Home Blog Page 1635

Masjid Rancangan Ridwan Kamil di Palestina Hancur Dibom, Kini Sudah Digunakan Salat Tarawih

MODERN: Masjid rancangan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Palestina,  Masjid Syeikh Azlin, bergaya modern.

Masjid rancangan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Palestina, Masjid Syeikh Azlin, kini bisa digunakan untuk salat Tarawih pada Ramadan 1444 H. Masjid yang terletak di Gaza Palestina ini ternyata dulu sempat hancur karena serangan Israel.

“Masjid Gaza Palestina sudah dipakai tarawih lagi. Alhamdulillah Masjid Syekh Azlin yang hancur di tahun 2014 oleh serangan bom Israel ini sekarang sudah kembali berdiri tegak,” ujar Ridwan Kamil lewat akun Instagram pribadinya @ridwankamil, seperti dilihat Minggun

Dalam video yang Gubernur Ridwan Kamil unggah di akun Instagram-nya, masjid tersebut memang telah rampung dan mulai digunakan masyarakat. ”Dan ini adalah Ramadhan pertama masyarakat di kecamatan itu untuk bisa beribadah dengan afdal, setelah 8 tahun shalat selalu menggunakan tenda darurat,” katanya.

Masjid tersebut merupakan wakaf dari masyarakat Indonesia yang dikelola oleh lembaga kemanusiaan Aman Palestina. “Semua berkat donasi dari para donatur institusi, pribadi dan netizen Indonesia yang digalang melalui @amanpalestin. id,” ujarnya.

Bercerita saat terlibat untuk mendesain masjid tersebut, waktu itu ia memberikan dua pilihan desain bagi masyarakat di sana yaitu desain berkubah dan modern. Ternyata masyarakat Gaza Palestina justru memilih desain yang modern sebagai simbol kemajuan dan keberanian.

Masjid tiga lantai ini, jika dilihat dari luar ada tiga bidang yang memiliki makna tiga bulan sabit jika dilihat dari atas, yang artinya Habluminallah, Habluminannas, dan Habluminal alam.

“Semoga dukungan kita kepada Palestina selalu menyala dengan berbagai bentuknya baik diplomasi politik, kemanusiaan maupun dakwah keumatan. We always love and support you dear Palestine,” kata Ridwan Kamil.

Fakta yang perlu diketahui, adapun Masjid Syekh Azlin tidak memiliki kubah, serta mengadopsi desain arsitektur futuristik dengan warna dominan putih pada eksteriornya dan sentuhan warna hijau emerald pada bangunannya.

Masjid di Gaza ini sebelumnya pernah hancur akibat serangan bom Israel pada 2014. Lokasi masjid itu 50 kilometer dari Kota Gaza dan berdekatan dengan Laut Mediterania.

Peresmian Masjir Syeikh Azlin dilakukan secara virtual di Gedung Pakuan, Kota Bandung dan di Gaza, Palestina, Rabu (7/3/2021). Desain masjid Syeikh Azlin, yang memiliki dua bangunan dengan satu menara, memiliki filosofi tersendiri.

menara merepresentasikan hubungan dengan Allah. Sementara dua bangunan merepresentasikan hubungan dengan manusia dan alam.

Desain masjid tiga lantai ini dari luar memliki tiga bidang memiliki makna tiga bulan sabit jika dilihat dari atas yang artinya Habluminallah, Habluminannas, dan habluminal alam

Emil sebelumnya menawarkan dua desain masjid kepada masyarakat di sana, yakni masjid dengan kubah dan tanpa kubah. Kemudian, para ulama dan masyarakat memilih desain yang diadopsi saat ini, yakni masjid tanpa kubah yang memiliki kesan futuristik.

Pada awal perencanaan pembangunan, biaya pembangunan masjid yang dibutuhkan mencapai sekitar Rp20 miliar. Untuk memenuhinya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat turut menyumbangkan dana sebesar Rp2,085 miliar.

Sementara bantuan lain, yakni dari Badan Wakaf Salman mencapai Rp1,9 miliar. Selain itu, ada pula donasi yang terkumpul dari donasi institusi, pribadi, dan warganet Indonesia yang digalang melalui @amanpalestin_id. (jpc/ila)

Prediksi Puncak Arus Mudik Idul Fitri di Jalan Tol 19 April, Dilintasi 138 Ribu Kendaraan

Kendaraan melaju bebas saat libur natal di jalan tol belmera medan, (25/12/2022).  Pantauan sementara tidak adanya kepadatan di jalan tol mengingat tidak di berlakukannya cuti bersama tanggal 26 Desember 2022. Refinaldi Setiawan /Sumut Pos.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – PT Jasa Marga (Persero) Tbk memprediksi puncak arus mudik Lebaran Idul Fitri tahun 2023 terjadi pada Rabu, 19 April. Sedangkan, arus balik lebaran Idulfitri diprediksi terjadi pada Selasa, 25 April 2023.

Corporate Communication and Community Development Group Head Jasa Marga Lisye Octaviana mengatakan pihaknya memprediksi pada saat puncak arus mudik akan terjadi lonjakan kendaraan yang melintas di jalan tol sebesar 138 ribu kendaraan. Angka tersebut tercatat naik 2 persen dibandingkan dengan lalu lintas normal di tahun 2022.

“Puncaknya sendiri arus mudik itu akan jatuh pada di H-3 tanggal 19 April 2023, kita prediksikan di hari tersebut ada sekitar 138 ribu kendaraan atau naik 2 persen dibandingkan dengan lalu lintas normal di tahun 2022,” kata Lisye dalam konferensi pers di Kantor Jasa Marga Toll Road Command Center (JMTC), Jati Asih, Bekasi, Senin (3/4).

Sementara itu, untuk arus balik Lebaran Idul Fitri 2023, Jasa Marga memprediksi puncaknya akan jatuh pada Selasa, 25 April. Dalam momen tersebut diprediksikan, jumlah kendaraan yang akan melintasi jalan tol mencapai 178 ribu kendaraan atau meningkat 5 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

“Puncaknya arus balik itu akan jatuh pada 25 April 2023 atau H+2 sebesar 178 ribu kendaraan atau naik 5 persen dibandingkan dengan tingkat arus balik tahun lalu,” tutur Lisye.

Lisye mengimbau kepada masyarakat yang hendak melakukan perjalan mudik untuk bisa mematangkan rencana. Terlebih, puncak arus mudik yang ditetapkan Jasa Marga ini bertepatan dengan informasi cuti bersama terbaru yang telah dimajukan oleh pemerintah.

“Jadi kami harapkan para pengguna jalan untuk bisa melakukan perencanaan untuk bisa menentukan kapan untuk melakukan perjalannya menuju arah timur, barat atau selatan,” lanjutnya.

Diberitakan sebelumnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memprediksi pergerakan masyarakat selama masa Lebaran Idulfitri 2023 diprediksi mencapai 123,8 juta orang. Jumlah tersebut meningkat 14,2 persen dibandingkan dengan prediksi pergerakan masyarakat di periode yang sama tahun lalu yang mencapai 85,5 juta orang.

Prediksi itu berdasar hasil survei yang dilakukan Kementerian Perhubungan melalui Badan Kebijakan Transportasi (BKT). Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan, ada beberapa faktor yang mengakibatkan tingginya potensi pergerakan masyarakat di masa mudik Idul Fitri 1444 Hijriah.

Di antaranya, tidak adanya pembatasan perjalanan dan persepsi positif dari masyarakat pada penyelenggaraan angkutan Lebaran 2022. Termasuk perekonomian yang semakin membaik.

Fokus Bus Pariwisata

Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk mendukung kelancaran Angkutan Lebaran 2023. Mengingat, pada momen Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriyah ini, sebanyak 123,8 juta orang diprediksi akan melakukan perjalanan. Salah satu upaya yang dilakukan yakni dengan menyediakan layanan angkutan mudik gratis. Baik itu dengan moda bus, kereta api maupun kapal laut.

Direktur Sarana Transportasi Jalan Danto mengatakan, pada masa Angkutan Lebaran ini pihaknya menargetkan melakukan ramp check sebanyak 30 ribu unit kendaraan bus. Di mana, 16 ribu di antaranya untuk bus pariwisata. Hal tersebut sengaja dilakukan mengingat selama ini karena memang bus pariwisata yang sering banyak terlibat kecelakaan.

“Kami melakukan ramp check ini sudah mulai sejak 27 Februari dan masih akan terus berlansung hingga 13 April. Jadi, kami masih banyak lumayan cukup waktu. Tapi, kami juga berharap pihak operator juga turut melakukan sendiri,” terangnya.

Sementara itu, pemerintah Indonesia akan mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) terkait pembatasan jam operasional armada pengangkut logistik di jalur akan dipadati kendaraan bermotor pemudik. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Sumatera Utara, Agustinus.

Agustinus mengatakan, bila SKB itu sudah ditandatangani oleh pihak terkait, akan diadopsi untuk diterapkan di Sumut saat arus mudik Lebaran ini. “Mau kita buat semacam yang dibuat oleh Kementerian Perhubungan, di level Pemerintah Pusat ada SKB, Polri, Kemenhub, stekholder lain,” kata Agustinus.

Agustinus mengungkapkan, SKB tersebut baru sebatas konsep. Tapi, dalam waktu akan ditandatangani dan langsung disampaikan kepada masing-masing Provinsi di Indonesia untuk diterapkan di masing-masing wilayah nantinya.

“Kita adopsi seperti itu, seperti Nataru kemarin, cuma tunggu dulu. Karena tingkat pusat konsep, belum ditetapkan. Kami akan ikuti, jam dan harinya kita ikuti seperti dilakukan di pusat nantinya, rapat terakhir Kemenhub belum ditandatangani SKB,” jelas Agustinus.

Agustinus menjelaskan, dalam SKB ini bukan jam operasional angkutan logistik ditiadakan. Namun, dibatasi jam operasionalnya karena akan menjadi prioritas kendaraan bermotor pengangkut pemudik, seperti bus hingga mobil pribadi.

“Untuk mobil barang (logistik), belum diputuskan, memang rencananya diprioritaskan untuk angkutan penumpang, baik itu bus atau mobil pribadi. Untuk truk, diskusi kami di lapangan diutamakan mobil penumpang karena untuk mobilisasi mudik,” kata Agustinus.

Agustinus mengungkapkan, Dishub Sumut bersama Direktorat Lalulintas Polda Sumut serta stekholder terkait, akan melakukan persiapan untuk memberikan kenyamanan bagi masyarakat, yang akan melakukan mudik Lebaran nantinya.

“Ada pembatasan angkutan barang untuk ruas-ruas jalan kita lagi kita persiapkan seperti Natal dan Tahun Baru kemarin. Kita batasi angkutan barang dibatasi. Bukan dilarang ya, jam operasi dibatasi, hari-hari tertentu,” ujar Agustinus.

Agustinus menjelaskan, di Sumut sudah ada sejumlah ruas jalan dibatasi jam operasional angkutan logistik, yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2021 tentang Pengaturan Lalu Lintas Mobil Barang di Ruas Jalan Batas Kota Medan-Batas Kabupaten Karo Nomor 052 (Medan-Berastagi) dan Ruas Jalan Batas Kota Pematang Siantar-Parapat.

“Sabtu-Minggu, hari Libur Nasional dan Hari Besar Keagamaan, secara otomatis langsung bisa berlaku. Kita lakukan pemetaan untuk ruas jalan lain perlu ini, seperti ruas Parapat ke atas, banyak juga angkutan kayu dari arah Humbanghasundutan dan ruas jalan lainnya,” pungkas Agustinus.

Pada bagian lain, pemerintah memutuskan untuk memperpanjang status kedaruratan Covid-19. Hal ini diputuskan usai rapat tingkat menteri yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, di Jakarta, kemarin (3/4).

Muhadjir mengatakan, perubahan status ke endemi bakal diputuskan setelah melihat perkembangan Covid-19 hingga Mei mendatang. Nantinya, WHO akan memberikan fatwa terkini mengenai status dari pandemi Covid-19 ini. “Pada bulan itulah nanti Pemerintah Indonesia akan mengambil keputusan apakah status pandemi masih berlanjut atau sudah bisa dialihkan ke tahap endemi,” paparnya.

Perpanjangan status kedaruratan Covid-19 ini diakuinya tak akan mempengaruhi persiapan mudik 2023. Menurutnya, sepanjang koordinasi yang sudah dilakukan dengan Kementerian Perhubungan, BNPB, Kementerian Kesehatan, TNI, dan Polri tidak ada perubahan aturan untuk mudik menyangkut protokol kesehatan (prokes) nantinya. “Kecuali ada tambahan satu hari (cuti bersama, red) di awal,” ungkap Mantan Mendikbud tersebut.

Selain itu, yang menjadi perhatian lainnya adalah kenaikan penumpang yang sangat drastis dibanding tahun lalu. Diperkirakan, jumlah pemudik mencapai 123 juta orang dari sebelumnya 85 juta orang. Karenanya, dia meminta agar para pemudik betul-betul mempersiapkan mudik dengan hati-hati dan dari jauh-jauh hari.

“Pilihlah sarana transportasi yang paling aman. Hindari menggunakan kendaraan roda dua,” katanya. Kalau pun akan membawa motor, ia menyarankan untuk dititipkan ke jasa angkut termasuk Kementerian Perhubungan sudah menyiapkan kereta api, truk, hingga kapal untuk roda dua. “Siapkan semuanya baik-baik. Intinya jangan sampai mudik yang niatnya ingin bergembira tapi yang didapat kesusahan,” ujarnya. (jpc/gus/ila)

Bupati Hibahkan Tanah ke Pemprovsu, Lahan Dibangun SMK Negeri 1 Bandar

TANDATANGANI: Bupati Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga dan Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi melaksanakan Penandatanganan NPHD (Nota Perjanjian Hibah Daerah) dan BAST (Berita Acara Serah Terima) hibah.

SIMALUNGUN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun menghibahkan aset berupa sebidang tanah seluas 12.384 bujur sangkat yang berlokasi di Kelurahan Perdagangan III, Kecamatan Bandar, kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu), Senin (3/4).

Direncanakan, di atas tanah itu akan dibangun SMK Negeri 1 Bandar, untuk meningkatkan SDM masyarakat sekaligus mendukung Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangke. Penyerahan aset Pemkab Simalungun ditandai dengan penandatanganan NPHD (Nota Perjanjian Hibah Daerah) dan BAST (Berita Acara Serah Terima) oleh Bupati Simalungun Radiapoh Hasiholan Sinaga dan Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi.

Bupati Simalungun dalam sambutannya mengatakan bahwa sekolah membawa keberkahan bagi Kecamatan Bandar.

“Di Kecamatan Bandar ini juga ada KEK Sei Mangke, oleh karena itu diharapkan sekolah ini dapat mencetak tenaga-tenaga yang handal untuk ikut berkontribusi di perusahaan-perusahaan yang ada di Kek Sei Mangke,” kata Bupati.

Selanjutnya Bupati menyampaikan terima kasih kepada Gubsu, yang telah memberikan perhatian terhadap perbaikan infrastruktur jalan dari Siantar ke Perdagangan dan dari Sintar ke Tiga Runggu.

“Selama ini dua ruas jalan provinsi tersebut merupakan polemik yang berkepanjangan, tetapi ini sangat luar biasa atas atensi bapak gubernur, sekarang sudah dapat dilalui dengan lancar,” kata Bupati

Disampaikan Bupati, ada sekitar 56 Kilometer lagi jalan Provinsi di Simalungun yang membutuhkan perhatian dari Provsu yakni jalan Perlanaan – Siantar dan dari Siantar – Tiga Runggu. “Kami mohon pak untuk perhatiannya terhadap jalan tersebut,” kata Bupati.

Selain itu, Bupati juga menyampaikan terkait jembatan di Kota Perdagangan yang kondisinya sudah kurang layak. Jika jembatan ini tidak segera di tangani, menurut Bupati dikhawatirkan akan memutus hubungan Kabupaten Simalungun dengan Kabupaten Batu Bara.

“Kami mohon perhatiannya pak, kalau ini terputus, menghambat pertumbuhan ekonomi termasuk KEK Sei Mangke, dan mungkin bisa menjadi masalah nasional,” kata Bupati. Sementara itu Gubsu Edy Rahmayadi dalam sambutannya berharap dengan dibangunnya SMK Negeri 1 bandar akan dapat meningkatkan SDM di Kabupaten Simalungun khususnya Kecamatan Bandar. “Sekolah nya memang wewenang dari Provinsi, akan tetapi master plannya wewenang Bupati,” kata Gubsu.s

Selanjutnya Gubsu mengatakan, bahwa saat ini Provinsi Sumatera Utara sangat kekurangan guru sekitar 12.600 lebih, namun sekolah ini harus berjalan. “Dan saya mau mencetak guru – guru dan semuanya perlu proses dan waktu. Ada sekolahan tak ada guru bagaimana. Inilah sekarang yang kita benahi dan kita tidak boleh ngeluh dan harus terus berjalan,” kata Gubsu

Dalam menanggapi kerusakan jalan di Kabupaten Simalungun, Gubsu mengatakan ada sekitar 3.000 Km yang harus di perbaiki. “Nanti akan kita perhatikan dan prioritas kan karena masih banyak lagi jalan yang harus kita benahi dengan kondisi keuangan kita yang sangat minim,” kata Gubsu. (mag-7/han)

Rafael Diduga Terima Gratifikasi dari Perusahaan Jasa Konsultan, KPK Tahan Rafael Alun

Rafael Alun Trisambodo mengenakan baju tahanan saat Preskon Penahanan oleh KPK di Gedung KPK, Jakarta, Senin (3/4/2023). KPK resmi mengumumkan Mantan Pejabat Ditjen Pajak Kemenkeu, Rafael Alun Trisambodo sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi. FOTO : FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Setelah menyandang status tersangka, eks pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rafael Alun Trisambodo akhirnya mendekam di tahanan KPK, kemarin (3/4). Ayah Mario Dandy Satriyo, pelaku penganiayaan David Ozora, itu disangka menerima gratifikasi dengan total hampir Rp34 miliar.

Rafael ditahan setelah menjalani pemeriksaan di KPK. Dia tiba di gedung Merah Putih tersebut sekitar pukul 10.00 WIB. Kemudian sekitar pukul 17.00 WIB, secara resmi Rafael diumumkan sebagai tersangka oleh KPK. Bersama pengumuman itu, KPK juga menunjukkan barang bukti berupa barang mewah dan uang tunai.

Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri memerinci barang mewah itu antara lain 2 buah dompet, 1 ikat pinggang, 1 jam tangan, 68 buah tas, dan 29 perhiasan. Sementara uang tunai sebanyak Rp32,2 miliar juga diamankan sebagai barang bukti. Uang itu dalam pecahan dolar Amerika Serikat, dolar Singapura, Euro dan rupiah.

Ketua KPK Firli Bahuri menjelaskan, konstruksi perkara gratifikasi itu ditengarai berawal dari tahun 2011 atau ketika Rafael menjabat Kepala Bidang Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan Pajak pada Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Jawa Timur I. Saat itu, Rafael diduga sudah menerima gratifikasi dari beberapa wajib pajak. Gratifikasi itu untuk pengondisian berbagai temuan pemeriksaan pajak.

Rafael juga ditengarai memiliki mendapatkan gratifikasi dari salah satu perusahaannya yang bergerak di bidang jasa konsultasi terkait pembukuan dan perpajakan. Perusahaan bernama PT Artha Mega Ekadhana (AME) tersebut banyak digunakan wajib pajak yang diduga mengalami permasalahan pajak. Khususnya terkait kewajiban pelaporan pembukuan pajak melalui Dirjen Pajak.

“Setiap kali wajib pajak mengalami kendala dan permasalahan dalam proses penyelesaian pajaknya, RAT (Rafael, Red) diduga aktif merekomendasikan PT AME (kepada wajib pajak, Red),” ujarnya dalam konferensi pers di gedung KPK.

Sebagai bukti permulaan, selain uang tunai dan barang mewah, KPK juga telah menemukan indikasi aliran dana sebesar USD 90 ribu (sekitar Rp1,3 miliar) dari wajib pajak ke PT AME. Uang itu juga menjadi bagian penerimaan gratifikasi Rafael. “Saat ini dilakukan pendalaman dan penelusuran (terkait indikasi aliran dana ke PT AME, Red),” ungkap Firli.

Firli menambahkan, perbuatan Rafael itu disangka melanggar Pasal 12B UU Pemberantasan Tipikor dengan ancaman maksimal penjara 20 tahun. KPK berjanji akan memberikan fokus khusus pada kasus Rafael. Juga kasus korupsi lain di sektor pelayanan publik atau keuangan negara. “Karena korupsi pada modus ini memberikan dampak buruk yang langsung dirasakan oleh masyarakat sekaligus merugikan keuangan negara,” terangnya.

Rafael keluar dari ruang penyidik KPK sekitar pukul 16.20 WIB. Ia terlihat mengenakan rompi tahanan dengan tangan di borgol.

Rafael Alun tak habis pikir bisa dijerat oleh KPK. Sebab, selama ini selalu patuh dengan perintah KPK untuk menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), sejak dirinya masuk kategori wajib lapor, pada 2011.

“Saya dapat mengklarifikasi bahwa saya selalu tertib melaporkan SPT-OP dan LHKPN, tidak pernah menyembunyikan harta, dan siap menjelaskan asal usul setiap aset tetap,” klaim Rafael.

Sebelumnya, Rafael menyatakan, selalu tertib dalam melaporkan SPT tahunan orang pribadi sejak 2002, dan seluruh aset tetap dalam LHKPN. Ia pun mengaku, kerap menaikkan nilai aset yang dimiliki saat menyampaikan LHKPN.

Menurutnya, aset yang dilaporkan  sejak 2012 hingga 2022, tak jauh berbeda. Namun memang terjadi perubahan nilai, karena menyesuaikan nilai jual objek pajak (NJOP)

”Hal ini terlihat dari nilai aset tetap dalam LHKPN yang tinggi karena mencantumkan nilai NJOP, walaupun sebenarnya nilai pasar bisa lebih rendah dari NJOP. Saya selalu membuat catatan sesuai dokumen hukum dan siap menjelaskan asal usul setiap aset jika dibutuhkan,” tegas Rafael.

Selain itu, Rafael juga mengaku kerap mengikuti program tax amnesty pada 2016 dan Program Pengampunan Pajak (PPS) pada 2022. Hal ini tentunya sebagai bentuk kepatuhan dalam membayar pajak.

Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mendesak KPK tidak berlama-lama mengembangkan perkara gratifikasi Rafael dengan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU). Itu dapat memaksimalkan pengembalian kerugian negara. “Dulu biasanya KPK langsung menempelkan TPPU dalam kasus gratifikasi,” ujarnya.

Selain itu, Boyamin juga mendesak KPK mengembangkan kasus Rafael ke pihak-pihak lain yang ditengarai terlibat dalam korupsi perpajakan. Menurutnya, Rafael tidak mungkin sendirian melakukan perbuatan tersebut. “Karena ada pola pengawasan dalam sistem pemungutan pajak, sehingga tidak mungkin masalah pajak bisa diselesaikan dengan mulus jika dilakukan sendirian,” tuturnya. (tyo/jpc/ila)

Gubsu Tinjau Infrastruktur dan Pelayanan RS di Kabupaten Simalungun

SIDAK PASAR TRADISIONAL: Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi didampingi Bupati Simalungun Radiapoh Sinaga dan Wabup Zonny Waldi inspeksi ke sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Simalungun. ist/Sumut Pos.

SIMALUNGUN, SUMUTPOS.CO – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi meninjau pelayanan dan fasilitas di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Perdagangan, Kabupaten Simalungun, Senin (3/4). Selain itu, orang nomor satu di Pemprovsu tersebut juga menyempatkan melihat kondisi Pasar Tradisional yang akan direvitalisasi.

Dalam kunjungan tersebut, Gubernur didampingi Bupati Simalungun Radiapoh Sinaga dan Wakil Bupati Simalungun Zonny Waldi melihat situasi pelayanan dan kondisi fasilitas RSUD Perdagangan, berikut tenaga kesehatan yang melayani pasien. Terutama jumlah dokter untuk masalah kesehatan tertentu.

“Apa yang masih kurang di sini? Apa yang diperlukan untuk memperbaiki pelayanan rumah sakit? Tolong diperhatikan, mana yang bisa kita perbaiki. Dan jangan main-main kalau untuk kesehatan,” ujar Gubernur kepada Bupati Simalungun.

Kunjungan itu disempatkan Gubernur untuk melihat ke dalam gedung, bagaimana kondisi pasien yang dirawat di RSUD Perdagangan. Menurutnya, pelayanan kesehatan merupakan tugas penting dari pemerintah menghadirkan negara dalam kehidupan masyarakat.

Ia juga meminta agar ditempatkan di RSUD tersebut, dokter spesialis penyakit dalam dan lainnya yang diperlukan. Sehingga warga tidak perlu lagi harus berobat ke kota besar seperti Pematangsiantar atau Medan.

Usai meninjau RSUD, Gubernur pun melihat kondisi Pasar Baru Perdagangan yang rencananya akan dilakukan revitalisasi. Dari lokasi, rombongan berdialog dengan para pedagang tentang situasi perekonomian masyarakat sekaligus potensi pertanian di daerah Kabupaten Simalungun.

Menurutnya, ketersediaan komoditi pertanian di Kota Perdagangan masih bisa ditopang oleh pasokan dari Kabupaten Simalungun sendiri. Seperti cabai dan bawang, yang membuat daerah ini masuk kategori surplus.

Bahkan seorang Anggota DPRD Sumut dari Dapil Pematangsiantar-Simalungun Mangapul Purba meminta agar kabupaten ini dipertimbangkan untuk membuka lahan pertanian terpadu atau food estate, seperti daerah lainnya.

“Tetapi yang penting juga, disiapkan skema produksi hilirisasi. Karena tak mungkin semua ini habis dijual untuk dikonsumsi rumah tangga. Agar bisa diolah menjadi produk pangan tahan lama seperti saos,” jelasnya.

Usai meninjau pasar, Gubernur pun melanjutkan kunjungan melihat kondisi pembanguan infrastruktur di kawasan tersebut. Turut mendampingi Kepala BKAD Ismael Sinaga, Kepala BPBD Tuahta Saragih, Kadis Pariwisata Zumry Sulthoni dan pejabat lainnya.(gus/han)

Safari Ramadan di Masjid Al Hidayah, PAC PP Stabat Beri Bingkisan Sajadah dan Quran

LANGKAT, SUMUTPOS.CO- Ketua Pimpinan Anak Cabang (PAC) Pemuda Pancasila (PP) Kecamatan Stabat, Riki Sapariza kembali menggelar safari Ramadan 1444 Hijriah. Kali ini, masjid yang dikunjungi Masjid Al-Hidayah Lingkungan II, Kelurahan Sidomulyo, Senin (3/4/2023) malam.

Dalam kata sambutannya, Ketua PAC PP Kecamatan Stabat Riki Sapariza SE mengatakan, kegiatan safari Ramadan ini rutin setiap tahun mereka laksanakan. “Saya selaku pimpinan PAC Pemuda Pancasila Kecamatan Stabat mengucapkan terima kasih kepada bapak pengurus BKM Masjid Al-Hidayah yang telah menyabut kedatangan kami dengan baik,” katanya.

Riki juga menyampaikan, dalam kesempatan itu mereka ada membawa buah tangan untuk jamaah masjid, semoga bermanfaat. “Pemberian kami tidak seberapa banyak, tapi mohon jangan dipandang dari nilainya, melainkan dari keikhlasan kami memberi. Semoga bingkisan ini bermanfaat untuk kita semuanya dan saya mendoakan agar bapak dan ibu sehat selalu dalam menjalan ibadah di Bulan Suci Ramdan ini,” pungkasnya.

Pengurus BKM Al Hidayah Kelurahan Sidomulyo, sangat berterima kasih atas kunjungan Ketua PAC Pemuda Pancasila Kecamatan Stabat Riki Sapariza beserta pengurus PAC PP dan ketua-ketua ranting lainnya. Mereka menilai, program Safari Ramadan PAC PP Stabat ini sangat positif untuk lebih mendekatkan diri kepada masyarakat khususnya jamaah masjid.

Sementara Sekretaris PAC PP Kecamatan Stabat Fachuruddin Rambe yang didaulat memberikan tausiah, menyampaikan bahwa Bulan Ramadan merupakan momentum yang tepat bagi kita dalam menempa diri untuk lebih sabar dan ikhlas. Di penghujung ceramahnya, Fachuruddin Rambe mendoakan agar kita semua diberikan kesehatan untuk dapat mengisi Ramadan ini dengan beribadah sebaik-baiknya.

Di penghujung acara, Ketua PAC PP Kecamatan Stabat Riki Sapariza SE memberikan bingkisan berupa sejadah untuk imam dan makmum, Al-Quran, dan gula, teh, kopi, dan sirup. “Semoga bingkisan yang kami berikan ini bisa bermanfaat bagi masyarakat, khususnya jamaah masjid ini,” pungkas Riki.

Turut hadir dalam Safari Ramadan itu Tim Safari Zona II Wakil I M Aroen Bahrum, Wakil Ketua V Ismail, Wakil Sekjen II Zulkarnain, Wakil Sekjen III WU Armianta, Kabid Ideologi dan Politik Syahrul Khair, Kabid Sarana dan Prasarana Awaluddin, Kabid Dana Fajar Mulya, Ketua Ranting PP Sidomulyo Ferry Jhon, Ketua Ranting PP Stabat Baru MUsman, Ketua Ranting Kwala Bingai Sukandar, Ketua Ranting PP Pantai Gemi Bani Amin, Ketua Ranting Paya Mabar Wahyudi, Komandan Koti PAC PP Kecamatan Stabat Suryanto Penen, dan Kader Pemuda Pancasila Kecamatan Stabat. Sebagai Ketua TIm Safari Ramadan, M Mohar Afkhairi yang juga Kabid Agama/Sosial Budaya. (mag-6)

Gelar Diskusi Publik, M Nuh: Kita Tolak Timnas Israel, Bukan Piala Dunianya

MEDAN, SUMUTPOS.CO- FIFA telah membatalkan pagelaran Piala Dunia U-20 di Indonesia. Meski begitu, banyaknya penolakan terhadap kepesertaan Timnas Israel yang dianggap sebagai salah satu pemicu pembatalan tersebut, masih menjadi isu hangat di tingkat nasional bahkan internasional.

Menyikapi berbagai macam penolakan dan gejolak tersebut, anggota DPD RI asal Sumut Muhammad Nuh sengaja menggelar diskusi publik di Kantor Sekretariat Anggota DPD RI Provinsi Sumatera Utara, Jalan Gajah Mada Nomor 32, Medan Baru, Kota Medan, Minggu (2/4/2023). Diskusi ini mengambil tema, “Penolakan Timnas Israel dari Perspektif Konstitusi Negara dan Sejarah Yahudi di Nusantara”.

“Harus digarisbawahi, kita fokus akan penolakan Timnas Israelnya bukan penolakan piala dunianya. Karena secara konstitusi kita tidak boleh menerima bangsa penjajah datang ke teritorial Indonesia,” kata M Nuh di sela sela acara.

Yusrin Nadzif SH MHum yang menjadi salah seorang pembicara mengatakan, jangan pernah takut menolak kedatangan Timnas Israel malah dicap membawa-bawa masalah agama ke ranah sepakbola. “Padahal kebebasan berpendapat dilindungi oleh konstitusi, dan nilai-nilai Islam tidak pernah bertentangan dengan konstitusi,” jelas Dosen Tata Negara USU ini.

“Dan lebih menariknya lagi, mayoritas isi dari kontitusi berasal dari nilai-nilai Islam,” imbuh Yusrin.

Pembicara lainnya, Artawijaya yang merupakan penulis buku “Jaringan Yahudi di Nusatara” dan mantan wartawan Majalah Sabili, menjelaskan secara gamblang bahwasannya, kasus penolakan Timnas Sepakbola Israel sudah ada sejak tahun 1963. Ketika itu Timnas Indonesia menolak melawan Timnas Israel pada kualifikasi Piala Dunia. Penolakan langsung dilakukan oleh Presiden Soekarno, menteri olahraga dan ketua PSSI pada massa itu. “Jadi penolakan Timnas Israel bukan baru kali ini saja, seperti yang banyak beredar di medsos,” jelasnya.

Artawijaya juga mengingatkan, persoalan Palestina bukan soal perebutan wilayah, tapi soal akidah, soal mempertahankan Masjidil Aqso dari rongrongan Zionis Israel.

Chandra salah seorang peserta yang hadir merasa senang akan diskusi publik ini. “Wawasan kami akan konstitusi dan penyebaran Israel di nusantara jadi bertambah,” katanya.

Chandra yang mengaku sangat cinta akan sepakbola, juga mengaminkan keputusan FIFA yang membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20. Menurutnya kasus kanjuruhan yang menewaskan banyak suporter dan penanganan kasus yang seadanya menjadi pertanda penanganan kasus hak asasi manusia di Indonesia masih buruk. “Dan mungkin ini juga yang menjadi pertimbangan FIFA,” ujarnya.

Adapun peserta diskusi yang turut hadir berasal dari berbagai macam elemen, seperti dari ormas Islam yaitu Persis Sumut, PUI Sumut, IKADI Sumut, JPRMI Sumut, Salimah Sumut, akademisi dan dari elemen mahasiswa. (rel/adz)

Cegah Penguasa Ambil Alih Partai Demokrat, Kader Teriak Lawan Moeldoko

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melakukan konsolidasi Partai Demokrat menghadapi upaya pengajuan kembali dari pihak KLB ilegal ke Mahkamah Agung. AHY melakukan Commander’s Call, atau apel pimpinan, dengan memanggil semua jajaran pengurus DPP, Fraksi PD, 1.800-an anggota DPRD Partai Demokrat dari seluruh Indonesia, 38 ketua-ketua DPD dan hampir semua dari 552 ketua-ketua DPC di seluruh Indonesia. Forum pembahasan ini dilakukan secara tertutup di kantor DPP Partai Demokrat, Senin (3/4/2023).

“KSP Moeldoko mengajukan PK pada tanggal 3 Maret 2023. Tepat satu hari setelah Partai Demokrat secara resmi mengusung Saudara Anies Baswedan sebagai Bakal Calon Presiden. Forum Commander’s Call berpendapat, PK ini bukan tidak mungkin erat kaitannya dengan kepentingan politik pihak tertentu. Tujuannya jelas, menggagalkan pencapresan saudara Anies Baswedan,” tegas AHY di depan media dan ribuan kader Demokrat.

“Forum juga berpendapat, ada upaya serius untuk membubarkan Koalisi Perubahan. Tentu saja, salah satu caranya adalah dengan mengambil alih Partai Demokrat. Karena Demokrat merupakan salah satu kekuatan perubahan selama ini,” tegas AHY lagi disambut gemuruh teriakan dari para kader, “Lawan..lawan.. lawan Moeldoko,” .

AHY lebih lanjut mengungkapkan alasan KSP Moeldoko mengajukan PK adalah, karena ia mengklaim telah menemukan empat Novum atau bukti baru. Kenyataannya, bukti yang diklaim KSP Moeldoko itu bukanlah bukti baru. Keempat Novum itu telah menjadi bukti persidangan di PTUN Jakarta, khususnya dalam perkara No.150/G/2021/PTUN.JKT, yang telah diputus, tanggal 23 November 2021.

“Secara resmi, hari ini, Tim Hukum kami akan mengajukan kontra memori atau jawaban atas pengajuan PK tersebut. Kita yakin, Demokrat berada pada posisi yang benar. Pengalaman empirik menunjukkan sudah 16 kali pengadilan memenangkan Partai Demokrat; atas gugatan hukum KSP Moeldoko dan kawan-kawannya. 16-0. Dilihat dari kaca mata hukum dan akal sehat, tidak ada satu pun celah atau jalan bagi KSP Moeldoko untuk memenangkan PK ini,” tegas AHY, disambut tepuk tangan riuh.

“Situasi hukum di negeri ini sedang mengalami pancaroba. Ada ketidakpastian hukum. Contohnya, tiba-tiba saja Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan agar Pemilu 2024 ditunda,” imbuh AHY.

Situasi hukum yang tidak menentu itu, ada kemungkinan, diakibatkan oleh tekanan dan kepentingan politik pihak tertentu; bagian dari elite dan penguasa di negeri ini. Apalagi kini sudah memasuki tahun politik; menjelang Pemilu 2024. “Tekanan dan kepentingan politik ini, bahkan bukan hanya masuk dalam ranah hukum. Dunia olahraga kita pun kena imbasnya. Sebagaimana kita tahu, penantian panjang rakyat Indonesia, ditambah masa persiapan tiga tahun, agar tim sepak bola nasional berlaga di Piala Dunia U-20; harus kandas; hanya karena ada kepentingan politik pihak tertentu,” ujar AHY mengingatkan.

“Sebenarnya bagi kami, mengangkat kembali isu terkait upaya KSP Moeldoko untuk mengambil alih Partai Demokrat, sudah tidak menarik lagi. Karena kami yakin, rakyat saat ini sudah sangat paham karakter dan perilaku tidak baik KSP Moeldoko,” tegas AHY.

“Bahkan, banyak senior saya di TNI, dan senior KSP Moeldoko juga, merasa malu dengan perilaku KSP Moeldoko. Menurut mereka, perilaku KSP Moeldoko tidak mencerminkan sikap kesatria, apalagi sikap patriot, sebagai prajurit yang pernah digembleng di Lembah Tidar,” ungkap AHY disambut tepuk tangan bergemuruh dari para kader.

Tetapi yang lebih menarik sekarang, kata AHY, perilaku tidak terpuji tersebut seolah dibiarkan begitu saja padahal yang bersangkutan adalah Kepala Staf Presiden Republik Indonesia. “Hal ini juga yang sering diperbincangkan banyak kalangan, baik di dalam maupun di luar negeri,” lanjutnya.

Tepuk tangan bergemuruh menyambut pernyataan AHY ini. “Lawan..lawan.. lawan Moeldoko,” teriak para kader.

“Beberapa praktisi hukum mengatakan, proses PK bisa menjadi bagian “ruang gelap” peradilan. Ada celah, untuk masuknya intervensi politik. meskipun secara hukum, tidak ada satupun alasan yang dapat digunakan untuk memenangkan gugatan KSP Moeldoko, tetapi kami tetap waspada. Dengan mempertimbangkan, kemungkinan intervensi politik pada proses PK ini, maka Partai Demokrat membawa kasus ini ke “Ruang Terang”. Di samping para kader Demokrat di seluruh Tanah Air, kami memohon rakyat untuk berkenan ikut monitor. Meskipun secara hukum, tidak ada satupun alasan yang dapat digunakan untuk memenangkan gugatan KSP Moeldoko, tetapi kami tetap waspada,” ujarnya.

Para Ketua DPD dan Ketua DPC di seluruh Tanah Air bersepakat, untuk mengirimkan Surat Perlindungan Hukum kepada Ketua Mahkamah Agung. “Mereka ingin menunjukkan soliditas dan satu kesatuan komando dengan Dewan Pimpinan Pusat di Jakarta. Mereka katakan kepada saya; “Kami tidak rela dan tidak sudi, partai kami diambil alih oleh KSP Moeldoko,” lanjut AHY.

Tepuk tangan kembali menggema, diselingi teriakan, “”Lawan..lawan.. lawan Moeldoko!” “Bahkan sejak tahun lalu, perwakilan kami di tim kecil sudah menyampaikan pada rekan Koalisi Perubahan, tentang risiko mengusung bakal calon Presiden yang tidak dikehendaki penguasa. Bukan tidak mungkin penguasa akan meradang dan KSP Moeldoko akan mengajukan PK-nya untuk menghambat laju Koalisi Perubahan. Kini, dugaan kami itu terbukti,” kata AHY.

AHY juga menegaskan, seluruh pimpinan, pengurus dan kader Partai Demokrat, siap lahir dan batin, untuk mempertahankan kedaulatan Partai Demokrat dengan segala cara dan sumber daya yang kami miliki. “Kami tidak gentar. Kami akan hadapi segala tantangan dan risiko yang ada di depan mata,” tegasnya.

Gemuruh tepuk tangan kembali terdengar. AHY menegaskan kembali, “Sejatinya, pada persoalan-persoalan rakyat itulah, Demokrat dan Koalisi Perubahan memfokuskan dirinya. Jika ditengah fokus kerja kami itu, ada oknum penguasa, yaitu Kepala Staf Presiden Moeldoko, yang berupaya mengambil alih partai kami, maka dengan terpaksa kami lawan.”

“Sejatinya, pada persoalan-persoalan rakyat itulah, Demokrat dan Koalisi Perubahan memfokuskan dirinya. Jika ditengah fokus kerja kami itu, ada oknum penguasa, yaitu Kepala Staf Presiden Moeldoko, yang berupaya merampok partai kami, maka dengan terpaksa kami lawan!” Tegas AHY disambut tepuk tangan penuh semangat dari para kader yang hadir.

Dengan suara tenang, AHY melanjutkan, “Kami yakin, Gusti Allah mboten sare. Tuhan tidak pernah tidur. Kebenaran yang hakiki, tidak akan pernah bisa dimanipulasi. Jika terhadap perilaku oknum penguasa ini pun, pimpinan negeri diam, dan bahkan cenderung membiarkan, kami juga tidak akan pernah mengeluh.”

“Ingat, pemegang kekuasaan tertinggi di negeri ini bukanlah individu. Bukanlah sekelompok elite atau golongan. Melainkan, rakyat Indonesia. Maka, kepada rakyat kami meminta dukungan dan bantuan. Bersama rakyat, kami berjuang!” tegas AHY.

“Akhirnya, dengan memohon ridha Tuhan yang Maha Kuasa, kami percayakan kepada Tim Hukum, mewakili Partai Demokrat, untuk menyerahkan kontra memori PK kepada Mahkamah Agung; melalui PTUN,” kata AHY

Menutup pernyataannya, AHY mengimbau, “Kepada para pemangku hajat hukum di republik ini, dengan segenap kerendahan hati, kami mengetuk hati dan akal sehat Yang Mulia. Semoga Yang Mulia istiqomah dan menolak intervensi politik; agar kelak menghadirkan keputusan hukum; yang berpegang teguh, pada asas kebenaran dan keadilan.”

Tepuk tangan kembali bergemuruh. Terdengar massa menyanyikan, “Lawan..lawan..lawan Moeldoko. Lawan Moeldoko sekarang juga!”

AHY mengakhiri jumpa pers dengan menyerahkan materi kontra memori pada tim hukum yang dipimpin mantan Ketua MK Dr Hamdan Zoelva. Ribuan kader Demokrat bersepeda motor mengiringi perjalanan tim hukum untuk menyerahkan dokumen kontra memori ini ke PTUN. (rel/adz)

Kementerian PUPR dan Dinas Perkim Hadiri Rapat Pembentukan P3SRS The Reiz Condo

RAPAT: Suasana rapat pembentukan P3SRS Vasaka The Reiz Condo dihadiri Kadis Tarukim Kota Medan, Kabid dan perwakilan Kementerian PUPR RI.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Vasaka The Reiz Condo mengadakan rapat pembentukan  Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS)  di P3a Lapangan Basket Apartemen Vasaka The Reiz Condo Jalan Tembakau Deli Medan, 31 Maret lalu.

Hal ini disampaikan oleh Rishan Kurnia, sebagai pelaku pembangunan (Vasaka The Reiz Condo) kepada wartawan di ruang kerjanya di Medan,Senin siang (3/4/2023).

Rapat pembentukan P3SRS Vasaka The Reiz Condo (VTRC) mengundang Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang Kota Medan, Ir. Endar Sutan Lubis, M. Si, Kepala Bidang Ikwansah, ST, MT,  perwakilan dari Ditjen Perumahan Kementerian PUPR terdiri  Musrifah, ST, MT, Dra. Suprapti, MSi dan Dr. M. Ilham Hermawan serta dihadiri para pemilik dan penghuni apartemen Vasaka The Reiz Condo.

Dari pelaku pembangunan hadir Rishan Kurnia dan Legal Officer VTRC, Nico Rajagukguk. Rapat diawali paparan tentang P3SRS oleh Dra. Suprapti, MSi.

Diuraikannya, P3SRS adalah organisasi yang dibentuk untuk mengatur dan mengelola ruang bersama dalam rumah susun atau apartemen. Pembentukan P3SRS ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 14 Tahun 2021.

Prapti mengatakan, kewajiban pemerintah memberi edukasi kepada masyarakat, baik pelaku pembangunan maupun pemilik tentang tata cara pembentukan P3SRS, dan kewajiban bagi pemilik/penghuni untuk membentuk P3SRS.

Wakil Kementerian PUPR lain, Dr. M. Ilham Hermawan mengatakan, keberadaan P3SRS sangat penting bukan hanya dalam pengelolaan saja.

“P3SRS bertanggung jawab pada 3 hal, masalah pengelolaan, kepemilikan, dan kepenghunian. Tapi tidak berhenti di situ saja, masalah status juga,” jelasnya.

Ilham kemudian menjelaskan secara rinci tahapan-tahapan pembentukan P3SRS.  “Pertama pemilihan P3SRS akan dibuka oleh pelaku pembangunan, setelah itu memilih pimpinan sidang  dari dan oleh pemilik 3 orang di depan. Orang yang sudah menjadi pimpinan sidang tidak bisa menjadi Panmus dan yang jadi Panmus tidak bisa menjadi pengurus,” urainya.

Untuk itu, ia mengajak para pemilik dan penghuni apartemen hadir pada saat pembentukan P3SRS.

Lebih jauh Dr. M. Ilham Hermawan menerangkan, mengenai tata tertib  hunian yang akan merumuskan nantiya adalah para pemilik. ” Apa dan bagamana nanti tata tertibnya diatur di sana. Nanti yang disahkan itu tiga: AD,ART dan Tata Tertib,” ungkap Ilham Hermawan.

Dia menambahkan, partisipasi pemilik dalam pembentukan P3SRS. “Setiap pemilik punya peran suara. One man one vote. Saya menyarankan agar para pemilik berpartisipasi dalam pembentukan P3SRS terlepas siapa yang menyelenggarakan ke depannya.

Disebutkannya, ketika Pamus sudah di tangan pemilik maka para pemiliklah yang akan menyusun AD ART,  tata tertib, yang di koordinasikan kepada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang Kota Medan sebagai Pembina.

“Mekanisme penyusunan AD ART, AD ART disahkan dalam rapat umum, dibuat dalam akta notaris, dicatatkan, sehingga sah sebagai subyek hukum. Putusan MK menyatakan seperti itu dan domain pengesahan ada pada pemerintah. Tapi itu secara legalitas. Secara formal  syarat pengurus harus pemilik yang tempat tinggal dibuktikan dari KTP. Yang bisa jadi pengurus dan Pamus orang yang ada namanya dalam AJB, PPJB,” tegasnya.

Pelaku pembangunan Rishan Kurnia di akhir sesi tanya jawab rapat pembentukan P3SRS mendorong pemilik apartemen untuk sama-sama bertanggung jawab terhadap pembentukan P3SRS sehingga nilai dari apartemen Vasaka The Reiz Condo lebih meningkat.

“Usai sesi tanya jawab, hasil dari rapat tersebut disepakati akan dilanjutkan dengan rapat pemilihan Panmus P3SRS yang akan dilakukan dalam waktu dekat,” pungkas Rishan Kurnia. (ila)

Hari Pertama, 1.800 Warga Daftar Mudik Gratis Bareng Pemko Medan

Kadishub Medan, Iswar Lubis saat berbincang dengan calon pemudik yang mendaftar di Taman Ahmad Yani, Medan. (Markus Pasaribu/Sumut Pos)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Program Mudik Gratis Pemko Medan dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri 1444H/2023 mendapatkan respon yang sangat positif dari masyarakat. Di hari pertama pendaftaran Mudik Bareng Pemko Medan 2023 pada Senin (3/4/2023), sebanyak lebih dari 1.800 orang calon pemudik telah mendaftarkan diri, baik secara Offline maupun Online.

“Alhamdulillah antusias dan minat masyarakat terhadap program ini sangat tinggi. Di hari pertama (pendaftaran) ini, hingga saat ini pukul 14.45 WIB, jumlah pendaftar telah mencapai 1.825 orang,” ucap Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan, Iswar Lubis kepada Sumut Pos.

Dikatakan Iswar, jumlah itu merupakan akumulasi dari pendaftaran secara online dan offline. Dari data yang dimilikinya, pendaftar secara offline terlihat lebih banyak dari pendaftar secara online.

Sebab untuk pendaftar offline, Dishub Medan telah membuka tiga posko pendaftaran, yakni pada kantor Dishub Medan di Jalan Pinang Baris No.114 A, Medan Sunggal, Kantor PKB Amplas di Jalan K.H. Rifai A Manaf Lubis, Medan Amplas, dan Taman Ahmad Yani di Jalan Imam Bonjol, Medan Maimun. “Dari 1.825 orang yang sudah mendaftar, 1.071 orang mendaftar secara offline, yakni di tiga lokasi yang sudah kita siapkan. Sementara, untuk 754 orang lainnya mendaftar secara online,” ujarnya.

Dari data pada hari pertama pendaftaran kemarin juga terlihat, bahwa dari 12 rute yang disiapkan untuk program mudik gratis Pemko Medan tahun 2023 ini, rute Medan – Panyabungan merupakan rute yang paling diminati. “Yang paling tinggi permintaannya di hari pertama pendaftaran ini adalah tujuan Panyabungan, yakni dengan jumlah 429 calon pemudik. Diikuti tujuan Padang Sidimpuan dengan jumlah 273 calon pemudik, dan tujuan Natal dengan jumlah 251 calon pemudik,” katanya.

Sementara, lanjut Iswar, minat keberangkatan pemudik pada tiga hari keberangkatan, yakni Rabu (19/4/2023) hingga Jumat (21/4/2023) cukup bervariasi. “Yang mendaftar pada hari pertama pendaftaran ini, permintaan tanggal keberangkatannya bervariasi. Untuk keberangkatan di tanggal 19 April, itu yang mendaftar berjumlah 706 orang. Untuk keberangkatan di tanggal 20 April, yang mendaftar mencapai 856 orang. Sedangkan untuk keberangkatan di tanggal 21 April atau hari terakhir, yang mendaftar berjumlah 263 orang. Artinya permintaan paling tinggi itu ada di tanggal 20 April, tapi tanggal 19 juga cukup tinggi,” lanjutnya.

Pantauan Sumut Pos, para calon pemudik membludak di tiga lokasi pendaftaran offline, baik di Kantor Dishub Medan, Kantor PKB Amplas, dan Taman Ahmad Yani. Untuk itu, Iswar mengimbau masyarakat yang ingin mudik untuk memanfaatkan program mudik gratis Pemko Medan ini. Sebab tak hanya mudik gratis, tetapi Pemko Medan juga menyiapkan fasilitas berupa snack box untuk berbuka, makan sahur, kaos Mudik Bareng Pemko Medan 2023, dan bingkisan lebaran untuk setiap penumpang.

“Hari pertama saja pendaftar sudah lebih dari 1.800 orang. Artinya kalau setiap hari rata-ratanya seperti ini, maka di hari ketiga saja sudah lebih dari 5 ribu orang, atau sudah lebih dari kuota penumpang yang disiapkan. Kalau itu yang terjadi, maka tentu kita tidak perlu membuka pendaftaran di hari keempat atau di tanggal 6 April nanti. Untuk itu, kita imbau kepada masyarakat untuk segera mendaftar, jangan sampai kehabisan kuota penumpang,” tutupnya.

Sementara itu, salah seorang calon pemudik yang ditemui Sumut Pos saat mendaftar di tempat pendaftaran Mudik Gratis Pemko Medan di Taman Ahmad Yani, Maslena Tanjung (45), mengaku sangat senang dan terbantu dengan program Mudik Bareng secara gratis yang digelar Pemko Medan.

Maslena yang berprofesi sebagai guru SD di Kota Medan itu mengaku, dirinya akan mudik ke Sibuhuan pada tanggal 19 April nanti bersama tiga orang anaknya. “Nanti kami akan mudik empat orang, saya dan tiga orang anak saya. Dengan program mudik gratis ini, saya dan anak-anak sangat terbantu untuk pulang kampung, karena ongkosnya cukup mahal, belum lagi biaya makan di jalan,” kata Maslena.

Untuk itu, Maslena secara pribadi sangat bersyukur dan mengucapkan terima kasih Wali Kota Medan, Bobby Nasution, dan Kadishub Medan, Iswar Lubis yang sudah memfasilitasi masyarakat untuk pulang ke kampung halamannya. “Semoga program mudik gratis seperti ini akan terus ada setiap tahunnya,” pungkasnya. (map)

1...1,6341,6351,636...15,701Page 1,635 of 15,701