Home Blog Page 1267

Sudah Masuk Musim Kering di Beberapa Wilayah, Indonesia Alami El Nino Level Rendah

Dwikorita Karnawati, Kepala BMKG.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Menurut data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sebagian besar wilayah Indonesia sudah memasuki kekeringan. Selain karena sudah memasuki musim kemarau, ini juga karena adanya efek El Nino.

Kepala BMKG Dwikorita Karnawati kemarin (9/8) menyebutkan bahwa indeks El Nino semakin menguat. Ini yang menyebabkan dampaknya semakin terasa. El Nino merupakan fenomena pemanasan suhu muka laut (SML) di atas kondisi normalnya dan terjadi di Samudera Pasifik bagian tengah.

Mulai pertangahan Agustus, di beberapa daerah sudah mengalami puncak kekeringan. “Berangsung-angsur disusul wilayah-wilayah lainnya. Dimulai dari selatan ya,” ucap Dwikorita. Dia menambahkan, mulai masuk September masih mengalami kekeringan. Bahkan di Nusa Tenggara Timur diprediksi akan mengalami kekeringan hingga Desember.

Dwikorita menyebutkan intensitas level El-Nino di Indonesia relatif rendah dibanding negara lain. “Kita diuntungkan karena masih punya laut,” ucapnya

Dia menyebut, puncak El Nino akan terjadi pada November. Namun mulai Oktober, di Indonesia sudah mulai musim hujan. Dwikorita menyatakan bahwa kekeringan yang dialami Indonesia karena efek El Nino ini mirip kekeringan pada 2019. Potensi kebakaran hutan masih ada tapi sedikit. “Tidak seperti 2015 yang karhutlanya sangat luas,” ucapnya.

Khusus untuk menghadapi El Nino, pemerintah telah mengantisipasi sejak Desember. Koordinasi antar lembaga dan kementerian dilakukan. Contohnya untuk penanganan kebakaran hutan, sudah dibicarakan antara BMKG dan Kementerian LKH sejak Desember lalu. Sejak Februari sudah dilakukan teknologi modifikasi cuaca (TMC). “Kalau memulainya mendadak sudah disaatnya itu akan lebih sulit,” katanya.

Ditemui terpisah, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah mengadakan rapat kabinet terbatas terkait antisipasi El Nino. Saat ini, arahan-arahan yang diberikan presiden tengah dikaji untuk bisa segera ditindaklanjuti.

“Presiden sudah beri arahan, kita harus siap hadapi El Nino dan kita tidak boleh main-main. Terutama ketersediaan stok beras,” ujar Muhadjir ditemui usai konferensi pers mengenai update bantuan untuk kekeringan di Papua Tengah, di kantor Kemenko PMK, kemarin (9/8).

Menurut dia, saat ini, pemerintah telah meyediakan 1,3 juta ton beras untuk menghadapi El Nino. Kendati begitu, tak menutup kemungkinan soal potensi impor beras saat kondisi mendesak. “Tapi kita harapkan ada panen raya dari daerah secara domestik, yang bisa kita stok. (potensi impor beras, red) Kita lihat ya,” katanya.

Terkait anggaran, Muhadjir memastikan, pemerintah sudah menyiapkan dana untuk ancaman dari El Nino ini. Namun dia beraharap, dampak El Nino tidak akan terlalu serius nantinya.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto turut mengamini. Setiap kementerian/lembaga telah ditugasi sesuai tupoksi masing-masing untuk siaga terhadap El Nino. “Kalau BNPB, harus siap sedia. Ini yang paling jadi perhatian BNPB selain kekeringan adalah karhutla (kebakaran hutan dan lahan, red),” ujarnya.

Saat ini,hotspot sudah mulai terdeteksi di beberapa wilayah. Seperti, Sumatera Selatan, Jambi, Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Meski relative dapat dipadamkan, kebakaran di enam provinsi tersebut menjadi perhatian khusus dari BNPB. “Semua titik-titik itu ada dan ada ratusan. Tapi masih kecil-kecil,” ungkapnya.

Diakuinya, karhutla di wilayah-wilayah tersebut memang sulit dihindari apalagi di cuaca kering saat ini. Karenanya, pihaknya terus siaga. Apalagi, dalam dua bulan ke depan. “Mudah-mudahan di Agustus dan September aman. Sehingga kejadian jelek di 2015 dan 2019, ketika itu kebakaran lahannya besar, di tahun ini tidak terjadi,” tuturnya.

Sementara itu, mengenai kekeringan, Suharyanto mengatakan, hujan masih terjadi di beberapa daerah. Kemudian, pihaknya juga telah melakukan modifikasi cuaca di beberapa daerah.

Para bupati pun telah diminta menyiapkan mobil-mobil tangka air. Dengan begitu, ketika ada wilayah yang mengalami kekeringan hingga menyebabkan kekurangan air bersih, mobil-mobil tersebut bisa langsung dimobilisasi.

Pemerintah tingkat desa dan kecamatan juga didorong untuk mengamankan sumber-sumber air masyarakat. “Masyarakat juga diimbau harus sudah menghemat air. Kalau kemarin-kemarin masih bisa nyiram tanaman, mandi, sekarang itu sudah ada yang hanya bisa untuk minum,” pungkasnya. (mia/lyn/jpg)

Kejaksaan Agung Bakal Segera Lakukan Eksekusi, Sambo Tak Berhak Dapat Remisi

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mohammad Mahfud MD turut buka suara terkait dengan putusan kasasi untuk Ferdy Sambo dan tiga terdakwa lainnya. Walau jaksa penuntut umum (JPU) tidak bisa mengajukan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali (PK), hukum seumur hidup untuk Sambo dinilai tidak kalah berat dengan hukuman mati. Sebab, terpidana seumur hidup tidak berhak atas remisi atau pengurangan hukuman.

Mahfud MD meminta putusan kasasi MA tersebut agar ditegakkan. Dia berharap, setelah putusan kasasi MA ini tak ada main mata, sehingga membuat vonis pidana yang dijatuhkan menjadi lebih rendah lagi dan memungkinkan menerima remisi. “Mari kita jaga keputusan ini agar tetap ditegakkan dan mudah-mudahan tidak ada kongkalikong permainan lagi. Nanti di-PK (peninjauan kembali) lalu diturunkan lagi, sehingga lalu diremisi, remisi, remisi, dan sebagainya. Itu bisa saja terjadi,” kata Mahfud kepada wartawan di Universitas Islam Indonesia (UII), Sleman, Rabu (9/8).

Mahfud mengatakan, negara tentu akan mengambil upaya hukum, jika tak menabrak regulasi berlaku. Namun, ia menekankan pihak yang dapat mengajukan PK perkara pidana hanyalah terpidana. “Ini negara hukum, oleh sebab itu Mahkamah Agung sudah memutuskan. Seumpama negara boleh melakukan upaya hukum itu, ya kita lakukan,” katanya.

“Tetapi, di dalam sistem hukum kita kalau hukum pidana sampai kasasi itu jaksa atau pemerintah tidak boleh (mengajukan) PK. Yang boleh PK itu hanya terpidana, kalau jaksa tidak boleh,” sambungnya menegaskan.

Mahfud menilai, putusan kasasi MA sudah final disertai pertimbangan lengkap. Selain itu, pemohon PK juga memiliki surat bukti atau novum yang tidak pernah dikemukakan pada persidangan sebelumnya. “Oleh sebab itu mari kita terima, masyarakat supaya tenang. Persoalan hukum di negara kita masih banyak,” tutupnya.

Mahfud MD pun menegaskan, Ferdy Sambo tak akan bisa memperoleh remisi jika ingin hukumannya dikurangi. Pengurangan hukuman bagi terpidana hukuman mati dan penjara seumur hidup hanya bisa diberikan melalui grasi dari presiden. “Jadi kalau seumur hidup dan hukuman mati enggak ada remisi. Itu hanya bisa ada grasi. Hanya itu yang mungkin,” katanya.

Mahfud mengacu pada UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Terpidana mati dan penjara seumur hidup dikecualikan untuk menerima hak remisi. “Kan remisi itu bergantung persentase. Persentase itu selalu bergantung pada angka. Jadi yang tidak akan ada remisi itu hukuman mati, seumur hidup. Seumur hidup itu bukan angka, itu enggak ada di remisi berapa persen, enggak ada persennya,” paparnya.

Orang yang ingin mengajukan grasi pun ada syaratnya. Mahfud mengatakan salah satu syarat grasi atau pengampunan ini bisa diajukan jika pemohon bersedia mengakui kesalahannya. “Saya salah, hukumannya sudah benar, tapi saya minta grasi. Kalau mengakui saya tidak salah mau minta grasi, enggak bisa grasi. Tidak salah kok minta grasi,” ungkap Mahfud.

Sebagaimana disampaikan Mahfud, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Ketut Sumedana menyampaikan, JPU tidak bisa mengajukan PK. “Kewenangan kejaksaan dalam hal ini jaksa penuntut umum untuk melakukan upaya hukum luar biasa berupa PK sejak tanggal 14 April 2023 sudah dianulir oleh MK,” jelas dia.

Sejak saat itu, JPU tidak lagi punya kewenangan mengajukan PK dalam perkara tindak pidana. Namun demikian, Ketut menyampaikan bahwa hukuman yang diputus oleh majelis hakim kasasi tidak jauh dari tuntutan JPU. Misalnya hukuman untuk Ferdy Sambo. “Sejak awal kami melakukan tuntutan kepada yang bersangkutan adalah seumur hidup dan diputus juga seumur hidup oleh majelis hakim MA,” imbuhnya.

Sementara tuntutan untuk Putri Candrawathi delapan tahun penjara dan diputus sepuluh tahun penjara dalam putusan kasasi. Hukuman itu dua tahun lebih berat dari tuntutan JPU.

Kemudian tuntutan JPU terhadap Kuat Ma’ruf dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) adalah delapan tahun penjara. Majelis hakim kasasi di MA menghukum anak buah Sambo itu sepuluh tahun penjara. Terakhir hukuman untuk Ricky Rizal selama delapan tahun penjara. Itu sesuai dengan tuntutan JPU. “Artinya yang menjadi keinginan teman-teman penuntut umum dan segala pertimbangan hukumnya sudah diakomodir dengan baik,” jelas Ketut.

Karena sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah, Ketut pun memastikan, Kejagung bakal segera mengeksekusi Ferdy Sambo cs ke lembaga pemasyarakatan (lapas). “Tentu pasti akan dieksekusi, tidak mungkin akan didiamkan. Karena satu bulan setelah putusan ada kewajiban penuntut umum untuk melakukan eksekusi putusan,” katanya.

Ketut menyebut, penyerahan Sambo cs ke lapas masih harus menunggu putusan salinan yang lengkap dari majelis kasasi MA. Karena itu, ia mengaku Kejagung belum bisa memastikan di lapas mana keempat terdakwa pembunuhan Brigadir J tersebut akan ditempatkan. “Kita masih menunggu salinan yang lengkap, karena eksekusi itu kalau tidak lengkap nanti tidak diterima oleh lembaga pemasyarakatan, khawatirnya,” kata Ketut.

“Mengenai lembaga pemasyarakatannya kami belum menentukan. Nanti kita lihat perkembangannnya ke depan. Nanti tergantung Kejaksaan Negeri yang akan mengeksekusi,” imbuhnya.

 

Keluarga Josua Kecewa

Keluarga mendiang Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J) mengaku kecewa dengan putusan majelis kasasi Mahkamah Agung (MA) yang menyunat vonis bagi terdakwa Ferdy Sambo dkk dalam kasus pembunuhan berencana. Ayah dari Yosua, Samuel Hutabarat, mengaku kecewa dan menyoroti ketidaktransparanan mekanisme di MA saat proses persidangan kasasi hingga diumumkan hasilnya.

Samuel mengaku tahu soal putusan kasasi Ferdy Sambo itu dari awak media yang meminta tanggapan pihak keluarga korban. “Saya dan keluarga saat itu merasa heran, apa yang mau ditanggapi saya bilang sama awak media,” katanya, Rabu (9/8).

Dia pun menyoroti soal mekanisme persidangan kasasi di MA yang tahu-tahu sudah diumumkan keputusannya pada Selasa (8/8) petang. Samuel membandingkan proses kasasi di MA itu dengan dua sidang sebelumnya di tingkat pertama (Pengadilan Negeri) dan kedua (Pengadilan Tinggi). “Kita kecewa, pertama, tadi soal ketidaktrasnparan apa hal-hal yang meringankan, dan ketidakterbukaan persidangan di Mahkamah Agung,” katanya.

Karena merasa kecewa, pihak keluarga akan berkonsultasi dulu dengan pihak kuasa hukum mengenai langkah-langkah selanjutnya. Sementara ini, kata dia, kuasa hukumnya baru memberi nasihat untuk memberi jawaban tanggapan kepada media massa mengenai keluh kesah dari hati.

Adapun istrinya, ibunda Josua, Samuel mengaku sempat terkejut (shock) ketika mendengar putusan MA terhadap para terdakwa pembunuh anaknya. “Dia shock, menangis, tapi saya tenangkan dia memberi pengertian,” katanya. (bbs/adz)

Jika Terbukti Ada Menyimpang, Harus Segera Ditarik dan Direvisi

Humas Setwapres TEMU PERS: Wakil Presiden Ma’ruf Amin memberikan keterangan pers di komplek Pesantren Annuqayah Guluk-Guluk, Sumenep, Rabu (9/8).

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Wakil Presiden Ma’ruf Amin ikut memberikan komentar soal temuan buku-buku agama dengan kesalahan substansi. Jika terbukti ada ajaran yang menyimpang, Ma’ruf menegaskan buku-buku tersebut harus ditarik dan direvisi.

Keterangan tersebut disampaikan Ma’ruf di sela kunjungan kerja di Pesantren Annuqayah, Guluk-Guluk, Sumenep kemarin (9/8). Pada kesempatan itu, Ma’ruf didampingi Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan pengasuh Pesantren Annuqayah KH Abdul A’la Basyar beserta pimpinan pesantren lainnya. “Kalau ada kesalahan harus ditarik. Harus direvisi,” kata Ma’ruf.

Mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu menuturkan, ajaran-ajaran agama Islam yang salah atau menyimpang, sejatinya mudaj untuk diketahui. Karena sudah ada patokan ketentuan atau kriterianya.

Namun Ma’ruf mengatakan di dalam Islam ada ajaran-ajaran tertentu yang masuk kategori ikhtilaf. Artinya ajaran atau pemahaman yang terbuka untuk terjadi perbedaan pendapat. Menurut dia ada sejumlah perbedaan-perbedaan yang harus ditoleransi. Terhadap sesuatu yang bersifat ikhtilaf tersebut, Ma’ruf mengatakan perlu ada kajian yang lebih lanjut ketika dimasukkan ke dalam buku pelajaran.

Ma’ruf menegaskan ketentuan agama sudah jelas menetapkan. Ketika yang sifatnya masuk kategori penyimpangan, sudah tidak perlu ada perdebatan lagi. “Di luar wilayaj ikhtilaf itu namanya penyimpangan. Tidak boleh ditoleransi, harus diperbaiki,” katanya.

Contoh yang mudah ajaran atau aturan kategori ikhtilaf adalah penggunaan qunut untuk salat Subuh. Kelompok NU selalu menggunakan qunut salat salat Subuh. Sedangkan kelompok Muhammadiyah tidak menggunakannya.

Hingga tadi malam, Kemenag belum memutuskan apakah buku-buku agama yang memicu polemik itu bakal ditarik atau tidak. Jawa Pos berusaha menghubungi Direktur Kurikulum, Sarana, Kesiswaan, dan Kelembagaan (KSKK) Madrasah Kemenag M. Ishom namun tidak kunjung di respon.

Sebelumnya dia mengatakan sudah menerjunkan tim untuk mengklarifikasi temuan masyarakat tersebut. Tim akan memastikan apakah benar terjadi kesalahan substansi dalam penulisan buku-buku itu. Buku yang bermasalah itu tidak hanya terbitan Kemenag. Tetapi ada juga terbitan dari Kemendikbudristek, Penerbit Erlangga, dan Penerbit Tiga Serangkai.

Total ada delapan judul buku yang bermasalah karena ada kesalahan substansi. Setelah dilakukan pengecekan, jumlah kesalahannya mencapai 68 kesalahan. Jumlah kesalahan paling banyak ditemukan di buku yang dikeluarkan Penerbit Erlangga sebanyak 24 kesalahan.

Di bagian lain Kepala Balitbangdiklat Kemenag Suyitno juga mengapresiasi masukan dari MLK IAI Nata. “Namun kami perlu untuk melakukan verifikasi terhadap hal tesebut,” ujar Suyitno. Dia mengatakan, sesuai amanat UU No. 3 tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan dan PMA No. 9 tahun 2018 tentang Buku Pendidikan Agama, Kemenag menjadi lembaga yang bertanggung jawab untuk mengurusi buku-buku pendidikan Agama.

“Kami menyadari tugas berat ini perlu partisipasi dan kolaborasi dengan masyarakat dan pihak penerbit dalam pelaksanaannya,” ujar Suyitno. Mereka akan lakukan Forum Group Discussion (FGD) dengan pihak terkait di Kabupaten Sampang sebagai respons cepat Kemenag dalam menjaga kemungkinan hal-hal yang tidak diinginkan dengan temuan dalam buku-buku pendidikan tersebut. (wan/jpg)

Lantamal I Laksanakan Penandatanganan Fakta Integritas Panitia Seleksi Caba dan Cata TNI 2023

INTEGRITAS : Lantamal I melakukan penandatanganan fakta integritas para penitia seleksi Caba dan Cata 2023.

BELAWAN, SUMUTPOS.CO – Komandan Pengkalan Utama TNI AL (Danlantamal) I Belawan, Laksamana Pertama TNI Johanes Djanarko Wibowo yang diwakili Wadan Lantamal I Kolonel Marinir Sudin Kaban memimpin acara penandatanganan fakta integritas seluruh panitia seleksi penerimaan calon Bintara (Caba) dan calon Tamtama (Cata) Prajurit Karir (PK) TNI Angkatan Laut T.A. 2023, yang dilaksanakan di Lapangan Apel Mako Lantamal I, Jalan Serma Hanafiah Belawan, Selasa (8/9/2023).

Wadan Lantamal I membacakan amanat Komandan Lantamal I untuk menyampaikan bahwa penyelenggaraan acara penandatanganan fakta integritas di lingkungan Lantamal I ini merupakan langkah nyata, komitmen Lantamal I dalam mengimplementasikan Reformasi, Birokrasi guna mendukung program pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme serta meningkatkan pelayanan publik.

Penerimaan prajurit TNI AL dilaksanankan secara terbuka dan dipublikasikan secara luas agar semua pihak termasuk masyarakat dapat memantau, mengawal dan mengawasi personel yang terlibat dalam kepanitiaan seleksi, hal ini demi meningkatkan kualitas panitia dalam bertugas, berdedikasi dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik TNI AL.

Kegiatan ini bukan hanya seremonial belaka akan tetapi dilaksanakan sesuai aturan sehingga hal-hal yang dapat menimbulkan pelanggaran dapat dicegah sedini mungkin.

“Saya tidak segan segan untuk mencopot personel dan mempidanakan ya apabila terbukti melakukan pelanggaran dalam seleksi penerimaan,” ujarnya.

Dirinya berharap agar semua pihak dapat mengawasi dan melaporkan apabila ada indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh panitia seleksi.

Tutur hadir dalam kegiatan itu, pada PJU, Kadis dan Kasatker Lantamal I, Panitia Tim Seleksi, Caba Pria 1.159 orang, Caba Wanita 290 orang serta Cata 595 orang.(mag-1/ram)

KM Kelud Tidak Beroperasi pada 7-22 September

OPERAIONAL: KM Kelud tidak akan beroperasi pada 7-22 September 2023, dikarenakan Docking, dalam rangka menjalani pemeliharaan dan perawatan.

BELAWAN, SUMUTPOS.CO – PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) Cabang Medan menyatakan Kapal Motor (KM) Kelud tidak beroperasi pada tanggal 7-22 September 2023, karena harus “docking” guna menjalani perawatan dan pemeliharaan.

“Selama dua minggu itu tidak ada pelayaran laut KM Kelud untuk penumpang. Sampai sekarang kami belum mendapatkan informasi soal kapal pengganti,” ujar Kepala Cabang PT Pelni Medan Biwa Abi Laksana kepada Sumut Pos di Kantor Pelni Medan, Rabu (9/8/2023)

Ia menuturkan, bulan September sengaja dipilih menjadi masa “docking” KM Kelud karena saat itu perjalanan laut dalam masa “low season”.

Biwa Abi Laksana mengakui belum diketahui di galangan mana KM Kelud akan menjalani “docking” karena dalam proses lelang.

“Namun biasanya tidak jauh dari ‘home base’ KM Kelud yaitu Jakarta. Bisa saja di Cilegon atau paling jauh Lampung. Semakin jauh dari Jakarta, biaya mobilisasinya semakin tinggi,” tutur Biwa.

Dia pun menegaskan bahwa Pelni Medan akan mensosialisasikan pengedokan (proses memindahkan kapal dari air/laut ke atas dock dengan bantuan fasilitas dock) KM Kelud kepada calon penumpangnya.

Pengedokan KM Kelud menjadi salah satu alasan Pelni Medan memfokuskan lini bisnisnya ke komersial pada semester kedua 2023.

Hal itu dilakukan demi memenuhi target laba pada tahun 2023 yaitu Rp26,3 miliar. Pada semester satu, Pelni Medan meraup laba Rp17,73 miliar.

“Kami harus menguatkan sektor komersial karena bulan Agustus sampai Oktober itu, kan, ‘low season’. Belum lagi KM Kelud akan ‘docking’ sekitar dua minggu pada September 2023,” kata Biwa.

“Nanti mulai meningkat pada November dan puncaknya Desember karena di sana ada Hari Natal. Dengan demikian, strategi kami adalah dengan meningkatkan lini komersial di atas kapal,” lanjut Biwa.

Namun ia mengkhawatirkan dengan persedian bahan baku sayuran, karena dalam sekali angkutan kapal, Pelni bisa mengangkut lebih dari 12 ton sayuran, namun karena akan terjadinya docking, pihaknya khawatir persedian sayuran selama dua minggu di Kota Medan, akan berkurang.

Pelni Medan terus berupaya menawarkan kerja sama bisnis dengan berbagai pihak seperti instansi dan sekolah.

PT Pelni (Persero) mempunyai lini bisnis komersial, salah satunya bergerak dalam bidang hiburan yang disebut “Pelni Lifestyle”.

Mereka dapat melayani kegiatan rapat (meeting), aktivitas perusahaan (incentive), konvensi (convention) dan pameran (exhibition/event) sesuai rute perjalanan yang terjadwal. (mag-1/ram)

Buruh Sumut Minta UMP 2024 Naik 15 Persen

BURUH: Aksi unjuk rasa buruh di Kantor Gubernur Sumut.(BAGUS SYAHPUTRA/SUMUT POS)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ratusan massa dari berbagai aliansi buruh Sumatera Utara menggelar unjuk rasa di Kantor Gubernur Sumut, di Jalan Pangeran Diponegoro Medan, Rabu (9/8/2023).

Aksi yang dipimpin oleh Willy Agus Utomo mengungkapkan ada sembilan tuntutan yang diminta kepada Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi, salah satunya, menandatangani kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2024 minimal 15 persen.

“Kemudian kami meminta selesaikan kasus-kasus Ketenagakerjaan yang mandeg penanganannya selama bertahun-tahun di Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara,” ucap Willy, yang merupakan Ketua Partai Buruh Sumut

Selanjutnya, kata Willy, tuntutan mereka adalah agar Gubernur Sumut dan Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumut untuk segera menyelesaikan konflik tanah di Provinsi Sumatera Utara dan mengusut perampasan tanah eks HGU PTPN II yang diduga dilakukan pengusaha properti di Desa Dagang Kerawan Desa Bangun Rejo Tanjung Morawa, dan di Desa Bulu Cina Hamparan Perak.

“Kami juga meminta Kapoldasu melakukan proses Penyidikan terhadap pelaku galian C llegal di Desa Begulda Kecamatan Binjai Selatan yang penanganannya mangkrak di Polres Binjai,” ungkapnya.

Kemudian segera selesaikan dan bayar selisih kekurangan hak normatif dan uang pesangon Pekerja/Buruh Yayasan Kadirun Yahya/Universitas Panca Budi atas nama Nofrizal dan Desi Arisandi Harahap yang di PHK secara sepihak.

Meminta Pengawas Tenaga Kerja (Wasnaker Disnakersu) untuk segera melakukan pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran hak-hak normatif Pekerja/Buruh (Dosen dan Pegawai) di Yayasan Kadirun Yahya/Universitas Panca Budi.

Bayar upah Pekerja/Buruh (Dosen dan Pegawai) di Yayasan Kadirun Yahya/Universitas Panca Budi sesuai
ketentuan UMK Medan. Tolak pencaplokan tanah dan penggusuran rumah/bangunan milik masyarakat Petani yang sudah bermukim selama puluhan tahun di Dusun 1 dan V Desa Bandar Baru Kecamatan Sibolangit dan berikan hak kepemilikan tanah berdasarkan UU Pokok Agraria tahun 1960.

“Kemudian yang terakhir, kami meminta Pemerintah Provinsi Sumut dan kepolisian untuk segera tangkap Mafia Tanah yang bergentayangan menakut-nakuti Rakyat di Provinsi Sumatera Utara,” jelasnya.(gus/ram)

Baznas Tebingtinggi Audiensi, Pj Wali Kota: Masalah Zakat Harus Dipublikasikan

AUDENSI: Pj Wali Kota Tebingtinggi Syarmadani ketika menerima audiensi Baznas Kota Tebingtinggi, Rabu (9/8/2023).

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Pj Wali Kota Tebingtinggi Drs Syarmadani menerima audiensi Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Tebingtinggi, Rabu (9/8/2023) bert di rumah dinas Wali Kota. Syarmadani berharap agar Baznas Kota Tebingtinggi dapat semakin membangun kepercayaan publik, dengan cara mempublish (menerbitkan menyebarluaskan) kegiatan yang telah dilakukan selama ini melalui media sosial, seperti Instagram, Tik Tok maupun lainnya.

“Sediakan momor kontak yang bisa dihubungi. Intinya bahwa kita tetap berusaha guna meyakinkan orang-orang. Dengan hal ini orang makin percaya yakin dan menambah niat tambahan akan Baznas,” ujar Syarmadani.

Menurutnya, urusan zakat merupakan urusan pribadi masing-masing, dalam posisi ini ada yang kadang memilih untuk menyalurkan zakatnya sendiri.

“Mengenai zakat ini memang harus toleransi, bersama kita maklumi,” ucap Syarmadani.

Walaupun demikian, Syarmadani akan tetap mengimbau ASN yang beragama Islam untuk membayarkan zakatnya melalui Baznas Kota Tebingtinggi.

“Terkait zakat ini, saya pikir sudah luas, bukan hanya ASN. Untuk ASN yang muslim, InsyaAllah akan kita imbau melalui surat edaran, kita sampaikan bahwa ada kewajiban zakat dan kemanfaatannya. Dan kepada lembaga dil uar pemerintahan, mungkin ke pihak bank, kelompok usaha, yang membuat semarak lagi untuk berzakat,” ujarnya

Ketua Baznas Kota Tebingtiinggi, Khuzamri Amar menyatakan audiensi ini untuk menjalin silaturahim sekaligus menyampaikan program kegiatan yang telah dilakukan, diantaranya Tebingtinggi Pintar, Tebingtinggi Takwa, Tebingtinggi Sejahtera, Tebingtinggi Peduli dan Tebingtinggi Sehat.

“Hal zakat, bahwa potensi zakat di Kota Tebingtinggi sekitar Rp3,5 milyar dan terealisasi sekitar Rp1,2 atau Rp1,3 miliar dengan persentase sangat kecil, itu yang menjadi kendala. Oleh karena itu untuk ASN, kiranya perlu ada Surat Edaran dari Bapak Pj Wali Kota. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan menjadi masukan yang dapat di follow up,” harap Khuzamri. (ian/ram)

Banyak Gepeng Berkeliaran di Kota Medan, Dinsos Akui Terkendala Tempat Penampungan

Kepala Dinas Sosial Kota Medan, Khoiruddin Rangkuti.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Selain mewujudkan program Medan Tanpa Kabel (Metal), gelandangan dan pengemis (gepeng) juga menjadi pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan Pemko Medan dalam menjaga estetika kota.

Bahkan, jumlah gepeng di Kota Medan justru semakin banyak.

Seperti di kawasan Jalan Nibung Raya, Kecamatan Medan Baru, tampak banyak sekali para gepeng yang terdiri dari pria dan wanita, dewasa sampai anak-anak yang tidur di depan-depan toko milik warga. Setiap harinya, para gepeng tampak tidur bertutupkan terpal dan beralaskan kain.

Ditanya terkait hal itu, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Medan, Khoiruddin Rangkuti saat dikonfirmasi mengatakan, pihaknya sudah sering sekali melakukan penertiban terhadap gepeng di Kota Medan. Hanya saja setelah dilakukan asesmen, pihaknya terkendala dengan tempat penampungan gepeng.

Pasalnya, Pemko Medan belum memiliki tempat penampungan untuk para gepeng. Namun saat ini, Pemko Medan sedang membangun panti sosial di kawasan Medan Tuntungan yang nantinya dapat digunakan untuk menampung para gepeng yang berkeliaran di Kota Medan.

“Saat ini kan kita masih membangun tempat penampungan (panti sosial) di kawasan Medan Tuntungan,” ucap Khoiruddin, Rabu (9/8/2023).

Dikatakan Khoiruddin, selama ini gepeng-gepeng yang mereka amankan dititipkan di tempat penampungan atau panti sosial milik Pemprov Sumut. Akan tetapi saat ini panti sosial tersebut telah penuh, bahkan melebihi kapasitas (overload).

“Jadi tempat penampungan yang dimiliki Provinsi Sumut di kawasan Binjai itu overload. Sebab tempat penampungan itu untuk se-Sumut, sehingga tidak semua gepeng (di Medan) bisa ditampung disana,” ujarnya.

Khoiruddin menjelaskan, berdasarkan pendataan dari setiap penertiban yang mereka lakukan, dominan para gepeng yang berada di Kota Medan justru berasal dari luar Kota Medan.

“Kalau gepengnya masih berasal dari dalam Provinsi (Sumut), kita akan berkordinasi dengan dinsos setempat. Namun kalau sudah dari luar Provinsi, maka Dinsos Provinsi Sumut yang lebih berwenang,” katanya.

Terkait bagaimana upaya Dinsos dalam memulangkan para gepeng tersebut ke daerah asalnya, Khoiruddin mengaku bahwa hampir semua gepeng yang ada di Medan sudah merasa nyaman hidup di Kota Medan sehingga tidak mau kembali ke daerah asalnya.

“Kalau memang bersedia, maka akan kita fasilitasi untuk kembali ke daerah asalnya. Kebanyakan mereka memang tidak mau karena sudah terlalu nyaman tinggal di Medan,” jelasnya.

Hal senada juga dikatakan Kasatpol PP Kota Medan, Rakhmat Harahap. Dikatakannya, bahwa penertiban gepeng sudah sangat sering dilakukan pihaknya bersama unsur kewilayahan dan OPD terkait, namun tempat penampungan gepeng tetap menjadi permasalahannya.

“Harapan kita nanti setelah tempat penampungan itu selesai dibangun, para gepeng bisa ditampung di sana, sehingga para gepeng tidak ada lagi berada di jalanan,” pungkasnya.
(map/ram)

Menang Adu Pinalti, Barusta FC Hadapi Ps Suka Jadi di Final Forkopimda Cup Sergai 2023

SELEBRASI : Tim PS Suka Jadi selebrasi saat memastikan masuk final di Turnamen Forkopimda Cup U-17 Sergai tahun 2023.

DOLOK MASIHUL, SUMUTPOS.CO – Tim Ps Barusta FC akan menghadapi Ps Suka Jadi di Final Forkopimda Cup Sergai U-17 2023, setelah mengalahkan Tim PSBR dalam drama adu finalti dengan skor 5-4 di Lapangan Martebing Kecamatan Dolok Masihul, Rabu (9/8/2023).

Sementara itu Tim PS Suka Jadi saat laga semifinal di lapangan sepakbola PT Socfindo Bangun Bandar (BB) Desa Martebing Kecamatan Dolok Masihul berhasil mengalahkan Kejora FC Kecamatan Sei Rampah dengan skor 3-0.

Ketua Panitia Forkopimda Cup Sergai 2023 Darmawan usai laga semifinal di Desa Martebing menuturkan laga final perebutan juara 3 akan berlangsung, Kamis (10/8) sore di lapangan PT Socfindo Bangun Bandar Desa Martebing.

“Final perebutan juara 1 akan digelar, Jumat (11/8) di lapangan sepakbola PT Paya Pinang Grup di Desa Paya Pinang Kecamatan Tebing Syahbandar, partai final juga dimeriahkan laga eksebisi antara Forkopimda Sergai dan Forkopimda Batu Bara serta Forkopimko Tebingtinggi melawan Forkopimda Medan,” ujarnya didampingi sekretaris panitia, Edi Saputra.

Bupati Sergai yang akrab disapa wiwik berharap masyarakat dapat memeriahkan saat menyaksikan laga final turnamen sepakbola U-23 Forkopimda Cup Sergai di lapangan paya pinang, karena even turnamen Forkopimda Cup ini merupakan even pertama kali di Kabupaten Sergai.

“Even ini sebagai upaya menjaring bibit pesepakbola berprestasi sehingga ke depan dapat mengharumkan nama Kabupaten Sergai di tingkat daerah dan tingkat nasional,” harap Bupati.

Rencananya, laga semifinal Forkopimda Cup Sergai akan disaksikan Bupati Sergai Darma Wijaya, Menejer Socfindo Bangun Bandar Riki Irmawan, Kadis PUTR Johan Sinaga, Kadis Pertanian Dedy Iskandar, Ketua KONI Sergai Aspul A Lubis, Camat Dolok Masihul Fitrianti, sejumlah Kepala Desa serta ratusan penonton dan supporter masing-masing klub. (fad/ram)

Komisi IV Minta Pemko Medan Awasi Perizinan Bangunan di Komplek Perumahan

Ketua Komisi 4 DPRD Kota Medan, Harris Kelana Damanik.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ketua Komisi 4 DPRD Kota Medan, Harris Kelana Damanik, meminta Pemko Medan melalui Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang (PKPCKTR) dan Satpol PP Medan untuk terus meningkatkan pengawasannya terhadap perizinan bangunan, terutama untuk yang berada di dalam kompleks perumahan.

Pasalnya, ia menilai jika pembangunan di dalam kawasan kompleks perumahan lebih sulit terpantau dan diduga kerap menjadi objek pemasukan oknum tertentu.

Sehingga, berdampak terhadap bocornya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang kini telah berubah menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). “Seringkali ada pembangunan di dalam komplek perumahan yang tidam terpantau. Ini harus menjadi perhatian,” ucap Haris, Rabu (9/8/2023).

Dikatakan Haris, pihaknya mendapatkan informasi tentang adanya bangunan rumah yang saat ini sedang proses pembangunan di kawasan komplek perumahan mewah. Namun, banguan tersebut luput dari pantauan petugas. “Kita sayangkan itu, karena bangunannya besar namun tidak mengurus izin. Seharusnya Dinas PKPCKTR dan SatPol PP mengetahui hal itu,” ujarnya.

Menurut Haris, sulitnya akses yang didapatkan untuk masuk ke dalam kawasan perumahan diduga dimanfaatkan oleh para pemilik bangunan ataupun pengembang untuk tidak mengurus PBG.

Sebelumnya diketahui, bangunan perumahan tersebut ada di kawasan Jalan Gaperta, Medan. Terkait hal itu, Sekretaris Kecamatan Medan Helvetia, Hotler Simatupang angkat bicara.

“Atas kondisi itu, kita sudah memanggil Kasi Trantib Kecamatan, Pak Deddy agar segera mengecek bangunan di dalam kompleks perumahan sesuai informasi yang kita terima,” tuturnya.

Dari hasil pantauan Kasi Trantib, sambung Hotler, pihaknya akan menyurati pemilik bangunan ataupun pihak pengembang komplek perumahan tersebut. (map/ila)

1...1,2661,2671,268...15,691Page 1,267 of 15,691