Home Blog Page 13719

Jalan Medan-Berastagi jadi Dua

Jalur Alternatif Sepanjang 55 Kilometer Dibangun

MEDAN-Macet pada akhir pekan di jalur Medan-Berastagi sudah bukan pemandangan baru lagi. Namun, beberapa waktu ke depan, soal itu sudah mulai bisa diatasi. Satu jalan tambahan telah disiapkan. Artinya, Medan-Berastagi bisa melalui dua jalan.

Pemprovsu telah menyiapkan jalan alternatif sepanjang 55 kilometer. “Kami sadari jalan Medan-Berastagi perlu penambahan,” ungkap Plt Gubsu Gatot Pujo Nugroho.

Ucapan Gatot ini terkait rencana perbaikan infrastruktur jalan di dua objek wisata, Berastagi dan Danau Toba, mulai 2012 hingga 2013. Pemprovsu pada 2012 ini memang menggagas membangun jalan alternatif sepanjang 55 km untuk Deliserdang-Berastagi. Selain itu, ada sepanjang 248,5 km jalan di seputaran Danau Toba dibangun.

Komitmen pembangunan jalan menuju kawasan pariwisata primadona Sumut disampaikan Gatot kepada Sumut Pos yang diberi kesempatan ikut dalam mobil dinasnya, Toyota Herrier, saat menjalani aktivitas kedinasan, Minggu (1/4).

“Itu baru dua, sebenarnya ada banyak lagi kawasan wisata primadona. Bahkan, bisa dikatakan dari 33 kabupaten/kota di Sumut, memiliki wilayah wisata alam yang indah,” katanya.

Gatot mengakui, selama ini kawasan pariwisata di Sumut memang masih membutuhkan sentuhan semacam penataan, sehingga para pengunjung dapat terlayani dengan baik. Untuk mewujudkannya, pihaknya memulai dari pembangunan dan peningkatan jalan.

Masih dari dalam mobil Toyota Herrier warna Hitam, Gatot memaparkan, pembangunan dan peningkatan jalan dari Deliserdang-Berastagi yang akan dibangun sepanjang 55 km memiliki lebar 3,5 meter dan status jalannya merupakan jalan kabupaten dan sudah ada sejak tahun 1980-an. Hanya saja, sekarang ini kondisinya rusak.

Politisi PKS itu juga menyatakan, jalan yang berada persis di Kabupaten Deliserdang dan Karo itu, bisa ditempuh dari perbatasan Kota Medan dengan Deliserdang yakni melalui Medan Tuntungan masuk ke Kutalimbaru dan Simpang Sambailin 2 tujuannya tepat di Berastagi.
“Sehingga, tidak ada kemacetan di akhir pekan seperti diketahui bersama,” ucapnya saat menuju lapangan tenis di Kebun Bunga, Medan untuk membuka Kejuaraan Nasional Tenis Gubsu Cup 2012.

Ayah lima anak ini juga mengatakan, untuk membangun jalan sepanjang 55 km Medan-Deliserdang tembus ke Berastagi dibutuhkan MoU dengan dua kabupaten tersebut. Tujuannya, jalan yang semula milik kabupaten akan diambil alih Pemprovsu menjadi jalan provinsi dan lebarnya diubah menjadi 6 meter.

“Rencananya MoU dengan Deliserdang dan Karo dilakukan Mei 2012. Pembangunan jalannya dilakukan pada 2013 mendatang menggunakan dana APBD,” ujarnya.

Dia menyebutkan, langkah yang diambilnya harus melalui pembahasan dan proses yang diatur sesuai dengan aturan UU tentang jalan. Di mana, status jalan kabupaten harus ada diserahterimakan ke provinsi melalui MoU.

Setelah membuka pertandingan tenis dilanjutkan membuka kejuaraan nasional Bowling di Perisai Super Pool, Perisai Plaza di Jalan Pemuda, Medan, perbincangan kembali dilakukan. Kali ini soal Danau Toba.

Gatot memaparkan, untuk kawasan Danau Toba ada sepanjang 248,5 km jalan yang akan dibangun dan ditingkatkan. Jalan lingkar di Danau Toba itu juga memang sudah ada, hanya ada beberapa bagian yang masih terputus akibat rusak. Hal inilah yang perlu disatukan agar wisatawan bisa lebih terlayani ketika mengelilingi Danau Toba.

“Jadi pada intinya, dua tempat wisata yang sudah dikenal wisatawan dunia harus diberikan infrastruktur yang baik. Apalagi 2013 mendatang, Bandara Kualanamu sudah beroperasi, untuk mendukungnya maka Danau Toba dan Berastagi harus ditata dengan baik,” paparnya.

Selain dua kawasan itu, pada tahun 2012 jalan rusak berat di ruas Jalan Pematangsiantar-Tiga Runggu dan kawasan Pantai Barat, Simpang Durian Mulo-Batas Karo, dan Tanah Abang-Tebingtinggi segera dikerjakan pada minggu ketiga di Bulan Mei. Dia merinci, pada tahun ini khusus di Dinas Bina Marga Sumut ada anggaran sebesar Rp659 miliar, di antaranya Rp323 miliar untuk membangun jalan sepanjang 126,7 km, kemudian untuk penggantian/pembangunan jembatan sebesar Rp74 miliar, dan pemiliharaan jalan sepanjang 2.203,41 km dengan anggaran sebesar Rp143 miliar.
Lebih lanjut, sebutnya ada pemeliharaan rutin jembatan sepanjang 11.695,30 meter dan anggaran yang disediakan sebesar Rp8,3 miliar. Selain itu, ada pembangunan tembok penahanan dan box culvert sebanyak 12 unit dengan anggaran Rp11 miliar. Ada lagi penanggulangan longsor dan bencana alam dengan anggaran sebesar Rp12,7 miliar. Selanjutnya, ada pemeliharaan berkala jalan sepanjang 23,3 km dengan anggaran sebesar Rp46,5 miliar serta ada anggaran untuk pembebasan tanah ruas jalan tol sebesar Rp20 miliar.

“Anggaran infrastruktur itulah yang dilaksanakan untuk membangun di seluruh kawasan Sumut, dengan catatan status jalannya milik provinsi,” sebutnya.

Terpisah, Kabid Pengaturan dan Evaluasi Dinas Bina Marga Sumut, Iswayudi  menyampaikan, pembangunan jalan itu tersebar di wilayah Sumut, meliputi untuk kawasan Pantai Barat dan Pantai Timur. Semua itu untuk mendukung program Pemerintah Pusat, yakni kawasan industri Sei Mangkei dan Bandara Kualanamu.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumut, Ir Riadil Akhir Lubis menegaskan, untuk menindak lanjuti pembukaan jalan alternative Medan-Berastagi dan jalan Ringroad di Danau Toba. Segera dilaksanakan MoU dengan kabupaten/kota. “Kami akan koordinasi dengan Dinas Bina Marga untuk teknis MoU, setelah itu kami lakukan secepatnya,” ujarnya. (ril)

BBM Batal Naik, Harga Suku Cadang Melambung, Pengusaha Galau

MEDAN-Pengusaha angkutan di Kota Medan galau. Pasalnya meski harga Bahan Bakar Minyak (BBM) batal naik per 1 April lalu, harga suku cadang telah lebih dulu naik. Ini berarti biaya operasional mereka juga membengkak.

Untuk itulah, mereka meminta Pemerintah kota (Pemko) Medan turun ke lapangan dan memantau harga suku cadang angkutan yang terus merangkak naik. Sementara, rencana kenaikan tarif angkutan kota (angkot) dan taksi yang sudah dirancang dan dipersiapkan sejak, Jumat (30/3) lalu sebesar 30 persen juga dibatalkan karena BBM batal naik.

“Setoran sopir angkot tidak berubah, sementara harga suku cadang dan kebutuhan pokok sudah naik. Kita prihatin, karena para sopir dan pegawai kita mengeluh dengan beban yang dialaminya. Kita meminta Pemko Medan memantau harga suku cadang di lapangan termasuk harga kebutuhan pokok,” kata Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) Medan Mont Gomery Munthe kepada Sumut Pos, Senin (2/4).

Secara resmi, lanjutnya, harga suku cadang paling berpengaruh pada berkurangnya pendapatan dan bertambahnya beban pengusaha angkutan umum di Medan. Gomery berharap Pemko Medan segera membentuk tim untuk mengatasi masalah kenaikan harga suku cadang di pasaran dan dapat kembali ke harga awal yang rata-rata saat ini terjadi kenaikan harga mencapai 20- 30 persen.

“Hasil rapat dengan keputusan pilihan opsi kenaikan batas atas, batas bawah dari Organda dan Dinas Perhubungan Medan tetap saja bisa dipakai untuk masa yang akan datang. Artinya, sudah ada persiapan lebih dulu mengenai besaran jumlah dan berapa kenaikan tarif ongkos angkutan dilakukan jika BBM naik. Untuk saat ini memang batal, namun bisa saja opsi ini kita jadikan acuan nanti untuk penentuan kenaikan tarif angkot,” jelas Kadis Perhubungan Kota Medan Syarif Armansyah Lubis.

Dia juga menegaskan mengenai keluhan pengusaha angkutan umum menyangkut harga suku cadang di Medan yang sudah naik bukan kewenangannya. Menurutnya, mengenai harag suku cadang dan pengendaliannya berada di bawah Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Medan atau Tim Pengawas Gabungan dari Pemko Medan.

“Kita hanya mengontrol produk wajib memiliki SNI saja, kalau untuk harga di pasaran seperti harga suku cadang di lapangan bukan dibawah kendali kita. Memang sebenarnya, tupoksinya berada di Disperindag, namun tugas perindustrian hanya mengontrol barang wajib memiliki kualitas SNI di lapangan. Kalau mengenai harga yang bergejolak, bukan dibawah Disperindag Medan, mungkin berada di bawah Pemko Medan langsung dengan tanggungjawab Tim Gabungan Bagian Prekonomian,” balas  Kabid Perindustrian Disperindah Kota Medan Rislan Indra.

Sebelumnya, Pemerintah Kota (Pemko) Medan bersama pengusaha taksi dan Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Medan menggelar rapat pembahasan besaran kenaikan tarif ongkos angkutan umum saat terjadinya kenaikan BBM. Dalam rapat tersebut, Pemko Medan dan Organda Medan menyiapkan pilihan opsi tarif dengan kenaikan sebesar 30 persen jika kenaikan BBM terjadi 1 April 2012.

Kadis Perhubungan Medan Armansyah mengatakan opsi yang disepakati tersebut antara lain mengenai tarif batas atas dan tarif batas bawah yang bisa dipilih oleh pengusaha. Permintaan Organda untuk tarif batas bawah taksi antara lain buka pintu Rp6.000, KM berjalan/estafet Rp3.250, biaya tunggu taksi Rp25.000 dan tarif batas atas buka pintu Rp7.500, KM berjalan/estafet Rp4.000, biaya tunggu Rp40.000.

Opsi Dishub Kota Medan yakni dengan tarif batas bawah buka pintu Rp6.500, KM berjalan/estafet Rp3.250, biaya tunggu taksi Rp30.000 dan untuk tarif batas atas buka pintu Rp7.000, KM berjalan/estafet Rp3.500, biaya tunggu Rp35.000. Untuk tarif angkot, golongan penumpang umum Rp3.500 per estafet dari sebelumnya Rp2.600 dan untuk siswa/mahasiswa Rp2.500 dari sebelumnya Rp1.600 atau rata-rata naik 30 persen.(adl)

News Analysis

Ramadhan Batubara

Konon di sebuah entah berentah lahirlah seorang bayi tanpa mulut. Seiring waktu, setelah dia besar, dia menjadi sosok yang top. Semua orang membicarakannya. Perempuan itu menjadi cantik karena setiap orang bebas membayangkan mulut yang pas. Jika ada yang suka bibir tipis, kan tinggal bayangkan saja pada wajah perempuan itu. Begitu juga dengan para pecinta bibir tebal dan sebagainya.

Saking topnya, perempuan ini tidak hanya mencuri perhatian warga, pemerintah juga kena imbas. Ujung-ujungnya, dia ditangkap pihak keamanan. Alasan penangkapan itu adalah karena dia terlalu diam.

Setelah dilepas, warga shock. Si perempuan menjadi punya mulut. Dia pun lincah berkicau. Tak pelak, warga menggunjingkannya. Perempuan tadi pun ditangkap lagi. Alasan penangkapan itu adalah karena dia terlalu banyak bicara.

Begitulah cerita pendek karya Putu Wijaya yang berjudul Mulut. Sengaja saya kutip kisah tersebut tak lain karena situasi terkini. Perempuan tanpa mulut ala Putu, bagi saya adalah soal pembungkaman saat zaman Soeharto lalu. Ya, bukan rahasia kalau zaman orde baru, para politikus dan media hingga mahasiswa dibungkam; semuanya seakan tanpa mulut. Dan lucunya, di zaman itu juga meski telah dibungkam masih ada juga yang ditahan. Sedangkan perempuan bermulut, bagi saya, lebih mengarah pada era reformasi; tidak ada lagi pembungkaman. Tapi, tetap saja aspirasi tertahan. Bukankah begitu?
Melihat opera sabun DPR RI soal harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tempo hari, saya langsung teringat dengan perempuan tanpa mulut ala Putu Wijaya tadi. Ya, ketika diberi mulut, semuanya langsung ingin bicara. Bahkan, sampai ada yang berteriak. Saya jadi bertanya, benarkah yang mereka suarakan itu benar-benar keinginan mereka? Ayolah, begitu punya mulut, si perempuan tadi kan langsung kemaruk. Dengan kata lain, entah apa-apa saja yang dia keluarkan dari mulutnya itu.

Maka, bukan sesuatu yang aneh ketika di Indonesia kini muncul orang-orang yang sok pakar. Tidak sulit menemukannya, lihat saja surat kabar yang ada di Medan. Atas nama news analysis dia berani memajang fotonya disamping tulisannya yang hanya beberapa paragraf saja. Saya akui, analisis memang bukan harus panjang, tapi mengarah dengan tepat. Ya, ada landasan permasalahan hingga teori apa yang dia gunakan untuk membedah masalah tadi. Ayolah, sudah cukupkah seorang pakar mengatakan ‘kedamaian yang paling kita inginkan’ terkait aksi demonstrasi penolakan BBM di Medan beberapa hari lalu? Bukankah kalimat itu juga bisa diucapkan oleh siapa saja? Siapa yang tak suka damai, tapi kenapa tak damai malah tidak dianalisis oleh orang yang katanya pakar itu.

Itulah yang dimaksud dengan asal bicara alias asal punya mulut seperti perempuan Putu Wijaya tadi. Nah, wakil rakyat yang beropera sabun tempo hari bagaimana? Entahlah, yang jelas, bak cerpen Mulut, unsur kemaruk ketika bisa bicara memang cenderung tampak. Sayangnya, aspirasi rakyat malah cenderung tak tampak. Lalu, news analysis saya terhadap masalah ini apa? Hm, maaf, saya belum pakar. (*)

*Redaktur Pelaksana Sumut Pos

Golkar Sumut Terbelah Tiga

Panas Menjelang Pilgubsu 2013

JAKARTA-Perbedaan pendapat di tubuh Partai Golkar Sumut terkait siapa yang akan diajukan sebagai cagub di pilgub Sumut 2013, telah melahirkan perkubuan. Bahkan, bukan cuma dua kubu yang terbentuk di internal Golkar Sumut, melainkan sudah terpecah menjadi tiga kubu.

Tiga kubu itu adalah kubu yang mendukung Plt Ketua DPD Sumut Andi Ahmad Dara alias Adey, kubu pendukung setia Syamsul Arifin, dan kubu yang mulai merapat ke Chairuman Harahap.

Sumber Sumut Pos mengabarkan, puluhan fungsionaris DPD Golkar Sumut pada akhir pekan lalu mendatangi DPP Golkar, guna menyampaikan aspirasi agar segera digelar Musdalub Golkar Sumut, untuk mendongkel kepemimpinan Plt Ketua DPD, Adey.

Alasannya, Adey sangat jarang memimpin rapat konsolidasi, dan sangat jarang berkomunikasi dengan jajaran pengurus DPD Golkar Sumut.
Namun, menurut sumber, masalah ini sebenarnya terkait dengan masa menjelang Pilgub Sumut 2013, dimana masing-masing kubu mencoba memuluskan jagonya masing-masing, dengan cara ‘menjauhkan’ dari awal pihak-pihak yang dianggap nantinya akan menjadi batu sandungan.

Wasekjen DPP Golkar, Leo Nababan, membenarkan ada aspirasi dari 58 fungsionaris DPD Golkar Sumut yang minta agar Plt Ketua DPD Andi Ahmad Dara, diganti. Surat aspirasi itu sudah masuk DPP dan sudah dibahas. “Tapi itu bukan perpecahan, tapi dinamika partai, beda pendapat biasa,” ujar Leo Nababan kepada Sumut Pos, Senin (2/4).

Dia juga menjamin tidak ada reshuffle kepengurusan DPD Golkar Sumut. DPP lanjutnya, akan mengumpulkan seluruh pengurus DPD Golkar Sumut di kantor DPP Golkar, Jakarta, pada Rabu (4/4) besok.

Seorang fungsionaris DPP Partai Golkar asal Sumut, Anton Sihombing, juga tidak membantah adanya konflik internal di tubuh Golkar Sumut. Hanya saja, menurut dia, yang terjadi hanyalah perbedaan pendapat saja.

“Itu beda pendapat. Biasa itu, karena (masing-masing kubu, Red) ada jagoan masing-masing. Dinamika perbedaan memang tinggi menjelang Pilgub ini. Jangankan yang masih setahun lagi, Pilkada Siantar yang masih 2015 saja sekarang sudah terasa. Itulah corak daerah kita,” ujar Anton, yang duduk di satu Departemen di DPP Golkar.

Apa yang akan dilakukan DPP? Anton mengatakan, untuk saat itu DPP belum akan mengambil langkah karena masih dianggap sebagai dinamika internal. Namun, jika nantinya dianggap sudah mengganggu konsolidasi, dipastikan DPP akan mengambil langkah.
Yang jelas, lanjut dia, masalah siapa yang diusung Golkar, dalam pilgub Sumut, tidak ditentukan oleh kubu-kubuan. Melainkan, diputuskan oleh tim khusus di DPP, berdasarkan survei.

“Pokoknya, silahkan berbeda pendapat, tapi begitu nanti sudah diputuskan siapa yang akan dicalonkan, semua harus menerimanya,” ujar Ketua Umum Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) itu.

Apa benar calon yang diusung Golkar harus mendapat restu dulu dari Syamsul Arifin? Dia tidak menjawab tegas. Hanya dijelaskan, bahwa hal biasa jika kader Golkar yang mau maju minta restu sesepuh Golkar.

“Yang tak wajar jika minta restu ke sesepuh partai lain,” ujarnya enteng. Yang pasti, lanjutnya, Golkar merupakan partai terbuka dan partai modern.
“Golkar itu partai yang NKK, nolong kader-kader. Bukan nolong kawan-kawan, bukan nolong keluarga-keluarga,” ujarnya.

Sementara, Andi Ahmad Dara, sulit dihubungi untuk dimintai tanggapannya atas masalah ini. Pria yang dipanggil ‘Adey’ itu ponselnya aktif, tapi tak pernah mau mengangkatnya. Pertanyaan koran ini lewat layanan pesan singkat pun tidak dibalas. Di Jakarta, Adey tergolong fungsionaris DPP Golkar yang sangat jarang muncul di pemberitaan media massa karena memang sangat jarang berkomentar.

Sedang Anton Sihombing membantah kabar Adey jarang melakukan konsolidasi Golkar Sumut. “Plt jalan kok,” kata Anton.

Sebelumnya, soal perkubuan jelang Pilgubsu 2013 sempat dibantah Wakil Sekretaris DPD Partai Golkar Sumut, Muhammad Hanafi. “Partai Golkar tidak berbicara mengenai orang per orang. Secara internal semuanya tetap konsekuen, terhadap substansi partai. Sesuai atau mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Jadi belum ada membicarakan figur,” katanya, Rabu (29/3) malam lalu.

Apakah benar dalam pengusungan Cagubsu, Partai Golkar mengalami perpecahan? “Kalau kawan-kawan memberi dukungan kepada sosok ini, atau yang lainnya itu pendapat pribadi. Beda pendapat di Golkar itu biasa. Jadi tidak ada perpecahan. Partai Golkar masih tetap menjalankan aturan yang ada di Partai Golkar,” tegasnya.(sam/ari)

Jual Baju yang Bahan Kaosnya dari Medan

Mengunjungi Petaling Street alias Chinatown di Malaysia

Petaling Street memiliki kesan tersendiri bagi para pelancong. Kawasan ini sangat strategis dan terletak tepat di jantung Kuala Lumpur, Malaysia. Sebagian besar orang-orangnya merupakan warga keturunan China. Maka, tak salah kalau kawasan ini disebut dengan Chinatown.

Farida Noris Ritonga, Kuala Lumpur

Kebetulan Sumut Pos bersama rombongan Sekolah Penerbangan Angkasa Nasional (SPAN) Medan menginap disalah satu hotel dikawasan ini. Nah, siangnya kesempatan melihat kawasan tersebut langsung Sumut Pos sambar.

Mayoritas bangunan di Petaling Street adalah bangunan kuno yang dijadikan tempat tinggal serta berdagang. Jalanannya dipenuhi oleh para pedagang kaki lima. Namun di kota ini, aktivitas mulai berjalan pada pukul 11.00 pagi hingga pukul 11.00 malam. Jadi jangan harap bisa melihat kesibukan di pagi hari, karena saat itu, toko ataupun tempat perbelanjaan masih tutup.

“Di sini, banyak bangunan kuno. Oleh pemerintah setempat, bangunan ini harus dijaga dan tidak boleh dirobohkan. Padahal bangunannya tak terawat dan membahayakan orang di sekitarnya. Pernah suatu kali salah satu bangunannya roboh, untungnya saat itu tidak ada seorang pun dilokasi itu, karena para pedagangnya sudah pulang. Kalau tidak pasti ada yang matilah,” kata Pong Ten Coi (43) salah seorang pedagang di Petaling Street.

Uniknya, kawasan ini mulai hidup saat petang hingga menjelang malam. Suasana Chinatown-nya juga baru terasa pada malam hari. Para pedagang mulai menjajakan barang-barang mereka di sepanjang jalan. Lampu-lampu yang terang dengan khas Chinanya turut meramaikan kawasan ini. Bahkan, lambat laun para pelancong dari berbagai negara pun menyesaki tempat ini.

Bertahun-tahun lamanya, kata Pong Ten Coi, Petaling Street menjadi pusat bisnis dan pelestarian tradisi warga China di Malaysia. Petaling Street juga dikenal dengan tempat perbelanjaannya yang murah namun berkualitas rendah. “Artinya, segala macam barang bermerek dijual di sini, namun barang tersebut bukan asli tapi tiruan alias palsu. Berbagai macam barang-barang yang biasanya dijadikan sebagai oleh-oleh seperti miniatur petronas dan berbagai aksesoris lainnya juga dapat ditemukan di sini. Bahkan bahan baju kaosnya saja didatangkan dari Medan, tinggal kita sablon saja mau ada gambar khas Malaysia atau lainnya,” terangnya lagi.

Puluhan restoran dan warung makanan khas China ada di kawasan ini. Selain itu, ada juga toko yang menjual berbagai perlengkapan sembayang warga China dan beberapa kios lainnya. Hotel-hotel kecil dengan tarif yang lumayan murah juga banyak di kawasan ini. Semakin jauh berjalan, maka beberapa bangunan kuno seperti Lee Rubber building, Kwong Siew Association, Sri Maha Mariammam Temple, the Old High Street Police Station, the Old Victoria institution, dan lainnya turut menambah daya eksotik Petaling Street.

Karena kawasannya yang sebagian besar dihuni oleh warga keturunan China, maka bagi yang beragama Islam tentunya harus berpikir beberapa kali untuk menyicipi makanan di kawasan ini. Untuk itu, kita harus berjalan beberapa kilometer hanya untuk mencari restoran yang menjual masakan Melayu. “Kalau bukan muslim, ada baiknya mencoba masakan di sini karena selain enak harganya juga terjangkau,” tambah Pong Ten Coi.

Pong Ten Coi sendiri sudah tujuh tahun lebih berdagang di kawasan Petaling Street. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dirinya mendagangkan berbagai aksesoris khas Malaysia. “Seharian penuh harus berdagang disini. Tak ada waktu bersantai-santai. Karena uang yang kita peroleh hari ini hanya bisa untuk memenuhi kebutuhan besoknya. Kalau dagangan kita kurang laris, terpaksa ngutang kesana-kemari,” ujarnya.

Namun begitu, sampah berserakan menjadi masalah di tempat ini. Berkarung-karung sampah bertumpuk di tiap sudut bangunannya. Kalau pagi memang ada truk pengangkut sampah, tapi begitupun tetap saja banyak berserakan kita lihat. Di kawasan ini, kita harus jaga barang yang dibawa karena tergolong kurang aman. Apalagi karena banyaknya pelancong, jadi kita takut banyak pencopet. Lebih baik tak usah berpenampilan menyolok lah,” pungkasnya. (*)

PKS Makin Aman

JAKARTA-Langkah Partai Demokrat yang ingin mengajak anggota koalisi untuk membahas posisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), tampaknya, bertepuk sebelah tangan. Partai Golkar menyiratkan tidak tertarik untuk membahas “pemecatan” PKS dari koalisi. Bahkan, partai berlambang beringin itu justru menilai posisi PKS masih dalam taraf yang wajar.

Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie mengatakan, PKS – seperti halnya PDIP, Partai Gerindra, dan Partai Hanura – harus diapresiasi.
Menurut dia, tidak ada yang salah dengan perbedaan pendapat yang terjadi di paripurna. “Apresiasi saya kepada PKS, PDIP, Gerindra, dan Hanura yang telah melihat jalan lain,” ujar Ical, sapaan akrab Aburizal, di kediamannya di Jakarta kemarin (2/4).

Menurut Ical, posisi PKS di dalam koalisi tidak perlu dibahas. Sebab, Ical berpandangan, koalisi saat ini masih kompak. “Kalau penilaian kan skala 1-10, nah sekarang nilainya tujuh. Koalisi kan ada enam (parpol). Yang setuju lima, berarti masih lulus,” jelas Ical. Dia juga menolak jika hasil paripurna adalah kemenangan Golkar. Menurut dia, hasil paripurna yang menunda kenaikan harga BBM itu merupakan kemenangan bersama.

Secara terpisah, Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso juga terkesan pasang badan terhadap posisi PKS. Menurut Priyo, sudut pandang Golkar dan PKS awalnya sebenarnya hampir sama. Saat awal sidang paripurna, Golkar dan PKS sama-sama mengusulkan supaya pemerintah bisa menyesuaikan kenaikan harga BBM dengan persyaratan tertentu.

Golkar dan PKS sedikit berbeda soal persyaratan yang tercantum dalam pasal 7 ayat 6a. Golkar menawarkan kenaikan harga BBM bisa dilakukan sesudah terjadi kenaikan harga minyak mentah Indonesia (ICP) 15 persen dari rata-rata harga enam bulan. Sedangkan PKS mengajukan angka 20 persen dari rata-rata harga tiga bulan. “Awalnya kami moderat. Tapi, PKS ternyata mengambil jalan lain yang orang lihat cukup radikal,” kata Priyo, lantas tersenyum.

Menurut Priyo, Golkar sepenuhnya menghormati keputusan PKS. “Kami menghormati pilihan terakhir PKS dan kami yakin itu tidak mudah,” ungkapnya. Dia mengaku dapat memahami ketika para elite Partai Demokrat merasa terusik dengan manuver PKS. Namun, Priyo mengingatkan, evaluasi terhadap PKS hanya akan memicu meningkatnya tensi politik nasional. “Kami tidak menyarankan agar PKS disetrap atau dievaluasi. Kami tidak mendorong Pak SBY (selaku ketua Dewan Pembina Partai Demokrat) untuk melakukan apa pun. Evaluasi akan menambah derajat gesekan politik,” kata wakil ketua DPR itu.

Priyo menganggap fenomena pertentangan sikap antarfraksi dalam pengambilan keputusan  merupakan rivalitas politik yang normal. “Membangun kebersamaan itu tidak mudah. Memotong kebersamaan yang sudah susah payah dibangun juga tidak mudah,” ujarnya. (bay/pri/c10/agm/jpnn)

Terkait Sengketa Lahan Kolam Renang, Pemkab Deliserdang Harus Tegas

LUBUKPAKAM- Pemkab Deliserdang diminta segera menuntaskan persoalan sengketa atas lahan kolam renang milik pemkab di Kelurahan Petapahan, Kecamatan Lubukpakam yang diklaim ahli waris Tengku Affan Sinar sebagai milik mereka. Pasalnya, hal ini dapat menghambat pembangunan kolam renang yang berbiaya Rp11,584 miliar lebih itu.

“Di sini ada unsur kelalaian sehingga terjadi klaim sepihak dari perseorangan. Karena itu, kami minta agar pemkab menuntaskan permasalahan ini baik secara persuasip maupun secara hukum,” kata anggota Komisi C DPRD Deliserdang Saiful Tanjung kepada wartawan, Senin (2/4).

Karenanya, Syaiful mendesak Pemkab Deliserdang segera melakukan langkah-langkah penyelesaian terkait klaim sepihak yang dilakukan ahli waris Tengku Affan Sinar itu. “Pemkab harus tegas dan jangan memberikan peluang bagi pihak lain untuk mengklaim aset daerah. Tapi jika pemkab memang keliru karena telah mencaplok lahan orang lain, silahkan kembalikan,” tegasnya.
Diketahui, kolam renang yang memiliki lebar 20 meter dan panjang 50 meter itu dikerjakan secara swakelola. Sumber dananya dari APBD dan bantuan Kementerian Negara Pemudah dan Olahraga dengan batas waktu pengerjaan tiga tahun.

Sementara Sekretaris Dinas Cipta Karya dan Pertambangan Agus Muliono mengatakan, pihaknya hanya secera teknis membangun kolam renang yang telah menelan biaya Rp2 miliar itu. Tapi proyek pembangunan kolam renang itu di bawah tanggungjawab Disdikpora Deliserdang.
Sementara, sebagai ketua komite pelaksanan pembangunan kolam renang itu, Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga Disdikpora Deliserdang H Asli Rambe mengakui, lokasi pembangunan kolam renang itu adalah milik pemerintah. “Itukan lahan milik Dinas Pertanian Sumut, tapi secara pastinya saya kurang tahu,” bilangnya.

Disebutkannya, di areal kolam renang itu juga akan dibangun kolam rekreasi berupa water bom. Namun, Asli Rambe tidak dapat memastikan kapan, kolam renang itu selesai dan dapat dinikmati warga Lubukpakam.(btr)

Polres Binjai Bidik Dinas P dan P

Dugaan Korupsi Anggaran DAK 2007-2008

BINJAI- Selain menangani kasus dugaan penyelewengan anggaran Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) di Rumah Sakit Djoelham Binjai, Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipkor) Polres Binjai juga mengusut dugaan korupsi anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) 2007-2008 di Dinas Pendidikan dan Pengajaran (P dan P) Kota Binjai.

Menurut Kasat Reskrim Polres Binjai AKP Aris Fianto melalui Kanit Tipikor Iptu Bambang Tarigan, kasus ini masih dalam tahap penyelidikan. “Iya, kita sedang melakukan penyelidikan dalam kasus ini. Sehingga, belum dapat kita publikasikan dengan mendetail,” ujar Bambang Tarigan di ruangan Kasat Reskrim kepada Sumut Pos, Senin (2/4).

Meski begitu, Bambang mengungkapkan, pihaknya sudah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dalam kasus ini. “Kita sudah panggil Indri, selaku mantan Kepala Bidang Kurikulum di Dinas P dan P Binjai, dan Partoyo, selaku mantan Sekretaris P dan P,” ungkapnya.

Pemeriksaan ini, katanya, akan terus dilanjutkan sampai kasus ini menemui kejelasan, apakah ada tindak pidana koruspinya atau tidak. “Semua yang terkait akan kita panggil agar kasus ini dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan. Pun begitu, kasus ini dapat naik ke tingkat penyidikan, jika unsur pidana atau korpsi di dalamnya sudah kita temukan,” terang Bambang.

Setelah kasus ini naik ke tingkat penyidikan, lanjut Bambang, pihaknya akan meminta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mencari tahu, apakah ada kerugaian negaranya atau tidak. “Kalau sudah ada kerugian negaranya, sudah pasti ada tersangka. Yang jelas, proses penyelidikan ini masih panjang,” kata Bambang.

Dijelaskan Bambang, dalam kasus ini mereka mendapat temuan dengan anggaran DAK di Dinas P dan P Binjai, sekitar Rp300 juta lebih. Dimana, angaran itu diperuntukan untuk pembangunan gedung SMP di Kota Binjai. “Saya belum dapat jelaskan secara detail kasus ini. Sebab, bisa saja orang yang akan kita panggil, akan mnyiapkan segala sesuatunya agar tidak terjerat dalam perkara ini,” jelasnya. (dan)

Dituduh Mencuri, Anak Polisi Gantung Diri

LABUHAN DELI- Indra Mawan (24), anak personel polisi, ditemukan tewas gantung diri di dapur rumahnya di Pasar IV, Desa Pematang Johar, Labuhan Deli, Deliserdang, Senin (2/4) malam pukul 19.00 WIB. Diduga, Indra nekat gantung diri karena malu setelah dituduh mencuri di salah satu rumah.

Peristiwa itu diketahui pertama kali oleh Widi, adik kandung korban. Saat itu Widi hendak ke dapur rumah dikejutkan dengan tubuh abangnya yang tergantung dengan seutas tali nilon. “Tadi aku mau ke belakang, tapi aku nampak abang sudah tergantung. Lalu aku kasi tahu ke mamak,” ujar Widi.
Dia mengatakan, abangnya memang selama ini berada di Jakarta dan baru tiga bulan berada di Medan. “Di Jakarta, dia kerja di perusahaan, karena diberhentikan abangku itu balik ke Medan. Di sini dia nggak kerja dan bergaul sama kawan-kawannya,” ucapnya.

Sebulan lalu, rumah warga di sekitar lingkungan tempat tinggal korban kemalingan. Teman-temannya menuduh kalau dialah pelakunya. “Hampir setiap hari dia diejekin kawannya dan abangku malu. Seminggu ini, setelah diejek kawannya dia terus berada di rumah tak mau keluar, mungkin karena malu, abangku nekat gantung diri,” beber Widi.

Perbuatan nekat anak pertama dari dua bersaudara ini langsung membuat heboh warga setempat. Tak hanya warga, kehebohan peristiwa tersebut juga sampai ke petugas Polsekta Medan Labuhan yang tak lama kemudian tiba di lokasi kejadian.

Polisi yang tiba di kediaman korban lalu melakukan olah TKP, namun saat jenazah korban akan dibawa ke RSU DR Pirngadi Medan untuk di visum keluarga korban tak mengizinkannya. Setelah memperoleh kesepakatan dan orang tua korbandiketahui bernama, Edi yang juga seorang polisi bersedia membuat surat pernyataan, akhirnya petugas tak jadi memboyong jenazah, Indra kerumah sakit.(mag-17)

Ipda Megawati Kembali Diperiksa

MEDAN- Walau terkesan lamban, namun penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum terus mendalami kasus dugaan penipuan dan penggelapan uang member TVI Exspress yang diduga dilakukan Ipda Megawati. Senin (2/4), Ipda Megawati kembali diperiksa penyidik di Mapoldasu.
Dengan berseragam Polri, Ipda Megawati yang terlihat membolak-balikan kertas terus menjawab pertanyaan yang dilontarkan penyidik. Menurut Kasubdit Harta Benda Tanah dan Bang (Hardatahbang) Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumut AKBP Rudi Rifani, sampai saat ini proses terhadap kasus yang melibatkan Ipda Megawati masih proses lidik.

Menurut Rudi, dalam proses penanganan kasus ini, pihaknya masih mencari bukti-bukti yang kuat untuk mendudukan kasus ini. Rudi juga menjelaskan, dalam laporan, korban yang investasi, saat jatuh tempo uang  dijanjikan cair ternyata tidak terealisasi. (mag-5)

1...13,71813,71913,720...15,771Page 13,719 of 15,771