Home Blog Page 13488

Jeruk Karo Masih Prospek

KARO- Menyikapi Peraturan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan Nomor 30/M-DAG/PER/5/2012, tentang Tata Niaga Impor Holtikultura yang akan berlaku 19 Juni 2012 mendatang,  Sekretaris Asosiasi Eksportir Holtikultura Indonesia (AEHI) Provinsi Sumut mengatakan, prospek jeruk di Sumatera Utara, khususnya Kabupaten Karo semakin cerah.

“Peraturan Menteri Perdangan ini didasarkan pada amanat UUD No 13 tahun 2010 tentang Hotikultura yang mewajibkan Importir untuk dapat memperhatikan dan menjaga stabilitas prekonomian nasional. Hal ini sangat membantu para petani jeruk dimana jeruk impor yang masuk ke Indonesia dibatasi,” terang Drs Joy Harlim Sinuhaji saat ditemui di lahan pertanian jeruknya seluas 82 hektar  di Desa Talin Kuta Kecamatan Tiga Panah, Karo.

Dia berharap petani Karo termotivasi meningkatkan produksi jeruk secara kwalitas dan kwantitas. Serta dapat memanfaatkan kesempatan dengan adanya pembatasan dan pengendalian impor tersebut.

“Saat  ini, tanpa adanya pengendalian dan pembatasan impor dari pihak pemerintah harga jeruk Tanah Karo mengalami kenaikan secara mencolok, apa lagi nanti kalau  aktivitas impor jeruk ini dibatasi maka peluang bagi para petani akan menjadi lebih baik menembus pasar utama (primer) di Jakarta,” tambah tokoh pemuda Karo yang kerap dipanggil Nonink  itu.

Nonink menjelaskan kebutuhan jeruk nasional sesuai dengan data Badan Pusat Statistik,  berkisar 2,5 juta ton pertahun, sementara total produksi nasional hanya berkisar sekitar 1,2 juta ton sudah termasuk didalamnya total produksi  sekitar 50 persen nya.(wan)

Longsor Pancur Batu Akibat Gempa

MEDAN- Longsor yang terjadi di kawasan Pancur Baru dan Sibolangit beberapa waktu lalu disebabkan guncangan gempa yang terjadi di NAD beberapa waktu lalu. Hal itu membuat dataran tinggi di kawasan Pancur Batu, Sibolangit dan Berastagi memiliki tekstur tanah yang longgar.

“Pada kasus longsor pertama di KM 54, tiga pekan lalu itu dari pengamatan visual kita dan informasi warga. Longsor terjadi akibat tanah dan pohon yang berada di atas lokasi longsor itu sudah retak dan longgar tidak padat lagi saat gempa kuat terjadi di Aceh beberapa waktu lalu yang sampai ke wilayah Sumatera. Gempa itu kan terjadi dua kali, jadi itu salah satu penyebabnya. Tekstur tanah tidak padat lagi, ditambah hujan deras maka membuat tanah jadi turun dan longsor ke bawah menutup jalan. Itu hasil analisis kita pada kasus longsor pertama,” kata Kepala Satker Metropolitan Balai Jalan dan Jembatan Kementerian PU Wilayah Sumut Mulatua Sinaga, Senin (21/5).

Sedangkan untuk longsor kedua yang terjadi di Sibolangit pada, Rabu malam (16/5) itu, lanjutnya, masih dalam pengamatan dan analisis tim dari Balai Jalan dan Jembatan Kementerian PU. Analisis dan pengamatan hingga saat ini masih dikumpulkan di lapangan, termasuk apakah lokasi tergolong dalam kawasan longsor. (adl)

Umar Patek Dituntut Seumur Hidup

Sidang Kasus Teroris

Jaksa penuntut umum (KPU) kasus terorisme dengan terdakwa Umar Patek rupanya tak kenal kompromi. Meski Umar Patek berulangkali meminta maaf dan menyesali perbuatannya, jaksa tetap yakin pria bernama Ali Hisyam Zein itu terlibat dalam berbagai kasus terorisme di Indonesia.

Jaksa Bambang Suharyadi menyebut Patek setidaknya terlibat dalam enam peristiwa terorisme, sehingga pantas dituntut hukuman seumur hidup. “Menuntut terdakwa dengan hukuman kurungan penjara seumur hidup,” kata Bambang dalam sidang di PN Jakarta Barat kemarin (21/05).  Praktis, Umar Patek lolos dari hukuman maksimal, yakni pidana mati.

Bambang menyebut, setidaknya ada 48 saksi yang semuanya memberatkan Umar Patek. Dia diduga menyembunyikan informasi adanya kegiatan terorisme yang berujung pada jatuhnya korban jiwa. “Terdakwa secara sadar menyembunyikan informasi akan adanya operasi pengeboman di Bali,” katanya.

Menurut jaksa, hal yang paling memberatkan Patek adalah perbuatannya telah mengganggu stabilitas keamanan negara, bahkan dunia internasional. Tindakan terorisme pada 12 Oktober 2002 yang ia lakukan menimbulkan kerugian moral, jasmani, dan rohani terhadap 192 korban dan keluarga korban Bom Bali I. Ledakan bom itu terjadi di Konsulat Amerika Serikat, Paddy’s Pub, dan Sari Club, Denpasar, Bali.

Saat jaksa membacakan dakwaan dan fakta persidangan, telinga Umar Patek tiba-tiba mengeluhkan cairan. Seorang petugas pengadilan lantas berlari membawakan lembaran tisu ke arah Patek. Selama dua menit Patek membasuh telinganya. Karena sempat terhuyung, suasana persidangan sempat gaduh.

Ketua Majelis Hakim, Encep Yuliardi, menanyakan kondisi Patek. “Apakah saudara sakit ?” ujar Encep.  Umar Patek yang tampil dengan gamis putihnya mengangguk. “Apa saudara bisa mendengar yang dibacakan Jaksa?” Ini bisa dilanjutkan?” tanya Encep. Patek kembali mengangguk dan bersedia sidang dilanjutkan. Ia terus mengusap telinganya dan kembali menegakkan posisi duduknya. “Silahkan saudara jaksa,” kata Encep.

Bambang lalu melanjutkan dakwaannya. Menurut dia, peledakan enam gereja di malam Natal, Desember 2000 di Jakarta juga merugikan keluarga korban. “Korban yang tidak tahu menahu harus menanggung akibatnya dengan penderitaan seperti cacat fisik, kehilangan pekerjaan, serta kehilangan anggota keluarga,”katanya.

Dalam rencana peledakan itu, ia berperan sebagai peracik bom. Dia juga menyembunyikan informasi rencana pemboman itu, meskipun ia sempat ia menolak membantu rencana Amrozi dan kawan-kawannya.

Umar Patek juga terlibat dalam peledakan enam gereja di Jakarta pada 24 Desember 2000. (rdl/ agm/jpnn)

Dahlan Iskan Diisukan Mundur, Istana Membantah

BEREDAR kabar di situs jejaring sosial soal rencana mundurnya Menteri BUMN Dahlan Iskan. Sontak saja kabar ini dibantah. Dahlan tetap bertugas seperti biasa hingga saat ini.”Pak Dahlan Iskan selaku Menteri BUMN, menjalankan tugas beliau. Ya tentu dalam kementerian BUMN dengan sangat baik sampai sekarang. Saya pastikan itu rumor yang tidak ada dasarnya,” tegas Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha, di Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/5).

Menurut Julian, isu yang beredar di twitter itu sebaiknya tidak perlu ditanggapi berlebihan. Bila ada pemanggilan seorang menteri oleh presiden adalah hal biasa, bukan melulu harus dikaitkan dengan isu reshuffle.

Ditanya soal komentar Presiden terkait pergantian direksi di lingkungan Pertamina, Julian memastikan itu  kewenangan Dahlan. Karena itu, dia meminta  masalah ini tak perlu dipersoalkan.

Isu sebelumnya dicuatkan oleh akun twitter anonim : @ratu_adil yang menggelontorkan isu perseteruan Dahlan Iskan dengan koleganya Jero Wacik. (net)

Gatot Ngotot Pembagian Saham PT Inalum

Menjelang Berakhirnya Kerjasama Indonesia-Jepang

MEDAN- Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu), sejauh ini belum memiliki konsep riil terkait rencana pengambilalihan kepemilikan saham daerah pada PT Indonesia Asahan Almunium (Inalum), jelang berakhirnya kontrak kerjasama Indonesia-Jepang pada Oktober 2013.

Saat ini Pemprovsu beserta 10 pemerintah kabupaten (Pemkab)/pemerintah kota (Pemko) yang berada di kawasan proyek PT Inalum, sedang memikirkan untuk memperoleh saham yang akan dilepaskan oleh pihak Nippon Asahan Aluminium (NAA).

Terlihat dalam rapat pembahasan PT Inalum pascaberakhirnya perjanjian kerjasama, yang dipimpin Pelaksana Tugas Gubernur Sumatera Utara (Plt Gubsu) Gatot Pujo Nugroho, di Ruang Beringin, Lantai VIII, Kantor Gubsu, Senin (21/5).

Gatot beserta 10 kepala daerah yang hadir dalam rapat tersebut, mengisyaratkan untuk menyamakan persepsi untuk mendapatkan saham PT Inalum.
Perlu diketahui dalam rapat ini dihadiri sejumlah utusan seperti Kementerian Perekonomian Ronald Tambunan, Kementerian Perindustrian I Gusti Putu Surya Wirawan, Kepala Otorita Asahan Effendi Sirait, Kepala Bappeda Provsu Riadil Akhir Lubis, Assisten Ekbang Djaili Azwar, Bupati Batubara OK Arya, Bupati Humbahas Mahdin Sihombing, Bupati Tapanuli Utara Torang Lumbantobing, Wakil Bupati Samosir Mangadap Sinaga, Wakil Bupati Tobasa Liberty Pasaribu dan Wakil Wali Kota Tanjungbalai Rolel Harahap. Plt Gubsu Gatot Pujo Nugroho hanya menegaskan, daerah harus memperjuangkan kepemilikan saham daerah, mengingat saham PT Inalum akan diambil alih sepenuhnya oleh pemerintah.

Walaupun saat ini Pemprovsu dan sepuluh pemkab/pemko yang berada di kawasan proyek PT Inalum dilibatkan dalam tim teknis pengambil alihan PT Inalum, namun hingga saat ini tim belum pernah diundang dalam pertemuan.

“Rapat ini digelar atas surat usulan Bupati Samosir dan Batubara, yang menyatakan perlunya daerah membahas posisi daerah, pascaberakhirnya perjanjian kerjasama antara RI-Jepang dalam proyek PT Inalum,” ungkap Gatot.

Dijelaskannya, selama ini saham yang dikuasai pemeritah Indonesia sebesar 42 persen dan Jepang mendapatkan porsi 58 persen.
“Dengan berakhirnya kerjasama, pemerintah akan mengambil alih 100 persen saham PT Inalum, untuk itu daerah dimana alokasi proyek sudah sepantasnya mendapatkan saham. Ini yang harus kita perjuangkan bersama,” terangnya.

Utusan Kementerian Perekonomian dan Perindustrian Ronald Tambunan, mengungkapkan, saat ini pemerintah pusat sedang mempersiapkan pengambil alihan PT Inalum yang diawali melalui persiapan proses negosiasi yang dimulai pada Agustus 2013 mendatang.

“Pada Juni atau Juli mendatang, menteri akan mengundang gubernur dan bupati/walikota terkait proyek ini guna membahas rencana pengambilalihan PT Inalum,” ujar Putu.

Secara umum rapat kemudian menyepakati, daerah perlu memperjuangkan kepemilikan saham apabila PT Inalum diambilalih oleh pemerintah.
Para bupati dan walikota yang hadir sepakat menindaklanjuti rapat dengan menggelar pertemuan lanjutan untuk membahas dan menyepakati besaran tuntutan kepemilikan saham daerah kepada pusat. (ari)

Polres Langkat Sita Narkoba dan Senjata Api

LANGKAT-Polres Langkat secara terpisah menangkap tiga tersangka pengedar dan pemakai narkoba, Sabtu (19/5) malam. Dalam penangkapan itu polisi menyita barang bukti sebungkus ganja kering, sebungkus sabu-sabu, sebutir pil ekstase dan sepucuk senjata api jenis softgun.

Ada pun ketiga tersangka yang ditangkap Ahmad Danial alias Nial (26) warga Jalan Udang Kelurahan Pekan Kecamatan Tanjungpura, Syafrizal alias Izal (28) warga Dusun I Desa Paya Perupuk Tanjungpura dan Deni Platini (36) penduduk Desa Cempa Kecamatan Hinai-Langkat.

Penangkapan ketiga tersangka berawal operasi yang digelar Polres Langkat di sekitar SPBU Cempa Hinai Langkat. Polisi mendapat laporan dari masyarkat bahwa akan nada transaksi narkoba di kawasan tersebut. Ternyata tersangka Nial dan Izal yang dimaksud. Mereka sedang bertansaksi sabu-sabu di kawasan tersebut. Usai bertransaksi Nial ditangkap.

Ia mencoba membuang sabu-sabu yang dibeli dari Izal, namun berhasil disita polisi. Selanjutnya polisi menangkap Izal di Desa Padangtualang. Nah, lagi-lagi petugas menerima nyanyian pelaku bahwa sabu-sabu itu didapatnya dari Deni di Kecamatan Hinai. Polisi langsung bergerak cepat dan menangkapnya di kediamannya. Dalam penggrebekkan itu polisi menyita sebungkus ganja dalam bungkus nasi warna coklat, sebutir pil ekstase serta senjata softgun, 8 butir peluru plus 1 kotak plastik berisi 15 butir peluru dan 1 sarung senjata.

Perbuatan pelaku dijerat Pasal 115 (1), Pasal 114 (1), pasal 112 (1) dan Pasal 111 (1) UU No.35/2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman pidana penjara seumur hidup atau paling sedikit 5 tahun dan paling lama 20 tahun serta pidana denda paling sedikit Rp800 juta dan paling banyak Rp8 miliar. (mag-4)

Pekan Depan, Hasil Audit Dibeberkan

Dugaan Korupsi Biro Umum Pemprovsu

MEDAN- Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Poldasu dengan Badan Pemeriksan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) rencananya akan membeberkan hasil audit dugaan korupsi di Biro Umum Pemrovsun pekan depan.

“Pekan depan mungkin sudah ada kejelasanya,” kata Direktur Ditreskrimsus Poldasu, Kombes Pol Sadono Budi Nugroho, Senin (21/5).
Menurutnya, BPKP sudah mengusahakan agar hasil audit sudah selesai pada akhir Mei 2012 atau awal Juni 2012 mendatang.

Sebelumnya Sadono menjelaskan, hasil penyelidikan Subdit III/Tipikor, kerugian negara ditemukan disetiap pos pengeluaran oleh Sekertaris Daerah (Setda) Pempropsu. “Pos pengeluaran keuangan ada 173 pos. Setiap pos ditemukan kerugian negara yang berbeda-beda jumlah kerugian negaranya,” ungkapnya.

Kepala Biro Umum Pempropsu, Nurlela telah diperiksa sebagai saksi terkait 173 pos pengeluaran yang masih dalam audit BPKP, dan kemana saja diperuntukkan. “Temuan penyidik disetiap posnya ada kerugian,” ungkapnya.

Selama ini, BPKP kordinasi dengan Penyidik Subdit III/Tipikor Ditreskrimsus Poldasu, kordinasi tersebut untuk memenuhi kekurangan yang diminta oleh BPKP. Untuk kasusnya sudah ditingkatkan ke penyidikan terhadap Aminuddin yang saat itu menjabat Bendahara Biro Umum, namun belum ditetapkan tersangka. “Penetapkan tersangka masih menunggu hasil BPKP,” jelasnya.

Dijelaskannya, pihaknya juga telah melakukan pemeriksaan terhadap mantan Kepala Biro Umum Pempropsu yang saat ini menjabat Kepala Dinas Perhubungan Sumut, Rajali SSos. “Sembilan saksi sudah pro justicia, jadi bersama BPKP kita fokuskan ke Biro Umum dan sembilan saksi. Untuk saksi akan bertambah lagi menjalani pemeriksaan,” cetusnya.

Seperti diberitakan, kasus dugaan korupsi di Biro Umum Pempropsu ditangani Poldasu terkait adanya dugaan korupsi anggaran rutin yang dikeluarkan dengan menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2011. Anggaran rutin diduga disalurkan untuk menutupi biaya papan bunga, uang kain, catering di rumah makan, tiket pesawat dan tunjangan tambahan penghasilan (TPP) pegawai di Pempropsu yang telah lama tertunggak. Akumulasi anggaran yang diselewengkan diduga Rp 25 miliar. (adl)

Guru Siantar Ancam Mogok Mengajar

Minta Tunjangan Sertifikasi 2010-2011 Dicairkan Serta Keluhkan Pungli

PEMATANGSIANTAR- Forum Guru Siantar (FGS) ultimatum Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Pematangsiantar, agar segera mencairkan tunjangan sertifikasi dan insentif guru tahun 2010 dan tahun 2011.

Jika sampai Kamis (24/5) nanti tidak juga direalisasikan, seluruh guru yang diperkirakan berjumlah 5500 orang, akan melakukan aksi mogok mengajar dan turun ke jalan, Senin (28/5) mendatang. Demikian dikatakan Ketua FGS, Hendri Tampubolon, Senin (21/5) di Jalan Ahmad Yani, Pematangsiantar.
“Kalau sampai dengan Kamis, 24 Mei (2012) nanti tidak juga dicairkan, maka Jumat dan Sabtu kita akan serukan ke sekolah sekolah, kalau Senin depan (28 Mei 2012), guru akan melakukan aksi turun ke jalan dan mogok mengajar,” ancam Hendri Tampubolon.

Aksi mogok dilakukan, karena FGS sudah sangat gerah dengan sikap Pemko Pematangsiantar, melalui Dinas Pendidikan, yang tak juga mencairkan tunjangan sertifikasi guru untuk bulan Desember 2010 dan Desember 2011.

Tidak hanya itu, tunjangan insentif guru dari Pemprovsu untuk tahun 2011 sebesar Rp1,4 miliar lagi, juga belum dicairkan kepada guru. Kemudian, FGS juga merasa risih dengan aksi pungli (pungutan liar) yang dilakukan oknum Disdik Pematangsiantar, ketika guru mengurus pemberkasan sertifikasi.
Dikatakan guru SMK Negeri 3 Pematangsiantar ini juga, selain melakukan aksi turun ke jalan dan mogok mengajar, FGS juga sedang berkonsultasi dengan pihak lain, untuk membawa persoalan belum dibayarnya tunjangan sertifikasi dan insentif guru, serta praktik pungli yang terjadi ke proses hukum. Karena FGS ada melihat indikasi korupsi.

Ditambahkan Ketua II FGS, Gibson Tambah, adapun bentuk pungli yang dialami guru yang sedang mengurus berkas sertifikasi, sebagian diantaranya, dari para guru dikenakan biaya pengambilan SK Dirjen Pendidikan sebesar Rp25 ribu. Untuk biaya pengantaran berkas, dikenakan biaya bervasiasi. Mulai dari Rp50 ribu hingga Rp100 ribu.

Selanjutnya, lebih parah lagi, untuk mendapatkan A Nol, guru dibebankan biaya dikisaran Rp1 juta hingga Rp1,5 juta. “Saya sendiri dikenakan satu juta setengah (rupiah) untuk dapatkan A Nol,” ungkap Gibson Tambah yang saat ini mengajar di SMA Swasta Budi Mulia.

Ditempat yang sama, Ketua LSM Toppan, Jamansen Purba, selaku mitra FGS dalam memperjuangkan hak hak guru itu menginformasikan tentang hasil konfirmasinya dengan Soli, dari Bagian Keuangan Disdik Pematangsiantar, Yusuf Rangkuti dari Biro Keuangan Pemprovsu dan dari staf Dinas PPKAD (Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) Pematangsiantar.

Dari Soli diperoleh informasi, terdapat 936 guru yang belum mendapat tunjangan sertifikasi untuk bulan desember 2010. Total jumlah tunjangan sertifikasi yang belum disalurkan itu sebesar Rp1,74 miliar.

Kemudian, untuk sertifikasi bulan Desember 2011, sebanyak 943 guru di Kota Pematangsiantar yang belum menerimanya. Dengan jumlah dana tunjangan secara global sebesar Rp2,7 miliar.

Sedangkan dari Yusuf Rangkuti didapatkan informasi tentang jumlah dana tunjangan insentif guru yang disalurkan ke Kota Pematangsiantar dari APBD Sumut 2011 sebesar Rp3,9 miliar. Dikatakan, dana itu sudah dikirim Pemprovsu ke Kas Daerah Pematangsiantar pada akhir Desember 2011 yang lalu.
Sementara itu, dari Dinas PPKAD didapatkan Jamansen Purba konfirmasi berupa, sebagian dana insentif guru di Kota Pematangsiantar sebesar Rp2,5 miliar sudah disalurkan. Sedangkan sisanya sebesar Rp1,4 miliar belum direalisasikan terhadap guru yang berhak untuk menerimanya.
“Yang mau kita cari tahu, anggaran yang sudah diterima Pemko Pematangsiantar ini, sudah dikemanakan peruntukkannya. Apakah tetap di kas daerah, atau diletakkan kemana?” ujar Purba curiga.(mag-20).

Petani Minta Jembatan Rambingen Direnovasi

PAKPAK BHARAT-Petani gambir Dusun Lae Sree Desa Lae Ikan Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe (STTU Jehe) Kabupaten Pakpak Bharat berharap jembatan rambingen (titi gantung-Red) segera mendapat perhatian pemerintah. Pasalnya, jembatan rambingen yang menjadi jalan utama menuju Dusun Lae Sree salah satu kawasan pertanian gambir terbesar di Pakpak Bharat hingga kini tak kunjung mendapat perbaikan setelah dihantam gempa tahun 2011.

Syawal Bancin (34) beserta Sejumlah warga Lae Sre yang sempat berbincamg dengan wartawan, Senin (21/5) mengaku khawatir setiap melintas di jembatan rambingen tersebut. Pondasi rambingen yang mengalami keretakan menjadi alasan kekhawatiran warga, ditambah kondisi jembatan rambingen yang sudah tua karena besi dan papan sudah dimakan usia. Ditambah lagi, jarak jembatan dengan sungai Lae Kombih yang berada di bawahnya hanya 25 meter.

Ditengah tingginya niat pemerintah daerah mengangkat komoditi gambir menjadi komoditi unggulan Pakpak Bharat, warga Lae Sree meminta akses jalan menuju perkampungan dan kawasan pertanian mereka dapat dituntaskan. Demikian halnya jembatan beton rangka besi yang hingga saat ini terbengkalai sejak dua tahun yang lalu pun diminta mendapat perhatian. (mag-14)

Siap Bangkit Perjuangkan Hak Buruh dan Nelayan Tradisional

Besok Tamsil Linrung Lantik Pengurus DPW PNTI Sumut

MEDAN-Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Persatuan Nelayan Tradisional Indonesia (DPW PNTI) Sumut rencananya akan dilantik di Hotel Madani Medan Jalan Sisingamangaraja Medan, Rabu besok (23/5). Pelantikan DPW PNTI Sumut ini langsung dihadiri Ketua DPP PNTI Tamsil Linrung, serta Direktorat Jenderal Perikanan RI, Maroto.

Pernyataan tersebut disampaikan Ketua DPW PTNI Sumut Sangkot Sirait, S,Sos, didampingi Sekretaris, Benny Hidayat Pane, Ketua Panitia Pelantikan Ir T Alexander Fasha dan Sekretaris, Ir Azmi A Majid.

“ Saat ini sudah 6 DPD PNTI se Sumut terbentuk, diantaranya Kota Tanjungbalai, Kabupaten Asahan, Kabupaten Batubara, Kabupaten Tapteng, Kabupaten Serdangbedagai dan Kota Medan.PNTI,” kata Sangkot.

Menurutnya, terbentukanya DPD PNTI itu sebenarnya sudah ada sejak tahun 2002 yang didirikan menteri Perikanan dan Kelautan pada waktu itu Rokhmin Dahuri.

Lebih lanjut dikatakan Sangkot Sirait, dibentuknya kembali PNTI ini, dikarenakan kepengurusan yang lama sudah tidak aktif lagi.Untuk itu PNTI di Sumut kembali dihidupkan.

“ Visi dan misi PNTI ini memperjuangankan hak-hak nelayan tradisional dan buruh nelayan dari pukat trawl dan juga ketidak berpihakan pemerintah terhadap nelayan tradisional,yang selama ini dinilai berpihak pada cukong-cukong yang bekerjasama dengan oknum-oknum tertentu,” tegas Sangkot.
Selain itu tugas pokok PNTI ini nantinya untuk memediasi program pemerintah dengan nelayan tradisional, karena selama ini nelayan tradisional hanya dimanfaatkan oknum untuk kepentingan individu dan tidak pernah menyampaikan aspirasi nelayan.

“ Inilah tugas dan pokok visi kami yang akan melakukan kontrol sosial pada pemerintah dalam penyaluran bahan bakar minyak (BBM) pada nelayan tradisional yang tidak pernah dinikmati mereka samasekali.Kita juga akan melakukan investigasi dan akan melakukan berkoordinasi pada DPP untuk menjalankan tugas dan fungsi pokok ini,” tegas Sangkot.

Sangkot juga menjelaskan, bahwa Ketua DPP PNTI Tamsil Linrung itu merupakan Wakil Ketua Panita Anggara (Panggar) DPR-RI. “ Nah, saat ini sudah ada zona penangkapan ikan laut internasional.Namun nelayan tradisional tidak bisa menangkap ikan.Dengan adanya PNTI ini mudah-mudah kita akan melakukan sosial kontrol terhadap pemerintah, terutama menyangkut masalah nelayan yang ditangkap di luar negeri,” tegasnya.(rud)

1...13,48713,48813,489...15,838Page 13,488 of 15,838