Home Blog Page 2540

Meningkatkan Kompetensi Dewan Juri untuk Festival Lasqi yang Berkualitas

LASQI SUMUT: H Afifi Lubis SH dan Dr H Sugeng Wanto MAg bersama peserta dan undangan Diklat Dewan Juri Lasqi Sumut di Hotel Grand Inna Medan, Selasa (5/7) sore.DEDDI MULIA PURBA/SUMUT POS.

KETUA Umum Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Seni dan Qasidah Indonesia (DPW Lasqi) Sumut H Afifi Lubis SH mengingatkan bahwa seni dan qasidah merupakan bagian dari syiar Islam.

Harapan ini disampaikan H Afifi Lubis SH yang juga Sekretaris Daerah Provinsi Sumut (Sekdaprovsu) saat membuka Pendidikan dan Latihan (Diklat) Dewan Juri yang diadakan DPW Lasqi Sumut di Hotel Grand Inna Medan, Selasa (5/7) sore. Diklat ini diikuti 37 peserta utusan Lasqi di 22 kabupaten/kota di Sumut ditambah utusan dari PT Perkebunan Nusantara II, III dan IV, praktisi serta utusan Lasqi Sumut.

Ia juga meminta Lasqi Sumut dapat mempertahankan piala presiden yang diraih pada festival seni dan qasidah tingkat nasional tahun lalu. ”Pertemuan hari ini merupakan forum penting yang menjadi bagian dari proses penyampaian dakwah Islam melalui seni, qasidah dan nasyid yang sudah sangat populer termasuk di Sumut,” katanya.

Sekdaprovsu juga bersyukur ditengah kesibukannya di pemerintahan, Lasqi Sumut yang dipimpinnya mampu berprestasi ditingkat nasional di Lombok dengan menjadi juara umum. Ia pun berterima kasih pada Ketua Harian DPW Lasqi Sumut Dr H Sugeng Wanto MAg, Sekretaris Umum DPW Lasqi Sumut H Tuah Sirait MHI, Ketua Panitia Diklat Dewan Juri Lasqi Sumut Drs H Jaharuddin Batubara MA beserta seluruh jajaran pengurus di Sumut dan kabupaten/kota.

H Afifi Lubis SH juga mengingatkan agar semua pihak untuk dapat bersatu (tidak bercerai berai) dan menjadi kekuatan untuk melakukan dakwah. ”Berpegang di jalan Allah dan jangan bercerai berai,” ujarnya.

Sedangkan Ketua Harian DPW Lasqi Sumut Dr H Sugeng Wanto MAg mengatakan bahwa Diklat dilaksanakan selama tiga hari. Ia mengutarakan tema Diklat adalah: Meningkatkan Kompetensi Dewan Juri
untuk Festival Lasqi yang Berkualitas.

Dr H Sugeng Wanto MAg mengapresiasi para peserta Diklat termasuk yang datang dari Pulau Nias. Dewan juri profesional ini, lanjut dia, memiliki satu visi dengan Lasqi Sumut untuk mewujudkan festival seni dan qasidah yang berkualitas. (dmp)

Belum Terima Instruksi, Wacana Vaksinasi Booster Sebagai Syarat Masuk Mal Belum Berlaku di Medan

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Wacana Vaksinasi Booster sebagai syarat bagi masyarakat untuk masuk mal, hotel, dan area publik lainnya di Indonesia belum bisa diterapkan, termasuk di Kota Medan.

Kepada Sumut Pos, Kepala Dinas Pariwisata Kota Medan, H Agus Suriyono mengatakan, wacana pemberlakuan vaksinasi booster untuk masuk mal memang belum bisa diterapkan di Kota Medan. Pasalnya hingga saat ini, pihaknya belum menerima instruksi terkait hal itu.

“Aturannya belum ada kita terima. Kita belum ada menerima instruksi yang menyatakan wajib vaksin booster untuk masuk mal. Jadi selama juklak (petunjuk pelaksanan) nya belum ada, maka belum bisa kita terapkan aturan itu,” ucap Agus kepada Sumut Pos, Rabu (6/7).

Untuk itu, kata Agus, hingga saat ini pihaknya masih memaksimalkan aturan penerapan aplikasi Peduli Lindungi di setiap pintu masuk mal.

“Sebab penerapan Aplikasi Peduli Lindungi itu sudah jelas ada aturannya, sudah jelas payung hukumnya, maka itu lah yang kita jalankan dan kita maksimalkan untuk saat ini. Selain itu, prokes juga sedang kita gaungkan lagi untuk mencegah meningkatnga kembali kasus Covid-19,” ujarnya.

Begitupun, sambung Agus, Pemko Medan siap menerapkan aturan wajib vaksinasi booster untuk masuk mal apabila pihaknya telah menerima aturan tertulis yang menjadi petunjuk teknis pelaksanaannya.

“Kalau nanti kita sudah terima aturannya, akan langsung kita sosialisasikan kepada masyarakat dan khususnya management mal, hotel dan tempat publik lainnya,” tutupnya.

Seperti diketahui, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, penerapan kebijakan vaksin booster akan dilakukan sebagai syarat masyarakat masuk mal dan area publik lainnya. Pasalnya, capaian vaksinasi booster di Indonesia masih terbilang rendah.

Berdasarkan data Peduli Lindungi, dari rata-rata orang masuk mall perhari sebesar 1,9 juta orang, hanya 24,6 persen yang sudah divaksinasi booster. Untuk itu pemerintah mendorong vaksinasi booster sebagai syarat perjalanan dan masuk tempat umum seperti mal dan perkantoran.

Nantinya, sentra vaksinasi di berbagai tempat seperti bandara, stasiun kereta, terminal, dan pusat perbelanjaan atau mal akan diaktifkan untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan vaksinasi.(map/ila)

Pak Nas, PKI, Pemuda Pancasila

H Affan Bey Hutasuhut, Wartawan Majalah TEMPO (1987-1994)

Ormas Pemuda Pancasila (PP) kembali bentrok dengan ormas kepemudaan lainnya. Kali ini terjadi di Binjai pada pekan lalu. Terlepas dari apapun penyebabnya, pada akhirnya Ormas PP selalu menjadi ‘tersangka” utama sebagai biang pembuat rusuh. Tuduhan ini memang menyakitkan. Tapi itulah risiko yang dihadapi pengurus DPP MPN, MPW, MPC, hingga ketingkat kecamatan dan ranting.

PP harus menerima beban yang berat yang diwariskan oleh Jenderal Abdul Haris Nasution selaku bidan yang melahirkan PP pada tahun 1959 lalu.

Bahwa PP pada awalnya adalah kumpulan orang yang mengandalkan otot dan otak benar adanya. Sebab almarhum Jenderal Abdul Haris Nasution dan kawan-kawan seperjuangan memang memerlukan sayap pemuda yang punya nyali untuk melawan rongrongan PKI dengan sayap Pemuda Rakyatnya terhadap Pancasila.

Sayap politik Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) yang juga dibentuk Pak Nas  harus berkolaborasi dengan sayap pemuda dalam perjuangannya melawan gerakan PKIn

Pemuda Pancasila kemudian dibentuk oleh Pak Nas pada tahun 1959. Para pendiri PP seperti almarhum ayahanda HMY Efendi Nasution dan kader lainnya siap dan sadar dengan dua risiko yang bakal dihadapi, membunuh atau dibunuh.

Dan itulah yang terjadi selama PP melakukan perlawanan terhadap rongrongan PKI dan sayapnya Pemuda Rakyat. Jadi kalau ditanya apa yang sudah diberikan kader PP ini kepada bangsa dan negara ini, jawabannya tegas, darah dan nyawa.

Anak Yatim

Setelah perlawanan PKI mereda dan hubungan dengan Pak Nas mulai meranggang, lalu siapa yang bertanggung jawab membina PP ini ke depan, gak ada. Jadilah PP anak yatim yang ditinggal dalam keadaan ekonomi yang sulit di masa itu.

Beratnya tekanan hidup saat itu, jangankan kader PP yang lebih banyak hidup di jalanan, para sarjana yang bekerja sebagai PNS dan lainnya juga kesulitan hidup.

Efwita Nasution puteri almrhum Ketua PP Efendi Nasution mengatakan seperti apa beratnya beban memimpin PP masa itu. Bagaimana membina anggota yang tidak punya pekerjaan tidak punya pendidikan .tidak punya tujuan hidup karena keterbekangan ekonomi. Siapa yang berperan menyikapi ini, ya ketua.

Anak buah melakukan kejahatan, ditangkap, ketuanya datang ke kantor polisi untuk membantu anak buah. Anak buah tidak punya kerja..anak buah sakit, anak buah istri mau melahirkan, anak buah sewa rumah dll, itu tugas ketua.

Seandainya dulu Pak Nas membutuhkan para kiay atau santri yang direkrut menjadi kader PP, sudah lama PP ini menjadi ormas Islam. Karena yang dibutuhkan orang berotot dan punya nyali, jadilah PP seperti sekarang ini.

Setelah kepengurusan PP bergeser ke Jakarta tahun 1983 dan dipimpin oleh Ketua Umum Yapto Suryosumarno, bukannya tak berupaya meningkatkan martabat PP ini. Diantaranya memprioritaskan sarjana untuk memimpin PP hingga ke daerah. Dan seabgreg program lainnya.

Masalahnya bagi kader di lapis bawah adalah soal kesejahteraan dan tuntutan perut. Sementara kalau sudah bicara soal perut, ada atau tidak ada PP masalah kejahatan tetap saja merebak di mana-mana.

Butuh Ketrampilan

Saat masih aktif di MPW PP Sumut, saya beberapa kali bertanya kepada para kader PP tentang apa yang yang paling penting harus diperbuat Pengurus PP kepada mereka. “Ketua, mau dikasi modal berapapun habis sia-sia nanti itu. Mau buka usaha gak ada keahlian apapun. Kamipun malu dan sedih tersisih dari keluarga, tetangga, dan lainnya,” kata mereka.

Untuk menjawab tuntutan tersebut, tak mungkin PP bergerak sendiri. Terlebih lagi beban yang dihadapi PP ini adalah preman  warisan masa lalu yang dibutuhkan untuk menjaga dan mengawal NKRI dan Pancasila dari rongrongan PKI.

Dimana peran Pusat, Pemprov, Pemko, Pemkab, masyarakat. Sudah tau kader PP ini tak punya skill, nilai akademik  untuk bekerja dan membuka usaha, bukannya dicari jalan keluarnya, tapi malah dihujat di sana sini.

Maaf pak Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, Walikota Medan Bobby Nasution dan kepala daerah lainnya,  apa yang bisa anda perbuat untuk mencari solusi terbaik bagi kader PP ini dalam skala Sumut dan kabupaten/kota.

Untuk mengetahui akar masalahnya jelas soal perut, tapi bagaimana mencari solusinya tolonglah bekerjasama dengan MPW Sumut agar langkah yang dilakukan tepat sasaran.

Dan secara bersamaan langkah ini juga dilakukan oleh DPP MPN dalam skala nasional. Sekali Layar Terkembang Surut Kita Berpantang…

Poldasu Janji Selesaikan Kisruh PSMS

PSMS

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kasus kekisruhan di manajemen Persatuan Sepakbola Medan Sekitarnya (PSMS) masih dalam penyelidikan di Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Ditreskrimum Polda Sumut). Penyidik berjanji akan segera menuntaskannya.

Hal itu dikatakan Kasubbid Penmas Polda Sumut, Kompol Herwansyah Putra kepada Sumut Pos usai acara Syukuran HUT Bhayangkara ke-76, di Lapangan Sepak Bola Mapolda Sumut, Jalan Sisingamangaraja Medan, Selasa (5/7).

Dijelaskannya, pihak penyidik Ditreskrimum Polda Sumut berhak memanggil pihak pelapor dan terlapor kembali, kalau dalam penyelidikan masih membutuhkan keterangan lanjutan. “Kedua belah pihak sudah dipanggil. Kemungkinan akan dilayangkan pemanggilan berikutnya,” ujarnya.

Disinggung apakah kemungkinan menggunakan konsep pendekatan Restorative Justice (RJ), Herwansyah menuturkan, dalam penyelidikan tersebut, bisa jadi ke arah sana, bila kedua belah pihak siap. “Jika kedua belah pihak siap, maka akan di RJ kan. Yang pasti Kasus ini akan diselesaikan oleh pihak penyidik Ditreskrimum Polda Sumut,” pungkasnya.

Sebelumnya, Direktur Hukum PSMS Medan Bambang Abimanyu (BA) resmi dilaporkan ke Polda Sumut. Laporan itu tertuang dalam laporan nomor: STTLP/B/1122/VI/2022/SPKT/ Polda Sumut.

Kuasa Hukum, Direktur PT Kinantan Medan Indonesia atas nama Kodrat Shah, yakni Irwansyah melaporkan Bambang atas dugaan pemalsuan terhadap akta yang muncul dari hasil RUPS PT Kinantan Medan (PSMS Medan) ke polisi.

“Jadi terkait pengaduan ini, kita ada membuat pengaduan tentang pemalsuan. Pemalsuan ini terhadap dokumen berupa akta, akta berita acara rapat terkait adanya rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPS-LB) PT Kinantan Medan Indonesia yang dalam ini adalah manajemen PSMS Medan,” kata kuasa hukum pelapor, Robbi Shahari didampingi Thomson A Hutahaean kepada wartawan, Rabu (29/6).

Robbi menjelaskan akta yang dipermasalahkan itu adalah akta Nomor 08, tanggal 28 Maret 2022. Akta ini terbit berdasarkan ada notulensi atau bentuk catatan tertulis hasil RUPS yang terindikasi adanya keterangan palsu di dalam akta otentik tersebut.

Sementara, pada Jumat (10/6) lalu, Bambang Abimanyu juga telah dilaporkan oleh Pengurus PSMS, atas nama Julius Raja dan Fityan Hamdi.

Hal ini dibenarkan Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Kabid Humas Polda Sumut), Kombes Pol Hadi Wahyudi. Kepada Sumut Pos di Medan, Senin (13/6).

Laporan tersebut, lanjutnya, terkait dugaan tindak pidana keterangan palsu dan pemalsuan surat, dengan korban, yang juga merupakan pengurus PSMS, Arifuddin Maulana Basri. Arifuddin merupakan menantu Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi.

“Iya benar, Bambang Abimanyu telah membuat laporan ke Mapolda Sumut, dengan korban Arifuddin Maulana. Terlapor Fityan Hamdi dan Julius Raja, mereka sudah diundang sebagai saksi, pada Jumat (10/6), tapi berhalangan hadir,” ujar Hadi.

Namun, Hadi belum memberikan keterangan terkait jadwal pemanggilan berikutnya dari pihak Polda Sumut.

Adapun, kekisruhan hingga berujung ke jalur hukum ini, merupakan buntut dualisme PSMS dari konflik Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pembentukan manajemen baru PSMS beberapa waktu lalu. Dampaknya, hingga merembet ke arena Kongres PSSI 2022 di Trans Luxury Hotel, Kota Bandung, pada Senin, (30/5) lalu.

Pengurus kedua kubu bertolak ke Bandung untuk mengikuti Kongres PSSI. Namun, satu pihak tak diizinkan masuk. Bahkan harus menunggu di luar arena Kongres PSSI sampai tengah malam.

Sementara, PT Kinantan Medan Indonesia (KMI) yang menaungi PSMS untuk Liga 2 musim 2022/2023, diwakili oleh Manajer PSMS, Mulyadi Simatupang dan Direktur Hukum PT KMI, Bambang Abimanyu.

Sedangkan kubu lainnya diwakili CEO PSMS, Kodrat Shah dan Sekretaris PSMS, Julius Raja. Hingga akhirnya, manajemen dari pihak lainnya, yakni Bambang Abimanyu resmi melaporkan manajemen yang ada di kubu Kodrat Shah, Julius Raja dan Fityan Hamdi ke Polda Sumut. Keduanya dilaporkan pada 1 Juni 2022 kemarin. (dwi/ila)

Empat Rumah di Medan Amplas Hangus Terbakar

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sebanyak empat rumah warga di Jalan Bajak V, Gang Bahagia, Kelurahan Harjosari II, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan mengalami kebakaran, Selasa (5/7) pagi. Atas peristiwa itu, sebanyak 9 Kepala Keluarga (KK) kehilangan tempat tinggal, Sebab, tingkat keparahan kebakaran mencapai 100 persen.

“Total yang terbakar ada 4 rumah, tapi total kepala keluarganya ada 9 KK,” ucap Kepala Dinas Pencegah dan Pemadam Kebakaran (P2K) Kota Medan, Albon Sidauruk kepada Sumut Pos, Selasa (5/7).

Dikatakan Albon, api sangat cepat merambat dan meratakan bangunan dengan tanah. Pasalnya, keempat bangunan rumah tersebut merupakan bangunan semi permanen.

“Bangunannya semi permanen, papan semua, jadi mudah sekali hangus terbakar,” ujarnya.

Hingga saat ini, sambung Albon, pihaknya masih menduga jika arus pendek listrik menjadi penyebab utama terjadinya kebakaran di Kelurahan Harjosari II itu.”Dugaan sampai saat ini karena arus pendek. Sebab saat kebakaran terjadi, tidak ada satu orang pun di empat rumah itu,” katanya.

Dengan tidak adanya orang di dalam rumah-rumah yang terbakar itu, maka dapat dipastikan jika peristiwa kebakaran kemarin tidak menimbulkan korban jiwa maupun korban luka-luka.

Atas peristiwa itu, Dinas P2K sempat mengalami kesulitan karena banyaknya armada yang beroperasi pada saat itu. Untuk itu saat menerima laporan, Dinas P2K Kota Medan baru mengirimkan satu unit mobil pemadam dari Pos Amplas ke lokasi.

“Setelah itu baru kita kirimkan 7 unit lagi dari Jalan Borobudur. Total jadi 8 unit yang kita kirimkan ke lokasi. Pemadaman berhasil kita lakukan sekitar satu jam. berikut pendinginan,” ungkapnya.

Sebelumnya, Lurah Harjosari II, Muhammad Arbi mengatakan, api pertama kali muncul sekitar pukul 10.46 WIB. Selanjutnya, api menyambar ke bangunan lain hingga menghanguskan sejumlah rumah dan tiga rumah lainnya terkena sambaran. “Rumahnya 100 persen hangus, sementara tiga rumah lainnya terbakar 30 persen. Kerugian sampai saat ini masih dihitung,” pungkasnya. (map/ila)

Banyak Papan Bunga Rusak saat Perayaan HUT Kota Medan, Pengusaha Merugi

MANGGUNG BERSAMA: Wali Kota Medan Bobby Nasution manggung bersama artis ibu kota Judika saat memeriahkan acara perayaan Hari Ulang Tahun ke-432 Kota Medan (1/7) malam lalu.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sejumlah pengusaha papan bunga di Kota Medan mengaku mengalami kerugian. Pasalnya, usai perayaan Hari Ulang Tahun ke-432 Kota Medan (1/7) malam yang lalu, puluhan papan bunga yang disewa saat HUT Kota Medan itu rusak parah.

Pengurus Asosiasi Florist Medan, Aksen Sipayung mengatakan, setidaknya ada sekitar 20 papan bunga yang rusak pada malam itu. “Pihak Asosiasi Florist Medan melapor ke saya, total ada sekitar 20 papan bunga yang rusak setelah konsen HUT Kota Medan digelar,” ucap Aksen.

Dijelaskannya, kerugian dari dampaknya kerusakan papan bunga tersebut mencapai puluhan juta rupiah. “Satu papan bunga diperkirakan Rp3 juta. Kalau dikali 20, sekitar Rp60 jutaan,” ujarnya.

Diterangkan Aksen, atas kejadian itu, pihaknya akan melakukan konsolidasi untuk langkah yang akan dilakukan. Ia dan para pengusaha papan bunga yang mengalami kerugian berharap, Pemko Medan dapat mengganti rugi atau setidaknya bisa memberikan perhatian.

“Pemko Medan mintanya papan bunga dipajang empat hari, mulai dari tanggal 29 Mei – 2 Juni 2022,” katanya.

Menurutnya, waktu malam pagelaran konser musik HUT ke-432 Kota Medan itu, pihaknya memang berencana akan mengambil sejumlah papan bunga yang menghiasi pinggir jalan di kawasan Kantor Wali Kota Medan.

“Sebenarnya sebelum konser kami mau mengambil papan bunga dari lokasi, karena kami tau juga itu sangat beresiko. Tapi panitia HUT itu tidak memberikan. Makanya sampai jadi rusak lah,” tuturnya.

Dilanjutkannya, ada sekitar 10 orang pengusaha papan bunga yang mengalami kerugian dalam kejadian tersebut. “Seharusnya pengamanan saat buat acara konser itu harusnya ketat agar tidak terjadi hal semacam ini. Sekarang imbasnya ke pengusaha dan pekerja. Padahal kami membuka usaha untuk mengurangi pengangguran,” keluhnya.

Selain itu, Aksen juga mengatakan bahwa pengelola papan bunga juga mendapati tindakan premanisme dan pungutan liar. “Meletakkan papan bunga di lokasi tersebut kami harus membayar Rp10 ribu. Padahal di undang-undang tidak ada mengatur itu,” ungkapnya.

Terkait hal tersebut, Wali Kota Medan, Bobby Nasution mengungkapkan pihaknya telah membayar sewa seluruh papan bunga yang terpajang di lokasi konser. “Papan bunganya kalau di situkan dibayar. Semuanya disewa,” kata Bobby.

Bobby menyebutkan, kerusakan papan bunga tersebut merupakan resiko dari pemiliknya sendiri dan bukan tanggungjawab dari Pemko Medan.

“Jadi bisa rugi seperti apa maksudnya. Gak usah sewa lagi bilang sama dia. Ada di situ karena disewa papan bunganya,” pungkasnya. (map/ila)

PWI Sumut Terima Anggota Muda dan Naik Tingkat Anggota Biasa

BERSAMA: Dari kiri, Ketua DKP PWI Sumut, M. Syahrir, Ketum PWI Pusat, Atal S Depari, Ketua PWI Sumut, Farianda Putra Sinik. Istimewa/sumutpos.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) kembali membuka penerimaan anggota muda dan naik tingkat anggota muda menjadi anggota biasa PWI Sumut.

Ketua PWI Sumut, Farianda Putra Sinik, menjelaskan bahwa ujian seleksi anggota muda dan naik tingkat anggota biasa itu akan dilaksanakan 27 Juli 2022 di Medan.

“Kita membuka kesempatan kepada semua wartawan untuk bergabung dengan PWI Sumut. Yang berminat silahkan mendaftar,” ujar Farianda kepada wartawan, di kantor PWI Sumut di Jalan Adinegoro No. 4, Medan, Selasa (05/7).

Farianda menjelaskan, syarat-syarat menjadi anggota muda adalah, aktif bekerja sebagai wartawan pada perusahaan media yang berbadan hukum pers, tidak pernah dihukum oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang bertentangan dengan martabat dan profesi kewartawanan. “Syarat selanjutnya adalah menyatakan tunduk dan taat terhadap segala peraturan PWI,” kata Farianda didampingi Sekretaris SR. Hamonangam Panggabean, Wakil Ketua Bidang Organisasi Rifki Warisan, dan Wakil Ketua Bidang Siber dan Multimedia Austin Antariksa Tumengkol.

Selanjutnya syarat-syarat menjadi anggota biasa, kata Farianda, mempunyai sertifikat kompetensi wartawan atau dinyatakan kompeten oleh PWI Pusat, sudah menjadi anggota muda PWI selama 2 tahun, aktif menjalankan profesi kewartawanan, bekerja pada perusahaan media yang berbadan hukum pers. “Dan syarat berikutnya tidak pernah dihukum oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang bertentangan dengan martabat dan profesi kewartawanan,” pungkasnya.

Wakil Ketua Bidang Organisasi PWI Sumut, Rifki Warisan, menambahkan, untuk calon anggota muda, harus mengisi formulir keanggotaan yang ditandatangani yang bersangkutan dan pemred serta distempel basah, serta membuat surat pernyataan pemohon bermaterai Rp. 10.000.

Kemudian, lanjut Rifki, melampirkan fotocopy ijazah terakhir, surat keputusan pengangkatan menjadi wartawan dari pimpinan media yang bersangkutan (pakai kop surat media dan distempel basah.

Syarat lainnya membuat surat pernyataan pemred bermaterai Rp. 10.000 pakai kop surat media distempel basah, fotocopy KTP, pasfoto warna 2 x 3 cm sebanyak lima lembar, dan fotocopy kartu UKW bagi yang sudah UKW. Berkas dikumpulkan dalam map warna biru (calon anggota muda dan map warna merah (calon amggota biasa). “Bagi yang ingin mendaftar, silahkan mengambil formulir dan persyaratan administrasi lainnya ke kantor PWI Sumut. Pendaftaran akan ditutup tanggal 20 Juli 2022,” ujar Rifki. (sih/ila)

Pengentasan Kemiskinan di Kota Tebingtinggi, BI Edukasi Bantuan Sosial Nontunai

EDUKASI: Pj Wali Kota Tebingtinggi Muhammad Dimiyathi, Kadis Sosial Khairil Anwar, Deputi Bank Indonesia Nasrullah dan Kepala BRI Cabang Tebingtinggi dalam kegiatan edukasi penyaluran bantuan bansos nontunai di Hotel Amanda Jalan Sutomo Kota Tebingtinggi, Selasa (5/7).sopian/sumut pos.

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Utara menggelar edukusi penyaluran bantuan sosial nontunia Tahun 2022 program sembako dan program keluarga harapan di Hotel Amanda Jalan Sutomo Kota Tebingtinggi, Selasa (5/7).

Penjabat (Pj) Wali Kota Tebingtinggi Muhammad Dimiyathi memaparkan peran serta Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) bersama petugas Dinas Sosial ada sebagai wujud pengentasan kemiskinan di Kota Tebingtinggi.

Jadi di Tebingtinggi kemiskinan karena prilaku (kultural) untuk merubah prilaku dengan berkata jujur dan pendapatan masyarakat masih rendah (struktural) dengan memperdayakan masyarakat.

Banyak program pemerintah yang sudah diberikan oleh pemerintah, apakah akan selamanya pemerintah mampu untuk mengalurkannya, pemerintah harus melakukan bangkitkan potensi apa yang di sumber daya manusia itu sendiri.

Pihak pemerintah kedepan pola bantuan akan berubah, ketika penerima di bawah umur masih produktif umur 40 tahun akan dibantu melalui program pemberdayaan sesuai kemampuan usaha keluarga penerima manfaat (KPM). “Potensi yang ada di maayarakat bisa digali, apa yang benar benar menjadi keahlian usaha di mamfaatkan sesuai kemampuan masyarakat, dengan demikian kemandirian bisa terwujud,” bilangnya.

Pj Wali Kota Tebingtinggi Muhamnad Dimiyathi juga menyampaikan bahwa angka stunting sebesar 17 persen saat ini untuk Tebingtinggi. Kita berharap angka stuntibg pada tahun 2023 turun 12-14 persen. Peran kita adalah melakukan pendataan, apakah akibat kemiskinan atau prilaku dengan salahnya pola asuh dan prilaku di keluarga itu. “Data veripikasi dan validasi itu akan di kombain ke data BKKBN Pusat melalui DTKS. Verifikasi data kependudukan tetap melibatkan data Disdukcapil Kota Tebingtinggi untuk memenuhi data penduduk yang benar benar akurasi dan valid,” paparnya.

Kadis Sosial Kota Tebingtinggi, Khairil Anwar menjelaskan bahwa kemiskinan adalah di mana kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Dalam pengelolaan kesejahteraan sosial sudah diatur dalam Permensos Nomor: 3 tahun 2021 tentang pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

“Ada 28.598 kepala keluarga yang terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan hitungan 90.615 jiwa penduduk Kota Tebingtinggi hingga bulan April 2022,” papar Khairil Anwar.

Deputi Bank Indonesia perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Nasrullah mendukung program bansos melalui Bank Himbara yang seperti dilaksanakan Bank BRI di Kota Tebingtinggi. Bansos akan dilakukan secara non tunai yang langsung masuk ke rekening masyarakat untuk di belanjakan di langsung ke e warung elektronik yang ditunjuk oleh pemerintah. (ian/azw)

Polres Sergei Rakor Tekan PMK

RAKOR: Wakapolres Kompol Sofyan SH dan para peserta rapat di Aula Patriatama Polres Sergei, kemarin.ist/sumut pos.

SERGEI, SUMUTPOS.CO – Polres Serdang Bedagai (Sergai) mengadakan rapat koordinasi (rakor) membahas penanganan penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak di Aula Patriatama Polres Sergei, kemarin.

Menurut Wakapolres Sergai Kompol Sofyan SH, Mewakili Kapolres Sergai, saat ini masyarakat banyak mengeluh karena dampak dari PMK cukup serius mempengaruhi ekonomi di bidang peternakan khususnya di Kabupaten Sergai.

“Jadi hampir seluruh di kabupaten/kota di Indonesia terdampak PMK, di Kabupaten Sergai penyebaran PMK pertama kali ditemukan di Kecamatan Dolok Merawan, dan Kecamatan Pantaicermin wilayah paling bnyak hewan ternaknya terkena PMK,” terang Kompol Sofyan SH.

Sementara, mewakili Bupati Sergai, Asisten II Drs Nasrul Azis Siregar, Pemkab Sergei saat ini sudah mendapatkan 300 dosis vaksin PMK dari pemerintah. Tahap pertama yang mana vaksinasi perdana dilakukan Pemkab Sergai di daerah Dolok Masihul pada tanggal 27 Juni yang lalu.

“Penyebaran PMK ini sungguh luar biasa , Karena manusia sendiri dapat bisa menyebarkan kepada hewan, PMK ini bisa sembuh akan tetapi bisa menjadi trauma kepada masyarakat,” imbuhnya.

Sementara, terkait hasil rakor tentang penanganan PMK, Polsek Pantaicermin melalui Bhabinkamtibmas Bripka Ardiansyah Hendri langsung sambangi peternak sapi di Desa Celawan Kecamatan Pantaicermin Kabupaten Serdang Bedagai , Selasa (5/7).

Bripka Ardiansyah Hendri mendatangi pemilik peternak sapi Doli S Harahap, yang memiliki ternak sapi berjumlah 35 ekor, yang kandangnya terletak di belakang rumahnya.

Menurut Doli, semua sapi dalam keadaan sehat dan tidak terindikasi PMK. Kendati begitu, Bhabinkamtibmas mengimbau pemilik sapi agar berkoordinasi dengan dokter hewan maupun mantri hewan serta dinas kesehatan untuk melakukan pemeriksaan terhadap sapi miliknya. Dan selalu memperhatikan kebersihan kandang dan ternak miliknya. “Termaasuk juga mensosialisasikan bahwa PMK tersebut tidak menular kepada manusia,” pungkas Bripka Ardiansyah Hendri. (mag-3/azw)

Tahun Ini, Pembangunan Jalan di Asahan Tuntas

JALAN: Pembangunan Jalan Desa Aek Tarum menuju Desa Gonting Malaha Kecamatan Bandar Pulau Asahan, kemarin.ist/sumut pos.

ASAHAN, SUMUTPOS.CO – Bupati Asahan H Surya BSc dan Wakil Bupati Taufik Zainal Abidin SSos MSi melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang di Komandoi Agus Jaka Putra Ginting melakukan pembangunan Infrastruktur jalan secara bertahap. Pembangunan jalan itu merupakan komitmen bupati untuk mempercepat terwujudnya pembangunan yang menjadi skala prioritas dalam visi misi. “Kita akan terus berupaya dalam mewujudkan Visi Misi Pemerintah Kabupaten Asahan utamanya pembangunan infrastruktur jalan, tentunya sesuai dengan kemampuan keuangan yang dimiliki,” kata Agus Jaka Putra, Selasa (5/7).

Seperti yang diketahui bersama, dalam visi misi yang disampaikan Bupati H Surya BSc bersama wakilnya Taufik Zainal Abidin SSos MSi dalam janji kampanyenya memprioritaskan pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Asahan.

“Tahun 2022 ini sudah kita tuntaskan pembangunan Infrastruktur jalan seperti lanjutan hotmix lingkar dusun I, II Desa Pulaurakyat Pekan, Kecamatan Pulaurakyat, lanjutan pembangunan jalan dari Desa Aek Bange menuju Desa Padang Sipirok Kecamatan Aek Ledong, peningkatan ruas jalan Airteluk Hessa menuju Danau Sijabut, lanjutan peningkatan ruas Jalan Rimbas Kecamatan Kisaran Barat, Pembangunan Jalan Desa Aek Tarum menuju Desa Gonting Malaha Kecamatan Bandarpulau, pemeliharaan Jalan Pramuka Kecamatan Kisaran Barat, peningkatan jalan menuju Balai Desa Sei Lunang Kecamatan Seikepayang Timur, peningkatan ruas Jalan Pulahan menuju Aek Sopang Kecamatan Tinggiraja,” paparnya.

Agus Jaka Putra menjelaskan, saat ini Pemkab Asahan menfokuskan pengerjaan dan perbaikan ruas jalan yang merupakan titik-titik dari sentra perekonomian masyarakat dan usulan prioritas masyarakat melalui musrenbang.

Ia juga mengaku sudah memiliki data semua jalan di Kabupaten Asahan dan secara bertahap akan dikerjakan. Baik nanti sumber dananya dari DAK, APBD Kabupaten Asahan, maupun BKP Provinsi dan CSR.

Secara terpisah Bupati Asahan melalui Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Asahan Syamsuddin SH MM mengatakan berbagai upaya telah dilakukan Bupati dan Wakil Bupati Asahan untuk memperbaiki Infrastruktur jalan yang ada di Kabupaten Asahan. Seperti melakukan peninjauan langsung kondisi jalan di Kabupaten Asahan bersama Dinas terkait.

“Melalui peninjauan kondisi infrastrur jalan tersebut secara perlahan namun pasti telah dilakukan perbaikan, untuk itu saya minta kepada aparat di desa dan masyarakat agar merawat keberadaan jalan ini nantinya,” imbuhnya.

Menurutnya, sebagus-bagusnya fasilitas infrastruktur terutama jalan kalau tidak ada sinergi dari masyarakat bersama pemerintah untuk merawatnya, maka semuanya akan sia-sia.

Ia mengimbau kepada seluruh masyarakat agar meningkatkan budaya gotong-royong, seperti, pembersihan got dan lainnya, sehingga mampu bersama-sama menjaga dan merawat keberadaan jalan tersebut.

Syamsuddin juga berharap pengerjaan peningkatan ruas jalan di Kabupaten Asahan ini bisa berjalan dengan baik sesuai harapan dan tentunya dukungan dari seluruh lapisan masyarakat sangat diperlukan, sehingga pembangunan bisa dilanjutkan keruas jalan lainnya yang masuk dalam skala prioritas. (dat/azw)

1...2,5392,5402,541...15,921Page 2,540 of 15,921