25 C
Medan
Monday, December 22, 2025
Cari disini....
Home Blog Page 14122

Sekretariat Ranting PP Sei Rengas I Diresmikan

Satu-satunya Sekretariat PAC Permanen di Kota Medan

Kader Pemuda Pancasila harus turut berkontribusi bagi kehidupan masyarakat yang lebih luas. Demikian ditegaskan Ketua Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Sumatera Utara (MPW PP Sumut) Anuarshah SE pada peresmian Sekretariat Pengurus Ranting PP Kelurahan Sei Rengas I Kecamatan Medan Kota, Senin (9/1).

“Dengan keberadaan sekretariat ini, kader-kader Pemuda Pancasila (PP) khususnya dapat berkoordinasi secara kontinu. Membahas gerakan-gerakan yang dapat menjadi kontribusi bagi terwujudnya pembangunan di tengah-tengah masyarakat. Jadi tidak ada lagi koordinasi di warung kopi atau kedai tuak. Tidak benar kalau koordinasi sambil mabuk,” tegas Anuar Shah SE.

Turut hadir jajaran pengurus MPW PP Sumut, MPO PP Sumut Hasan Wijaya, MPC Kota Medan yang diwakili Rizaldi Tanjung, PAC Medan Kota dipimpin Johan, Muspika Medan Kota diwakili Lurah Rengas I Faris Hutagalung. Tak ketinggalan anggota masyarakat setempat.

Pemuda Pancasila lanjut Anuarshah, tidak akan pernah berkompromi bagi kader yang terlibat dengan narkotik dan obat terlarang (narkoba). Bahkan sanksi tegas berupa pemecatan sebagai anggota adalah harga mati. Hal itu sebagai bukti bahwa PP tidak sekadar organisasi tapi juga wadah bagi perubahan ke arah yang lebih baik.

Untuk itu, Anuar Shah SE memberikan apresiasi kepada Ketua Ranting PP Sei Rengas I Iwan Gamal atas pembangunan sekretariat tersebut. “Saudara Iwan Gamal adalah bukti nyata kalau PP tempat terjadinya perubahan menjadi yang lebih baik lagi. Dari survei yang kami lakukan, sekretariat ranting PP Sei Rengas I ini satu-satunya yang permanen di jajaran PAC PP Kota Medan. Pertahankan itu,” pesannya.

Meskipun kegiatan berlangsung di bawah siraman hujan tak menyurutkan semangat para kader PP ini. Selogan perjuangan “Sekali Layar Terkembang, Surut Kita Berpantang” Pancasila, mendapat sambutan bergelora. Abadi! Kegiatan yang diawali dengan doa ini ditutup dengan kegiatan sosial.

Pada kesempatan itu Ketua MPW PP Sumut Anuar Shah SE meninjau kondisi sekretariat tersebut. Dibagi dalam tiga bagian, beranda, ruang tamu, dan ruang kerja dengan lantai keramik. Dua televisi LCD terpasang di situ dengan pendingin ruangan dan kulkas. Memastikan koordinasi akan terjalin dengan nyaman.

Secara langsung memberi santunan kepada puluhan anak-anak dari Panti Asuhan Al Wasliyah Jalan Ismailiyah Medan. Diikuti jajaran pengurus lainnya Hasan Wijaya, Ali M Mahdy, Idrus Djunaidi dan Hendra DS. “Ke depan, di setiap kegiatan PP wajib melaksanakan kegiatan sosial. Bukan karena jumlah bantuan yang diberikan. Sekecil apa pun itu akan sangat berharga bagi mereka yang membutuhkan,” pungkas Anuarshah.

Dalam kata sambutanya, Ketua Pengurus Ranting PP Sei Rengas I Iwan Gamal berjanji untuk menjaga nama baik PP di tengah masyarakat khususnya di Kelurahan Sei Rengas  I Kecamatan Medan Kota. (jul)

Sarwo: Harusnya Dihukum Mati

Pembunuh Anak Pengusaha Kapal Ikan Dituntut 20 Tahun

MEDAN- Ang Ho dan Sun An Lang, terdakwa pembunuhan anak pengusaha kapal ikan Belawan Kho Wie Tho alias Awie dan istrinya Dora Halim alias Dora, dituntut masing-masing 20 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum (JPU), dalam sidang  di PN Medan, Selasa (10/1).

Tuntutan dibacakan JPU Anthonius Simamora SH dalam sidang terpisah  di hadapan Majelis Hakim ET Pasaribu. Kedua terdakwa dijerat Pasal 340 dan 338 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana, tentang pembunuhan berencana. Kedua terdakwa bersama lima warga negara Malaysia (DPO) yakni Achui, Aki, Acuan alias Acun, Hok Khian dan Hok Khim alias Akok, diduga merencanakan pembunuhan terhadap ayah Awie, Sarwo Pranoto karena terlibat persaingan bisnis.
“Mereka lalu menyewa empat eksekutor untuk menjalankan pembunuhan itu. Hanya saja pada waktu yang ditentukan para eksekutor malah memberondong Awie dan istrinya Dora Halim dengan senjata api yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh para terdakwa sehingga keduanya tewas seketika,” tegas Anthonius.

Penembakan secara bertubi-tubi itu berlangsung 29 Maret 2011 malam, di kediaman korban di Jalan Akasia No 50, Kelurahan Durian, Kecamatan Medan Timur.

Sementara itu tim penasehat hukum kedua terdakwa menilai, lantaran masih banyak lagi pelaku lainnya belum ditangkap termasuk empat eksekutor, seharusnya penerapan pasal perencanaan pembunuhan yang disangkakan JPU kepada kedua terdakwa lebih pantas disangkakan kepada empat eksekutor tersebut.

Sementara itu orangtua korban, Sarwo Pranoto menyesalkan tuntutan JPU yang dinilai ringan. Seharusnya para pelaku ini dituntut maksimalnya seumur hidup.

“Seharusnya lebih berat lagi. Seumur hidup atau hukuman mati. Karena itu perbuatan sadis. Saya tidak mau menduga-duga saya minta pada hakim untuk menghukum yang seberat-beratnya,” tegas Sarwo Pranoto.
Sarwo Pranoto juga meminta kepada polisi untuk menangkap eksekutornya.

Sementara itu Jaksa Penuntut Umum Anthonius Simamora SH mengatakan bahwa tuntutan sudah keputusan yang maksimal.

“ Jadi mau gimana lagi terdakwa tidak menyesali perbuatannya dan tidak mau mengakui,” ucap Anthonius. (rud)

Daging Sapi RI Kalah dengan Malaysia

Industri olahan daging dalam negeri kalah bersaing dari sisi harga dengan produk sejenis dari Malaysia. Penyebabnya daging impor untuk industri di Indonesia mendapat bahan baku lebih mahal.

Hal ini dijelaskan mantan Menteri Pertanian Anton Apriyantono terkait kebijakan kementerian yang baru dalam pengadaan daging impor.

“Kalau disyaratkan harus dari negara Australia dan New Zealand, harga daging menjadi mahal, karena daging dari negara tersebut mahal,” kata Anton, di Hotel Grand Hyatt, Selasa (10/1).

Akibatnya, harga pokok daging yang dibeli oleh industri menjadi mahal, kondisi ini membuat industri pengolahan daging kalah bersaing.

“Industri pengolahan daging kita kalah, salah satunya sama Malaysia, kenapa? Karena Malaysia memperbolehkan impor daging dari mana saja, yang penting murah, kualitasnya bagus sesuai standar negaranya. Salah satunya yang dipilihnya daging dari India yang bagus dan murah,” ungkapnya.

Masalahnya kata Anton, produk olahan daging dari Malaysia ini masuk ke Indonesia, harganya jauh lebih murah dan sudah bisa ditebak produk dalam negeri yang kalah bersaing.

“Sebenarnya boleh kita memproteksi petani kita, tapi harus sinkronisasi dengan industri. Harga daging lokal murah tapi produk akhirnya mahal inikan tidak masuk akal. Boleh kita lindungi petani, tapi pikirkan juga industri kita,” ujarnya lagi.
Contoh lainnya kata Anton yang saat ini aktif di Komite Inovasi Nasional, soal gula. Harga gula dalam negeri termasuk paling mahal, karena proteksi terlalu besar terhadap petani.

“Namun disaat yang sama produk olahan gula dari Cina menyerbu, industri pengolahan produk gula kita yang kena. Jadi inikan ada yang tidak singkron khususnya dalam kebijakan impornya,” tandas Anton. (net/jpnn)

Wali Kota Tantang Dirut RPH Tertibkan Pemotongan Liar

MEDAN-Wali Kota Medan Rahudman Harahap menantang Dirut Rumah Potong Hewan (RPH) Mabar yang baru dilantik untuk menertibkan RPH liar.

“RPH Medan harus turun ke lapangan. Periksa dan razia daging di lapangan terutama di pasar. Jalin kerjasama dengan Polresta dan aparat terkait. Berikan tanda khusus pada daging yang dipotong dari RPH Mabar Medan. Kalau tidak ada tandanya, tindak tegas dengan menyitanya. Harus berani bersikap tegas,” kata Rahudman, di sela-sela peluncuran mobil pelayanan KTP keliling di Tanah 600 Medan Marelan, Selasa (10/1) siang.

Rahudman menilai direksi yang baru dilantik harus segera menunjukkan perubahan pada unit-unit usaha milik Pemko yang dikelola oleh perusahaan daerah dan memberikan keuntungan bagi PAD Kota Medan.

Dirut RPH Medan yang baru dilantik, Putrama Alkhairi mengaku akan segera melaksanakannya.
Beberapa langkah yang akan dilakukannya dalam waktu dekat antara lain dengan melakukan konsolidasin
internal termasuk koordinasi dengan badan pengawas.

“Saya baru serah terima jabatan. Setelah ini saya masih berkoordinasi dengan badan pengawas di kantor wali kota. Selanjutnya, koordinasi dengan Komisi C DPRD Medan sembari melakukan konsolidasi internal di RPH Mabar,” ujar Putrama.

Menurutnya, dirinya memang sudah mendapat data mengenai keberadaan RPH liar di Medan. Langkah awal, RPH liar pemotongan babi akan menjadi prioritas untuk ditertibkan.

Setelah itu, lanjutnya, pemotongan ternak lembu dan kambing. Karena masih banyak peternak dan penjual daging di pasar yang mengambil pasokan daging dari pemotongan tidak resmi. Namun, dia mengakui mengalami kendala karena beredarnya surat dari LSM yang menyatakan bahwa pemotongan di RPH Mabar Medan tidak sesuai standar dan tidak layak.

“Ini masalah sehingga tidak ada yang berminat memotong di RPH. Untuk mengatasinya kita akan berkoordinasi dengan kadin untuk menyurati pemerintah otoritas peternak Australia bahwa RPH Mabar mampu dan tidak bermasalah. Setelah itu, kita akan menjalin MoU dengan PD Pasar untuk kesepakatan bahwa tidak boleh ada daging yang dijual di pasar selain dari RPH Mabar Medan,” cetusnya.

“Kita pastikan Januari ini semuanya sudah terlaksana sebagai langkah awal menata RPH Mabar Medan,” tegasnya.(adl)

PTPN 3 Sediakan Rp10 M untuk Peternakan

Melirik Perkembangan Kawasan Ekonomi Khusus di Sei Mangke

MEDAN- Selain membangun kawasan industri kelapa sawit Sei Mangke, PTPN 3 juga akan menyediakan lahan peternakan sapi di daerah tersebut. Karena mayoritas penduduk di daerah sekitar Sei Mangke banyak yang beternak sapi.

“Kita sediakan lahan untuk ternak, karena dari penelitian kita, kurang lebih 5000 sapi ada di daerah tersebut,” ujar Direktur Perencanaan dan Pengembangan PTPN 3 Khairul Muluk, saat ditemui baru-baru ini.
Dengan terbukanya lahan ternak ini, sebutnya, akan mempermudah masyarakat setempat untuk menjaga dan memelihara ternak mereka, sehingga tidak perlu berkeliaran di sekitar perkebunan. “Nantinya kita akan sebut program ini dengan SaSa (Sapi Sawit),” tambah Khairul.

Rencananya, sekitar 100 Ha lahan akan disediakan untuk kandang sapi, dengan dana yang dikeluarkan sekitar Rp10 M, maka program SaSa ini dapat meningkatkan pengetahuan dan taraf hidup masyarakat setempat. Cara satu-satunya dalam pemberian makanan bagi sapi. “Biasanya, sapi akan sembarangan makan rumput atau dedaunan, tetapi di SaSa, sapi akan makan ampas PKM (Palm Kenel Meal),” tambah Khairul.

Walaupun merupakan ampas PKM, lanjutnya, tetapi ampas tersebut mengandung protein, mineral, dan lemak yang tinggi. PKM sendiri merupakan ampas dari inti sawit. Jadi, selain proses pengembangan sapi, SaSa juga menjadi program penggemukkan sapi.

Seperti diketahui, kehadiran ternak dalam perkebunan sudah menjadi kewajaran, padahal ini memberikan kerugian bagi perkebunan. Misalnya, daun yang dimakan oleh ternak, yang ditengarai mempercepat sebaran hama ganoderma di areal perkebunan dan menurunkan produksi dan produktifitas kebun. “Karena itu, untuk menghindari hal tersebut, kita menyediakan lahan khusus ternak penduduk. Dengan lahan yang disediakan, maka memungkinkan setiap keluarga di daerah itu bisa memelihara sapi 15-20 ekor,” paparnya.

Program SaSa ini, sebutnya, bukan hanya mengguntungkan pihak PTPN3, tetapi juga penduduk. Dan dengan program penggemukan sapi, dapat memenuhi kebutuhan sapi, sehingga tidak perlu lagi untuk impor daging sapi.  Nantinya, masyarakat hanya akan membayar uang sewa untuk kandang saja. Dalam hal ini, pihak PTPN3 dan penduduk akan duduk bersama guna mendapatkan kata sepakat. “Kita usahakan untuk duduk bersama, sehingga mendapatkan kata sepakat,” ungkap Khairul.

Sementara itu, untuk saat ini, mengubah Sei Mangke menjadi KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) hampir final, hanya tinggal menunggu Kepres. “Kita sudah 95 persen untuk KEK, sisanya 5 persen tinggal Kepres, semoga tahun ini dapat keluar,” sambung Direktur Utama PTPN3 Amri Siregar.

Sementara itu, Dekan Ekonomi USU Jhon Tafbu Ritonga menambahkan, banyak alasan menjadikan Sei Mangke sebagai KEK. Salah satunya, sistem perekonomian yang saat ini harus disesuaikan dengan Sumber Daya Alam (SDA). “SDA menjadi faktor penting dalam perekonomian, dan Sei Mangke memiliki hal tersebut, jadi pantas bila dijadikan KEK,” ungkapnya saat ditemui terpisah.

Kawasan Sei Mangke yang dekat dengan kebun sawit dan karet, katanya, mempermudah dan mempermurah biaya transportasi. Selain itu, Sei Mangke juga sangat dekat dengan pelabuhan Kuala Tanjung yang terletak di Kabupaten Batubara (38 Km).

Sementara keuntungan untuk berinvstasi di Sei Mangke adalah bebas fiskal, dan peraturan dalam 1 pintu. “Kemudahan inilah yang menjadi daya tarik berinvestasi di Sei mangke,” tutp Khairul. (ram)

Kakak Sendiri Kok Dipukuli

Wijai (33), warga Jalan Karya Bakti, Helvetia Medan Helvetia ditangkap polisi, Senin (9/1), karena dilaporkan kakaknya Gudo (42). Pengakuan Gudo, dirinya sering dianiaya Wijay. Gudo juga mengaku, anaknya, juga sering dipukul oleh Wijayn
“Setiap dia (Wijaya) pulang ke rumah dia marah-marah. Anak saya juga sering dipukuli. Memang kami tinggal satu rumah. Hal ini sudah berlangsung sekitar enam bulan sejak kepergian ayah kami,” kata Gudo.

Sementara Wijay saat hendak diboyong polisi ke Mapolsekta Medan Sunggal membantah memukul kakaknya. Wijay mengaku hanya marah-marah saja. “Tak ada saya memukul,” tuturnya.

Kapolsekta Medan Sunggal, Kompol Budi mengaku, Wijay ditangkap berdasarkan laporan saudaranya Gudo.
“Masih dalam penyelidikan dan kasus ini masih kita periksa karena ini kasus penganiayaan dalam keluarga,” ungkapnya. (jon)

BPKP Ngaku Audit Masih Proses

Dugaan Korupsi di RSU Pirngadi Medan

MEDAN-Kejatisu tinggal menunggu hasil audit dan investigasi apakah ada ditemukan kerugian negara dalam pemakaian dana operasional di RS dr Pirngadi Medan.

“Tim masih bekerja. Kita belum tahu hasil investigasi dan hasil penelusuran yang dilakukan anggota dari rumah sakit (Pirngadi). Kalau hasil audit dan investigasi nantinya sudah turun baru kita mengetahui hasilnya apakah ada ditemukan kerugian negara atau tidak,” tegas Kasi Penyidikan Tindak Pidana Khusus Kejatisu, Jufri Nasution SH.
Jufri juga menegaskan bahwa hasil audit yang dilakukan belum turun dari BPKP. Saat ini Kejatisu juga menunggu selesainya audit investigasi.

“Inikan wewenang BPKP yang melakukan audit. Kita sifatnya mendampingi makanya kita tinggal menunggu saja. Saat ini belum turun hasil auditnya. Kita juga belum tahu apakah tim sudah selesai bekerja atau tidak,” ucap Jufri.
“Kalau hasil audit nantinya sudah turun maka kita bisa mengambil sikap apakah dugaan tersebut bisa dilanjutkan atau tidak. Kalau seumpanya hasil audit ternyata tidak ditemukan kerugian negara, maka kasus itu jelas dihentikan. Namun apabila hasil investigasi ditemukan kerugian negara, maka kasus itu kita lanjutkan. Sebelumnya kita sudah memeriksa 15 orang yang terdiri dari pejabat dan staf,” tegas Jufri.

Sementara itu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sumatera Utara membantah pernyataan Wakil Direktur Rumah Sakit dr Pirngadi Medan, Yasin, yang mengeluarkan pernyataan semuanya sudah aman dan hasil temuannya ada di BPKP dan tidak ada temuan indikasi korupsi di RSU Pirngadi Medan.

Dalam surat yang dilayangkan BPKP Perwakilan Sumut dengan Nomor S-59/PW02/5/2012 4 Januari 2012, yang ditandatangani Mohammad Yusup menyebutkan bahwa belum pernah membicarakan hasil audit investigasi kepada Yasin, Dewi Syahnan dan Kejatisu. Saat ini audit investigasi yang dilakukan BPKP masih dalam proses.

Sementara itu, Direktur RSU dr Pirngadi Medan, Dewi Efsyahnan mengatakan dugaan kasus dugaan yang diselidiki Kejatisu terkait penerimaan dana instalasi farmasi sebesar Rp11.625.046.868 dengan kerugian sebesar Rp563.317.190, terkait keterlambatan pelaksanaan proyek di RSUD dr Pirngadi Medan serta pembayaran atas pelayanan tindakan cuci darah pasien asuransi kesehatan (Askes) pada instalasi hemodialisa sebesar Rp2.285.924.900 bukan kasus korupsi.

“Itu bukan kasus korupsi,” kata Dewi.
Dewi menjelaskan, kalau penanganan kasus tersebut ada surat keterangannya. “Itu ada penanganannya, kita nggak bisa bersuara, Nanti aja ya. Nanti bikin sakit hati kalau kita berkomentar. Itu kan ada SK-nya,” bebernya. (adl/rud)

Tablet Tertipis di Dunia

Toshiba Excite X10

Toshiba mengumumkan tablet komputer terbarunya yakni Excite 10 inci berbasis Android di ajang Consumer Electronics Show (CES) 2012, Las Vegas, Amerika Serikat.

Yang menarik, tablet ini memiliki ketebalan hanya 0,3 inci atau sekitar 7 milimeter. Perkenalan produk tablet tertipis di dunia ini cukup mengejutkan karena Thrive, tablet PC 10 inci mereka yang lebih dulu dirilis cukup bongsor dan terlalu tebal.

Dengan ketebalan 0,3 inci dan bobot 0,5 kilogram, Excite X10 lebih tipis dan ringan dibandingkan dengan iPad 2 yang berbobot 0,6 kilogram. Akan tetapi, ada rumor yang mengabarkan bahwa iPad 3 akan segera hadir dan menyaingi dimensi yang ditawarkan Toshiba Excite X10.

Dikutip dari bandwidthblog, Selasa (10/1), meski tipis, tablet PC yang dihadirkan Toshiba dilengkapi dengan port micro USB, micro HDMI, SD card dan konektor untuk docking. Tablet itu akan hadir kemungkinan dengan Android 3.2 atau 4.0 Ice Cream Sandwich.

Dengan prosesor dual core 1,2GHz, kamera 2 megapiksel di depan dan 5 megapixel di belakang serta memori 1GB, tablet ini menggunakan casing magnesium alloy di bagian belakang. Bagian depannya dipasangi gorilla-glass untuk mencegah gores pada layar beresolusi 1280×800 yang dimiliki.

Belum ada tanggal pasti kapan produk ini akan hadir di pasaran.  Namun Toshiba menyatakan bahwa Excite X10 tersedia di pasar Amerika Serikat per kuartal pertama 2012 di harga US$529,99 atau Rp4,86 juta (16GB) dan US$599.99 atau Rp5,5 juta (32GB). (net/jpnn)

Tunda Pembatasan Subsidi BBM

JAKARTA – Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (Iress), Marwan Batubara minta pemerintah untuk tidak memaksakan program pembatasan subsidi BBM tanpa memperhatikan dampak negatif dan kerugian masyarakat yang akan timbul.

Sebelum pemberlakuan pembatasan subsidi BBM pada 1 April mendatang, Iress mengingatkan pemerintah harus menyiapkan langkah-langkah solutif bersamaan dengan pelaksanaan program tersebut agar bisa mengurangi dampak negatif.

“Jika tidak, lebih baik prorgram tersebut ditunda. Jangan karena anggaran subsidi 2011 membengkak menjadi Rp167 triliun akibat terlampauinya kuota BBM bersubsidi, pemerintah bertindak reaktif dan memaksakan program pembatasan harus terlaksana,” kata Marwan Batubara, di Jakarta, Selasa (10/1). Dikatakannya, saat ini terkesan pemerintah hanya ingin mengambil langkah yang gampang karena memegang kekuasaan tanpa ingin susah melaksanakan kewajiban memenuhi hak rakyat terhadap transportasi publik yang layak.(fas/jpnn)

IMB RSH tak Gratis

MEDAN-Anggota DPRD Medan menyarankan menggratiskan izin mendirikan bangunan (IMB) untuk pembangunan rumah sederhana, sehingga masyarakat berpenghasilan rendah bisa memiliki rumah pribadi. Tapi, Wali Kota Medan, Rahudman Harahap menegaskan kalau IMB Rumah Sehat Sederhana (RSH) tidak bisa digratiskan.

“Mungkin nanti akan ada keringanan lain yang kita lakukan khusus untuk RSH, tapi kalau untuk menghapuskan IMB itu tidak boleh,” kata Wali Kota Medan, Rahudman Harahap, di sela-sela peluncuran Mobil KTP dan pemberian santunan untuk korban kebakaran di Tanah 600 Medan Marelan, Selasa (10/1).

Hal senada juga dinyatakan Kepala Dinas TRTB Medan, Syampurno. “Itu selama ini ada aturannya dan biayanya juga berbeda dilihat dari IMB untuk perumahan kepadatan sedang, tinggi juga rendah. IMB RSH itu diberlakukan karena sesuai dengan aturan UU juga perda RTRW,” kata Syampurno.

Begitupun, kalau nantinya dalam Ranperda IMB yang sedang digodok saat  ini ada desakan untuk penghapusan IMB bagi RSH bisa saja dihapuskan.

“Kalau memang nanti dihapuskan, ya kita hapuskan, sekarang ini kan sabar dulu kita karena sedang mengajukan ranperdanya. Kalau memang nantinya harus dihapuskan apa pula rupanya sulitnya, kita hapuskan,” tegas Syampurno.
Sekretaris Komisi D DPRD Medan, Muslim Maksum mengatakan biaya izin yang dikeluarkan untuk RSH dengan rumah tipe menengah atas berbeda, jadi seharusnya tidak perlu digratiskan biaya pengurusan izinnya. Apalagi, lanjutnya, kebutuhan RSH tinggi jadi sebenarnya tidak ada masalah dalam hal biaya pengurusan izin.

“Biaya izin pengurusan IMB murah, kebutuhannya juga tinggi jadi sebenarnya tidak ada alasan bagi developer enggan membangun,” katanya.

Selain itu, Muslim menilai pemberian izin gratis justru akan merugikan masyarakat karena akan membuat penghitungan harga rumah menjadi tidak jelas. Kalau sudah begitu berarti masyarakat yang akan rugi. “Tidak ada alasan apalagi sekarang lokasi RSH pada umumnya di pinggir kota yang harga tanahnya lebih murah. Jadi kalau diberikan lagi izin gratis tapi tidak ada jaminan harga rumah murah, masyarakat yang rugi,” pungkasnya.
Sekretaris Fraksi Partai Damai Sejahtera DPRD Kota Medan, Budiman Panjaitan mengatakan tingkat kebutuhan rumah di daerah ini cukup tinggi. Berdasarkan data Real Estate Indonesia (REI), kebutuhan rumah di Sumut untuk tahun ini diperkirakan 200.000 unit.

“Hampir di seluruh sudut kota Medan diisi dengan rumah-rumah tidak permanen, khususnya di pinggir rel, kolong jembatan dan pinggiran sungai,” katanya.

Menurutnya, masalah utama semakin menjamurnya rumah-rumah di tempat yang tidak semestinya karena tingginya harga rumah. Sesuai dengan aturan Pemerintah Pusat, harga rumah sehat sederhana (RSH) dijual sebesar Rp56 juta. Walaupun harga itu sudah disubsidi pemerintah, namun masyarakat berpenghasilan rendah tidak juga mampu membeli rumah.

“Harga rumah murah yang diberikan pemerintah juga tidak mampu dibeli masyarakat karena penghasilan rendah. Sementara developer tidak mungkin menjual lebih murah lagi,” ujarnya.

Penyebabnya karena biaya tambahan seperti pemasangan listrik,air, jalan masih di tanggung developer. Tingginya harga rumah pada umumnya disebabkan karena biaya pemasangan fasilitas tersebut. Pemko harus memberikan subsidi dengan menanggung seluruh biaya fasilitas itu.

“Jika Pemko bisa mensubsidi seluruh biaya itu diperkirakan bisa menurunkan harga rumah sekitar 20 persen. Jadi dengan harga RSH yang sebesar Rp56 juta, kalau berkurang 20 persen kemungkinan besar masyarakat bisa beli rumah,” katanya.

Namun, lanjut dia, Pemko harus tetap memberikan pengawasan terhadap developer yang memperoleh fasilitas rumah dari pemerintah. Jangan sampai subsidi sudah diberikan namun harga rumah tetap tinggi. “Subsidi berupa pembenahan fasilitas perumahan harus diawasi karena berkaitan dengan harga rumah. Kalau harga rumah tidak juga turun berarti tujuan subsidi untuk mringankan harga tidak tercapai,” ucapnya.(adl)

1...14,12114,12214,123...15,735Page 14,122 of 15,735

Graha Pena Medan,
Jl Sisingamangaraja Km 8,5 No 134 Amplas-Medan 20148.
Telp. 061-7877012 (Hunting).

Tentang Kami

Popular

Pilihan Editor