakukan untuk mendukung strategi intensifikasi kopi yakni penyediaan sarana produksi pertanian berupa pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian (alsintan) yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN maupun pihak swasta,” ujarnya.

Dijelaskanny, Pemkab Dairi juga melakukan training of trainer (TOT) dan pendampingan budidaya kopi melalui kerja sama dengan Bank Indonesia untuk membina empat kelompok tani di 2 demplot.

Selanjutnya, kerja sama dengan Louis Dreyfus Company (LDC) untuk membina 901 petani dan kerja sama dengan Hanns R. Neuman Stiftung (HRNS) untuk membina 3.000 petani dan 20 orang penyuluh pertanian lapangan (PPL).

Pemkab Dairi juga kerja sama dengan PT Pusri Agro Lestari (PAL) untuk membina 4 kelompok, kerja sama dengan Polbangtan Kementerian RI untuk membina 1 desa mitra di Parbuluan IV kelompok tani Pahottas.

Pembinaan kepada 32 penyuluh pertanian lapangan serta melakukan bimbingan good agriculture practice (GAP) di lima kecamatan dengan jumlah peserta sebanyak 1.112 orang yang bersumber dari dana APBD.

Pendampingan dan pembinaan petani kopi melalui PPL di lapangan serta program Desa Devisa bekerjasama dengan lembaga pembiayaan eksport Indonesia (LPEI), mulai dari budidaya, pengolahan sampai dengan pemasaran.

Selanjutnya, melakukan program ekstensifikasi kopi melalui penetapan sentra Kopi Arabika yang terdapat di Kecamatan Parbuluan, Sitinjo, Sumbul, Sidikalang, Siempat Nempu Hulu, Pegagan Hilir dan sentra Kopi Robusta di Kecamatan Pegagan Hilir, Berampu, Lae Parira, Siempat Nempu, Silima Pungga-Pungga, Siempat Nempu Hilir.

Melalui Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan (DPKPP), juga menyediakan sarana produksi komoditi kopi guna membantu petani dalam menanam hingga memanen hasil kopinya.

Penyediaan sarana produksi yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten, antara lain pulper untuk pengolahan cherry menjadi gabah, huller untuk pengolahan dari gabah ke green bean, solar dryer sebagai rumah pengering, serta alat pelobang tanam kopi.

Dan ditargetkan tahun 2019-2024, tanaman kopi baru sebanyak 5.000 hektar melalui penyediaan bibit bersertifikat bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten serta menjalin kerja sama pola kemitraan dan penyediaan skema Kur Klaster, ungkap Anggara.

Data sampai akhir tahun 2022, luas tanaman kopi baru sebanyak 1.756,64 hektare. Sementara, untuk tahun 2023 ini, sudah ada penambahan perluasan sebesar 100 ha untuk kopi Arabica.

Dengan rincian di Kecamatan Gunung Sitember 20 H, Parbuluan 30 H, Sidikalang 20 H dan Pegagan Hilir 30 H.

hektare di Kecamatan Parbuluan, 20 ha di Kecamatan Sidikalang, dan 30 ha di Kecamatan Pegagan Hilir.

Guna mensuskeskan program KUR Klaster dan membantu petani dalam hal permodalan. Pemkab Dairi juga menjalin kerja sama dengan PT Bank Sumut.

Di tahun 2022, sebanyak 26 petani kopi telah ikut program KUR Klaster dengan luas lahan 18,5 H dengan total pinjaman Rp518 juta, ungkap Anggara. (rud/ram)

BKPSDM Dairi Gelar Bimtek Aplikasi e-Kinerja

FOTO BERSAMA: Bupati Dairi, Eddy KA Berutu didampingi Kepala BKPSDM, Junihardi Siregar foto bersama dengan Kepala Kantor Regional IV BKN Medan, Janry Simanungkalit saat gelar Bimtek e-Kinerja di hotel Mutiara Dairi, Kamis (12/10/2023).Istimewa.

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dairi, melalui Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) menyelenggarakan bimbingan teknis (Bimtek) aplikasi e-Kinerja bagi aparatur sipil negara (ASN), di hotel Mutiara Dairi di Sidikalang, Kamis (12/10/2023).

Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Anggara Sinurat, Jumat (13/10/2023) mengatakan, keterangan disampaikan Kepala BKPSDM Dairi, Junihardi Siregar, kegiatan berlangsung 2 hari, Kamis-Jumat (12-13/10/2023) diikuti 80 orang peserta.

Bimtek dilaksanakan sesuai surat edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 11 tahun 2023 tentang penggunaan dan pemanfaatan aplikasi e-Kinerja badan kepegawaian negara pengelolaan kinerja ASN dilaksanakan melalui sistem informasi pengelolaan kinerja pegawai ASN yang terintegrasi dengan Sistem informasi aparatur sipil negara.

Bupati Dairi, Eddy Keleng Ate Berutu, saat membuka acara tersebut meminta ASN di lingkungan Pemkab Dairi tidak kaku hadapi perubahan zaman.

Pemerintahan harus hidup, jangan putus apabila ada perubahan. Lakukanlah perubahan, adaptif dan inovatif dengan mengubah kebiasaan lama dengan yang baru.

“Pesan saya, gali ilmu sebanyak mungkin. Kinerja kita masih jauh dari harapan, masih diangka 10 persen. Kita ketinggalan jauh dari Kabupaten Deli Serdang yang berada di angka 80 persen,” ucap Eddy.
Sementara itu, Kepala Kantor Regional IV BKN Medan, Janry Simanungkalit menyampaikan, kegiatan itu indikator Pemkab Dairi yang konsen pada kinerja jajarannya.

“Bimtek ini penting untuk mendorong basis pembinaan kompetensi, kualifikasi dan kinerja ASN. Kinerja sangat penting. Dan jawaban peningkatan kinerja ini adalah digitalisasi atau e-kinerja. Kita harapkan dengan digitalisasi, semua terhubung sehingga tercapai otomatisasi,” ujarnya.

Untuk itu dibutuhkan kolaborasi melalui manajemen kerja. Orientasi kita bukan di e-kinerjanya, yang terpenting adalah target kinerja itu sendiri, sebagai hasil akhir. (rud/ram)

Pemkab Dairi Bantu Siswa SMP Mengalami Kecelakaan

JELASKAN: Direktur RSUD Sidikalang, Pesalmen Saragih bersama Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Anggara Sinurat menjelaskan kondisi pasien ke orangtua korban, Danres Manalu (2kanan).Istimewa.

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kabupaten Dairi, membantu siswa SMP, RAM (13) yang mengalami kecelakaan lalulintas di Kecamatan Berampu, Kamis (12/10/2023).

Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Anggara Sinurat, Jumat (13/10/2023) mengatakan, Bupati Dairi, Eddy Keleng Ate Berutu, menginstruksikan Camat Berampu dan Direktur RSUD Sidikalang, segera membantu pelajar SMP yang jatuh dari mobil truk saat hendak pulang sekolah yang terjadi pada Kamis (12/10/2023).

“Korban berinisial RAM itu terjatuh dari truk yang ditumpanginya saat pulang sekolah,” ujarnya, Jumat (13/10/2023).

Lanjut Anggara, RAM tiba di rumah sakit dengan kondisi kesadaran 4-6 glasgow coma scale (GCS). Kemudian dokter menyarankan agar pasien dirujuk kerumahsakit lain karena dikhawatirkan ada pendarahan di kepala.

“Namun pasien tidak memiliki BPJS. Menyikapi hal itu, Kepala Dinas Kesehatan, Henry Manik dan Direktur RSUD Sidikalang, Pesalmen Saragih mendaftarkan pasien program non register. Dan kini, pasien sudah tertangani dengan baik,” tambahnya.

Sementara itu, Camat Berampu, Ramadhayani, mengatakan korban RAM terjatuh dari truk ke aspal dan menghantam kepala bagian belakang. Korban segera dilarikan ke Puskesmas Berampu dalam kondisi tidak sadar.

Setelah mendapatkan perawatan dari UPT Puskesmas Berampu, RAM dirujuk ke RSUD Sidikalang untuk mendapatkan penanganan lebih intensif.

Mendapat atensi dari pemerintah, orangtua korban, Danres Manalu menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak terkait yang telah memberikan pelayanan dan usaha terbaik dalam menangani anaknya.
(rud/ram)

Ahmad Fauzan dan Riduwan Putra Saleh Sepakat Damai dan Saling Memaafkan

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ahmad Fauzan dan Riduwan Putra Saleh akhirnya sepakat saling memaafkan serta melakukan perdamaian, terkait dugaan penganiayaan yang saat ini tengah diperiksa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Padang Sidimpuan.

“Dengan disepakatinya perdamaian ini, kami akan kembali membangun silaturahim dan hubungan persahabatan yang lebih erat lagi,” kata Ahmad Fauzan dan Riduwan, usai menandatangani kesepakatan di Medan, Jumat (13/10).

Adapun proses perdamaian tersebut, disaksikan beberapa orang dari kedua belah pihak, termasuk kuasa hukum, berlangsung dengan lancar serta penuh semangat kekeluargaan. Usai menandatangani kesepakatan, Ahmad Fauzan dan Riduwan menyampaikan harapan mereka terhadap Tapak Suci ke depan. “Semoga kami bisa kembali bersinergi membangun kembali prestasi Tapak Suci di Sumatera Utara,” kata keduanya.

Ahmad Fauzan tak lupa menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut mendorong dan mengupayakan terwujudnya perdamaian di antara mereka berdua.

Harapan yang sama juga disampaikan tokoh Muhammadiyah, Zainuddin. “Saya juga mengharapkan agar Riduwan Putra Saleh bisa kembali bermitra dengan Ahmad Fauzan untuk mengembangkan dan memajukan Ortom Tapak Suci di Sumatera Utara,” ujarnya.

Sedangkan, Taufik kuasa hukum Ahmad Fauzan menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi, sehingga proses perdamaian tersebut berlangsung dengan baik dan lancar. (adz)

Mafia Penggarap Lahan Berkedok Masyarakat Kecil Mengganggu Investasi di Medan

Lahan milik PT SUU yang diserobot, di Kelurahan Bagan Deli, Kecamatan Medan Belawan. Istimewa/Sumut Pos

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sejumlah oknum yang mengatasnamakan masyarakat di Kelurahan Bagan Deli, Kecamatan Medan Belawan melakukan penghadangan terhadap alat berat PT SUU, yang melakukan pengerjaan pembangunan benteng di lahan milik PT SUU, Jumat (13/10).

Atas penghadangan tersebut, PT SUU akhirnya melaporkan kasus penyerobotan lahan tersebut ke Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut).

Laporan dugaan penggarap lahan itu, tertanggal 11 Oktober 2023 dan telah diterima di SPKT Polda Sumut. Adapun dugaan pidana yang dilaporkan adalah terkait pasal 385 KUHP.

Dari perusahaan sendiri berharap, penegak hukum dapat segera memproses laporan tersebut, sehingga kericuhan dan keberlangsungan kegiatan perusahaan dapat berjalan dengan baik tanpa adanya intimidasi maupun gangguan dari pihak manapun juga.

Secara terpisah, Asosiasi Pengusaha Indonesia Sumatera Utara (Apindo Sumut), yang diwakili Dicky, mengungkapkan, keprihatinan mereka terhadap situasi yang mengganggu iklim investasi di Kota Medan, khususnya di wilayah Kecamatan Medan Belawan.

Meskipun, lanjutnya, banyak pengusaha telah memegang legalitas untuk lahan mereka, tetapi masih mengalami gangguan serius dalam menjalankan usahanya.

“Banyak lahan yang sah dimiliki oleh para pengusaha digarap oleh oknum preman yang mengatasnamakan masyarakat setempat tanpa izin resmi, menciptakan ketidakpastian dan kekhawatiran di kalangan investor,” ujar Dicky.

Fenomena ini menciptakan kekawatiran terbesar bagi Apindo Sumut dan pengusaha lainnya di wilayah ini. Selain itu pula, oknum-oknum tersebut seolah-olah mengatasnamakan kepentingan masyarakat.

“Banyak pengusaha yang telah memiliki legalitas tetap terganggu dalam melakukan investasi dan berusaha di Kota Medan, khususnya wilayah Kecamatan Medan Belawan. Para penggarap seolah-olah mengatasnamakan kepentingan masyarakat dan membenturkan pengusaha dengan masyarakat. Kepastian hukum sangat penting bagi kelangsungan usaha kami. Kami berharap agar pemerintah dan pihak berwenang segera mengatasi masalah ini agar para investor dapat menjalankan usaha mereka dengan aman dan nyaman,” ungkap Dicky .

Menurutnya, situasi ini tidak hanya merugikan para pengusaha, tetapi juga memiliki dampak serius terhadap ekonomi dan penciptaan lapangan kerja di Kota Medan.

“Ketidakpastian dalam investasi menyebabkan penurunan minat investor, yang pada gilirannya menghambat pertumbuhan ekonomi lokal. Selain itu, dengan banyaknya lahan yang tidak dapat dimanfaatkan secara optimal, peluang pekerjaan bagi masyarakat lokal juga terbatas,” tegasnya.

Dikatakan Dicky, pentingnya lapangan kerja bagi masyarakat Medan juga disoroti dalam konteks ini. Masyarakat membutuhkan pekerjaan yang stabil dan layak untuk memperoleh penghasilan, dan ini hanya dapat dicapai melalui investasi yang berkelanjutan dan pertumbuhan ekonomi yang stabil.

Dalam mengatasi masalah ini, Apindo Sumut mendesak semua pihak, termasuk pemerintah dan masyarakat, untuk bekerja sama menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi.

“Dengan memastikan kepastian hukum dan melindungi hak-hak pengusaha, Kota Medan, terkhusus di Kecamatan Medan Belawan dapat menjadi tempat yang menarik bagi investor, menciptakan peluang ekonomi berkelanjutan dan menyediakan lapangan kerja yang dibutuhkan oleh masyarakat,” pungkasnya.

Saat dikonfirmasi, Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan, akan mengecek terlebih dahulu laporan tersebut. “Di cek dulu ya,” ucapnya singkat. (dwi/tri)

1...1,0581,0591,060...15,690Page 1,059 of 15,690