Home Blog Page 24

Warga Desa Pandiangan Dukung Operasional PT Dairi Prima Mineral, Harapkan Lapangan Kerja dan Perbaikan Infrastruktur

ASPIRASI: Orator aksi, Piter Manullang saat menyampaikan aspirasi di Kantor Bupati Dairi, Selasa (26/5). (RUDY SITANGGANG/SUMUT POS).
ASPIRASI: Orator aksi, Piter Manullang saat menyampaikan aspirasi di Kantor Bupati Dairi, Selasa (26/5). (RUDY SITANGGANG/SUMUT POS).

DAIRI – Ratusan warga Desa Pandiangan, Kecamatan Lae Parira, Kabupaten Dairi, turun ke jalan untuk menyampaikan dukungan terhadap operasional PT Dairi Prima Mineral (DPM).

Dalam aksi unjuk rasa yang berlangsung di Kantor DPRD Dairi dan Kantor Bupati Dairi, masyarakat menyuarakan harapan agar kehadiran perusahaan tambang tersebut dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan warga dan pembangunan daerah.

Aksi yang digelar pada Selasa (26/5/2026) itu berlangsung tertib dan mendapat pengawalan dari personel Polres Dairi. Massa membawa berbagai aspirasi yang intinya mendukung keberlanjutan investasi PT Dairi Prima Mineral di wilayah mereka.

Dalam orasinya, tokoh masyarakat Desa Pandiangan, Piter Simanullang, menegaskan bahwa kehadiran warga ke pusat pemerintahan bukan untuk menolak, melainkan menyampaikan dukungan terhadap investasi yang dinilai mampu membuka peluang ekonomi bagi masyarakat setempat.

“Kami datang untuk menyampaikan aspirasi bahwa masyarakat Desa Pandiangan sangat mendukung kehadiran investor di Kabupaten Dairi, khususnya PT Dairi Prima Mineral,” ujar Piter di hadapan peserta aksi.

Ia juga menepis berbagai informasi yang berkembang yang menyebut seluruh warga Desa Pandiangan menolak keberadaan perusahaan tersebut. Menurutnya, klaim bahwa 100 persen masyarakat menolak operasional PT Dairi Prima Mineral tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

“Ada kelompok tertentu yang menyatakan seluruh warga Desa Pandiangan menolak perusahaan. Itu tidak benar. Kami datang untuk meluruskan informasi tersebut,” katanya.

Piter bersama tokoh masyarakat lainnya, Erik Sigalingging, menyebutkan bahwa mayoritas warga mendukung operasional perusahaan. Dari sekitar 460 kepala keluarga yang bermukim di Desa Pandiangan, mereka mengklaim sekitar 80 persen mendukung kehadiran PT Dairi Prima Mineral.

Menurut mereka, dukungan tersebut didasari harapan agar perusahaan dapat membuka lapangan kerja bagi masyarakat lokal, khususnya generasi muda yang membutuhkan kesempatan bekerja di daerah sendiri.

“Kami berharap anak-anak kami bisa mendapatkan pekerjaan di perusahaan ini. Kehadiran investor tentu kami harapkan bisa meningkatkan perekonomian masyarakat,” ujar Piter.

Selain membuka peluang kerja, masyarakat juga menaruh harapan besar terhadap kontribusi perusahaan dalam mendukung pembangunan daerah. Salah satu yang menjadi perhatian warga adalah kondisi infrastruktur jalan yang dinilai masih membutuhkan pembenahan.

Masyarakat meyakini keberadaan PT Dairi Prima Mineral dapat menjadi mitra pemerintah daerah dalam mendorong percepatan pembangunan, termasuk perbaikan akses jalan dan program pemberdayaan masyarakat.

“Kami berharap perusahaan bisa berkolaborasi dengan pemerintah dalam memperbaiki infrastruktur jalan yang saat ini masih rusak serta mendukung kebutuhan dasar masyarakat lainnya,” katanya.

Aspirasi warga tersebut diterima langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Dairi, Surung Charles Lamhot Bantjin. Dalam pertemuan itu, Sekda menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Dairi pada prinsipnya mendukung masuknya investasi yang mampu memberikan manfaat bagi masyarakat dan daerah.

“Pemerintah Kabupaten Dairi mendukung kehadiran investor dengan harapan dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Meski demikian, Surung mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap menjaga kebersamaan dan mendukung pembangunan daerah secara bersama-sama.

Terkait keluhan masyarakat mengenai kondisi jalan yang rusak, ia menjelaskan bahwa pemerintah daerah saat ini terus berupaya melakukan pembenahan infrastruktur di berbagai wilayah Kabupaten Dairi.

Menurutnya, kehadiran investor juga diharapkan dapat bersinergi dengan pemerintah dalam mendukung pembangunan daerah, termasuk peningkatan kualitas infrastruktur yang menjadi kebutuhan masyarakat.

“Kami berharap ke depan investor seperti PT Dairi Prima Mineral dapat berkolaborasi dengan pemerintah untuk mendukung perbaikan infrastruktur dan pembangunan lainnya demi kepentingan masyarakat,” kata Surung.

Setelah menyampaikan aspirasi, massa membubarkan diri secara tertib. Aksi tersebut menjadi gambaran adanya dukungan dari sebagian masyarakat Desa Pandiangan terhadap operasional PT Dairi Prima Mineral, dengan harapan investasi yang masuk dapat memberikan manfaat nyata bagi pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Dairi. (rud/ila)

Dana Kelurahan Rp8 Miliar Dikelola Camat, Ronggur Nilai Langgar Aturan

BERSAMA: Anggota DPRD Binjai dari Fraksi Gerindra, Ronggur Simorangkir (kiri) saat foto bersama dengan Kajari Iwan Setiawan.(Ronggur Simorangkir/Sumut Pos)
BERSAMA: Anggota DPRD Binjai dari Fraksi Gerindra, Ronggur Simorangkir (kiri) saat foto bersama dengan Kajari Iwan Setiawan.(Ronggur Simorangkir/Sumut Pos)

BINJAI – Polemik pengelolaan dana kelurahan di Kota Binjai kembali menjadi sorotan. Anggota DPRD Binjai, Ronggur Simorangkir, menilai pengelolaan dana kelurahan senilai Rp8 miliar yang dilakukan melalui kecamatan bertentangan dengan regulasi dan berpotensi menimbulkan kerugian keuangan daerah.

Hal ini muncul setelah auditor menemukan sejumlah persoalan dalam realisasi dana kelurahan tahun anggaran 2025. Dari total anggaran sebesar Rp11,7 miliar, sebanyak Rp8 miliar telah terealisasi. Namun pertanggungjawaban penggunaan anggaran tersebut disebut tidak didukung dokumen yang lengkap dan memadai.

Ronggur menyebut pengelolaan dana kelurahan oleh camat merupakan praktik yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurutnya, dana kelurahan sejatinya diperuntukkan bagi kebutuhan masyarakat di tingkat kelurahan sehingga pengelolaannya harus berada di tangan lurah.

“Pak wali saat ini merupakan birokrat yang sudah puluhan tahun mengabdi. Namun dalam persoalan dana kelurahan ini terjadi praktik yang bertentangan dengan Permendagri. Ada kesan pembiaran terhadap pengelolaan dana yang dilakukan oleh camat, padahal aturan sudah sangat jelas,” ujar Ronggur, Kamis (28/5/2026).

Politisi Partai Gerindra itu menegaskan bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 telah mengatur bahwa dana kelurahan digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di tingkat kelurahan.

“Kalau anggaran itu diperuntukkan untuk kelurahan, maka pengguna anggarannya seharusnya lurah, bukan camat,” tegasnya.

Dalam temuan auditor, pengelolaan dana kelurahan justru berada di bawah kendali kecamatan dengan camat bertindak sebagai pengguna anggaran. Kondisi tersebut dinilai membuka ruang terjadinya penyimpangan karena tidak terdapat rincian yang jelas mengenai alokasi anggaran untuk masing-masing kelurahan.

Selain itu, auditor juga menemukan bahwa Pemerintah Kota Binjai belum memiliki pedoman umum maupun aturan teknis yang mengatur secara rinci tata kelola dana kelurahan.

Ronggur mengungkapkan, berdasarkan informasi yang diterimanya, dana kelurahan sempat dialokasikan langsung ke kelurahan pada tahun 2022. Namun karena adanya kendala petunjuk teknis terkait pelaksanaan kegiatan fisik, anggaran tersebut tidak dimanfaatkan secara optimal.

“Informasi yang kami peroleh, dana ini pernah ditempatkan di kelurahan pada tahun 2022. Namun karena persoalan juknis, tidak ada kelurahan yang menggunakan anggaran tersebut,” katanya.

Menurutnya, pada tahun-tahun berikutnya anggaran kemudian dikelola melalui kecamatan. Dalam praktiknya, dana tersebut diduga digunakan untuk berbagai kegiatan yang dinilai tidak sesuai dengan tujuan utama dana kelurahan.

“Informasinya, anggaran itu digunakan untuk berbagai kegiatan seperti papan bunga, MTQ dan kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan peruntukan dana kelurahan,” ujar Ronggur.

Ia menilai temuan auditor menjadi indikasi adanya kekeliruan dalam penggunaan anggaran. Karena itu, dana yang telah direalisasikan dan tidak sesuai peruntukan harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah.

“Temuan BPK mengindikasikan ada yang keliru dalam penggunaan anggaran tersebut. Karena itu, realisasi dana yang tidak sesuai aturan harus ditindaklanjuti sesuai rekomendasi yang diberikan,” katanya.

Temuan auditor juga menyebutkan bahwa anggaran dana kelurahan yang melekat dalam APBD kecamatan tidak menunjukkan secara rinci besaran alokasi maupun realisasi untuk setiap kelurahan. Kondisi tersebut menyulitkan proses pengawasan dan evaluasi penggunaan anggaran di lapangan.

Atas dasar itu, auditor merekomendasikan kepada Wali Kota Binjai agar segera menetapkan pedoman umum pengelolaan dana kelurahan beserta aturan teknis pelaksanaannya. Auditor juga menyarankan agar lurah ditetapkan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sehingga penggunaan dana dapat lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat. (ted/ila)

Nama Faisal Hasrimy Kembali Muncul di Sidang Smartboard Langkat, Pengamat: Sprindik Baru Dimungkinkan

Foto: Pengamat hukum Kota Medan, Ronald Syafriansyah SH. (Dok: Ronald)
Foto: Pengamat hukum Kota Medan, Ronald Syafriansyah SH. (Dok: Ronald)

MEDAN – Persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan smartboard di Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2024 kembali memunculkan nama Kepala Dinas Kesehatan Sumatera Utara, Faisal Hasrimy. Meski belum berstatus tersangka maupun terdakwa, nama mantan Penjabat (Pj) Bupati Langkat itu berulang kali disebut dalam dakwaan jaksa maupun nota keberatan yang disampaikan terdakwa di persidangan.

Perkara yang menyeret proyek pengadaan smartboard senilai Rp49,9 miliar tersebut kini menjadi sorotan karena diduga menyebabkan kerugian negara mencapai Rp29,58 miliar. Di tengah bergulirnya proses hukum, muncul pertanyaan mengenai kemungkinan adanya pihak lain yang turut bertanggung jawab dalam proyek tersebut.

Pengamat hukum Kota Medan, Ronald Syafriansyah SH, menilai peluang untuk mengembangkan perkara dan menelusuri keterlibatan pihak lain, termasuk Faisal Hasrimy, masih sangat terbuka apabila ditemukan bukti baru dalam persidangan.

“Penyidik Kejari Langkat perlu membuka kembali kasus ini bila ditemukan bukti baru yang mengarah pada keterlibatan pihak-pihak lain,” ujar Ronald kepada Sumut Pos, Kamis (28/5/2026).

Menurutnya, dalam perkara tindak pidana korupsi, jaksa tidak hanya bertindak sebagai penuntut umum, tetapi juga memiliki kewenangan sebagai penyidik. Karena itu, Kejaksaan dapat menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) baru apabila terdapat fakta hukum yang berkembang selama persidangan.

“Dalam perkara korupsi, jaksa juga bertindak sebagai penyidik. Jadi sangat memungkinkan diterbitkan sprindik baru untuk mendalami dugaan keterlibatan pihak lain apabila ditemukan alat bukti yang cukup,” katanya.

Ronald juga mempertanyakan sejauh mana peran Faisal Hasrimy telah didalami oleh penyidik dalam proses penyidikan sebelumnya. Ia menilai hal tersebut penting untuk memastikan seluruh pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan proyek tersebut diperiksa secara objektif.

“Nah sekarang, apakah yang bersangkutan pernah diperiksa sebagai saksi oleh penyidik? Ini tentu menjadi bagian yang perlu diperjelas. Apalagi jika nantinya fakta-fakta persidangan mengarah pada keterlibatan pihak tertentu,” ujarnya.

Menurut Ronald, hakim juga memiliki kewenangan untuk memberikan perhatian terhadap fakta-fakta yang muncul selama persidangan. Jika ditemukan indikasi keterlibatan pihak lain yang belum diproses hukum, maka hal itu dapat menjadi dasar bagi penegak hukum untuk melakukan pengembangan perkara.

“Sepanjang fakta persidangan mengarah pada keterlibatan pihak lain dan didukung alat bukti, maka terbuka kemungkinan adanya pengembangan kasus. Hakim pun dapat memberikan pertimbangan agar dilakukan pendalaman lebih lanjut,” katanya.

Kasus dugaan korupsi smartboard ini sendiri tengah disidangkan dengan tiga terdakwa, yakni mantan Kepala Dinas Pendidikan Langkat Saiful Abdi, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Supriadi, serta Direktur PT Bismacindo Perkasa, Budi Pranoto Seputra.

Perhatian publik terhadap perkara tersebut semakin meningkat setelah Saiful Abdi, dalam nota eksepsinya di persidangan, mengaku sejak awal menolak pelaksanaan proyek smartboard. Namun menurutnya, proyek tersebut tetap dijalankan karena adanya tekanan dari pihak tertentu.

“Kasus ini memang perintah, tekanan, bahkan ancaman dari Pj Bupati saat itu, Faisal Hasrimy. Dia membawa program ini dari Serdangbedagai ke Langkat. Dari awal kami menolak kegiatan ini,” ujar Saiful sebagaimana disampaikan dalam persidangan.

Sementara itu, jaksa penuntut umum sebelumnya mengungkap dugaan adanya pengondisian proyek dan mark-up harga dalam pengadaan smartboard tersebut. Dari total anggaran hampir Rp50 miliar, kerugian negara disebut mencapai Rp29,58 miliar berdasarkan hasil perhitungan yang telah diungkap dalam berkas perkara. (san/ila)

Lapas Binjai Razia Gabungan Sisir Blok Wargabinaan

PIMPIN: Kalapas Binjai Mochamad Mukaffi, saat memimpin razia gabungan yang melibatkan unsur TNI-Polri dan badan narkotika nasional.(Humas Lapas Binjai/Sumut Pos)
PIMPIN: Kalapas Binjai Mochamad Mukaffi, saat memimpin razia gabungan yang melibatkan unsur TNI-Polri dan badan narkotika nasional.(Humas Lapas Binjai/Sumut Pos)

BINJAI- Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Binjai melakukan razia gabungan dengan menggeledah kamar dan blok hunian wargabinaan, Selasa (26/5/2026) malam.

Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk komitmen menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, dan bebas dari peredaran narkoba serta barang terlarang.

Razia gabungan dengan melibatkan unsur TNI-Polri dan BNNK Binjai. Penggeledahan dilakukan dengan humanis, tertib, dan tetap mengedepankan etika serta pendekatan persuasif kepada warga binaan.

Dari hasil penggeledahan, petugas berhasil mengamankan sejumlah barang terlarang yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban di dalam lapas. Seluruh barang hasil penggeledahan langsung diamankan, diinventarisir, dan dimusnahkan sesuai prosedur.

“Dalam kegiatan tersebut, tidak ditemukan handphone maupun narkoba,” ungkap Kalapas Binjai, Mochammad Mukaffi dalam keterangan yang diterima, Kamis (28/5/2026).

Pelaksanaan kegiatan berjalan aman, lancar, dan kondusif sebagai bentuk nyata dukungan terhadap program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam memberantas peredaran narkoba dan pelaku penipuan di dalam lapas dan rutan. (ted/ila)

Kapolres Tebingtinggi Ajak Masyarakat Berantas Narkoba

TINJAU: Kapolres Tebingtinggi AKBP Rina Frillya SIk meninjau kegiatan bakti sosial dan pemeriksaan kesehatan gratis saat kunjungan kerja di Polsek Tebingtinggi, Kamis (28/5/2026) Azan Purba /sumutpos.
TINJAU: Kapolres Tebingtinggi AKBP Rina Frillya SIk meninjau kegiatan bakti sosial dan pemeriksaan kesehatan gratis saat kunjungan kerja di Polsek Tebingtinggi, Kamis (28/5/2026) Azan Purba /sumutpos.

TEBINGTINGGI- Kapolres Tebingtinggi AKBP Rina Frillya SIK mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersatu dalam upaya memberantas peredaran narkoba sekaligus menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) agar tetap aman dan kondusif.

Ajakan tersebut disampaikan Kapolres saat melaksanakan kunjungan kerja (kunker) ke Polsek Tebinginggi, Kamis (28/5).

Kedatangan Kapolres disambut langsung Kapolsek Tebing Tinggi AKP Andi Rahmadsyah SH MH bersama unsur Forkopimcam, tokoh agama, tokoh masyarakat, kepala desa, Bhayangkari serta personel Polsek Tebingtinggi.

Dalam kegiatan itu turut hadir Penjabat (Pj) Ketua Bhayangkari Cabang Polres Tebingtinggi Ny Febrina Rudi Syahputra, Kabag SDM AKP JH Panjaitan, Kabag Log Kompol Enda Iwan Iskandar Tarigan, Ketua DPRD Sergai Togar Situmorang, Anggota DPRD Sumatera Utara Sugiatik, Danramil 24/TTSB Kapten Inf Abdul Malik, Camat Tebingtinggi Andi Pratama serta Camat Tebing Syahbandar Edi Syahputra.

Pada kesempatan tersebut, AKBP Rina Frillya menyampaikan apresiasi kepada seluruh unsur yang selama ini terus menjaga sinergitas antara Polri, TNI, pemerintah kecamatan, tokoh agama hingga tokoh masyarakat dalam menciptakan suasana yang aman di wilayah hukum Polsek Tebingtinggi.

 

Menurutnya, keterlibatan tokoh agama dan tokoh masyarakat memiliki peranan besar dalam menjaga persatuan serta menciptakan lingkungan yang damai ditengah masyarakat.

Kapolres juga menekankan bahwa penyalahgunaan narkotika masih menjadi ancaman serius yang harus diwaspadai bersama, terutama terhadap generasi muda. Karena itu, masyarakat diminta aktif memberikan informasi apabila mengetahui adanya dugaan aktivitas penyalahgunaan maupun peredaran narkoba.

“Kami berterima kasih atas informasi dan masukan dari masyarakat terkait lokasi yang diduga menjadi tempat peredaran narkoba. Dengan dukungan tersebut, kepolisian dapat bergerak cepat melakukan penindakan,” ujar Kapolres Tebingtinggi.

Selain agenda silaturahim dan dialog bersama masyarakat, kegiatan tersebut juga dirangkai dengan bakti sosial berupa pemeriksaan kesehatan gratis bekerja sama dengan Puskesmas Tebingtinggi serta penyaluran bantuan sembako kepada warga lanjut usia.

Suasana kegiatan berlangsung hangat dan penuh keakraban. Kunjungan kerja Kapolres Tebingtinggi diakhiri dengan peninjauan lingkungan Mapolsek Tebingtinggi serta sesi foto bersama seluruh tamu dan masyarakat yang hadir. (mag-3/azw)

Iman Serahan Kurban Presiden di Kelurahan Lalang

BERSAMA MANTAN: Wali Kota Tebingtinggi Iman Irdian Saragih bersama mantan Wakil Wali Kota Tebingtinggi, Oki Doni Siregar,  Sekdako Tebingtinggi,unsur Forkopimda, tokoh masyarakat dan warga saat menghadiri penyerahan bantuan kemasyarakatan Presiden berupa sapi kurban untuk masyarakat Sumatera Utara di Kecamatan Rambutan, Rabu (27/5/2026) Azan Purba /sumutpos.
BERSAMA MANTAN: Wali Kota Tebingtinggi Iman Irdian Saragih bersama mantan Wakil Wali Kota Tebingtinggi, Oki Doni Siregar,  Sekdako Tebingtinggi,unsur Forkopimda, tokoh masyarakat dan warga saat menghadiri penyerahan bantuan kemasyarakatan Presiden berupa sapi kurban untuk masyarakat Sumatera Utara di Kecamatan Rambutan, Rabu (27/5/2026) Azan Purba /sumutpos.

TEBINGTINGGI – Wali Kota Tebing Tinggi, Iman Irdian Saragih menghadiri kegiatan penyerahan bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa sapi kurban untuk masyarakat Provinsi Sumatera Utara, yang berlangsung di Kelurahan Lalang, Kecamatan Rambutan, Kota Tebingtinggi, Rabu  (27/5/2026).

Kegiatan berlangsung penuh kehangatan dan kebersamaan serta disambut antusias oleh masyarakat setempat. Bantuan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia tersebut menjadi bentuk perhatian pemerintah pusat kepada masyarakat dalam menyambut Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah.

Turut hadir Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tebingtinggi, Erwin Suheri Damanik, perwakilan Forkopimda, Kepala Kesbangpol , kabg Protokoler jajaran Diskominfo dan Pemko Tebingtinggi, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta insan pers.

Dalam sambutannya, Wali Kota Tebingtinggi menyampaikan apresiasi atas bantuan yang diberikan pemerintah pusat dan berharap bantuan sapi kurban tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat serta mempererat tali silaturahmi antarwarga.

“Momentum Iduladha ini menjadi pengingat pentingnya kebersamaan, kepedulian sosial, dan semangat berbagi kepada sesama,” ujar Iman.

Perhatian publik juga tertuju pada momen kebersamaan antara Wali Kota Iman Irdian Saragih  dengan mantan Wakil Wali Kota Tebingtinggi, Oki Doni Siregar, yang sebelumnya merupakan rival politik pada Pilkada lalu.

Pertemuan yang berlangsung hangat dan penuh keakraban tersebut menjadi simbol silaturahmi dan kebersamaan demi kepentingan masyarakat Kota Tebingtinggi.

Kegiatan kemudian ditutup dengan sesi foto bersama unsur pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat sebagai bentuk sinergi serta kekompakan dalam mendukung program kemasyarakatan. (mag-3/azw

Pemkab Dukung Paskibraka Karo Menuju Tingkat Nasional

PASKIBRAKA: Bupati Karo, Antonius Ginting menerima audensi calon Paskibraka asal Karo
PASKIBRAKA: Bupati Karo, Antonius Ginting menerima audensi calon Paskibraka asal Karo

KARO – Calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Kabupaten Karo audensi ke Bupati Karo Antonius Ginting. Mereka akan mengikuti seleksi Paskibraka Tingkat Provinsi Sumatera Utara (Sumut) dan Tingkat Nasional Tahun 2026.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Karo menerima tiga orang calon Paskibraka asal Kabupaten Karo yang telah berhasil mengikuti tahapan seleksi menuju tingkat Provinsi Sumatera Utara dan tingkat nasional.

Ketiga siswa tersebut berasal dari SMA Negeri 1 Kabanjahe, yaitu Kevin Brain Sebayang, Tyaga Syandana Alvaro Kemit, dan Audry Quinzha Putri Bangun.

Dari hasil seleksi tingkat provinsi, satu orang perwakilan Kabupaten Karo, yakni Audry Quinzha Putri Bangun, berhasil melangkah ke tahapan seleksi Calon Paskibraka Tingkat Pusat Tahun 2026 yang akan dilaksanakan di Jakarta.

Bupati Karo menyampaikan rasa bangga dan apresiasi atas pencapaian para siswa yang telah membawa nama baik Kabupaten Karo di tingkat provinsi maupun nasional. Menurutnya, keberhasilan ini merupakan bukti bahwa generasi muda Kabupaten Karo memiliki potensi, disiplin, dan semangat kebangsaan yang tinggi.

“Ini merupakan kebanggaan bagi Kabupaten Karo. Kami berharap seluruh peserta dapat memberikan kemampuan terbaik, menjaga kesehatan, disiplin, serta membawa nama baik daerah dalam setiap tahapan seleksi,” ujar Antonius Ginting.

Bupati juga memberikan motivasi kepada para calon Paskibraka agar tetap percaya diri dan menjaga semangat selama proses seleksi berlangsung, khususnya bagi Audry Quinzha Putri Bangun yang akan mengikuti seleksi tingkat pusat di Jakarta.

Pemerintah Kabupaten Karo berkomitmen terus mendukung pengembangan karakter, kepemimpinan, dan nasionalisme generasi muda melalui berbagai program pembinaan, termasuk dukungan terhadap peserta Paskibraka sebagai calon pemimpin masa depan bangsa.

Turut mendampingi dalam audiensi tersebut, Maheswara/Penceramah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Harianto Marulitua Limbong,  serta Kepala Bagian Kesatuan Bangsa dan Politik (Kabag Kesbangpol) Kabupaten Karo, Gelora Fajar. (deo/azw)

Blackout Sumatera, GMPD Desak PLN Tanggungjawabi Kerugian Ekonomi Masyarakat

Gerakan Mahasiswa Peduli Demokrasi saat menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Pusat PT PLN.
Gerakan Mahasiswa Peduli Demokrasi saat menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Pusat PT PLN.

MEDAN, SUMUTPOS – Gerakan Mahasiswa Peduli Demokrasi (GMPD) Jakarta mendesak PT PLN bertanggungjawab atas pemadaman total (blackout)) yang melanda sejumlah provinsi di Pulau Sumatera sejak Jumat malam, 22 Mei 2026 lalu.

Menurut GMPD, blackout yang terjadi telah menimbulkan dampak luas terhadap kehidupan masyarakat. Mulai dari terganggunya pelayanan publik, aktivitas ekonomi, operasional fasilitas kesehatan, jaringan komunikasi dan internet, transportasi, distribusi logistik, hingga aktivitas UMKM dan perbankan di wilayah Sumatera.

Di antaranya Sumatera Barat, Jambi, Riau, Sumatera Selatan, Bengkulu, dan daerah lainnya yang terhubung dalam sistem interkoneksi kelistrikan Sumatera. GMPD Jakarta menilai peristiwa tersebut menunjukkan adanya persoalan serius dalam sistem ketenagalistrikan nasional, khususnya terkait keandalan jaringan transmisi, sistem proteksi kelistrikan, kapasitas cadangan daya, mitigasi gangguan sistemik, serta pengawasan terhadap infrastruktur strategis nasional.

Koordinator GMPD Jakarta, Amiruddin Emon mengatakan, kejadian blackout massal tersebut tidak dapat dianggap sebagai gangguan teknis biasa karena telah berdampak luas terhadap masyarakat dan perekonomian nasional.

“Kami mendesak pencopotan Dirut PLN ini sebagai bentuk tanggung jawab seorang pemimpin. Dampak ekonomi lumpuh saat blackout, belum aspek yang lain karena listrik begitu vital bagi kehidupan masyarakat dan keberlangsungan pelayanan publik,” kata Amiruddin dalam siaran pers GMPD, Kamis (28/5/2026)

GMPD, kata Amiruddin, meminta presiden serta Danantara sebagai holding yang menaungi PT PLN (Persero), bersikap tegas dan memberikan respons nyata atas kelalaian ini.

GMPD juga telah menyampaikan tutuntan yang sama saat menggelar aksi di depan Kantor Pusat PLN, Selasa (26/5/2026) lalu. Dalam aksinya itu GMPD menyampaikan lima tuntutan.

Dalam aksi tersebut, GMPD Jakarta menyampaikan lima tuntutan utama, yakni mendesak presiden dan Danantara mencopot Direktur Utama PLN, meminta PLN membuka hasil investigasi blackout secara transparan kepada publik, mendesak audit total terhadap infrastruktur kelistrikan Sumatera.

Kemudian meminta pemerintah memberikan perlindungan dan pemulihan bagi masyarakat terdampak, serta mendukung investigasi menyeluruh oleh Bareskrim Polri terkait dugaan kelalaian maupun potensi pelanggaran hukum dalam pengelolaan sistem ketenagalistrikan nasional.

GMPD menegaskan, penyediaan tenaga listrik merupakan amanat konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, sehingga negara wajib menjamin pelayanan listrik yang andal, aman, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

“Aksi kemarin adalah langkah awal. Pekan depan kami akan kembali untuk terus menyuarakan suara rakyat atas terjadinya blackout di Sumatera,” ujar Amiruddin Emon. (adz)

Pembina dan BKM Masjid Uswatun Hasanah Sei Bingai Sembelih 2 Lembu dan 5 Kambing

LANGKAT, SUMUT POS– Sukacita Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah turut mewarnai Desa Purwo Binangon, Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten Langkat, Kamis (28/5/2026). Meski berada di wilayah minoritas muslim, jamaah Masjid Uswatun Hasanah sukses menggelar penyembelihan hewan kurban berupa 2 ekor lembu dan 5 ekor kambing dengan khidmat dan penuh kebersamaan.

Kegiatan yang berpusat di halaman Masjid Uswatun Hasanah ini menjadi momentum penting untuk mempererat silaturahmi sekaligus syiar Islam di kawasan tersebut. Prosesi penyembelihan hingga pembagian daging kurban berjalan tertib dengan keterlibatan aktif dari para tokoh agama dan pengurus masjid setempat.

Pembina Masjid Uswatun Hasanah, Dr. Hj. Netty Harnita, Sp.THT-KL, menyampaikan rasa syukur yang mendalam atas kelancaran ibadah kurban tahun ini. Menurutnya, pelaksanaan kurban di wilayah minoritas memiliki esensi spiritual dan sosial yang sangat besar bagi penguatan ukhuwah Islamiyah.

“Alhamdulillah, pelaksanaan kurban tahun ini berjalan lancar. Di tengah masyarakat Desa Purwo Binangon yang mayoritas non-muslim, kehadiran kurban ini menjadi bukti nyata bahwa Islam membawa kebaikan dan kedamaian untuk semua. Kami berharap kegiatan ini dapat terus memotivasi jamaah untuk saling berbagi,” ujar Dr. Netty.

Senada dengan itu, tokoh pembina lainnya, Hj. Mahdiah, menekankan pentingnya konsistensi dalam memperhatikan kebutuhan umat di daerah pelosok dan minoritas. Ia mengapresiasi para pekurban yang telah mempercayakan amanahnya ke Masjid Uswatun Hasanah.

“Kurban di daerah minoritas seperti di Sei Bingai ini sangat menyentuh hati. Distribusi daging kurban tidak hanya dirasakan manfaatnya oleh umat muslim, tetapi juga menjadi sarana memperkokoh hubungan sosial dan toleransi antarumat beragama di desa ini,” ungkap Hj. Mahdiah.

Sementara itu, Ketua Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Uswatun Hasanah, Yusuf Ginting, menjelaskan bahwa seluruh proses teknis mulai dari pemeriksaan kesehatan hewan, penyembelihan, hingga pembagian kupon telah dipersiapkan secara matang oleh panitia.

“Tahun ini kami menyembelih 2 ekor lembu dan 5 ekor kambing. Kami berterima kasih kepada para pembina dan seluruh jamaah yang terlibat. Penyaluran daging kurban dilakukan secara tepat sasaran, dengan memprioritaskan keluarga muslim di desa ini serta masyarakat sekitar yang membutuhkan, guna menjaga keharmonisan lingkungan,” pungkas Yusuf Ginting. (adz)

Perkuat Hubungan dengan Masyarakat, Musim Mas Salurkan 223 Hewan Kurban di Berbagai Wilayah Operasional

MEDAN, SUMUTPOS– Musim Mas Group kembali menyalurkan bantuan hewan kurban kepada masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan dalam rangka Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah. Program yang telah dilaksanakan secara berkelanjutan sejak tahun 2022 ini menjadi wujud komitmen perusahaan untuk hadir di tengah Masyarakat untuk mempererat hubungan yang harmonis.

Pada tahun ini, Musim Mas Group merayakan Iduladha dengan menyalurkan total 223 ekor hewan kurban terdiri dari 154 ekor sapi dan 69 ekor kambing melalui berbagai unit operasional perusahaan di sejumlah wilayah di Indonesia. Penyaluran bantuan dilakukan secara bertahap dan berkoordinasi dengan pemerintah setempat, pengurus masjid, tokoh masyarakat, serta penerima manfaat agar distribusi dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran.

Corporate Affairs General Manager Musim Mas Group, Yuandy, menyampaikan, Iduladha bukan hanya tentang berbagi, tetapi juga tentang mempererat hubungan antarsesama. Melalui kegiatan sosial ini, Musim Mas ingin mewujudkan komitmennya sebagai perusahaan yang bukan hanya hadir sebagai pelaku usaha, tetapi menjadi bagian dari masyarakat. “Kami berharap bantuan yang diberikan dapat membawa manfaat dan kebahagiaan bagi warga pada momen Hari Raya Iduladha,” ujarnya.

Selain menjadi bentuk kepedulian sosial perusahaan, program kurban ini juga diharapkan dapat memperkuat silaturahmi dan kebersamaan antara perusahaan dan masyarakat di sekitar wilayah operasional.

Salah satu tokoh masyarakat, Saharuddin atau yang akrab disapa Pak Udin, selaku imam masjid di Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan, menyampaikan apresiasinya terhadap konsistensi perusahaan dalam menjalankan kegiatan sosial pada momentum Iduladha.

“Kami sangat mengapresiasi kepedulian Musim Mas terhadap masyarakat sekitar, khususnya melalui kegiatan bantuan hewan kurban pada Hari Raya Iduladha. Kegiatan seperti ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya hadir sebagai bagian dari lingkungan sekitar, tetapi juga ikut berbagi kebahagiaan dan mempererat hubungan dengan masyarakat,” ungkapnya.

Ia juga menambahkan bahwa kegiatan bantuan Iduladha yang rutin dilaksanakan setiap tahun memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. “Kami sangat merasakan manfaatnya, terutama dalam membantu pelaksanaan ibadah kurban dan berbagi kepada warga yang membutuhkan. Bantuan ini sangat berarti bagi masyarakat dan menambah hangat suasana Iduladha. Semoga kebersamaan dan kepedulian seperti ini terus terjalin dengan baik di tengah Masyarakat” ujarnya.

Senada dengan hal tersebut, salah seorang warga Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan, Idris Tobing, turut menyampaikan rasa syukur atas bantuan yang diberikan perusahaan. “Alhamdulillah, kami merasa sangat terbantu dan senang dengan adanya bantuan hewan kurban dari Musim Mas. Daging kurban ini sangat berarti bagi kami, apalagi di momen Iduladha seperti sekarang. Semoga kebaikan dan kepedulian seperti ini terus membawa manfaat dan mempererat kebersamaan dengan masyarakat,” ujarnya.

Melalui berbagai program sosial yang dijalankan secara berkelanjutan, Musim Mas Group terus berupaya memberikan kontribusi positif bagi masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan. (adz)

1...232425...15,896Page 24 of 15,896