Rekonstruksi Pembunuhan di Polonia

MEDAN-Rekonstruksi kasus pembunuhan terhadap Suwandi Alias Abeng Botak, yang tewas mengenaskan di Jalan Benteng, Lapangan Tembak AU, Keluharan Sari Rejo, Kecamatan Medan Polonia digelar Polsekta Medan Baru di Jalan Zainul Arifin dan Lapangan Tembak AU.

Dalam rekonstruski tersangka Jesudas (31), warga Jalan Zainul Arifin dan Sawarnen (15), warga Jalan Pasar V Medan Marelan  memperagakan 49 adegan  disaksikan oleh Mariani Surbakti dari Kejaksaan Negeri Medan.

Pelaku mengatur strategi untuk menghabiskan nyawa korban. Pelaku menghabiskan nyawa korban dengan menggunakan pisau dan jasad dibuang.
Di Hotel Mawar Jalan Wahid Hasyim pelaku menjumpai Agus untuk menjual sepeda motor korban yang digunakan korban. Pelaku membunuh korban karena ingin memiliki barang-barang korban. Usai pembunuhan sejumlah barang korban dibawa kabur oleh pelaku termasuk sepeda motor korban yang dijual kepada Agus, warga Jalan Sekata Medan.

Kanit Reskrim Polsekta Medan Baru AKP Andik Eko mengatakan rekontruksi dilakukan untuk melengkapi berkas untuk dilimpahkan ke Kejari Medan untuk disidangkan.(gus)

MEDAN-Rencana pemerintah menaikkan harga BBM dan tarif dasar listrik terus mendapat reaksi. Pemerintah diminta tegas dalam mengambil sikap agar tidak mengorbankan masyarakat banyak.

Pemerhati perkembangan perekonomian dan pembangunan Indonesia, DR Putra Kaban SH MH mengatakan, banyak sekali aspek merugikan akan terjadi akibat rencana kenaikan itu.

Oleh karenanya, advokad senior ini berharap agar para konsumen BBM dan gas khususnya, termasuk para pengusaha tidak melakukan spekulasi atau melakukan penimbunan minyak dan gas pasca rencana kenaikannya. Sebab, selain merupakan tindakan pidana, hal tersebut dianggap sebagai perbuatan tidak terpuji dan tidak manusiawi.

“Mari kiga hilangkan rasa ego mementingkan diri sendiri. Mulailah berpikir menjaga kepentingan bersama, terutama masyarakat  miskin,” katanya.
Menurut Kaban, walaupun pemerintah telah merencanakan kenaikan TDL dan BBM, namun sampai sekarang DPR atau partai politik belum merestuinya. Sehingga dalam hal ini masih terjadi tarik menarik antara pemerintah dan DPR. Itulah sebabnya, rencana kenaikan itu masih terkatung-katung. Meskipun demikian, para pengusaha di Indonesia khususnya Sumut, diharapkan tidak mencari kesempatan terkait rencana kenaikan itu.

Putra Kaban mengajak para pengusaha untuk merobah cara berpikir. Artinya lebih menggunakan hati nurani dan melihat kesulitan masyarakat, sehingga tidak melakukan hal-hal merugikan orang banyak, seperti berspekulasi atau melakukan penimbunan.

Sedangkan pemerintah dan DPR diharapkan bisa bersinergi menyatukan persepsi dengan memandang aspek-aspek tingkat kesulitan perekonomian masyarakat. Pasalnya, dengan rencana kenaikan TDL dan BBM saja, harga kebutuhan bahan pokok sekarang sudah beranjak naik.

Dosen di salah satu perguruan tinggi terkemuka di Jakarta tersebut menambahkan, bila memang kanaikan TDL dan BBM bisa merugikan masyarakat banyak, sebaiknya pemerintah dan DPR meninjau kembali rencana kenaikan itu. Sebab masih banyak hal-hal lain yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan perekonomian negara tanpa harus mengorbankan rakyat.(ton/smg)

MEDAN-Grup musik cewek The Virgin dipastikan meramaikan Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU), yang akan dibuka oleh Plt Gubsu Gatot Pujo Nugroho di Arena PRSU Jalan Gatot Subroto Medan, Jumat (16/3) hari ini.

Kehadiran The Virgin kali ini tergabung dalam Parade Artis Mio J bersama sejumlah grup musik ataupun penyanyi lainnya seperti 5 Bidadari, Hello Band, Audio Jet, Zigas, Kangen Band, Charlie dan Pepeng (eks ST 12), Lyla, Changcuters dan Syaiful Jamil.

Divisi Promosi dan Motorsport PT Alfa Scorfii, Fredy mengungkapkan hal itu kemarin (15/3) di Sekretariat PT Alfa Scorffi Jalan H Adam Malik Medan.  Diharapkan kehadiran pentolan duo grup band The Virgin, Mita (gitar) dan Dara (vokal) dapat menghibur para pengunjung PRSU yang akan datang dari seluruh pelosok Sumatera Utara.

“Kami yakin mereka (The Virgin, Red) serta grup band dan penyanyi lainnya dapat menghapus dahaga masyarakat Sumatera Utara akan tontonan grup musik yang berkualitas sekaligus menghibur,” bilang Fredy.

Ditambahkannya, bahwa keikutsertaan pihaknya sebagai sponsor utama pada gelaran PRSU kali ini adalah untuk yang kedua kalinya setelah tahun lalu PT Alfa Scorfii juga dipercaya menjadi sponsor utama.

Pada PRSU nantinya, sejalan dengan arahan dari Ketua Yayasan PRSU Panusunan Pasaribu yang menekankan bahwa PRSU ke 41 kali ini mengusung misi pemerintah provinsi Sumatera Utara yang berkeinginan mendongkrak dan mempromosikan potensi pariwisata lewat kekayaan alamnya.
Karenanya pada acara pembukaan nanti pihaknya tak lupa menyajikan malam kesenian dengan mempersembahkan grup tari dan budaya dari Kabupten Samosir.

“Ini sebagai bentuk kepedulian PT Alfa Scorfii terhadap budaya dan sebagai bentuk apresiasi kami kepada masyarakat yang selama ini telah mempercayai produk Yamaha,” bilang Fredy.

Rencananya, selain memberikan hibuan kepada masyarakat, pada tanggal 25 Maret nanti di PT Alfa Scorfii juga berencana melaunching produk baru mereka yakni Mio J.

“Kami memberi kesempatan kepada seluruh masyarakat untuk mencoba katangguhan dan kecanggihan Mio J lewat test ride yang berlangsung di arena PRSU. Selain itu, di hari yang sama, kami juga menggelar berbagai kegiatan dan lomba,” urai Fredy.

Adapun kegiatan dan lomba yang akan digear PT Alfa Scoorfii adalah Lomba Busana Muslim, Dance Competition, Band Competuition, Magic Yamaha Modification Contest, Lomba Mewarnai, Hip Hop Competrition serta Yamaha Top Model.

“Kami berharap lewat semua kegiatan itu masyarakat dapat terhibur dan tujuan untuk menjual potensi pariwisata yang ada di Sumut dapat terwujud,” pungkas Fredy. (jun)

MEDAN-Pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu), ternyata tidak paham dan menguasai mekanisme mengenai pengadaan barang dan jasa. Buktinya, dari 157 pejabat di lingkungan Pemprovsu yang mengikuti ujian sertifikasi keahlian, hanya 18 orang yang dinyatakan lulus atau nyaris 90 persen gagal.

Angka ini diperoleh setelah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang menggelar Ujian sertifikasi selama tiga hari terhitung sejak tanggal 23 sampai 25 Februari lalu di Medan. “Benar. 157 orang yang ikut ujian, cuma 18 orang saja yang lulus. Eselon II cuma satu orang, yaitu Pak Sarlandy Hutabarat (Kepala Biro Otonomi Daerah, Red),” kata Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Pemprovsu, Mangasing Mungkur, Rabu (14/3).

Dijelaskannya, rendahnya tingkat kelulusan yang hanya mencapai sekitar 10 persen itu, dikarenakan pejabat yang mengikuti ujian lemah dalam penguasaan dan pemahaman Peraturan Presiden (Perpres) No 54 Tahun 2010, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Selain itu, peserta ujian juga relatif kurang pengalaman di lapangan, terlebih dalam mengikuti kepanitiaan lelang. Diketahui, Perpres No 54 Tahun 2010 tersebut adalah panduan dan pedoman tata cara dan aturan main dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

Dari informasi yang diperoleh, sejumlah pejabat Pemprovsu khususnya tingkatan eselon II yang tidak lulus ujian tersebut antara lain, Kepala Dinas Kehutanan Sumut (Kadishutsu) JB Siringoringo, Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana (Kabiro Ortala) Ferlin Nainggolan, Sekretaris Korpri Sumut Rusdi Batubara, Kepala Biro
Pemberdayaan Perempuan Anak dan Keluarga Berencana Iis Faizah Hanum, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Suherman, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sumut Jhony Pasaribu, Kepala Dinas Penataan Ruang dan Pemukiman (Kadis Tarukim) Sumut Khairul Anwar, dan lain-lainnya.

Kepala Biro Pembangunan Pemprovsu, Ibnu S Hutomo ternyata juga membenarkan kenyataan itu. Hanya saja, Ibnu Hutomo terkesan secara diplomatis mengatakan, peserta yang gagal masih bisa mengikuti ujian yang sama di kesempatan lainnya.

“Benar banyak. Cuma satu eselon II yang yang lulus. Tapi itu bukan ukuran. Karena dari beberapa kali ujian sertifikasi tersebut hanya sekitar 20 persen dari jumlah peserta yang lulus. Karena itu setiap aparatur pemerintah daerah dapat mengikuti kembali ujiannya. Biasanya setiap tahun akan diselenggarakan beberapa kali ujian sertifikasi di daerah. Dan bisa juga ikut ujian di daerah lain,” terangnya.

Dikatakannya, bagi peserta atau pejabat Pemprovsu yang tidak lulus ujian sertifikasi, dilarang ikut menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan panitia lelang. Hanya saja, untuk Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) masih diperbolehkan.
Mengenai hal itu, Elfenda Ananda selaku pengamat anggaran dan kebijakan mengutarakan, kenyataan atau kondisi yang ada itu membuktikan kemampuan aparatur pemerintah daerah di Sumut yang masih lemah, terutama dalam sisi tertib administrasi pengadaan barang dan jasa. Hal itu sejalan dengan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setiap tahunnya yang selalu menemukan beberapa temuan dan kejanggalan.

“Ya ini sejalan dengan hasil audit yang dilakukan BPK setiap tahunnya. Masih banyak yang tidak tertib administrasi,” ungkapnya. (ari)