27 C
Medan
Sunday, December 21, 2025
Cari disini....
Home Blog Page 14509

Rahudman Prioritaskan Hak Warga Sari Rejo

Wali Kota Medan Terima Kunjungan Petinggi Mabes TNI AU

Warga di Kelurahan Sari Rejo, Medan Polonia boleh berbangga hati. Pasalnya, Wali Kota Medan Rahudman Harahap makin serius menyelesaikan persoalan tanah seluas 260 hektar yang telah dihuni 30-an ribu warga Kota Medan.

Bukti keseriusan itu ditunjukkan Rahudman Harahap ketika menerima kunjungan petinggi  Mabes TNI Angkatan Udara
(AU) dari Jakarta diwakili, Irjen TNI AU Marsma TNI Irawan Supomo didampingi Kadis Faskon TNI AU Marsma TNI, Noer Arifin, Kolonel TNI Rusmana dan Dan Lanud Polonia Kolonel TNI, A Rasyid di rumah Dinas Wali Kota Medan, Kamis (27/10) siang.

Rahudman menyebutkan, kunjungan  petinggi Mabes TNI AU sebagai bagian untuk menindak lajuti permasalahan tanah warga, yang terletak di Kelurahan Sari Rejo, Medan Polonia. Karena sampai saat ini masih dalam persoalan sertifikasi tanahnya.

“Pemko Medan hingga kini berupaya mencari jalan keluar dalam rangka memperjuangkan hak masyarakat Kelurahan Sari Rejo, seperti melakukan pendekatan  terhadap petinggi dari Angkatan Udara, sampai ke Mabes AU di Jakarta,” katanya usai rapat.

Dari pertemuan tersebut, Rahudman menyebutkan TNI AU sepakat akan membuat surat kepada Wali Kota Medan dalam hal masalah Kelurahan Sari Rejo agar bisa lebih tuntas, dan kedua mereka menanyakan RTRW Kota Medan yang sudah ada dan akan mempermudah bagi mereka memprosesnya ke Departemen Keuangan.

Lebih lanjut, Rahudman menyampaikan pada saat TNI AU memberikan surat penyelesaian itu  kepada Wali Kota Medan, tentu yang diprioritaskan adalah hak masyarakat yang ada di Kelurahan Sari Rejo.

Untuk diketahui, warga sudah menggarap tanah di Kelurahan Sari Rejo sejak 1948. Artinya, sebelum adanya  Bandara Polonia dan Landasan Udara TNI AU, warga sudah menggarap tanah di Kelurahan Sari Rejo. Hingga kini, warga juga telah membayar Pajak Bumi Bangunan (PBB), namun sertifikat tanah tak kunjung bisa dikeluarkan lantaran pihak TNI AU masih mengaku tanah yang dihuni warga merupakan bagian kesatuan tanah penguasaannya. (adl)

Optimis Lolos Verifikasi

Partai NasDem Sumut

Kementerian Hukum dan HAM melakukan verifikasi faktual terhadap Partai NasDem Sumatera Utara di sekretariatnya,  Jalan Sudirman Medan, Senin (17/10).

Verifikasi itu dipimpin Kasi Bukti Kewarganegaraan RI Umum Subdit Bukti Kewarganegaraan Dit Tata Negara, Bambang Asandia SH.

Verifikasi yang dilakukan tersebut menurut Bambang Asandia didampingi antara lain Anggiat F Panjaitan meliputi administerasi, kantor, kepengurusan dan lainnya.

Hal itu sesuai  dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang parpol yang disahkan 5 Januari 2011 yang menyebutkan, bahwa partai baru untuk mendapatkan status badan hukum harus memenuhi  persyaratan yang ditentukan oleh Undang Undang.

“Maka kepada partai politik yang sudah mendaftar akan dilakukan  verifikasi secara administratif melalui Direktorat Tata Negara. Setelah pemeriksaan, pengujian dan pembuktian kelengkapan dan kebenaran persyaratan partai politik maka bagi partai politik yang telah melengkapi berkasnya,  dilakukan verifikasi secara faktual. Seperti yang kami lakukan pada Partai NasDem,” kata Bambang Asandia.

Dia menambahkan, Partai NasDem, kelengkapan berkas sudah lengkap. Namun untuk mengetahui hasilnya akan diumumkan secara nasional nantinya di Jakarta. “Sudah, hasil kelengkapan berkas yang kami minta sesuai, kepengurusan partai sampai di tingkat kabupaten/kota se-Sumut juga sudah tak ada masalah. Tapi soal hasilnya lolos atau tidak nantinya akan diumumkan secara keseluruhan,” ucap Bambang yang saat itu mencek langsung berkas kepengurusan Partai NasDem Sumut.

Sedangkan Ketua DPW Partai NasDem HM Ali Umri SH,MKn didampingi Sekretaris Drs H Anhar Monel MAP dan Bendahara Nezar Djuli ST menyatakan, partainya sejak awal siap diverifikasi. Sebab, kepengurusan partai di tingkat kabupaten/kota se-Sumut juga sudah rampung 100 persen.

Sementara,  untuk tingkat kecamatan,desa/kelurahan kepengurusan  baru 80 persen.  “Dan Insya Allah, akhir 2012 kepengurusan sudah selesai semua,” ucap Umri.

Dia  menambahkan, dari 14  partai politik (parpol) baru yang mendaftar di Kemenkum dan HAM, Partai NasDem terbilang paling siap dalam memenuhi persyaratan verifikasi.

“Ya, Alhamduliliah, sebagai partai baru dengan gerakan perubahan, Partai NasDem paling siap diverifikasi,” katanya.
Oleh karena itu, Umri sangat yakin  Partai NasDem lolos verifikasi. “Kita sangat yakin lolos verifikasi, dengan kepengurusan dan organisasi serta jaringan yang luas, Partai NasDem akan lahir sebagai kekuatan politik baru di Sumatera Utara yang harus diperhitungkan,” pungkasnya.

Ketua DPD Partai NasDem Binjai H Lukman MD, SH, MH menambahkan Partai NasDem Binjai sejak awal siap diverifikasi. Sebab, kepengurusan partai di tingkat kecamatan dan kelurahaan akan  dirampungkan 100 persen dalam waktu dekat.

Sementara,  untuk tingkat kelurahan, kepengurusan  baru  70 persen.  “Dan Insya Allah, akhir 2012 kepengurusan sudah selesai semua,” ucap Lukman Saat ini kader partai NasDem di Binjai sudah mencapai sekitar 3500 orang dan diharapkan pada awal tahun 2012 sudah mencapai 10 ribu anggota untuk 5 Kecamatan di Kota Binjai. (sc/kl/smg)

Urus e-KTP tak Selesai 1 Bulan

081396699xxx

Yth Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Kadisduk Capil) Kota Medan dan Camat Medan Sunggal, tolong diinformasikan kepada kami. Sebagai warga, kapan sebenarnya e-KTP siap dibagi-bagikan ke warga, menurut bapak di media massa, selesainya hanya 2 minggu setelah pengurusan. Tapi saya sebagai warga Kelurahan Sunggal, yang pengurusannya sejak pertengahan bulan September 2011 sampai 26 Oktober 2011 belum siap juga dan apakah diwaktu pengambilan nanti dikenakan biaya? Kepada Sumut Pos saya ucapkan terima kasih.

Kami Kekurangan Alat

Terima kasih pertanyaannya, sebelumnya saya ingin katakan bahwa saya (Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan) tak pernah mengatakan selesai e-KTP dalam dua minggu. Tapi, saya pernah menyampaikan untuk perekaman pembuatan data e-KTP di seluruh Kota Medan bisa dituntaskan paling cepat dua sampai tiga bulan, karena tergetnya pada 31 Desember 2011 harus selesai.

Tapi, karena keterbatasan alat yang disediakan. Kemungkinan, penyelesaian perekaman data e-KTP tak bisa tuntas hingga 31 Desember 2011. Dan sekarang, kami masih menunggu pendistribusian peralatan e-KTP dari pemerintah pusat.

Mengenai biaya, kami berupaya tidak akan ada pengutipan Rp1 untuk pembuatan e-KTP. Sehingga, kami akan buat sistem untuk pendistribusiannya dengan target tak akan ada pungutan apapun.
Jika, pada pelaksanaannya ada pungutan kami minta kepada warga untuk segera melaporkannya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan.

Darussalam Pohan
Kadisduk Capil Kota Medan

Sosialisasikan ke Warga

Penyelesaian e-KTP memang memiliki kendala secara nasional, sehingga setiap daerah harus memundurkan waktu penyelesaiannya.

Namun, kepada aparatur di Pemko Medan yang berada di kantor kecamatan sebaiknya menjelaskannya langsung kepada warga tentang keterbatasan alat. Tujuannya, agar warga mengetahui apa yang terjadi dan tidak menimbulkan kekecewaan di antara kedua belah pihak.

Kemudian, kepada aparatur di jajaran kelurahan dan kepala lingkungan sebaiknya diminimalir tingkat kesalahan data warga, serta kenali satu persatu warganya. Karena tujuan e-KTP ini sekaligus untuk mendata warga secara keseluruhan, baik warga pendatang, baru dan lama.

Ilhamsyah
Ketua Komisi A DPRD Medan

Sumbang Darah Untuk Warga Sumut

HUT Emas  PT Bank Sumut

MEDAN- PT Bank Sumut menggelar donor darah dan beberapa kegiatan olahraga sebagai wujud kepedulian dan rasa cintanya kepada masyarakat Sumut, sekaligus memeriahkan HUT ke-50 Bank Sumut.

Donor darah digelar Kamis (27/10) di lantai V Kantor Pusat Bank Sumut di Jalan Imam Bonjol Medan.
Donor darah diikuti sebanyak 170 peserta, 150 diantaranya berasal dari karyawan bank milik Pemprovsu itu dan 20 lainnya penyewa gedung PT Bank Sumut, seperti dari PT Askrindo, PT APL, Bank Permata dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumut.

Direktur Utama PT Bank Sumut, Gus Irawan Pasaribu SE Ak menyampaikan, donor darah yang digelar sebagai wujud kepedulian dan rasa cinta perusahaan kepada warga Sumut. Apalagi, sebagai banknya orang Sumut PT Bank Sumut tetap berkarya dan berbuat nyata kepada masyarakat.

Dipilihnya kegiatan donor darah, karena selama ini darah masih sulit didapatkan di Sumut, sehingga kegiatan donor darah menjadi pilihan kegiatan rutin setiap tahunnya. Bahkan ada kegiatan rutinitas per tiga bulan untuk seluruh karyawan PT Bank Sumut.

“Kegiatan ini kami lahirkan sebagai wujud partisipasi kami kepada warga Sumut, sekaligus perayaan HUT emas atau HUT ke-50 PT Bank Sumut. Kami pilih kegiatan donor darah, karena selama ini stok darah di PMI masih minim,” katanya.

Dia juga menyebutkan ada beberapa kegiatan bakti sosial lainnya seperti pemberian bantuan kepada panti asuhan, sekolah luar biasa serta beberapa tempat lainnya di sekitar wilayah Kota Medan, dan bentuk bantuannya seperti sembako.
“Kemudian di setiap cabang juga ada kegiatan bakti sosial yang sudah menjadi tanggung jawab kami sebagai perusahaan,” sebutnya.

Selain acara bakti sosial, Gus menyebutkan, ada beberapa kegiatan lainnya untuk internal karyawan dan untuk eksternal. Untuk kegiatan eksternal ada kejuaraan golf dan fun bike serta jalan santai. Sedangkankan untuk internal, ada 17 cabang kegiatan perlombaan olahraga dan seni.

Kemudian, dia merinci kegiatan lainnya ada bazaar mikro pada 2-4 November serta ada UMK Award. Para pesertanya berasal dari seluruh cabang PT Bank Sumut. Pesertanya diberikan pameran di pelataran parkir PT Bank Sumut dan tim juri akan menilai setiap peserta.

Sementara itu, Ketua Umum Pantia HUT emas PT Bank Sumut, Agus Santoso memaparkan, donor darah bekerjasama dengan PMI Cabang Kota Medan dan beberapa penyewa gedung yang ada di kantor pusat Bank Sumut.
Sedangkan untuk fun bike dan jalan santai, sudah ada 2.550 peserta untuk fun bike dan 4.050 orang peserta jalan santai. Rencananya, kedua kegiatan itu akan dilaksanakan secara bersama-sama, Minggu (30/10).

Koordinator Aksi Pelayanan Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia (PMI) Cabang Medan, dr Tity Rosnila Harahap mengatakan, rata-rata untuk pelaksanaan donor darah sudah mulai meningkat, khusus PT Bank Sumut memang rutin melaksanakan kegiatan serupa setiap tahunnya. “Tapi kami harapkan, bisa dilaksanakan empat kali dalam setahun di setiap instansi, karena rutinitasnya per tiga bulan sekali efektifnya darah disumbangkan,” katanya.

Selama ini, paparnya, setiap pelaksanaan donor darah, tidak bisa ditentukan golongan darahnya, bisa lebih banyak O dan A, tapi ada juga dapat B, dan khususnya golongan AB masih sangat sulit didapatkan. “Alhamdulillah sekarang ini sudah terpenuhi, tapi dari 100 kantong kebutuhan Medan setiap harinya baru 40 kantong yang terpenuhi setiap harinya dari donor sukarela,” ujarnya.

Dia mengingatkan, donor darah itu bukanlah untuk menyakiti badan, melainkan untuk kesehatan tubuh. Karena kekentalan darah di dalam tubuh harus dipecahkan. Sehingga, tak ada alasan lagi untuk tidak donor darah rutin per tiga bulan. “Donor darah itu untuk kesehatan,” katanya. (ril)

Habiskan Uang Rakyat Rp13,7 Juta Sekali Kunjungan

BPK Diminta Audit Biaya Perjalanan Ketua DPRD Medan

MEDAN-Anggaran rapat koordinasi dan konsultasi DPRD Kota Medan keluar daerah naik hingga Rp3,8 miliar lebih. Pertambahan anggaran tersebut tercantum dalam Perubahan Anggaran Pengeluaran dan Belanja Daerah (P-APBD) tahun 2011 dengan kode rekening 1.20.1.20.04.01.18  untuk rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah.

Seperti diketahui, anggaran rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah sebelum perubahan tercantum Rp77 miliar lebih, sementara dalam perubahan menjadi Rp11,5 miliar lebih.Dalam penjelasan di buku PAPBD, belanja perjalanan dinas konsultasi dan kunjungan kerja Ketua dan Wakil Ketua DPRD Medan keluar daerah tercantum Rp13,7 juta lebih untuk sekali kunjungan, sementara untuk anggota Rp8,1 juta.

Sementara itu, untuk rapat koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Badan Anggaran, untuk Pimpinan tercantum anggaran Rp10,8 juta lebih sekali jalan dan untuk anggota Rp7,6 juta lebih sekali jalan.

Begitu juga untuk badan musyawarah anggaran rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah untuk pimpinan Rp9,4 juta lebihn sekali jalan dan anggota Rp7,4 juta lebih sekali jalan. Untuk anggaran rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Badan Kehormatan Dewan (BKD), anggaran untuk pimpinan Rp13,4 juta lebih dan anggota Rp8,1 juta lebih.
Pertambahan anggaran juga tidak hanya berubah pada anggaran koordinasi dan konsultasi keluar daerah, untuk anggaran  program peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) aparatur  dengan kode rekening 1.20.1.20.04.05, dengan penjelasan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan  dengan kode rekening 1.20.1.20.04.05 ,05.03.5.2.2.15 bertambah Rp199 juta dimana sebelum perubahan anggarannya Rp224 juta lebih setelah perubahan menjadi Rp432 juta lebih.

Selain pertambahan anggaran juga terjadi pada mata anggaran program peningkatan kapasitas lembaga DPRD untuk pembahasan rancangan peraturan daerah (Ranperda) dengan kode rekening  1.20.1.20.04.15.01 naik Rp1,5 miliar lebih, dimana sebelum perubahan  Rp11,1 miliar lebih dan setelah perubahan Rp12,7 miliar lebih.

Pengamat Kebijakan, Elfenda Ananda meminta agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit penggunaan anggaran dan kinerja DPRD Kota Medan.

“Selama ini kinerja anggota DPRD Medan khususnya dalam melakukan kunjungan kerja itu tidak terlihat hasil yang signifikan, sementara anggaran malah diperbesar. Jadi BPK perlu segera melakukan audit,” ungkapnya.
Dia menyayangkan hal ini terjadi, dimana DPRD Medan sepertinya tidak memiliki rasa prihatin karena anggaran sebesar ini dengan kinerja yang buruk selayaknya bisa dialihkan ke masyarakat.

“Saya melihat DPRD Medan tidak peduli dan malah lebih mementingkan untuk menghabiskan uang,” ungkapnya seraya mengatakan kalau setiap anggaran untuk kinerja anggota DPRD setiap rupiahnya harus dipertanggungjawabkan.(adl)

Ganti 500.000 Kwh Meter Tua Secara Gratis

Hari Listrik Nasional ke-66

MEDAN-PT PLN (Persero) melakukan penggantian Kwh meter yang sudah tua secara massal dan serentak di seluruh wilayah Indonesia, Kamis (27/10), bersamaan dengan peringatan Hari Listrik Nasional (HLN) ke-66.

Deputi Manager Komunikasi PT PLN (Persero) Wilayah Sumut, Raidir Sigalingging mengatakan, tujuan program tersebut untuk meningkatkan dan menjaga akurasi pengukuran pemakaian listrik oleh pelanggan, sehingga mendukung bisnis yang fair antara PLN dengan pelanggan. “Dengan Kwh meter yang akurat maka energi listrik yang digunakan oleh pelanggan akan terukur dengan akurat pula sehingga pelanggan akan membayar rekening listrik benar-benar sesuai pemakaiannya,” ujarnya.

Dikatakan Raidir, program penggantian Kwh meter tua tidak dipungut biaya atau gratis. Sedangkan Kwh meter yang dibidik PLN untuk diganti adalah meteran yang sudah berumur lebih dari 20 tahun, termasuk juga  Kwh meter yang secara teknis mengalami gangguan atau kerusakan sehingga tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
Dipaparkannya, selama tahun 2011, target penggantian Kwh meter tua di seluruh Indonesian adalah 2,6 juta yang terdiri dari Jawa-Bali 2,1 juta, Sumatera-Kalimantan Barat 300.000dan Indonesia Timur  200.000.
Sedangkan untuk wilayah Sumatera Utara sendiri, lanjut Raidir, akan mengganti Kwh meter tua sebanyak 500.000 yang dilaksanakan secara bertahap dan direncanakan akan selesai dalam waktu dua tahun.

Menurut Raidir, Kwh meter merupakan alat ukur milik PLN yang dititipkan di tempat pelanggan dan berfungsi untuk mengukur pemakaian listrik pelanggan. Kwh meter yang sudah tua, apalagi jika mengalami kerusakaan berpotensi mengurangi akurasi pengukuran pemakaian listrik. “Kondisi seperti ini, akan mengurangi transparansi dan mengganggu proses bisnis yang lebih fair,” bilangnya.

Tak hanya itu, lanjutnya, untuk lebih meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat atau konsumen, aksi penggantian Kwh meter tua ini juga dimanfaatkan untuk menjalin silaturahmi dan komunikasi langsung dengan pelanggan, sekaligus lebih mendekatkan PLN ke pelanggan. “Diharapkan melalui kunjungan langsung ke lapangan, PLN bisa lebih menyerap keinginan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan PLN,” pungkasnya.

Sementara itu, dalam peringatan HLN ke-66, PT PLN Wilayah Sumut menggelar upacara bendera di lapangan Benteng. Usai upacara, secara simbolis GM PT PLN (Persero) Wilayah Sumut Krisna Simba Putra didamping Manager PLN Medan Wahyu Bintoro, melepas tim penggantian Kwh meter tua sebanyak 9 tim. Tak hanya itu, juga membagi-bagikan bunga dan brosur sosialisasi penggantian Kwh meter kepada pengendara di sekitar Lapangan Benteng. (ila)

Wali Kota Surati Pengadilan Tinggi

Minta Eksekusi Lapangan Jalan Rebab Dibatalkan

MEDAN-Wali Kota Medan Rahudman Harahap sudah menyurati Pengadilan Tinggi untuk membatalkan eksekusi yang dilakukan tim juru sita Pengadilan Negeri (PN) Medan terhadap lapangan bola Jalan Rebab, Kelurahan Titi Rante, Medan Baru, yang rencananya dilakukan,  Rabu (26/10).

“Mengenai lapangan Jalan Rebab melalui surat Wali Kota Medan sudah menyurati Pengadilan Tinggi untuk membatalkan eksekusi. Untuk nomornya langsung tanya ke Kabag Hukum,” kata Rahudman di rumah dinas, usai menerima kedatangan Dirjen Angkatan Udara, Kamis (27/10).

Dikatakannya, Pemko Medan juga akan melakukan peninjauan kembali (PK) terhadap putusan Pengadilan Negeri (PN) Medan. “Karena itu merupakan aset Pemko Medan. Jadi upaya selanjutnya akan melakukan PK,” cetusnya.
Zakarian Bangun, Ketua Forum Masyarakat Peduli Lapangan Olahraga menambahkan proses persidangan kasus ini sarat dengan mafia hukum. Pemko Medan diduga sengaja mengalah untuk memberikan lahan ini kepada pihak ketiga.
Dimana, Zakaria Bangun juga mempertanyakan mengapa fasilitas umum dan sarana olahraga tersebut bisa menjadi milik pribadi dan berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 1831/K/PDT/2007, tanggal 17 Maret 2009 yang menetapkan pemiliknya adalah Ngerajai Ginting.

Berdasarkan catatan yang dimiliki masyarakat, Pemerintah Swatantra Sumatera Utara telah mendesain kompleks perumahan pada tahun 1959 ini sebagai model pemukiman moderen di Kota Medan dengan berbagai fasilitas, yakni tanah lapang, rumah ibadah, rumah sekolah, kamar mandi umum, balai desa dan pajak atau pasar.
“Untuk itu kami mengecam tindakan Pengadilan Negeri Medan, serta mendorong Mahkamah Agung RI mencabut keputusan nomor 1831/K/PDT/2007 tanggal 17 Maret 2009 yang telah meresahkan,” katanya.(adl)

Program MPLIK Jangan Hanya Euforia

Plt Gubsu Gatot Pujo Nugroho menyerahkan bantuan Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) kepada beberapa kabupaten/kota di Sumatera Utara termasuk di Kota Medan. Apa tanggapan anggota dewan? Berikut wawancara wartawan Harian Sumut Pos Ari Sisworo dengan anggota DPRD Sumut Richard Eddy M Lingga.

Bagaimana pendapat Anda dengan adanya program MPLIK?
MPLIK yang dihibahkan kepada daerah bertujuan mengatasi kesenjangan digital antara pusat kota dan daerah, terutama kesenjangan dalam Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Melalui MPLIK ini pemerintah berharap agar masyarakat khususnya siswa sekolah, akan memiliki pemahaman yang sama soal internet dan menutup sedikit demi sedikit kesenjangan digital antara perkotaan dengan pedesaan. Fasilitas MPLIK berguna untuk menjangkau daerah-daerah yang sulit terakses jaringan telepon atau jaringan internet.

Bagaimana penerapannya?
Penerapan MPLIK ini untuk 48 bulan pertama memang ditanggung oleh pemerintah pusat melalui Kemenkominfo seluruh biaya operasional, pemeliharaan, dan penggunaan MPLIK. Setelah itu, baru dikelola kabupaten dan kota masing-masing. Nah yang menjadi pertanyaan  dan kritisi saya adalah pada saat penggunaan MPLIK ini di kabupaten/kota. Banyak masalah yang bisa timbul dan terjadi berkaitan penggunaan MPLIK ini secara efisien dan efektif oleh pemda masing-masing dan ini yang perlu dipikiri oleh pemda dan jangan hanya euforia sesaat dan seremonial belaka pada saat penerapannya tapi setelah itu kosong belaka ibarat pepesan kosong.

Masalah apa saja?
Masalah pertama yang harus dipikirkan oleh pemda masing-masing di Sumatera Utara adalah bagaimana menyediakan listrik yang selalu byar pet karena kita ketahui bahwa mobil MPLIK dilengkapi satu perangkat audio visual, satu komputer pengendali, server, dan  laptop yang sangat bergantung pada listrik untuk menghidupkan perangkat teknologi. Dan masalah yang kedua yang harus disikapi oleh pemda setelah MPLIK ini diserahkan operasionalnya oleh pemda adalah berkaitan dengan maintenance atau pemeliharaannya. Ini penting karena operasional sebuah perangkat teknologi seperti MPLIK ini bukan sesuatu yang murah, dan kebiasaan di daerah kita juga sama-sama kita ketahui tahu bahwa banyak kepala daerah yang kurang mempunyai sense of responsibility berkaitan dengan pemeliharaan berbagai bentuk bantuan sehingga sering kali menjadi mubazir dan tak dapat dinikmati oleh masyarakat. Padahal saya sangat meyakini bahwa dengan adanya MPLIK ini pekembangan informasi sangat terbantu berkat adanya situs mesin pencari seperti google. Apa yang ingin kita cari dapat dengan mudah kita temukan melalui bantuan mesin pencari.

Selain itu?
Melalui internet juga mempegaruhi perkembangan di bidang ekonomi dan bisnis di daerah, termasuk daerah terpencil yang punya potensi ekonomi.  Kalau dulu dunia bisnis cenderung dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar, sekarang melalui operasional MPLIK ini siapa pun bisa menjalani bisnis di internet dan ini yang disebut dengan bisnis online. Semua pengguna intenet bisa menjalani bisnis online, baik yang berbayar mau pun yang bebas biaya (gratis). Namun masih ada yang perlu disikapi oleh Pemda setempat.

Apa itu ?
Satu hal lagi nantinya yang perlu disikapi oleh pemda di Sumut bahwa perkembangan internet juga tak selamanya berdampak baik. Banyak pihak yang memanfaatkan internet untuk kejahatan. Semuanya kembali kepada masyarakat kita nantinya, bagaimana menggunakan internet secara bijak agar tidak melahirkan dampak buruk bagi siapapun.(*)

Juru Parkir Lempari Pegawai Dishub

Badan Jalan Dipakai Untuk Parkir

MEDAN- Seorang juru parkir (jukir), Ilham alias Dedi (20) melempari pegawai Dishub Kota Medan dengan batu, saat melakukan penertiban parkir liar di depan Kantor Dinas Pendidikan Kota Medan, Jalan Pelita IV, Kecamatan Medan Perjuangan, Kamis (27/10). Akibatnya, seorang pegawai Dishub Kota Medan, DJ Purba mengalami luka.

Peristiwa itu berawal saat satu tim dari Dishub Medan dipimpinan Kepala Operasi Haryadi Harahap melakukan penertiban terhadap juru parkir liar di depan Kantor Dinas Pendidikan Kota Medan Jalan Pelita IV Kecamatan Medan Perjuangan. Saat ehndak ditertibkan juru parkir melakukan perlawanan hingga terjadi bentrokan.

Saat itu Ilham melempari seorang pegawai Dishub DJ Purba hingga tangan korban mengalami luka. Mendapat serangan pegawai Dishub langsung melaporkan kejadian ini ke Mapolsekta Medan Timur.  Polisi langsung turun ke lokasi dan berhasil mengamankan Ilham. Selanjutnya Ilham diboyong ke Mapolsekta Medan Timur untuk pemeriksaan.
Kapolsekta Medan Timur Kompol Patar Silalahi mengaku masih memintai keterangan.

Sementara itu berdasarkan pantauan wartawan Sumut Pos menjelang petang hingga malam terjadi penyempitan ruas Jalan Pepaya, Kelurahan Silalas, Kecamatan Medan Barat, sehingga sulit dilintasi kendaraan bermotor roda dua maupun empat dan kerap terjadi kemacetan. Kondisi ini disebabkan di kanan dan kiri jalan dipadati parkir kendaraan mahasiswa sebuah perguruan tinggi swasta serta banyaknya pedagang mendirikan warung.

Pemanfaatan lokasi parkir kendaraan para mahasiswa sudah sampai di depan jalan masuk halaman rumah warga. Salah seorang warga yang minta namanya tidak ditulis mengatakan, warga sekitar sangat mendukung program pendidikan, namun mereka pun berharap pihak pengelola perguruan tinggi tidak membiarkan kendaraan mahasiswanya mengganggu kelancaran lalulintas, serta ketenteraman dan aktivitas warga.

“Warga Jalan Pepaya juga berharap aparat kelurahan terutama dishub segera menertibkan parkir kendaraan para mahasiswa perguruan tinggi itu,” katanya.

Seorang staf Kelurahan Silalas mengungkapkan, beberapa waktu lalu sejumlah warga sudah menyampaikan permohonan kepada pengelola perguruan tinggi agar kendaraan para mahasiswanya tidak diparkir di depan jalan masuk halaman rumah warga. Namun, belum ditanggapi.

Ketua Lembaga Pemerhati Masyarakat Madani Medan, Drs Rahudin Hasibuan mengimbau pihak pengelola perguruan tinggi segera menempatkan parkir kendaraan para mahasiswanya pada lokasi yang tidak mengganggu lalulintas. “Kepedulian elit perguruan tinggi itu sangat diharapkan untuk menciptakan suasana kondusif di jalan umum,” cetusnya.

Rahudin menyesalkan jika aparat Dinas Perhubungan Medan tidak mengambil tindakan menertibkan parkir kendaraan yang sudah mengganggu kelancaran lalulintas. Sedangkan bagi warga yang merasa terganggu, diimbau agar membuat laporan ke Wali Kota Medan, DPRD dan Kopertis. (adl/mag-7)

Maling Sepeda Motor Sial

Nasib Ali benar-benar sial. Pria berusia 35 tahun warga Jalan Air Bersih Medan Kota itu babak belur dihajar massa kerena ketahuan mencuri sepeda motor Yamaha Mio BK 2090 ABO milik Delina (30) warga Jalan Benteng Hilir, Medan Tembung, yang diparkir di depan warung internet Bintang NET, di Jalan Panglima Denai, Rabu (26/10) malam.

Informasi yang dihimpun, saat itu Delina dan tersangka Ali sama-sama main di warnet tersebut. Tak lama kemudian Ali keluar dan langsung mendekati sepeda motor milik Deliana dan langsung mencongkel kunci kontaknya. Aksi Ali diketahui oleh Ilham (15), seorang pengunjung di warnet tersebut.

Ilham lantas memberitahukannya kepada Zul (20) operator warnet. Mendapat laporan keduanya langsung memberitahukan kepada Deliana. Mendengar laporan dari Zul, Deliana keluar dan meneriaki maling. Warga yang mendengar teriakan itu spontan berdatangan dan menangkap Ali. Tak pelak warga yang emosi langsung menghajar Ali hingga babak belur. Warga kemudian menghubungoi petugas Polsek Medan Area. Polisi langsung mengamankan tersangka dari amukan massa. Selanjutnya tersangka bersama barang bukti diboyong polisi ke Mapolsek Medan Area guna dilakukan.pemeriksaan.

Kanit Reskrim Polsek Medan Area, AKP J Banjarnahor yang dikonfirmasi membenarkan mengamankan pelaku. “Pelakunya sudah di komando untuk kita periksa,” ujarnya. (gus/smg)

1...14,50814,50914,510...15,735Page 14,509 of 15,735

Graha Pena Medan,
Jl Sisingamangaraja Km 8,5 No 134 Amplas-Medan 20148.
Telp. 061-7877012 (Hunting).

Tentang Kami

Popular

Pilihan Editor