Home Blog Page 1373

Gas 3 Kg Langka di Lubukpakam

KOSONG: Seorang agen gas yang berada di Lubukpakam menunjukkan ratusan tabung gas 3 kg yang kosong - BATARA/SUMUTPOS.

LUBUKPAKAM, SUMUTPOS.CO – Kelangkaan gas elpiji ukuran kg 3 bersubsidi membuat warga kesulitan memperolehnya. Kelangkaan ini sudah dirasakan warga semenjak beberapa hari terakhir.

Kelangkaan gas elpiji ini terjadi hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Deliserdang. Kalapun ada kios atau toko yang menjual. Harganya mahal. Seperti dialami, Anwar (45) pemilik toko grosir sembako di Jalan Bakti Desa Sekip Lubukpakam. Dia terpaksa menjual gas elpiji dengan harga Rp 23 ribu per tabung. Padahal, harga sebelumnya Rp20 ribu pertabung.

“ Enggak tau kenapa. Biasa tiga atau empat kali datang agen gas menawarkan, tapi sudah dua minggu ini cuma sekali dia datang. Jadi untuk menjaga agar stok ada, anak anak saya suruh ngumpulin dari agen lain ada dua atau tiga tabung, beli. Terpaksa gitu, biar ada yang dijual ke warga. Kalau warung lain di Desa Sekip ini sepertinya sudah sulit dapat,” ucapnya.

Tentunya dengan kelangkaan gas elpiji bersubsidi ini menyusahkan masyarakat.

Gas elpiji dipergunakan warga untuk kebutuhan memasak. Disisi lain, ada rumah warga sudah terpasang instalasi gas elpiji dari PGN.

“ Kalau tak ada gas tabung tiga kilo. Sulit masak, kalau dulu ada kompor minyak tanah dan masak pakai kayu, sekarang ini kan dah jarang masyarakat yang begitu. Apa mau balek lagi kejaman dulu. Tolonglah aparat Kepolisian dan pemerintah. Kita curiga ini ada mafia gas subsidi ini bermain dan menyusahkan masyarakat,” pintanya.

Terkait kelangkaan gas elpiji subsidi 3 kilogram di wilayahnya, Camat Lubukpakam Budi Pane langsung meminta para kepala desa dan lurah dijajarannya untuk melakukan pengecekan ke agen agen penjual.

“ Saya sudah perintahkan kepada para kades dan lurah untuk langsung mengecek ke pangkalan gas yang ada diwilayahnya. Guna menanyakan dan memeriksa kelangkaan gas disebabkan apa. Jangan sampai ditemukan ada permainan yang merugikan masyarakat dan menciptakan suasana yang tidak kondusif, menyusahkan masyarakat. Hal ini untuk secepatnya diantisipasi dan laporkan ke saya segera,” tegas Camat Lubukpakam.

Dari laporan anggotanya di lapangan sementara, untuk pangkalan Gas di Dusun IV Desa Pagarmerbau 3 kehabisan gas karena banyak warga desa lain membeli ke tempat itu. Untuk Kelurahan Lubukpakam III Jalan Antara, baru masuk habis. Untuk pangkalan Gas di Jalan Tengku Raja Muda Lubukpakam, terjadi kelangkaan akibat biasanya masuk gas 4 kali sebulan kini cuma 1 kali menurut Syamsuar pemilik pangkalan. Kelangkaan itu belum diketahui penyebabnya.

Terpisah, Ketua Fraksi PPP DPRD Deliserdang Dr Misnan Aljawi SH MH meminta pada instansi terkait segera melakukan pengecekan ke lapangan. Cari apa penyebab kelangkaan terjadi. Apakah yang terjadi pada pasokan atau terkait distribusi.

“Pemerintah harus tanggap dengan kelangkaa gas elpiji ini. Gas elpiji merupakan bahan kebutuhan pokok bagi masyarakat. Pemkab Deliserdang haruanya segera berkordinasi dengan PT Pertamina. Sebari itu aparat Kepolisian bisa melakukan pengusutan apakah ada oknum oknum jahat menyalahgunakan gas subsidi,” jelasnya.(btr/han)

Tingkatkan Pelayanan Wujudkan Polri Presisi

KARO, SUMUTPOS.CO – Polres Karo berhasil meraih juara pada gelaran lomba HUT ke-77 Bhayangkara sejajaran Polda Sumut. Satreskrim dan Satlantas meraih tempat kedua dan posisi ketiga pada lomba Olah TKP dan Inovasi Pelayanan Satpas SIM.

Pada Sabtu (1/7) pagi, Kasat Reskrim Polres Karo AKP Aryya Nusa Hindarnawan, dan Kasat Lantas AKP Bevan Raga Utama, diundang melaksanakan upacara Perayaan HUT ke-77 Bhayangkara di Mapolda Sumut. Sekaligus untuk menerima penghargaan atas prestasi yang telah diraih tersebut langsung dari Kapolda Sumut.

“Syukur Alhamdulillah, kami Satreskrim bersama Satlantas berhasil meraih prestasi pada lomba Olah TKP dan Inovasi Pelayanan Satpas SIM, beberapa waktu lalu, jelang HUT Bhayangkara,” ungkap Aryya.

Lebih lanjut Aryya mengatakan, pada sore hari, sudah diterima penghargaan langsung dari Kapolda Sumut, saat setelah Upacara Pembinaan Tradisi Peringatan HUT ke-77 Bhayangkara 2023, melalui kanal YouTube yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo.

“Penghargaan kami terima langsung dari Bapak Kapolda. Ini merupakan suatu kebangaan bagi kami di HUT ke-77 Bhayangkara,” jelasnya.

Di lokasi terpisah, jajaran Polres Karo mengikuti Upacara Pembinaan Tradisi Peringatan HUT ke-77 Bha­yang­kara 2023, melalui kanal YouTube yang dipimpin Presiden Jokowi. Kapolres Karo AKBP Ronny Nicolas Sidabutar, beserta Wakapolres Karo Kompol Aron Siahaan, dan para PJU serta perwira, menyaksikan upacara tersebut di Aula Pur-Pur Sage, Mapolres Karo.

Dalam Upacara tersebut, seorang personel Bhabinkamtibmas Polres Karo Aiptu Zunaidi Sembiring, terpi­lih sebagai bintara perwakilan penyematan Bintang Nalaria langsung dari Presiden Jokowi. Aiptu Zunaidi Sembiring, merupakan perosnel Bhabin­kamtibmas yang bertugas di Polsekta Berastagi.

Melihat personelnya menjadi penerima penghargaan ini, Kapolres Karo pun mengaku bangga, atas apa yang dicapai oleh personelnya tersebut. “Ya tentunya kami merasa bangga dengan adanya personel yang mendapatkan penghargaan Bintang Nararya. Bisa menjadi perwakilan dari Polda Sumut yang mendapat penghargaan dari Presiden,” jelas Ronny.

Dengan penghargaan yang didapat ini, tentunya menjadikan contoh bagi personel lainnya untuk ikut meningkatkan dedikasinya sebagai personel Polri yang Presisi. Ini merupakan suatu contoh dan pemicu semangat bagi personel lainnya untuk bisa mendapatkan hal serupa.

“Tentunya harapan kami, hal ini bisa diikuti oleh personel lain. Terus tingkatkan pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan Polri Presisi,” imbau Ronny. (deo/saz)

Terpilih Pimpin PP Binjai hingga 2027, Payo Singgung Penahanan 3 Anggotanya di Polda Sumut

SAMBUTAN: Ketua MPC PP Kota Binjai J Payo Sitepu, saat menyampaikan sambutan dalam Muscab ke-16 PP di Pendopo Umar Baki, Jalan Veteran, Binjai Kota, beberapa waktu lalu - Teddy Akbari/Sumut Pos.

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Ada yang menarik dan menyita perhatian insan pers dalam Musyawarah Cabang (Muscab) ke-16 Pemuda Pancasila (PP) yang berlangsung di Pendopo Umar Baki, Jalan Veteran, Binjai Kota, beberapa waktu lalu.

J Payo Sitepu yang terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Majelis Pimpinan Cabang (MPC) PP Kota Binjai Periode 2023-2027 ini, menyinggung penahanan 3 anggotanya di Polda Sumut.

Dalam Muscab, Pasi Intel Kodim Langkat Kapten Eben Ezer Pakpahan, dan Kaban Kesbangpol Kota Binjai Ruslianto, turut hadir mewakili pimpinannya.

Pada kesempatan itu, Payo menyinggung penahanan anggotanya, buntut bentrok dengan IPK di Jalan Samanhudi, Kelurahan Tanah Merah, Binjai Selatan, belum lama ini.

“Lepaskan 3 anggotaku yang ditahan, jangan sempat nanti ribut kubuat Binjai ini. Anggotaku enggak salah ditangkapi,” tegas Payo, yang disambut riuh tepuk tangan hadirin.

Payo menyesalkan adanya penahanan tersebut. Sebab, bentrokan tersebut sudah berujung didamaikan oleh Wali Kota Binjai Amir Hamzah, yang disaksikan Kapolres Binjai AKBP Hendrick Situmorang, dan Dandim Langkat Letkol M Eko Prasetyo.

Meski sudah berdamai, namun 3 anggota PP masih dilakukan penahanan diduga di Polda Sumut. Karena itu, dia menilai, Forkopimda Kota Binjai harus bertanggung jawab atas penahanan tersebut.

“Belum terlampiaskan juga emosi karena ada ketua wilayah di sini,” tutur Payo.

Payo juga menyinggung ketidakhadiran Ketua DPRD Binjai Noor Sri Syah Alam Putra. Sebab, Ketua DPRD Lang­kat Sribana Perangin-angin, tampak hadir mengikuti muscab tersebut.

Sementara itu, Ketua Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) PP Sumut Kodrat Shah, hadir di tengah muscab tersebut. Bahkan, Kodrat juga yang membuka muscab yang ditandai dengan pemukulan gong.

Pada kesempatan itu, Kodrat pun meminta Forkopimda Kota Binjai dapat berlaku adil dan tidak berpihak dalam pe­nanganan persoalan itu.

“Laporannya sudah lengkap saya terima, dan saya juga tahu jalan ceritanya. Untuk itu kepada Forkopimda, berlakulah adil, jangan berpihak. Kami bisa menjaga PP agar tetap kondusif dan tidak melakukan kekerasan. Namun sabar ada batasnya, dan sampai kapan?” ujarnya.

Dia menegaskan, PP sudah berbuat banyak kepada bangsa dan negara.

“Berbuat baik itu memang susah dan banyak rintangan. Tapi jangan sampai terpancing. Masalah yang sudah terjadi jangan mengambil keputusan sendiri. Kalau memang anggota kita yang salah, silakan dihukum,” jelas Kodrat.

Kepada aparat kepolisian, Kodrat juga berharap dapat netral dan jangan berpihak.

“Jika kita benar, maka kita tidak boleh takut. Ingat, kalau berani jangan takut-takut,” pungkasnya. (ted/saz)

Hasil Riset Evaluasi RPJPD Dairi 2005-2025, Eddy: Perlu Kerja Keras

SERAHKAN: Bupati Dairi Eddy Keleng Ate Berutu menyerahkan cenderamata kepada Wakil Direktur PPKK Fisipol UGM Arie Ruhyanto, Rabu (5/7).

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Bupati Dairi Eddy Keleng Ate Berutu, menerima kunjungan Tim Pusat Pengembangan Kapasitas dan Kerja Sama (PPKK) Fisipol Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Rabu (5/7) lalu.

Rombongan Fisipol UGM ini, dipimpin Wakil Direktur PPKK, Arie Ruhyanto. Diketahui, kunjungan tersebut dalam rangka penyerahan hasil riset evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Dairi 2005-2025.

Pada kesempatan itu, Kepala Bappeda Kabupaten Dairi, Aryanto Tinambunan melaporkan, hasil riset evaluasi RPJPD Kabupaten Dairi 2005-2025 tersebut, akan digunakan sebagai bahan penyusunan rencana awal RPJPD Kabupaten Dairi 2025-2045.

“RPJPD ini, juga akan menjadi acuan dan dasar pemecahan permasalahan daerah melalui koordinasi antar-pelaku pembangunan. Integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar-fungsi pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Serta partisipasi masyarakat, dan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, juga berkelanjutan,” ,” ungkap Aryanto.

Sementara itu, Bupati Dairi, Eddy Keleng Ate Berutu menyampaikan, hasil riset tersebut akan menjadi modal Pemkab Dairi mengambil kebijakan pembangunan pada masa mendatang. Menurutnya, dari beberapa kebijakan yang sudah dilakukan, sebagian besar berhasil. Walapun diakui, belum semua kondisi ekonomi masyarakat membaik secara merata. “Masih banyak masyarakat yang bergantung pada pemerintah. Untuk itu, kita masih perlu berkerja keras,” akunya.

Dia pun berharap, pembangunan Kabupaten Dairi harus lebih baik ke depannya, dengan persiapan perencanaan awal yang lebih matang dan terukur.

Wakil Direktur PPKK Fisipol UGM, Arie Ruhyanto mengatakan, dari hasil evaluasi riset yang dilakukan, RPJPD Kabupaten Dairi 2005-2025 menunjukkan perkembangan. Indeks tingkat ketimpangan berada lebih rendah dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut).

“Pengangguran juga lebih baik dari provinsi. Namun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan pertumbuhan ekonomi, masih di bawah provinsi, dan perlu ditanggulangi,” pungkasnya. (rud/saz)

Sungai Wampu Diduga Tercemar

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Aliran Sungai Wampu di Kelurahan Pekan Bahorok, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat, diduga tercemar. Akibatnya, masyarakat sekitar yang mengandalkan air bersih dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtawampu, yang pasokan airnya dari Sungai Wampu, khawatir kesulitan mendapat air bersih.

Kejadian ini bukan kali pertama,” ungkap perwakilan masyarakat, Ahmad Ridwan (43), ketika dikonfirmasi via telepon selular, Kamis (6/7).

Ridwan menjelaskan, air Sungai Wampu yang tercemar ini diduga dampak dari keberadaan PT Thong Langkat Energi, yang memiliki Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro. Dia pun menduga, air Sungai Wampu tercemar dampak dari dibukanya bendungan pada pembangkit listrik tersebut.

“Bendungan di PT Thong Langkat Energi membuka bendungan tanpa pemberitahuan kepada masyarakat. Setelah dibukanya bendungan ini, Selasa (4/7) lalu, habitat ikan di aliran Sungai Wampu bermatian,” ungkap Iwan, sapaan karib Ridwan.

“Akibat pembukaan bendungan, lumpur yang mengendap dan diduga mengandung zat kimia, pun mengalir ke Sungai Wampu,” imbuhnya.

Tak ayal, lanjutnya, kondisi ini mengakibatkan debit air naik, dan lumpur yang tertahan pada pintu bendungan mengaliri Sungai Wampu. “Karena itulah ikan menjadi mati,” kata Iwan.

Iwan tidak mengetahui secara persis kandungan zat kimia yang ada pada lumpur tersebut. Karena itu, dia meminta agar Pemkab Langkat melalui Dinas Lingkungan Hidup, melakukan pemeriksaan atau uji laboratorium.

“Saya sudah menyebar hal ini ke media sosial (medsos) agar semua masyarakat dan Pemkab Langkat tahu kejadian ini. Tahun lalu juga terjadi seperti ini. Tapi sampai sekarang, setelah dinaikan (ke medsos), belum ada tanggapan,” jelasnya.

Dia berharap, tak ada lagi kejadian seperti ini. Sebab, hal tersebut bukan kali pertama terjadi.

“Bahkan yang saya dengar, Agustus ini akan dilakukan cuci bersih total selama 5 hari berturut-turut. Kalau dibiarkan, dikhawatirkan terjadi lagi matinya ikan dalam jumlah besar, ekosistem rusak, dan masyarakat bakal kesulitan air bersih,” ujar Iwan.

Kesulitan air bersih menjadi kecemasan masyarakat di daerah tersebut. Ada sekitar 300-an lebih pelanggan PDAM Tirtawampu. Jika air Sungai Wampu tercemar, tentunya PDAM Tirtawampu tak dapat mengalirkan air bersih ke pelanggan.

“Kalau sudah begini, kami tidak berani mandi,” sebut Iwan lagi.

Diketahui, PT Thong Langkat Energi berada di Kecamatan Kutambaru, Kabupaten Langkat. Keberadaan pembangkit listrik ini diduga meresahkan masyarakat. Dan tak hanya pencemaran air sungai ini saja, persoalan yang ditimbulkan perusahaan tersebut. Tapi juga ada ratusan hektare perkebunan sawit jadi terendam.

Air Sungai Wampu merupakan sungai terpanjang di Negeri Bertuah. Berbagai jenis ikan pada aliran sungai tersebut mendadak mati. Debit air sungai naik, dan bercampur lumpur hingga menjadi keruh.

Mengenai hal ini, Camat Bahorok Robby Deritawan Sitepu, tak dapat mengomentari. Saat dikonfirmasi, dia mengaku tengah tidak berada di Bahorok. “Saya lagi menunaikan ibadah haji, ke sekcam saja,” imbaunya, seraya menyarankan langsung menemui sekcam di kantor kecamatan. (ted/saz)

Imigrasi Amankan 5 Orang Diduga Terlibat Penjualan Organ ke Luar Negeri

PAPARKAN: Kanwil Kemenkum HAM Jatim memaparkan barang bukti terduga penjualan organ ginjal. istimewa/sumutpos.

SUMUTPOS.CO – Praktik tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang berujung pada jual beli organ bukan cerita rekaan. Itu sudah terjadi di Jatim. Terbaru, Kanwil Kemenkum HAM Jatim mengamankan lima orang dari Ponorogo yang diduga terlibat sindikat perdagangan ginjal internasional.

Kasus secara gamblang dijelaskan dalam jumpa pers di Kantor Imigrasi Ponorogo kemarin (5/7). Petugas terus mengembangkan pengusutan kasus. Termasuk mencari keterlibatan pihak lain.

Kadiv Keimigrasian Kanwil Kemenkum HAM Jatim Hendro Tri Prasetyo menjelaskan, penangkapan lima orang itu berawal dari proses wawancara untuk penerbitan paspor di Kantor Imigrasi Ponorogo pada Selasa (4/7). Saat itu, sekitar pukul 09.30 WIB, dua orang berinisial MM asal Buduran, Sidoarjo, dan SH asal Tangerang Selatan diwawancarai petugas imigrasi. “Saat proses wawancara, keduanya mengaku membutuhkan paspor untuk liburan ke Malaysia,” ujar Hendro.

Namun, petugas curiga. Sebab, keduanya tidak memberikan keterangan yang meyakinkan. Berkas-berkas yang diminta petugas juga tidak ada. Permohonan paspor pun ditolak.

Namun, sore sekitar pukul 15.00 WIB, keduanya kembali ke Kantor Imigrasi Ponorogo dengan harapan petugas lengah. “Dalam proses wawancara, petugas kami menyatakan ada indikasi keduanya menjadi pekerja migran nonprosedural,” terang Hendro.

Saat didesak, keduanya akhirnya mengaku akan mendonorkan ginjal ke Kamboja. Mereka juga mengaku diantar sejumlah orang. Ada tiga orang yang menunggu di sekitar Kantor Imigrasi Ponorogo. Petugas pun menindaklanjuti dengan memburu tiga orang tersebut di sekitar Taman Jeruksing, Jalan Juanda, Ponorogo.

Petugas lalu mengamankan dua orang yang diduga sebagai penyalur, yaitu warga Bogor berinisial WI dan warga Jakarta berinisial AT. Keduanya diamankan bersama satu orang saksi dengan inisial IS, warga Mojokerto.

“Lima orang yang diamankan, dua di antaranya diduga sebagai korban yang akan menjual ginjalnya. Tiga lainnya diduga punya peran masing-masing dalam sindikat yang menyalurkan korban,” kata Hendro.

Kepala Kantor Imigrasi Ponorogo Yanto menyebutkan, berdasar hasil pemeriksaan, WI berperan sebagai perekrut. Sementara itu, AT membantu proses permohonan paspor dan menyiapkan akomodasi. “Setiap orang yang memberikan ginjalnya dijanjikan imbalan hingga Rp 150 juta,” kata Yanto.

Bahkan, lanjut dia, WI sudah berangkat ke Kamboja untuk menjual ginjalnya. Dia sempat berada di sebuah laboratorium di Phnom Penh. Namun, operasi pengambilan ginjal gagal karena masalah kesehatan. Setelah pulang dari Kamboja, WI direkrut dan dipekerjakan sindikat perdagangan ginjal di Bekasi.

Yanto mengatakan, pihak Imigrasi Ponorogo bersinergi dengan Polres Ponorogo untuk penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Termasuk, melakukan pemeriksaan lanjutan kepada MM dan SH yang telah memberikan data dan keterangan tidak benar untuk pembuatan paspor.

Korban TPPO Mayoritas Perempuan

Perempuan masih jadi sasaran empuk pelaku tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Bukan hanya perempuan dewasa, tapi juga mereka yang masih anak-anak.

Hal tersebut terungkap dari data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) tahun 2018-2022. Dari 2.083 orang korban TPPO, 90 persen merupakan perempuan dewasa dan anak perempuan (lihat grafis).

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (MenPPPA) Bintang Puspayoga mengatakan, TPPO merupakan kejahatan yang luar biasa. Kejahatan ini adalah praktik pelanggaran terburuk terhadap hak azasi manusia.

Karena itu, kata dia, perlu penegakan hukum yang tegas sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Termasuk, menghukum pelaku seberat-beratnya.

“Penegakan hukum ini merupakan upaya nyata untuk memerangi segala bentuk kejahatan TPPO di seluruh Indonesia, yang korbannya mayoritas perempuan dan anak,” ujarnya, kemarin (6/7).

Seiring dengan penegakan hukum yang tegas, lanjut dia, upaya penanganan secara komprehensif dari hulu perlu dilakukan. Untuk itu dibutuhkan kolaborasi, sinergi, dan kerja sama semua pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga masyarakat, dan masyarakat umum untuk meningkatkan peran masing-masing dalam mengurai penyebab terjadinya TPPO.

Masyarakat pun diminta meningkatkan kewaspadaannya dengan melakukan deteksi dini, meningkatkan komunikasi, dan informasi kepada kelompok rentan dan daerah yang rawan TPPO. “Pencegahan dan penanganan korban tetap menjadi prioritas,” tegasnya.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) sesuai tugas dan kewenangannya gencar mengampanyekan pencegahan TPPO.

Termasuk, menginisiasi program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) untuk memberdayakan perempuan dan melindungi anak. Setidaknya, Alada 10 indikator DRPPA, dimana salah satu indikatornya adalah tidak ada kekerasan terhadap perempuan dan anak serta korban tindak pidana perdagangan orang.

“Melalui DRPPA, kita ingin meningkatkan kesadaran dan kompetensi masyarakat untuk tidak mudah tergiur terhadap iming-iming yang berujung pada praktik TPPO,” jelasnya.

Apalagi, saat ini modus perdagangan orang semakin beragam. Mulai dari memanfaatkan penggunaan teknologi untuk menjerat korban lewat media sosial hingga tawaran adopsi ilegal untuk korban anak-anak. Pelaku TPPO biasa memilih kelompok rentan sebagai korbannya, khususnya perempuan dan anak yang berekonomi lemah dan minim ilmu pengetahuan.

Poldasu Berhasil Ungkap 12 TPPO

Sementara itu, Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) berhasil mengungkap 12 kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal, sejak 6-18 Juni 2023.

Hal itu dikatakan Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi kepada Sumut Pos di Medan, Kamis (6/7). “Ada dua direktorat Polda Sumut dan tujuh Kepolisian Resor (Polres) yang telah mengungkapnya dan saat ini sedang dalam proses sidik,” katanya.

Dijelaskannya, untuk kasus TPPO, Ditreskrimum Polda Sumut menangani 1 kasus, dengan korban 1 perempuan dewasa, dan tersangka 3 orang perempuan serta modus sebagai pembantu rumah tangga (PRT). Ditpolairud Polda Sumut menangani 2 kasus, dengan korban 4 perempuan dewasa dan 99 laki-laki dewasa. Total 103 korban. Sementara tersangka 3 perempuan dan 1 laki-laki. Total 4 tersangka, dengan modus PRT.

Sedangkan Polrestabes Medan menangani 2 kasus, dengan korban 5 perempuan dewasa dan 3 laki-laki dewasa, dengan modus PRT. Jumlah tersangka 2 perempuan dewasa. Lalu, sambungnya, Polresta Deliserdang 2 kasus, dengan korban 1 perempuan dewasa, anak-anak 1 dan 24 laki-laki dewasa. Total korban 26 orang, modus PRT. Dan tersangka 6 orang.

Kemudian, lanjutnya, Polres Langkat menangani 1 kasus, dengan korban 2 laki-laki dewasa, dengan modus PRT. Dan tersangka 2 perempuan dewasa. Polres Asahan menangani 1 kasus, dengan korban 32 laki-laki dewasa, dengan modus PRT, dan 5 tersangka laki-laki dewasa.

Selanjutnya, kata Hadi, Polres Tanjungbalai menangani 2 kasus, dengan 1 korban pe­rempuan dewasa dan 11 laki-laki dewasa, mo­dus PRT. Tersangka 4 perempuan dewasa. Terakhir, Polres Batubara menangani 1 ka­­sus, dengan korban 1 laki-laki dewasa, modus PRT. Tersangka 2 laki-laki dewasa. “Ki­ta tegas dan komit tindak kasus TPPO dan PMI ilegal ini,” pungkasnya. (jpg/dwi/ila)

Imbas Kematian 3 Warga Gunung Kidul, Kemenkes Keluarkan Surat Edaran Waspada Antraks

TERNAK: Ternak sapi berada di kandang di salah satu wilayah Kota Medan. Saat ini Kemenkes mengeluarkan surat edaran waspada penyakit antrak yang ditularkan dari hewan sapi - Refinaldi Setiawan

SUMUTPOS.CO – Imbas kematian warga Gunung Kidul, Daerah Istimewa Jogjakarta akibat penyakit antraks, Kementerian Kesehatan mengeluarkan Surat Edaran (SE) waspada penyakit tersebut.

“Kita sekarang sudah mengimbau, kita keluarkan SE untuk kewaspadaan bagi semua faskes di Jogjakarta, bukan hanya di Gunung Kidul, tapi di kabupaten yang lain-lain mengingat spora bisa terbang ke mana-mana,” ujar Direktur Pencegahan dan Penanganan Penyakit Menular (P2P) Kementerian Kesehatan Imran Pambudi, Kamis (6/7).

Penyebaran spora yang menyebabkan penyebaran bakteri penyakit antraks, kata Imran, menjadi lebih berbahaya lantaran belum lama ini wilayah Jogjakarta ditimpa gempa bumi.

“Kita tahu minggu lalu ada gempa, sehingga kita berikan kewaspadaan kepada semua faskes di Jogja,” terangnya.

Adapun hingga sejauh ini, ia mengatakan bahwa Kemenkes sudah melakukan penyelidikan epidemiologi terpadu melalui Satgas One Health.

“Satgas One Health isinya adalah dari dinas kesehatan, kemudian dinas peternakan, dan mengiringi lingkungan hidup,” jelas Imran.

Selain itu, pihaknya juga telah melakukan sero survei terhadap populasi beresiko di daerah tempat penyembelihan sapi yang sudah mati. Diketahui itu adalah awal mula penyebaran penyakit antraks di Gunung Kidul.

“Kita berikan terhadap populasi beresiko. Jadi ada yang sudah terpapar dan hasil titer juga positif, kita berikan pengobatan,” pungkas Imran.

Sebelumnya, kronologis penyakit antraks yang menyebabkan tiga orang tewas di Dusun Jati, Candirejo, Semanu, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Jogjakarta berawal saat ada kasus kematian sapi dan kambing milik warga berinisial KR di Gunungkidul pada 18 Mei lalu.

Usai ditemukan mati, warga justru malah menyembelih dan membagikan dagingnya kepada warga untuk dikonsumsi. “Jadi ini yang menjadi salah satu penyebab penyebarannya,” kata Imran kepada wartawan, Kamis (6/7).

Dalam proses penyembelihan sapi yang sudah mati itu, ada seorang warga berinisial WP yang ikut terlibat dan kemudian menjadi pasien yang positif Antraks.

“Tanggal 1 Juni WP masuk ke rumah sakit dengan keluhan gatal-gatal, bengkak, dan luka. Waktu diperiksa ada sampelnya positif spora antraks dari tanah tempat penyembelihan sapi tadi,” ungkap Imran.

Dua hari berlalu, WP kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Sardjito. Di sana, ia diambil sampel darah dan dinyatakan suspek antraks.”Tanggal 4 Juni WP meninggal,” ucap Imran.

Terkait kejadian ini, Imran mengatakan bahwa tren kejadian antraks di Yogyakarta dalam kurun waktu lima tahun terakhir memang selalu ditemui pasien positif antraks tiap tahunnya.”Meskipun belum ada kematian. Jadi selama ini karena yang menyerang antraks jenis kulit,” katanya.

Untuk itu, penyakit antraks mesti menjadi perhatian bagi seluruh pihak mulai dari pemerintah hingga masyarakat. Antraks merupakan penyakit zoonosis yang disebabkan oleh bakteri B. Anthracis.

Secara umum, ia mengatakan bahwa antraks ini menyerang hewan herbivora seperti kambing, sapi, domba, dan lain-lain. Namun, penyakit ini juga ternyata dapat menular pada manusia.

“Bakteri penyebab antraks ini bila kontak dengan udara akan membentuk spora yang fungsinya sebagai pelindung. Sehingga, bakteri yang ada di dalam spora sulit untuk mati karena terlindungi dengan spora. Dan ini bisa bertahan sampai puluhan tahun di dalam tanah,” ujar Imran.

Secara jenis, Imran menjelaskan ada empat jenis penyakit antraks, yaitu antraks kulit, antraks di saluran pencernaan, antraks di paru-paru, dan antraks injeksi.

Antraks pada kulit berarti penyakit ini menempel pada kulit dan masuk melalui lesi kulit. “Nanti akan timbul seperti melepuh. Tipe ini yang paling banyak terjadi di Indonesia,” ucap Imran.

Jenis antraks di saluran pencernaan sendiri masuk ke saluran pencernaan saat penderita memakan daging dari hewan tertular lantaran tidak memasak daging dengan sempurna. “Akibatnya juga sama, melepuh tapi di usus sehingga terjadi pendarahan dan meninggal,” ungkapnya.

Adapun antraks tipe paru-paru atau yang masuk ke dalam inhalasi, Imran mengatakan bahwa spora antraks ini masuk terhisap melalui partikel pernapasan dan mencapai dinding alveoli. “Keempat, antraks injeksi ditemukan pada pengguna narkotika,” tuturnya. (jpc/ila)

Hasil Pemeriksaan Saksi dan Gelar Perkara, Panji Gumilang Dijerat Dua Pidana

Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun Panji Gumilang berjalan saat akan menjalani pemeriksaan di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Senin (3/7/2023). Panji Gumilang menjalani pemeriksaan sebagai terlapor terkait penistaan agama. FOTO : FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Kasus yang menjerat Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang bakal berlapis. Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim bukan hanya menemukan dugaan pidana penistaan agama, tapi juga adanya pidana baru lainnya.

Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Brigjen Djuhandani Rahardjo Puro menjelaskan, unsur pidana baru tersebut ditemukan dari hasil pemeriksaan saksi dan gelar perkara. “Rabu siang dilakukan gelar perkara tambahan, karena penyidik menemukan pidana lain selain pidana penistaan agama,” terangnya.

Pidana lain tersebut yakni, persangkaan pelanggaran Pasal 45 a Ayat 2 Jo Pasal 28 Ayat 2 Undang -Undang Nomor 19/2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1/1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana. “itu sangkaan pasalnya,” paparnya.

Dalam Pasal 45 a Ayat 2 UU 19/2016 menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian, permusuhan individu atau kelompok berdasarkan suku, agama, ras dan golongan dipidana dengan penjara paling lama enam tahun. “Untuk sangkaan ini, kami satukan berkas perkaranya dengan penistaan agama,” terangnya.

Menurutnya, hingga saat ini dalam kasus dengan terlapor Panji Gumilang telah ada sembilan saksi yang diperiksa. Perinciannya lima saksi dan empat saksi ahli. “Terlapor juga telah dilakukan pemeriksaan,” terangnya kemarin di Bareskrim.

Yang pasti, penyidik telah meyakini adanya perbuatan pidana dan saat ini berupaya untuk melengkapi alat bukti. Dia menuturkan, tindakan-tindakan penyidikan akan dilakukan. “Kami segera lengkapi,”ujarnya.

Sementara itu Ketua MUI Bidang Pengkajian dan Penelitian Utang Ranuwijaya menyambut baik upaya pengusutan kasus pidana Panji Gumilang oleh kepolisian. “Bareskrim cukup responsif dan cepat dalam menangani kasus Panji Gumilang,” katanya kemarin.

Menurut Utang penanganan terhadap Panji perlu dilalukan dengan cepat. Pasalnya untuk meredam konflik atau pro dan kontra di kalangan arus bawah. Jika tidak segera ditangani, dia khawatir polemik ajaran Panji Gumilang bisa semakin panas di tengah-tengah masyarakat.

Utang mengatakan tidak bermaksud mendahului kewenangan aparat penegak hukum. Namin dia mengatakan, MUI sangat berharap status Panji Gumilang segera naik menjadi tersangka. Supaya bisa segera menyudahi polemik di masyarakat.

“Yang lebih penting, mahad atau pesantren Al-Zaytun bisa segera dilakukan pembenahan dengan baik. Sebagaimana mestinya,” jelasnya.

Utang sependapat bahwa pesantren Al-Zaytun harus diselamatkan atau dibina kembali ke jalur yang sesuai ketentuan. Baik itu dari sisi agama maupun aturan lainnya. Apalagi di dalam Al-Zaytun saat ini ada lima ribu lebih santri yang sedang menuntut ilmu. (Idr/wan/jpg/ila)

Kemendagri Genjot Perekaman E-KTP, 4 Juta Pemilih Belum Miliki e-KTP

Warga saat merekam e-KTP di kantor Kecamatan Sagulung, Senin (19/4). Pelayanan kantor Kecamatan Sagulung tetap normal seperti biasa tidak ada perubahan di bulan suci ramadan. F Dalil Harahap/Batam Pos

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Temuan Bawaslu RI ada 4 juta pemilih Pemilu 2024 yang belum memiliki e-KTP menjadi atensi banyak pihak. Mereka mendesak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mempercepat proses perekaman e-KTP. Dengan demikian, warga yang rata-rata pemilih pemula itu tidak kehilangan hak pilihnya.

Menanggapi hal tersebut, Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Teguh Setyabudi mengatakan, upaya percepatan perekaman e-KTP memang sudah menjadi komitmennya. Sejauh ini berbagai upaya telah dilakukan, khususnya melalui program jemput bola perekaman.

Karena sebagian besar didominasi pemilih pemula, percepatan perekaman e-KTP banyak dilaksanakan di institusi pendidikan. Baik sekolah maupun kampus. “Kami telah melaksanakan perekaman pemilih pemula melalui jemput bola oleh dinas dukcapil ke berbagai sekolah-sekolah,” ujarnya kemarin (6/7).

Secara teknis, lanjut Teguh, situasi saat ini sudah jauh lebih mudah. Pasalnya, data pokok pendidikan (dapodik) yang dikelola Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah terintegrasi dengan data dukcapil. Dengan demikian, pemetaan bagi siswa yang memasuki usia 17 tahun bisa terdeteksi.

Namun, Teguh mengakui, perekaman untuk pemilih pemula sedikit terkendala pada ketentuan usia. Sebab, tidak sedikit dari mereka yang baru akan memasuki usia 17 tahun pada bulan-bulan terakhir menjelang hari pemungutan suara. Padahal, Undang-Undang (UU) tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk) mensyaratkan perekaman KTP dilakukan pada usia 17 tahun.

“Pemilih pemula yang oleh Bawaslu disebut non-KTP itu baru bisa mendapatkan KTP pada saat berumur 17 tahun,” jelasnya.

Meski demikian, Teguh menegaskan bahwa jajaran dukcapil akan terus bekerja maksimal mengejar perekaman e-KTP tersebut. Paling tidak, masih ada waktu lebih dari tujuh bulan untuk menggenjot kekurangannya. “Ini akan kita kejar sampai pelaksanaan pemilu, yakni 14 Februari 2024,” ungkapnya.

Sementara itu, Plh Ketua Bawaslu RI Lolly Suhenty menyatakan, dalam waktu dekat pihaknya akan menemui Dirjen Dukcapil Kemendagri. Tujuannya, mencari jalan keluar atas persoalan tersebut. Kendati KPU RI mengklaim bahwa pemilih bisa menggunakan kartu keluarga (KK) untuk mencoblos, hal itu cukup riskan.

Lolly menjelaskan, Pasal 384 UU tentang Pemilu secara tegas mensyaratkan e-KTP sebagai salah satu syarat pemilih dan bukan KK. “Karena itu, kita harus menggunakan diksi yang sudah ada dalam UU Pemilu,” tutur dia.

Sebelumnya Komisioner KPU RI Betty Epsilon Idroos mengaku masih belum mendapatkan data tersebut. Meski begitu, Betty menjamin, mereka yang belum memiliki e-KTP masih tetap dapat menyalurkan hak suaranya asalkan memenuhi syarat. Di antaranya berusia 17 tahun, sudah menikah, ataupun bukan anggota TNI/Polri.

Betty menilai pemilih bisa menggunakan atau mengganti e-KTP dengan KK. Yang jelas, kalau faktanya memang sudah berusia 17 tahun dan bisa membuktikan legalitasnya dari dukcapil, yang bersangkutan berhak mencoblos. (far/c9/hud/jpg/ila)

25 Jamaah Haji Sumut Wafat di Tanah Suci

ASRAM HAJI: Seorang jamaah haji dituntun dengan kursi roda oleh panitia di asrama haji di Jalan A. H. Nasution Medan, beberapa waktu lalu.Refinaldi Setiawan/sumutpos.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Jamaah haji asal Sumatera Utara yang wafat di tanah suci kembali bertambah. Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Debarkasi Medan mencatat hingga saat ini, total jamaah wafat di tanah suci sebanyak 25 orang.

“Total 25 jamaah kita wafat di tanah suci. Jamaah umumnya lansia ini wafat di pemondokan dan di rumah sakit,” ungkap Koordinator Humas dan Protokol Pembantu Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (P3IH) Embarkasi/Debarkasi Medan, M Yunus, Kamis (6/7).

Ke- 25 jamaah yang wafat tersebut, di antaranya, Suhaimi Aris Kliwon bin Kliwon (74) warga Jalan Tangguk Bongkar II, Medan Denai asal kloter 6

Habibah Saleh binti Saleh (59) warga Dusun Kelambir V Kampung Dusun I, Hamparan Perak, Langkat asal kloter 12.

Kemudian, Muzerah Asnawi Muala binti Asnawi Muala (66) warga Jalan Setiabudi Gg Rambe, Medan Selayang asal kloter 8. Abdul Hakim bin Yahya (64) warga Jalan Masjid Taufik, Medan Perjuangan asal kloter 5.

Kemudian, Mangaraja Buaya Harahap bin H Abdul Manan Harahap (90) warga Hutanopan, Padanglawas Utara asal kloter 21. Yakrup Muhammad Yaku Kadir bin Syekh M Yakub Abdul Kadir Nst (66) warga Jati Luhur, Bandar Klippa Percut Seituan, Deliserdang asal kloter 16 dan Nur Zaitun Muhammad binti Muhammad (72) warga Dusun VII, PON, Sei Bamban, Serdangbedagai asal kloter 17.

Kemudian, Ani Misrah (59) warga Jalan Eka Budi, Medan Johor asal kloter 18. Sudarno Ali (59) warga Kabupaten Deliserdang asal kloter 2, Sartiyem binti Murghali (86) asal kloter 12 dan Hasan Basri (86) warga Kabupaten Labuhanbatu Utara asal kloter 22.

Kemudian, Taufik Edi Sahputra bin Marun (59) warga Jalan Lk VI Limau Mungkur, Binjai Barat, Kota Binjai asal kloter 4, Martono Mujioto Suwarno bin Mujioto (61) warga B Katamso Gang Perbatasan Baru, Medan Maimun asal kloter 18, Lamidi Pujo Santiko bin Pujo Santiko (79) warga Dusun III Bagan Baru, Tanjung Tiram, Batubara asal kloter 13

Kemudian, Rolia Medan Batara binti Medan (87) warga Desa Hambula, Padangbolak, Padanglawas Utara asal kloter 21, Daulat Harahap bin TK Panangian (51) warga Desa Bahal, Padangbolak, Padanglawas Utara asal kloter 22, Muhammad Said bin Deram (78) warga Dusun III Seltan Beting, Labuhanbatu asal kloter 9 dan Fauziah Maimun Abdullah binti Meman (66) warga Dusun Sidodadi, Labuhanbatu asal kloter 9.

Kemudian yang terbaru, Johansyah Utuh Amran bin Utuh Amran (62) warga Jalan Rawe I, Tangkahan, Medan Labuhan asal kloter 9. Abu Samma Nasution bin Harafan Nasution (92) warga Tanjung Sosa, Padanglawas asal kloter 11. Iwan Sitompul bin Bahasar Sitompul (62) warga Bangun Jadi II, Labuhanbatu Selatan asal kloter 20.

Kemudian, Mukijo Marto Rejo bin Marto Rejo (75) warga Dusun IV Pangkal Titi, Langkat asal kloter 12. Anas Nasution bin M Diris (70) warga Sayur Mahincat, Padanglawas asal kloter 17. Rasim Marwi bin Marwi (83) warga Dusun VIII Tanjung III, Langkat asal kloter 12 dan Amsir Mula Tua Harahap bin Mula Tua Harahap (70) warga Jalan Willem Iskandar, Medan Tembung asal kloter 10.

 

Paspor Hilang, Jamaah Aceh Pulang Terpisah dari Rombongan

Sejumlah persoalan muncul dalam proses pemulangan jamaah haji dari Jeddah menuju tanah air. Seorang jamaah lansia dari kloter BTJ 01 (embarkasi Aceh) terpaksa pulang terpisah dari rombongannya. Pasalnya ketika sudah berada di bandara Jeddah, paspor yang bersangkutan hilang.

Kasus itu disampaikan Kepala Daker Bandara Haryanto di Jeddah kemarin (6/7). Untuk menangani kasus itu, PPIH Arab Saudi Daker Bandara langsung berkoordinasi dengan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah. Supaya bisa menerbitkan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) bagi jemaah tersebut. “Alhamdulillah (SPLP) sudah terbit hanya saja terlambat, sehingga ketinggalan kloternya,” kata Haryanto.

Dia menegaskan jadwal penerbangan jamaah haji tidak bisa ditunda. Termasuk karena ada satu-dua jamaah yang kehilangan paspor. Jamaah lansia yang kehilangan paspor itu, sempat diinapkan di hotel tempat petugas haji. Sambil menunggu ditanazulkan bersama kloter berikutnya.

Haryanto menuturkan jamaah itu kemudian dititipkan ke kloter BTJ 02. “Alhamdulillah sudah terbang,” katanya.

Perpindahan kloter itu biasanya disebut juga dengan tanazul. Tanazul dilakukan jamaah karena sejumlah penyebab. Misalnya terkait kesehatan. Jamaah yang masih dirawat, sementara dia jadwalnya pulang, kemungkinan besar ditanazul ke kloter berikutnya hingga dinyatakan layak terbang. Alasan lainnya biasanya urusan dinas, atau hal lain yang menyebabkan jemaah tersebut harus pulang lebih awal atau belakangan. “Itu pun harus dilihat dari ketersediaan seat (tempat duduk) yang ada. Kalau ada open seat ya bisa dilakukan tanazul,” jelasnya.

Haryanto mengatakan ada beberapa syarat tanazul. Diantaranya adalah memiliki kesadaran baik, hemodinamik stabil (Mean Arterial Pressure > 65 mmHg), saturasi oksigen > 92 persen, dan transportable, dan tidak dalam kondisi krisis hipertensi.

Haryanto menuturkan, sejauh ini hanya ada satu jamaah haji yang kehilangan paspor saat hendak dipulangkan. Sehingga harus ditanazulkan ke kloter berikutnya. “Untuk tiga hari ini hanya satu tadi. Mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi paspor yang hilang, karena proses dengan imigrasi di KJRI memakan waktu,” ucapnya. Dia berpesan jemaah harus menjaga betul dokumennya, khususnya paspor.

Sementara itu dari Jakarta, Kemenag mengingatkan jemaah untuk tetap menjaga kondisi kesehatan. Khususnya kepada jamaah yang akan melakukan perjalanan pulang ke tanah air. Apalagi setibanya di tanah air, jamaah biasanya menerima tamu sampai beberapa hari berikutnya.

Juru Bicara PPIH Pusat Akhmad Fauzin mengatakan, saat menunggu kepulangan, jamaah diimbau tetap mematuhi pesan promosi kesehatan yang disampaikan petugas kesehatan. Diantaranya jangan menunggu haus, hingga tetap memakai Alat Pelindung Diri (APD) setiap menjalankan aktivitas di luar hotel.

“Selain itu, jamaah agar tetap menjaga asupan makanan dan istirahat yang cukup,” katanya di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta kemarin.

Fauzin mengingatkan perjalanan udara dari Saudi ke tanah air cukup panjang. Belum lagi dari asrama haji sampai ke rumah, juga ada yang masih membutuhkan waktu panjang. Dia berharap jamaah mengembalikan energi setelah mengikuti rangkaian puncak ibadah haji beberapa waktu lalu.

Dia mengatakan fase kepulangan jamaah berjalan sejak 4 Juli lalu. Data Kemenag menyebutkan, total jemaah gelombang 1 yang telah tiba di tanah air sebanyak 12.604 orang. “Hari ini (kemarin) 6 Juli 2023 jemaah yang diberangkatkan ke Tanah Air dari Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah berjumlah 6.820 jemaah atau 18 kelompok terbang (kloter),” katanya.

Sementara rencana kedatangan hari ini (7/7) sebanyak 6.138 orang dari 16 kloter. Suhu di Makkah masih cukup panas, bisa mencapai 41 derajat celcius. Total kemaah yang wafat per 5 Juli pukul 24.00 WIB berjumlah 410 orang. (man/wan/jpg/ila)

1...1,3721,3731,374...15,701Page 1,373 of 15,701