Daftar Tunggu Calhaj Sumut Mencapai Angka 69.750

MEDAN-Daftar tunggu calon haji (calhaj) asal Sumatera Utara (Sumut), per tanggal 27 Februari 2012, pukul 13.00 WIB mencapai angka 69.750. Dengan angka setinggi itu, maka warga yang mendaftar tahun ini baru bisa berangkat ke Tanah Suci pada 2020 mendatang.

Setidaknya hal ini diperkuat oleh data yang diperoleh dari Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Kementerian Agama Sumatera Utara (Kemenagsu), di Asrama Haji, Jalan AH Nasution. “Data terakhir yang kita peroleh sudah sebanyak itu. Dan, itu dari 23 kabupaten/kota (kabupaten/kota di Sumut berjumlah 33, Red). Artinya, ada beberapa kabupaten/kota seperti Padanglawas Utara (Paluta) pendaftarannya, masih bergabung dengan kabupaten induk di Padanglawas. Begitu pula dengan Batubara masih bergabung dengan Asahan. Nias Selatan masih dengan Nias dan beberapa daerah lainnya, masih bergabung dengan kabupaten/kota induk. Dengan jumlah sebesar ini, diperkirakan yang mendaftar tahun ini baru akan berangkat pada 2020 nanti,” ungkap petugas Siskohat Kemenagsu, Eko saat ditemui Sumut Pos.

Sudah menjadi rahasia umum, jika orang atau tokoh yang mempunyai kelebihan, baik dari harta maupun jabatan, bisa langsung berangkat tanpa melalui daftar tunggu. Nah, artinya secara langsung telah mengorbankan niat atau keinginan calon haji lain yang telah terlebih dahulu mendaftar.

Terkait hal itu, Kepala Bidang Haji Zakat dan Wakaf Kantor Kementrian Agama Sumut Abdul Rahman Siregar menegaskan, tidak pernah diperbolehkan adanya sistem by pass bagi calhaj, meskipun calhaj tersebut memiliki pangkat ataupun jabatan serta uang. “Tidak ada seperti itu. Semua diberangkatkan sesuai nomor porsi yang ada. Bila ada tambahan, dari pusat baru itulah nanti akan ditambah calon haji yang akan diberangkatkan. Dan itu diprioritaskan bagi yang berusia lanjut,” terangnya.

Bagaimana dengan rencana atau wacana moratorium penerimaan calon haji, usulan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)? Terkait hal itu, Abdul Rahman tidak mengomentarinya terlalu berlebihan. Dia hanya mengatakan, hal itu berlaku secara nasional dan keputusannya juga dari pusat. Jadi, untuk daerah hanya sebatas mengikuti instruksi yang diberikan dari pihak Kementerian Agama Pusat. “Itu skala nasional. Dan kita sifatnya menunggu instruksi dari pusat,” tegasnya.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumut, Abdullahsyah menegaskan, tidak dibenarkan atau diperbolehkan bagi calhaj untuk mendahului dalam keberangkatan haji. Bahkan, Abdullahsyah menyebutnya, apabila ada calhaj yang semestinya berangkat tahun depan, namun kemudian memanfaatkan jabatan dan pangkatnya sehingga bisa menyalip urutan berangkat, maka hal itu adalah perbuatan haram. “Itu haram. Di mata Allah tidak ada perbedaan walaupun kita punya pangkat, jabatan atau uang. Yang diprioritaskan itu adalah bagi calon haji yang berusia lanjut,” tegssnya.

Dari Jakarta, Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Hazrul Azwar, mengingatkan umat muslim di Sumut yang berniat menjalankan ibadah haji, agar jangan terpengaruh wacana moratorium haji yang dilontarkan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Busyro Muqoddas.

Menurut anggota Komisi VIII DPR itu, ide Busyro itu hanya sebatas wacana saja, dan DPR menolaknya. “Tidak ada itu moratorium. Yang mau pergi haji, tetap mendaftar saja dengan menyetor biaya haji. Jadi tidak ada masalah,” ujar Hazrul Azwar kepada Sumut Pos, kemarin.

Jika ide Busyro dituruti, berarti pendaftar haji tidak perlu dulu menyetor dana haji. “Tapi yang namanya daftar haji, ya harus menyetor uang haji. Kalau soal daftar tunggu, itu soal lain yang kita maklumi,” ujar mantan Ketua Komisi VIII DPR yang mengurusi soal keagamaan itu.
Senada dengan Hazrul, mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Hasyim Muzadi juga menolak gagasan Busyro. Dia menduga, moratorium haji malah bisa berujung naiknya biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH).

“Moratorium pendaftaran haji tidak perlu dilakukan kalau ujung-ujungnya untuk menaikan biaya penyelenggaraan ibadah haji,” kata Hasyim Muzadi.
Menurut Hasyim, jika dianggap ada masalah pengelolaan uang haji, maka yang dilakukan adalah audit, bukan moratorium. Pengasuh pondok pesantren Al-Hikam Malang dan Depok itu mengingatkan Busyro agar tidak ikut-ikutan mencampuri urusan haji. “Sebaiknya KPK tidak melampaui fungsinya. Seharusnya yang mengusulkan moratorium itu masyarakat atau DPR,” ujar Hasyim. (ari/sam)

Perpanjang KTP Cukup Melalui Mobil Keliling

MEDAN-Sedikitnya 570 warga Kota Medan sudah memanfaatkan dua unit mobil kartu tanda penduduk (KTP) keliling yang telah disediakan Pemko Medan, untuk melayani perpanjangan KTP yang sudah berakhir masa berlakunya.

“Sejak dua unit mobil ini diluncurkan mulai 10 Januari hingga 10 Februari data kita sudah ada sebanyak 570 wargayang mengurus perpanjangan KTP melalui mobil KTP,” kata Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Medan, Darussalam Pohan.

Dijelaskannya, secara rinci dari 570 warga yang mengurus perpanjangan KTP melalui mobil keliling tersebar di 21 kecamatan. Rinciannya, untuk Kecamatan Medan Kota 18 orang, Medan Sunggal 53 orang, Medan Helvetia 12 orang, Medan Denai 28 orang, Medan barat 31 orang, Medan Deli 115 orang.

Selanjutnya, Medan Tuntungan 4 orang, Medan Belawan 19 orang, Medan Amplas 13 orang, Medan Area 19 orang, Medan Johor 50 orang, Medan Marelan 72 orang, Medan Labuhan 24 orang, Medan Tembung 50 orang. Medan Maimun 8 orangn Medan Polonia 6 orang, Medan Baru 3 orang, Medan Perjuangan 14 orang, Medan Petisah 3 orang, Medan Timur 18 orang dan Medan Selayang 10 orang.

Dikatakan Darussalam, dua unit mobil KTP yang diluncurkan ini memang dilengkapi dengan peralatan online KTP, mulai dari monitor, kamera, alat scan juga database kependudukan.

“Untuk melayani perpanjangan KTP hanya dibutuhkan waktu lima menit. Jadi prosesnya sangat cepat sekitar lima hingga sepuluh menit, karena sistemnya online dan KTP langsung siap di tempat. Kita akan terus melayani masyarakat yang datang,” kata Darussalam.
Mobil KTP ini, katanya, akan terus berkeliling Kota Medan sesuai jadwalnya yang sudah ditetapkan hingga tanggal 30 April.
“Meskipun mobilnya nanti berkeliling, tapi bagi masyarakat di mana saja bisa langsung mengurus KTP-nya. Seperti misalnya masyarakat dari kecamatan Helvetia, tapi tetap bisa mengurus KTP-nya meskipun mobil KTP-nya berada di Marelan. Namun, pelayanan yang bisa dilakukan mobil KTP ini hanyalah untuk perpanjangan KTP yang masanya sudah habis dan tidak bisa membuat KTP baru,” terang Darussalam.

Untuk jadwal pelayanan mobil KTP, kata Darussalam, untuk mobil pertama lokasinya di depan PDAM Tirtanadi Medan Belawan tanggal 16-19 Maret dan tanggal 18 April. Di depan ruko Santo Michael, Medan Labuhan, tanggal 20-21 Maret dan tanggal 19 April. Di Lapangan Tanah Enam Ratus, Rengas Pulau, Medan Marelan tanggal 22-26 Maret dan 20 April. Lokasi di depan Kantor Lurah Tanjung Mulia, Medan Deli tanggal 27-28 Maret dan 23 April. Lapangan depan Polsek, Medan Barat tanggal 28-29 Februari, 29-30 Maret dan tanggal 24 April. Lapangan Kesdam, Medan Helvetia tanggal 1-2 Maret, tanggal 2-3 April dan tanggal 25 April.

Selanjutnya, sebelum PDAM Medan Sunggal tanggal 1-2 Maret, tanggal 2-3 April dan tanggal 25 April.  Sebelum RS H Adam Malik Medan Tuntungan, tanggal 7-8 Maret, tanggal 9-10 April juga tanggal 17 April. Di Pasar I Tanjung Sari, Medan Selayang tanggal 9-12 Maret dan tanggal 11-12 April dan 30 April. Di Pasar I Tanjung Sari, Medan Baru tanggal 13-14 Maret dan tanggal 13-16 April, terakhir lokasi di Sei Batang Hari/Gajah Mada, Medan Petisah tanggal 15 Maret dan tanggal 17 April.

Untuk mobil kedua, kata Darussalam, akan melayani di lapangan Bola Mitra Sejati Johor, Medan Johor tanggal 16-19 Maret dan tanggal 18 April. Lokasi di Simpang Marindal, Medan Amplas tanggal 20-21 Maret dan tanggal 19 April. Lokasi di Masjid Raya, Medan Maimun tanggal 22-26 Maret dan tanggal 20 April. Di Lapangan Bola Mitra Sejati Johor, Medan Polonia tanggal 27-28 Maret dan tanggal 23 April. Di Stadion Teladan, Medan Kota tanggal 28-29 Februari, 29-30 Maret dan tanggal 24 April. Di Istana Maimun, Medan Area tanggal 1-2 Maret, tanggal 2-3 April dan 25 April.

Selanjutnya, Di Lapangan Bola Mandala, Medan Denai tanggal 1-2 Maret, 2-3 April dan tanggal 26 April. Di lapangan bola Mandala, Medan Tembung, tanggal 7-8 Maret, tanggal 9-10 April dan 17 April. Lapangan Jalan Pendidikan, Medan Perjuangan tanggal 9-12 Maret, tanggal 11-12 April dan 22 April. Lapangan Merdeka depan Bank Mandiri, Medan Timur tanggal 13-14 Maret, 13-16 April dan tanggal 30 April.

Warga Jalan Masjid, Lingkungan I, Medan Polonia, Ahmad Rinaldi yang mengurus perpanjangan KTP-nya di Mobil KTP menyambut baik program Pemko Medan itu.

“Bersyukurlah dengan adanya mobil KTP ini, jadi kita tidak perlu repot lagi mengurus ke kantor camat. Ini saya mengurusnya cukup lima menit, perpanjangan KTP sudah selesai. KTP saya sudah habis masa berlakunya sejak bulan Oktober tahun lalu,” sambung Daryusni, warga lainnya.(adl)

MEDAN-Kamar Mayat Rumah Sakit (RS) Pirngadi Medan, Selasa (28/2) malam penuh dengan tangis. Sesosok mayat yang sebelumnya tidak diketahui identitasnya (Mr X), ternyata seorang mahasiswa Fakultas Pertanian, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).

Tak pelak, isak tangis ratusan mahasiswa Fakultas Pertanian, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Jalan Muktar Basri, Medan, langsung membahana begitu melihat jasad teman kuliah mereka, Ferdi Adinata Hasibuan (19), yang terbaring kaku di Kamar Mayat tersebut. Ferdy adalah mahasiswa semester IV, Jurusan Agrobisnis, Fakultas Pertanian (UMSU), berasal dari Huta Pasir Ulok Tano, Kabupaten Padanglawas (Palas).

Dua hari lalu, Ferdi ditemukan masyarakat sekira pukul 06.00 WIB sudah tidak bernyawa di sebuah parit di Jalan Meteorologi,  tepatnya di dekat Pos Pemuda Pancasila (PP) tersebut, baru diketahui teman-teman kuliahnya, Selasa (28/2). “Baru tahu tadi setelah maghrib,” ungkap salah seorang teman korban yang ditemui Sumut Pos, di kamar mayat RS Pirngadi Medan.

Dari penuturan teman korban yang enggan disebutkan namanya tersebut, ada rumor yang berkembang di kalangan teman-teman kuliah mereka lainnya, dimana korban sebelumnya tengah menghadapi masalah percintaan. “Katanya, ada kisah percintaan segi tiga gitu. Dia (korban, red) tengah bersaing dengan pria lain, kurang tahu apakah mahasiswa juga atau tidak, untuk memperebutkan hati seorang perempuan,” tambah mahasiswa yang saat itu mengenakan celana ponggol warna putih tersebut.

Sementara itu, teman korban lainnya, Sri Afriani, yang juga mahasiswa Fakultas Pertanian dengan sesenggukan mengatakan, korban masih terlihat kuliah. Baru, sejak Minggu (26/2) sampai Senin (27/2), sudah tidak ada kontak lagi dengan korban.

“Jumat minggu lalu terakhir kuliah. Dua hari ini, sudah tidak bisa ditelepon lagi. Ternyata, baru tahu tadi katanya sudah meninggal,” aku  Sri Afriani yang saat itui mengenakan setelan kaus lengan panjang dan jilbab warna biru.

Suasana sedih semakin terasa, ketika  Sri Afriani dan teman-teman kuliah korban lainnya melihat secara langsung jasad korban, yang tersimpan di peti jenazah kamar mayat RS Pirngadi Medan. Terlihat, mereka saling berpelukan dan serasa tak percaya melihat tubuh Ferdi yang telah kaku. Mereka pun terus-terusan menutup hidung dikarenakan bau busuk yang menguap di kamar mayat tersebut.

Di luar kamar mayat tersebut, senior korban di Fakultas Pertanian UMSU, Abdullah Harahap kepada Sumut Pos menuturkan, sejauh ini pihak keluarga korban di Padanglawas, tengah menuju Medan untuk menjemput korban, yang rencananya akan dibawa dan di kebumikan di kampung halaman korban.
“Kata kawan-kawan, orangtuanya sudah diberitahu dan lagi menuju ke sini. Kemungkinan, akan langsung dibawa pulang dan dikuburkan di sana. Selama ini, kami lihat dia (Ferdi, Red) orangnya baik, dan tidak ada musuh,” tuturnya.

Secara terpisah, Kepala Unit (Kanit) Reserse Kriminal (Reskrim) Polsekta Percut Sei Tuan, Ajun Komisaris Polisi (AKP) Fhaidir Chaniago yang dikonfirmasi Sumut Pos membenarkannya.

Diterangkannya, pada penemuan mayat pertama kali, terlihat kondisi mayat mengeluarkan buih dari mulut dan hidung korban. Kemudian, di dahi sebelah kanan korban terlihat ada luka kecil. Namun, sejauh ini dirinya tidak berani memastikan apakah Ferdi Adinata merupakan, korban pembunuhan atau disebabkan hal lainnya.

“Ya, pertama yang menemukan masyarakat sekitar pukul 06.00 WIB, Senin (27/2) lalu, di parit dekat Pos Pemuda Pancasila (PP) dekat lapangan bola, Jalan Meteorologi. Kemudian masyarakat melaporkan ke kita. Selanjutnya, petugas langsung ke sana, dari tubuh korban terdapat buih dari mulut dan hidungnya. Petugas langsung mengantarkannya ke RS Pirngadi. Saat ini, belum bisa diberitahukan apa penyebab kematian korban, karena masih lidik (penyelidikan, Red). Dan besok (hari ini, Red) baru akan dilakukan otopsi,” terangnya.(ari)

Setahun Belum Diremajakan

MEDAN- Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan memastikan selama kurun waktu setahun sejak 2011 hingga saat ini, belum ada peremajaan angkutan kota (angkot) yang sudah tidak layak beroperasi alias angkot tua.

Peremajaan angkutan kota terakhir dilakukan tahun 2010, sebanyak 100 unit untuk Koperasi Pengangkutan Umum Medan (KPUM). Itupun, dalam kenyataannya angkutan yang lama masih terlihat tetap beroperasi di jalan.

“Memang belum ada peremajaan angkutan kota di Medan, terakhir itu tahun 2010 sebanyak 100 unit dari angkot KPUM. Tapi hingga sekarang yang 100 unit yang lama yakni angkot yang pintu belakang ini pun belum ditarik, sementara 100 unit angkot baru Grand Max sudah beroperasi,” kata Kepala Dinasn Perhubungan Medan, Armansyah Lubis, kepada wartawan, kemarin.

Dikatakan Armansyah, Dishub Medan tidak bisa melakukan peremajaan angkutan kota, yang harus melakukannya adalah perusahaan.
“Dulu di tahun 2010 itu ada peremajaan angkot KPUM 100 unit yang pintu belakang, tapi hingga sekarang angkot yang pintu belakang itu belum juga ditarik, makanya sekarang ada taksi Kostar yang warna kuning yang meminta peremajaan di tahun ini, tapi kita minta dulu suratnya mana saja armadanya yang mau diremajakan. Nanti, kalau beroperasi lagi sementara rekomendasi untuk taksi yang baru sudah kita keluarkan dapat kita tindak langsung armada yang lama sesuai perjanjian dengan pengusahanya,” terang Armansyah.

Tapi, lanjut Armansyah armada lama yang mau ditarik sampai saat ini tidak jelas, itulah yang terjadi seperti saat ini. Seperti angkot KPUM yang sebelumnya sudah meminta diremajakan 100 unit, dan diberikan rekomendasi untuk 100 unit angkot KPUM Grand Max yang baru. Namun, di lapangan tetap saja angkot KPUM yang lama (pintu belakang) masih beroperasi. “Kalau kita tindak pun mereka masih memiliki surat beroperasi dari KPUM, kalau kita tilang SIM nya mereka juga masih berhak untuk menebusnya. Akhirnya, keluar lagi kendaraanya. Speksinya saja tidak ada itu, kita tidak pernah memperpanjangnya. Bisa dicek, kalau ada angkot KPUM pintu belakang yang ada perpanjangan speksinya laporkan ke saya biar langsung saya panggil petugas Dishub yang menandatanganinya,” tegas Armansyah.

Kondisi inilah kata Armansyah yang membuat pihaknya tidak mau sembarangan lagi mengeluarkan rekomendasi peremajaan angkutan kota.
“Kalau ada yang meminta kepada kita peremajaan angkot, kita minta buat perjanjian dulu mana armada yang akan mereka tarik, harus jelas ada laporannya, dan itu tidak lagi menjadi tanggung jawab perusahaan, sehingga kalau beroperasi langsung bisa kita tindak di tempat, makanya kalau mau mengusulkan peremajaan tapi kalau tidak jelas armada mana saja yang mau ditarik mereka, tidak akan kami berikan rekomendasinya,” kata Armansyah.
Dikatakannya, Dishub Medan tidak mau lagi mengulang kasus peremajaan angkot KPUM pintu belakang yang nyatanya hingga saat ini masih juga beroperasi. “Bayangkan saja, apa tidak bertambah banyak angkot di Medan ini, dari mulai angkot pintu belakang, angkot pintu samping di tambah lagi angkot baru Grand Max. Makanya kita minta ke pengusahanya, karena kita hanya memberikan rekomendasi, kita tidak keberatan dengan peremajaan tapi dengan catatan armada yang lama itu harus kita tarik. Padahal dulu angkot KPUM yang lama ini janjinya akan dialokasikan ke kampung-kampung, tapi kenyataannya justru masih juga beroperasi,” terang Armansyah.

Sementara itu, Ketua Organda Medan, Mont Gomery Munthe mengatakan, sejauh ini pengusaha angkutan tidak merasa keberatan untuk melakukan peremajaan. Namun, baik PT Rahayu Medan Ceria, PT Morina, Mini Wampu juga Medan Bus masih memiliki sisa plafon angkutan. “Kita masih ada sisa plafon angkutan, seperti kami PT Rahayu Medan Ceria seperti trayek 104 dari sekian unit itu masih ada sisa plafon sekian unit lagi baru terpenuhi sekitar setengahnya, makanya kita masih bisa menambah angkot lagi, kalau plafon kita sudah habis barulah kita meremajakan angkot,” terang Mont.

Disinggung soal peremajaan 100 unit angkot KPUM yang notabene anggota Organda Medan, Mont enggan mengomentarinya. “Kalau itu masalah intern ya, saya juga kurang mengetahuinya. Tapi, kalau angkot yang lainnya itu saya pikir masih layak jalan semua. Kalau urusan layak tidaknya pasti Dishub lah yang lebih mengetahuinya,” katanya Mont.

Di sisi lain, pengamat transportasi kota Medan, Filianty Bangun mengatakan, Pemko Medan harus segera melakukan penataan kembali (rerouting) angkutan kota (angkot) yang ada di Medan. Dijelaskan Filianty, lebar jalan di Medan itu berbeda dengan lebar jalan di Jakarta, kalau di Jakarta lebar jalan bisa menampung lajur lalu lintas hingga 6-7, sedangkan lebar jalan di Medan paling banyak hanya bisa menampung 3 lajur lalu lintas. “Keterbatasan jalan di Medan ditambah lagi dengan banyaknya angkutan kota, makanya Pemko Medan sudah harus melakukan rerouting angkot,” tegas Filianty.
Pasalnya, jumlah angkutan kota di Medan khususnya di inti kota sudah sangat banyak. Dari data Satlantas Medan tahun 2009, jumlah angkutan kota sudah mencapai 8 ribu armada, dan 80 persen dari armada itu beroperasi di inti kota, sedangkan 20 persennya beroperasi di outer ring road. “Seharusnya, sebaliknya yang terjadi, di inti kota itu hanya 20 persen, dan 80 persen angkutan itu harus di outer ringroad. Rerouting inilah yang harus dilakukan Pemko Medan,” papar Filianty.(adl)