Home Blog Page 13318

Kemenpan Hapus ‘Jatah PNS’ Pegawai

JAKARTA-Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) berupaya membenahi proses rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Selain meniadakan penjatahan, Kemenpan juga menggunakan fasilitas milik Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan sistem penilaian hasil ujian yang minim campur tangan manusia.

Menpan Azwar Abubakar menyatakan, pemerintah mulai tahun ini menghapus jatah CPNS untuk lembaga pemerintahan di pusat dan daerah seperti yang selama ini berjalan. Lembaga akan diberi kuota CPNS bila analisis beban kerja dan analisis jabatan menunjukkan kekurangan pegawai dan tidak ada pegawai dengan kualifikasi yang dibutuhkan namun ditempatkan di bagian lain.

“Selain meniadakan jatah bagi ponakan wali kota atau kepala dinas, kebijakan ini juga untuk memacu redistribusi PNS antardaerah,” terang menteri asal Partai Amanat Nasional (PAN) ini di Jakarta, Rabu (27/6).
Mulai tahun ini, Kemenpan juga akan menggunakan sistem CAD milik BPKP yang mampu menutup kesalahan manusia dalam penilaian lembar jawaban hingga 95 persen. Sementara untuk soal dan lembar jawaban, Kemenpan bekerjasama dengan konsorsium perguruan tinggi.

“Dengan sistem ini, dalam satu jam kita sudah tahu siapa yang lulus dan tidak lulus, jadi tidak ada lagi yang bisa nitip agar ponakannya lulus. Kalau ada ponakan bupati yang lulus, berarti memang cerdas,” kata mantan pelaksana tugas gubernur Nanggroe Aceh Darussalam ini.

Azwar menegaskan, reformasi birokrasi menjadi amanat pertama dalam Instruksi Presiden (Inpres) No. 11 Tahun 2011 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2011. “Karena ditaruh pada urutan pertama, maka pasti diistimewakan,” ungkap Azwar.

Wakil Menteri PAN Eko Prasojo menambahkan, Kemenpan juga akan menerapkan sistem promosi terbuka untuk seluruh jabatan eselon satu. Seluruh eselon satu nantinya akan dijadikan jabatan eksekutif nasional, sehingga digaji dengan APBN. Pengisian jabatan eselon satu juga akan dilakukan secara terbuka, sehingga eselon satu di daerah bisa menjadi eselon satu di departemen, demikian pula sebaliknya.
“Ini untuk mengurangi campur tangan politik dalam birokrasi seperti yang selama ini terjadi di pusat dan daerah. Kalau dia jadi eksekutif nasional dan posisinya bisa direbut eselon satu dari daerah atau instansi lain, maka setiap eselon satu akan bekerja maksimal dan tidak tunduk pada bupati atau menteri yang neko-neko,” katanya.

Gandeng ICW

Untuk menjamin transparansi dan tidak ada penyelewenangan dalam rekrutmen, Kemenpan juga menggandeng Indonesia Corruption Watch (ICW). Kemenpan nanti akan menerima dan melaksanakan hasil rekomendasi ICW akan temuan KKN dalam proses seleksi CPNS di seluruh Indonesia. Seluruh temuan pelanggaran akan diserahkan ke penegak hukum.

Koordinator ICW Danang Widoyoko menyatakan, kinerja buruk PNS dimulai dari buruknya rekrutmen. Dengan perbaikan rekrutmen, diharapkan oknum yang mendapatkan untung dari seleksi CPNS dibabat.
“Selama ini seleksi CPNS menjadi ajang balas budi kepala daerah terpilih pada pendukung dan keluarga. Sisanya dijual oknum untuk kemudian disetorkan pada kepala daerah terpilih untuk modal pemilihan berikut,” jelas Danang.
Ke depan, Danang mengharapkan pemerintah mencontoh Singapura yang memberikan gaji lebih besar pada pegawai negeri melebihi rata-rata pegawai swasta. Selain agar tidak korupsi, pelayanan publik juga lebih baik. (noe/jpnn)

30 Remaja Diserang OKP, 3 Orang Dipanah dan Diparang

KORBAN: Daniel Sahala Ramadhan saat dirawat di RSUD Deliserdang, kemarin.//batara/SUMUT POS
KORBAN: Daniel Sahala Ramadhan saat dirawat di RSUD Deliserdang, kemarin.//batara/SUMUT POS

LUBUKPAKAM-Sedikitnya 30 remaja diserang secara brutal oleh Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) Selasa (26/6) sekitar pukul 17.30 WIB di Jalan Alternatif Desa Sena Kecamatan Batang Kuis, Deliserdang. Tiga orang luka luka karena terkena panah beracun dan parang panjang, dan dirawat di RSU Deliserdang.

Ketiga remaja terkena panah beracun serta sabetan parang itu Arya (17), Iqbal (16) dan Daniel Sahala Ramadhan (17) warga Jalan Ampera Desa Sekip Lubukpakam, Deliserdang.

Penuturan Daniel Sahala Ramadhan yang terkena lima tusukan pada tubuhnya saat ditemui di ruang inap Teratai RSUD Deliserdang, Rabu (27/6), dia bersama 29 remaja lainnya didatangi Yuhriansyah Nasution Alias Ucok Tonjol warga Jalan Masjid, Komplek Perumahan Harmoni Lubukpakam. Mereka ditawari pekerjaan dengan upah Rp100 ribu per orang.

“Kami diajak Ucok Tonjol mau kerja ke Bandara Kualanamu dengan upah Rp100 ribu, saat itu ada sekitar 30 orang yang berasal dari Gang Ampera. Karena bujukan Bang Ucok Tonjol, kami tergiur kemudian masuk ke dalam mobil yang sudah disediakan mobil Xenia dan Avanza,” beber Daniel, sembari menahan rasa sakit.

Kemudian rombongan remaja itu bergerak dari Stasiun KA Lubukpakam menuju lokasi pekerjaan yang ditawarkan Ucok Tonjol. Tetapi Ucok Tonjol tidak ikut serta dalam rombongan itu. Setiba di lokasi rombongan turun, bahkan beberapa di antaranya sempat minum air botolan di warung pinggir jalan. Namun, tiba-tiba sekelompok pemuda lain menyerang dengan memakai senjata tajam serta panah beracun. Tentu saja akibat serangan itu, rombongan remaja tadi lari menyelamatkan diri dari serangan kelompok pemuda tadi. Meski menyelamatkan diri beberapa orang dari rombongan itu terkena anak panah serta sabetan parang.

Setelah berhasil menyelamatkan diri akhirnya sebagian remaja tadi ada yang langsung pulang kerumah masing masing. Sementara itu Arya (17), Iqbal (16) dan Daniel Sahala Ramadhan (17) mendapat perawatan di RSU Deliserdang. Rencananya, setelah mendapat perawatan ketiga remaja itu akan membuat laporan kepihak kepolisian. “kami akan melaporkan peristiwa penganiayan ini, bahkan Ucok Tonjol akan kami laporkan juga,” bilang Daniel. (btr)

Mahasiswa FK USU asal Malaysia Hina Indonesia

MEDAN-Beberapa warga Malaysia yang tercatat sebagai mahasiswa di Universitas Sumatera Utara berulah. Mereka melecehkan Indonesia di depan warga Medan. Tak pelak, mereka pun nyaris dimassa.
Dari informasi yang dihimpun, peristiwa tersebut bermula pada kejadian sepele. Adalah mahasiswa asal Malaysia yang kuliah di Fakultas Kedokteran USU bernama Asnawi (22) yang bersitegang dengan warga Medan, Dion (20). Keduanya mengalami kecelakaan di Simpang Jalan Dr Mansyur, Rabu (27/6) 02.00 dini hari.

Ceritanya, dini hari itu, Dion bersama dengan rekan wanitanya yang sedang berboncengan melintas di Simpang Jalan dr Mansyur, Medan.

Di saat yang bersamaan, menyalip dari arah belakang Asnawi dan tiga rekannya yang berboncengan dengan menaiki dua sepeda motor. Tanpa sengaja Dion menabrak Asnawi dari belakang saat Asnawi hendak belok menuju ke arah Jalan dr Mansyur.

Keduanya sama-sama terjatuh. Melihat Asnawi terjatuh, rekannya yang dua lagi yang berada di sepeda motor lainnya langsung turun. Tanpa diperintah, keduanya langsung memukuli Dion. Warga yang melintas saat itu memisahkan pertikaian tersebut. Namun, salah satu rekan Asnawi, pria berbadan tegap warna kulit hitam bersama dengan rekan wanitanya malah memaki Dion. “Bagaimana Indonesia tak miskin, warganya pun bodoh-bodoh,” katanya.

Mendengar itu, warga yang berada di lokasi langsung emosi. Warga pun langsung mengejar mahasiswa asal Malaysia tersebut. Warga asing itu sempat melarikan diri ke RS Siti Hajar, tak jauh dari Simpang Jalan Wahid Hasyim dan bersembunyi di dalam rumah sakit itu.

Tak lama berselang, warga yang mengejar tiba di rumah sakit tersebut. Merasa terjepit, keempat mahasiswa Malaysia itu tetap memilih bertahan di rumah sakit. Masa makin beringas. Beruntung petugas Polsekta Medan Baru yang dipimpin Perwira Pengawas Polsekta Medan Baru, Ipda S Tarigan bersama dengan enam personel langsung turun ke lokasi setelah mendapat laporan dari sekuriti rumah sakit. Keempat pun langsung diboyong petugas ke Mapolsekta Medan Baru dengan menggunakan mobil petugas.

Pengakuan Asnawi, saat di RS Siti Hajar, dirinya saat itu hendak belok ke arah kanan menuju Jalan dr Mansyur. Sambungnya, tiba-tiba sepeda motor yang dikemudikannya ditabrak oleh Dion. “Saya terjatuh dan saya pun luka saat ditabrak dia dari arah belakang tadi Bang,” ucapnya.

Namun, Asnawi membantah kalau mengucapkan kalimat melecehkan Indonesia. “Saya tak dengar dan saya tak ada bilang begitu,” jelasnya.

Dia juga menegaskan kalau rekan-rekannya tidak ada mengucapkan kalimat yang dimaksud. “Saya tak ada dengar dan tak ada bilang begitu. Tak tahu siapa yang bilang itu,” jelasnya.

Jhon (37), seorang warga sekitar – yang ikut mengejar – membantah pengakuan dari Asnawi. Jhon mengaku, keempat mahasiswa memukuli Dion yang sudah terkapar. “Saya awalnya cuma melintas. Tapi gak tahu ceritanya karena saya lihat ada orang dipukuli dan kondisinya sudah terlentang, saya pun berhenti. Saya lihat ada bagian tubuhnya membengkak. Saya pikir tangannya patah. Waktu saya bilang jangan dipukuli lagi. Mereka malah bilang jangan ikut campur. Tak lama kemudian, kawan mahasiswa Malaysia ini berdatangan. Warga pun langsung berkumpul,” katanya.

Jhon menambahkan, warga berkumpul awalnya hanya melihat kecelakaan lalu lintas. Namun, belakangan warga menjadi emosi karena satu dari 4 mahasiswa Malaysia itu sempat mengeluarkan kalimat yang melecehkan Indonesia. “Indonesia itu, sudah miskin jangan bertingkah kalian, gitu katanya Bang. Warga pun tersinggung, yang semula mau menolongnya jadi tak mau menolong dan mengejar mereka,” ungkapnya.

Sementara itu, seorang Dion yang tak ada mengalami luka saat berada di RS Siti Hajar mengakui kalau Dion yang menabrak tapi itu tak sengaja. “Lagi pula sepeda motor mereka belok tak ada lampu tangannya dan mereka beloknya tiba-tiba. Dion tak sengaja menabrakanya,” ujarnya yang tak mau menyebutkan namanya.

Kapolsekta Medan Baru, Kompol Budi H SIK mengaku, kasus tersebut dilimpahkan ke Mapolresta Medan. “Kasus Laka Lantas dan kasus penganiayaan serta pemukulan sudah diserahkan ke Polresta Medan karena kasusnya menyangkut WN Malaysia,” akunya.

Hal senada juga diucapkan Kanit Reskrim Polsekta Medan Baru, AKP Andik SIK saat ditemui di Polsekta Medan Baru. “Tadi saya dihubungi perwakilan Kedubes Malaysia dan kasus ini sudah dilimpahkan ke Polresta Medan,” jelasnya. (jon)

Malaysia Protes, 2 Pendemo Tortor Ditangkap

JAKARTA-Persoalan klaim kebudayaan Indonesia oleh Malaysia terus berlanjut. Setelah pemerintah Indonesia menyatakan mengirimkan nota diplomatik sebagai wujud protes kepada negeri jiran atas klaim tari Tortor dan Gordang Sambilan, Malaysia juga mengirimkan protesnya kepada Indonesia.

Buntutnya, pemerintah menangkap dua warganya demi ‘menyenangkan’ hati Malaysia.

Protes tersebut berkaitan dengan insiden saat aksi demonstrasi yang terjadi di kantor Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta. Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha mengungkapkan, keberatan dari Malaysia tersebut sudah sampai ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat tiba dari lawatan luar negerinya, Selasa (26/6) pagi.

“Memang ada komunikasi dengan menlu kita (terkait keberatan Malaysia tersebut),” kata Julian di Bina Graha, kompleks Istana Kepresidenan, kemarin (27/6). Presiden, lanjut dia, menginstruksikann
untuk menindaklanjuti protes dengan memproses siapa yang harus bertanggung jawab.

Nah, laporan dari Polda Metro Jaya menyebutkan, telah diamankan dua orang yang dianggap bertanggung jawab atas aksi yang membuat pemerintah melayangkan protes. “Jadi ini merespon apa yang menjadi keberatan pihak Malaysia, bahwa pemerintah Indonesia tidak diam, hukum tetap berjalan dan ditegakkan,” urai Julian.

Selanjutnya, pihaknya menyerahkan kepada aparat yang berwenang untuk menindaklanjuti dengan langkah penyelidikan.

Menurut Julian, presiden memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut. tidak hanya dengan Malaysia, namun juga dengan negara lain karena berkaitan dengan menjaga hubungan baik antarnegara. “Itu adalah tanggung jawab pemerintah untuk mengamankan dan menjaga perwakilan asing dari negara sahabat di tempat kita,” kata Julian.

Terpisah, Polda Metro Jaya membenarkan pihaknya telah menangkap dua orang yang diduga melakukan perusakan di Kedutaan Malaysia. “Betul, atas nama Bagus dan Deni,” ujar Kabidhumas Polda Metro Kombes Rikwanto pada Jawa Pos (grup Sumut Pos) kemarin.

Menurut mantan Kapolres Klaten itu, Bagus diduga melakukan pembakaran bendera Malaysia di depan Kedutaan pada 22 Juni 2012. “Dia sengaja melakukan provokasi,” katanya.

Lalu, Deni ditangkap pada 26 Juni 2012 karena memaksa masuk ke mess dewan kedutaan Malaysia. “Keduanya masih diperiksa intensif oleh penyidik Dirkrimum Polda Metro Jaya,” kata alumnus Akpol 1988 itu.
Rikwanto menjelaskan, pihaknya bersikap proporsional dalam kasus ini. “Siapapun yang melakukan pengrusakan itu sudah masuk tindakan pidana,” katanya. “Bukan karena kita diminta Malaysia,” tambah Rikwanto.  (fal/rdl/jpnn)

Puasa Mulai 20 Juli

Muhammadiyah Tidak Ikut Sidang Isbat

JAKARTA- Pimpinan Pusat Muhammadiyah tampaknya telah menyepakati permulaan puasa yang dimulai tanggal 20 Juli. Bahkan, Muhammadiyah menyatakan tidak akan mengikuti sidang isbat, yang merupakan pertemuan sejumlah organisasi keagamaan dalam menentukan awal bulan Puasa atau Hari Raya Idul Fitri.

“Kita sudah memutuskan, Insya Allah 20 Juli hari pertama puasa dan 19 Juli mulai shalat tarawih.

Tapi kami tidak ikut sidang isbat,”ujar Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin saat ditemui di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), kemarin (27/6).

Menurut Din, sidang isbat hanya mengutamakan pandangan pemerintah. Dia menilai sidang isbat kerap berjalan tidak objektif. Selain itu, dalam sidang isbat tidak terdapat upaya musyawarah yang melibatkan banyak pihak. “Pada pikiran Muhammadiyah, itu (sidang isbat) tidak perlu. Karena itu hanya pikiran subjektif pemerintah dan biasanya tidak ada musyawarah dan tidak ada diskusi,” jelas Din.

Dalam sidang isbat, lanjut Din, pemerintah tidak pernah menampung perbedaan pendapat dari masyarakat, khususnya umat Islam. Karena itu, Muhammadiyah telah menolak mengikuti sidang isbat sejak tahun lalu. “Pemerintah cenderung tidak mengayomi seluruh umat. Seharusnya pemerintah mengayomi seluruh umat yang berbeda pendapat. Muhammadiyah sejak tahun lalu sudah mengirimkan surat tidak akan ikut sidan isbat,”tegasnya.

Sebelumnya, Ketua PP Muhammadiyah Abd Fattah Wibisono sudah menegaskan bahwa penetapan 1 Ramadhan versi Muhammdiyah sudah sesuai dengan syariah. Dia mengatakan, Nabi Muhammad sudah bisa menetapkan awal Ramadhan ketika ada salah satu pemantau hilal yang mau disumpah sudah melihat hilal. “Pada 19 Juli hilal sudah di atas ufuk (lebih dari 0 derajat). Sehingga sudah masuk bulan Ramadhan,” katanya.

Sementara itu, pemerintah menggunakan ketentuan awal bulan posisi hilal harus lebih dari 2 derajat. Sebab, pada 19 Juli posisi hilal belum diatas 2 derajat, maka jumlah hari pada bulan Syakban digenapkan menjadi 30 hari. Dengan penggenapan ini, kemungkinan besar pemerintah menetapkan 1 Ramadhan 1433 H/2012 M jatuh pada 21 Juli. Sementara salah tarawih dimulai pada 20 Juli. (ken/jpnn)

Dari 1 Karung Bijih Emas, Bisa Peroleh 1-2 Kg Emas

Mendengar dan menyaksikan para penambang liar menjadi orang kaya baru —punya rumah bagus dan mobil baru— ditambah kabar bahwa 1 karung bijih emas bisa menghasilkan 1 kg emas, masuk akal jika banyak warga lokal yang tergiur ikut menambang. Apalagi Muspida setempat tak serius melakukan penertiban.

Dame Ambarita, Panyabungan

GALUNDUNG: Seorang pekerja memproses bijih emas menjadi emas dalam galundung (kilang emas tradisional), di Hutabargot, Panyabungan, Madina. Pemrosesan menggunakan air raksa. //Dame Ambarita/sumut pos
GALUNDUNG: Seorang pekerja memproses bijih emas menjadi emas dalam galundung (kilang emas tradisional), di Hutabargot, Panyabungan, Madina. Pemrosesan menggunakan air raksa. //Dame Ambarita/sumut pos

“Terus terang saja, saya tergiur ingin ikut melakukan penambangan emas, meski tak ada izin. Cemmanalah, melihat tetangga jadi orang kaya baru, siapa yang tak pengen?” kata Idham Kholil Siregar (45), warga Desa Tambisky Lama, Kecamatan Naga Juang, Madina, kepada Sumut Pos. Desa Tambisky Lama berada di areal kaki bukit tempat tambang emas liar merajalela.

Meski tergiur, Idham tidak ikut penambangan liar, karena sudah terlibat dalam Koperasi Desa yang didukung salahsatu perusahaan yang memiliki izin resmi penambangan emas di Madina namun belum beroperasi.

Informasi dihimpun Sumut Pos, pemilik lubang biasanya membiayai seluruh operasi penggalian, mulai dari biaya pengkavlingan lahan, logistik, upah portirn
(tenaga langsir), dan lain-lainnya. Biaya yang dikeluarkan mencapai Rp60 juta sampai Rp100 juta per lubang.

Jika ada bijih emas yang digali, hasilnya dibagi 60:40 antara pemilik lubang dan penambang emas. Umumnya, dari satu lubang bisa dapat 1-2 karung bijih emas.

Untuk melangsirnya dari perbukitan ke mesin galundung (alat pemisah batu/tanah dengan emas)) di pemukiman penduduk, portir (tenaga pengangkut) diupah Rp150 ribu sampai Rp200 ribu per karung goni (30-40 kg). Ditambah Rp50 ribu ke kilang-kilang galundung emas.

Dengan kerja setengah hari mengangkut karung goni berisi batuan bijih emas, warga dapat upah Rp 200.000.

“Tetapi ada juga penambang yang memiliki mesin galundung sendiri di lokasi tambang. Mereka langsung mengolah bijih emas di areal perbukitan,” jelas Pak Nur, pemerhati penambangan emas liar di Madina.

Jumlah penambang liar mayoritas berada di Hutabargot dibanding Nagajuang, karena di sana kandungan mineralisasinya langsung ke akar emas. Jika beruntung, penambang memang bisa meraup 1-2 kg emas dari 1-2 karung bijih emas. Sebaliknya, bisa hanya dapat 1-2 gram per karung berisi sekitar 50 kg bijih emas.

Sedangkan di areal Bukit Sihayo dan Sambung, Kecamatan Naga Juang, kadar emasnya tersebar. “Paling dapat 2-3 gram emas per ton batuan,” kata Pak Nur.

Meski emas dari lubang tambang tidak menentu, minat penambang liar untuk berburu emas tidak surut. Apalagi aparat Muspida (Musyawarah Pimpinan Daerah) setempat tidak serius melakukan penertiban.

“Yang mereka (aparat kepolisian, Red) tangkap paling tenaga pelangsir. Sementara pemilik lubang tak pernah diganggu,” cetus F Rangkuti, warga Panyabungan yang sejak awal mengamati kegiatan  penambangan liar di Hutabargot.

Informasi dihimpun Sumut Pos, sejumlah oknum Muspida Madina, mulai dari oknum pejabat di institusi kepolisian, DPRD, hingga oknum di Pemkab, terlibat dalam penambangan emas liar di Hutabargot. Ada yang memiliki lubang, ada yang memiliki mesin galundung, atau memiliki keduanya.

“Artinya, oknum pejabat yang seharusnya melakukan penertiban, justru ikut terlibat. Mana mungkin mengharapkan ada penertiban?” kata F Rangkuti.

Di antara oknum anggota DPRD Madina yang ditengarai ikut memiliki lubang tambang liar, galundung, atau keduanya, muncul inisial AMN, IN, ZB, AHN,  SAN, HB, MJSN, SES, EEL, dan FEN.

Selain anggota dewan, sejumlah perwira pun ditengarai memiliki lubang di Hutabargot, atau hanya sekedar memperoleh setoran. (bersambung)

Usai Diperiksa KPK Anas Cengar-Cengir

USAI DIPERIKSA KPK: Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum akhirnya keluar dari kantor KPK setelah diperiksa selama kurang lebih 8 jam, Jakarta, Rabu (27/6). //Arundono/JPNN
USAI DIPERIKSA KPK: Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum akhirnya keluar dari kantor KPK setelah diperiksa selama kurang lebih 8 jam, Jakarta, Rabu (27/6). //Arundono/JPNN
JAKARTA – Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum menepati janjinya memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai terperiksa dugaan korupsi pembangunan sport center di Hambalang. Dia pun datang dan pulang dengan tersenyum puas.

“Ini adalah kesempatan yang baik bagi saya. Karena saya bisa memberikan klarifikasi dan keterangan yang dianggap pelru kepada KPK,” kata Anas sebelum masuk ke gedung KPK sekitar pukul 10.00 WIB. Anas tidak datang sendiri. Dia dikawal beberapa simpatisan dan para petinggi Partai Demokrat lainnya. Diantaranya adalah Kepala Divisi Komunikasi Partai Demokrat Andi Nurpati, Wasekjen Partai Demokrat Saan Mustofa, Kepala Divisi Advokasi dan Hukum Denny Kailimang serta tim kuasa hukum Anas seperti Patra M Zen dan Firman Wijaya. Begitu tiba di KPK, Anas langsung dielu-elukan pendukungnya.

KPK sepertinya memperlakukan pemeriksaan Anas dengan sedikit istimewa. Sebab, meski Anas hanya berstatus terperiksa, bukan saksi, KPK meminta bantuan puluhan tenaga kepolisian untuk mengamankan kedatangan dan kepulangan Anas dari gedung KPK. Setelah memberikan sedikit komentar kepada wartawan soal kedatangannya, pria kelahiran Blitar itu langsung masuk menuju ruang pemeriksaan. Pemeriksaan Anas ternyata berjalan sangat panjang.

Namun, itu tidak menyurutkan semangat para pendamping dan simpatisan Anas. Mereka tetap setia menunggu bosnya itu di markas KPK. Bahkan, para petinggi partai berlambang mercy itu menjadi rebutan para awak media televisi yang berlomba-lomba mewawancarai mereke secara live untuk berkomentar soal pemeriksaan Anas.

Sekitar pukul 17.45, Anas selesai diperiksa. Dia pun langsung menemui dan ngobrol bersama kolega partai dan kuasa hukumnya di area lobi gedung KPK. Tak kalah ramai, puluhan simpatisan Anas yang sudah berkumpul di halaman gedung KPK pun bertepuk tangan dan bersorak menyambut Anas. “Hidup Anas.. Hidup Anas..,” teriak mereka.
Anas yang mengenakan batik cokelat langsung cengar-cengir begitu keluar dari pintu. (kuh/jpnn)

Teroris Medan Masuk ke Kampus-kampus

Rekrut Anggota Baru Paham IT

JAKARTA-Kelompok teroris internistan (kelompok yang masih terkait dengan kelompok di Afganistan) yang membangun basis di Medan, tidak hanya sekedar mencari dana lewat cyber crime.

Namun sekaligus melancarkan aksi merekrut anggota baru dari kalangan kampus-kampus di Medan. Khususnya para mahasiswa yang paham akan dunia IT (teknologi Informasi) dan internet.

Kuatnya indikasi tersebut, tidak saja dikemukakan pengamat terorisme, Nurhuda Ismail, sebagaimana diberitakan sebelumnya. Namun juga diamini anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Iskan Qolbu Lubis, saat berbincang dengan koran ini, kemarin.

“Ya mungkin saja. Karena gerakan seperti ini (terorisme), biasanya akan memasuki daerah-daerah yang strategis,” ungkap Qolbu. Artinya, kampus yang merupakan tempat mendidik generasi muda dengan berbagai disiplin ilmu, tidak dipungkiri menjadi tempat yang sangat strategis. Karena dengan dasar keahlian ilmu yang telah dimiliki, terutama dari para mahasiswa program IT, tentu tidak akan terlalu sulit membimbingnya menjadi sosok handal dalam melakukan cyber crime.

Hanya saja menurut Qolbu, merekrut mahasiswa tentu tidak segampang merekrut orang-orang muda lain yang hanya tamatan SMA atau bahkan SMP, apalagi mereka yang tidak memiliki dasar pendidikan. “Karena setahu saya, para mahasiswa itu kan sudah punya dasar. Jadi kalau mereka menggunakan nalarnya, tentu tidak akan bisa kena (terekrut).”

Meski demikian, langkah antisipasi tetap perlu dilakukan sedini mungkin. Di antaranya dengan terus memberi pengertian dan pemahaman yang benar tentang agama. Bahwa, “Islam itu merupakan pembawa damai. Pemahaman ini yang harus senantiasa ditanamkan. Juga perlu diajarkan bahwa kekerasan pasti menghasilkan kekerasan. Artinya, filosofi kekerasan itu sendiri sudah salah.”

Selain itu, Sumut selama ini menurut Qolbu, dikenal di mana kehidupan pluralisnya paling bagus di Indonesia. Sebab meski terdiri dari beragam suku dan agama, kerukunan bisa terpelihara dengan baik. Oleh sebab itu, tidak salah jika ia menduga munculnya aksi-aksi terorisme di Sumut, kemungkinan bukan dilakukan oleh warga lokal.

“Sebagai contoh itu Tapanuli Utara dengan Mandailang, kompak sekali. Cuma memang saya tidak tahu persis apakah para teroris yang ada, merupakan penduduk asli Sumut. Hanya perlu diketahui, biasanya (dalam merekrut) ada faktor ideologi yang ditanamkan (kelompok tersebut).”

Selain itu dalam kesempatan perbincangan kali ini, Qolbu juga mengharapkan aparat keamanan terutama Badan Intelijen Negara (BIN), dapat bekerja lebih profesional lagi dalam menghadapi peristiwa-peristiwa terorisme yang ada. “Saya tidak tahu apakah ada hubungan antara gejolak di Papua, kerusuhan di Batam dan kegiatan terorisme di Medan. Apakah dalam hal ini ada campurtangan asing, saya tidak tahu. Tapi itu bisa-bisa saja. Apalagi khusus di Sumut, itu bisa saja dilakukan oleh orang-orang yang tidak senang melihat kerukunan kita. Karena yang saya tahu, masyarakat Sumut tidak seperti itu (melakukan tindakan-tindakan terorisme). Jadi dalam hal ini, juga kita harapkan aparat keamanan dapat bertugas lebih baik lagi.”

Kapolresta Kumpulkan Kepling dan Awasi Kampus

Kapolresta Medan Kombes Pol Monang Situmorang SIK menegaskan, untuk mempersempit ruang gerak teroris, ia akan mengumpulkan semua kepala lingkungan (Kepling) di Medan ini.

“Semua kepling yang ada di Kota Medan juga sudah kita kumpulkan kemarin di Sampali dan kita berikan pengarahan termasuk kita menyiagakan semua personel polsek-polsek yang ada diwilayah hukum Polresta Medan,” tegasnya.

Sedangkan dugaan perekrutan mahasiswa di kampus, dalam hal ini mahasiswa yang mengusai IT, Monang Situmorang mengaku, pihaknya juga sudah melakukan pendekatan kepada kampus-kampus yang ada di Medan. “Polresta Medan juga sudah melakukan pendekatan terhadap mahasiswa yang ada di Medan melalui kampus dan dosen-dosennya. Para mahasiswa yang direkrut oleh teroris itu kebakayakan dari luar Medan dan memilih Medan sebagai tempat persembunyian saja dan penyembunyian aset mereka,” akunya.

Meski demikian, Monang meminta kepada warga Medan untuk ikut berperan aktifnya dan kerja samanya dari semua pihak. “Kita meminta peran aktif dari masyarakat untuk menjaga kekondusifan Kota Medan ini dari ancaman terorisme,” harap Monang.

Lalu, mungkinkah teroris mendanai aksi lewat penjualan narkotika? Menurut peneliti terorisme dari Yayasan Prasasti Perdamaian, Taufik Andrie, menyangsikan hal itu. “Kalau di lapangan sepertinya sulit seorang mujahid berhubungan dengan bandar-bandar narkoba. Apalagi di dalam penjara, karena biasanya itu dipisah antara tahanan narkoba dengan tahanan lain,” katanya.

Demikian ungkapnya saat berbincang secara khusus dengan koran ini di Jakarta, kemarin.

Oleh sebab itu dalam hal ini, aparat keamanan menurutnya kemudian, harus membuka dan mengembangkan jika memang ada temuan. Bagaimana relasi antara jual sabu-sabu dengan membeli senjata misalnya. Namun jika mencari dana lewat IT (informasi Teknologi), Andrie memang melihatnya cukup relevan. Apalagi mengingat skill-skill individu dari masing-masing anggota yang ada, rata-rata cukup bagus. “Misalnya Imam Samudera, dalam catatan dulu pernah membobol kartu kredit. Jadi skill ini memang lazim. Hanya saja ketika itu yang banyak disoroti lebih kepada kasus pembomannya,” pungkasnya.  (gir/jon)

Polisi Pemakai Narkoba Harus Dicuci Otak

JAKARTA- Tindakan yang diambil terhadap 114 polisi di wilayah kerja Polda Sumut yang dinyatakan positif mengkonsumsi narkoba berdasar hasil tes urine tidak cukup hanya dikarantina saja. Oknum polisi tersebut harus dicuci otaknya.

Hal ini diungkapkan pakar pengobatan pecandu narkoba yang juga seorang psikiater, Prof Dr H Dadang Hawari. Dikatakannya, terhadap 114 personel polisi itu tidak bisa hanya dilakukan pembinaan saja. Para personel polesi itu harus menjalani terapi khusus.

Kata Dadang, terapi ini memerlukan waktu satu minggu. “Saat menjalani masa terapi ini, kita cuci otaknya. Kita juga lakukan detoksifikasi, yakni mengeluarkan pengaruh narkoba dan racun-racun lain dari tubuhnya. Juga mendelete memorinya tentang narkoba, seperti kita mendelete memori di hp. Tapi ini dengan obat-obat khusus,” beber Dadang, kemarin.

Terapi ini harus dijalani polisi pengguna narkoba dari yang levelnya baru tahap coba-coba, hingga yang sudah level kecanduan.  Langkah selanjutnya, setelah melewati masa terapi, baru masuk ke masa rehabilitasi selama satu hingga dua bulan. Begitu sudah ada tanda-tanda baik, maka polisi ini bisa diaktifkan lagi bertugas. “Tapi jangan ditempatkan di bagian kejahatan narkoba,” ujarnya.

Menurut Dadang, para petinggi kepolisian belum memahami cara penanganan anggotanya yang terlibat narkoba. Karenanya, dia berharap, pemberitaan ini sekaligus bisa menjadi masukan bagi Kapolda Sumut.

Jangan Dipecat

Selain itu, Dadang mengingatkan, jangan sampai polisi yang terlibat penggunaan narkoba dipecat.  Menurut pemilik pusat rehabilitasi pecandu narkoba di Bintaro, Jakarta Selatan itu, justru sangat berbahaya.

Diterangkan, jika polisi pengguna narkoba dipecat, otomatis kecanduannya sebagai pemakai narkoba belum hilang tatkala statusnya sebagai polisi dicopot.  Nah, dalam situasi tertekan akibat dipecat, yang bersangkutan malah bakal makin menjadi-jadi mengonsumsi narkoba.
“Yang lebih berbahaya lagi, yang bersangkutan justru bisa masuk ke bisnis narkoba. Ini berbahaya,” ujar Dadang.

Seperti diberitakan, hasil tes urine secara acak yang dilakukan Polda Sumut, ditemukan 114 anggota polisi terlibat penggunaan narkoba. Kabid Humas Poldasu, Kombes Pol Raden Heru Prakoso mengatakan, satu dari 114 polisi yang terlibat bakal dipecat. Dia adalah Bripka Faizal Simamora, yang bertugas di Polres Sibolga.

Di sisi lain, Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane mendesak Kapolda Sumut untuk melakukan tindakan tegas. Menurut Neta, tidak adil jika sebanyak 114 polisi tersebut mendapat hukuman yang sama, yakni hanya mendapatkan pembinaan.
Mestinya, kata Neta, 114 polisi itu harus diperiksa secara intensif satu per satu, untuk mendalami sejauh mana masing-masing personil mengkonsumsi narkoba.

“Boleh dibina, dikarantina. Tapi harus ditelusuri sejauh mana mereka memakai, mulai kapan. Kalau sudah akut, berat rasanya jika tetap dipertahankan sebagai polisi,” ujar Neta.

Begitu pun, masing-masing harus ditelisik, sebagaimana jika polisi sedang memeriksa warga biasa yang tersangkut kasus narkoba. Mereka satu persatu harus diintegorasi, dari mana mendapatkan barang haram itu.

“Harus dikejar, darimana mereka ini mendapatkan narkoba. Apa mencuri barang bukti, apa membeli barang dari bandar. Kalau membeli dari bandar, ini juga fatal karena bandar mestinya langsung ditangkap. Kalau ambil barang bukti, juga berat, karena mestinya barang bukti dijaga polisi,” bebernya.
Dikatakan Neta, tes urine secara acak terhadap para personel polisi ini justru menjadi bumerang bagi kepolisian sendiri, jika tindakan tegas tidak dilakukan. Masyarakat, lanjutnya, bisa mencemooh kepolisian. Dengan model hukuman pembinaan saja, kata Neta, masyarakat pasti mencibir. “Ah, polisi seenaknya sendiri. Kalau anggotanya sendiri yang terlibat narkoba, toleran sekali. Kalau terhadap warga masyarakat biasa, selalu bilang tak ada pandang bulu, tegas sekali. Nah, jangan sampai muncul penilaian seperi itu,” ujar Neta mengingatkan.
Dampak lain jika hukuman terhadap 114 polisi itu tak tegas, maka tidak akan menimbulkan efek jera bagi para anggota polisi sendiri. “Jika sekarang 114 orang, mungkin tahun depan menjadi dua kali lipat karena tidak ada efek jera,” imbuhnya.
Kasubdit Pengelolaan Informasi dan Data Poldasu, AKBP MP Nainggolan, mengatakan pembinaan tersebut sudah sesuai dengan prosedur. “Kami yang tahu apa yang terbaik bagi anggota kami,” ujarnya tadi malam..
Dikatakan Nainggolan, jika setelah pembinaan, personel Polisi itu masih positif menggunakan narkoba, akan langsung dipecat. “Ini adalah pembinaan pertama. Jika mereka terbukti postif lagi, mereka akan langsung dipecat,” sebut Nainggolan. (sam/mag-12)

Tak Mau Serahkan Laporan Kekayaan, Komisaris Utama PTPN V Dicopot

JAKARTA-Penegakan integritas di tubuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terus bergulir. Setelah komisaris PT Pos Indonesia, kali ini giliran komisaris PT Perkebunan Nusantara (PTPN) V dicopot dari jabatannya. Gara-garanya, sang komisaris tidak bersedia menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menteri BUMN Dahlan Iskan mengatakan, salah seorang komisaris PTPN V sudah memberikan surat pengunduran diri karena tidak bersedia menyerahkan LHKPN. “Setelah diputuskan, nanti langsung dicari penggantinya,” ujarnya, Selasa (26/6).
Sebagaimana diwartakan, pekan lalu dalam pertemuan dengan KPK, Dahlan mendapat informasi terkait adanya beberapa komisaris BUMN yang belum menyerahkan LHKPN. Kemudian muncul nama Farid Harianto, komisaris PT Pos Indonesia, yang akhirnya menyatakan mundur karena enggan menyerahkan LHKPN.

Menurut Dahlan, komisaris BUMN yang enggan menyerahkan LHKPN bisa jadi karena memang yang bersangkutan tidak memiliki kekayaan, atau memiliki kekayaan namun tidak bersedia diketahui publik. “Kita berpikir positif saja,” katanya.
Lalu, siapakah komisaris BUMN tersebut? Dahlan tidak bersedia menyebutkan namanya. “Anda cari tahu sendiri,” ucapnya.

Ketika dihubungi wartawan, Sekretaris Perusahaan PTPN V Romadka Purba mengatakan, komisaris yang dimaksud adalah Maruli Gultom yang menjabat sebagai komisaris utama. “Beliau mengundurkan diri karena tidak mau menyerahkan laporan kekayaan,” ujarnya.Di jajaran manajemen, komisaris PTPN V terdiri atas lima orang. Selain Maruli Gultom sebagai komisaris utama, ada Syarwan Hamid, Yusni Emilia Harahap, Gamal Nasir, dan Refdion. Adapun jajaran direksi BUMN perkebunan yang berkantor pusat di Pekanbaru, Riau, tersebut diisi Fauzi Yusuf sebagai direktur utama, serta empat direksi lain yakni Suharjoko, Pontas Tambunan, Berlino Mahendra Santosa, dan Syamsul Rizal Lubis.

Dalam website perseroan, Maruli Gultom disebut memiliki banyak pengalaman di industri perkebunan. Salah satunya pernah menjabat sebagai Presiden Direktur PT Astra Agro Lestari Tbk pada periode 2005-2008 dan aktif di Asosiasi Industri Kelapa Sawit Indonesia. Selain itu, Maruli menduduki beberapa posisi di Grup Astra. Saat ini, dia juga tercatat sebagai rektor Universitas Kristen Indonesia (UKI). (owi/oki/jpnn)

1...13,31713,31813,319...15,851Page 13,318 of 15,851