Home Blog Page 1269

Grab Gelar Pelatihan Keselamatan Berkendara dan Anti Kekerasan Seksual di Medan

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Grab gelar pelatihan keselamatan berkendara dan anti kekerasan seksual di Kota Medan, berlangsung pada 8-10 Agustus 2023. Grab menargetkan ratusan ribu Mitra Pengemudi di seluruh Indonesia, termasuk Kota Medan.

Sebelumnya, hal serupa digelar di Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Serangkaian pelatihan ini mengangkat topik Pencegahan Kekerasan Seksual serta Keselamatan dan Keamanan Berkendara.

Dalam pelatihan ini, Grab berkolaborasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) RI, United Nations Population Fund (UNFPA), Kementerian Perhubungan RI, dan Indonesia Defensive Driving Center (IDDC) dalam menyusun materi hingga memberikan pelatihan kepada para Mitra.

Lewat program pelatihan tatap muka (offline) ini, para Mitra Pengemudi mendapatkan pelatihan komprehensif mengenai pencegahan kekerasan seksual, cara aman berkendara untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas, serta Kode Etik Pelayanan Grab (service excellence).

Pelatihan ini merupakan bagian dari pelatihan wajib yang diikuti secara rutin oleh seluruh Mitra Pengemudi Grab sejak proses rekrutmen hingga saat ini.

Country Managing Director, Grab Indonesia, Neneng Goenadi, menjelaskan bahwa keamanan dan kenyamanan pengguna, baik mitra pengemudi maupun penumpang, merupakan prioritas utama Grab.

“Hal ini lah, yang menjadi landasan kami dalam melakukan sosialisasi dan edukasi terkait keselamatan berkendara dan anti-kekerasan seksual tanpa henti kepada para Mitra,” ucap Neneng dalam keterangan tertulis, Rabu 9 Agustus 2023.

Neneng mengungkapkan bahwa selama
pandemi, pihaknya memanfaatkan ragam kanal digital dan pertemuan terbatas seperti Kopdar hingga media sosial.

“Dengan berakhirnya pandemi, kami segera menggelar roadshow pelatihan di 5 kota dan menargetkan ratusan ribu Mitra untuk mengikuti pelatihan ini sebagai upaya peningkatan kualitas layanan kami,” jelas Neneng.

Pada acara pembukaan roadshow pelatihan di Grab Excellence Center, Jakarta Selatan pada 25 Juli lalu, Grab juga melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan UNFPA untuk berkolaborasi dalam peningkatan dampak sosial dalam hal kesetaraan gender, pencegahan, dan penanganan kekerasan seksual.

Penandatanganan MoU ini juga disaksikan oleh Ibu Titi Eko Rahayu, Plh. Deputi Perlindungan Hak Perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Suharto.

Kemudian, Direktur Angkutan Jalan Kementerian Perhubungan RI, Ibni Sholeh, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan, Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) Provinsi DKI Jakarta; dan Putu Ayu Saraswati, UNFPA Champion.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Bintang Puspayoga menyambut baik kerja sama dengan Grab yang terus aktif dalam upaya pencegahan tindak kekerasan seksual.

“Peningkatan kualitas hidup, pemenuhan hak, serta memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak menjadi kewajiban negara. Hal ini juga termasuk saat menggunakan moda transportasi umum,” katanya.

Untuk itu, ia mengatakan berterima kasih dan mengapresiasi Grab yang telah proaktif untuk melakukan gerakan bersama mencegah kekerasan terhadap perempuan sebagai pengguna moda transportasi online.

“Karena upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak bisa dilakukan oleh pemerintah saja, tetapi menjadi tanggung jawab dan komitmen multi-pihak,” ucapnya.

Country Representative, United Nations Population Fund (UNFPA), menegaskan, Anjali Sen, mengatakan pihaknya tahu bahwa kekerasan berbasis gender masih banyak terjadi di lingkungan kita, dengan 1 dari 4 perempuan mengalami kekerasan.

“Kami percaya bahwa sangat penting bagi semua orang –industri, pemerintah, dan masyarakat sipil– untuk menjadi bagian dari solusi. Melindungi perempuan dan anak perempuan dari kekerasan berbasis gender adalah tanggung jawab kita bersama,” jelasnya.

“Kerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Grab ini adalah salah satu upaya kami untuk memastikan perempuan dan anak perempuan aman dari kekerasan dan diskriminasi saat berkendara dengan Mitra Grab sebagai bagian dari aktivitas mereka sehari-hari,” ucapnya.

Pelatihan untuk Mitra Pengemudi ini bersifat wajib dan merupakan bagian dari program sosialisasi dan edukasi rutin yang telah dilakukan Grab secara konsisten melalui berbagai kanal, seperti platform GrabAcademy, aplikasi GrabDriver, Kopdar, dan media sosial. Ke depannya, pelatihan ini akan diadakan secara rutin di kota-kota lainnya di Indonesia.(gus)

Proyek TPT di Sialabane Parsingguran, Warga Kecewakan Hasilnya

RETAK: Kondisi hasil pekerjaan pro­-yek pemba­ngu­nan tembok penahan tanah (TPT) di Jalan Sialabane Parsingguran, sekaligus saluran drainase, tampak retak.

HUMBAHAS, SUMUTPOS.CO – Warga Desa Parsingguran, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbanghasundutan (Humbahas), mengaku kecewa dengan hasil pekerjaan proyek pembangunan tembok penahan tanah (TPT) di Jalan Sialabane Parsingguran, yang juga sekaligus pembangunan saluran drainase.

Seorang warga sekitar, bermarga Sinaga, mengkritik hasil tersebut, yang merupakan kerja dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Humbahas, yang menelan pagu anggaran senilai Rp149.530.000 dari total Rp150 juta. Padahal, menurutnya, proyek tersebut baru selesai dikerjakan sekitar sebulan lalu, namun sudah mengalami keretakan di beberapa bagian.

Selain itu, Sinaga pun mengaku kecewa dengan hasil pembangunan saluran drainase, yang menurutnya tak punya perencanaan yang baik. Pasalnya, saluran drainase itu tak rampung di bangun hingga ke lokasi pembuangan air. “Bisa dilihat sendiri, saluran drainase ini dibangun, tapi pembuangan hilirnya tidak ada,” tuturnya kesal.

Selain Sinaga, R Siregar juga mengaku demikian. Menurutnya, pembangunan TPT di Jalan Sialabane Parsingguran, yang baru selesai sebulan lalu, tidak akan begitu lama ketahanan konstruksinya. Dia mengatakan, hal itu dapat dilihat dari pemasangan materialnya.

“Saya yakin ketahanan konstruksinya ini tidak begitu lama. Baru selesai sudah ada yang retak, dan itupun hanya ditutupi oleh semen,” bebernya.

Selain kecewa, dia juga mengaku, saluran drainase tersebut tidak mempunyai perencanaan yang baik oleh pihak dinas terkait. Padahal, sambung R Siregar, tujuan dibangunnya saluran drainase tersebut, berhubungan dengan TPT untuk mengendalikan erosi tanah, serta kerusakan pada jalan.

“Pembuangan air tidak ada, bangunannya pun hanya separuh,” katanya.

Dia berharap, adanya keluhan warga yang mereka sampaikan, bisa menjadi perhatian Bupati Humbahas, Dosmar Banjarnahor.

“Harus menjadi perhatian Bapak Bupati ini, di akhir periodenya,” harap R Siregar.

Terpisah, Kepala BPBD Kabupa­ten Humbahas Benton Lumba­ngaol, ketika dikonfirmasi, hingga berita ini diterbitkan tidak pernah dapat dijumpai di kantornya. (des/saz)

Buntut Penggerudukan Mapolrestbes Medan, Mayor Dedi Ditahan Puspom TNI

Keterangan PERS: Kapuspen TNI Laksda TNI Julius Widjojono saat memberikan keterangan pers, beberapa hari lalu.

SUMUTPOS.CO – Kasus penggerudukan Polrestabes Medan oleh puluhan prajurit TNI yang dipimpin Mayor Chk Dedi Hasibuan, berbuntut panjang. Kini, Dedi telah dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan oleh Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI. Bahkan, Puspom TNI memutuskan menahan Dedi.

“Sudah ditahan. Tersangka kan harus dengan proses penyelidikan, penyidikan. Juga seperti kasus kemarin, tiba-tiba tersangka tanpa adanya proses hukum. Tegakkan hukum, namun jangan melanggar hukum,” kata Kapuspen TNI Laksda TNI Julius Widjojono saat dikonfirmasi JawaPos.com (grup Sumut Pos), Selasa (8/8).

Meski begitu, Julius belum merinci ihwal pelanggaran Dedi, termasuk adanya dugaan pelanggaran tindak pidana atau tidak. “Masih proses (pemeriksaan),” jelas Julius.

Sebelumnya, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menegaskan, tidak akan ada impunitas dalam kasus Mayor Dedi Hasibuan yang menggeruduk Polrestabes Medan pada Sabtu, 5 Agustus 2023. “Tidak ada impunitas, tidak ada menutup-nutupi, tidak ada. Saya sudah sampaikan kita tegas kalau ada prajurit-prajurit yang melakukan pelanggaran,” kata Yudo Margono di Markas Komando Paspampres, Jakarta Pusat, Senin (7/8).

Yudo mengatakan, Dedi bergerak bukan atas nama Panglima Daerah Militer (Pangdam) Bukit Barisan ataupun institusi Komando Daerah Militer (Kodam). Ia menegaskan telah memerintahkan Pangdam dan Komandan Pusat POM TNI untuk memeriksa Dedi.

Sementara itu, Kapendam I/BB Kolonel Rico Siagian membenarkan kalau Mayor Dedi telah berada di Jakarta untuk menjalani pemeriksaan oleh Puspom TNI. “Mayor Dedi sekarang sudah di Jakarta, kita serahkan pemeriksaannya ke Puspom TNI,” kata Kapendam I Bukit Barisan Kolonel Inf Rico J Siagian saat dikonfirmasi, Selasa (8/8).

Total ada 13 orang yang dibawa ke Jakarta untuk diperiksa. Kakundam I/Bukti Barisan Kolonel Chk Muhammad Irham Djannatung juga turut diperiksa. “Iya, (Kakundam) ikut diminta klarifikasi,” jelas Rico.

Penangguhan Dinilai Lukai Masyarakat

Terpisah, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan menyayangkan penangguhan penahanan tersangka dugaan kasus mafia tanah berinisial ARH, usai puluhan oknum TNI menggeruduk Polrestabes Medan. Karenanya, LBH Medan meminta agar penangguhan penahanan tersebut dicabut. “LBH Medan secara tegas meminta penangguhan ARH dicabut sebagaimana amanat KUHAP Pasal 31 Ayat 2,” tegas Direktur LBH Medan, Irvan Sahputra, Selasa (8/8).

Selain itu, kata Irvan, LBH Medan juga menyoroti statement Mayor Dedi Hasibuan, yang mengatakan ada pelapor dan laporan polisi yang sama, tapi salah satu dari terduga tersangka tersebut ditangguhkan penahanannya. “Jika memang benar, maka sudah sepatutnya Kapolrestabes dan Kasatreskrim juga harus diperiksa terkait adanya penangguhan penahanan tersebut. Mayor tersebut juga mengatakan, adanya diskriminasi dalam penangguhan penahanan, maka hal ini harus ditindaklanjuti oleh Kapolda Sumut,” katanya.

Untuk itu, dia meminta kepada Polrestabes Medan untuk mengusut tuntas penindakan/penegakan hukum yang dilakukan terkait adanya dugaan kasus mafia tanah yang sedang terjadi. “Serta meminta kepada Pangdam I/BB dan Kapolda Sumut, menindak anggotanya apabila anggotanya melakukan kesalahan,” tegasnya.

Menurutnya, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 31 KUHAP, penangguhan penahanan tersebut atas permintaan tersangka/terdakwa, maka penuntut umum, polisi dan hakim dapat memberikan penangguhan penahanan. “Oleh karena itu tindakan mayor tersebut adalah bentuk ketidaktaatan hukum dan menyimpangi aturan yang berlaku,” katanya.

Menurutnya lagi, penangguhan itu melukai masyarakat, sebab kata dia, ketika keluarga tersangka kemudian memohon penangguhan penahanan tetapi tidak bisa dilaksanakan dengan alasan subjektivitas dari Polri. Namun ketika puluhan oknum TNI mendatangani Polrestabes Medan, desakannya bisa diberikan penangguhan penahanan. Ini jelas kata Irvan, membuat preseden buruk penegakan hukum di Indonesia khususnya di Kota Medan. “Sudah seharusnya oknum-oknum tersebut yang memaksa dan menyalahi aturan ini ditindak tegas dan apabila dari pihak Polri yang melakukan diskriminasi terkait adanya penangguhan penahanan juga harus di tindak tegas,” tuturnya.

“Padahal kita ketahui bersama saat ini masyarakat sangat respec terhadap TNI. Oleh karena itu hal ini jangan terulang kembali dan harus diusut tuntas,” tegasnya.

Oleh karena itu LBH Medan menilai, Polrestabes Medan dan kedatangan 40 personil TNI AD Kodam I/BB di Polrestabes Medan telah melanggar Pasal 27 Ayat (1) UUD, Pasal 3 Ayat (2 dan 3), Pasal 8 UU Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia dan Pasal 1 Ayat (2) UU Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer. (jpg/dwi/man)

Memanas, Bawaslu Laporkan7 Anggota KPU ke DKPP

Totok Hariyono.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Hubungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mulai memanas. Penyebabnya, KPU tidak juga memberikan akses penuh terhadap aplikasi sistem informasi pencalonan (silon) yang memuat daftar bacaleg. Baik bacaleg DPR RI, DPRD provinsi, maupun DPRD kabupaten/kota.

Akibat kebijakan itu, Bawaslu pun mengadukan KPU ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). “Iya (dilaporkan, Red) terkait silon,” ujar anggota Bawaslu RI Totok Hariyono kemarin (8/8). Namun, pihaknya belum bersedia membeberkan laporan dengan detail.

Dalam pernyataan sebelumnya, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengungkapkan, pihaknya memang dibuat geram dengan sikap KPU yang menolak memberikan akses silon. Padahal, sesuai ketentuan, Bawaslu memiliki kewenangan untuk mengawasi tahapan verifikasi bacaleg.

Tanpa akses itu, lanjut Bagja, pihaknya kesulitan untuk melakukan pengawasan dengan optimal. Sebab, semua berkas pendaftaran bacaleg diunggah ke aplikasi silon tersebut. Sebetulnya Bawaslu sudah melayangkan surat permohonan ke KPU RI. Bahkan sampai empat kali. Namun, ternyata hasilnya nihil.

Dikonfirmasi terpisah, anggota DKPP I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi membenarkan adanya pelaporan tersebut. Pengaduan dari Bawaslu RI disampaikan ke DKPP pada Senin (7/8). “Saat ini masih dalam proses pengecekan,” ungkap dia.

Dalam laporannya, Bawaslu mengadukan tujuh komisioner KPU RI. Mereka dinilai telah melanggar etik. Sesuai Peraturan DKPP tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu, semua pengaduan harus diverifikasi secara administrasi. Dari situ pihaknya akan menelaah lebih jauh apakah memenuhi unsur pelanggaran atau tidak. “Kemudian, jika telah memenuhi syarat administrasi, baru dilanjutkan dengan verifikasi materiil,” terang pria asal Bali tersebut.

Sementara itu, Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari mengatakan, pengaduan tersebut sudah menjadi konsekuensi. Dalam Undang-Undang (UU) tentang Pemilu, KPU memang selalu menjadi pihak yang diadukan. Baik di Mahkamah Konstitusi (MK), pengadilan tata usaha negara (PTUN), Bawaslu, maupun DKPP. “Jadi, KPU selalu siap dalam segala kondisi,” ujarnya singkat.

Sebelumnya KPU sudah pernah memberikan alasan di balik kebijakannya yang menolak memberikan akses penuh data bacaleg itu. Salah satunya terkait dengan kewajiban untuk menjaga data pribadi. KPU hanya akan memberi akses jika Bawaslu menemukan kasus di lapangan.

 

83 Bacaleg DPRD Medan TMS

Terpisah, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan telah melakukan tahapan verifikasi administrasi perbaikan dokumen persyaratan terhadap para Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) DPRD Medan untuk Pemilu 2024. Hasilnya, 83 orang dari 892 Bacaleg yang didaftarkan 18 partai politik (parpol) dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai Calon Legislatif (Caleg).

“Total Bacaleg yang didaftarkan berjumlah 892 orang. Sebanyak 83 diantaranya dinyatakan TMS, sementara sisanya 809 orang dinyatakan memenuhi syarat (MS),” kata Anggota KPU Medan, Rinaldi Khair kepada Sumut Pos, Selasa (8/8).

Dijelaskan Komisioner KPU Kota Medan Divisi Teknis Penyelenggaraan itu, mayoritas Bacaleg yang dinyatakan TMS dikarenakan masalah tidak lengkapnya ijazah. Selain itu, ada juga yang TMS karena dokumen lainnya belum sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan.

Lantas, bagaimana dengan nasib para Bacaleg yang TMS tersebut? Rinaldi menjelaskan, jika para Bacaleg yang belum TMS masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki dokumennya hingga tanggal 11 Agustus 2023 mendatang. “Bacaleg yang TMS masih bisa memperbaiki dokumennya hingga tanggal 11 Agustus 2023,” katanya.

Namun, sambung Rinaldi, semua keputusan ada di tangan partai politik yang bersangkutan. Tak hanya memberikan kesempatan Bacaleg tersebut untuk memperbaiki dokumennya, tetapi parpol yang bersangkutan juga bisa mengganti dengan bacaleg lain yang lebih siap secara dokumen. “Pilihannya ada dua, bisa memperbaiki dokumen bacaleg, bisa juga menggantinya dengan bacaleg baru. Untuk penggantian bacaleg juga sama, paling lama sampai tanggal 11 Agustus,” pungkasnya.

 

Bawaslu Sumut Tak Temukan Pelanggaran

Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Sumatera tidak menemukan pelanggaran dalam pengumuman hasil akhir verifikasi administrasi dokumen persyaratan Bacaleg DPRD Sumut untuk Pemilu 2024. “Kalau temuan pelanggaran tidak ada,” kata Ketua Bawaslu Sumut, M Aswin Diapari Lubis, saat dikonfirmasi Sumut Pos, Selasa (8/8).

Aswin mengungkapkan, apa yang disampaikan KPU Sumut sudah jelas, sesuai dengan peraturan yang berlaku.”Pengumuman itu terbuka dan telah disampaikan,” ujarnya.

Menurut Aswin, wajar saja KPU memberi batasan waktu bagi para Bacaleg TMS untuk memperbaiki kelengkapan berkasnya, dan itu berlaku secara nasional. “KPU Sumut menjalankan tugas, sesuai apa yang diinstruksikan KPU pusat, membatasi masa perbaikan vermin tersebut. Berita acara kepada kami selaku pengawas, tidak ada pelanggaran yang dilakukan KPU,” tandasnya.

Sebelumnya, KPU Sumut mengumumkan hasil akhir verifikasi administrasi dokumen persyaratan Bacaleg DPRD Sumut untuk Pemilu 2024. Di mana dari 1.677 berkas bacaleg yang diverifikasi, sebanyak 1.371 memenuhi syarat (MS) dan 306 tidak memenuhi syarat (TMS). (far/c9/hud/jpg/map/gus)

4 The Better, Perusahaan Siswa Hijau SMAN 4 Medan Wakili Medan

WEBINAR: 4 The Better S SMA 4 Medan ikuti webinar.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Student Company adalah program ajang kewirausahaan pelajar yang diselenggarakan oleh Prestasi Junior Indonesia (PJI). Program ini dilaksanakan di beberapa SMA di Indonesia, dan memberikan kesempatan bagi para pelajar Indonesia untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan praktis kewirausahaan yang dibutuhkan untuk mewujudkan ide bisnis.

Melalui experiential learning, siswa didorong untuk mendirikan dan mengoperasikan usaha mikro di sekolah, termasuk menciptakan ide produk, merencanakan strategi bisnis, menjual produk, dan melikuidasi perusahaan.

Pada Rabu, 1 Februari 2023, perusahaan siswa SMAN 4 Medan, 4TheBetter Student Company resmi diluncurkan melalui acara grand launching yang dihadiri dan disahkan langsung oleh Chief Excecutive Officer (CEO) dan Advisor of Prestasi Junior Indonesia, Robert Gardiner.

Perusahaan siswa 4TheBetter adalah perusahaan siswa SMAN 4 Medan generasi pertama yang beranggotakan 25 talenta wirausahawan muda.

Nama perusahaan yang berfilosofikan “Untuk yang Lebih Baik (For The Better)” serta dimaknai slogan yang berbunyi “Nurture Nature Nicely (rawat alam dengan baik)” adalah dasar gerak 4TheBetter untuk menjadi greenpreuner dalam misi mewujudkan lingkungan hidup yang berkelanjutan (Sustainable Living Environment).Gejala fatal pemanasan global yang marak terjadi dalam beberapa dekade terakhir telah menyadarkan mereka akan pentingnya pelestarian lingkungan hidup, sehingga mendorong 4TheBetter untuk mengambil langkah dalam mengembangkan inovasi produk ramah lingkungan.

4TheBetter sendiri bergerak dalam industri pengolahan limbah kertas. Inovasi yang mereka ciptakan dan tawarkan dinamai “ALAKI”, kepanjangan dari “Alam Meraki” yaitu satu set produk yang tediri dari beberapa komponen, seperti kit membuat kertas daur ulang, buku catatan yang terbuat dari kertas daur ulang, ular tangga matematika, pembatas buku dengan kertas bibit, dan sebuah paint by number tote bagyang dapat dijadikan alternatif dalam mengurangi penggunaan kantong belanja plastik sekali pakai.

4TheBetter yakin, bahwa ALAKI dapat menjadi solusi dalam usaha penyelamatan bumi karena 90 perusahaan komponenya berbasis ramah lingkungan, sekaligus dapat menjadi sebuah media belajar bagi anak-anak dan pelajar karena ALAKI didukung metode pembelajaran terintegrasi STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Math). STEAM sendiri adalah metode pembelajaran yang banyak diterapkan di sekolah-sekolah di negara yang terkenal mempunyai kualitas pendidikan terbaik, seperti Finlandia, Amerika Serikat, dan Korea Selatan.

Tidak hanya unggul di ide produk, 4TheBetter mempunyai program-program kerja yang mumpuni, yang manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh anggota perusahaan, tetapi juga masyarakat. Dalam meningkatkan performa kerja anggota, 4TheBetter melaksanakan program personalia seperti Quality Bonding Time, Open Talk, English Day, dll. Sementara, dalam hubungannya dengan masyarakat, melalui Public Relation, 4TheBetter melaksanakan program bank kertas dan CSR (Corporate Social Responsibility) yang mereka laksanakan bersama anak-anak SASUDE (Sanggar Anak Sungai Deli) melalui kegiatan edukasi dan donasi buku serta alat tulis untuk anak-anak sanggar, pada Rabu, 21 Juni 2023.

Setelah 3 bulan masa operasional perusahaan, tiba saat-saat penentuan perusahaan siswa terbaik dalam kegiatan RSCC (Regional Student Company Competition) yang diadakan oleh PJI dan didukung oleh Zurich Foundation, pada Sabtu 8 Juli 2024. 15 perusahaan siswa dari Medan, Surabaya, dan Bali akan ditandingkan dan hanya terpilih 2 perusahaan siswa terbaik dari masing-masing regional untuk mewakili kotanya dalam ajang Student Company untuk tingkat nasional. 4TheBetter terpilih menjadi salah satu perusahaan siswa terbaik dari kota Medan dan siap mewakili Medan untuk tingkat nasional, yang direncanakan akan dilaksanakan pada Selasa, 12 September 2023 di Jakarta.

“Kami sangat berterima kasih kepada Prestasi Junior Indonesia, Zurich Indonesia, dan Zurich Foundation untuk kesempatan yang luar biasa ini untuk dapat keluar menjadi The Best Student Company in Medan. Kami juga sangat berterima kasih kepada Bapak Drs Rianto Sinaga selaku Kepala Sekolah SMAN 4 Medan, Ibu Husna Sari Agustina, M.Pd selaku supervising teacherhebatdari SMAN 4 Medan, seluruh jajaran guru SMAN 4 Medan, para anggota, dan seluruh siswa-siswi SMAN 4 Medan yang senantiasa mendukung kami. Kami juga berterima kasih kepada Kak Nurmasniar Elvaradyna selaku trainer kami yang sangat luar biasa yang tak lelah membimbing kami, adik-adiknya yang nakal ini.” ungkap Yoseva Br Regar, presiden direktur 4TheBetter saat diwawancari oleh media sekolah, Selasa(18/7) lalu.

Saat ini, 4TheBetter masih aktif dalam program kerjanya dan terus berusaha dalam pengembangan mutu, jenis, dan inovasi produk yang akan mereka bawa di tingkat nasional, dengan harapan besar mereka dapat keluar sebagai The Best Student Company in Indonesia. Tidak hanya mewakili SMAN 4 Medan, tidak hanya mewakili Sumatera Utara, tetapi mewakili Indonesia di tingkat Asia Pasifik. (rel/han)

Jokowi Pamer MRT ke Dubes Asean, Persiapan Sudah Sesuai, Kehadiran Pemimpin Negara Masih Tentatif

BERSWAFOTO: Para Duta Besar negara-negara ASEAN dan mitra ASEAN berswafoto bersama Presiden Joko Widodo saat naik moda raya terpadu (MRT) sebelum menghadiri peringatan HUT ke-56 ASEAN di Gedung Sekretariat ASEAN, Jakarta, Selasa (8/8/2023). Jokowi dan para Dubes menumpangi MRT dari Stasiun Bundaran HI menuju Stasiun ASEAN, tepat di depan Gedung Sekretariat ASEAN.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – September nanti Indonesia akan menggelar Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-43. Presiden Joko Widodo optimis bahwa penyelenggaraan acara internasional ini akan lancar. Selain itu, kemarin (8/8), Jokowi mengajak Duta Besar ASEAN untuk menjajal MRT.

“Ini semuanya sudah direncanakan. Semuanya sudah disiapkan, dan kita harapkan nanti pada saat KTT ASEAN semuanya sudah 100 persen siap di Bulan September,” ujar Jokowi setelah peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-56 ASEAN, kemarin (8/8).

Mengenai para pemimpin negara-negara mitra ASEAN, Kepala Negara mengatakan, hingga saat ini konfirmasi kehadiran mereka masih terus berproses. Artinya masih dinamis. Hal itu termasuk dengan kehadiran Presiden Amerika Serikat Joe Biden. “Konfirmasinya masih proses semuanya,” ungkapnya.

Selain itu, Jokowi juga berharap persoalan di Myanmar dapat segera selesai karena menyangkut kemanusiaan. Menurutnya, isu di Myanmar 

sangat kompleks karena konfliknya sudah melibatkan banyak pihak. “Sehingga memerlukan waktu dan itu bisa terjadi kalau semua stakeholder yang ada di Myanmar itu memiliki kemauan yang sama untuk menyelesaikan masalah itu. Kalau enggak, memang sangat sulit,” katanya.

Hal senada juga disampaikan Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi. Ia menegaskan, persiapan KTT ke-43 ASEAN di Jakarta telah berjalan “on the right track”. Pemerintah pun saat ini sedang melakukan negosiasi dokumen akhir yang akan digunakan dalam pertemuan KTT ASEAN ke 43 tersebut. “Minggu lalu, dalam Senior Official Meeting (SOM) yang digelar di Bali, proses negosiasi terus berjalan. Semuanya on the right track,” ujarnya.

Berbeda dengan KTT ke-42 di Labuan Bajo pada 6-11 Mei lalu, KTT bulan depan tidak hanya dihadiri oleh para pemimpin negara anggota ASEAN saja. Tetapi juga para kepala negara atau pemerintahan negara mitra ASEAN di luar kawasan, Seperti Amerika Serikat, Jepang, China, Rusia, India, hingga Uni Eropa.

Dalam kesempatan kemarin, Jokowi pamer MRT kepada sejumlah duta besar ASEAN dan mitra. Sebelumnya, Presiden bersama ditemani Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menlu Retno, Menko PMK Muhadjir Effendy, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan pejabat lainnya, terlebih dahulu meluncurkan Kartu Jelajah Berganda MRT Jakarta yang beredisi khusus MRT ASEAN 56 dan MRT Ride.

Kartu tersebut merupakan kolaborasi antara MRT Jakarta dengan ASEAN untuk merayakan HUT ASEAN ke-56 yang bertajuk Hari ASEAN ke-56: Episentrum Pertumbuhan. Kartu ini menjadi simbol atas terpilihnya MRT Jakarta sebagai partner transportasi resmi ASEAN untuk keketuaan Indonesia tahun ini.

Beberapa duta besar mengaku bahwa ini merupakan pengalaman pertamanya naik MRT Jakarta. MRT yang ditumpangi melaju dari Stasiun Bundaran HI hingga tiba di Stasiun ASEAN.

Duta Besar Malaysia untuk ASEAN Dato’ Nur Izzah Wong Mee Choo yang ikut dalam rangkaian mengatakan bahwa ia telah penasaran untuk menaiki MRT sejak lama. Dato’ Nur Izzah merasa istimewa karena bisa mencoba MRT pada Hari ASEAN. “Saya tahu bahwa Halte Bundaran HI salah satu halte baru. Saya merasa sangat senang mendapat kesempatan ini, khususnya pada hari ulang tahun ASEAN,” tuturnya.

Terpisah, General Manager Corporate Secretary Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Eva Chairunisa mengungkapkan bahwa rencana uji coba pra operasi Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) akan berlangsung mulai awal September 2023. Jadwal tersebut diketahui mundur dari jadwal yang ditargetkan sebelumnya pada pertengahan Agustus 2023. Pada masa tersebut nantinya masyarakat dapat mencoba KCJB tanpa dikenakan biaya.

“Untuk memastikan program uji coba pada masa pra operasi KCJB ini berjalan baik, saat ini PT KCIC terus melakukan persiapan di berbagai sisi. Sebagai moda transportasi KA Cepat pertama di Indonesia maupun di Asia Tenggara, pengoperasian KCJB memerlukan persiapan yang sangat matang,” ungkap Eva, kemarin (8/8).

Karena itu, lanjut Eva, seluruh aspek akan dipersiapkan dengan baik serta mengutamakan keselamatan dan kenyamanan pelanggan. Adapun uji coba sarana dan prasarana telah dilakukan dan berjalan lancar. Saat ini KCIC juga terus memastikan seluruh kelengkapan pendukung operasional dapat berjalan dengan baik nantinya saat dioperasikan. Secara paralel, KCIC juga melakukan sertifikasi baik sarana dan prasarana bersama Kementerian Perhubungan.

“KCIC sepenuhnya mengikuti tahapan tersebut dengan menyiapkan berbagai data dan informasi yang dibutuhkan dalam rangka kelancaran proses sertifikasi. Seluruh kesiapan baik operasional maupun fasilitas stasiun juga terus KCIC persiapkan, salah satunya terkait stasiun. Nantinya saat stasiun mulai melayani penumpang maka dipastikan akses yang tersedia telah siap digunakan,” ujar Eva. (lyn/gih/mia/jpg)

Kemenag Turunkan Tim untuk Koreksi dan Klarifikasi, Ajaran Menyimpang Ditemukan di Buku Agama

PAPARAN: Lembaga Dakwah MWC NU Kedungdung, Kabupaten Sampang, Jawa Timur, saat memaparkan temuan kesalahan dalam buku Agama Islam.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Sejumlah ajaran menyimpang, ditemukan di sejumlah buku pelajaran agama. Ironinya, di antara buku tersebut diterbitkan Kementerian Agama (Kemenag) dan Kemendikbudristek. Sejumlah pihak meminta saringan penerbitan buku diperkuat, untuk mencegah kejadian serupa terulang.

Temuan kesalahan atau ajaran menyimpang kali ini serius. Pasalnya jumlah kesalahan di masing-masing buku cukup menonjol. Kesalahan terbanyak ada di buku terbitan Erlangga, sejumlah 24 kesalahan Diantara kesalahan yang ditemukan adalah syarat menjadi imam salat adalah banyak hafalan surat atau ayat. Padahal itu bukan syarat, melainkan diutamakan. Temuan kesalahan itu dirilis oleh Lembaga Dakwah MWC NU Kedungdung, Kabupaten Sampang, Jawa Timur.

Guru besar Ilmu Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Ahmad Tholabi Kharlie menyoroti terulangnya polemik isi buka agama itu. Dia mengatakan, selama ini pengecekan isi buku hanya mengandalkan penulis saja. “Kalaupun ada (pengecekan berlapis) tidak optimal,” katanya, kemarin (8/8).

Tholabi mengatakan, masalah kesalahan substansi materi dalam buku ajar khususnya di tingkat sekolah kerap terjadi. Semestinya, persoalan yang kerap berulang itu dapat dihindari dengan melakukan proofreading atau uji baca yang berlapis. Pemeriksaan tidak sebatas dilihat dari teknis atau tampilan bukunya saja. Tetapi sampai dengan sisi substansi bukunya.

Dia mengatakan, pasal 69 ayat (1) UU No 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan memberi ruang pengawasan atas jalannya sistem perbukuan di Indonesia. Tholabi menuturkan dari aspek pengawasan ada peran penting dari berbagai pemangku kepentingan. Mulai dari penerbit, penulis, pemerintah, dan masyarakat.

Agar persoalan ini tidak terjadi kembali di waktu-waktu mendatang, seluruh pemangku kepentingan itu dilibatkan dalam proses chek and recheck terhadap substansi naskah. Proses ini dilakukan sebelum buku tersebut hendak dicetak dan disebarluaskan. Menurut dia urusan agama, termasuk konten fikih dan lainnya sangat krusial dan mendasar. Sehingga konten atau substansi yang disajikan dalam buku pelajaran harus tepat.

Tak ingin berkepanjangan, Kemenag menerjunkan tim untuk klarifikasi dan mengkoreksi buku fikih dan buku agama bermasalah itu. Khususnya untuk buku Fikih kelas VII MTs yang diterbitkan oleh Kemenag. Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah Kemenag Moh Ishom menyampaikan pembentukan tim ini menindaklanjuti adanya laporan kesalahan yang terdapat dalam penulisan buku itu.

Versi Kemenag, temuan kesalahan didasarkan hasil temuan Media Literasi Kampus Institut Agama Islam Nazhatut Thullab Sampang, Jawa Timur. Ishom menjelaskan, tim yang dibentuk selanjutnya akan dikirim untuk mengklarifikasi kondisi di lapangan terkait penggunaan buku mata pelajaran tersebut. “Hasil temuan dari tim akan menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan terkait buku tersebut,” katanya.

Khususnya materi tentang rukun khutbah Jumat. Bukan rukun Salat Jumat seperti yang santer diberitakan. Ishom menyampaikan terima kasih terkait dengan masukan yang disampaikan masyarakat. Menurut dia, temuan itu menunjukkan partisipasi masyarakat untuk mengawal peningkatan kualitas pendidikan madrasah ke depan.

Di bagian lain, Kepala Balitbangdiklat Kemenag Suyitno juga mengapresiasi masukan dari MLK IAI Nata. “Namun kami perlu untuk melakukan verifikasi terhadap hal tesebut,” ujar Suyitno.

Dia mengatakan, sesuai amanat UU No. 3 tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan dan PMA No. 9 tahun 2018 tentang Buku Pendidikan Agama, Kemenag menjadi lembaga yang bertanggung jawab untuk mengurusi buku-buku pendidikan Agama. “Kami menyadari tugas berat ini perlu partisipasi dan kolaborasi dengan masyarakat dan pihak penerbit dalam pelaksanaannya,” ujar Suyitno.

Mereka akan lakukan Forum Group Discussion (FGD) dengan pihak terkait di Kabupaten Sampang sebagai respons cepat Kemenag dalam menjaga kemungkinan hal-hal yang tidak diinginkan dengan temuan dalam buku-buku pendidikan tersebut. (wan/jpg)

MA Vonis Semua Terdakwa Pembunuh Josua Lebih Ringan, Sambo Lepas dari Hukuman Mati

SEUMUR HIDUP: Ferdy Sambo saat mengikuti persidangan, beberapa bulan lalu. Mahkamah Agung meringankan hukuman Sambo menjadi seumur hidup.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Mahkamah Agung (MA) menyunat hukuman untuk Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, Kuat Ma’ruf, dan Ricky Rizal Wibowo. Melalui sidang pembacaan putusan kasasi pada Selasa (8/8), Hakim Agung Suhadi dan empat hakim lainnya memutuskan, pada terdakwa pembunuhan berencana Brigadir Polisi Yosua Hutabarat itu mendapat keringanan hukuman.

Sambo yang sebelumnya divonis dengan hukuman mati kini divonis hukuman penjara seumur hidup. Keterangan tersebut disampaikan secara langsung oleh Kepala Biro Hukum dan Humas MA Sobandi usai majelis hakim membacakan putusan kasasi, kemarin. Ferdy Sambo yang mengotaki pembunuhan berencana Brigadir Yosua di sidang kasasi dengan nomor perkara 813 K/Pid/2023. Dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) dia dihukum mati. Demikian pula ketika banding di Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta. Majelis hakim PT Jakarta menguatkan putusan PN Jaksel.

Meski menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dan terdakwa, oleh MA mantan kepala Divisi Propam Polri itu tetap divonis lebih ringan. “Amar putusan kasasi tolak kasasi penuntut umum dan terdakwa dengan perbaikan kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan,” ungkap Sobandi.

“Pidana penjara seumur hidup,” sambung dia. Dari lima hakim agung yang menyidangkan perkara tersebut, dua diantaranya dissenting opinion.

Kedua hakim itu adalah Hakim Agung Jupriyadi dan Hakim Agung Desnayeti. Keduanya tidak sependapat dengan Hakim Agung Suhadi, Hakim Agung Suharto, dan Hakim Agung Yohanes Priyana. “Dissenting opinion itu berbeda pendapat dengan putusan, dengan majelis lain yang tiga,” imbuh Sobandi.

Selain Sambo, kemarin MA juga membacakan vonis kasasi untuk Putri, Kuat Ma’ruf, dan Ricky Rizal. Secara berurutan ketiga terdakwa tersebut disidangkan dalam perkara bernomor 816 K/Pid/2023, 815 K/Pid/2023, dan 814 K/Pid/2023. Oleh majelis hakim kasasi, Putri dihukum lebih ringan dari 20 tahun penjara di pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat kedua menjadi sepuluh tahun penjara. Sementara Kuat dikurangi hukumannya dari 15 tahun penjara menjadi sepuluh tahun penjara. Dan Ricky dari 13 tahun penjara menjadi delapan tahun penjara.

Berkaitan dengan pertimbangan atas putusan kasasi untuk empat terdakwa itu, Sobandi belum bisa menjelaskan secara terperinci. Dia menyebut pihaknya juga masih menunggu salinan lengkap atas putusan yang dibacakan kemarin. “Pertimbangan lengkap dari putusan tersebut nanti menunggu salinannya,” kata dia. Sobandi memastikan salinan putusan itu juga bisa diakses oleh publik secara terbuka. Sebab akan diunggah ke laman Direktori Putusan MA.

Atas putusan tersebut, Arman Hanis sebagai penasihat hukum Sambo dan Putri menyatakan bahwa pihaknya menghormati putusan kasasi yang sudah diketok oleh MA. Namun demikian, dia masih menunggu salinan putusan untuk membaca pertimbangan majelis hakim secara lebih terperinci. “Karena itu, kami akan menunggu salinan lengkap putusan tersebut agar dapat dipelajari lebih lanjut,” jelas Arman.

Terpisah, Juru Bicara Komisi Yudisial (KY) Miko Susanto Ginting menyampaikan bahwa pihaknya mengikuti perkembangan perkara Sambo dan terdakwa lainnya sejak awal. “KY memonitor perkara ini dari awal. Namun, terkait putusan sebaiknya penjelasan dimintakan kepada MA,” bebernya.

Hanya, pihaknya tidak bisa masuk lebih jauh ke ranah putusan. Sebab, hal itu sudah menjadi kewenangan majelis hakim.

Kemarin, Kepala Bagian Humas dan Protokol Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Rika Aprianti menyampaikan bahwa Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu sudah menjalani program cuti bersyarat sejak 4 Agustus lalu. “Dan telah berubah statusnya dari narapidana menjadi klien pemasyarakatan,” imbuhnya. Dia menyebut, cuti bersyarat itu diberikan berdasar pasal 114 Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2022. (syn/jpg)

Sidang Pembunuhan Mantan Anggota DPRD Langkat Hadirkan Saksi Ahli Pidana

SAKSI: Saksi ahli pidana saat bersaksi di PN Stabat terkait kasus pembunuhan mantan Anggota DPRD Langkat.Istimewa/Sumut Pos.

STABAT, SUMUTPOS.CO – Sidang kasus pembunuhan dengan terdakwa Luhur Sentosa Ginting alias Tosa Ginting kembali digelar di Pengadilan Negeri Stabat. Sidang kali ini masih beragendakan mendengar keterangan saksi ahli yang dihadirkan jaksa penuntut umum.

Dalam sidang yang dipimpin Hakim Ketua Ledis Meriana Bakkara, saksi ahli pidana, Dr Alpi Sahari menjelaskan sedra rinci mengenai bidang-bidang tertentu yang termasuk dalam suatu perkara pidana. Dia juga bilang, pernah memberikan keterangan kepada penyidik terkait perkara pidana pembunuhan di Mapolres Langkat.

Mulai dari pembahasan pasal 340 tentang pembunuhan berencana dan 338 tentang pembunuhan biasa. Oleh saksi ahli memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian, sesuai dengan berita acara pemeriksaan (BAP) masing-masing terdakwa.

“Kategori terpenuhnya pembunuhan berencana antara lain, meliputi unsur adanya waktu tertentu untuk tindakan pembunuhan (tidak serta merta atau tidak secara sepontanitas), adanya waktu berencana yang dimaksud harus memiliki hubungan yang erat dengan pembunuhan yang dilakukan (memiliki limit atau waktu), dan adanya pelaksanaan kehendak/perbuatan dalam suasana yang tenang (masih ada pertimbangan apakah akan dilaksanakan atau tidak),” kata dia.

Dia menambahkan, pembunuhan biasa perbuatannya dilakukan secara seketika pada waktu timbul adanya niat jahat. Sementara pada pembunuhan berencana, perbuatan tidak dilaksanakan seketika pada saat niat jahat itu timbul.

Namun sebaliknya, ada waktu untuk memikirkan apakah melakukan pembunuhan atau tidak, mempertimbangkan dengan cara bagaimana dan seterusnya. “Dari alat atau benda yang digunakan dan sasaran yang akan dituju juga dapat diketahui apakah pembunuhan tersebut termasuk berencana atau tidak,” sambung saksi ahli dalam persidangan tersebut.

Dia menjabarkan, untuk melaksanakan kehendak atau kemauan, adalah dimulai dari aktor intelektualnya dan jika si penindak melebihi dari suruhan si aktor intelektual, maka masing-masing individu menanggung akibat hukum yang timbul dari perbuatanya tersebut. Niat adalah hanya diri si penindak/si pembuat dan tuhannya yang tahu.

Namun jika dilihat dari delik pidana, niat adalah adanya unsur kesengajaan. Dan kesengajaan adalah akibat dari perbuatan si penindak, atau adanya akibat dari tindakan yang dilakukan.

“Concursus idealis, apabila seseorang melakukan satu perbuatan dan ternyata satu perbuatan itu melanggar beberapa ketentuan hukum pidana. Dalam KUHP disebut dengan perbarengan peraturan. Dan Concursus realis yaitu apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan sekaligus,” ucap saksi ahli.

Menurut dia, rumusan delik pidana harus jelas (Lex certa). Dan rumusan pidana itu harus dimaknai tegas tanpa ada analogi (Lex stricta) serta lex praevia yang aritnya hukum pidana tidak dapat diberlakukan surut.

Sebelumnya majelis hakim juga mengelar sidang perkara pembunuhan Paino dengan empat terdakwa lainnya yakni, Dedi Bangun, Heriska Wantenero alias Tio, Persadanta Sembiring alias Sahdan serta Sulhanda Yahya alias Tato.

Agenda persidangan ke empat terdakwa mendengarkan keterangan dari saksi ahli, JPU kejaksaan Negeri Langkat mengahdirkan empat saksi ahli yakni, saksi ahli forensik, saksi ahli bahasa, saksi ahli balistik dan saksi ahli pidana.

Jalannya persidangan cukup menyita perhatian masyarakat berlangsung dari siang hingga malam hari dengan pengawalan ketat pihak kepolisian Polres Langkat. (ted)

Maling di Sibolga Nekat Cekik Penjaga Toko

TANGKAP: Pelaku pencurian saat akan diangkut ke Polsek Sibolga Selatan.

SIBOLGA, SUMUTPOS.CO – Seorang pria nekat mencuri di salah satu toko baju di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Aek Manis, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga.

Diketahui pelaku berinisial B (35), berhasil diamankan warga setempat kemudian membawa pelaku ke Polsek Sibolga Selatan.

Menurut keterangan dari pihak Kepolisian, pelaku B sempat melakukan penganiayaan terhadap penjaga toko dengan mencekik leher korban, kemudian korban berontak dan berhasil meminta pertolongan kepada warga di sekitar lokasi kejadian.

“Kami sudah mengamankan pelaku, dari hasil interogasi sementara niat dari pelaku adalah ingin mencuri uang dari korban, tetapi pelaku tidak menemukan uang kemudian pelaku keluar setelah melakukan penganiayaan terhadap korban,” ungkap Kapolres Kota Sibolga AKBP Taryono Raharja kepada wartawan, Selasa (8/8/2023).

Taryono menjelaskan, pelaku B bukan warga Sibolga, tetapi pelaku sudah tinggal selama 9 bulan dirumah kerabatnya yang berada di jalan Midin, Kelurahan Aek Habil, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga.

Sejauh ini, pihaknya belum dapat memastikan pasal yang di tetapkan dengan tersangka.

“Kasus ini masih kami dalami,” ucapnya. (mag-5/ram)

1...1,2681,2691,270...15,691Page 1,269 of 15,691