Home Blog Page 1266

Lasro Simbolon Paling Layak Jadi Pj Gubsu

MEDAN, SUMUTPOS.CO – DPRD Sumatera Utara resmi sudah mengirim tiga nama calon Penjabat (Pj) Gubernur Sumut ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, untuk menggantikan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi yang berakhir masa jabatannya pada 5 September 2023. Ketiga calon nama Pj Gubernur Sumut itu, yakni Deputi Penetapan dan perlindungan Kawasan Amerika dan Pasifik BP2MI Lasro Simbolon, Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Safrizal dan Sekretaris Daerah (Sekda) Sumut Arief Sudarto Trinugroho.

Ketua fraksi PAN DPRD Sumatera Utara, Hendra Cipta SE mengatakan bahwa ketiga nama tersebut sama-sama memiliki peluang untuk menduduki posisi Pj Gubsu dengan berbagai rekam jejaknya masing-masing. Namun, nama Deputi Penetapan dan perlindungan Kawasan Amerika dan Pasifik BP2MI Lasro Simbolon dinilai sebagai sosok yang paling layak dan pantas untuk menduduki posisi Pj Gubsu.

“Tentunya di atas kertas yang paling diunggulkan adalah Deputi Penetapan dan perlindungan Kawasan Amerika dan Pasifik BP2MI Lasro Simbolon. Setidaknya ada beberapa alasan yang membuat penilaian tersebut akan menjadi pertimbangan bagi Presiden dan Kemendagri,” ucap Hendra Cipta yg juga ketua DPW Syarikat Islam Sumatera Utara kepada wartawan, Kamis (10/8).

Menurut Hendra Cipta, nama Lasro Simbolon dinilai sebagai sosok yang mengerti tentang kondisi Sumatera Utara. Saat ini bisa di katakan beliau putra terbaik kelahiran Sumut, alumni Universitas Sumatera Utara yang mampu meniti karir ASN nya sampai pada pangkat/golongan IV E dan menduduki jabatan strategis di Kementerian Luar Negeri.

Selanjutnya, Lasro Simbolon juga dinilai sebagai sosok yang selama ini terbebas dari tarikan kepentingan politik di Sumatera Utara, ini akan menjadikan kepemimpinan beliau nantinya dapat mengayomi dan mengkonsolidasi birokrasi pemprovsu secara baik untuk melanjutkan pembangunan di Provinsi Sumatera Utara, Sumut butuh PJ seperti Lasro,” pungkasnya.

Di samping itu juga, Lasro selama bertugas di Kementerian Luar Negeri memiliki pengalaman global dan juga jaringan internasional. Tentu modal pengalaman global dan jaringan internasional ini sangat prospektif untuk memajukan iklim investasi yang akan membuka lebih banyak kesempatan kerja di Sumatera Utara,” kata Hendra.

Untuk nama Lasro Simbolon, dinilai memiliki peluang besar untuk ditetap presiden sebagai PJ Gubsu. Meskipun sosok Lasro tidak berkarir di Sumut dan saat ini menjabat sebagai Deputi Bidang Penempatan dan Pelindungan Kawasan Amerika dan Pasifik pada BP2M, dirinya merupakan satu-satunya calon putra daerah asli dari Sumatera Utara.

Faktanya, Lasro Simbolon lahir di Sumatera Utara, tepatnya di Tapanuli Utara dan menamatkan pendidikan Strata 1 nya di Universitas Sumatera Utara, Ini bisa menjadi penilaian khusus bagi Presiden RI Joko Widodo dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian,” pungkasnya.

Ketua fraksi PAN DRD Sumut itu juga mengungkapkan bahwa Lasro akan mampu melanjutkan program pembangunan di Sumut. Apa lagi, pada tahun 2024 ini ada event besar yang akan dilaksanakan di Sumut, yakni Pemilu Presiden dan legislatif, PON XXI tahun 2024 dan pilkada serentak,” ungkapnya.

Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri mengaku masih menunggu usulan nama-nama penjabat kepala daerah yang akan ditempatkan di 85 daerah per September mendatang. Selain dari DPRD, ada mekanisme usulan dari pusat yang dikelola Kemendagri.

Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Benni Irwan mengatakan, semua nama yang diusulkan bakal diproses secara setara. Termasuk usulan dari pusat. Dia menegaskan, Kemendagri tidak akan memonopoli usulan di level pusat. “Tidak ada, langsung di by pass Kemendagri,” ujarnya.

Benni menjelaskan, semua kementerian lembaga yang memiliki pejabat yang memenuhi syarat bisa mengajukan usulan. Nanti, usulan itu ditampung untuk dibicarakan bersama. Karena itu, dia menampik prasangka, Kemendagri akan menentukan sendiri. (rel)

Pesan Wali Kota di Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Jaga Kebersihan dan Kelola Sampah Secara 3R

BERIKAN: Pj Wali Kota Tebingtinggi dalam peringatan hari Lingkungan Hidup Sedunia memberikan bantuan dan menanam pohon. FADLY/SUMUT POS.

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2023, dengan tema “Solusi untuk Polusi Plastik”, Pj Wali Kota Tebingtinggi, Syarmadani berpesan kepada masyarakat Kota Tebingtinggi agar senantiasa menjaga kebersihan lingkungan dan menerapkan Reuse Reduce Recycle (3R) dalam pengelolaan sampah.

“Mari menjaga lingkungan secara umum termasuk menjaga sampah dan jangan sampai menganggap sampah itu sebagai sesuatu yang harus dibuang. Ada nilai ekonomis dari sampah tersebut terkait magot, kompos dan sebagainya,” ujar Syarmadani dalam sambutannya saat Memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2023 yang dilaksanakan di lingkungan 2 Kelurahan Pinang Mancung, Kecamatan Bajenis, Kota Tebingtinggi, Selasa (8/8)

Dijelaskan Syarmadani, seyogianya Hari Lingkungan Hidup Sedunia diperingati setiap tanggal 5 Juni, namun baru diperingati hari ini karena mengambil momentum memperingati Hut Kemerdekaan RI ke 78 tahun. “Kita mengambil momentum hari ulang tahun RI supaya kita menjaga proklamasi sebagai bentuk kita meningkatkan daya dukung lingkungan dalam kehidupan kita,” jelasnya.

Sebelumnya, sambutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya yang dibacakan Syarmadani dijelaskan bahwa sesuatu yang bersejarah telah terjadi pada sesi kelima United Nations Environment Assembly (UNEA-5.2) pada 2 Maret 2022 yang bertempat di Nairobi, Kenya. Sebanyak 175 perwakilan dari negara-negara di dunia menyatakan dukungannya terhadap kesepakatan internasional untuk mengakhiri polusi plastik.

“Resolusi yang diadopsi tersebut disebut sebagai Resolusi Polusi Plastik (Plastic Pollution Resolution). Diproyeksikan perumusan rancangan perjanjian global yang mengikat secara hukum dengan target rampung diakhir tahun 2024,” kata Syarmadani.

Sebagai bagian dari perayaan Hari Lingkungan Hidup Sedunia Tahun 2023, Menteri LHK menghimbau untuk melakukan pembersihan plastik di pantai-pantai, kawasan konservasi, bantaran sungai, tempat-tempat umum dan banyak lagi, sehingga dapat memperkuat budaya kehidupan berkelanjutan.

“Mari kita terus menjaga keseimbangan manusia dan alam. Selamat Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Semoga Allah SWT meridhoi semua upaya dan langkah kita dalam menjaga dan melestarikan lingkungan Indonesia,” tutup Syarmadani.

Kadis Lingkungan Hidup Kota Tebingtinggi H Muhammad Hasbie Ashshidiqi dalam laporan mengatakan bahwa peringatan hari Lingkungan Hidup sedunia di Kota Tebingtinggi menjadi momentum bagi masyarakat untuk terus menggencarkan gerakan 3R (Reuse, Reduce, Recycle).

Sejalan dengan hal itu, Pemerintah Kota Tebingtinggi melalui Dinas Lingkungan Hidup saat ini telah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi penggunaan sampah plastik, diantaranya pada hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah yang lalu memberikan bantuan kemasan pengganti kantong plastik kepada beberapa mesjid sebagai wadah daging kurban.

Kemudian memberikan sosialisasi dan edukasi tentang dampak yang ditimbulkan sampah plastik melalui sekolah dalam kegiatan adiwiyata dan membagikan tas belanja dan tumbler tidak sekali pakai kepada masyarakat.

Menurutnya, indonesia menargetkan terbentuknya 20.000 kampung iklim, sebagai upaya tindak lanjut Rencana Aksi Nasional Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) dan Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD-GRK). “Guna mendorong partisipasi aktif masyarakat, saat ini Kota Tebingtinggi telah membentuk 2 kampung iklim yang lokasinya di Kelurahan Lalang dan Kelurahan Pinang Mancung dan diharapkan untuk selanjutnya akan terbentuk kampung iklim di Kelurahan se-Kota Tebingtinggi.

“Oleh karena itu, tanggal 10 yang akan datang akan dilakukan sosialisasi oleh Dinas LHK Provinsi Sumatera Utara sekaligus adanya penandatanganan komitmen bersama bagi Kecamatan se-Kota Tebingtinggi dalam pembentukan kampung iklim,” tutup Hasbie. (ian/han)

9 Desa Wisata di Deliserdang Dapat Dukungan Perbankan

MOU: Sekretaris Daerah Deliserdang, Timur Tumanggor menandatanggani MoU antara BRI dengan 9 Kades.

LUBUKPAKAM, SUMUTPOS.CO – Program Inkubasi Ekosistem Keuangan Inklusif diharapkan dapat mengembangkan eksistensi atau keberadaan Desa Wisata Pematang Johar, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang.

“Tujuan percepatan akses keuangan, kehadiran Pemkab Deliserdang untuk mengembangkan daerah ini (Desa Wisata Pematang Johar). Di DeliSerdang, ada sembilan desa yang mengelola pariwisata, tiga di antaranya mengandalkan wisata sawah. Pertama, Desa Pematang Johar di Labuhan Deli, Desa Wisata Kampung Lama di Pantai Labu, dan Wisata Sawah Desa Punden Rejo, Kecamatan Punden Rejo. Yang lainnya, ada enam desa wisata yang mengandalkan sumber daya alam sungai, gunung dan lainnya,” sebut Sekretaris Daerah (Sekda) Deli Serdang, Timur Tumanggor di acara Program Inkubasi Ekosistem Keuangan Inklusif Desa Pematang Johar, Kecamatan Labuhan Deli, Rabu (9/8).

Terlebih, sambung Sekda, dalam pengembangannya ada keterlibatan (kerja sama) dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI). Ada tiga kemudahan yang diberikan oleh BRI sebagai upaya agar pengembangan Desa Wisata Pematang Johar terus berjalan secara berkesinambungan. Tiga kemudahan yang diberikan BRI, pertama Desa Unggul. Kedua, Agen Inklusi dan ketiga, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Naik Kelas.

“Dengan ini lebih mudah bagi Tim Percepatan Akses Keuangan kita untuk melakukan percepatannya. Selama ini, kita satu kabupaten ini khusus memikirkan untuk Desa Pematang Johar di bidang wisatanya, inklusinya. Salah satunya adalah Desa Unggul. Desa ini memiliki kemudahan akses. Di sini sudah ada BriLink. Di provinsi lain bisa dapat Rp40-Rp60 juta bagi kios Brilinknya. Kalau ini digunakan di kampung ini (Pematang Johar), mudah-mudahan bisa cepat. Kedua, ada Agen Inklusi Keuangan. Hampir sama dengan percepatan atau kemudahan untuk masyarakat. Ada Kredit Usaha Rakyat (KUR), asuransi, pinjaman dan lainnya. Ketiga, ada UMKM Naik Kelas. Artinya, di desa ini ada Batik Mangrove. Dengan adanya BRI, ada pinjaman KUR terhadap pengelolaan batik itu, maka bisa naik kelas. Sehingga, mutu batik tersebut bisa diperjualbelikan,” terang Sekda.

Di tempat yang sama, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 5 Sumatera Bagian Utara (Sumbagut), Bambang Mukti Riyadi dalam penyampaiannya mengatakan kehadiran pihaknya bertujuan untuk percepatan akses keuangan, khususnya bagi masyarakat Desa Pematang Johar.

“Di Kabupaten DeliSerdang ada tim percepatan. OJK dan bank ingin lembaga keuangan itu bermanfaat untuk masyarakat, terutama di desa. Banyak program untuk desa, terutama dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan lainnya. Tapi, kami selaku pelaku industri keuangan, ingin berkolaborasi. Yang dilakukan ini konteksnya bukan bantuan. Yang saya ingin itu, masyarakat desa tahu memanfaatkan lembaga keuangan. Kalau dengan BRI ada KUR, pinjaman usaha, menabung dan sebagainya. Tapi jangan pinjaman online (pinjol) ya! Jadi, harus benar-benar tahu yang bermanfaat mana dan bagaimana memanfaatkannya,” terangnya.

Di Desa Pematang Johar, sebut Bambang, masyarakatnya relatif siap dan mapan. Dan inilah yang menjadi pertimbangan lembaga keuangan untuk melakukan kolaborasi atau kerjasama.

“Ini nanti kolaborasi. Harus tahu bagaimana menggunakannya, jadi harus hati-hati. Jangan sampai terjerat pinjol. Dan ada lagi, kalau sudah banyak uangnya, diiming-imingi menyimpan uangnya di lembaga yang tidak jelas. Ini banyak sekali korbannya. Ini untuk bekerjasama, untuk memajukan Desa Pematang Johar. Ada tujuh desa, dan ketujuh desa itu menjadi pilot project. Saya harapkan di Deliserdang lainnya, kepala desanya harus aktif. Konteksnya kami adalah kerjasama. Ada 3K, pertama komitmen, kedua kolaborasi, dan berkelanjutan. Penerima KUR harus naik kelas, jangan hanya kecil. Biar berkelanjutan,” jelas Bambang lagi.

Sebelumnya, Regional CEO BRI Medan, Aris Hartanto, menekankan kolaborasi atau kerja sama yang dilakukan dengan Desa Wisata Pematang Johar merupakan wujud nyata dari komitmen BRI untuk mendukung stimulus pemerintah sebagai Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

“Di Sumatera Utara, BRI Regional Medan sudah menyalurkan Rp24,19 triliun pinjaman KUR kepada 147.182 debitur, dan sebagai upaya untuk membantu usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang terkena dampak Covid-19 dua tahun terakhir. Kami juga melakukan restrukturisasi pinjaman sebesar Rp11,7 triliun untuk 111.787 debitur. Mudah-mudahan yang dilakukan ini tentunya bersama support OJK bisa membantu masyarakat,” rinci Aris Hartanto.

Bagian dari komitmen juga, sambung Aris Hartanto, untuk KUR, BRI Medan juga sudah menyalurkan pinjaman sampai saat ini sebesar Rp43,9 triliun. “Dengan total, 76,9 persennya untuk UMKM. UMKM ini kami melihat sebagai yang perlu dibantu. Kami juga mendukung 716 kluster UMKM, dengan anggota sebanyak 8.400 orang, dan mengembangkan desa wisata sebanyak 119 desa binaan,” beber Aris.(btr/han)

Event Muharram Fest 2023, YAI Kisaran Hadirkan 300 Anak Yatim Piatu

AUDIENSI: Sekretaris Daerah Asahan, Drs John Hardi Nasution merima audensi YAI Cabang Kisaran.

ASAHAN, SUMUTPOS.CO – Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan Drs. John Hardi Nasution, M.Si menerima audensi Yayasan Abulyatama Indonesia Cabang Kisaran di ruang kerja Sekda, Selasa(8/8).

Ketua Yayasan Abulyatama Indonesia Cabang Kisaran, Mizlan menyampaikan Yayasan Abulyatama Indonesia Cabang Kisaran akan mengadakan event Muharram Fest tahun 2023 dengan melibatkan 300 anak yatim piatu.

Dijelaskan Ketua Yayasan Abulyatama Indonesia, Mizlan, rencananya Muharram Fest Cabang Kisaran akan dilaksanakan pada 13 Agustus 2023 di Gedung Tahfidz Kabupaten Asahan. “Kami berharap Pemkab mendukung demi kelancaran dan kesuksesan acara ini,” ujar Mizlan.

Sekretaris Kabupaten Asahan mengatakan, Pemerintah Kabupaten Asahan sangat mendukung terselenggaranya kegiatan Muharram Fest yang dilaksanakan di Kabupaten Asahan tersebut. Karena itu, ia mendoakan kegiatan tersebut sehingga bisa berjalan lancar dan sukses.

Ini kegiatan sangat penting, saya berharap acara kemanusiaan yang menghadirkan 300 anak yatim piatu nantinya berjalan dengan tertib, aman dan lancar,” pungkas Jhon.

Dalam audensi ini tampak hadir Asisten Bidang Adm. Umum Pemetintah Kabupaten Asahan, Kabag Protokol, Ketua Yayasan Abulyatama Indonesia Cabang Kisaran beserta penggurus. (dat/han)

Tingkatkan Sinergitas, Danbrigif Kunker ke Polres Karo

KOMANDO: Komandan Brigade Infantri (Danbrigif) 07/Rimba Raya Kolonel Inf Nur Wicahyanto salam komando dengan Kapolres Karo AKBP Wahyudi Rahman.

KARO, SUMUTPOS.CO – Polres Karo menerima kunjungan kerja Komandan Brigade Infantri (Danbrigif) 07/Rimba Raya Kolonel Inf Nur Wicahyanto di Mapolres Karo, Senin (7/8) lalu. Kedatangan Danbrigif 07/RR bersama jajaran, disambut baik Kapolres Karo AKBP Wahyudi Rahman.

Kunjungan kerja ini dalam rangka meningkatkan sinergitas antara TNI-Polri, khususnya jajaran Brigif 07/Rimba Raya dengan Polres Karo. Dalam kunjungan tersebut, Wicahyanto menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada jajaran Polres Karo, atas sinergitas dan soliditas yang sudah terjalin selama ini dengan TNI. Khususnya bersama Satuan Yonif 125 Infantri Simbisa, yang merupakan satuan di bawah naungan Brigif 07/Rimba Raya.

“Saya berharap sinergitas dan soliditas TNI-Polri yang sudah terjalin baik ini, dapat terus terjaga. Sehingga tugas pokok untuk mewujudkan harkamtibmas kondusif dapat terus berjalan,” ungkap Wicahyanto.

Sementara itu, Kapolres Karo mengucapkan terima kasih atas kunjungan Danbrigif 07 /Rimba Raya ke Mapolres Karo. “Kami jajaran Polres Karo, tentunya selalu siap untuk menjalin sinergitas bersama TNI. Selama ini juga sudah banyak kerja sama yang dilaksanakan bersama TNI, khususnya Kodim 0205/TK dan Batalyon 125, dalam penanganan harkamtibmas,” tutur Wahyudi.

Kunjungan Danbrigif ke Mapolres Karo berlangsung dengan hangat dan penuh keakraban. Baik Polres Karo dan Brigif 07/Rimba Raya, siap menjalin sinergitas dan soliditas antara TNI dan Polri. Agar dalam pelaksanaan tugas bisa berjalan dengan lancar demi menciptakan kondisi yang aman dan kodusif di wilayah Kabupaten Karo, karena hal tersebut merupakan Tugas TNI-Polri. (deo/saz)

KaTa Kreatif Indonesia 2023, Sandi: Toba Punya Potensi Besar

KETERANGAN: Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno, menyampaikan keterangan pada Workshop Peningkatan Inovasi dan Kewirausahaan Kabupaten/Kota Kreatif (KaTa Kreatif) Indonesia di Kabupaten Toba, Rabu (9/8).

SUMUTPOS.CO – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf), Sandiaga Salahuddin Uno, mendorong para pelaku ekonomi kreatif Kabupaten Toba agar terus berinovasi, dan berkarya, serta membangun jejaring dalam upaya meningkatkan ekonomi masyarakat dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas.

Hal ini disampaikan Sandi pada Workshop Peningkatan Inovasi dan Kewirausahaan Kabupaten/Kota Kreatif (KaTa Kreatif) Indonesia di Kabupaten Toba yang merupakan lokasi ke-20 dari rangkaian Program Pengembangan KaTa Kreatif Indonesia 2023.

“Toba punya potensi ekonomi kreatif yang besar pada subsektor kriya, seni pertunjukan, dan kuliner. Potensi tersebut dapat dimanfaatkan sebagai peluang pengembangan usaha oleh pelaku ekraf,” ungkap Sandi, dalam keterangan tertulis, Rabu (9/8).

Workshop Peningkatan Inovasi dan Kewirausahaan KaTa Kreatif Indonesia ini, digelar di Pendopo Kantor Bupati Toba. Adapun peserta yang hadir, yakni 200 pelaku ekonomi kreatif yang berasal dari Kabupaten Toba.

“Kreativitas dan inovasi pelaku ekonomi kreatif menjadi kunci dalam menjangkau pasar yang lebih luas, dengan memanfaatkan teknologi yang berkembang saat ini,” jelas Sandi lagi.

Sandi juga mengaku, berupaya mendorong kebangkitan ekonomi kreatif dengan bentuk aktivasi, kegiatan dengan memfasilitasi para pelaku UMKM sektor ekonomi kreatif dalam mengeksplorasi dan mengembangkan ide-ide kreatif dan inovatif, sehingga memiliki nilai tambah dan memberikan penguatan branding dari produk-produknya.

Penyelenggaraan workshop ini, merupakan bentuk penguatan yang diberikan Kemenparekraf/Baparekraf terhadap ekosistem ekonomi kreatif, secara komprehensif di Kabupaten Toba, yang terus berkomitmen untuk mengembangkan simpul KaTa Kreatif, berdasarkan subsektor ekonomi kreatifnya, agar dapat mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat.

Sebagai satu daerah penerima DAK Fisik Bidang Pariwisata, melalui Menu Pusat Kreasi Destinasi Pariwisata (PKDP) 2023, menambah peluang bagi para pelaku kreatif untuk mengembangkan potensi, inovasi, dan kreasi mereka.

“Ruang kreatif ini ke depannya diharapkan dapat dikelola dengan baik oleh pemerintah daerah, pengelola ruang kreatif, dan stakeholder lainnya. Dan bersama-sama dapat merencanakan dan melaksanakan program aktivasi, pemeliharaan, dan pengelolaan ruang kreatif,” harap Sandi.

Selain itu, kegiatan workshop tersebut, diisi narasumber yang merupakan praktisi pemasaran digital, Okky Barus.

Yang berbagi pengalaman dan memberi materi tentang peningkatan kapasitas digital marketing dan pengelolaan finansial di Kabupaten Toba.

“Dengan terlaksananya Workshop KaTa Kreatif di Toba ini, diharapkan para pelaku usaha ekonomi kreatif dapat meningkatkan kapasitas yang telah dimiliki. Sehingga dapat berdaya saing dan dapat menciptakan lapangan kerja yang lebih luas bagi masyarakat sekitarnya. Serta dapat meningkatkan sinergisitas antar pemangku kepentingan dalam rangka penguatan jejaring di antara para pelaku ekonomi kreatif,” pungkas Sandi. (gus/saz)

Perdana, Pemkab Batubara Rayakan HUT PKH

POTONG TUMPENG: Bupati Batubara Zahir, saat memotong tumpeng pada perayakan HUT ke-11 PKH Kabupaten Batubara, Rabu (9/8).

BATUBARA, SUMUTPOS.CO – Pertama kali dalam sejarah Kabupaten Batubara, hari jadi Program Keluarga Harapan (PKH) digelar dengan meriah, melalui kegiatan yang mengundang kebahagiaan bagi seluruh penerima manfaat program tersebut.

Hampir seribuan orang memadati Pendopo Perjuangan, yang berlamat di Desa Empat Negeri, Kecamatan Datuk Lima Puluh, untuk mengikuti peringatan HUT ke-11 PKH Kabupaten Batubara, Selasa (8/8) lalu.

Bupati Batubara Zahir, tampak hadir bersama Plt Kepala Dinsos dan PPPA Nur Rahman, Koordinator PKH Mukhrizal Arif, Ketua Kadin OK Faizal, Ketua DPRD Safi’i, Anggota DPRD Rizal Syahreza, dan sejumlah stakeholder. Seperti PT Bank Sumut, PT Bank Mandiri, dan tamu undangan lainnya.

Kegiatan ini diisi dengan pembacaan puisi, penyerahan bantuan kepada sejumlah penerima manfaat PKH, bantuan santunan kepada anak yatim, dan acara hiburan, berupa lucky draw dengan berbagai hadiah menarik.

Seorang ibu penerima manfaat PKH, Marwati, yang mewakili seluruh peserta, menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Pemkab Batubara, khususnya Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Karena menurutnya, PKH telah berjalan dengan baik, dan telah memenuhi sasaran program itu sendiri.

Atas rasa terima kasih Marwati, Bupati Batubara, Zahir mengaku sangat terharu, dan kembali menghadiahkan berangkat umrah ke Tanah Suci untuk Marwati.

“Saya harap kepada seluruh peserta yang hadir, terus semangat menjalani aktivitas. Dan tetap menjaga kekompakan di tengah masyarakat, untuk mencapai Batubara yang le­bih baik dan sejahtera,” ungkap Zahir. “Saya yakin, dengan kekompakan yang kuat, maka kita bersama-sama akan dapat memajukan daerah,” pungkasnya. (aci/saz)

Peserta Rainas XII Asahan Dilepas

LEPAS: Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemkab Asahan, lepas peserta Raimuna Nasional XII 2023 di Bumi Perkemahan Graha Wisata Cibubur, Jakarta Timur.

ASAHAN, SUMUTPOS.CO – Bupati Asahan melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Buwona Prawana, melepas Kontingen Gerakan Pramuka Kwarcab Asahan, untuk mengikuti Raimuna Nasional (Rainas) XII 2023 di Bumi Perkemahan Graha Wisata Cibubur, Jakarta Timur, Rabu (9/8).

Pelepasan yang dilakukan di Aula Melati Kantor Bupati Asahan ini, melepas 46 peserta, yang terdiri dari 32 anggota, 4 pimpinan kontingen, 2 pendamping, dan 10 unsur kontingen.

Ketua Kwarcab Asahan, Agus Ramanda mengatakan, Rainas XII 2023 ini dilaksanakan pada 13-21 Agustus. Adapun peserta yang mengikuti kegiatan tersebut, berasal dari 12 Kwartir Ranting, yakni Aek Songsongan, Air Batu, Air Joman, Buntu Pane, Bandar Pasir Mandoge, Kisaran Barat, Kisaran Timur, Meranti, Pulau Bandring, Rawang Panca Arga, Sei Kepayang, dan Tinggi Raja.

Sementara Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, yang juga menjabat Wakil Ketua/Ketua Komisi Bidang Humas Gerakan Pramuka Kwarcab Asahan, Buwona Prawana mengatakan, Raimuna merupakan pertemuan bagi anggota Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega. Kata Raimuna merupakan bahasa Ambai dari daerah Yapen Waropen, Papua.

“Rai berarti sekelompok orang yang berkumpul untuk mencapai tujuan tertentu yang ditetapkan bersama. Sedangkan muna adalah daya kekuatan jiwa seseorang yang berpengaruh baik dalam mencapai kesuksesan. Jadi Raimuna memiliki arti sekelompok orang yang hidup dalam suatu kekuatan dengan dijiwai oleh sesuatu daya kekuatan yang selalu memberi semangat tinggi dalam mencapai tujuan,” ungkap Buwona.

“Raimuna di segala tingkatan diharapkan dapat menjadi wadah yang tepat dalam segi pengembangan diri, peningkatan kualitas, dan pendorong kemajuan generasi muda,” imbuhnya.

Di tingkat nasional, menurutnya, Rainas menjadi ajang bagi para anggota Pramuka Penegak dan Pandega untuk mengembangkan pengetahuan dan memperluas wawasan dengan segala sarana dan kesempatan yang didapatkan.

Buwono pun berpesan kepada peserta Rainas XII 2023, untuk menjadikan kegiatan ini sebagai sarana belajar, berkarya, dan membangun semangat persatuan, persahabatan dan kebersamaan bagi sesama anak bangsa.

“Ikuti seluruh kegiatan di Rainas, serap pengalaman, pengetahuan, dan keterampilan seluas-luasnya. Dan tanamkan kebanggaan kalian sebagai anak Pramuka, giatlah belajar dengan tekun dan rajin, taat beribadah, hormati orang tua dan guru kalian. Untuk seluruh unsur kontingen, khususnya para pimpinan, pembina pendamping, kiranya dapat memdampingi, mengawasi, memfasilitasi kebutuhan adik-adik dengan penuh tanggung jawab,” imbau Buwona. (dat/saz)

Geruduk Polrestabes Medan, 13 Prajurit TNI Diperiksa Pomdam I/BB, Panglima TNI: Tindak Tegas..

WAWANCARA: Kapuspen TNI Laksda TNI Julius Widjojono memberi keterangan di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (9/8).istimewa/sumutpos.

SUMUTPOS.CO – Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono mengeluarkan instruksi tegas terkait kasus Mayor Dedi Hasibuan bersama belasan anggota TNI menggeredug Polrestabes Medan. Yudo menekankan kepada Puspom TNI, agar menindak tegas pelaku jika terbukti bersalah.

“Perintah Panglima TNI tegas, sikat! Tindak tegas, enggak usah ragu-ragu,” kata Kapuspen TNI Laksda TNI Julius Widjojono di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (9/8).

Menurut Julius, saat ini Mayor Dedi statusnya sudah ditahan oleh Puspom TNI. Hari ini, dia menjalani pemeriksaan lanjutan oleh penyidik Puspom TNI. Namun, Julius belum dapat menyampaikan materi pemeriksaan Dedi terkait pelanggaran disiplin atau pelanggaran hukum. “Ya dirunut, mulai dari akar permasalahannya apa, yang pasti azas praduga tak bersalah dikedepankan, agar kita fair, dan paling penting bagaimana mencari akar permasalahan supaya konflik di bangsa ini tidak terus-terusan terjadi,” jelas Julius.

Selain itu, Julisu juga menyebutkan, Polisi Militer Komando Daerah Militer (Pomdam) I/Bukit Barisan juga telah memeriksa keterlibatan 13 prajurit yang ikut mendatangi Markas Polrestabes Medan, bersama Mayor Dedi Hasibuan, Sabtu (5/8) lalu. Jika terbukti terlibat, belasan prajurit itu akan dilimpahkan dari Pomdam ke Puspom TNI. “Kalau mereka hanya ikut-ikutan, mungkin hanya di sana (Pomdam). Akan tetapi, kalau mereka terlibat lebih dalam, akan dibawa ke Puspom juga,” terang Julius.

Kapuspen juga meminta masyarakat menilai persoalan yang dihadapi Mayor Dedi secara menyeluruh. Pada prinsipnya, kata dia, Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono tegas menindak prajurit yang terbukti melanggar hukum.

Pengamat militer Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menilai, sikap anggota TNI menggeruduk Mapolrestabes Medan itu tergolong tidak patut dan menjadi contoh buruk bagi masyarakat. Menurutnya, tindakan prajurit TNI mendatangi markas kepolisian sama saja bentuk intervensi terhadap proses penegakan hukum yang sedang berjalan.

“Saya tetap melihat tindakan prajurit TNI mendatangi Polrestabes Medan itu sebagai bentuk arogansi, intimidatif (verbal) dan intervensi sekaligus,” kata Fahmi.

Fahmi mengkritisi tindakan Mayor Dedi yang bertugas memberi bantuan hukum terhadap tersangka. Menurutnya, prajurit TNI yang memberikan bantuan hukum pada tersangka juga wajib memperhatikan norma yang berlaku.

Fahmi merinci petunjuk penyelenggaraan bantuan hukum yang diatur melalui Keputusan Panglima TNI Nomor KEP/1089/XII/2017. Selain keluarga dan sejumlah kategori lain, mereka yang mempunyai hubungan kerja dalam rangka mendukung tugas pokok TNI juga dapat menerima bantuan hukum. “Kategori terakhir itu sangat longgar dan dapat menjadi celah hadirnya praktik buruk pemberian bantuan hukum oleh TNI,” kata Fahmi.

Tak seharusnya upaya meminta penangguhan penahanan dengan cara menggeruduk itu dikabulkan kepolisian. Ia khawatir bila dikabulkan, kondisi ini menginspirasi orang-orang yang tersangkut masalah pidana melakukan tindakan serupa.

“Mereka bisa menggunakan cara-cara serupa untuk memperjuangkan keadilan maupun sebaliknya untuk mengeluarkan tersangka dari tahanan. Termasuk dengan meminta bantuan hukum dari TNI,” kata dia.

Terpisah, Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) Julius Ibrani menganggap penggerudukan yang dilakukan anggota TNI tak sesuai dengan profesionalisme dan asas kepatuhan. Oleh karena itu, patut ditindak tegas.

Jika tidak, Julius mengatakan maka bisa saja peristiwa serupa kembali terulang. “Jangan-jangan besok Satpol PP digeruduk, besok apalagi. Karena ada preseden seperti ini enggak pernah ditindak serius,” kata Julius saat dihubungi.

Julius juga memandang penggerudukan oleh prajurit TNI sebagai obstruction of justice atau tindakan menghambat proses hukum. Dia menjelaskan bahwa fungsi yang melekat di penyidik menganut prinsip pro justitia. Dengan demikian, segala bentuk gangguan, hambatan dan halangan yang diterima dapat dijerat dengan suatu tindak pidana. “Mau itu dilakukan oknum TNI, mau oknum sipil, periksa itu semua,” kata Julius.

“Ini harus diperiksa juga oleh Puspom TNI. Ada pelanggaran terhadap profesional dan tupoksi. Harus ditindak tegas,” tambahnya.

Julius menganggap penggerudukan yang dilakukan anggota TNI jelas bertentangan dan mengkhianati mandat Reformasi 1998. Reformasi mengamanatkan ada batasan terkait tugas pokok dan fungsi (tupoksi) TNI dalam operasi militer perang dan operasi militer selain perang.

Ia menegaskan bahwa TNI tidak boleh lagi melakukan intervensi dalam penegakan hukum di ranah sipil. Tak seperti dulu di era Orde Baru. “Jelas menggeruduk dan halang-halangi proses hukum ini bukan Tupoksi anggota TNI. Dan ini enggak sesuai doktrin prajurit yang bicara profesionalisme, disiplin, patuh terhadap hukum dan sebagainya itu,” kata Julius.

Akan tetapi, Julius juga menganggap batasan tupoksi TNI dalam hubungan sipil militer masih belum kentara dengan jelas. Perlu ada pembaruan dalam ketentuan perundang-undangan di Indonesia. “Karena tak ada pembatasan itu, jadi masih terjadi intervensi model begini. Ke depannya PR kita masih banyak. Mulai peradilan militer, mesti settle memisahkan ruang sipil dan militer, lalu juga revisi UU TNI mempertegas operasi perang dan non-perang,” kata dia.

Diketahui, Mayor Dedi Hasibuan ditahan Puspom setelah membawa puluhan personel TNI ke Polrestabes Medan untuk meminta penangguhan penahanan Ahmad Rosid Hasibuan, tersangka dugaan pemalsuan surat tanah eks PTPN.

Terungkap bahwa Ahmad Rosid merupakan sepupu Mayor Dedi. “Hubungannya itu saudara, sepupulah,” kata kuasa hukum Ahmad Rosid, Henry Rianto Pakpahan, Rabu (9/8).

Sebelumnya, Ahmad Rosid juga menceritakan awal mula dirinya meminta bantuan kepada Mayor Dedi. Rosid mengatakan, setelah ditahan atas dugaan kasus pemalsuan surat tanah eks PTPN, dia langsung menghubungi Mayor Dedi Hasibuan.

“Begitu saya ditahan di Polrestabes Medan, saya menghubungi keluarga saya, kebetulan ada sepupu saya, eh apa keluarga dekat saya, atas nama Mayor Dedi Hasibuan,” kata Ahmad Rosid di Polda Sumut, Selasa (8/8).

Dia mengatakan, sudah membuat surat permohonan penangguhan penahanan, tetapi tidak dikabulkan oleh penyidik. Oleh karena itu, dia lalu menghubungi Mayor Dedi untuk membantu menangguhkan penahanannya. “Jadi, saya telepon beliau, minta mohon bantuan, kenapa saya telepon beliau, karena pada saat saya ditahan, saya coba membuat permohonan penangguhan penahanan yang dijamin oleh keluarga, tapi tidak dikabulkan. Maka saya memohon keluarga saya (Mayor Dedi), keluarga terdekat saya yang kebetulan pengacara, bantuan hukum di Kumdam I/BB,” jelasnya. (bbs/jpc/adz)

Sudah Masuk Musim Kering di Beberapa Wilayah, Indonesia Alami El Nino Level Rendah

Dwikorita Karnawati, Kepala BMKG.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Menurut data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sebagian besar wilayah Indonesia sudah memasuki kekeringan. Selain karena sudah memasuki musim kemarau, ini juga karena adanya efek El Nino.

Kepala BMKG Dwikorita Karnawati kemarin (9/8) menyebutkan bahwa indeks El Nino semakin menguat. Ini yang menyebabkan dampaknya semakin terasa. El Nino merupakan fenomena pemanasan suhu muka laut (SML) di atas kondisi normalnya dan terjadi di Samudera Pasifik bagian tengah.

Mulai pertangahan Agustus, di beberapa daerah sudah mengalami puncak kekeringan. “Berangsung-angsur disusul wilayah-wilayah lainnya. Dimulai dari selatan ya,” ucap Dwikorita. Dia menambahkan, mulai masuk September masih mengalami kekeringan. Bahkan di Nusa Tenggara Timur diprediksi akan mengalami kekeringan hingga Desember.

Dwikorita menyebutkan intensitas level El-Nino di Indonesia relatif rendah dibanding negara lain. “Kita diuntungkan karena masih punya laut,” ucapnya

Dia menyebut, puncak El Nino akan terjadi pada November. Namun mulai Oktober, di Indonesia sudah mulai musim hujan. Dwikorita menyatakan bahwa kekeringan yang dialami Indonesia karena efek El Nino ini mirip kekeringan pada 2019. Potensi kebakaran hutan masih ada tapi sedikit. “Tidak seperti 2015 yang karhutlanya sangat luas,” ucapnya.

Khusus untuk menghadapi El Nino, pemerintah telah mengantisipasi sejak Desember. Koordinasi antar lembaga dan kementerian dilakukan. Contohnya untuk penanganan kebakaran hutan, sudah dibicarakan antara BMKG dan Kementerian LKH sejak Desember lalu. Sejak Februari sudah dilakukan teknologi modifikasi cuaca (TMC). “Kalau memulainya mendadak sudah disaatnya itu akan lebih sulit,” katanya.

Ditemui terpisah, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah mengadakan rapat kabinet terbatas terkait antisipasi El Nino. Saat ini, arahan-arahan yang diberikan presiden tengah dikaji untuk bisa segera ditindaklanjuti.

“Presiden sudah beri arahan, kita harus siap hadapi El Nino dan kita tidak boleh main-main. Terutama ketersediaan stok beras,” ujar Muhadjir ditemui usai konferensi pers mengenai update bantuan untuk kekeringan di Papua Tengah, di kantor Kemenko PMK, kemarin (9/8).

Menurut dia, saat ini, pemerintah telah meyediakan 1,3 juta ton beras untuk menghadapi El Nino. Kendati begitu, tak menutup kemungkinan soal potensi impor beras saat kondisi mendesak. “Tapi kita harapkan ada panen raya dari daerah secara domestik, yang bisa kita stok. (potensi impor beras, red) Kita lihat ya,” katanya.

Terkait anggaran, Muhadjir memastikan, pemerintah sudah menyiapkan dana untuk ancaman dari El Nino ini. Namun dia beraharap, dampak El Nino tidak akan terlalu serius nantinya.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto turut mengamini. Setiap kementerian/lembaga telah ditugasi sesuai tupoksi masing-masing untuk siaga terhadap El Nino. “Kalau BNPB, harus siap sedia. Ini yang paling jadi perhatian BNPB selain kekeringan adalah karhutla (kebakaran hutan dan lahan, red),” ujarnya.

Saat ini,hotspot sudah mulai terdeteksi di beberapa wilayah. Seperti, Sumatera Selatan, Jambi, Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Meski relative dapat dipadamkan, kebakaran di enam provinsi tersebut menjadi perhatian khusus dari BNPB. “Semua titik-titik itu ada dan ada ratusan. Tapi masih kecil-kecil,” ungkapnya.

Diakuinya, karhutla di wilayah-wilayah tersebut memang sulit dihindari apalagi di cuaca kering saat ini. Karenanya, pihaknya terus siaga. Apalagi, dalam dua bulan ke depan. “Mudah-mudahan di Agustus dan September aman. Sehingga kejadian jelek di 2015 dan 2019, ketika itu kebakaran lahannya besar, di tahun ini tidak terjadi,” tuturnya.

Sementara itu, mengenai kekeringan, Suharyanto mengatakan, hujan masih terjadi di beberapa daerah. Kemudian, pihaknya juga telah melakukan modifikasi cuaca di beberapa daerah.

Para bupati pun telah diminta menyiapkan mobil-mobil tangka air. Dengan begitu, ketika ada wilayah yang mengalami kekeringan hingga menyebabkan kekurangan air bersih, mobil-mobil tersebut bisa langsung dimobilisasi.

Pemerintah tingkat desa dan kecamatan juga didorong untuk mengamankan sumber-sumber air masyarakat. “Masyarakat juga diimbau harus sudah menghemat air. Kalau kemarin-kemarin masih bisa nyiram tanaman, mandi, sekarang itu sudah ada yang hanya bisa untuk minum,” pungkasnya. (mia/lyn/jpg)

1...1,2651,2661,267...15,691Page 1,266 of 15,691