APBN 2012 Siapkan Rp2 Triliun, Saham untuk Pemda Belum Jelas
JAKARTA-Tahapan krusial upaya pengambialihan 100 persen saham PT Indonesia Asahan Alumuniam (Inalum) oleh Pemerintah Republik Indonesia telah terjadi. Pemerintah bersama DPR telah sepakat mengalokasikan dana sebesar Rp2 trilun untuk mengambil alih 58,88 persen saham Inalum yang selama ini dikuasai konsorsium 12 investor Jepang.
Dana sebesar Rp2 triliun itu telah disepakati dimasukkan ke dalam RAPBN 2012 dan telah diketok palu di DPR, kemarin (28/10). Kesepakatan penyiapan dana Rp2 triliun itu sendiri diambil melalui rapat kerja antara Komisi VI DPR bersama Menteri BUMN Dahlan Iskan yang berlangsung Kamis (27/10) tengah malam menjelang Jumat (28/10) dini hari. Dengan kata lain, hanya selang sehari sebelum RUU APBN 2012 diketok palu lewat paripurna dewan.
“Kementrian BUMN dan Komisi VI DPR sepakat menyediakan Rp2 triliun untuk penguasaan 100 persen saham mitra PT Inalum yang 58,88 persen itu,” ujar Anggota Komisi VI DPR Nasril Bahar kepada koran ini, kemarin.
Lebih lanjut politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) itu menjelaskan, keputusan tersebut diambil secara bulat. Seluruh anggota komisi yang membidangi masalah industri dan perdagangan itu tidak akan yang menolak pemerintah RI menguasai 100 persen saham Inalum. “Pengambilalihan 100 persen saham Inalum adalah harga mati,” cetusnya, menceritakan suasana rapat.
Dana Rp2 triliun itu, lanjut anggota DPR dari dapil Sumut itu, nantinya menjadi dasar untuk proses negosiasi dengan konsorsium Jepang. Kalau toh misalnya dana itu nantinya masih kurang, maka akan dialokasikan lagi di APBN-Perubahan.
“Karena DPR suaranya bulat, tak ada yang sumir. Jadi kalau masih kurang, dialokasikan lagi di APBN Perubahan,” jelasnya.
Bagaimana dengan jatah saham Pemprov dan 10 kabupaten/kota di sekitar Danau Toba? Nasril mengatakan, dalam rapat dengan Kementrian BUMN yang berlangsung hingga tengah malam itu, belum secara spesifik dibahas jatah saham Pemda Hanya saja, lanjutnya, saat itu sudah muncul desakan agar Pemda mendapat jatah saham.
“Soal pembagian saham, belum dibahas. Tapi sudah sampaikan aspirasi masyarakat Sumut, bahwa Pemda harus dilibatkan,” ujarnya.
Mengenai siapa nanti yang akan mengelolannya, juga belum dibicarakan.
“Tapi saya sudah meminta kepala pemerintah, jika nantinya pengelolanya berbentuk BUMN baru, agar ada alokasi saham untuk Pemda,” kata Nasril.
Dengan telah teralokasikannya dana Rp2 triliun di APBN itu, maka peluang PT Toba Sejahtera yang telah menyiapkan dana US$ 700 juta untuk mengakuisisi 58,88 persen saham PT Inalum, tampaknya sudah tertutup.
Presiden Komisaris Toba Sejahtera Luhut Binsar Pandjaitan pada Januari 2011 lalu menyebutkan, dana itu berasal dari Deutsche Bank dan BNP Paribas. Sebelumnya diberitakan, Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) ikut mendorong Pemprov Sumut dan 10 kabupaten/kota yang ada di sekitar Danau Toba, ikut terlibat dalam pengelolaan PT Inalum pascahabis kontrak dengan konsorsium Jepang pada 2013.
Pakar pengelolaan keuangan daerah dari Kemendagri, Reydonnyzar Moenek mengatakan, untuk bisa mendapatkan dana, bisa saja Pemprov dan 10 kabupaten/kota sejak sekarang mengurangi belanja APBD-nya, untuk dikumpulkan sebagai penyertaan modal ke Inalum.
Inalum merupakan perusahaan pengolahan aluminium yang beroperasi sejak 1982 dengan kapasitas terpasang 225 ribu ton aluminium batangan per tahun. Investasi proyek tersebut sekitar US$ 2 miliar, termasuk pabrik smleter dan pembangkit listrik tenaga air Asahan II. Pemegang saham Inalum terdiri dari Pemerintah Indonesia 41,12 persen dan konsorsium 12 investor Jepang 58,88 persen.
Di tempat terpisah, Ketua Panitia Khusus (Pansus) Inalum Bustami HS yang ditemui Sumut Pos di ruang Komisi A DPRD Sumut, menyatakan dukungan rencana akuisisi Inalum. “Alhamdullillah, tapi jangan dulu berpikir saham ke Pemprovsu dan ke Kabupaten/kota yang ada. Sampai sekarang belum jelas, apakah nantinya akan dibentuk badan usaha atau sebagainya. Dan apa payung hukum 10 kabupaten/kota atas permintaan saham tersebut. Kalau mengenai alokasi, nanti dulu berbicara soal itu. Kita selesaikan dulu rencana akuisisi ini. Ini tinggal masalah uang, bukan lagi masalah politisi,” tegasnya.
Bustami juga enggan mengomentari, ketika ditanya dari mana asal uang untuk permintaan bagi saham 60 persen yang diinginkan Pemprovsu. “Nanti dulu, kita berbicara soal rencana ini dulu. Kita mendukung rencana akuisisi itu,” tambahnya lagi.
Persis dengan Bustami, Koordinator Pansus Inalum Chaidir Ritonga juga menyambut baik rencana tersebut. Namun, tidak semudah itu pula, Pemprovsu akan mengalokasikan dana akuisisi terutama terkait share saham yang diinginkan Pemprovsu bersumber dari APBD Sumut. “Kita bersyukur jika benar seperti itu. Dan nantinya, bisa dari kerjasama dengan pihak swasta atau pinjaman dari Bank.
APBD Sumut sebaiknya hanya dijadikan jaminan saja, serta penyertaan modal 10 kabupaten/kota yang ada. Jadi, tidak ada alokasi anggaran di APBD 2012 mendatang untuk akuisisi terutama share saham itu. Namun, kalau pemerintah memintanya, maka nantinya bisa dialokasikan di APBD 2013 mendatang,” ungkap politisi Fraksi Golkar DPRD Sumut tersebut.
Pun, Pemprovsu melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Nurdin Lubis menyambut baik bila benar telah ada alokasi akuisisi Inalum di APBN 2012 mendatang. “Kita menyambut baik untuk hal itu. Dan kita tetap seperti tekad semula, untuk share saham bagi Pemprovsu dan 10 kabupaten/kota yang ada,” tukasnya.(ari)
