Home Blog Page 1283

Pemkab Gelar Pisah Sambut Dandim 0208/Asahan

PIDATO: Bupati Asahan saat pidato acara Pisah Sambut Dandim 0208/Asahan yang digelar di Pendopo Rumah Dinas Bupati Asahan, Kamis (3/8).

ASAHAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kabupaten Asahan (Pemkab) Asahan menggelar pisah sambut Dandim 0208/Asahan dari Letkol Inf Franki Susanto SE kepada Letkol Inf Muhamad Bassarewan SHub Int yang digelar di Pendopo Rumah Dinas Bupati Asahan, Kamis (3/8).

Hadir dalam acara Bupati Asahan, Wakil Bupati Asahan, Ketua DPRD Kabupaten Asahan, Kapolres Asahan, Kajari Asahan, Danyon 126/KC, Ketua PN Kisaran, mewakili Danlanal TBA, Sekreataris Daerah Kabupaten Asahan, Para Asisten, OPD, Camat se-Kabupaten Asahan, Ketua TP PKK Kabupaten Asahan beserta pengurus, Ketua Dharma Wanita Kabupaten Asahan, OKP dan tamu undangan lainnya.

Letkol Inf Muhamad Bassarewab S Hub Int yang menjabat sebagai Dandim 0208/Asahan mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Asahan yang telah melaksanakan acara pisah sambut ini.

“Saya senang dengan sambutan yang diberikan oleh Pemerintah, Forkopimda dan masyarakat Kabupaten Asahan. Untuk itu saya meminta dukungan dari semua pihak dalam melaksanakan tugas di Kabupaten Asahan”, ucapnya.

Di tempat yang sama Letkol Inf Franki Susanto SE yang kini menjabat sebagai Wakil Komandan Paspamres Grup C juga mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Asahan dan segenap unsur yang selama ini telah mendukung saya menjalankan tugas sebagai Dandim 0208/Asahan. Franki juga mengatakan, selama bertugas di Kodim 0208/Asahan, banyak ilmu yang didapat. “Maka dari itu saya mengucapkan terima kasih atas ilmu yang diberikan kepada saya,” tuturnya.

Sementara, Bupati Asahan H Surya BSc mangatakan, atas nama pemerintah daerah dan seluruh masyarakat Kabupaten Asahan menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada bapak Letkol Inf Franki Susanto SE atas sumbangsih, dedikasi, dan pengabdian bagi kemajuan wilayah Kabupaten Asahan ini.

Kepada Letkol Inf Muhamad Bassarewan SHub Int beserta ibu dan keluarga, Bupati Asahan mengucapkan selamat datang. “Kami yakin apa yang telah dilaksanakan oleh pejabat terdahulu dapat dilanjutkan dan lebih ditingkatkan. Kami siap bekerja sama dan sama-sama bekerja demi menciptakan ketertiban dan keamanan di Kabupaten Asahan,” pungkasnya.(dat/azw)

HUT ke-73 IGTKI-PGRI Pemkab Sergai, Bupati: Jangan Lelah Menjadi Guru Baik

PERAYAAN: Bupati sergai H Darma Wijaya didampingi Wabup Sergai H Adlin Tambunan, Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sergai Hj Ny Rosmaidah Saragih Darma Wijaya saat perayaan HUT ke-73 IGTKI-PGRI di Aula Sultan Serdang Komplek Kantor Bupati Sergai, Sei Rampah, Jumat (4/8).

SEI RAMPAH, SUMUTPOS.CO – Bupati Serdang Bedagai (Sergai) H Darma Wijaya didampingi Wakil Bupati (Wabup) H Adlin Tambunan dan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sergai Ny Hj Rosmaida Saragih Darma Wijaya menghadiri perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-73 Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia-Persatuan Guru Republik Indonesia (IGTKI-PGRI) Kabupaten Sergai Tahun 2023. Acara ini dilaksanakan di Aula Sultan Serdang Komplek Kantor Bupati Sergai, Sei Rampah, Jumat (4/8).

Ucapan selamat disampaikan oleh Bupati Sergai atas pertambahan umur organisasi pendidikan tersebut sekaligus menyampaikan harapan agar IGTKI-PGRI semakin sukses dan berjaya dalam menciptakan generasi emas yang lebih kompeten, mampu menjadi kebanggan dan mengharumkan nama Kabupaten Sergai.

Di momen ini, bupati menyampaikan jika guru yang profesional bukanlah guru yang bergerak sendiri dan mementingkan ego. Akan tetapi, guru yang mampu menggerakkan komponen pendidikan untuk bekerjasama meraih perkembangan dan kemajuan dunia pendidikan.

“Menjadi guru TK harus senantiasa meningkatkan kompetensi diri mengikuti perkembangan zaman, terutama harus menguasai pola asuh atau parenting style yang tidak menimbulkan kejenuhan bagi anak saat mengikuti pendidikan di sekolah,” katanya.

Menurut bupati hal itu dapat dimulai dari suasana yang nyaman, aman, tenang dan menyenangkan bagi anak, dan pola asuh anak yang seperti inilah yang sangat di harapkan setelah proses interaksi anak anak dengan orang tua dalam mendukung perkembangan fisik, emosi, sosial, intelektual, dan spiritual di rumah dilanjutkan dengan hal yang sama juga mereka rasakan dari gurunya di sekolah.

Darma Wijaya berpendapat, dengan pola asuh yang demikian, anak-anak akan tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang sehat, cerdas, ceria, mandiri dan berbudi pekerti yang luhur.

“Saya berpesan kepada guru guru agar jangan pernah lelah berusaha menjadi guru guru yang lebih baik dan melahirkan generasi emas,” tandasnya.

Dalam kesempatan itu, Bunda PAUD Sergai membahas peran penting PAUD dalam pembangunan di Kabupaten Sergai. Bahkan di seluruh Indonesia.

Sebagai organisasi, ia berpendapat seluruh anggota harus mengenali betapa strategisnya peran PAUD dalam mempersiapkan pengembangan SDM yang berkualitas.

“Sebagaimana kita ketahui bersama, PAUD memiliki dampak yang sangat besar dalam membentuk dasar-dasar kualitas pembangunan suatu masyarakat. PAUD tidak hanya memberikan landasan bagi kemampuan akademis, tetapi juga membentuk karakter dan pemahaman akan lingkungan sosial mereka. Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia, tingkat pendidikan anak-anak harus menjadi salah satu barometer utama, selain faktor ekonomi dan kesehatan,” kata Rosmaida (fad/azw)

Warga Lingkar Tambang Datangi DPRD Dairi, Sabam Sibarani: DPRD Konsisten Kawal Aspirasi Warga

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Belasan masyarakat dari Desa Longkotan, Bongkaras, dan Kelurahan Parongil, Kecamatan Silima Pungga-Pungga, Kabupaten Dairi, yang merupakan lingkar pertambangan PT Dairi Prima Mineral (PT DPM), mendatangi Kantor DPRD Dairi Jalan Sisingamangaraja Sidikalang, Jumat (4/8). Adapun kedatangan mereka, untuk menyampaikan aspirasi, dukungan terhadap operasional perusahaan pertambangan timbal dan seng tersebut.

Warga lingkar tambang diterima Ketua DPRD Dairi Sabam Sibarani, Ketua Komisi 2 Nasib Marudur Sihombing, serta anggota DPRD Daerah Pemilihan 2, Hendra Tambunan dan Hadisuarno Panjaitan. Dalam pertemuan yang digelar di Ruang Rapat Komisi 2 itu, perwakilan warga, Parulian Napitupulu (53) dari Desa Longkotan, menyampaikan, mereka selaku masyarakat lingkar tambang, sangat mendukung operasional PT DPM.

Menurut warga, mereka sangat kehilangan kesempatan jika PT DPM tidak jadi beroperasi atau tutup. Pasalnya, kehadiran perusahaan berdampak positif bagi perekonomian warga.

“Banyak warga sekitar mengais rejeki dari PT DPM dengan menjadi karyawan di sana,” ungkap Parulian.

Memang diakui, ada sebagian kecil kelompok masyarakat melakukan penolakan atas kehadiran PT DPM, yang diduga sengaja dimobilisasi.

“Kami ketahui, ada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) menggugat izin lingkungan PT DPM, yang diterbitkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Menurut kami, biar proses hukum di PTUN bergulir, namun aktivitas perusahaan jangan berhenti. Karena, dengan berhentinya aktivitas perusahaan beberapa bulan ini, karyawan banyak dirumahkan dan menjadi pengangguran sekarang,” jelas Parulian lagi.

Begitu juga geliat ekonomi masyarakat sekitar tambang jadi terhenti. Menurut Parulian, suatu hari dia dan warga lainnya mengajak LSM penolak tambang untuk melakukan pertemuan. Tapi dalam pertemuan itu, mereka hanya memaparkan dampak negatif atau risiko yang akan timbul akibat eksploitasi dilakukan perusahaan.

“Mereka tidak pernah mempertimbangkan kerugian warga jika PT DPM tutup. Kalau menurut kami, dampak negatif atau risiko, pasti bisa dicarikan solusi oleh pemerintah. Tidak mungkin pemerintah membiarkan masyarakatnya jadi korban,” katanya.

Hal sama disampaikan mantan Kepala Desa Longkotan, Jakobus Sirait, serta warga lainya Bernadin Simanjuntak dan Johannes Simarmata. Mereka menyampaikan, kehadiran PT DPM membawa dampak positif.

“Kalau DPM berproduksi akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Masalah dampak negatif, pasti ada solusi untuk perbaikan. Kami menolak jika ada yang mengklaim, kami menolak PT DPM. Kami berharap, PT DPM bisa berproduksi, dan kami meminta DPRD Dairi, agar bersama-sama meminta Kementerian LHK, tidak mencabut izin lingkungan PT DPM. Seperti gugatan segelintir orang yang tergabung dalam LSM penolak PT DPM,” ujar mereka.

Menanggapi aspirasi masyarakat, Ketua DPRD Dairi, Sabam Sibarani menyampaikan, pihaknya sudah menangkap dan memahami apa aspirasi yang disampaikan.

“Kami melalui lembaga DPRD, secara resmi pada 2022 lalu, sudah ke Kementerian LHK, dan telah menyatakan sikap. Adan 3 pimpinan dan semua anggota DPRD Dairi kepada Kementerian LHK menyatakan sikap, menerima dan mendukung operasional PT DPM, seperti harapan masyarakat. Kenapa kami menerima dan mendukung kehadiran PT DPM yang berlokasi di Desa Sopokomil, Kecamatan Silima Pungga-pungga? Karena kami menilai, lebih besar dampak positif yang diberikan kepada masyarakat Dairi secara umum, dan khususnya warga sekitar tambang, jika perusahaan beroperasi,” tuturnya. “Betul, pasti akan ada dampak negatif. Dampak tersebut yang kami dorong agar Kementerian LHK memperketat regulasi kepada investor, untuk perlindungan keselamatan dan kesehatan warga sekitar tambang,” jelas Sabam lagi.

Sabam juga yakin, PT DPM akan memanimalisir potensi negatif.

“Kami juga sudah mengetahui, izin lingkungan PT DPM digugat LSM, dan sekarang proses hukumnya sedang bergulir di PTUN Jakarta. Proses gugat menggugat ke peradilan itu hak semua warga. Tapi, DPRD sebagai representasi masyarakyat, akan menyampaikan aspirasi ini ke Kementerian LHK. Sehingga hakim punya bahan untuk pertimbangan. DPRD Dairi akan berangkat ke Jakarta menemui Menteri LHK untuk menyampaikan aspirasi ini. Dan DPRD juga akan menyerahkan data kepada hakim, supaya hakim tidak menerima hanya satu data saja,” bebernya.

Karena menurutnya, DPRD Dairi lebih berhak untuk memperjuangkan hak masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraanya. Dan Sabam juga menyampaikan keberatan, jika aktivitas PT DPM dihentikan. Karena menurutnya, hal tersebut menyangkut hajat hidup warga di sana.

“Kami sudah minta supaya aktivitas tetap berjalan. Sikap kami, akan tetap konsisten mendukung aspirasi masyarakat supaya PT DPM beroperasi,” kata Sabam.

Hal sama disampaikan Ketua Komisi 2, Nasib Marudur Sihombing, Hendra Tambunan, dan Hadisuarno Pabjaitan, sikap DPRD Dairi mendukung aspirasi masyarakat.

Di sisi lain, Hadisuarno Panjaitan, meminta supaya masyarakat terus mengawal aktivitas PT DPM, khususnya masalah keselamatan dan kesehatan kerja (K3). “Kita jangan hanya memikirkan dampak positif. Tapi dampak negatifnya juga harus sama-sama kita awasi,” harapnya. (rud/saz)

Cegah Kelangkaan, Polres Karo Cek Agen LPG

CEK: Personel Polres Karo saat mengecek ketersediaan LPG 3 kilogram pada satu agen di Jalan Jamin Ginting Kabanjahe, Kamis (3/8).

KARO, SUMUTPOS.CO – Menanggapi adanya keluhan masyarakat tentang kelangkaan pasokan LPG 3 kilogram, Polres Karo langsung bergerak melakukan pengecekan. Pengecekan ini, dilakukan di beberapa lokasi pengepulan LPG, seperti pada agen yang berada di Jalan Jamin Ginting Kabanjahe, dan pangkalan di Jalan Samura Kabanjahe, Kamis (3/8) lalu.

Kapolres Karo AKBP Wahyudi Rahman, melalui Kasat Reskrim AKP Aryya Nusa Hindrawan, didampingi Kanit Ekonomi Ipda M Ammar Prajamanggala, mengatakan, pengecekan ini merupakan langkah pencegahan yang dilakukan oleh Polres Karo.

Selain itu, Aryya juga mengatakan, langkah ini ditujukan untuk mengecek seperti apa kondisi ketersediaan LPG di Kabupaten Karo.

“Jadi menanggapi kelangkaan LPG 3 kilogram di beberapa daerah, melalui arahan dari Bapak Kapolres, kami dari Satreskrim Polres Karo langsung melakukan pengecekan ke agen dan pangkalan,” ungkap Aryya.

Dari pengecekan ini, lanjut Aryya, diharapkan ketersediaan pasokan LPG di Kabupaten Karo bisa terus dipantau. Dia menjelaskan, dengan adanya isu ketersediaan LPG yang menipis, membuat keresahan di sebagian besar kalangan masyarakat.

“Inilah langkah kami melalui monitoring, agar pasokan LPG tidak sampai langka. Kami juga bisa pastikan stok aman,” tuturnya.

Seperti diketahui, mayoritas masyarakat saat ini masih menggunakan LPG 3 kilogram tersebut. Tak hanya kalangan rumah tangga, beberapa lokasi usaha seperti kedai kopi, juga masih mengandalkan gas melon itu.

Saat pengecekan, personel Polres Karo juga mengimbau kepada agen maupun pangkalan, agar tidak bermain dengan stok pasokan LPG. Aryya mengimbau, agar jangan sampai terjadi hal yang melanggar hukum, seperti penimbunan maupun pengoplosan. (deo/saz)

Bentrok IPK-FKPPI di Kuala, Polisi Tetapkan Lima Tersangka

PAPARAN: Kapolres Langkat AKBP Faisal Simatupang, menunjukan para tersangka bentrokan IPK-FKPPI, pada paparan kasus di Mapolres Langkat, Jumat (4/8).

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Penyidik Unit Pidana Umum Satuan Reserse Kriminal Polres Langkat, menetapkan 5 tersangka terkait bentrok IPK-FKPPI yang menewaskan Ketua PAC IPK Batangserangan atas nama Simson Sembiring, alias Bagong (40), di Desa Beruam, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat. Kapolres Langkat, AKBP Faisal Simatupang menyatakan, 2 pelaku berinisial H dan YYG, lebih dulu diamankan sehari pasca-kejadian.

Berdasarkan barang bukti yang dikumpulkan, penyidik menetapkan beberapa tersangka. Namun, penyidik tidak berhenti begitu saja, pada 2 Agustus 2023 sekira pukul 07.00 WIB, penyidik menangkap 3 orang tersangka lainnya di Dusun 7, Desa Lau Mulgap, Kecamatan Selesai,” ungkap Faisal, pada paparan di Mapolres Langkat, Jumat (4/8).

Adapun ketiga tersangka tersebut, yakni JS, SIG, dan FED. Namun, penangkapan ketiganya berjalan penuh drama. Ketika hendak dibawa ke Polres Langkat, tugas luar Jatanras Polres Langkat diadang masyarakat sekitar. Bahkan, 4 personel polisi diduga disandera oleh masyarakat.

Menanggapi informasi penyanderaan, Faisal menepis. Juga terkait penyekapan personel Polres Langkat, dia pun membantah.

“Dinamika di lapangan seperti menghalang-halangi petugas dalam melakukan penangkapan, ini adalah tantangan yang harus diselesaikan dengan baik,” tegas Faisal.

Sejauh ini, menurut Faisal, penyidik sudah melakukan pemeriksaan terhadap 23 orang sebagai saksi. Juga penyidik melakukan penyitaan barang bukti, satu di antaranya senjata tajam. “Kelima tersangka disangkakan pasal 170 ayat 2 ke 2e 3e KUHPidana subsider pasal 351 ayat 2 dan ayat 3 KUHP Jo pasal 55 ayat 1 ke 1e KUHPidana,” bebernya.

Meski membantah terkait dugaan penyanderaan, Polres Langkat disebut menyerahkan 3 orang lainnya ke Satreskrim Polres Binjai, soal hal tersebut. Ketiganya diserahkan ke Polres Binjai karena Kecamatan Selesai masuk wilayah hukum Polres Binjai.

Kasat Reskrim Polres Binjai, AKP M Rian Permana, membenarkan adanya penyerahan dari Polres Langkat. Sayangnya, Rian tidak membeberkan siapa ketiga orang tersebut.

“Benar, sudah ada 3 orang yang diamankan. Sabar ya (untuk informasi lebih lanjut),” imbaunya.

Dari informasi yang diperoleh, ketiga orang yang diduga melakukan penyanderaan dan merusak mobil polisi, yakni JPB (30), warga Dusun 8, Desa Lau Mulgap, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, berperan menghalangi dengan meletakkan sepeda motor di jalan. Kemudian J (25), warga Belilas, Pekanbaru, Riau, diduga berperan memukul personel polisi berinisial AH. Dan ES (34), warga Dusun Sidodadi, Desa Ladang Bambu, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, diduga berperan lakukan lemparan ke mobil milik AH.

Suasana mencekam saat Satreskrim Polres Langkat melakukan penyisiran di Dusun Betengar, Desa Lau Mulgap, Kecamatan Selesai, Rabu (2/8) lalu. Pasalnya, 4 personel polisi dari tugas luar Jatanras Polres Langkat, diduga disandera oleh satu kubu yang bertikai, IPK-FKPPI. Adapun mereka, yakni Aipda AH, Aipda JB, Bripka SG, dan termasuk Iptu HS, yang diduga menjabat sebagai Kanit Pidum Polres Langkat.

Disebut-sebut, lokasi yang disisir untuk mencari buronan polisi, E, adalah diduga barak narkoba atau lokalisasi lapak isap narkoba jenis sabu-sabu. Ada belasan orang yang diamankan saat melakukan penyisiran itu. Yakni Riz, Rik, Chan, Suk, Eb, Yog, D, Jel, Rob, Ngr, Reh, dan Mek. Belasan orang ini diduga anggota FKPPI. Namun, mereka tidak ditetapkan tersangka.

Suasana mencekam saat polisi saat hendak membawa mereka ke Polres Langkat. Masyarakat menghalangi polisi, bahkan satu unit mobil personel polisi, juga ditahan oleh sekelompok masyarakat tersebut, yang diduga berisikan keempat personel tugas luar Jatanras Polres Langkat. Masyarakat diduga meminta agar seorang yang diamankan, Eb, tidak dibawa atau dikembalikan.

Alhasil, personel Satreskrim Polres Langkat pun menjadi tersandera dan terjebak di kerumunan masyarakat. Saat personel Satreskrim Polres Langkat terjebak, diduga masyarakat melakukan tindakan anarkis terhadap mobil Toyota Avanza BK 1441 RL, milik personel polisi, Aipda AH. Kondisi mobil mengalami pecah pada kaca bagian depan, samping, dan belakang, yang diduga akibat dilempari hingga dipecahkan pakai batu oleh masyarakat. Seorang personel polisi diduga Aipda JB, mengalami cedera bagian kulit perut. Diduga dia mendapat siraman bensin dan sudah dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat perawatan medis.

Diketahui, bentrok antara IPK dengan FKPPI pecah di Desa Beruam, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, Minggu (9/7) malam. Akibatnya, seorang yang menjabat Ketua PAC IPK Batangserangan, Simson Sembiring alias Bagong (40), meninggal dunia dengan luka bacok senjata tajam pada lengan kiri atas, paha kiri, tumit kiri, kepala belakang, dan luka lecet di punggung kanan. Korban kemudian dilarikan ke klinik terdekat, dan dinyatakan harus dirujuk ke rumah sakit daerah Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat. Namun sayang, nyawa korban tidak tertolong. Korban mengembuskan nafas terakhir dalam perjalanan saat dirujuk ke Kecamatan Selesai.

Selain korban tewas, juga ada 2 korban luka, yang seorang di antaranya merupakan personel Satuan Intelijen dan Keamanan Polres Langkat, Risky Akbar Harahap (30). Selain Risky, juga ada Sultan (21), warga Jalan Ayahanda Medan, yang merupakan anggota IPK Langkat, mengalami luka bacok. (ted/saz)

Manchester City vs Arsenal: Balas Dendam

Manchester City akan bentrok dengan Arsenal dalam ajang Community Shield 2023 di Stadion Wembley, London, Minggu (6/8) malam pukul 22.00 WIB. Laga penanda dibukanya Liga Inggris 2023/2024 ini, seakan menjadi kesempatan balas dendam bagi Arsenal.

KEGAGALAN memenangkan gelar Liga Inggris pada musim lalu, jelas masih disesali Arsenal. Apalagi, kegagalan Arsenal mengunci gelar juara Liga Inggris musim 2022/2023 terjadi pada situasi krusial jelang akhir musim. Ambisi Mikel Arteta untuk mempersembahkan gelar juara Liga Inggris kepada Arsenal musim lalu pun buyar di tangan Manchester City.

Momen kegagalan itu jelas masih terbayang-bayang di benak para penggemar Arsenal jelang bergulirnya kompetisi Liga Inggris musim ini. Para penggemar Arsenal jelas menaruh ekspetasi tinggi agar timnya tidak mengulangi kesalahan musim lalu dalam perburuan gelar juara Liga Inggris musim anyar.

Dan menariknya sebelum tampil di kompetisi sesungguhnya, The Gunners berkesempatan untuk menghadapi The Citizens yang memberinya luka pada akhir musim lalu. Meskipun hanya dalam tajuk Comunity Shield, Arsenal perlu menganggap ajang itu penting mengingat ada trofi yang diperebutkan.

Ditambah, lawan yang dihadapi Arsenal merupakan tim yang memberinya luka pada musim lalu. Alhasil motif laga balas dendam atau revans layak diusung Arsenal ketika bertemu Manchester City sebelum laga pembuka Liga Inggris musim ini.

Arsenal datang ke Community Shield 2023 memang hanya dengan status runner-up EPL, alias tanpa gelar. Namun, The Gunners tidak perlu hilang percaya diri. Selain punya materi pemain yang tangguh, Arsenal merupakan salah satu klub terbaik di Community Shield sepanjang sejarah.

Arsenal sejauh ini sudah mengoleksi 16 gelar Community Shield. Hanya Manchester United (21 gelar) yang lebih banyak daripada mereka soal gelar di kompetisi ini. Sebaliknya, Manchester City justru baru mendapatkan 6 gelar Community Shield.

Persiapan anak asuh Mikel Arteta bisa dikatakan cukup bagus. Meriam London baru saja mengalahkan Monaco di laga pramusim Emirates Cup 2023. Dalam laga tersebut, Arsenal menang adu penalti 5-4 setelah kedua tim main imbang 1-1 sepanjang laga.

“Kami sebenarnya dalam kondisi jetlag (setelah menyelesaikan Tur Amerika Serikat) dan pemain harus berlatih keras. Tapi kami masih bisa bersaing dalam kondisi yang tak optimal untuk bermain. Jadi itu adalah tes yang bagus dan kami senang dengan hasil akhirnya,” ucap Mikel Arteta dikutip laman klub.

Di sisi lain, City datang ke Wembley dengan modal yang tak terlalu bagus. Dalam laga uji coba terakhirnya, anak asuh Pep Guardiola dikalahkan Atletico Madrid 1-2 di Korea Selatan. Ini merupakan sedikit kemunduran bagi Man City. Pasalnya, dalam 2 laga pramusim sebelumnya di Jepang, The Citizens selalu menang lawan Yokohama F Marinos dan Bayern Munchen.

Musim 2023/2024 ini, Manchester City hanya mendatangkan Mateo Kovacic dari Chelsea dengan biaya 25 juta paund. Sementara itu, transfer The Citizens terhadap Josko Gvardiol belum selesai. Dengan komposisi yang tidak jauh berubah, permainan City bisa saja sudah terbaca oleh Arsenal.

Namun sayangnya, pada laga ini, Arsenal harus kehilangan penyerang mereka sekaligus eks City, Gabriel Jesus yang mengalami cedera saat melawan Monaco. The Gunners juga kemungkinan belum bisa memainkan Oleksandr Zinchenko.

Mengenai Bukayo Saka, Arteta memastikan kondisinya bagus kendati tak bermain sama sekali melawan Monaco. Sementara itu City juga diperkirakan menurunkan skuad terbaiknya. Hanya Joao Cancelo yang kemungkinan tak bermain lantaran sang pemain kencang diisukan akan bergabung ke Barcelona di musim panas ini. (trt/adz)

85 Kepala Daerah Lengser Awal September, Jokowi Janji Penunjukan Pj Transparan

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Sejumlah daerah melalui DPRD masing-masing mulai menyetorkan usulan nama calon penjabat (Pj) kepala daerah. Langkah tersebut merupakan bagian dari penunjukan 85 Pj mengingat masa jabatan 85 kepala daerah berakhir pada awal September.

DARI 85 daerah tersebut, dibutuhkan 10 Pj gubernur, termasuk di antaranya Gubernur Sumut, Gubernur Jawa Tengah (Jateng) dan Gubernur Jawa Barat (Jabar) yang masa jabatannya akan berakhir pada 5 September 2023.

Presiden Joko Widodo mengakui, usulan dari daerah sudah ada, termasuk dari Sumut, meski belum sampai ke dirinya. “Namanya saya belum tahu. Yang jelas tiga. Biasanya dari DPRD, dari bawah tiga,” ujarnya, Jumat (4/8).

Jokowi menjanjikan penunjukan Pj berlangsung transparan. “Apanya yang enggak akuntabel, apanya yang enggak transparan, masukannya dari bawah semua,” jelasnya.

Jokowi menegaskan, mekanisme penunjukan sudah ada. Nama yang diusulkan masuk ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dikaji sebelum terakhir diputuskan tim penilai akhir (TPA). “Semuanya terbuka,” katanya memastikan.

Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Benni Irwan menerangkan, penerimaan usulan dari daerah masih berlangsung. “Ditunggu sampai tanggal 9 (Agustus),” tuturnya.

Sesuai mekanisme yang diatur Peraturan Mendagri 4/2023, tiga nama usulan DPRD akan disandingkan dengan tiga nama usulan Mendagri bersama kementerian/lembaga lain.

Tiga di antara total enam nama itu akan dipilih berdasar kajian bersama untuk disam­paikan ke presiden.

Dalam kesempatan sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian menyebut satu nama akhir akan diputuskan presiden. Dalam mengambil keputusan, presiden bakal mempertimbangkan pembahasan di TPA yang diikuti para pejabat terkait. Tito memprediksi nama Pj gubernur sudah bisa diketahui akhir bulan nanti.

Untuk Pj bupati/wali kota, nama yang diusulkan kepada presiden lebih banyak. Selain masing-masing tiga nama dari DPRD dan Mendagri, ada tiga nama usulan gubernur.

Dalam lanskap tahun politik seperti sekarang ini, penunjukan Pj sebanyak itu tak pelak menjadi perhatian. Karena itu, banyak terdengar tuntutan keterbukaan.

Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana termasuk yang mempertanyakan klaim transparansi pemerintah dalam memproses penunjukan Pj. Selama ini, lanjutnya, masyarakat hanya disodorkan Pj yang dipilih tanpa parameter yang bisa dilihat publik.

Kurnia menjelaskan, dasar untuk membuka informasi soal penetapan Pj sangat kuat. Terbaru, ada putusan Komisi Informasi (KI) nomor 007/I/KIP-PSI/2023 dalam gugatan yang dimenangkan ICW saat menuntut keterbukaan informasi tahun lalu.

Dalam putusannya, lanjut Kurnia, semua aturan hingga dokumen selama proses berlangsung semestinya bisa diakses publik.

Dokumen penjaringan, usulan dan saran, pertimbangan dalam sidang TPA, hingga rekam jejak Pj kepala daerah merupakan informasi terbuka. “Dan wajib memberikan dokumen-dokumen tersebut sepanjang tidak memuat data pribadi,” tuturnya kemarin.

Atas dasar itu, Kurnia menilai bahwa sudah tidak ada alasan bagi pemerintah untuk menutupi prosesnya.

“Informasinya tetap harus dibuka dan diberikan dengan dapat menghitamkan bagian yang memuat data pribadi,” ujarnya.

Kurnia juga mengingatkan, akuntabilitas penunjukan Pj merupakan amanat banyak lembaga. Pada 2022, Ombudsman menyatakan bahwa tindakan Mendagri terbukti maladministrasi karena keliru menafsirkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam putusan 67/PUU-XIX/2021 dan 15/PUU-XX/2022, MK mengamanatkan pengangkatan Pj memerlukan aturan turunan sebagai pedoman pelaksanaan. Namun, yang dipilih bukan peraturan pemerintah, melainkan peraturan menteri dalam negeri. “Ini merupakan kekeliruan yang fatal,” tegasnya.

Di sisa waktu yang ada, Kurnia mendesak keterbukaan proses. “Juga menyiapkan regulasi yang lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif,” katanya.

Diketahui, DPRD Sumut telah memutuskan tiga nama untuk diusulkan sebagai Panjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), kemarin.

Adapun ketiga nama tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Sumut Arief Sudarto Trinugroho, Deputi Penempatan dan Pelindungan Kawasan Amerika dan Pasifik BP2MI Lasro Simbolon, dan Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Safrizal ZA.

Pengamat Politik Sumatera Utara, Dr Arifin Saleh Siregar mengatakan, sulit untuk menebak siapa yang akan menjadi Pj Gubsu. Sebab, semua itu tergantung dari Kemendagri.

Bahkan, Kemendagri berhak untuk menunjuk nama lain di luar tiga nama yang telah diusulkan DPRD Sumut. “Penentuan Pj kepala daerah saat ini, termasuk Pj Gubernur agak berbeda dengan sebelum-sebelumnya.

Kali ini siapa yang akan dipilih dan diputuskan lembaga terkait, sulit ditebak. Bisa-bisa pun yang ditunjuk justru bukan nama yang diusulkan dari daerah (DPRD Sumut),” kata Arifin kepada Sumut Pos, Jumat (4/8).

Dikatakan Arifin, ketiga nama yang telah diusulkan DPRD Sumut adalah pejabat eselon I yang diyakini telah memenuhi persyaratan administrasi, termasuk soal kepangkatan mereka sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

Arifin meyakini, Kemendagri akan memilih sosok yang memenuhi kriteria pemimpin sebagai Kepala Daerah tingkat Provinsi sebesar Sumatera Utara.

“Sebab ini kan soal kepemimpinan, soal tata kelola daerah, soal mengurus wilayah dengan 33 kabupaten/kota dan belasan juta penduduk. Soal Mengelola keuangan belasan triliun rupiah. Jadi siapa yang layak, tentunya harus yang memiliki kriteria sebagai pemimpin,” ujarnya.

Adapun kriteria kepemimpinan yang dimaksud adalah kemampuan dalam merapikan birokrasi, menata struktur, serta membangun pondasi baru yang kuat. “Pj Gubsu yang diangkat harus bisa merapikan birokrasi, menata struktur, dan membangun pondasi baru yang kuat. Sehingga, Gubsu terpilih nantinya tinggal melanjutkan,” katanya.

Kemudian, Pj Gubsu yang terpilih diharapkan dapat bersikap netral dan tidam berpihak kepada kepentingan-kepentingan tertentu.

Dan yang terpenting, Pj Gubsu yang ditunjuk harus paham bahwa dirinya merupakan seorang penjabat, bukan gubernur definitif.

“Artinya lagi, Pj yang akan diangkat tidak mengobok-obok, tidak menancapkan kepentingannya. Kemudian, Pj harus paham bahwa ia memang hanya sebagai Penjabat, bukan Gubernur defenitif piilihan rakyat,” tegasnya.

Untuk itu, sambung Arifin, Mendagri harus jeli dan cermat dalam menentukan Pj Gubsu, yakni Pj yang jauh dari kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, termasuk kepentingan politik.

“Sehingga, Pj yang ditunjuk bisa menjawab isu-isu di masyarakat yang mulai terdengar, bahwa Pj-pj yang akan diangkat harus dekat dengan kelompok tertentu,” sambungnya.

Terakhir, Arifin beraharap agar Mendagri dapat tertib administrasi dan lebih tegas serta menjaga wibawa lembaga dengan menunjuk satu nama yang paling memenuhi kriteria.

Mendagri diharapkan dapat memilih secara kritis. Bahkan bila Mendagri menilai tidak ada satu pun dari tiga nama tersebut yang layak untuk ditunjuk sebagai Pj Gubsu, maka Mendagri berhak menolaknya.

“Melihat bahwa yang akan dipimpin adalah daerah yang dinamikanya tinggi dan termasuk provinsi besar, maka Mendagri juga harus lebih kritis dengan calon yang diusul. Jika menurut Mendagri tiga nama yang diusulkan tidak memenuhi kriteria, silakan menolaknya dan meminta nama lainnya,” pungkasnya. (far/lyn/c14/ttg/jpg/map/adz)

Prabowo tak Kunjung Umumkan Nama Cawapres, Muhaimin Pertimbangkan PDIP

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Hati Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) kini tak hanya untuk Prabowo Subianto. PKB saat ini juga memikirkan opsi untuk menerima tawaran dari PDIP yang mengusung Ganjar Pranowo. Hal itu diakui Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Pria yang akrab disapa Cak Imin itu menyebut, PDIP menjadi opsi kedua bagi partainya jika Gerindra tidak kunjung memberikan kepastian.

“Kalau kemudian PDIP memberikan harapan baru kepada saya, itu barangkali nanti kalau tidak ada kepastian di Gerindra ya ikut PDIP saja. Kira-kira begitu sajalah,” katanya saat ditemui dalam peringatan Haul Gus Dur di kantor DPP PKB Jakarta, kemarin (4/8).

PDIP, lanjut dia, sudah menawarkan untuk bergabung. Tawarannya adalah posisi Cawapres. Hanya, posisi itu  juga belum pasti. “Tapi kan masih nominasi,” imbuhnya.

Meski mulai memikirkan PDIP, Cak Imin menegaskan, pilihan utama hingga saat ini masih bersama Gerindra. Pihaknya merasa Gerindra masih memberikan kepastian. Soal harapannya, Cak Imin menegaskan PKB konsisten menargetkan posisi cawapres.

Cak Imin pun mengungkapkan alasan Prabowo Subianto tak kunjung mengumumkan nama calon wakil presiden. Ia mengklaim, hal itu merupakan strategi Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR). Ia tak melihat adanya penghambat untuk Prabowo dalam mendeklarasikan Cawapres. Menurutnya, ketiga koalisi akan melakukan hal yang sama, baik PDIP maupun Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).

“Itu strategi saja. Begini, strategi PDIP nunggu Cawapresnya Gerindra. Strategi Gerindra nunggu Cawapresnya PDIP. Tanya saja strateginya Koalisi Perubahan, pasti juga menunggu cawapresnya PDI-P dan Gerindra,” ujar Cak Imin.

Sementara itu, Anies Baswedan dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) kembali memamerkan kemesraan. Keduanya dijadwalkan akan melakukan safari bersama di Kota Bandung hari ini. Rencananya, AHY akan berangkat ke Bandung menggunakan kereta api, Sabtu (5/8) pagi.

Selama dua hari di Bandung, AHY dan Anies akan menghadiri acara dialog dengan anak muda Bandung pada hari Sabtu (5/8) dan menggelar dialog bersama ribuan warga Bandung di Sasana Budaya Ganesha (Sabuga), Minggu (6/8) siang. Selain berkegiatan bersama Anies Baswedan, AHY juga direncanakan menyapa komunitas lari di Bandung dan berolahraga bersama.

Meski demikian, sama seperti sebelumnya, Anies masih irit bicara soal Cawapres. “Nanti pada waktunya,” kata Anies di Rumah Relawan, kemarin. (far/c7/bay)

Penyidik KPK dan Puspom TNI Geledah Kantor Basarnas, Cek Cair hingga CCTV Disita

GELEDAH: Penyiidk Puspom TNI menggeledah kantor Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), Jumat (4/8).

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Puspom TNI melakukan penggeledahan di kantor Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), Jumat (4/8). Langkah paksa penggeledahan itu untuk mencari alat bukti, terkait pengadaan barang dan jasa yang menjerat Kepala Basarnas RI Marsekal Madya TNI Henri Alfiandi.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Laksamana Muda Julius Widjojono mengatakan, penyidik Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI dan KPK menyita bukti transaksi pencairan cek hingga dokumen administrasi keuangan pekerjaan pengadaan alat deteksi korban reruntuhan dari penggeledahan kantor Basarnas. Total ada dua boks kontainer dan satu koper barang bukti dokumen yang disita penyidik.

“Selesai penggeledahan, kedua tim Penyidik dari Puspom TNI dan KPK membawa dua boks dan satu koper barang bukti yang selanjutnya dibawa ke 

masing-masing kantor penyidik, baik ke Puspom TNI maupun ke KPK setelah dibuatkan berita acara penyitaannya,” kata Julius dalam keterangan tertulis, Jumat (4/8).

Selain itu, kata Julius, penyidik juga menemukan serta menyita rekaman CCTV di Basarnas terkait perkara tersebut. Dia menjelaskan penggeledahan berlangsung sejak pukul 10.00 hingga pukul 17.00 WIB. Ada 22 orang penyidik Puspom TNI dan delapan penyidik KPK ikut dalam penggeledahan itu.

Ia menyebut, semua ruangan yang dianggap terkait dengan barang bukti diperiksa oleh penyidik KPK ataupun Puspom TNI. “Penggeledahan yang dilakukan secara bersama-sama oleh Puspom TNI dan KPK menunjukkan sinergitas kedua lembaga itu dalam mengungkap kasus suap di Basarnas,” katanya.

Penggeledahan kantor Basarnas ini juga dibenarkan Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri. “Benar, hari ini (kemarin) Tim Penyidik KPK bersama dengan Tim Penyidik Puspom TNI melaksanakan penggeledahan di kantor Basarnas,” kata Ali Fikri dikonfirmasi, Jumat (4/8).

Ali menyampaikan, dari proses penggeledahan tersebut, ditemukan berbagai dokumen yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara. Alat bukti yang diamankan itu akan dianalisa untuk kepentingan penyidikan. “Tim penyidik KPK selanjutnya akan menganalisis sekaligus menyita bukti dimaksud untuk menjadi kelengkapan berkas perkara tersangka MG dkk,” ucap Ali.

“Kedepannya, Tim Penyidik KPK masih akan terus berkoordinasi dengan Tim Penyidik Puspom TNI untuk berkolaborasi dalam pengumpulan alat bukti,” imbuhnya.

Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Henri Alfiandi dan Koorsmin Kabasarnas Letkol Afri Budi Cahyanto telah ditahan Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI pada Senin (31/7). Penahanan itu dilakukan setalah Puspom TNI menetapkan keduanya sebagai tersangka, dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa sejumlah proyek di Basarnas RI tahun anggaran 2021-2023.

Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, penahanan Henri dan Afri oleh TNI membuktikan bahwa operasi tangkap tangan (OTT) KPK tidak melanggar aturan. KPK sebelumnya melakukan OTT terhadap sejumlah pihak, termasuk Afri Budi pada Selasa (25/7) lalu.

Setelahnya Afri Budi dan Henri Alfiandi ditetapkan KPK sebagai tersangka. Keduanya dijerat sebagai tersangka penerima suap. Sementara yang berperan sebagai pemberi suap yakni, Komisaris Utama PT Multi Gtafika Cipta Sejati, Mulsunadi Gunawan (MG); Direktur Utama PT Intertekno Grafika Sejati, Marilya (MR); Direktur Utama PT Kindah Abadi Utama, Roni Aidil (RA). Ketiganya sudah ditahan oleh KPK.

“Hal ini membuktikan bahwa KPK bekerja secara profesional, penetapan 5 tersangka dalam operasi tangkap tangan oleh KPK dilakukan secara profesional, prosedural, legal, dan dilakukan sesuai dengan tata cara hukum acara dan peraturan perundang-undangan,” tegas Firli dalam keterangannya, Selasa (1/8).

Firli memastikan, proses hukum terhadap para tersangka tak perlu lagi menjadi polemik. Menurutnya, KPK akan berkoordinasi dengan Puspom TNI dalam memproses dua anggota militer itu. “Selanjutnya KPK dan TNI akan menuntaskan perkara korupsi pengadaan barang dan jasa di Basarnas tahun 2021 sampai dengan 2023,” tegas Firli.

KPK menduga, Henri Alfiandi menerima suap sebesar Rp88,3 miliar. Suap itu diterima Henri melalui anak buahnya Koorsmin Kabasarnas RI, Afri Budi Cahyanto selama periode 2021-2023.

Suap puluhan miliar itu berasal dari pengadaan barang dan jasa di Basarnas RI. Pertama, pengadaan peralatan pendeteksi korban reruntuhan dengan nilai kontrak Rp 9,9 miliar. Kedua, pengadaan Public Safety Diving Equipment dengan nilai kontrak Rp 17, 4 miliar. Ketiga, pengadaan ROV untuk KN SAR Ganesha (Multiyears 2023-2024) dengan nilai kontrak Rp 89,9 miliar. (jpc/adz)

Berhasil Cukupi Ketersediaan Pangan di Sumut, Edy Diminta Bantu Dampak El Nino

RAKOR: Mentan Syahrul Yasin Limpo bersama Gubsu Edy Rahmayadi diabadikan usai Rakor antisipasi El Nino di Aula Kantor Gubsu, Jumat (4/8). BAGUS SYAHPUTRA.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo memuji Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi yang telah berhasil mencukupi ketersediaan pangan di Sumut. Menurut Syahrul, ketersediaan pangan di Sumut mampu mencukupi kebutuhan rakyatnya. Ia juga meminta Edy untuk berkontribusi mengantisipasi dampak El Nino.

Jika El Nino terjadi, maka akan terjadi kekeringan di beberapa wilayah di Indonesia. Mentan pun mengaku langsung mendapat tanggapan dari Gubernur mengenai hal tersebut. “Saya apresiasi Gubernur, kepentingan pangan untuk rakyat Sumut sudah selesai, tapi Sumut harus berkontribusi bagi rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Hari ini, saya mendapatkan komitmen (kontribusi) itu dari Gubernur Sumut,” kata Syahrul pada Rakor tentang antisipasi El Nino, di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur, Jalan Pangeran Diponegoro Medan, Jumat (4/8).

Kementan pun akan terus bersinergi dengan Pemprov Sumut untuk meningkatkan produktivitas pertanian yang sudah surplus di Sumut. Sehingga pangan dari Sumut dapat membantu wilayah lain di Indonesia, yang kekurangan.

Ia pun optimis, apabila ketersediaan pangan Sumut mencukupi atau aman, maka Indonesia pun bisa diperkirakan aman. Kementerian Pertanian pun siap menyediakan alat mesin pertanian sebanyak 100 unit untuk Sumut.

Dijelaskannya, antisipasi El Nino merupakan arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Presiden meminta Mentan untuk menyiapkan lahan sebanyak 500 ribu ha di berbagai provinsi, mulai dari Sumut, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan. Serta provinsi pendamping mulai dari Lampung, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan dan Banten.

“Sebanyak 500 ribu hektare ini tentu diambil di daerah hijau, daerah hijau itu ketersediaan air bisa kita jamin, dan kita gunakan mekanisasi dan intervensi teknologi dan kekuatan varietas tanaman,” ujar Syahrul.

Mentan menyebut Sumut merupakan provinsi yang kuat. Untuk itu, Edy diharapkan dapat mempersiapkan lahan untuk kepentingan nasional tersebut.

Gubernur Sumut Edy Rahmayadi pun telah menyiapkan berbagai langkah antisipasi El Nino. Pertama, Edy Rahmayasi sedang menyediakan 2 juta tanaman hortikultura seperti cabai hingga bawang di dalam pot atau polibag untuk dibagikan ke masing-masing rumah tangga. “Jika nantinya pasokan melimpah, BUMD Sumut akan membeli dari masyarakat dan menjual kepada Indofood, sehingga harga di tingkat masyarakat tidak jatuh dan tidak terjadi inflasi,” kata Edy.

Kemudian, Edy juga akan menyediakan pompa air di masing-masing kabupaten sebanyak 124 unit, membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebanyak 7 unit. Serta menyiapkan 35 waduk di 7 kabupaten dengan kapasitas 2 juta meter kubik. Waduk tersebut mampu mengairi sawah seluar 3.834 hektare.

“Apabila El Nino terjadi di Sumatera Utara, maka akan berdampak pada menurunnya produksi pertanian, khususnya pangan yang dapat memicu inflasi dan merosotnya perekonomian Sumatera Utara, mengingat sumbangan sektor pertanian terhadap perekonomian sangat besar yakni sebesar 23,68 persen,” kata Gubernur Edy Rahamayadi.

Selain itu, untuk memenuhi permintaan Mentan, Edy Rahmayadi juga mengatakan telah disiapkan lahan di beberapa kabupaten. “Ada kabupaten yang sudah kita siapkan, khususnya untuk padi adalah Serdangbedagai, Deliserdang dan Langkat, untuk jagung ada Dairi dan Karo, jadi untuk melengkapi minimal 100 ribu hektare Sumut akan segera kita lakukan,” katanya.

Turut hadir pada kesempatan tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Sumur Arief S Trinugroho, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Agus Tripriyono, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Rajali, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tuahta Saragih. (gus/adz)

1...1,2821,2831,284...15,693Page 1,283 of 15,693