Home Blog Page 13557

MA Vonis Syamsul 6 Tahun Penjara

Gatot Bakal Gubsu Definitif

JAKARTA- Sebentar lagi Syamsul Arifin bakal dicopot secara permanen dari jabatannya sebagai gubernur Sumut. Selanjutnya, Gatot Pujo Nugroho bakal menjadi gubernur definitif.

Ini menyusul keluarnya putusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak upaya kasasi Syamsul Arifin. Hakim Agung yang diketuain
Artidjo Alkostar menyatakan Syamsul terbukti bersalah dalam perkara korupsi APBD Langkat.

Yang mengejutkan, putusan kasasi MA menjatuhkan vonis lebih berat, yakni enam tahun penjara kepada Syamsul. “Putusannya, menolak kasasi terdakwa, menerima kasasi jaksa penuntut umum KPK. Hukumannya menjadi enam tahun,” ujar Kabiro Hukum dan Humas MA, Ridwan Mansur, saat dihubungi koran ini, tadi malam (4/5).

Putusan tingkat kasasi ini lebih berat dibanding putusan majelis hakim Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta yang menjatuhkan vonis tingkat banding kepada Syamsul yakni empat tahun penjara. Di tingkat banding ini, mewajibkan Syamsul membayar uang kerugian negara dalam kasus korupsi APBD Langkat sebesar Rp8.512.900.231.

Sementara, putusan di pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor) hanya menjatuhkan vonis 2,5 tahun penjara dan tidak memerintahkan Syamsul membayar uang kerugian negara satu sen pun.

Ditanya berapa kerugian negara berdasar putusan kasasi, Ridwan mengaku, Syamsul harus mengembalikan kerugian negara Rp88 miliar. “Rp88 miliar sekian, tapi dia sudah mengembalikan Rp63 sekian dan barang-barang lain yang harus dilelang. Denda Rp500 juta subsider enam bulan kurungan penjara. Ini pertimbangannya untuk memperbaiki putusan tingkat banding,” ujar Ridwan.

Dia mengatakan, lima hakim anggota secara bulat menyepakati putusan enam tahun penjara itu. “Bulat, tidak ada di-setting opinion,” imbuhnya. Majelis hakim yang diketuai Artidjo itu anggotanya antara lain Syamsul Raka Chaniago, Leopold Luhut Hutagalung, Suhadi, dan MS Lume.

Kecewa

Dihubungi terpisah, kuasa hukum Syamsul Arifin, Rudy Alfonso, mengaku belum mendapat informasi resmi dari MA terkait telah keluarnya putusan kasasi kliennya itu. Namun, dia mengaku, mendapat kabar dari seorang kawannya.

Dia mengaku sangat kecewa dengan vonis enam tahun itu. Menurutnya, hakim agung MA tidak tahu persis kasusnya. “Kita yang tahu di persidangan seperti apa,” cetus Rudy.

Menurutnya, hakim MA hanya memperberat hukuman saja, tidak mempertimbangkan beberapa hal yang mestinya meringankan kliennya. Pertama, menurut Rudy, kliennya sudah mengembalikan uang ke KPK sejak saat masih proses penyelidikan. Bahkan, lanjutnya, uang yang diserahkan ke KPK lebih besar dari nilai kerugian negara yang disangkakan. “Pengembalian uang itu merupakan itikad baik. Saya sangat kecewa atas putusan kasasi ini,” cetus pengacara muda itu.

Hal kedua yang tidak dipertimbangkan hakim MA, lanjutnya, mengenai kondisi kesehatan Syamsul. Bahkan, Syamsul sempat koma akibat sakit parah. “Beliau sempat hilang (koma) dua jam saat di RS Jantung Harapan Kita. Masak tidak ada pertimbangan kemanusiaan?” cetusnya lagi.
Terkait dengan hal itu, Ridwan Mansyur mengatakan, majelis hakim agung yang menyidangkan kasasi kasus Syamsul ini memberikan hukuman lebih berat, dengan pertimbangan jumlah kerugian negaranya cukup besar. “Meski sudah mengembalikan, tapi kan tetap telah terjadi kerugian negara di situ,” dalih Ridwan.

Dia menjelaskan, putusan kasasi ini bersifat final dan mengikat. Dalam waktu dekat, MA akan mengirim petikan putusan ke jaksa KPK, sebagai dasar untuk melakukan eksekusi. Termasuk juga ke Syamsul atau kuasa hukumnya.

Begitu pun, lanjutnya, petikan putusan bisa menjadi dasar bagi Presiden untuk mengeluarkan SK pemberhentian secara permanen terhadap Syamsul dari jabatannya. “Karena prinsipnya, kalau toh ada PK, tetap PK tidak bisa menghalangi eksekusi,” imbuhnya.

Sementara, dalam berbagai kesempatan, Mendagri Gamawan Fauzi selalu menegaskan pemerintah pusat akan langsung memberhentikan secara permanen kepala daerah dan wakil kepala daerah yang sudah dinyatakan secara incrach bersalah. Kasus terakhir di wilayah Sumut adalah pencopotan Bupati Padang Lawas Basyrah Lubis, meski dia mengajukan PK. (sam)

Proses Hukum Syamsul Arifin

(Kasus Korupsi APBD Langkat Rp 98,7 Miliar)

Tahun Pengadilan Vonis
Agustus 2011 Tipikor Jakarta 2 tahun 6 bulan
Desember 2011 Pengadilan Tinggi DKI 4 tahun, denda Rp200 juta
Mei 2012 MA 6 tahun

12 Pengurus Golkar Sumut Dipecat

Hardi Mulyono: Saya Siap Di-PAW

MEDAN- Rumor perpecahan di tubuh Partai Golkar Sumut terjawab. Informasi teranyar, pengurus DPP Partai Golkar memecat 12 pengurusnya. Pemecatan dilakukan lewat surat keputusan DPP Partai Golkar tertanggal 2 Mei 2012, yang ditandatangani Ketua Umum (Ketum) DPP Partai Golkar, Abu Rizal Bakrie atau akrab disapa Ical, serta Sekjend DPP PG, Idrus Marham.

Pemecatan disampaikan dalam Rapat Revitalisasi PG Sumut, di Lantai 9, Hotel Arya Duta, Jalan Maulana Lubis, Jumat (4/5). Darul Siska, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP PG, membacakan beberapa landasan dilakukannya revitalisasi di tubuh PG Sumut tersebut.

Ke-12 pengurus yang dicopot yakni Hardy Mulyono, selama ini menjabat sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjend) DPD Golkar Sumut. Ia digantikan Muhammad Hanafi Harahap, mantan Wakil Sekretaris (Wasek) DPD Golkar Sumut.

Selain itu, Wakil Sekretaris (Wasek) DPD Golkar Sumut lainnya, Sabar Syamsurya Sitepu juga dicopot dari kedudukannya sebagai Wakil Ketua DPRD Medan ini. Kemudian Syafruddin Basyir dicopot dari jabatan Wakil Ketua DPD Partai Golkar Sumut; Sahril Siregar dari Biro Pengabdian Masyarakat Partai Golkar Sumut; HM Tajuddin Nur Tanjung dari jabatan Wakil Sekretaris Partai Golkar Sumut; Reza Fahrumi Tahir dari jabatan Wakil Sekretaris Bidang Strategi; Samsul Komar dari jabatan Wakil Sekretaris Bidang Organisasi.

Kemudian, Rajamin Sirait dan H Serta Ginting dicopot dari jabatan Wakil Ketua DPD PG, dan beberapa nama lainnya.
Darul Siska, dalam rapat mengatakan, revitalisasi di tubuh PG Sumut dilakukan dilandasi keprihatinan terhadap Ketua DPD PG Sumut Non Aktif, Syamsul Arifin yang terkena masalah hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kemudian adanya hasil rapat pleno DPD PG Sumut tertanggal 26 April 2011, No.115 April 2011, yang mengisyratkan agar DPD Golkar harus terus berjalan untuk efektifitas partai. Selain itu didasarkan Rapat Pleno Golkar Sumut, tanggal 19 Oktober 2011, dan juga Rapat Pleno PG Sumut tanggal 2 Februari 2012, di Medan Club. Di mana dalam rapat pleno tersebut, menegaskan pemberian kewenangan penuh kepada Andi Achmad Dara alias Aday yang menjabat Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD PG Sumut, untuk melakukan revitalisasi pengurus DPD PG Sumut periode 2009-2015.

Selain itu, Rapat Konsolidasi PG April 2012 di Jakarta juga memutuskan mendukung rapat pleno tanggal 2 Februari 2012. Hasil lain dari rapat konsolidasi tersebut adalah pemberian dukungan terhadap ARB, untuk menjadi Calon Presiden (Capres) 2014 dari PG. Rekomendasi yang tak kalah pentingnya adalah DPP PG meminta, agar pelaksanaan Rapimnas PG dipercepat, dari jadwal semula di Bulan Juni 2012 mendatang, yang kemungkinan besar akan diselenggarakan di Jakarta.

“Kriteria DPP PG melakukan revitalisasi terhadap sejumlah fungsionaris PG Sumut antara lain, didasarkan aktivitas dan partisipasi kader. Di mana dalam catatan PG banyak catatan absensi di dalam rapat-rapat yang digelar. Selain itu, masalah profesionalisme partai. Kemudian peninjauan ulang di tubuh partai. Selanjutnya tempat tinggal atau domisili kader, yang bertujuan untuk sikap dan optimalisasi kader, sehingga perlu disesuaikan. Kemudian masalah loyalitas kader,” kata dia.

Ditegaskannya, revitalisasi juga dalam rangka penempatan sosok-sosok yang tepat dalam jabatan yang diberikan, sesuai dengan pepatah The Right Man On The Right Place. “Selain itu, profesionalisme kader dan proporsinya. Misalnya, mungkin selama ini paham pengkaderan, dan diletakkan di UMKM. Jadi harus ditempatkan di tempat yang sesuai. Kita ingin menganut the right man and the right place. Juga pertimbangan loyalitas. Ada beberapa teman-teman partai, yang tidak loyal atau kurang loyal, sehingga kita ganti. Dan lebih penting adalah soliditas. Revitalisasi ini untuk membangun soliditas PG Sumut, karena akan menghadapi tugas berat. Ada pilkada, pilpres dan legislatif. Dan ini waktunya sudah mepet,” bebernya.

Sementara itu, Aday kepada wartawan menyatakan, revitalisasi yang dilakukan pada dasarnya merupakan sebuah keharusan yang diinstruksikan oleh DPP. “Ini yang diharuskan, dan merupakan amanat Rapimnas,” jawabnya.

Bagaimana dengan wacana Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) PG Sumut, terlebih Syamsul Arifin telah mendapat status hukum yang berkekuatan hukum atau incracht? Terkait hal itu, Aday menjawabnya secara diplomatis. “Tidak atau belum diperintahkan oleh partai. Walaupun Incraht, tapi belum diputuskan partai. Kecuali diperintahkan partai. Incraht itu, DPP pasti melihat urgensinya,” ungkapnya.

Pada kesempatan itu, Aday berjanji, akan sering berada di Medan atau Sumut dalam melaksanakan tugas yang diembannya sebagai Plt Ketua DPD PG Sumut. Terlebih persoalan tersebut, yang sering mendapat kritikan dari para kader PG Sumut.

“Kehadiran fisik tidak selalu jadi masalah, dan itu bisa dikomunikasikan. Ya toh? Tapi tentang hal-hal penting di mana kita harus mengambil keputusan, saya harus hadir. Itu tidak usah diragukan. Memang tahun ini, tugas saya bagaimana dengan apa yang kita hasilkan hari ini. Pasca keprihatinan kita melihat ketua kita, Bang Syamsul Arifin. Inilah yang diputuskan oleh DPP. InsyaAllah, saya akan sering kemari. Tanggal 16 Mei nanti juga saya akan kemari, menerima fungisionaris pusat,” katanya.

Pada acara tersebut, sosok-sosok yang “dicopot” tidak satupun yang terlihat hadir. Menyangkut hal itu, Aday mengakui, tidak ada undangan yang khusus dibuat terhadap sosok-sosok yang dipecat tersebut. “Memang tidak diundang. Hari ini pemberitahuan,” akunya.

Sebelum rapat tersebut dibuka, Leo Nababan sempat mengatakan, revitalisasi tersebut adalah hal yang biasa. “Sama seperti di tentara, ada rolling atau penyegaran. Dari daerah ditarik ke partai. Tidak ada masalah. Ini pertukaran biasa. Mari beri dukungan kepada pejabat yang baru,” ungkapnya.
Sebelum acara dimulai, HM Tadjuddin Nur yang merupakan salah seorang yang dicopot, sempat bertengkar dengan penerima tamu di acara tersebut. Hanafiah Harahap berupaya melerai. Namun akhirnya menghindar, karena Tadjuddin Nur terus mengomel, terkait undangan yang dipegangnya tidak tertera namanya.

Hardy Mulyono Tidak Takut

Jabatan urgen yang dipegang beberapa kader PG Sumut yang dipecat, antara lain dipegang oleh Hardy Mulyono sebagai Ketua Fraksi PG DPRD Sumut dan Sabar Syamsurya Sitepu selaku Wakil Ketua DPRD Medan.

Informasi diperoleh Sumut Pos, di DPP PG, sebagian fungsionaris sudah tingkat sangat geram melihat manuver Hardi dan Sabar, yang dinilai pro Syamsul Arifin alias Datuk.

Untuk itu, DPP PG berencana memberhentikan kedua sosok tersebut dari keanggotaan partai dan kedewanan, bila terus melakukan manuver. Sampai saat ini, DPP terus memantau aktifitas dari keduanya, apakah semakin loyal atau sebaliknya lebih dekat ke Syamsul Arifin.

Secara terpisah, Hardy Mulyono yang dikonfirmasi Sumut Pos mengatakan, rapat revitalisasi itu menyalahi AD/ART Partai Golkar. “Kami diangkat berdasarkan Musda.Jadi kalau kami diberhentikan harus melalui mekanisme Musdalub juga,” ujarnya.

Hardi menilai, rapat itu merupakan bukti kepanikan Andi Ahmad Dara alias Adai, karena dipermalukan di depan DPP soal pengaduan 55 DPD Kabupaten/Kota se Sumut, belum lama ini. “Adai itu tidak mampu mengurus Partai Golkar Sumut, karena susah berkomunikasi dengan pengurus partai. Mau dibawa ke mana Partai Golkar Sumut ini kalau dipimpin Adai? Saya menyatakan, pemecatan saya bersama ke 12 pengurus lainnya itu tidak sah,” tegasnya.

Ditanya apa langkah yang akan diambilnya seputar pemecatan itu, Hardi mengaku belum mengambil sikap, karena saya belum mendapatkan selebaran pemecatan. “Apabila surat pemecatan itu sampai ke tangan saya, saya akan mengambil langkah hukum dengan melakukan gugatan perdata,” tandasnya.
Hardi juga menilai, pemecatan yang dilakukan pengurus DPP Partai Golkar terhadap pengurus Partai Golkar Sumut, adalah inskonsisten. Karena dalam pertemuan beberapa waktu lalu, DPP Partai Golkar tidak ada membicarakan soal pemecatan. “Status hukum pak Syamsul Arifin saat ini sudah incraah. Karena itu Musyawarah Daerah Luar Biasa harus segera digelar. Kami akan memperjuangkannya. Apabila Musdalub digelar, saya siap ikut bertarung dalam pemilihan itu, yang tentunya harus seizin pak Syamsul,” kata Hardi.

Sesuai hasil pertemuan di Medan Club beberapa waktu lalu, menurut Hardi, disepakati bahwa pemecatan dapat dilakukan Partai Golkar terhadap kadernya, jika si kader rangkap jabatan, meninggal dunia ataupun sakit, atau tidak aktif. “Kami yang dipecat ini semuanya aktif dalam pengurusan. Jadi kami menilai DPP Partai Golkar tidak konsisten,” ucapnya.

Hardi sendiri mengakui, dirinya memang loyalis Syamsul Arifin dan siap menanggung resiko terberat yakni, dicopot dari keanggotaan partai dan dewan. “Saya loyalis Syamsul Arifin,” balas Hardi.

Disinggung apakah dirinya tidak takut dicopot dari keanggotaan di DPRD Sumut terlebih jabatannya yang Ketua Fraksi PG DPRD Sumut, Hardy secara tegas menyatakan, siap menerima konsekuensi tersebut. “DPRD tidak segala-galanya. Nggak pernah ada dalam kamus politik saya, kata-kata takut itu. Tuhan sudah mengatur perjalanan hidup kita,” tegasnya.

Hardy juga mengaku, dirinya tidak diundang untuk menghadiri acara rapat revitalisasi tersebut. “Ya. Tidak diundang,” jawabnya.
Senada dengan Hardi, mantan Wakil Sekretaris Partai Golkar Sumut, HM Tahjuddin Nur Tanjung, mengatakan pemecatan yang dilakukan Andi Ahmad Dara terhadap 13 pengurus DPD Partai Golkar Sumut, adalah bentuk matinya demokrasi di Partai Golkar.

“Seharusnya sebelum kami dipecat, kami dipanggil dan diberikan kesempatan berargumen. Dan kami selaku kader Partai Golkar berhak diundang dalam rapat itu. Undangan rapat itu pun hanya ditandatangani Plt Ketua DPD Partai Golkar Sumut Andi Ahmad Dara, sementara sekretaris tidak dicantumkan,” kata Tajuddin.

Ia menilai, apa yang dilakukan Andi Ahmad Dara adalah bentuk kepentingan pribadinya dalam menghadapi pilgubsu yang akan datang. (ari/rud)

12 Fungsionaris Partai Golkar Sumut yang Dipecat

  1. Waka Bid. Pemenangan Pemilu Wi. 1 DPD Syafruddin Basyir
  2. Anggota Biro Pengabdian Masyarakat Sahril Siregar
  3. Wasek Bid. Nakerko dan UMKM HM Tajuddin Nur Tanjung
  4. Wasek Bid. Kajian Strategi Reza Fahrumi Tahir
  5. Wasek Bid. Organisasi Samsul Komar
  6. Waka Pemenangan Pemilu Wi. II Rajamin Sirait
  7. Sekretaris DPD Hardi Mulyono
  8. Wasek Bid. Pemenangan Pemilu Wil. 1 Sabar Syamsurya Sitepu
  9. Waka Pemenangan Pemilu Wil. 4 H Serta Ginting
  10. Ketua Biro Organisasi Iskandar Marpaung
  11. Wakil Ketua Bidang Keagamaan Mahmuddin Lubis
  12. Anggota Biro Hukum dan HAM Agustinus Lase

Mobil Dirusak, Sepeda Motor Dibakar, Rumah Dipanah

Puluhan Oknum Berpistol Mengamuk di Binjai

BINJAI- Sekitar 50-an pria bersenjata pistol, kelewang dan panah beracun mengamuk di Dusun Tanjung Bingai, Desa Mekar Jaya, Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten Langkat, Jumat (4/5) pukul 11.30 WIB.

Para pelaku yang belum diketahui identitasnya tersebut menunggangi mobil Daihatsu Taft dan beberapa sepeda motor. Mereka menghancurkan satu unit mobil, membakar dua unit sepeda motor dan menghancurkan rumah warga. Sejumlah anak panah beracun pun menancap di dinding rumah warga. Suasana kampung mendadakn mencekam. Warga kampung memilih bersembunyi daripada konyol, menjadi korban. Kendati demikian, tetap saja serangan membabibuta itu makan korban. Seorang pemuda bernama Napulisa yang tengah duduk dipopor dengan gagang pistol. “Aku nggak tahu apa-apa. Tiba-tiba mereka memukuliku dengan gagang pistol,” ucapnya.

Napulisa menegaskan, gerombolan pria itu datang membawa senjata. “Mereka bersenjata lengkap, mulai dari kelewang, panah beracun dan senja api,” sebutnya.

“Melihat mereka marah dan menghancurkan kampung ini, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Selain jumlah mereka banyak, juga dilengkapi senjata tajam dan senjata api,” tambah Juliani Boru Sembiring, warga setempat.

Aparat keamanan dari Mapolsek Sei Bingai yang menerima kabar penyerangan, langsung turun ke lokasi dengan mobil patroli. Sayangnya, setelah melakukan penyisiran selama 1 jam, polisi tidak berhasil menemukan tersangka yang meggunakan mobil Daihatsu Taft dan sepeda motor tersebut. Malahan, mobil petugas diserang secara sembunyi-sembunyi hingga kaca depan mobil rusak.

Mendapat perlawanan, aparat Polsek Sei Bingei meminta bantaun ke Polres Binjai. Beberapa menit kemudian, Kapolres Binjai AKBP Musa Tampubolon dan puluhan anggotanya dibantu anggota Sat Brimob, datang ke lokasi kejadian.

Petugas akhirnya berhasil mengamankan tiga unit sepeda motor diduga milik para pelaku penyerangan serta empat pemuda warga Desa Namu Ukur.
Kehadiran petugas kepolisian mampu mengendurkan suasana yang sempat menegangkan. Setelah kondisi di Dusun Tanjung Bingai, berangsur kondusif, Kapolres Binjai AKBP Musa Tampubolon, berniat meninggalkan lokasi sekitar pukul 14.30 WIB.

Saat orang nomor satu di jajaran Polres Binjai ini tengah menyeusuri jalan utama keluar Desa Namu Ukur, mereka dihadang warga kampung yang terdiri dari ibu-ibu.

Kaum ibu tersebut menghentikan mobil Toyota Avanza BK 1282 LA yang membawa empat pemuda kampung yang diamankan. Kapolres dan rombongan pun dipaksa menghentikan laju mobilnnya.

Jumlah warga bertambah. Mereka mengelilingi mobil Avanza dan mencoba mengeluarkan empat pemuda tersebut. Polisi tak bisa berbuat apa-apa. Empat pemuda kampung itu kemudian dibawa warga.

Ratusan tidak mengizinkan rombongan Kapolres melintas sebelum memastikan tidak ada warga mereka yang dibawa ke Mapolresta Binjai.
“Permasalahan ini sudah berlarut-larut, kami tidak percaya lagi sama polisi. Saat (pemuda desa ditangkap), katannya hanya dijadiakan saksi, tapi setelah dibawa malah ditahan,” teriak warga marah, menghalangi rombongan polisi.

Akhirnya, Kapolres dan rombongan turun dari mobil dan meminta bantuan anggota Satuan Brimob dan Sabara untuk mengawal mereka. Keempat pemuda yang sempat dibawa warga kembali diamankan.

Warga kampung makin marah. “Bagaimana kami percaya? Pertikaian ini bukannya baru sekali ini saja terjadi. Tapi apa kerja polisi, sampai sekarang kampung kami tetap ribut tanpa ada penyelesaiannya,” keluh warga.

Pukul 17.00 WIB, satu unit mobil Brimob dan satu unit mobil Sabara yang terdiri dari 40 orang bersenjata lengkap tiba di lokasi dan mengamankan dua warga untuk dijadikan saksi. Warga tak tinggal diam dan menghalang-halangi polisi sambil berteriak-teriak. Kedua warga tersebut kembali dilepas polisi. Namun, petugas menyisir rumah warga untuk mencari keberadaan 4 orang warga yang tadinya sempat diamankan. Tapi penyisiran gagal, tak berhasil mengamankan keempat warga yang dicari.

Malah, petugas berhasil menangkap seorang warga bernama Bergen Sembiring, warga Dusun Tanjung Bingai, Desa Mekar Jaya, Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten Langkat, karena kedapatan membawa senjata api jenis air soft gun.

Puluhan polisi dengan sigap menaikkannya ke mobil. Rombongan Kapolres yang dikawal Brimob dan Sabara, meninggalkan lokasi. Hingga menjelang malam, suasana di lokasi penyerangan masih mencekam. Puluhan petugas disiagakan dan warga setempat masih berjaga-jaga, mengantisipasi serangan lanjutan dari sekelompok pemuda yang tak dikenal tersebut.

Informasi dihimpun di lokasi kejadian, penyerangan yang dilakukan sekelompok orang tak dikenal ini merupakan buntut dari penganiayaan yang menimpa Abdulah Sani (47) dan Natangsyah Ginting (52). Keduanya warga Desa Tanjung Bingai, Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten Langkat itu disiram soda api, beberapa waktu lalu. Diduga, pelakunya berinisial K dan belum ditangkap petugas Polres Binjai.

Diduga, kelompok penyerang melihat K berkeliaran di lokasi tersebut, sehingga menyulut emosi mereka. Kelompok tersebut lantas menyisir seluruh kampung untuk menemukan K.

Mereka melakukan penyisiran dari rumah ke rumah warga, tapi tidak menemukannya. Diduga kesal dengan warga yang dianggap menyembunyikan K, kelompok pemuda ini lantas menghancurkan rumah yang diduga menjadi tempat persembuyian K.
Tidak berhenti sampai disitu, mereka terus memburunya hinga meluluhlantakan kampung tersebut. Puluhan anak panah juga mereka arahkan ke rumah-rumah warga untuk memancing K keluar dari persembunyiannya. (ndi)

Belajar Bahasa Batak dari Lagu

Rizma Simbolon

Mengaku Batak tapi tidak bisa berbahasa Batak? Tentu sangat disayangkan, apalagi bagi tokoh maupun artis-artis yang menjadi panutan generasi muda. Hal ini pula yang memicu artis muda berbakat, Duma Rizma Octavia Manuntun Simbolon, untuk mau belajar.

Uniknya, pemenang ajang penyanyi Bintang Radio Televisi Kategori Pop Hiburan yang diselenggarakan RRI tahun 2000 lalu ini, justru akhirnya menguasai berbahasa batak, setelah mempelajarinya dari lagu.

Kepada koran ini kemarin, wanita yang tercatat telah menelurkan empat album ini, mengaku sejak kecil hobby bernyanyi. Namun ketika itu sebagaimana orang-orang muda yang lahir dan tinggal diperkotaan, ia lebih tertarik menghafal dan menyanyikan lagu-lagu pop nasional maupun lagu berbahasa Inggris.

“Cuma begitu mendengar lagu Batakn lama-lama saya mulai merasakan ternyata enak di telinga. Apalagi semakin kemari, saya baru menyadari kalau banyak lagu-lagu batak itu dihadirkan dengan konsep modern.” Sehingga berawal dari mendengar ini pulalah, ketertarikan gadis kelahiran Jakarta, 17 Oktober 1984 ini semakin mengemuka.

Sejak itu, Rizma tidak lagi malu-malu menggunakan bahasa Batak ketika ada orang yang menyapa dengan menggunakan bahasa Batak. Meskipun hanya sepatah dua patah kata. Demikian juga dalam penampilannya di atas panggung, wanita ini mengaku senantiasa mencoba menghadirkan lagu-lagu berbahasa Batak. Keterpanggilannya ternyata tidak sampai di situ saja. Diam-diam tahun 2011 lalu, ternyata ia telah melahirkan sebuah album berbahasa Batak yang diberi title “Gariada”.

“Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Sebagai orang muda Batak, saya terpanggil melestarikan budaya kita,” ungkapnya.

Kini buah dari ketekunan, bukan saja kita dapat menikmati lafal dalam lagu Batak yang ia bawakan sangat mengena. Namun juga ia telah mampu berbahasa Batak dengan baik. “Jadi sama seperti bahasa Inggris, saya belajar bahasa lewat lagu-lagunya. Demikian juga bahasa Batak. Sekarang mudah-mudahan saya sudah mulai mengerti,”ungkap wanita yang telah menelurkan album “Manusia Baru tahun 2008, “Kasih Tuhan” tahun 2009, “Singkong dan Keju tahun 2010, dan Gariada yang merupakan album berbahasa Batak tahun 2011 lalu.

Jadi jika sebelumnya Rizma dikenal sebagai backing vocal Oddie Agam, ia kini tidak saja banyak tampil dalam event-event panggung nasional. Namun juga dalam pagelaran-pagelaran yang menghadirkan lagu-lagu Batak.(gir)

Demam

Ramadhan Batubara

Redaktur Pelaksana Sumut Pos

Cuaca tak jelas. Bukan pancaroba tapi anomali. Panas datang dan sesaat kemudian hujan. Hujan deras sesaat kemudian kering dan terik. Mungkin inilah yang membuat beberapa orang langsung demam.

Ujung dari demam adalah kerja jadi tak maksimal. Pimpinan kerja jadi repot, anak buahnya banyak yang mangkir. Demam pun dijadikan antagonis; tokoh yang menjijikkan; tokoh yang jelek; dan, tokoh yang harus dimatikan. Padahal, kalau mau bijak, sosok antagonis adalah tokoh penting dalam sebuah cerita. Dialah yang membangkitkan citra sang tokoh protagonis. Antagonis memang diciptakan jelek agar si protagonis tampak hebat.

Demam sebagai antagonis pun begitu. Ketika di sebuah perusahaan banyak karyawannya yang demam, maka yang sehat akan makin menonjol bukan?
Soal demam memang cukup meresahkan. Dia bukan penyakit hebat, malah istilah kawan saya: demam adalah penyakit kacangan. Tapi, demam mampu membuat seseorang tumbang. Fokus jadi hilang dan bisa membuat kerja berantakan. Itulah sebab hingga muncul demam-demam lainnya seperti demam panggung, demam lapangan, dan sebagainya.

Tapi, kenapa harus demam? Ya, bukankah penyakit tidak hanya demam? Kenapa tak ada malaria panggung atau malaria lapangan?
Mungkin karena demam adalah penyakit kacanganlah dia dijadikan sebutan untuk situasi tersebut. Maksudnya, demam bukanlah penyakit akut. Dia bisa sembuh hanya dengan istirahat sebentar. Paling cuma sehari dua hari saja. Jadi, demam cenderung bersifat sementara.

Nah, belakangan ini muncul juga demam lain. Namanya demam Pilgubsu. Perhatikan saja, beberapa tokoh mulai panas dingin. Mulai meriang melihat tokoh lain yang melakukan pencitraan. Bahkan, sampai ada yang mulai siap-siap pindah perahu partai karena takut kalah dukungan.

Situasi dan kondisi pergerakan tokoh-tokoh ini bak cuaca yang tak jelas. Anomali. Jadi bukan lagi masa pancaroba yang lebih mengarah pada perubahan cuaca yang standar seperti musim hujan ke musim kemarau. Dia mengarah kepada ketidaknormalan cuaca: hujan tiba-tiba dan panas tiba-tiba.

Situasi ini bisa menjadi riskan. Pendaftaran Pilgubsu masih lama, tapi para tokoh sudah sibuk. Bak demam tinggi, para tokoh mulai gemetar, panas dingin, pusing, bahkan sampai ada yang pusing. Tidak mereka saja, para pendukung mereka pun mulai pilek dan sibuk mencari obat agar batuk tak jadi berdahak.
Maka, beberapa tokoh mulai mencari dokter. Ya, dukungan dari dokter agar demam teratasi. Suntikan dari dokter muncul. Lalu, keluarlah pernyataan: tokoh A telah mendapat obat dari dokter B. Istilah politisnya: tokoh A direstui si polan (tokoh penting seperti pimpinan partai atau sosok penting lainnya) untuk memimpin Sumatera Utara.

Begitulah, soal demam memang tak membuat nyaman. Memang dia hanya penyakit kacangan, tapi dia bisa sangat berperan dalam menentukan nasib. Jadi, jangan sampai kena demam. Itu saja. (*)

Bursa Cagubsu dari Golkar Abdillah Masuk Daftar 20

MEDAN-Meski pernah terjerat kasus korupsi, mantan Wali Kota Medan, Abdillah tampaknya masih diperhitungkan sejumlah partai politik, untuk diusung sebagai Calon Gubernur Sumatera Utara (Cagubsu), pada Pemilihan Gubsu (Pilgubsu) 2013 mendatang. Abdillah menjadi satu dari 20 sosok yang diincar Partai Golkar menjadi Cagubsu, dan dipastikan akan turut disurvey oleh tim survey DPP Golkar.

“Termasuk… termasuk Abdillah di 20 nama itu,” ungkap Wakil Sekjen DPP Partai Golkar, Ir Leo Nababan, sesaat sebelum dibukanya rapat revitalisasi Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PG Sumut, di Lantai 9, Hotel Arya Duta, Jalan Abdullah Lubis, Jumat (4/5).

Ditegaskan Leo yang juga Koordintor Provinsi Wilayah Sumatera Utara (Korprovwil) PG tersebut, sampai saat ini sosok Abdillah masih menjadi salah seorang kader terbaik Partai Golkar Sumut. “Biar bagaimanapun… dia (Abdillah, Red) masih kader terbaik Golkar di Sumut,” katanya.
Untuk pengusungan, saat ini DPP PG masih akan mengadakan survey awal. “Untuk Pilgubsu, seperti di daerah lain, akan dilakukan dua kali survey. Ada 20 nama. Kalau saya dengar di Demokrat ada 25 nama, kalau di Golkar masih 20 nama,” cetusnya.

Leo mengungkapkan, bukan hal yang mustahil jika nantiya PG Golkar akan meresmikan yang akan diusung pada detik-detik terakhir pendaftaran Pilgubsu 2013.  “Semua nama akan disurvey, mana yang tertinggi, mana terendah. Semua akan dipertimbangkan. Saya minta dengan sangat… sabar semuanya. Jika pun ada partai di Sumut yang sudah mencalonkan si A atau si B, Golkar bisa mendaftarkan calonnya last minute (menit-menit terakhir),” tuturnya.
Adapun 20 nama yang disurvey itu termasuk Pelaksana Tugas (Plt) Gubsu Gatot Pujo Nugroho, Wali Kota Medan, Rahudman Harahap, Chairuman Harahap, Erry Nuradi, dan lainnya.

“Kita survey internal dan eksternal. Dari eksternal, ada Pelaksana Tugas Gubsu, Gatot Pujo Nugroho, Wali Kota Medan, Rahudman Harahap, Gus Irawan, Letjend AY Nasution, dan juga yang dianggap tokoh besar, yakni RE Nainggolan,” rincinya.

Terkait Gus Irawan, sesaat sebelum rapat revitalisasi PG Sumut tersebut, Leo sempat mengatakan, pada dasarnya Gus Irawan merupakan sosok di luar partai. Hanya saja memiliki kedekatan emosional dengan PG, dikarenakan keluarga dari Gus Irawan seperti Syahrul Pasaribu, Bomer Pasaribu, dan Panusunan Pasaribu adalah tokoh-tokoh penting di Golkar. Menyangkut survey, Leo mengemukakan, hasil survey awal yang dilakukan tidak serta merta menjadi rujukan untuk mengambil keputusan. Karena survey pertama masih akan akan dilanjutkan dengan survey kedua. Survey kedua adalah pemasangan antara nomor satu dan nomor dua (Cagubsu dan Cawagubsu)

“Survey awal dan akhir akan dilakukan surveyor independent, dan hasilnya disampaikan ke DPP. Kita lihatlah nanti apa hasilnya. Purwodadi kutane, sing dadi nyatane. Survey belum ada hasil,” urainya lagi.

Tentang Bupati Serdang Bedagai (Sergai), HT Erry Nuradi, yang telah mengambil formulir pendaftaran Cagubsu di PDI P Sumut, Leo mengemukakan, langkah itu boleh-boleh saja. Hanya saja ia berharap, jangan sampai partai hanya dijadikan sampan, tanpa ada keberlangsungan selanjutnya sesuai iedologi dan komitmen kepada partai. “Soal Erry Nuradi yang Bupati Sergai itu ya? Ke PDIP, itu salah satu strategi, ya tidak apa-apa. Kita ini sudah dalam multipartai. Tidak hanya Golkar. Harus cari partai lain. Kalau Erry Nurradi sudah cari dari Demokrat atau PDI P, ya nggak apa-apa. Nggak salah itu. ‘Kan koalisi. Jangan sendiri-sendiri,” jelasnya.

Apakah ada peluang PG Sumut akan mengusung Cagubsu/cawagubsu dari luar kader partai? “Loh, kenapa tidak. Golkar ini sangat demokratis. Yang pastikan, kita mendahulukan dari dalam. Kalau orang luar lebih tinggi jauh, ya kita ambil dari luar. Tapi kalau misalnya orang dalam hasil surveynya dapat 30 persen, orang luar dapat 32 persen, ya kita ambil orang dalam dong. Kalau beda-beda jauh, kita baru berpikir,” akunya.

Pendaftaran Dibuka Juli

Plt Ketua DPD Golkar Sumut, Andi Achmad Dara alias Aday saat dikonfirmasi wartawan usai rapat revitalisasi mengaku, PG Sumut akan membuka pendaftaran cagubsu/cawagubsu pada bulan Juli 2012 mendatang.

“Golkar baru mau melakukan penjaringan. Karena mekanismenya adalah melakukan penjaringan dalam waktu dekat, kepada seluruh calon gubernur. Dari penjaringan itu, saya akan hadirkan seluruh Ketua-ketua DPD II Golkar se-Sumut untuk saling interaksi, kemudian survey. Pendaftaran akan dibuka bulan Juli setelah Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) III PG. Dari survey, kita akan memlihat calon-calon mana yang berpotensi jadi gubernur. Tentunya prioritas kepada kader internal Golkar,” paparnya.

PSBI Dukung Effendy Simbolon

Sementara itu, belum jelasnya nama calon kandidat yang akan diusung partai-partai politik dalam Pilgubsu, membuat sejumlah wacana mengemuka kuat. Termasuk dugaan kemungkinan PDI Perjuangan akan mencalonkan kadernya sendiri, Effendy Simbolon.

Wacana ini mengemuka tidak saja didasari fakta bahwa sosok anggota DPR RI ini memiliki karakter cukup kuat. Namun juga diketahui ia merupakan salah satu figur yang dinilai cukup populer dari sejumlah tokoh-tokoh PDIP asal Sumatera Utara yang ada. Selain itu, saat ini Effendy juga diketahui merupakan Ketua Umum Punguan Simbolon dohot Boruna se-Indonesia (PSBI) yang memiliki ratusan ribu anggota keluarga. Dan masih ditambah, Simbolon merupakan bagian dari 56 marga-marga yang masuk dalam himpunan marga Parna.

Dukungan salah satunya dikemukakan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PSBI, Brigjen (Pol).Anthon Simbolon, sebagaimana diungkapkannya kepada koran ini di Jakarta, kemarin. “Secara nurani, kita pasti mendukung (jika Effendy Simbolon) maju dalam pemilihan gubernur Sumut. Dan saya yakin masing-masing anggota keluarga PSBI memiliki nurani yang sama untuk itu,” ungkapnya.

Meski demikian, Anthon mengaku dalam organisasi belum ada pembicaraan terkait hal tersebut. “Beliau juga belum pernah menyampaikannya secara pribadi kepada kita,” ungkapnya. Hanya saja secara pribadi, sang jenderal tidak menutupi kekagumannya akan sosok Effendy yang terbukti selama ini cukup konsisten dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang anggota dewan.

Menanggapi dugaan pencalonan ini, Effendy Simbolon belum memberikan jawaban. Namun salah seorang Ketua DPP, Maruarar Sirait kepada koran ini beberapa waktu lalu memastikan, PDIP membuka pintu bagi siapa saja yang terpanggil mengikuti seleksi calon gubernur yang telah dibuka sejak beberapa waktu lalu.

“Siapa saja bisa mendaftar (termasuk dari) birokrat. Syaratnya, harus memiliki ideologi Pancasila. Calon juga harus memperoleh dukungan dari internal partai. Dan harus memiliki visi misi yang jelas,” ungkapnya.

Ondim Layak Pimpin Sumut

Dari Partai Amanat Nasional (PAN), nama Syah Afandin yang akrab disapa Ondim, mengemuka untuk dicalonkan sebagai Gubsu pada Pilgubsu 2013.
“PAN jangan lagi menjadi penonton, kader-kader terbaiknya harus didukung ketika maju sebagai calon kepala daerah,” kata Ketua DPD PAN Kota Medan, H Ahmad Arif SE MM, Jumat (4/5).

Dikatakan Arif, sebagai Ketua DPW PAN Sumut, Ondim harus memiliki obsesi menjadi kepala daerah. Potensi yang ada pada diri Ondim harus dikembangkan, karenanya, dia harus melakukan lobi-lobi politik kepada partai dan calon lain. “Hal ini dikarenakan PAN harus berkoalisi dengan partai lain untuk mencalonkan kadernya dalam Pilgubsu 2013,” jelas Arif.

Untuk itu, Arief  mengajak seluruh kader dan simpatisan partai untuk merapatkan barisan mendukung calon yang diusung oleh partai agar jangan terpecah dan harus satu suara sesuai dengan putusan partai.

Disinggung calon lain dari PAN yakni Kamaluddin Harahap, Ketua Fraksi DPRD Medan ini menyatakan, Kamaluddin juga memiliki potensi dan layak untuk dicalonkan. Akan tetapi, putusan final yang harus dipatuhi oleh kader adalah putusan pimpinan partai. (ari/gir/adl)

Anas Berupaya Bungkam Angie

JAKARTA – Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum masih belum menyerah menghadapi dugaan keterlibatan dalam penyelidikan proyek pembangunan sport center di Hambalang Bogor.

Menurut seorang petinggi KPK yang ikut menangani penyelidikan Hambalang, kini Anas berusaha melindungi Angie agar jangan sampai “bernyanyi” dalam kasus tersebut.

“Ada kelompok (Anas) yang melindungi Angie. Dia tidak dilepas seperti Nazaruddin. Pokoknya ada tekanan agar Angie tidak berkoar-koar seperti Nazaruddin,” kata sumber terpercaya yang enggan namanya dikorankan itu. Namun, dia benar-benar yakin bahwa tak lama lagi Anas akan ditetapkan sebagai tersangka. “Bagaimanapun juga Anas adalah sasaran pimpinan KPK,” imbuhnya.

Kasus yang dihadapi Angie memang terpisah dari penyelidikan Hambalang. Sebab, Angie adalah tersangka kasus suap wisma atlet dan proyek Kemendikbud. Meski begitu istri mendiang Adjie Massaid yang juga kader Partai Demokrat itu memiliki kedekatan dengan Anas.
Angie dan Anas sama-sama duduk di Komisi X DPR. Setelah terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat pertengahan 2010, Anas meninggalkan komisi yang membawahi olah raga dan pendidikan itu. Tapi sebelum meninggalkan komisi X, Anas berupaya mengumpulkan modal agar bisa menang di pertarungan pemilihan Ketum.

Salah satu mainan Anas adalah proyek Hambalang. Dia membantu PT Adhi Karya dan Wijaya Karya dengan konpensasi uang sekitar Rp50 miliar. Anas berperan mendesak Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk segera menerbitkan sertifikat Hambalang yang sejak beberapa tahun bermasalah. Dia juga dituding membantu memenangkan dua perusahaan konstruksi pelat merah itu menjadi pemenang proyek.
“Kami sekarang memang sedang mencari bukti aliran dana dari perusahaan itu ke Anas,” katanya dengan nada tegas. Tak menutup kemungkinan informasi yang dibutuhkan KPK bisa berasal dari Angie.

Pasalnya, Angie merupakan sekretaris pemenangan Anas menjadi Ketua Umum PD di Bandung. (kuh/dyn/jpnn)

Bentrok Berdarah di Solo

Warga Kesal Polisi Terkesan Membiarkan

SOLO – Suasana di salah satu sudut Kota Solo seharian kemarin (4/5) mencekam. Bentrokan antara warga dan aktivis salah satu organisasi massa (ormas), yang terjadi sehari sebelumnya Kamis (3/5), kemarin kembali pecah dengan skala lebih besar. Lokasinya sama, di sekitar Jalan R.E. Martadinata.

Ketegangan dimulai saat sekitar seribu aktivis ormas kembali mendatangi lokasi setempat. Mereka membawa batu, ketapel, pentungan, dan senjata tajam. Rombongan berangkat dari Masjid Muhajirin Semanggi sekitar pukul 14.30. Mereka tidak hanya datang dari Solo, tapi juga daerah lain di sekitar Kota Bengawan itu.

Massa ormas datang dengan jalan kaki melalui Sangkrah, pintu air Demangan, terus menuju R.E. Martadinata. Tiga satuan setingkat kompi (SSK) Brimob Polda Jateng yang dibantu Dalmas Polresta Surakarta berjaga di persimpangan jalan. Warga yang dilewati rombongan itu menutup mulut-mulut gang di sepanjang Jalan R.E. Martadinata dengan bambu.

Saat ribuan aktivis ormas melintas di depan Gang Bangunharjo, RW IX Gandekan, Jebres, bentrokan dengan warga kembali meledak sekitar pukul 15.00. Warga dan aktivis ormas saling lempar batu di mulut gang. Puluhan aktivis ormas masuk di gang yang tak dijaga polisi, mendatangi warga yang berkumpul di gedung pertemuan Pancasila yang ada di gang itu. Warga yang kalah jumlah lari berhamburan ke perkampungan.

Dua warga menjadi korban dalam bentrokan yang berlangsung sekitar sepuluh menit tersebut. Ngatiman (63) warga RT 1 RW VIII Gandekan, Jebres, mengalami luka bacok di kepala. Kedua lengannya hampir putus dan dua jemarinya putus. Ironisnya, Ngatiman hanya seorang anggota linmas yang sedang tidur di bengkel tempat sambilan kerjanya.

Satu lagi korban dari warga bernama Haris (44) warga RT 2 RW IX Gandekan. Lengan kirinya terkena bacok dan kepalanya terluka karena kena lemparan batu. Korban dilarikan polisi ke RSUD Moewardi. Selain korban fisik, kerugian material juga menimpa warga. Puluhan kaca rumah warga pecah akibat lemparan batu. “Pak Ngatiman nggak tahu apa-apa. Dia cuma mau menutup bengkelnya. Melihat ada bentrokan, dia teriak-teriak menyuruh masuk anaknya, sambil lari, terus kena bacok itu,” ungkap Suwanto, warga setempat.

Bentrokan mulai reda setelah ribuan aktivis ormas melanjutkan konvoi jalan kaki ke arah barat Martadinata, simpang tiga Jalan Kapten Mulyadi ke selatan, kemudian kembali ke tempat berkumpulnya massa aktivis ormas tersebut.

Selang lima menit setelah aktivis ormas pergi, aksi saling lempar kembali terjadi. Namun, kali ini antara warga dan polisi. Warga melempari polisi yang baru akan berjaga di mulut gang. Warga kesal melihat polisi yang seolah-olah membiarkan aktivis ormas itu mengacak-acak kampungnya. “Kowe ngopo” Kok malah dinengke, warga dadi korbane (Kamu bertindak apa” Kok malah dibiarkan, warga menjadi korban, Red),” teriak warga sambil melempar batu.
Lemparan batu terhadap polisi baru berhenti setelah salah seorang anggota Polsek Jebres mengimbau masyarakat berhenti. Sekitar pukul 16.00 jalan kembali dibuka untuk umum. Warga kemudian duduk-duduk di pinggir jalan. Hingga tadi malam ratusan personel kepolisian masih berjaga-jaga di pinggir jalan.

Kapolresta Surakarta Kombespol Asjimain mengatakan, pasca kejadian bentrokan Kamis lalu (3/5), pihaknya langsung melakukan pertemuan antara pemkot Solo, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan perwakilan antara kedua kubu. Saat itu diambil kesepakatan untuk menghindari risiko yang lebih besar. Tapi, polresta mengizinkan mereka kembali melakukan konvoi jalan kaki.

“Permintaan dari kelompok itu hanya melakukan show of  force. Jika tidak ada pancingan dari masyarakat, mereka tak akan melakukan perlawanan. Tindakan yang harus kita lakukan, risiko terkecil, fokus membiarkan dia lewat. Tapi, kami tekankan, polisi tidak mengizinkan menggunakan senjata tajam,” papar Asjimain.

Pada saat rombongan lewat, ada provokasi dari orang tak dikenal yang disusul dengan lemparan batu. Itu yang memicu bentrokan kembali terjadi. Belum ada pelaku yang ditangkap atas bentrokan kemarin.(nw/jpnn)

MK Sahkan Kemenangan Zaini-Muzakir

Pilkada Aceh

JAKARTA – Pasangan Zaini Abdullah-Muzakir Manaf sudah bisa bernapas lega. Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sidang pembacaan putusan sengketa hasil pemungutan suara Pilkada Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) Jumat (4/5) menyatakan menolak gugatan pasangan Irwandi Yusuf-Muhyan Yunan.  “Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” ujar Ketua Majelis Hakim MK Mahfud M.D. saat membacakan putusan. Dalam sidang, Mahfud didampingi delapan hakim konstitusi.

Dengan putusan itu, keputusan Komite Independen Pemilihan (KIP) Aceh yang menetapkan pasangan Zaini-Muzakir sebagai pemenang pilkada Aceh sudah sah.

Menurut Mahfud, pokok permohonan yang diajukan pasangan incumbent Irwandi-Muhyan tidak beralasan dan tidak terbukti menurut hukum.
Fakta yang terungkap di persidangan MK, pelanggaran terjadi secara sporadis, tidak melalui suatu perencanaan yang matang. Pasalnya, termohon (Zaini-Muzakir) bukanlah pejabat pemerintahan yang dapat menggerakkan struktur untuk mepengaruhi pemilih supaya memilih pihak terkait. (sam)
“Kejadian yang sifatnya pidana seperti yang didalilkan pemohon tersebut tidak terbukti dapat berpengaruh terhadap hasil pilihan pemilih dan tidak terbukti dilakukan secara kerja sama sistematis antara pelaku kekerasan dan termohon (KIP Aceh), pihak terkait, maupun aparat, baik dalam bentuk aktif maupun pasif (pembiaran),” kata Hamdan Zoelva, salah seorang hakim anggota.

Hamdan juga mengatakan, seandainya yang dimaksud pemohon adalah pihak terkait menggunakan struktur Partai Aceh untuk memengaruhi supaya pemilih memilih pihak terkait, pemohon dalam persidangan sama sekali tidak dapat membuktikan bahwa Partai Aceh menggerakkan atau memerintah strukturnya memengaruhi pemilih dengan tindakan intimidasi ataupun teror untuk memilih pihak terkait.

Selain itu, kalaupun ada aksi intimidasi dan teror yang dilakukan kader Partai Aceh, MK berpendapat, hal tersebut merupakan ranah hukum pidana. “Maka, mahkamah tidak dapat menilai atas pelanggaran pidana dimaksud,” ujar Hamdan.

Pasangan Irwandi-Muhyan menggugat hasil pilkada karena menganggap telah terjadi praktik intimidasi, teror, dan pelanggaran yang dilakukan KIP saat pemungutan suara.

Kuasa hukum pemohon, Sayudi Abubakar, mengatakan bahwa praktik intimidasi dan teror tersebut berasal dari orang-orang tertentu dengan tujuan memengaruhi pilihan pemilih.

Pilkada NAD yang diadakan pada 9 April 2012 diikuti lima pasang calon gubernur dan wakil gubernur. Yakni, Ahmad Tajuddin-H Tengku Suriansyah, Irwandi-Muhyan, Darni M. Daud-Ahmad Fauzi, M. Nazar-Nova Iriansyah, dan Zaini-Muzakir. Pada 17 April KIP mengumumkan pemenang pilkada adalah pasangan Zaini-Muzakir dengan memperoleh 1.327.695 suara.

Dalam sidang pembacaan putusan itu, Irwandi-Muhyan maupun Zaini-Muzakir tidak hadir. Mereka diwakili kuasa hukum masing-masing. (sam/jpnn/c10/agm)

Sutan Bhatoegana Adu Mulut dengan Petugas KPK

WAKIL Ketua Fraksi Demokrat, Sutan Bhatoegana, bikin ulah saat menjenguk tersangka suap Wisma Atlet, Angelina Sondakh, di Rumah Tahanan (Rutan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia meradang ketika keinginnya membesuk Angelina Sondakh melalui lift Gedung KPK langsung menuju ruang tahanan ditolak petugas tahanan.

Prosedur standar memang mewajibkan tamu yang menjenguk tahanan harus terlebih dulu keluar dari pintu utama dan melewati teras gedung KPK dengan berjalan kaki. Namun, Sutan menolak aturan tersebut. Sempat terjadi adu mulut antara petugas KPK dengan Sutan. Akhirnya anggota DPR itu memilih mengalah. Namun Sutan membantah insiden itu terjadi. (net)

1...13,55613,55713,558...15,782Page 13,557 of 15,782