Home Blog Page 2590

Dugaan Mafia Tanah di Sergai dan Langkat, Kejati Sumut akan Panggil Saksi

GELEDAH: Tim Pidsus Kejati Sumut melakukan penggeledahan di lokasi berbeda terkait dugaan mafia tanah di Langkat, kemarin.

SERGAI, SUMUTPOS.CO – Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) meningkatkan ke tahap penyidikan, dugaan korupsi mafia tanah di kawasan hutan lindung di Kabupaten Serdangbedagai (Sergai).

“Dugaan adanya mafia tanah di hutan lindung Sergai ini memasuki babak baru. Terutama setelah ditemukannya adanya peristiwa pidana, sehingga status perkara ditingkatkan ke tahap penyidikan,” ungkap Kesi Penkum Kejati Sumut, Yos A Tarigan, Sabtu (18/6).

Lebih lanjut dikatakan Yos, dalam waktu dekat tim penyidik akan memanggil beberapa saksi dan memintai keterangan. “Sementara untuk masalah dugaan mafia tanah di Kabupaten Langkat, Tim Penyidik akan memanggil 7 orang saksi untuk dimintai keterangannya pekan depan,” ujarnya.

Menurutnya, untuk melengkapi data dan berkas, tim telah melakukan penggeledahan di dua tempat berbeda, tim membawa beberapa dokumen, berkas, file dan data lainnya untuk melengkapi barang bukti.

“Penyidik Kejati Sumut juga sudah turun ke lapangan dalam rangka penyidikan kasus dugaan korupsi terkait pengalihan fungsi Kawasan Suaka Margasatwa Karang Gading/Langkat Timur Laut, Kecamatan Tanjungpura Kabupaten Langkat, yang seharusnya Hutan Bakau (mangrove) diubah menjadi perkebunan sawit dengan luas sekitar 210 hektare,” bebernya.

Dia menambahkan, tim Penyidik Pidsus Kejati Sumut juga sudah melakukan plotting dan menentukan titik koordinat di Kawasan Hutan Suaka Margasatwa Karang Gading dan Langkat Timur Laut Kecamatan Tanjungpura, Kabupaten Langkat serta melibatkan ahli untuk melakukan uji analisis laboratorium sampel tanah dan jaringan tanaman dari laboratorium.

“Sampai hari ini, kita masih menunggu hasil perhitungan dari tim ahli terkait adanya dugaan mafia tanah di Kabupaten Langkat,” pungkasnya.

Sebelumnya diketahui, Kejati Sumut juga mengusut kasus dugaan mafia tanah di Kabupaten Langkat dan Kabupaten Deliserdang yakni Suaka Margasatwa Deliserdang yang masih dalam pengembangan penyelidikan. (man/azw)

Putus Cinta, Pemuda Gantung Diri

GANTUNG DIRI : Polres Tebingtinggi bersanama tim inafis melakukan evakuasi korban tewas gantung diri di Desa Serbananti, Sabtu malam (18/6).

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Fajar Erlangga (22) warga Dusun II Desa Sebananti Kecamatan Sipipis Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) nekad gantung diri di dalam rumahnya, Sabtu malam (18/6). Motif korban nekat mengakhiri hidupnya, diduga karena putus cinta.

Roni (50) ayah korban menuturkan, sebelum anaknya gantung diri, dia mendengar Fajar sedang bertelepon dengan pacarnya di dalam kamar dengan kata-kata kotor dan cacian.

Selesai menelepon, korban keluar rumah dan tidak diketahui ke mana perginya. Malam hari korban kembali ke rumah dan berbicara kerap emosi kepad orangtuanya.

“Kami sempat binggung apa yang terjadi kepada Fajar yang marah-marah sekaligus mengucapkan kata kata kasar dan cacian. Memang awalnya dari yang kami dengar, Fajar berselisih dengan pacarnya yang nama dan identitas tidak diketahui,” papar Roni.

Selang beberapa menit, ungkpa Roni anaknya terdiam di dalam kamar tanpa suara. Langsung ibu korban, Sri Hayati (48) melihatnya ke dalam kamar. Saat membuka pintu, istrinya menjerit histeris karena melihat anaknya sudah meninggal menggunakan seutas tali tambang dengan cara gantung diri.

“Sampai sekarang kami sekeluarga merasa kehilangan, karena selama ini Fajar selalu berinteraksi dengan keluarga, periang orangnya selalu bercerita jika ada masalah,” bilang Roni.

Kasie Humas Polres Tebingtinggi AKP Agus Arianto, Minggu (19/6) mengatakan, polisi menerima laporan langsung melakukan evakuasi terhadap korban dengan cara menurunkan korban dari gatungan.

Kemudian membawa korban ke RS Bhayangkara Tebingtinggi untuk otopsi. “Namun pihak keluarga tidak bersedia, sudah menerima dengan ikhlas menerima dan membuat surat pernyataan tidak dilakukan otopsi dan akan memakamkan korban di pemakaman keluarga di Kecamatan Sipispis. Kini kasus bunuh diri sudah ditangani Polres Tebingtinggi,” jelas AKP Agus Arianto. (ian/azw)

Ketua Fraksi Demokrat Dorong Warga Urus KIA

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Masyarakat yang memiliki anak di bawah usia 17 tahun, didorong untuk mengurus kartu identitas anak (KIA). Pasalnya, saat ini KIA sudah mulai digunakan sebagai syarat mendapatkan manfaat pelayanan pendidikan, kesehatan, dan lainnya.

“KIA ini sangat penting bagi anak-anak kita. Setelah sosialisasi Perda ini, saya minta bapak dan ibu harus proaktif mengurus KIA, karena ini pasti akan dibutuhkan dalam administrasi anak-anak kita. Seperti masuk sekolah, KIP, membuka rekening di bank, dan lainnya,” kata Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Medan, Burhanuddin Sitepu saat menggelar Sosialisasi Perda Kota Medan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Jalan Bunga Mawar Nomor 104 Medan Selayang, Minggu (19/6).

Dia juga mengimbau kepada masyarakat untuk tidak apatis terhadap pelayanan yang diberikan Pemerintah Kota Medan. “Jika ada yang merasa dipersulit dalam pengurusan Adminduk, silakan sampaikan kepada saya. Jadi, kegiatan ini jangan semata-mata hanya sosialisasi, tapi harus ada manfaat yang bapak ibu rasakan. Ya seperti itu tadi, jika ada menemui kendala dalam pelayanan publik, sampaikan,” pintanya.

Burhanuddin juga meminta kepada masyarakat untuk tidak abai dalam memenuhi kewajiban yang diatur dalam Perda Kota Medan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Hal ini dimaksudkan agar hak-hak masyarakat dapat terpenuhi. “Bagaimana mungkin hak-hak kita dapat terpenuhi jika kewajiban kita saja tidak kita penuhi,” tandasnya.

Sementara Staf Ahli Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Medan Arifin Siregar dalam paparannya menyampaikan, saat ini KIA sudah diformalkan sebagai salah satu persyaratan dalam memproleh pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, dan lainnya. “Jadi sudah diformalkan. Bagi bapak ibu yang punya anak usia 0 hingga 16 tahun, wajib mengurus KIA,” katanya.

Dia juga menerangkan, KIA ini diterbitkan dalam dua versi yaitu untuk anak usia 0-5 tahun dan anak usia 5-17 tahun, dan masa berlaku kartunya pun berbeda. “Artinya, bagi anak yang usia kurang dari 5 tahun akan habis masa berlakunya ketika usia mereka menginjak 5 tahun. Sedangkan bagi anak usia diatas 5 tahun, maka masa berlakunya akan habis ketika anak berusia 17 tahun,” bebernya.

Sedangkan syarat-syarat yang harus dilengkapi untuk mengurus KIA, diantaranya foto copy akta kelahiran anak, foto copy KTP orangtua, foto copy Kartu Keluarga, foto copy Buku Nikah, dan pas foto bagi anak yang telah berusia 5 tahun. “Berkas persyaratan tersebut bisa dibawa ke Kantor Camat, atau bisa juga melalui online. Petugas Disdukcapil akan melayani pengurusan KIA tersebut, dan pengurusan KIA ini gratis tanpa dipungut biaya,” tegas Arifin.

Sementara staf ahli DPRD Medan lainnya, Benar Sinuraya menyampaikan, lahirnya Perda Nomor 03 tahun 2021 ini memunculkan kartu identitas baru, yakni KIA. Sehingga anak sejak bayi, sudah punya kartu identitas. “Jadi fungsi Perda Pelayanan Adminduk ini agar sejak dini kita sudah terlindungi secara hukum oleh pemerintah. Perda ini memberikan kedudukan hukum yang kuat dalam mendapatkan hak-hak kita. Tapi Sebelum kita menuntut hak, laksanakan dulu kewajiban yakni mengurus Adminduk,” tandasnya. (adz)

Pangdam I/BB Safari Subuh di Masjid Al-Jihad

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Panglima Kodam  (Pangdam) I Bukit Barisan (I/BB) Mayjen TNI Achmad Daniel Chardin menggelar safari subuh ke beberapa masjid di Kota Medan. Kali ini, giliran Masjid Al Jihad, Jalan Abdullah Lubis Medan, yang disambangi Mayjen Achmad Daniel Chardin, Minggu (19/6/2022).

Dalam kesibukannya sehari-hari memimpin Kodam I/BB, Jenderal TNI yang dikenal murah senyum itu memang aktif melakukan kegiatan keagamaan. Bahkan selaku umat muslim, Mayjen TNI Achmad Daniel Chardin rutin melaksanakan kewajibannya beribadah di masjid.

“Safari subuh ini bertujuan untuk memakmurkan Masjid secara bersama-sama. Kedua untuk menjalin silaturahmi antar golongan masyarakat, sehingga akan tercipta keamanan dan kondusifitas di Masyarakat. Ketiga menjadikan masjid sebagai sentral untuk mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang cerdas dan berilmu.” kata Pangdam saat menyampaikan ceramah singkat di hadapan jamaah salat subuh.

Di tempat yang sama, Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagubsu) Musa Rajekshah sangat mendukung kegiatan Safari Subuh yang dilakukan Pangdam I/BB. ”Saya sangat mendukung kegiatan safari subuh ini. Jika orang tua kesulitan mendidik anak dan khawatir akan terjerumus kepada narkoba, seks bebas dan lainnya, maka para orang tua suruh saja anak-anak untuk rajin salat dan belajar ke masjid. InsyaAllah dengan rajin ke masjid akan terhindar dari kemaksiatan itu semua,” kata Wagubsu.

Sementara seorang jamaah, Zul Irfan Lubis mengapresiasj kegiatan yang dilakukan Pangdam ini. Menurutnya, ini sangat positif dan harus didukung bersama-sama. “Jarang ada pejabat yang melakukan kegiatan seperti ini, di mana bisa silaturahmi dengan masyarakat,” kata Irfan.

“Kami juga sangat senang bisa bertemu dan bersilaturahmi langsung dengan Pangdam. Kita doakan semoga beliau selalu diberikan kesehatan dalam menjalankan tugasnya di Sumatera Utara dan semoga kegiatan positif yang dilakukan ini akan terus berjalan kedepannya,” harapnya.

Kegiatan safari subuh tersebut merupakan agenda rutin yang dilaksanakan oleh Pangdam Bukit Barisan. Kegiatan turut dihadiri antara lain, Kepala Kanwil Kemenag Sumut Abd Amri Siregar, Dandim Kota Medan Kolonel Inf Ferry Muzawwad, Pengurus Arafah Sumut, Kepala BSI Adam Malik Zul Irfan Lubis serta Jamaah Masjid Al-Jihad Medan yang hadir. (adz)

Sinergitas Poldasu dan PWI Sumut Diharap Semakin Baik

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sumatera Utara, Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak dan Wakapolda, Brigjen Pol Dadang Hartanto, berharap sinergitas Polda Sumut dengan PWI Sumut ke depan semakin baik.

Harapan itu disampaikan Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi, pada perayaan ulang tahun ke 54 Ketua PWI Sumut, Farianda Putra Sinik, yang digelar secara sederhana di Sekretariat PWI Sumut, Gedung Pàrada Harahap, Jalan Adinegoro Medan, Sabtu (18/6/2022).

Hadi menyampaikan, sampai saat ini Polda Sumut tetap eksis memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Sumut.

“Kapolda dan Wakapolda Sumut mendoakan Pak Haji (Farianda Putra Sinik, red) di usia ke-54, sukses memimpin PWI Sumut ke depan,” kata Hadi.

Sementara sesepuh PWI Sumut, Muhammad Yazid, berharap kepada Farianda Putra Sinik dapat melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. “Terus terang, acara hari ini merupakan satu kebahagiaan. Dalam sejarahnya, sejak gedung PWI ini di dirikan sekitar tahun 80-an, baru ada 3 kali acara dibuat disini. Semoga PWI ke depan semakin berkembang,” harapnya.

Sedangkan Ketua PWI Sumut, Farianda Putra Sinik, mengaku terharu atas perhatian yang diberikan semua pihak pada hari ulang tahun dirinya ke-54

Khusus kepada Kapolda dan Waka Polda Sumut, Farianda, juga mengucapkan terima kasih atas perhatian yang diberikan kepada PWI.

“Semoga sinergitas Polri di Sumut dengan PWI semakin akrab dan harmonis serta lebih baik lagi ke depan,” harap Farianda.

Dalam kesempatan itu, Farianda, menyampaikan PWI akan melaksanakan penyembelihan hewan kurban pada Idul Adha 1443 H. “Insha Allah, penyembelihan akan kita laksanakan tanggal 10 Juli 2022 di Kantor PWI. Mana tahu, Kapolda, Waka Polda dan para pejabat teras Polda Sumut mau berkurban, PWI siap menerimanya,” kata Farianda.

Pada acara yang digelar secara sederhana dan penuh kekeluargaan itu juga di lakukan pembubaran panitia Family Gathering serta pengumuman pemenang lomba tulisan Family Gathering PWI Sumut tahun 2022. (rel/sih)

Wujudkan Kedekatan dengan Masyarakat, Polri Menjadi Pelayan Bukan Dilayani

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Slogan Presisi nampaknya harus seimbang dengan apa yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dalam mengenban amanah bahwa dalam mewujudkan baju seragam berwarna coklat ini harus bisa mendekatkan dan berguna kepada masyarakat luas, dimana anggota Polri harus dituntut untuk bisa lebih dekat kepada masyarakat menjadi pelayan dan bukan untuk dilayani, ini sesuai dengan apa yang diprogramkan oleh kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo MSI dalam Polri yang Presisi dimana anggota Polri harus bisa prediktif, responsibilitas, transfarasi dan berkeadilan membuat pelayanan kepolisian lebih terintregrasi, modern, mudah dan cepat.

Dalam wilayah hukum Polres Tebingtinggi, Kapolres AKBP Mochammad Kunto Wibisono meminta kepada seluruh personil kepolisian Polres Tebingtinggi untuk bisa menjadi polisi yang presisi, karena saat ini Polri bukan untuk dilayani tetapi menjadi pelayan bagi masyarakat dalam berbagai hal, selalu melakukan identifikasi masalah secara dini agar wilayah hukum Polres Tebingtinggi bisa kondusif dan masyarakat selalu mendapatkan pelayanan yang terbaik baik dalam keadilan hukum dan aspek lainnya.

Saat ini, Polres Tebingtinggi sangat dituntut dalam target vaksinasi tahap III boster, nah bagaimana personil Polri bisa mengajak masyarakat untuk melakukan vaksinasi, berbagai hal komunikasi dilakukan oleh seluruh personil Polri Polres Tebingtinggi guna menyakinkan bahwa vaksinasi merupakan program Pemerintah Pusat dalam percepatan pengentasan masalah Covid-19 di Indonesia khususnya di Kota Tebingtinggi, dalam hal pendekatan tersebut, personil Polri di sektor bawah seperti Bhabinkamtibmas yang berada di Kelurahan, selalu memberikan sosialisasi bagaimana keamanan melakukan vaksin baik mulai tahap I, tahap II dan tahap III Boster, untuk mengajak masyarakat melakukan vaksin, pendekatan dilakukan secara kekeluargaan agar masyarakat paham tetang tidak bahayanya melakukan vaksin.

Dimana personil kepolisian harus rela menjemput masyarakat dari rumah mereka untuk membawanya ke gerai vaksin yang ada hinga pulang pergi, bukan itu saja, terkadang untuk mengajak masyarakat khusunya para lansia untuk mau vaksin, Polres Tebingtinggi telah melakukan gerakan sosial dengan memberikan bantuan beras agar masyarakat sadar akan perlunya vaksin, karena dengan vaksin, tubuh masyarakat akan diberikan kekebalan dalam menghadapi pandemic Covid-19, sehingga apabila sempat tertular, tidak separah dengan kondisi orang yang belum pernah vaksin.

Himbauan juga terus dilakukan Polres Tebingtinggi untuk mengajak masyarakat secara persuasip untuk mau vaksin seperti pemasangan baliho hingga sosialisasi ke media sosial seperti facebook dan Instagram Polres Tebingtinggi, hal ini dilakukan agar tingkat keselamatan masyarakat Kota Tebingtinggi dalam melakukan aktivitas diluar rumah tidak rentan teridentifikasi pandemik Covid-19. Tetapi setelah vaksinasi, masyarakat juga dihimbau untuk tetap melakukan Protokol Kesehatan (Prokes) seperti menggunakan masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, rajin mencuci tangan dan menghindari mobilitas.

Dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat, personil Polres Tebingtinggi juga dituntut untuk memberikan pelayanan hokum yang seimbang, mempertimbangkan apa masalah yang terjadi dilapangan, jika masih bisa diselesaikan di tingkat desa ataupun kelurahan, jangan permasalahan hukum dibawah keranahnya seperti langsung mendatangi Polres Tebingtinggi, banyak masalah kecil yang bisa ditangani secara problem solving, tetapi harus dibesarkan.

“Kita memiliki Bhabinkamtibmas di tingkat desa dan kelurahan, mereka terus bertugas untuk memberikan pelayanan, menyelesaikan secara kekeluargaan apabila masalah hukum itu kecil, tetapi Bhabinkamtibmas juga harus tetap melibatkan Kepala Desa atau Lurah serta tokoh masyarakat didaerah setempat dalam mengambil keputusan untuk secara damai dengan membuat surat perjanjian, Hal-hal sekecil ini tidak lepas perananan dari personil anggota Polisi baik yang bertugas dilapangan ataupun di Mapolres Tebingtinggi dan Mapolsek yang ada di wilayah Hukum Polres Tebingtinggi,” jelas AKBP M Kunto Wibisono melalui Kasie Humas Polres Tebingtinggi AKP Agus Arianto.

Terkait permasalahan kriminalitas ataupun tindakan hukum yang dialakukan atas berbagai masalah kriminalitas di wilayah hukum Polres Tebingtinggi, personil dituntut untuk resfonsip dan tanggap serta cepat menerima pengaduan masyarakat dan menindaklanjuntinya seperti tindakan hukum yang harus diambil untuk memberikan pelayanan hukum yang adil kepada korbannya, tetapi dalam memberikan perlindungan hukum tersebut, tetap mengedepankan praduga tidak bermasalah sebelum melakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

Saat ini personil Polri Polres Tebingtinggi harus tanggap dan cepat menhadapi masalah dilapangan, dan untuk menekan hal hal tersebut, Polres Tebingtinggi selalu melakukan patrol blue light setiap malammnya untuk memberikan kenyamanan kepada masyarakat dan selalu menhimbau kepada pedagang atau pelaku usaha dimalam hari agar selalu berhati hati dengan pelaku kejahatan dan segera melaporkan apabila melihat kejadian tindakan kriminal. Polres Tebingtinggi juga merespon cepat laporan masyarakat terkait berbagai permasalahan seperti laporan judi, balap liar, pencurian.

“Laporan masyarakat yang ada cepat Polres Tebingtinggi sikapi, ini kita lakukan untuk memberikan kenyamanan dan kekondusifan kepada masyarakat. Laporan yang benar banar ada atau bukan bukan Hoax, tetapi kita lakukan penyelidikan turun kelapangan dengan mengambil tindakan yang terukur sesuai dengan SOP yang ditentukan,” jelasnya.

Terkait sulitnya peredaran Minyak Goreng (Migor) dikalangan masyarakat, Polres Tebingtinggi juga terus melakukan pemantaun penyaluran minyak goreng dari mulai distributor, agen dan penjual yang ada di pasar pasar tardisional, kecukupan peruntukan minyak goreng kepada masyarakat harus menjadi pantaun Polres Tebingtinggi untuk menghepang para penyeleweng penyeleweng distributor nakal yang akan mengambil keuntungan sepihak, mulai setingkat Polsek dan Polres terus melakukan pengawasan kepada ketersedian minyak goreng.

Tidak disitu saja tugas Polri, terutama dalam merebaknya Penyakit Kuku dan Mulut (PKM) pada hewan ternak sapi, personil kepolsian Polres Tebingtinggi bersama Polsek dan petugas kesehatan serta masyarakat peternak sapi langsung turun kelapangan untuk memantau langsung dan memberikan himbauan kepada peternak untuk tetap menjaga kesehatan ternaknya, apabila melihat adanya temuan PKM pada ternak sapi agar melaporkan kepada pihak kepolisian setempat agar cepat diambil tindakan.

Untuk data laporan masalah tindakan kriminal yang terjadi di wilayah hukum Polres Tebingtinggi pada Satreskrim terhitung Januari 2022 hingga sekarang ada kejadian 265 kasus dengan tingkat penyelesaian 246 kasus, menurutnya, ini membuktikan bahwa keseriusan Polres Tebingtinggi dalam melaksanakan tugas menjadi Presisi sangat komitmen, dengan banyaknya kasus kasus kejadiaan yang diselesaikan oleh Polres Tebingtinggi.

Dalam pemberatasan narkoba diwilayah hukum Polres Tebingtinggi, masyarakat diminta terlibat selalu memberikan informasi kepada pihak kepolisian atas maraknya peredaran narkoba di wilayahnya seperti tingkat dusun dan lingkungan, karena peredaran narkoba saat ini sedang trend diwilayah kampung agar para pelaku tidak mudah tersentuh hukum. Masyarakat juga harus terlibat dengan memberikan sosialisasi bahaya narkoba kepada anak anak usia remaja, terlebih sosialisasi dimulai dari tingkat keluarga dan kerabat, ini akan sangat membantu Polri dalam memberantas narkoba di wilayah hukum Polres Tebingtinggi karena Polri tidak bisa bekerja sendiri.

Memang pengaduan masyarakat banyak masuk kepada kami, dengan sigap personil Satres Narkoba Polres Tebingtinggi turun langsung melakukan penggerebekan di berbagai wilayah kampung narkoba dengan istilah GKN, hasilnya banyak pelaku pengedar narkoba yang diringkus, dalam hal ini banyak masyarakat memberikan apresiasi atas tindakan cepat Polres Tebingtinggi dalam menyikapi pengaduan masyarakat agar daerahnya terhindar narkoba yang sudah menyentuh level anak anak remaja sebagai pemakai. Dari laporan Satres Narkoba Polres Tebingtinggi terhitung bulan Januari 2022 hingga sekarang ada 68 kejadiaan kasus dan selesai 64 kejadian.

“Terungkap dalam hal ini Polres Tebingtinggi komintmen bersama masyarakat dan steak holder yang ada dalam memberantas peredaran narkoba di wilayah Polres Tebingtinggi,” ucap AKP Agus Arianto.

Sedangkan dalam memberikan keamanan dalam berkendaraan dijalan raya kepada masyarakat, personil Satlantas Polres Tebingtinggi bersama Dinas Perhubungan Kota Tebingtinggi tetap melakukan pengamanan lalulintas setiap pagi hari dan sore hari, kegiatan ini dilakukan agar masyarakat dalam melakukan aktivitas baik menuju kelokasi pekerjaan dan pulang kerumah tidak terjebak macet dan bahaya lalulintas saat berkenderaan, tetapi himbauan juga dilakukan oleh petugas Satlantas Polres Tebingtinggi agar pengendara tetap mematuhi peraturan yang ada saat berkendara seperti memakai helm SNI, memiliki SIM, melengkapi peralatan kenderaan seperti kaca spion dan surat surat kenderaan serta tidak melakukan ugal ugalan dijalan raya.

“Himbaun tertib berlalulintas juga dilakukan melalui sosialisasi kesekolah sekolah, perkumpulan masyarakat, perwiritan, sekolah sekolah dan tempat keramaian yang ada. Himbaun juga dilakukan dengan cara memasang baliho ataupun spanduk,” ujar AKP Agus Arinto sembari menuturkan kejadian data lakalantas Januari 2022 hingga Juni 2022 dengan kasus 140 kejadian dengan korban meninggal 37 orang, luka berat 3 orang, luka ringan 192 orang dengan kerugian material Rp 334.900.000 dengan penyelesaian kasus 123 kejadian. (SOPIAN)

Teks
BERSAMA : Kapolres Tebingtinggi AKBP Mochammad Kunto Wibisono ketika mendampingi seorang disabilitas yang akan mengikuti vaksinasi. (Sopian/Sumut Pos)

Survei: Airlangga Tokoh dengan Kebijakan Paling Bermanfaat

SALATIGA, SUMUTPOS.CO – Timur Barat Riset Center (TBRC) merilis hasil survei terbarunya terkait kebijakan yang dinilai paling bermanfaat oleh responden. Hasilnya, sebanyak 2.200 responden menilai kebijakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai yang paling bermanfaat di mata publik.

Direktur Eksekutif TBRC Yohanes Romeo menuturkan, riset yang dilakukan mulai 29 Mei-12 Juni 2022 ini menempatkan Airlangga sebagai tokoh bakal calon presiden yang kebijakannya dinilai paling bermanfaat dan memengaruhi kehidupan masyarakat.

“Menko Perekonomian Airlangga Hartarto disebut oleh 71,9 persen responden sebagai tokoh bakal capres yang kebijakan dan kinerjanya berdampak positif terhadap kehidupan keluarga, terutama terkait perekonomian keluarga, masyarakat disaat pandemi Covid-19,” tutur Yohanes Romeo dalam keterangan, Sabtu (18/6/2022).

Di urutan kedua, muncul nama Ketua DPR Puan Maharani yang disebut sebanyak 29,7 persen responden, disusul Kepala BIN Budi Gunawan 27,7 persen respoden.

Selanjutnya, nama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa 26,7 persen, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil 27,8 persen, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo 19,8 persen, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan 17,2 persen.

Penilaian publik terhadap kebijakan Airlangga selaras dengan tingginya elektabilitasnya dalam simulasi jika pilpres digelar pada saat riset.

Yohanes mengatakan, Airlangga dipilih paling banyak responden dalam simulasi pertanyaan tokoh yang bakal dipilih jika pilpres digelar saat riset.

“Airlangga Hartarto menjadi tokoh yang paling banyak dipilih, dimana Airlangga dipilih oleh 20,1 persen responden,” ujar Yohanes.

Menariknya, nama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto justru muncul dalam simulasi ini, padahal tidak muncul di tiga besar dalam simulasi kebijakan yang dinilai paling bermanfaat.

“Prabowo Subianto dipilih sebanyak 17,2 persen responden, disusul Ganjar Pranowo 9,2 persen, Khofifah Indarparawansa 6,3 persen dan, Anies Baswedan 5,7 persen,” ujar Yohanes.

Sementara, dalam simulasi pertanyaan ketua umum partai politik yang bakal dipilih jika pilpres digelar saat riset, juga memunculkan nama Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

“Ketua Umum Partai Golkar paling banyak dipilih yaitu dipilih sebanyak 29,8 persen kemudian diurutan kedua Ketum Gerindra Prabowo Subianto dipilih sebanyak 22,8,” ujar Yohanes.

Diurutan ketiga yang sangat, mengejutkan ternyata diisi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan 10,1 persen. Selanjutnya, Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono 4,6 persen, Ketum PKB Muhaimin Iskandar 4,4 persen, dan Presiden PKS Ahmad Syaikhu 2,4.

Tingginya elektabilitas Airlangga ini juga berdampak pada tingginya elektabilitas Golkar. Pada simulasi pilihan partai politik, Golkar menempati urutan teratas dengan meraih persentase 17,7 persen, disusul Gerindra (16,3 persen), PDI Perjuangan (16,1 persen), Partai Demokrat (7,8 persen).

Selanjutnya, Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB (4,7 persen), PAN (4,6 persen), Nasdem (4,4 persen), Partai Keadilan Sejahtera atau PKS (4,3 persen), PPP (4,1 persen).

Survei TBRC mengunakan metode multistage random sampling, dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan memiliki margin of error -/+ 2,1 persen.(adv/*)

Airlangga: Upacara Kemerdekaan RI 2024 akan Digelar di IKN

PENAJAM PASER UTARA, SUMUTPOS.CO – Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengaku partainya berkomitmen mendukung penuh pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Airlangga menegaskan, pembangunan IKN harus selesai dengan baik dan tepat waktu.

Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini, Presiden Joko Widodo sudah memberi target pembangunan bisa dilaksanakan dengan cepat. Nantinya, upacara Kemerdekaan RI akan digelar di IKN baru pada 2024.

“Pembangunan IKN ini diharapkan bisa dilaksanakan dengan baik dan selesai tepat waktu. Sesuai perintah Presiden Joko Widodo bahwa upacara hari Kemerdekaan 17 Agustus 2024 akan dilaksanakan di Ibu Kota Nusantara,” kata Airlangga saat mengunjungi Titik Nol IKN di Kalimantan Timur, Sabtu (18/6/2022).

Dalam kunjungannya ke Titik Nol, Airlangga mengajak seluruh elite jajaran partai berlambang pohon beringin.

Airlangga menegaskan, kehadiran Golkar di Paser Penajam Utara sebagai bentuk dukungan penuh agar proyek luar biasa di IKN bisa selesai dengan tuntas.

“Ini bukan sebuah proyek biasa, jadi wajib dilaksanakan dengan tuntas,” tegas Airlangga.

Menko Perekonomian dan rombongan petinggi Golkar menyempatkan diri meninjau progres pembangunan bendungan di IKN yang sudah mencapai 55 persen. Menurut Airlangga, pembangunan bendungan menjadi dasar bagi kehidupan di IKN nantinya.

“Diharapkan dengan infrastruktur yang jadi ini maka kota ini bisa terbangun, menjadi kota pusat pemerintah, pusat simbol kota masa depan,” tutur Airlangga.

Tokoh yang sudah disepakati Munas Golkar untuk diusung jadi calon presiden ini menambahkan, selain Golkar, partai politik lain juga sudah menyatakan dukungan untuk penyelesaian pembangunan IKN. Terbukti, DPR dan pemerintah sudah menyepakati RUU IKN menjadi Undang-undang.

“Yang dibangun ini bukan Kota Penajam Paser Utara, tetapi yang dibangun ini adalah masa depan Indonesia,” tegas Airlangga.

Ketum Golkar meninjau langsung lokasi IKN bersama jajaran pengurus DPP partai beringin. Antara lain, Sekjen Golkar Lodewijk Paulus yang juga Wakil Ketua DPR, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Wakil Ketum Golkar bidang Kominfo, Nurul Arifin, Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid, Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung, serta anggota fraksi Golkar di Komisi X Hetifah Sjaifudian. (adv/*)

Kanim TBA Berikan Pelayanan Paspor Simpatik Bagi Calon Jamaah Umrah di Labuhanbatu

Pelayanan permohonan paspor bagi calon jamaah umrah di Kabupaten Labuhanbatu.(ist)

LABUHANBATU, SUMUTPOS.CO – Pengajuan permohonan paspor baru dan pengganti terjadi peningkatan di Unit Layanan Paspor (ULP) Labuhanbatu, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Asahan (TBA) Kanwil Kemenkumham Sumut.

Masyarakat mengajukan permohonan paspor tersebut, untuk keperluan untuk menunaikan ibadah Umrah. Terjadi peningkatan permohonan itu, pada akhir pekan ini, Sabtu (18/6).

Kepala Kantor Imigrasi TBA, Panogu HD Sitanggang menjelaskan menggelar layanan Paspor Simpatik bagi masyarakat Labuhanbatu pada akhir pekan. Sebagai wujud memberikan kemudahan pelayanan bagi masyarakat yang memiliki aktivitas padat di hari kerja sehingga kesulitan melakukan permohonan paspor.

Masyarakat Labuhanbatu menyambut antusias program inovatif Kanim TBA ini. Terpantau sedari pagi puluhan pemohon mendatangi gedung ULP sembari membawa berkas permohonan. Tercatat 58 orang mengajukan permohonan paspor baru maupun penggantian.

“Peningkatan permohonan paspor terjadi signifikan di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai juga di ULP Labuhanbatu dan kami berupaya mengakomodirnya. Karena itu kami pun memberikan pelayanan di akhir pekan untuk masyarakat yang tidak sempat mengurus paspor pada hari kerja,” jelas Panogu.

Panogu mengungkapkan pihaknya berupaya memberikan pelayanan keimigrasian terbaik bagi masyarakat di wilayah kerjanya. Dengan itu, peningkatan pelayanan juga diberikan kepada calon jamaah umrah dalam permohonan paspor.

“Khusus masyarakat Labuhanbatu ini kebutuhan paspor untuk umroh sangat tinggi mengingat Pemerintah Arab Saudi sudah membuka akses untuk ibadah umroh. Karena itu juga, kami membuka kesempatan bagi calon jamaah umroh yang ingin mengajukan permohonan paspor di akhir pekan,” kata Panogu.(gus)

Rudi Bangun Kritik PLN, Banyak Duit tapi Minta PMN

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Komisi VI DPR RI mempertanyakan langkah PT Perusahaan Listrik Negara (PLN Persero) yang mengajukan Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk tahun 2023. Pasalnya, perusahaan plat merah kelistrikan itu ternyata memiliki banyak surplus yang belum termanfaatkan dengan baik selama ini.

Hal ini disampaikan Anggota Komisi VI DPR RI, Rudi Hartono Bangun pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama (Dirut) PLN Darmawan Prasodjo, Jumat (17/6). Rudi mempertanyakan masalah over supply kapasitas listrik yang ada di Indonesia. Apalagi, nilai surplus dari over supply tersebut sangat tinggi.

“Tahun lalu misalnya, kapasitas terpasang di PLN ini ada 350 ribu Giga Watt Hour (GWh), sementara konsumsinya hanya 257 ribu GWh atau surplus 26 persen. Nah dikemanakan surplus itu? Soalnya pola struktur ini relatif sama selama 10 tahun terakhir sebelum sampai sekarang,” kata Rudi.

Dari pada mengajukan PMN, Rudi meminta PLN harus lebih aktif mengelola industri manufaktur agar penggunaan listriknya makin banyak dan optimal. Apalagi sampai saat ini para industri manufaktur itu masih menggunakan konsumsi listrik sebesar 1,2 persen dari total penggunaan listrik nasional.

Bahkan menurut penghitungan politisi Partai Nasdem ini, total dari surplus tersebut ada senilai Rp123 triliun. “Jadi untuk apa kelebihan energi listrik yang tidak dipasarkan itu? Kalau dihitung ada Rp123 triliun yang mubazir. Nah, ini kok PLN minta uang ke negara, minta Rp10 triliun,” kritik politisi asal Kabupaten Langkat, Sumatera Utara itu.

Rudi juga menyentil adanya komitmen pendanaan Asian Development Bank (ADB) senilai 600 juta dolar AS atau Rp8,58 triliun yang sudah dikantongi PLN. Adanya ADB tersebut serta kelebihan over supply atau diistilahkan harta perusahaan yang bisa dijual, tak semestinya PLN meminta PMN lagi.

“Bapak itu seharusnya kreatif. Kan bisa menjual yang Rp123 triliun yang mubazir itu ke sektor industri manufaktur atau segala macamnya. Jangan melihat ada PMN, gedor Menteri Keuangan dan Komisi VI, tapi ternyata di dalam perusahaan bapak banyak duit,” pungkas anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Sumut III itu. (rel/adz)

1...2,5892,5902,591...15,919Page 2,590 of 15,919