Home Blog Page 2539

Ditarget Jokowi, Angka Stunting 2024 Harus Turun Jadi 14 Persen

WEBINAR: Kepala BKKBN Pusat dr Hasto Wardoyo SpOG (K) bersama Wagubsu Musa Rajekshah, Wali Kota Medan Bobby Nasution dan lainnya usai acara webinar, Rabu (6/7).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Wakil Gubernur Sumut, Musa Rajekshah mengakui, angka stunting di Sumatera Utara (Sumut) berada di atas rata-rata nasional. Di mana angka stunting di Sumut mencapai 25,7 persen, sedangkan nasional sekitar 24 persen.

“Untuk penurunan stunting yang kami sendiri Sumatera Utara, saat ini angka stunting kami di atas rata-rata nasional, kami sekarang 25,7 persen. Sementara nasional di atas 24 persen,” kata Musa Rajekshah pada acara Webinar Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Antar-organisasi Perangkat Daerah se-Sumatera Terkait Percepatan Penurunan Stunting, Rabu (6/7).

Acara ini merupakan rangkaian dari acara puncak Harganas ke-29. Hadir dalam kesempatan itu, Kepala BKKBN Pusat dr Hasto Wardoyo SpOG (K), Direktur Kemendagri, Wakil Gubernur Sumut (Wagubsu) Musa Rajekshah, Gubernur Provinsi Riau, Wagub Jambi, Wagub Bengkulu, Wali Kota dan Bupati se-Sumut, termasuk Wakil Wali Kota Medan Aulia Rahman.

“Ini menjadi tugas dan tangung jawab kami dalam penurunan angka stunting dan membahagiakan keluarga di Sumatera Utara. Oleh sebab itu, sesuai arahan Presiden Joko Widodo agar tahun 2024, angka penurunan stunting menjadi 14 persen,” sebutnya.

Ijeck juga menyampaikan, Presiden Jokowi telah menargetkan angka stunting 2024 mendatang harus 14 persen. “Sebagaimana target nasional, Pak Presiden tahun 2024 angka stunting di Sumut 14 persen, itu target nasional 2024,” ujarnya.

Untuk mencapai target tersebut, Ijeck sangat mendukung dengan program nasional dalam rangka penurunan angka stunting, melalui pendampingan mulai tingkat kabupaten/kota hingga desa dan kelurahan. “Kemarin Bapak (Hasto) baru saja ke Kepulauan Nias, untuk bagaimana kepala daerah/ wakil kepala daerah bisa bersama-sama menurunkan angka stunting ini, dan juga program nasional tentang pendampingan mulai dari tingkat kabupaten sampai desa,” ungkapnya.

“Saya rasa penting dan sangat bermanfaat tentunya, mudah-mudahan dengan kerjasama kita dengan semangat kita,” sambungnya.

Menurutnya, jika angka stunting tidak ditekan atau dilakukan penurunan, maka akan berimbas kepada pembangunan. Baik dari segi ekonomi maupun SDM, karena menurutnya ini seperti mata rantai. “Angka stunting ini kalau lah tidak kita tekan tentunya hasilnya seperti mata rantai, untuk pembangunan kita pasti akan terganggu dari segi ekonomi dan juga SDM dari generasi-generasi muda kita,” jelasnya.

Selain itu, pendampingan dan pemeriksaan perempuan yang akan akan menikah dan yang sudah menikah perlu diperhatikan secara khusus. “Pendampingan dan juga pemeriksaan bagi ibu-ibu muda sebelum menikah dan juga setelah menikah, ini sangat perlu diperhatikan,” ungkapnya.

Atas hal tersebut, Ijeck berharap dengan adanya dialog dan webinar ini, memberikan pengetahuan dan wawasan kepada semua kepala daerah tentang pelaksanaan tugasnya. Sehingga Indonesia Emas dan keluarga bahagia dapat tercapai. “Semoga dengan hadirnya kita semua di sini, acara dialog dan webinar ini menjadi bahan pengetahuan kita, wawasan kita tentang pelaksanaan tugas tanggungjawab kita di pemerintahan dan masyarakat kita menuju Indonesia emas dan keluarga bahagia,” tutupnya.

 

Bobby Termotivasi

Sementara, Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution dalam sambutannya mengaku termotivasi dan lebih terpacu menurunkan prevalensi stunting dengan digelarnya peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-29 secara nasional yang dipusatkan di Lapangan Merdeka Medan dan akan dihadiri Presiden Joko Widodo, hari ini, Kamis (7/7). ”Penurunan stunting sendiri penting untuk menghindari dampak jangka panjang yang dapat merugikan seperti terhambatnya tumbuh kembang anak dan juga mempengaruhi perkembangan otak, sehingga tingkat kecerdasan anak tidak maksimal,” kata Bobby.

Menurut Bobby, jumlah anak stunting yang saat ini tercatat di Kota Medan sebanyak 550 balita, yang 20 persen diantaranya adalah bayi di atas dua tahun. Pemko Medan sendiri pada tahun 2022 ini telah membuat 15 program dan 16 kegiatan serta 29 sub kegiatan yang dilakukan oleh 10 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan menggelontorkan anggaran senilai Rp198 miliar untuk menurunkan angka stunting di Kota Medan.

“Besar harapan, Harganas ini jadi wadah bagi kita untuk saling belajar dan aplikasikan kegiatan yang tepat guna untuk turunkan angka stunting, baik di Kota Medan atau wilayah seluruh nusantara,” kata Bobby.

Sementara, Kepala BKKBN Dr (HC) dr Hasto Wardoyo SPOG (K) mengatakan, stunting menjadi ancaman terhadap kualitas generasi muda Indonesia. Karenanya, peran serta masyarakat untuk menurunkan angka stunting menjadi sangat penting untuk menciptakan generasi unggul di tahun 2045.

Menurut Hasto, generasi muda Indonesia saat ini sebanyak 24,4 persen mengalami stunting, 9,8 persen memiliki mental emotional disorder, 5 persen Napza, dan 1 persen autisme, serta 3 persen difabel. Dia pun menyayangkan jika Indonesia tidak bisa menikmati bonus demografi lantaran memiliki generasi penerus yang tidak produktif.

“Perlu saya sampaikan kepada gubernur, wali kota serta bupati, bahwa generasi muda kita yang kurang optimal itu sudah hampir 40 persen lebih. Semua itu disebabkan oleh masalah stunting. Kalau kita bisa menurunkan angka stunting, kita bisa mengurangi faktor pemberat SDM. SDM ini juga investasi yang penting,” kata Hasto.

Lebih lanjut dikatakannya, sesuai pesan Presiden Jokowi, Peraturan Presiden Nomor 72 a tahun 2021, dalam rangka percepatan penurunan stunting, yakni 14 persen hingga Tahun 2024. “Keluarga-keluarga muda terus menjadi perhatian utama. Karena keluarga-keluarga mudalah yang masih bisa hamil dan melahirkan anak-anaknya,” ujarnya.

Selain membahas terkait stunting, BKKBN juga mendorong para penyuluh Keluarga Berencana (KB) untuk meningkatkan layanan KB bagi akseptor pasca persalinan. “Layanan KB pasca persalinan itu efektif untuk menurunkan prevalensi stunting. Kalau sampai pasca bersalin tidak KB, maka sangat sulit sekali menurunkan stunting. Kalau menurunkan stunting dengan grebek pasca persalinan sebetulnya akseptor baru akan tercapai. Artinya unmet neednya turun, akseptor barunya ada juga, stuntingnya turun. Jadi sekali kerja dapat tiga kalau mau grebek pasca persalinan,” ungkapnya.

Menurut Hasto, lebih mudah mengajak ibu pasca bersalin untuk memasang kontrasepsi. Sebab, secara psikologis seorang ibu yang baru melahirkan tidak ingin langsung punya anak lagi.

Oleh karena itu, sambungnya, strategi komunikasi yang baik menjadi pintu gerbang bagi BKKBN untuk mensukseskan program Bangga Kencana. “Anda hari ini melahirkan ditanya satu tahun lagi, apa mau melahirkan? Pasti 100 persen jawab tidak, saya yakin itu. Tapi kalau ditanya siapa yang mau pasang kontrasepsi, yang jawab iya, 29 persen, sehingga punya peluang 71 persen untuk dirayu. Pil bisa, kondom bisa, susuk bisa,” bebernya.

Hasto juga meminta jajaran perwakilan BKKBN di seluruh Indonesia untuk memanfaatkan seoptimal mungkin media massa dan media sosial. “Bapak dan ibu, bisa blow up di media. Informasikan setelah melahirkan langsung bisa pasang susuk. Habis melahirkan pasang susuk maka menyusui jadi lancar dan orangnya tetap sehat. Ini adalah strategi pasar,” pintanya.

Hasto juga meminta jajaran perwakilan BKKBN untuk bekerja secara efektif dan efisien. “Penting sekali komunikasi. Bapak ibu nggak akan sukses kalau diam saja. Pesan saya pakai bahasa positif. Jangan cari jalan buntu tapi jalan cerahnya. Cari peluang, kalau nggak ada ciptakan peluang sendiri. Stunting jadi kekuatan baru tapi tidak melupakan program Bangga Kencana, tidak melupakan tugas kita menjalankan visi kependudukan dan keluarga seimbang,” tegasnya.

Dia menilai, stunting merupakan ancaman nyata bagi masa depan anak-anak dan Indonesia. Angka kasus stunting yang saat ini mencapai 24,4 persen masih melebihi ambang batas Badan Kesehatan Dunia WHO (World Health Organization, red), yakni prevelansi stunting kurang dari 20 persen. “BKKBN terus berupaya dengan berbagai cara untuk mencapai target penurunan stunting nasional menjadi 14 persen pada 2024,” tandasnya.

Puncak peringatan Harganas ke-29, digelar di Lapangan Merdeka Medan hari ini, bakal dihadiri Presiden Jokowi. Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Medan, Syaiful Ramadhan mengatakan, hampir seluruh masyarakat Kota Medan menaruh harapan lebih terhadap kehadiran Presiden Jokowi, khususnya dalam hal penanganan stunting. Apalagi, kedatangan orang nomor satu di Indonesia tersebut dalam rangka peringatan Harganas.

“Setidaknya kedatangan Presiden Jokowi ke Kota Medan bisa berdampak dari sisi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Mana tahu kedatangan beliau ada ‘oleh-oleh’ yang dibawa untuk Kota Medan,” ucap Syaiful, Rabu (6/7).

Dikatakan Anggota Komisi II itu, peringatan Harganas ke-29 yang mengusung tema cegah angka stunting sudah sangat tepat. Sebab di Komisi II sendiri, pihaknya terus menyoroti permasalahan ini. “Kita melihat, Pemko Medan sudah membentuk tim. Sampai dengan hari ini kita terus memonitoring sudah sejauh mana Pemko Medan melalui OPD nya sudah menjalankan program pencegahan stunting ini,” ujarnya.

Diterangkannya, berdasarkan data yang da, penderta angka stunting mencapai 550 balita. Ia menilai, jumlah itu bukanlah jumlah yang sedikit. Sebab seharusnya di kota sebesar Kota Medan, hal itu tidak patut terjadi dan bisa diminimalisir. “Kita punya anggaran yang cukup besar untuk penanganan stunting ini. Harusnya sedini mungkin bisa dicegah. Makanya kemarin kita surakan di media massa, agar program penanggulangan kemiskinan diperbanyak, di luar infrastruktur tentunya,” katanya.

Dijelaskan Syaiful, di tahun 2022 ini, khusus untuk 550 balita penderita stunting yang saat ini terdapat pada 20 kecamatan, telah ditetapkan anggaran penanganan sebesar Rp14.878.011.827. “Yang kita herankan, kenapa anggaran yang begitu besar masih ada juga stunting di Kota Medan. Patut kita pertanyakan kinerja Kadis Kesehatan Kota Medan. Makanya pembetukan tim yang digagas Pemko Medan, kita berharap lakukan gercep (gerak cepat),” pungkasnya. (dwi/map)

Pemprovsu Segera Bangun Tiga Venue PON di 2022

Kadispora Sumut, Ardan Noor.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) terus bekerja menghadapi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI tahun 2024. Tahun 2022 ini, mereka bakal membangun tiga venue pertandingan menghadapi even akbar olahraga di Tanah Air tersebut.

“Anggaran pembangunan venue menghadapi PON 2024 tidak benar nihil. Tahun ini ada anggaran sebesar Rp65 miliar untuk pembangunan tiga venue olahraga menghadapi PON 2024,” ujar Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Sumut, Ir Ardan Noor MM didampingi Sekretaris Hj Dahliana, Kabid Pembudayaan Olahraga Josua Sinurat, Kabid Peningkatan Prestasi Olahraga M Thohir SPd dan lainnya, Rabu (6/7).

Ardan menjelaskan, tiga venue tersebut meliputi gedung boling, martial art, dan Stadion Madya Atletik. Pembangunan ketiga venue tersebut sedang dalam proses. “Mudah-mudahan proses segera rampung dan pembangunan fisik dimulai,” paparnya.

Selain tiga venue tersebut, Pemprovsu juga sudah melakukan koordinasi dengan Kementerian PUPR dan Kemenpora untuk pembangunan stadion utama di Desa Sena, Batangkuis, Deliserdang.

“Kementrian PUPR sudah lampu hijau untuk membangun stadion utama. Kalau Kementerian PUPR yang menangani, kita yakin rampung dalam kurang dari dua tahun,” paparnya.

Selain itu, Pemprovsu juga sedang menjajaki kerja sama dengan sejumlah BUMN dan BUMD. Mereka diharapkan ikut membantu pembangunan venue PON XXI/2024. “Kita berharap BUMN dan BUMD juga ikut membantu. Dan, semua memberikan respon bagus,” paparnya.

Pemprovsu juga sudah melakukan koordinasi dengan kabupaten/kota. Sebab, ada beberapa cabang olahraga dipertandingkan di kabupaten/kota.

Ardan menegaskan, semua persiapan menghadapi tuan rumah PON 2024 di jalur yang benar. Bahkan, lebih baik dari PON sebelumnya. “Kita yakin semua berjalan dengan baik, dan Sumut siap menjadi tuan rumah PON 2024,” paparnya.

Pemprovsu disebutkan juga sudah mengajukan SK Pantia Besar (PB) PON 2024. SK tersebut kemungkinan akan keluar dalam Minggu ini. “Setelah keluar SK tersebut akan kita umumkan ke publik,” ungkapnya.

Ardan yakin jika SK PB tersebut keluar maka persiapan tuan rumah PON 2024 akan berjalan cepat. Sebab di sana, sudah akan ditentukan tupoksinya masing-masing.

“Segera setelah terbentuk dan dilantiknya kepengurusan PB PON XXI, tim akan membuat masterplane penyelenggaran olah raga. Menjadi tuan rumah PON itu butuh kerja keras, perlu dukungan kolaborasi/integrasi dari semua pihak,” tegasnya.

Ardan meminta agar masyarakat tidak perlu pesimis. Pemerintah Provsu, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi juga sedang berupaya keras untuk mempersiapkan tuan rumah PON ini. “Mari kita dukung bersama-sama sehingga persiapan tuan rumah PON ini bisa berjalan lancar dan meningkatkan ekonomi masyarakat dan prestasi olahraga Sumatera Utara,” pungkasnya. (dek)

Menag Tinjau Fasilitas di Arafah, Ada Kasur, Jamaah Lebih Nyaman

istimewa/Sumut Pos JAJAL FASILITAS: Menag Yaqut Cholil Qoumas berbaring di kasur yang dibungkus seprai putih saat meninjau fasilitas bagi jamaah haji di Arafah, Selasa (5/7).

SUMUTPOS.CO – Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas berbaring di kasur berukuran 175 x 50 cm yang dibungkus seprai putih. Kaki kanannya disilangkan di atas yang kiri. Beberapa detik berselang, dia menggeser kasurnya. Sejenak dia merasakan tidur dengan beralaskan karpet.

MESKI ukuran kasur terbilang kecil dengan ketebalan sekitar 15 cm, Yaqut merasa jauh lebih nyaman daripada hanya menggunakan karpet. “Karena tanahnya tidak rata,” katanya di sela peninjauan fasilitas bagi jamaah haji di Arafah, kemarin (5/7).

Fasilitas kasur di tenda jamaah selama pelaksanaan wukuf di Arafah pada musim haji tahun ini adalah yang pertaman

Sebelumnya, hanya ada karpet di tenda jamaah. “Jangan dibandingkan dengan di hotel. Tapi, saya sudah coba dan saya kira lebih nyaman dibanding tanpa kasur,” terangnya.

Yaqut hanya meminta penataan jarak antarkasur agar ada akses yang cukup bagi jamaah untuk berjalan. Kasur yang tertata rapi diharapkan bisa menjadi tempat jamaah untuk beristirahat sekaligus beribadah selama di Arafah.

Selama 45 menit, Yaqut yang didampingi rombongan amirulhaj dan panitia penyelenggara ibadah haji (PPIH) mengecek layanan bagi jamaah untuk wukuf di Arafah. Selain fasilitas kasur, dia juga mengecek AC atau pendingin ruangan di setiap tenda.

Yaqut sempat mendapati AC yang kurang dingin. Di tengah cuaca yang sangat panas, dia berharap AC yang dipasang di tiap tenda bisa lebih dingin. “AC diusahakan lebih dingin. Apakah perlu ditambah kipas angin besar atau bagaimana. Yang penting, orientasinya adalah kenyamanan jamaah,” paparnya.

Dia melanjutkan, masih ada waktu dua hari untuk penyempurnaan. Layanan lainnya adalah toilet. Sudah banyak toilet yang disiapkan, termasuk toilet portabel. Menurut Yaqut, fasilitas itu penting agar jamaah tidak lama mengantre. Baik untuk mandi, bersuci, maupun buang hajat. Menag berharap toilet portabel untuk jamaah perempuan juga ditambah. “Jamaah perempuan lebih banyak jumlahnya,’’ ungkapnya.

Secara umum, lanjut dia, pelayanan untuk jamaah haji tahun ini lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Namun, tetap ada beberapa hal yang harus diperbaiki. “Ini pengalaman pertama kita setelah dua tahun pandemi dan tidak ada pemberangkatan jamaah haji. Ini jadi koreksi dalam pelayanan untuk jamaah,” jelas Yaqut.

Rencananya, CJH Indonesia mulai diberangkatkan ke Arafah dari Makkah besok (7/7). Pemberangkatan dilakukan bertahap sejak pagi dan dijadwalkan rampung sore. Malam ini (6/7) tim kesehatan akan berangkat lebih dulu ke Arafah. Sebanyak 331 petugas kesehatan PPIH Arab Saudi bertugas memberi pelayanan kesehatan di masya’ir.

Kepala Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan Budi Sylvana menuturkan, pihaknya bakal memberi pelayanan maksimal untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian jamaah haji. Pos kesehatan Arafah akan berada di tenda misi haji Indonesia. ’’Sebanyak 67 petugas kesehatan yang terdiri atas tim kesehatan bandara dan tim emergency medical team akan bergerak lebih dulu besok (malam ini, Red) untuk menempati pos kesehatan di Arafah,’’ terang Budi.

 

Visa Furoda Diskresi dari Saudi

Konjen RI di Jeddah Eko Hartono menyatakan, visa furoda merupakan diskresi dari Arab Saudi. Visa diberikan kepada pihak-pihak warga negara asing yang dianggap perlu untuk meningkatkan hubungan pemerintah Saudi dengan pemerintah setempat. “Termasuk Indonesia. Siapa yang dipilih berdasar rekomendasi dari kedutaan Saudi di masing-masing negara,” ucapnya.

Soal visa itu kemudian diperjualbelikan, Eko tidak mengetahui persis. Yang dia tahu, desain visa mujamalah adalah gratis. Menurut dia, visa tersebut ada sejak 2014. “Itu di luar kuota haji reguler dan khusus. Furoda ini nggak ada list-nya,” katanya.

 

Komisi I DPRD Medan Minta Imigrasi Fokus Awasi Orang Asing..

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Komisi I DPRD Medan mengingatkan pihak Imigrasi Kelas I Polonia agar fokus dalam melakukan pengawasan terhadap keberadaan pengungsi dan tenaga orang asing yang datang ke Kota Medan. Komisi I meminta, keberadaan orang asing bisa mendapatkan pengawasan secara rutin karena seringnya menimbulkan keresahan pada masyarakat dan dikhawatirkan dapat menimbulkan persoalan besar dikemudian hari.

Dorongan itu disampaikan Komisi I DPRD Medan, saat melakukan kunjungan kerja ke kantor imigrasi Kelas I Polonia Medan, Senin (4/7). Rombongan dilakukan langsung oleh Ketua Komisi I Robi Barus, Wakil Ketua Abdul Rani, Sekretaris Komisi Siti Suciati, dan para anggota seperti Margaret MS, D Edi Eka Suranta Meliala Sembiring, Rudiyanto Simangunsong, Abdul Latif, Parlindungan Sipahutar, dan Habiburahman Sinuraya.

Kedatangan Komisi I pun diterima Plh Kepala Kantor Imigrasi TPI Polonia Sugeng Haryadi, didampingi Hidayat, Yasa, Arauna dan Afrizal.”Harus ada pengawasan rutin dan maksimal. Kita bukan anti orang asing, tetapi perlu mengikuti aturan yang berlaku. Keberadaan orang asing merupakan tanggungjawab bersama. Jika keberadaan orang asing tidak benar-benar terdeteksi, ini bisa menjadi persoalan besar dikemudian hari,” ucap Robi.

Sama halnya dengan Robi, Anggota DPRD dari Fraksi PKS, Abdul Latif menyebutkan bahwa keberadaan pengungsi orang asing patut mendapatkan pengawasan ketat Sebab, keberadaan pengungsi sudah sangat meresahkan dan sering menimbulkan konflik sosial di tengah-tengah masyarakat. “Kita harapkan keberadaan pengungsi tetap menjadi perhatian serius, jangan sampai menjadi masalah besar,” sebut Abd Latif.

Sama halnya dengan pendapat yang disampaikan anggota dewan asal Gerindra, Edi Eka Suranta Meliala Sembiring. Ia menyebutkan bahwa kebaradaan pengungsi di Medan perlu penanganan serius. Sebab, kata Edi, keberadaan pengungsi yang ada di kawasan Padang Bulan sudah begitu meresahkan.

Terkait pelayanan pengurusan Paspor di Imigrasi Polonia, sejumlah anggota Komisi I mengapresiasi pihak Imigrasi. Namun, sejumlah dewan meminta agar pelayanan bisa terus ditingkatkan. “Pelayanan sekarang patut kita apresiasi, tapi kita harapkan terus ditingkatkan,” sebut Robi Barus.

Sementara itu, anggota dewan asal politisi Demokrat Parlindungan Sipahutar menilai pelayanan saat ini sudah berjalan bagus dan nyaman. Kendati demikian, kata Parlindungan, guna menghindari penumpukan massa saat pengurusan Paspor, pihak Imigrasi diminta agar memperbanyak layanan jemput bola terhadap masyarakat.

“Saat ini jumlah warga yang mengurus Paspor pasca Covid-19 pasti meningkat. Maka perlu diantisipasi dengan jemput bola atau pengurusan Paspor krliking,” kata Parlindungan.

Menyahuti kritikan dan saran dewan, Plh Kepala Kantor Imigrasi TPI Polonia Medan, Sugeng Haryadi menyampaikan, pihaknya tetap melakukan pengawasan terhadap pengungsi atau orang asing.

Sugeng juga berharap agar mendapat dukungan dan masukan dari semua pihak termasuk anggota dewan. Diakuinya, saat ini beberapa pengungsi sudah ada yang menikah dengan warga Medan.

Terkait peningkatan pelayanan, Sugeng Haryadi mengatakan akan tetap berinovasi dalam meningkatkan pelayanan pengurusan Paspor. Begitu juga dengan layanan pengurusan Paspor jemput bola, pihak imigrasi mengaku akan melakukannya. Apalagi selama ini, pihakmya sudah memulai layanan jemput bola terhadap instansi dan lembaga. “Bila ada usulan pengurusan Paspor minimal 50 orang, kita akan turun mendatangi calon pengurus,” pungkasnya. (rel)

Dana ACT Diduga Mengalir ke Anggota Al Qaeda

AKTIVITAS: Aktivitas masih terlihat normal di Kantor ACT Sumut, Jalan Abdullah Lubis Medan, Rabu (6/7) sore.

SUMUTPOS.CO – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan, ada aliran dana dari lembaga filantropi Aksi Cepat Tanggap (ACT) ke kelompok yang diduga Al Qaeda. Kepala PPATK, Ivan Yustiavanda menyebut, transaksi mencurigakan tersebut mengalir ke salah satu anggota Al-Qaeda dari 19 orang yang ditangkap pihak kepolisian Turki.

“Beberapa nama PPATK kaji. Berdasarkan kajian dan database yang PPATK miliki, ada yang terkait dengan pihak yang, ini masih diduga ya, bersangkutan pernah ditangkap, menjadi salah satu dari 19 orang yang ditangkap oleh kepolisian di Turki karena terkait Al Qaeda,” kata Ivan dalam konferensi pers di kantor PPATK, Jakarta Pusat, Rabu (6/7).

Meski demikian, Ivan mengungkapkan, dugaan ini masih dikaji lebih mendalam untuk memastikan bahwa transaksi mencurigakan tersebut memang merupakan transaski yang dilarang. “Tapi ini masih dalam kajian lebih lanjut, apakah ini memang ditujukan untuk aktivitas lain atau ini kebetulan. Ada yang lain yang terkait tidak langsung yang melanggar peraturan perundangan,” tegas Ivan.

Selain itu, Ivan mengatakan, lembaga kemanusiaan ACT juga melakukan transaksi dengan lembaga luar negeri atau entitas asing. Berdasarkan data yang dihimpun PPATK, terdapat lebih dari 2.000 kali transaksi yang dilakukan ACT dengan pihak-pihak asing di luar negeri mencapai Rp64 miliar. “Kegiatan entitas yayasan ini juga bertransaksi dengan 10 negara yang paling besar menerima dan mengirim ke yayasan tersebut berdasarkan laporan 2014-2022,” paparnya.

Ivan mengakui, PPATK telah melakukan analisis terhadap ACT sejak 2018 lalu. PPATK melakukan analisis melalui penelusuran transaksi keuangan yang dilaporkan ke lembaga tersebut. Pengawasan pengumpulan dan penyaluran dana publik untuk pemberian bantuan ini telah diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2017. “Peraturan telah jelas mengatur setiap lembaga atau organisasi masyarakat yang melakukan penghimpunan dan penyaluran sumbangan untuk melakukan prinsip-prinsip kehati-hatian dan harus dikelola secara akuntabel,” ucap Ivan.

Menurut Ivan, perputaran dana yang masuk melalui ACT tersebut mencapai Rp1 triliun per tahunnya. Dia pun menyebut, para petinggi ACT memiliki struktur kepemilikan yayasan menggunakan nama pribadi. “Yayasan ACT ini memang memiliki transaksi yang masif tapi masih terkait dengan entitas yang dimiliki oleh pengurus secara pribadi,” ujar Ivan.

PPATK juga menyampaikan, pengelolaan keuangan yang dihimpun ACT tersebut diduga tidak langsung dialirkan kepada tujuan sumbangan. Namun dikelola terlebih dahulu secara bisnis. “Jadi, kami menduga ini merupakan transaksi yang dikelola dari bisnis ke bisnis, sehingga tidak murni menghimpun dana kemudian disalurkan kepada tujuan. Tetapi sebenarnya dikelola dahulu sehingga terdapat keuntungan di dalamnya,” pungkas Ivan.

Didalami BNPT

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) akan mendalami informasi dugaan ACT mengirim dana donasi ke kelompok teroris. Saat ini, BNPT telah menerima data dari PPATK. “Data intelijen tadi kami kaji ada enggak yang relevan dengan distribusi atau pendanaan terorisme. Jikalau ada, maka segera kami tindak lanjuti koordinasi dengan Densus 88 Antiteror sebagai eksekutor di dalam penegakan hukum,” kata Direktur Pencegahan BNPT Brigjen Ahmad Nurwakhid, Rabu (6/7).

BNPT juga akan berkoordinasi dengan Bareskrim Polri guna mendalami ada atau tidaknya unsur pidana lainnya yang dilakukan ACT. Bareskrim sendiri sudah pernah menerima laporan polisi terhadap ACT atas tuduhan penipuan dan pemalsuan. “Misalnya pencucian uang, kemudian pidana umum misal penipuan, penggelapan dan sebagainya. Tentu kami koordinasikan dengan Bareskrim dan lain-lain sebagainya,” imbuhnya.

Nurwakhid mengimbau masyarakat untuk selalu berhati-hati dalam memberikan dana sumbangan baik berupa sedekah atau infak. Dia menyarankan masyarakat sedekah di lembaga resmi negara.

60 Rekening ACT Diblokir

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah memblokir 60 rekening buntut polemik penghimpunan dana dari lembaga kemanusiaan ACT. Ketua PPATK Ivan Yustiavandana menyampaikan, pemblokiran rekening milik ACT masih bisa bertambah seiring berjalannya penyelidikan oleh aparat penegak hukum.

“Per hari ini PPATK hentikan sementara transaksi 60 rekening, atas nama yayasan tadi (ACT) di 33 penyedia jasa keuangan,” kata Ivan dalam konferensi pers di kantor PPATK, Jakarta Pusat, Rabu (6/7).

Ivan mengakui, pihaknya saat ini masih menelusuri aliran uang maupun penghimpunan dana ACT. Hal ini dilakukan PPATK dengan mengumpulkan data dari para penyedia jasa keuangan. “Kami perlu pendalaman lebih lanjut dan serius. Data banyak masuk dari jasa penyedia keuangan,” ucap Ivan.

Sementara itu, Plt Deputi Analis dan Pemeriksaan PPATK, Danang Tri Hartono menjelaskan, proses penghentian rekening tersebut sifatnya hanya sementara. Sehingga jumlah pemblokiran masih bisa bertambah. “Selama 20 hari kerja kami akan periksa satu per satu transaksi dari puluhan ribu, sehingga pertanggungjawaban bisa clear,” urai Danang.

Danang juga menerangkan penghentian blokir ini merupakan tindaklanjut atas keputusan Kementerian Sosial (Kemensos) yang menghentikan izin penghimpunan dana ACT. Berdasarkan informasi, ACT melanggar undang-undang karena pembiayaan usaha pengumpulan sumbangan sebanyak-banyaknya 10 persen, tapi ACT mengambil 13,7 persen. “Ini atas respon penghentian kegiatan usaha ACT oleh Kemensos. Baik masuk maupun keluar,” pungkas Danang.

Izin PUB ACT Dicabut

Kementerian Sosial mencabut izin penyelenggaraan pengumpulan uang dan barang (PUB) yang telah diberikan kepada Yayasan ACT tahun 2022. Pencabutan izin ini terkait dugaan pelanggaran peraturan yang dilakukan oleh pihak yayasan. Hal ini menyusul terjadinya polemik yang menyeret lembaga kemanusiaan ACT.

Pencabutan izin ini, dinyatakan dalam Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 133/HUK/2022 tanggal 5 Juli 2022 tentang Pencabutan Izin Penyelenggaraan Pengumpulan Sumbangan Kepada Yayasan Aksi Cepat Tanggap di Jakarta Selatan yang ditandatangani Menteri Sosial Ad Interim Muhadjir Effendi, Selasa (5/7).

“Jadi alasan kita mencabut dengan pertimbangan karena adanya indikasi pelanggaran terhadap Peraturan Menteri Sosial sampai nanti menunggu hasil pemeriksaan dari Inspektorat Jenderal baru akan ada ketentuan sanksi lebih lanjut”, kata Menteri Sosial Ad Interim Muhadjir Effendi dalam keterangan tertulis, Rabu (6/7).

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan berbunyi, ‘pembiayaan usaha pengumpulan sumbangan sebanyak-banyaknya 10 persen dari hasil pengumpulan sumbangan yang bersangkutan’.

Sedangkan dari hasil klarifikasi, Presiden ACT lbnu Khajar mengatakan bahwa menggunakan rata-rata 13,7 persen dari dana hasil pengumpulan uang atau barang dari masyarakat sebagai dana operasional yayasan. Karena itu, angka 13,7 persen tersebut tidak sesuai dengan ketentuan batasan maksimal 10 persen. “Sementara itu, PUB bencana seluruhnya disalurkan kepada masyarakat tanpa ada biaya operasional dari dana yang terkumpul,” tegas Muhadjir.

Lebih lanjut, Muhadjir mengatakan, pemerintah responsif terhadap hal-hal yang sudah meresahkan masyarakat. Selanjutnya akan melakukan penyisiran terhadap izin-izin yang telah diberikan kepada yayasan lain dan untuk memberikan efek jera agar tidak terulang kembali.

Pencabutan izin ini dilakukan setelah Kemensos mengundang pengurus Yayasan ACT yang dihadiri oleh Presiden ACT Ibnu Khajar dan pengurus yayasan untuk memberikan klarifikasi dan penjelasan terkait dengan pemberitaan yang berkembang di masyarakat, pada Selasa (5/7) kemarin.

ACT Minta Pencabutan Izin Dibatalkan

Presiden Aksi Cepat Tanggap (ACT) Ibnu Khajar menyebut, pencabutan izin pengumpulan uang dan barang (PUB) dari Kemensos bersifat sementara. Sehingga ACT berkomitmen terus melakukan perbaikan. “Ini sifatnya sementara, saat nanti ada perbaikan sudah terlihat, sangat mungkin kami mengirim permohonan pembatalan pencabutan izin ini,” kata Ibnu dalam konferensi pers di kantor ACT di Menara 165, Jakarta Selatan, Rabu (6/7).

Ibnu mengatakan, surat permohonan ini sudah dibuat. Rencananya pagi ini akan dikirim ke Kemensos. “Kami sangat yakin Kemensos mempermudah menerbitkan pembatalan pencabutan izin PUB yang terbit hari ini,” jelasnya.

Ia mengaku sangat kaget dengan keputusan Kemensos yang mencabut izin PUB ACT. Padahal, kata dia, ACT selalu berusaha bersikap kooperatif untuk membuka transparansi pengelolaan keuangan. “Kami perlu menyampaikan kepada masyarakat bahwa kami sangat kaget dengan keputusan ini. Muncul anggapan di masyarakat seakan-akan pencabutan izin lembaga, padahal ini izin PUB,” jelasnya.

lbnu mengaku pada Selasa (5/7) pagi, pihaknya telah memenuhi panggilan Kemensos. Dalam proses tersebut, ACT telah menjelaskan secara rinci berkaitan dengan polemik yang terjadi. Hasil pertemuan tersebut, juga menyebutkan adanya rencana kedatangan tim Kemensos untuk melakukan pengawasan pada Rabu (6/7). “Artinya kami telah menunjukkan sikap kooperatif. Kami juga sudah menyiapkan apa saja yang diminta pihak Kemensos, terkait pengelolaan keuangan,” imbuhnya.

Sementara, Tim legal Yayasan ACT, Andri TK menilai, keputusan pencabutan izin yang dilakukan Kemensos terlalu reaktif. Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 8/2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang pasal 27 telah dijelaskan adanya proses yang harus dilakukan secara bertahap. “Melalui Pasal 27 itu disebutkan sanksi administrasi bagi penyelenggara PUB yang memiliki izin melalui 3 tahapan. Pertama, teguran tertulis, kedua penangguhan izin, dan ketiga pencabutan izin. Hingga kini kami belum menerima teguran tertulis,” ucap Andri.

Masih berdasarkan aturan itu, Andri menjelaskan, sanksi administratif berupa teguran secara tertulis harus diberikan paling banyak tiga kali dengan tenggang waktu paling lama 7 hari kerja. “Kami jadi heran, mengapa begitu cepat keputusan pencabutan izin itu dilakukan,” pungkas Andri. (jpc/adz)

Jika Proyek Infrastruktur Rp2,7 T Sukses, F-PDIP: Edy Rahmayadi Berpeluang Dua Periode

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Keberhasilan program pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan dengan tanpa melanggar koridor hukum, akan memberikan penilaian positif kepada Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi. Dengan begitu, masyarakat akan memberikan kesempatan kedua kalinya untuk memimpin Sumatera Utara.

“Pada dasarnya kita mendukung program pembangunan infrastruktur yang telah direncanakan gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada, karena masyarakat Sumut sangat mendambakan perbaikan infrastruktur jalan ini. Bila proyek infrastruktur senilai Rp2,7 triliun ini berhasil, tentu masyarakat akan memberikan kesempatan kedua kalinya dalam memimpin Sumut ke depan,” kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut, Mangapul Purba SE saat menyampaikan pendapat akhir fraksinya terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021, Rabu (6/7/2022).

Fraksi PDI Perjuangan juga mengingatkan kepada gubernur, masih ada beberapa pekerjaan rumah yang berat yang harus dipikul gubernur untuk sisa satu tahun anggaran berikutnya. Dalam pendapat akhir yang dibacakan saat rapat paripurna itu, Fraksi PDI Perjuangan jug mengingatkan kepada gubernur terkait empat hal.

Pertama, dari hasil temuan Tim Panitia Khusus DPRD Sumut tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Sumut tahun anggaran 2021 ditemukan banyak pekerjaan yang tidak sesuai dengan mata anggaran dan pelaksanaan pekerjaan yang serampangan dan mangkrak. “Ini harus menjadi perhatian serius gubernur,” tegasnya.

Kedua, temuan tim panitia khusus tentunya terkait dengan tindakan indisipliner dan tidak loyalnya pelaksana anggaran di lapangan terhadap komitmen saudara gubernur untuk membawa Sumatera Utara bermartabat. “Hal ini juga harus menjadi perhatian serius saudara gubernur, kami ingatkan lagi bahwa waktu yang tersisa tidak banyak lagi,” katanya.

Ketiga, kondisi infrastruktur jalan dan jembatan yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Sumatera Utara masih dalam kondisi tidak dalam situasi yang baik. Dalam berbagai kesempatan, baik dalam forum-forum sidang di lingkungan DPRD Sumut maupun di hadapan masyarakat, sikap Fraksi PDI Perjuangan tegas menyatakan mendukung program pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan dengan menggunakan anggaran tahun jamak senilai Rp2,7 triliun.

“Sikap Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut tidak goyah walau mendapat kritik dari berbagai pihak. Kami bersyukur dan salut kepada saudara gubernur yang begitu kokoh untuk merealisasikan program pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan tersebut,” tegasnya lagi.

Keempat, Program pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan ini merupakan aspirasi dan kebutuhan rakyat Sumatera Utara yang telah lama memimpikan untuk menikmati jalan-jalan yang baik, sehingga seluruh aktivitas ekonomi, jasa, pariwisata, pendidikan dan lain sebagainya dapat berlangsung tanpa hambatan.

“Sesungguhnya masyarakat Sumatera Utara tidak mempersoalkan polemik tentang anggaran tahun jamak sejumlah Rp2,7 triliun tersebut sebagaimana yang disampaikan beberapa pihak. Masyarakat Sumatera Utara hanya ingin infrastruktur jalan dan jembatan selama dipimpin saudara Gubernur Bapak Edy Rahmayadi menjadi baik dan bermartabat,” pungkasnya. (adz)

Rekomendasi Rakerwil: Putra Terbaik PAN Sumut Siap Bersaing di Pilgubsu

Ketua DPP PAN Barnabas Yusuf Hura saat menyampaikan sambutan pada penutupan Rakerwil DPW PAN Sumut di Bukit Lawang, Langkat. (Istimewa/Sumut Pos)

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Rapat kerja wilayah (Rakerwil) DPW PAN Sumut yang dibuka Sekjen DPP Eddy Soeparno pada Senin (4/7/2022), secara resmi ditutup Ketua DPP PAN Barnabas Yusuf Hura di Hotel Rindu Alam, Bukit Lawang Langkat, Rabu (6/7/2022).

Rakerwil dan Bimtek yang dihadiri ketua dan sekretaris DPD PAN kabupaten/ kota se-Sumut serta pengurus harian DPW PAN Sumut, menghasilkan beberapa rekomendasi, di antaranya terkait Pilgubsu dan Pilpres.

“Sesuai dengan aspirasi para pimpinan DPD, Rakerwil merekomendasikan akan mengajukan putra terbaik PAN Sumut pada Pilgubsu mendatang,” kata Ketua DPW PAN Sumut, Ahmad Fauzan Daulay SE didampingi Sekretaris Hendra Cipta, Bendahara M Faisal, dan ketua panitia Dedek Kurniawan Gultom.

Ahmad Fauzan dan Hendra Cipta menyebutkan, PAN Sumut memiliki sejumlah putra terbaik yang layak diusung menjadi cagubsu atau cawagubsu pada kontestasi Pilgubsu 2024 mendatang.

“Melalui ajang Rakerwil, para pimpinan DPD PAN kabupaten/ kota menyebut beberapa nama yang patut diberi kesempatan menjadi kandidat gubernur atau wakil gubernur, di antaranya Saleh Partaonan Daulay, Syah Affandin, Ahmad Fauzan, Hendra Cipta, Nasril Bahar, Yahdi Khoir Harahap, dan lainnya,” sebutnya.

Namun pengajuan putra terbaik PAN Sumut pada kontestasi Pilgubsu tersebut, kata Fauzan, tentunya akan sangat tergantung pada hasil yang diraih PAN pada Pileg 2024 nanti. “Jika raihan kursi kita hanya di kisaran 10 atau 12 kursi, tentu kita juga siap menjadi cawagub, yang nantinya akan berkolaborasi dengan parpol yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu,” ujarnya.

Sementara itu, terkait dengan rekomendasi bakal calon presiden, Rakerwil mengusulkan nama ketua umum Zulkifli Hasan dari internal. Kemudian dari eksternal adalah Erick Thohir, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo dan Ridwan Kamil. Menurut Fauzan, pengajuan empat nama kandidat presiden itu, sesuai dengan aspirasi yang para pimpinan DPD PAN se-Sumatera Utara, yang disampaikan melalui forum Rakerwil.

Hendra Cipta menambahkan, rekomendasi Rakerwil tersebut selanjutnya akan dibawa (disampaikan) DPW PAN Sumut ke forum Rakernas yang direncanakan digelar di Jakarta Agustus 2022 mendatang.

Sementara dalam pidato penutupan, Fauzan kembali mengingatkan para pimpinan DPD PAN, agar menuntaskan verifikasi partai dan penyiapan saksi-saksi untuk menyukseskan pencapaian target pada Pemilu 2024 mendatang. “DPP dan DPW PAN Sumut akan memberikan reward bagi DPD yang mampu memenuhi target yang diembankan pimpinan partai, antara lain dengan memberikan bantuan pengadaan atributisasi partai dan bantuan lainnya,” ujarnya.

Sedangkan, Ketua DPP PAN Barnabas Jusuf Haru saat menutup Rakerwil, mengapresiasi kinerja DPW PAN Sumut di bawah kepemimpinan Ahmad Fauzan, Hendra Cipta dan Muhammad Faisal, yang sangat aktif melakukan konsolidasi partai hingga ke struktur partai paling bawah. “Saya haqqul yakin, PAN Sumut akan mampu meraih sukses melakukan peningkatan raihan kursi di DPRD Sumut,” kata Barnabas, yang menyatakan siap membantu peningkatan kursi di daerah Nias.

Acara penutupan dihadiri Ketua Dewan Pakar Yahdi Khoir Harahap, Ketua Bappilu M Gandhi Faisal Siregar, dan pengurus harian Kuat Surbakti, Suartono, Jahidin Daulay, Mora Harahap, Agus Salim Ujung, Ricky Sastro, Nasrullah, Zuraida Ghina, Luthfi Fauzi, Pinta Siregar, Amirullah Hidayat, M Sabili Tambak, Welly Susanto, Ramadona Simbolon, Faustyna, Dini Nasution, Santi Octaventi, Erlina Koto, Husni Hamid Lubis, Kardiman B Manalu, Zainuddin, Ade Zahara dan lainnya. (adz)

Wakil Bupati Dairi & Ketua TP PKK Ikuti Webinar Dialog dan Apresiasi Program Bangga Kencana

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Sambut peringatan hari keluarga nasional (Harganas) ke-29 tahun 2022, BKKBN mengadakan webinar dialog dan apresiasi program bangga kencana dan percepatan penurunan stunting di hotel santika Medan, Rabu (6/7/2022).

Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Aryanto Tinambunan melalui Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik, Iswan Togatorop mengatakan, webinar dialog dibuka Kepala BKKBN RI, Hasto Wardoyo dihadiri Wakil Gubernur Sumatera Utara, Musa Rajeksah dan Walikota Medan, Bobby Nasution.

Webinar turut diikuti Wakil Bupati Dairi, Jimmy Andrea Lukita Sihombing, Ketua TP PKK kabupaten Dairi, Ny Romy Mariani Simarmata serta Kepala Dinas P3AP2KB Dairi, Nitawati Sitohang.

Iswan memgatakan, Kepala BKKBN dalam sambutanya menyebutkan, di Harganas ke-29, berharap seluruh keluarga di Indnesia semuanya sehat.

Sesuai Perpres nomor 72 tahun 2021, ada target penurunan stunting sebesar 14% di tahun 2024. Keluarga muda harus jadi perhatian utama karena sangat rentan untuk lahirkan anak yang stunting.

Stunting, sebut Hasto, menjadi ancaman kualitas pembangunan sumber daya manusia (SDM) bangsa kita sehingga harus kita cegah secara bersama-sama, katanya.

Dalam rangka mencapai bonus demografi pada tahun 2035, negara akan menghadapi generasi muda yang cukup besar populasinya.

“Namun generasi muda ini terdapat 24% diantaranya yang mengalami stunting, jika kita bisa cegah stunting, maka akan bisa mengurangi permasalahan stunting di bangsa ini.

Sementara itu, Wagubsu, dalam sambutannya mengatakan, angka stunting di Sumut sebesar 25,7% dimana target secara nasional di tahun 2024 menjadi 14%.

“Terimakasih pak hasto sudah kunjungi beberapa kabupaten di Sumut untuk bersama sama menurunkan stunting ini.

Semoga dengan kerjasama kita, stunting dapat diturunkan khususnya Sumut,” ucap Ijek.

Jika stunting tidak ditekan maka pembangunan akan terganggu termasuk SDM, katanya.(rud/ila)

Survei: Airlangga Jadi Tokoh Utama, KIB Ungguli Poros Lain di Komunitas Digital

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA menyebut Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang digagas Golkar, PAN, dan PPP berhasil unggul di kantong suara komunitas digital dibandingkan poros koalisi lainnya.

Peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, Ade Mulyana menuturkan, ada tiga kantong pemilih yang bakal diperebutkan koalisi partai politik pada Pilpres 2024.

Yakni, kantong suara komunitas digital, pemilih wong cilik, dan pemilih Islam. Munculnya kantong suara komunitas digital ini karena untuk pertama kalinya pemilik akun Facebook dan WhatsApp tercatat lebih dari 50 persen. Saat ini pengguna Facebook sekitar 51,8 persen dan pengguna WhatsApp sebesar 60,9 persen.

LSI Denny JA membagi simulasi pertarungan Pilpres 2024 menjadi tiga poros, yakni poros KIB dengan tokoh utama Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, PDIP dengan tokoh utama Puan Maharani, dan Gerindra-PKB dengan tokoh utama Prabowo Subianto. Dalam simulasi pertarungan ketiga poros di tiga kantong suara, KIB jauh mengungguli dua poros lainnya.

“KIB unggul dengan 23,2 persen dari kantong pemilik akun Facebook dan 20,7 persen pemilik akun Whatsapp Group,” tutur Ade Mulyana dalam rilis hasil survei, Rabu (6/7/2022).

Poros PDIP hanya berhasil mengumpulkan 12,6 persen pemilik akun Facebook dan 13,8 persen pemilik akun WAG. Sementara, poros Gerindra-PKB hanya mencatatkan 17,6 persen pemilik akun Facebook dan 19,9 persen pemilik akun WAG.

Ade menilai unggulnya KIB di kantong pemilih komunitas digital karena melihat karakteristik pemilihnya yang lebih banyak tinggal di kota.

“Selain itu, pemilih KIB berasal dari golongan menengah atas dan berpendidikan tinggi yang memang lebih banyak aktif di dunia digital,” ujar Ade.

Berdasarkan riset LSI Denny JA, jumlah pengguna komunitas digital meningkat sangat pesat dibandingkan beberapa tahun lalu.

Pada 2017, jumlah pengguna Facebook masih di angka 29,1 persen menjadi 51,8 persen populasi pemilih pada 2022. Jumlah pengguna WhatsApp pada 2017 skitar 47,0 persen meningkat menjadi 60,0 persen dari populasi pemilih pada 2022.

“Hal baru dalam Pilpres 2024 nanti, pemilik akun Facebook dan WAG (WhatsApp Gorup) sudah di atas 50 persen dan menentukan terpilihnya seorang presiden,” tegas Ade Mulyana.

Survei nasional LSI Denny JA dilengkapi dengan riset kualitatif pada 24 Mei hingga 7 Juni 2022. Survei ini melibatkan 1.200 responden di 34 Provinsi di Indonesia.

Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara secara tatap muka (face to face interview). Margin of error (Moe) survei ini adalah sebesar +/- 2.9 persen. Survei dilengkapi oleh data kualitatif hingga tanggal 5 juli 2022. (adv/*)

Undian Simpedes BRI Sidikalang, Lau Candra Lingga Menangkan Hadiah Utama Mobil

KUNCI MOBIL: Pinca BRI Sidikalang, Marsudi secara simbolis serahkan kunci mobil hadiah utama undian Simpedes kepada pimpinan BRI Unit Sumbul di aula Kodim 0206/Dairi, Rabu (6/7).RUDY SITANGGANG/SUMUT POS.CO.

DAIRI, SUMUTPOS.CO – BRI Cabang Sidikalang gelar penarikan pengundian panen hadiah Simpedes periode semester II tahun 2021 September 2021- Februari 2022. Lau Candra Lingga raih hadiah utama berupa mobil di aula Kodim 0206/ Dairi, Rabu (6/7/2022).

Sementara hadiah lainnya diraih sepeda motor didapat Roslince Habeahan Unit Salak, Aloan Sipayung Unit Terminal, Emmi Gurning dari Cabang dan IR Hasudungan Pasaribu Unit Sisingamangaraja.

Hadiah utama 1 unit mobil, empat unit sepeda motor, sebanyak 17 unit TV dan hadiah lainnya, dengan jumlah hadiah 74 unit, dengan nilai total hadiah Rp455 Juta.

Penarikan hadiah disaksikan perwakilan Dinas Sosial Sumut, Kawalta Ginting Manik, dari kepolisian, AKP Maruli Tambunan, Notaris, Binahar Hutapea, Pinca BRI Sidikalang, Marsudi didampingi SBM, Romio Tarona Tarigan dan lainnya.

Romio Tarona Tarigan menyampaikan, penarikan hadiah Simpedes periode 1 September 2021-28 Februari 2022/ yang ke-68 kalinya di BRI Cabang Sidikalang. Peserta merupakan nasabah BRI yang ada di Dairi dan Pakpak Bharat.

Katanya, PT BRI berperan aktif mendorong pembangunan di Kabupaten Dairi dan Pakpak Bharat, dengan tujuan membantu meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengusaha ekonomi kecil menengah dengan penyaluran kredit Kupedes, KUR dan kredit program.

Perkembangan kredit yang disalurkan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan/ pertumbuhan sebesar Rp212 miliar/ sekitar 26 persen hingga Juni 2022. Demikian juga dengan dana, mengalami peningkatan sebesar Rp27 miliar dari Desember 2020, tumbuh sebesar 3 persen, sementara tabungan Simpedes tumbuh 9 persen sejak tahun 2020.

Lanjutnya, untuk memobilisasi dana, BRI telah memperkenalkan simpanan kepada nasabah berupa Simpedes, Britama, Giro dan Deposito, yang dilayani satu kantor cabang, tujuh unit, satu teras keliling, sebanyak 693 agen Brilink, sebanyak 190 Brilink mesan EDC dan 153 Brilink Mobile.

Kemudian, sebagai bentuk dukungan program Dairi ‘Go Digital’, BRI meluncurkan pembayaran digital berupa Qris sebanyak 6.162 Qris seperti di rumah ibadah, pedagang yang telah terdaftar di web pasar yang bisa diakses di pasar.id. (rud/ila)

1...2,5382,5392,540...15,921Page 2,539 of 15,921