Home Blog Page 1265

Minta Cabut UU Cipta Kerja, Ratusan Buruh Geruduk Balai Kota Medan

AKSI: Para buruh saat melakukan aksi damai di depan Balai Kota Medan, Kamis (10/8/2023).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ratusan buruh yang tergabung dalam berbagai gabungan dari Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Sumut dan Medan kembali melakukan aksi demontrasi di depan Kantor Wali Kota Medan, Kamis (10/8/2023).

Aksi massa ini mendapatkan pengawalan dari pihak Polrestabes Medan dan berlangsung damai.

“Kami bergerak dari Belawan menuju ke Kantor Wali Kota Medan dikawal oleh pihak kepolisian. Hidup buruh,” ucap Ketua DPC Federasi Serikat Pekerja Logam (FSP Lem) Kota Medan, Supranoto.

Pada kesempatan itu, buruh meminta agar pemerintah untuk mencabut UU No 6 tahun 2023 tentang penetapan Perpu No 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi sebuah Undang – undang. Pemerintah segera mencabut Undang-undang Omnibus Law Kesehatan.

“Disnaker Sumut segera mengaktifkan kembali aktivitas atau kegiatan Dewan pengupahan dan LKS tripartit Provinsi Sumut. Agar dipercepatnya penanganan kasus – kasus ketenaga kerjaan yang ada di Disnaker Sumut. Selain itu Disnaker Sumut melakukan pengawasan yang efektif terhadap pelanggaran – pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan serta kurangnya keterbukaan pengawasan kepada pekerja yang membuat laporan tersebut,” ujarnya.

Disebutkannya, sebagai serikat pekerja dan warga negara yang baik, pihaknya menjunjung tinggi hukum dan peraturan yang ada di Negara Repbulik Indonesia.

“Kami bukanlah manusia yang anti regulasi. Akan tetapi kami berharap dan meminta kepada pemerintah agar dalam membuat peraturan dan UU tetaplah memandang dan menghargai harkat dan martabat manusia, terkhusus kami di sebagai kaum pekerja/buruh adalah bagian dari penyumbang devisa terbesar dari negara,” katanya.

Ia menjelaskan, dengan telah dilahirkannya UU Cipker No 11 yanv harus disempurnakan, pemerintah menerbitkan Perpu No. 2 tahun 2022.

“Dan yang lebih miris lagi, pemerintah justru melahirkan lagi sebuah UU baru yakni UU No 6 tahun 2023. Maka akhirnya lengkaplah sudah derita kaum pekerja/buruh, ditambah lagi UU Omni Bus Law Kesehatan yang mengurangi pelayanan kesehatan terhadap pekerja/buruh,” tukasnya.

Aksi demo itu pun diterima langsung Wali Kota Medan, Bobby Nasution. Bobby mengaku akan tetap berpihak kepada kaum pekerja/buruh yang mendapatkan ketidakadilan mengenai kesehatan dan lainnya.

“Kalau ada masalah yang dilakukan perusahaan, jangan takut laporkan kepada pihak Disnaker. Saya menginginkan adanya kesejahteraan buruh di Kota Medan, ” papar Wali Kota Medan.

Pantauan wartawan, Wali Kota Medan juga memberikan makanan gratis kepada ratusan buruh yang datang dari Belawan dan sekitarnya tersebut.
(map/ram)

Diskusi Membedah UU Kesehatan, Pelayanan Kesehatan Dihantui Bisnis Negara Asing

Prof. Dr. dr. Ridha Dharmajaya, Sp.BS(K).(ist/SUMUT POS)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Undangan-undangan Kesehatan secara resmi disahkan Pemerintahan Indonesia dan DPR RI. Pengesahan tersebut dalam Rapat Paripurna ke-29 DPR masa persidangan V tahun sidang 2022-2023. Hanya saja pengesahan tersebut menuai kontroversi.

Banyak pihak menilai UU kesehatan yang disahkan tersebut bertentangan serta membuka peluang besar masuknya institusi kesehatan asing dan mengancam keberadaan institusi kesehatan di Indonesia.

Hal itu diungkapkan oleh Prof Dr dr Ridha Dharmajaya, Sp.BS(K) dalam diskusi bersama Sekretaris Serikat Buruh Merdeka Indonesia (SBMI) Sumut, Syaiful Amri di Restoran JM Bariani, Kota Medan, Rabu (9/8). Prof Ridha merupakan tenaga ahli kesehatan dengan bidang ilmu Bedah Saraf, menilai UU yang terdiri dari 20 bab dan 478 pasal itu banyak melahirkan pertentangan.

“Mulai dari pendidikan kesehatannya. Kemudian belum lagi masalah tentang jadi super body-nya Kementrian Kesehatan terhadap ikatan dokter, atau katakan ya organisasi profesi. Jadi itu tidak memungkinkan untuk dijalankan sebenarnya,” jelas Prof Ridha.

Lebih lanjut, Prof Ridha menyampaikan, masalah mandatory spending yang dihapuskan.”Jadi nanti gak ada lagi kewajiban pemerintah untuk membantu institusi pelayanan kesehatan atau rumah sakit atau klinik-klinik pemerintah. Akhirnya institusi tadi harus bisa membiayai dirinya sendiri. Padahal pelayanan kesehatan itu adalah kewajiban pemerintah,” ujarnya.

Selain itu, Prof Ridha menyatakan, dampak yang hadir dari UU Kesehatan adalah institusi pelayanan kesehatan tidak lagi berpikir sebagai pelayanan masyarakat. Tapi, berpikir sebagai satu perusahaan milik negara akhirnya.

“Kalau mereka gak mampu gimana? Bisa hancur atau di situlah masuk institusi-institusi asing yang akan mengambil peran atau share bagi saham atau apalah. Akhirnya pelayanan kesehatan di Indonesia itu adalah bagian dari (atau dihantui) bisnis negara asing,” ungkap Prof Ridha.

Untuk itu dirinya meminta agar pemerintah segera membatalkan UU kesehatan.”Solusi terbaiknya adalah batalkan UU Kesehatan,” tegas Prof Ridha.

Sementara itu, Serikat SBMI Sumut, Syaiful Amri mengungkapkan tak hanya mengancam institusi pelayanan kesehatan, UU Kesehatan Omnibus Law No 06 Tahun 2023. Menurutnya tak berpihak kepada buruh.

“Buruh yang baru sekarang ini, perusahaan tidak wajib mendaftarkan dia dan keluarganya menjadi peserta BPJS Kesehatan. Itu hal yang kami tentang di luar daripada pasal-pasal kontroversi menurut para tenaga ahli kesehatan,” tutur pria yang akrab disapa Amri itu.

Selain itu banyak juga pasal-pasal yang dianggap bertentangan pada pasal UU Omnibus law. Dari keberpihakan kepada pengusaha, mempermudah keberadaan buruh asing, hingga hak pekerja yang mulai terabaikan.

“Pasal yang paling menonjol dalam PP 34, 35, 36 dan 37 sangat merugikan bagi kami. PP 34 contohnya, pekerja asing di mana dulu hanya boleh ditempatkan bidang tertentu tapi sekarang semua bidang bisa dan tidak mensyaratkan tenaga asing berbahasa Indonesia. Akhirnya banyak komunikasi tidak berjalan dan berdampak kepada produksi yang bisa berujung pada kekisruhan,” ucap Amri.

Undang-undang sekarang, kata Amri, mempermudah tenaga kerja di-PHK. Sebelumnya, Penempatan buruh kontrak yang diatur dalam PP 100 Tahun 2004, hanya boleh di tempat tertentu.

Selain itu, buruh hanya boleh dikontrak dua tahun diperpanjang setahun lalu dijadikan karyawan tetap. “Sekarang kontraknya 5 tahun dan diperpanjang 5 tahun. Jadi boleh dikontrak 10 tahun dan semua sektor diperbolehkan. Mempermudah perusahan memutus kontrak buruh,” ucap Amri.

Jika dikatakan hal ini merupakan solusi terbaik untuk pengangguran, kata dia, adalah salah. Sebab, data yang mereka peroleh dari terbitnya UU tersebut, sudah 300 anggota mereka di-PHK. “Jadi ini bukan memperbaiki,” pungkas Amri.(gus/ila)

Ribuan Dump Truk Material Ilegal Masuk ke Proyek Jalan Tol Binjai-Langsa

GALIAN C: Aktivitas galian c ilegal di Padangtualang yang bebas beroperasi dan material tanah urug dipasok ke proyek Jalan Tol Binjai-Langsa - Teddy Akbari/Sumut Pos.

STABAT, SUMUTPOS.CO – Material ilegal berupa tanah urug yang diangkut dump truk bebas masuk ke proyek Jalan Tol Binjai-Langsa terjadi diduga karena adanya pembiaran oleh oknum pejabat di PT Hutama Karya Infrastruktur (HKI), Kamis (10/8/2023). Adalah Kepala Laboratorium PT HKI, Aziz, diduga “main mata” dengan subkontraktor yang mengisi material ke proyek strategis nasional tersebut.

Aziz diduga memberikan prioritas kepada penambang yang tidak mengantongi izin alias ilegal. Ketika dikonfirmasi, Aziz menyebut, quary yang dikelola SW di Desa Serapuh ABC, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat, sudah mengantongi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP).

“Itu atas nama CV Aulia Karya Mandiri,” terang Aziz ketika dikonfirmasi.

Dia juga mengirim peta tambang milik CV Aulia Karya Mandiri. Namun hasil penelusuran di lapangan, ditemukan adanya aktivitas galian di luar izin.

Di mana, adanya aktivitas pada koordinat 3.889590 LU-98.369899 BT diketahui sudah keluar dari quary yang dikelola SW. Disoal adanya aktivitas di luar koordinat, Aziz tak merespon.

Sementara terkait quary di Bukit Harapan, Desa Paya Bengkuang, Kecamatan Gebang, yang materialnya dijual KSU ke PT HKI, Aziz menjelaskan izinnya masih dalam proses IUP OP. Namun faktanya di lapangan, ribuan dumptruk material tanah urug dari quary ini disuplai ke proyek Jalan Tol Binjai-Langsa.

Meski Aziz mengetahui izin quary di Bukit Harapan belum boleh dilakukan penambangan, tapi materialnya begitu mudah diloloskannya. Walau secara lab materialnya lulus uji, namun sudah jelas bersumber dari quary yang tidak memiliki legalitas untuk ditambang.

Disinggung tentang siapa yang bertanggung jawab terkait material dari quary ilegal ini, Aziz terkesan buang badan. Dia menjawab, hanya sebagai penguji material.

Juga tak dapat menjelaskan, mengapa material ilegal lolos dengan mudah dijual ke PT HKI. “Saya hanya ngetes material. Setelah masuk, pemilik quary wajib buat izin. Jadi, masalah izin tanggung jawab pemilik quary,” kata Aziz, tanpa menjelaskan siapa yang bertanggung jawab terkait hal tersebut.

Sekadar informasi, pada kordinat 3.902944 LU-98.354410 BT di quary yang dikelola Antoni alias Asiong, dan pada kordinat 3.889590 LU-98.369899 BT di quary yang dikelola SW, tidak berada dalam wilayah yang berizin. Ini diperkuat dengan pernyataan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu (DPMPPTSP) Sumut, Faisal Arif Nasution.

Lokasi-lokasi pada koordinat ini tidak berada dalam IUP OP. Sehingga dapat dipastikan, aktivitas dan material dari lokasi tersebut adalah ilegal.

“Kalau di luar IUP, itu namanya ilegal. Seperti yang kita ketahui bersama, aktivitas tambang akan berdampak pada lingkungan. Jadi, penambang harus melengkapi dokumen terlebih dahulu. Kalau mereka tidak melengkapi dokumennya, kami tidak akan mengeluarkan izin,” ujar Faisal.

Sementara, Manejer PT HKI Proyek Jalan Tol Binjai-Langsa, Sunardi menegaskan, pihaknya tidak pernah mengizinkan pengambilan material dari quary yang ilegal. “Terima kasih informasinya, kami juga sedang melakukan penertiban terhadap pengambilan material galian c yang terindikasi tidak ada izinnya,” pungkasnya. (ted/ram)

Kembali Mangkir di Persidangan, Korban Minta Dua Terdakwa Kasus Penganiayaan Ditahan

Ilustrasi Gedung PN Medan.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dua terdakwa kasus dugaan penganiayaan, yakni Ellya Umar dan Laila Umar kembali mangkir dari Persidangan yang seyogyanya digelar pada Senin (7/8) lalu, di ruang Kartika Pengadilan Negeri (PN) Medan.

Hal itu membuat kecewa Ragil Muhammad Siregar SH dan M Iman SH dari Kantor Hukum Hasrul Benny Harahap & Rekan, selaku penasehat hukum korban Nazmi Natsir Adnan. Dikatakan, penyidik mengaku sudah berulang kali menjadwalkan untuk sidang, namun kedua terdakwa selalu tidak datang.

“Terakhir diketahui dari penyidik, kedua terdakwa tidak hadir dengan alasan yang tidak urgen yaitu adanya pengajian, padahal sebelum panggilan sidang, pada Senin, 07 Agustus 2023 lalu, kedua terdakwa berulang kali hadir dalam persidangan di mana Nazmi dan Rinaldi sebagai terdakwanya,” katanya kepada wartawan, Kamis (10/8/2023).

Diketahui, kata Ragil, memang kasus ini saling lapor antara mantan mertua dengan menantu. Namun, pihaknya kecewa dengan pihak kepolisian yang seperti tebang pilih atas kasus ini.

“Padahal laporan polisi (LP) dari klien kami dibuat pada 18 Januari 2021. Bayangkan sudah hampir 3 tahun, namun belum ada kepastian hukum untuk dapat disidangkan padahal perkaranya Tipiring, sementara saat klien kami yang menjadi tersangka pada laporan Ellia Umar pihak kepolisian sangat gencar mencari klien kami sampai jam 2 pagi menggedor gedor pintu rumah klien kami. Ada apa semua ini apakah terdakwa Laila Umar dan Ellia Umar kebal hukum,” jelasnya.

Lebih lanjut, kata Ragil, ketika pihaknya bertanya kepada penyidik Aiptu D Siringo-ringo langkah apa yang dilakukan selanjutnya. Penyidik mengatakan akan menerbitkan SP baru, namun sudah ditunggu 2 hari sampai sekarang belum dilaksanakan membawa terdakwa.

“Alasan suratnya belum diteken Kasat Reskrim. Kami mohon kepada Bapak Kapolrestabes Medan dan Bapak Kapolda Sumut yang baru bapak Irjen Agung Setya Imam Effendi untuk dapat menindak agar memberikan kepastian hukum kepada klien kami,” pungkasnya.

Terpisah, penyidik Polrestabes Medan Aiptu D Siringo-ringo membenarkan sidang tersebut kembali ditunda. “Benar, sidangnya kembali ditunda, kedua terdakwa tidak hadir,” katanya.

Disinggung kenapa kedua terdakwa kembali tidak hadir, dirinya malah meminta agar wartawan mengkonfirmasi kepada penasehat hukum terdakwa. “Mereka ada pengacaranya bang, tanya sama mereka saja,” ujarnya.

Diketahui, Ellya Umar dan Laila Umar dilaporkan oleh Nazmi Natsir Adnan ke Polrestabes Medan kerana diduga melakukan dugaan penganiayaan secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dengan Pasal 170 dan Pasal 351 KUHPidana.

Peristiwa dugaan penganiayaan yang dialami Nazmi Natsir Adnan itu terjadi pada Senin, 18 Januari 2021 sekitar pukul 19.30 WIB di Jalan Manunggal, Kelurahan Denai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan.
Namun, hingga saat ini kedua terdakwa yakni Ellya Umar dan Laila Umar masih belum diadili meskipun kasus tersebut dinyatakan sebagai tindak pidana ringan atau Tipiring. Keduanya beberapa kali mangkir dari Persidangan. (man/ram)

Diduga Tanpa PBG, DPRD Medan Segera Tindaklanjuti Pembangunan Klinik Mata di Medan Polonia

MEDAN, SUMUTPOS.CO – DPRD Kota Medan melalui Komisi IV mengaku akan segera menindaklanjuti pembangunan sebuah gedung yang diduga tanpa memiliki izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di kawasan Medan Polonia. Bangunan yang terletak di Jalan Polonia, Kelurahan Polonia itu, disebut-sebut akan digunakan untuk sarana bisnis kesehatan yang bergerak di bidang klinik mata yang dikelola pihak swasta.

“Apapun itu, sudah seharusnya gedung yang akan dibangun tetap mengedepankan persyaratan yang telah ditetapkan dengan memiliki PBG,” ucap Anggota Komisi IV DPRD Medan, Hendra DS, Kamis (10/8/2023).

Hendra meminta agar jangan ada lagi pihak-pihak yang ‘bermain-main’ dengan membiarkan bahkan bekerjasama dengan pihak pengusaha untuk tidak mengurus PBG nya agar sesuai aturan.

“Sebab itu sama saja dengan ikut bekerjasama dalam menimbulkan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk Pemko Medan,” ujarnya.

Sementara, kata Ketua DPC Hanura Kota Medan itu, Pemko Medan di bawah kepemimpinan Bobby Nasution sedang gencar-gencarnya menggali PAD dari segala sektor yang menjadi potensi Kota Medan.

Selain Pajak Bumi dan Bangunan, pengurusan PBG juga merupakan salah satu potensi terbesar bagi Pemko Medan untuk bisa meningkatkan PAD secara signifikan.

“Jangan lagi ada oknum-oknum di lapangan yang ikut berkontribusi menimbulkan kebocoran PAD Kota Medan dan coba-coba ikut membackup bangunan-bangunan bermasalah,” tegasnya.

Terkait bangunan di kawasan Medan Polonia yang diduga tanpa PBG itu, lanjut Hendra, pihaknya akan segera melakukan konfirmasi ke OPD terkait yang berwenang mengeluarkan izin PBG.

“Segera kita tindaklanjuti informasi ini, termasuk kepada Camat Medan Polonia,” ucapnya.

Sejauh ini, belum diperoleh konfirmasi resmi dari pihak pemilik bangunan soal kepemilikan izin PBG. Sementara itu, berdasarkan pantauan di lapangan, di areal bangunan itu terlihat telah berdiri tembok dengan tinggi sekitar 2 meter. Namun di sekitar lokasi yang dipagari seng itu, tidak terlihat plang yang menandakan bangunan tersebut telah memiliki PBG atau izin bangunan.
(map/ram)

Unhaj Gandeng Unair Surabaya Tingkatkan Skill SDM: Lejitkan Potensi, Raih Prestasi

UNHAJ: Rektor Unhaj Prof Dian Armanto MPd MA MSc PhD menyampaikan sambutan pada kuliah tamu dan seminar kemahasiswaan.ISTIMEWA.

SUMUTPOS.CO – MEWUJUDKAN implementasi memorandum of agreement antara Universitas Haji Sumatera Utara (Unhaj) Medan dengan Universitas Airlangga (Unair) Surabaya digelar kuliah tamu dan seminar kemahasiswaan.

Dua nara sumber asal Unair Surabaya yang hadir yakni Dr Joni Haryanto MKes dan Dr Esti Yunitasari MKes. Acara ini dihadiri 600 mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan serta Fakultas Sosial Humaniora dan Pendidikan Unhaj pada 4 Agustus 2023 di aula Gedung Digital Library Unimed.

Rektor Unhaj Prof Dian Armanto MPd MA MSc PhD mengutarakan bahwa kerja sama dua perguruan tinggi berlangsung sejak tahun 2020 yang selama ini dilakukan secara daring karena wabah covid 19. Ia mengutarakan bahwa acara ini sudah disiapkan cukup yang diharapkan membawa berkah dan membawa manfaat bagi kemajuan kedua universitas.

Ketua panitia yang juga ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Unhaj Yulis Hati SKep Ns MKep mengucapkan terima kasih kepada peserta, panitia dan nara sumber. ”Semoga kerja sama antar kedua universitas berkesinambungan dan terus ditingkatkan,” ujarnya.

Seminar kemahasiswaan yang mengusung tema: Kenali Diri, Lejitkan Potensi, Raih Prestasi di Era Gempuran Sosial Media. Sedangkan tema kuliah tamu: Manajemen Nyeri dalam Berbagai Pelayanan Kesehatan.

Acara yang bertujuan memberikan pengetahuan kepada mahasiswa untuk meraih prestasi dalam pembelajaran dan memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tersebut dipandu Fitriani Fadillah SKep Ns MKep (moderator) dan Aghsila Hasma Marbun SST (MC).

Acara diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjutkan dengan doa yang dibawakan oleh Hermanto SE. Peserta yang memenangkan kuis interaktif yang mampu menjawab pertanyaan dengan baik dan benar dari narasumber diberi hadiah.

Branchmarking SDM—
Untuk meningkatkan kemampuan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan Unhaj, dua nara sumber dari Unair memaparkan materi branchmarking sumber daya manusia.

Tema kegiatan yakni Meningkatkan Rasa Memiliki terhadap Institusi untuk Mencapai Unhaj Bangkit, Unhaj Jaya. Moderator kegiatan Rosanti Muchsin SKep Ns MKes.

Dua nara sumber asal Unair Surabaya yakni Dr Joni Haryanto MKes dan Dr Esti Yunitasari MKes dihadapan dosen Unhaj juga memaparkan materi strategi tembus jurnal scopus, branchmarking roadmap penelitian dan pengabdian masyarakat pada 5 Agustus dipandu Srimis Leini Saragih SKep Ns MKes.

Diakhir acara yang dihadiri wakil rektor, dekan, Kaprodi, ketua LPM, ketua LPPM, ketua LSP, ketua PUI dan undangan, rektor Unhaj memberikan kenang-kenang kepada kedua nara sumber dari Surabaya. (dmp)

BPS Dairi Rapat Evaluasi Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2023

PENGHARGAAN: Kepala BPS Dairi, Minda Flora Ginting (2 dari kanan) diabadikan usai memberikan penghargaan saat menggelar rapat evaluasi pencacahan lengkap ST2023 di aula hotel Mutirara di Sidikalang, Rabu (9/8/2023).Istimewa.

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Dairi, menggelar rapat evaluasi pencacahan lengkap Sensus Pertanian 2023 di aula hotel Mutiara, Sidikalang, Rabu (9/8/2023). Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Anggara Sinurat, Kamis (10/8/2023) menyampaikan, rapat dipimpin Kepala BPS, Minda Flora Ginting.

Kepala BPS menyampaikan, kegiatan Pencacahan Lengkap ST2023, telah dilakukan sejak, 1 Juni – 31 Juli 2023, dan sudah berjalan baik.

Minda mengatakan, pihaknya sudah menyelesaikan ST2023.

“Rapat ini, untuk monitoring dan evaluasi hasil sementara Pencacahan Lengkap ST2023 yang telah kita lakukan,” ujarnya.

Dikatakan, meski pencacahan ST2023 telah berakhir, petugas akan tetap kembali melakukan verifikasi lapangan sampai dengan, 14 Agustus 2023 mendatang.

“Karena dalam pendataan kemaren, setelah diverifikasi ada hanya terdata sebagai rumahtangga bukan pertanian. Sementara harapan kita, semua yang terdata adalah rumah tangga pertanian dan masuk dalam ST2023 ini,” sebutnya lagi.

Minda mengimbau masyarakat, jika ada yang belum didata petugas ST2023, dapat melapor ke Kepala Dusun atau Kepala Lingkungan sesuai domisili atau bisa menghubungi nomor telepon 0627- 21304 maupun ke nomor seluler 085261616337, pungkasnya.

Hadir Kepala Bidang (Kabid) Penyuluh Pertanian pada Dinas Pertanian, Sukaedah Angkat, Kabid Sumber Daya Komunikasi pada Diskomimpo, Nasip Berutu, Perwakilan Kontak Tani Nelayan Andalan, Hasudungan Tambunan dan lainya.(rud/ram)

Bupati Dairi Tinjau Lahan Cabai di KPT Parbuluan V

TINJAU: Bupati Dairi, Eddy KA Berutu didampingi Kadis Pertanian, Robot Simanullang meninjau lahan cabai di KPT Parbuluan V.Istimewa.

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Bupati Dairi, Eddy Keleng Ate Berutu meninjau lahan cabai di Kawasan Pertanian Terpadu (KPT) Desa Parbuluan V, Kecamatan Parbuluan, Selasa, (8/8/2023).

Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Anggara Sinurat, Kamis (10/8/2023) mengatakan, tujuan kunjungan tersebut untuk mengetahui hasil panen dan luas lahan.

“Sesuai jumlah luasan lahan yang dihitung dari awal,” ujarnya.

Menurut Eddy KA Berutu, dari peninjauan yang dilakukan, hasil panen sudah lumayan bagus karena bibit digunakan petani dari sumber berbeda.

“Cabai di KPT ini diserang hama menyebabkan cabai dimaksud busuk, tentu akan mempengaruhi hasil panen,” sebut Eddy.

Eddy mengatakan, sudah menginstruksikan Kepala Dinas Pertanian, Robot Simanullang, supaya mengoptimalkan pendampingan penyuluh pertanian lapangan (PPL) supaya serangan hama bisa dikendalikan petani.

Dalam kesempatan itu, melalui sambungan telepon, Bupati langsung berkonsultasi dengan tim ahli penanganan hama penyakit tanaman dan perbaikan unsur hara tanah, Wahab Sitepu.

Anggara menambahkan, informasi yang disampaikan petani, hasil panen petani sudah dapat 1,5 ton. Turut mendampingi Bupati, Kepala Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan, Robot Simanullang dan Kabid Penyuluh, Sukaedah Angkat. (rud/ram)

2024, Labuhanbatu Targetkan 12.000 Sertifikat PTSL

PROGRAM: Sekdakab Labuhanbatu sepakat mensuk­ses­­kan program nasional PTSL. fajar/SUMUT POS.

LABUHANBATU, SUMUTPOS.CO – Sekdakab Labuhanbatu Hasan Heri Rambe mengatakan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu sepakat untuk mensukseskan program nasional gagasan Presiden RI Joko Widodo penerapan surat tanah bersertifikat melalui Pencatatan Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Hal itu diimbaukan kepada seluruh Camat, Kades dan Lurah se- Kabupaten Labuhanbatu pada kegiatan sosialisasi Pen­guatan PTSL, di ruang rapat Bupati Labuhanbatu jalan SM Raja Rantauprapat, Kecamatan Rantau Selatan, Senin(7/8).

“Mari kita wujudkan target 12.000 sertifikat tanah di tahun 2024 program PTSL ini, kita bantu masyarakat agar mudah mendapatkannya,” ucap Sekda.

Sebuah keuntungan besar bagi masyarakat apabila mengikuti program ini, hanya dengan Rp250 ribu sudah bisa memiliki sertifikat, dibanding dengan mengurus jalur normal yang bisa mencapai 5-6 juta setiap surat, ujarnya.

“Mari kita sampaikan hal baik ini kepada masyarakat agar program ini dapat terealisasi tepat waktunya,” pungkas Sekda. Sebelumnya Kakan BPN Labuhanbatu Haris Simanjuntak mengatakan di tahun 2025 program PTSL akan berakhir, Labuhanbatu adalah sebuah daerah yang memperoleh jatah paling besar se- Sumatera Utara.

Tahun ini Labuhanbatu memperoleh jatah 12.000 sertifikat, ini harus benar-benar terealisasi, sangat di sayangkan jika hal ini tidak tersalurkan, ada banyak keuntungan didalamnya untuk masyarakat dan pemerintah daerah, ujar Haris.

Terlepas dari itu Haris berharap kepada pemerintah Kabupaten Labuhanbatu terlebih kepada camat sebagai perpanjangan tangan pemerintah di daerah, kiranya benar-benar mensosialisasikan program ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku, ujarnya.

Hadir mengikuti sosialisasi penerapan PTSL di lokasi, Asisten I Pemerintahan dan Kesra Sekdakab Labuhanbatu Sarimpunan Ritonga, Kadis PMD Abdi Jaya Pohan, Kadis Pertanahan Bonaran Tambunan, seluruh Camat, Kades dan Lurah se-Kabupaten Labuhanbatu dan Staf BPN Labuhanbatu. (fdh/han)

Rektor Unhaj Hadiri Pembukaan Gebyar Literasi 2023: Literasi Meningkat, Sumut Bermartabat

GEBYAR LITERASI: Rektor Unhaj Prof Dian Armanto MPd MA MSc PhD (paling kiri) bersama Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setdaprovsu Dr H Agus Tripriyono MSi (5 kiri) dan undangan pembukaan Gebyar Literasi 2023.

DUKUNG acara Gebyar Literasi 2023 yang diprakarsai Dinas Perpustakaan dan Arsip Provsu, Rektor Universitas Haji Sumatera Utara (Unhaj) Prof Dian Armanto MPd MA MSc PhD hadir saat acara pembukaan.

Kegiatan yang mengusung tema ‘Literasi Meningkat, Sumut Bermartabat’ ini digelar selama pada 9-11 Agustus 2023 di Perpustakaan dan Arsip Provsu.

Acara diawali dengan pagelaran seni tari Melayu, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan mars Perpustakaan, dilanjutkan dengan doa yang dipandu Dr Tuah Sirait MHI.

Gebyar Literasi 2023 dibuka Gubsu diwakili oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setdaprovsu Dr H Agus Tripriyono MSi, Rabu (9/8).

Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provsu Dwi Endah Purwanti SS MSi menyampaikan bahwa gebyar literasi bertujuan agar masyarakat punya kesadaran dan minat baca tumbuh yang
berimplikasi meningkatkan budaya literasi di Sumut menjadi lebih baik.

”Lewat gebyar literasi ini, minat masyarakat dan pelajar kita lebih terbuka untuk gemar membaca. Baik lewat perpustakaan yang ada di provinsi, daerah hingga ke desa sehingga berdampak pada tingginya indeks pembangunan manusia di Sumut menjadi lebih baik,” ujar Dwi Endah Purwanti.

Kepala dinas juga memohon maaf kepada masyarakat Sumut karena stan pameran terbatas yang didesign sesuai luas pekarangan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provsu.

”Jadi tidak banyak yang bisa ikut serta. Hanya merupakan perwakilan dari stan penerbit buku, stan UMKM, stan kabupaten/kota dan stan perguruan tinggi,” ujarnya.

Gubernur mengutarakan bahwa kehadiran perpustakaan ditengah masyarakat sebagai upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. ”Pemprovsu telah membangun pojok baca di seluruh Sumut sebagai komitmen pemerintah agar menjadikan minat baca sebagai budaya bangsa,” ujarnya.

Untuk menunjang keterjangkauan minat baca masyarakat, Gubsu menegaskan bahwa maka unit perpustakaan berjalan merupakan sebagai layanan terdepan bagi masyarakat yang berada pinggiran.

Hal ini dikarenakan ada keterbatasan akses sehingga diperlukan unit perpustakaan yang mampu bergerak secara dinamis. Model perpustakaan berjalan dimaksudkan untuk menjangkau daerah yang sulit dilalui.

”Yang tidak kalah pentingnya literasi digital bagi perluasan dan berbasis e-book sudah sangat perlu. Mengingat kemajuan ilmu dan teknologi, maka kita harus dapat beradaptasi dengan perubahan teknologi,” sebut gubernur.

Wakil Ketua Komisi E DPRD Sumut H Hendra Cipta SE mengatakan bahwa menurut data Unesco, minat baca generasi milenial bangsa Indonesia jauh tertinggal dari negara lainnya di dunia.

”Terjadi pergeseran budaya dari membaca, jadi melihat. Padahal agama mengajarkan kita untuk membaca. Maka cintailah buku agar kita cinta membaca, karena ilmu bisa kita dapat dari buku yang kita baca,” ucapnya.

Unhaj berpartisipasi dengan membuka stan yang berisikan informasi mengenai kampus. Ada juga pengabdian kepada masyarakat dengan kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis (cek tekanan darah, gula dan kolesterol).

Unhaj juga menyediakan produk-produk kreatif hasil penelitan dosen bersama mahasiswa, berupa obat-obatan tradisional, lilin aroma terapi dan berbagai ragam produk kreatif lainnya.

Rektor Unhaj Prof Dian Armanto MPd MA MSc PhD
mengapresiasi kegiatan ini dan mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dan sambutan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provsu yang ramah dan luar biasa.

Turut hadir dalam acara ini Hendro Susanto kader Partai PKS, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provsu H Baharuddin Siagian SH MSi, pustakawan utama mewakili Perpustakaan Nasional Retno Siberu, pelajar dan mahasiswa yang mengikuti berbagai even perlombaan serta undangan lainnya. (dmp)

1...1,2641,2651,266...15,691Page 1,265 of 15,691