Home Blog Page 2613

Komisi B DPRD Sumut Stanvaskan Pelurusan Jalan di Kawasan APL Samosir

SAMOSIR, SUMUTPOS.CO – Komisi B DPRD Sumut menemukan dugaan terjadinya pelanggaran administrasi, hukum, dan perusakan kawasan hutan APL (areal penggunaan lain) saat melakukan kunjungan kerja di Desa Turpuk Limbong, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir, Jumat (10/6/2022). Karenanya, rombongan Komisi B yang dipimpin Wakil Ketua Mangapul Purba memutuskan agar pengerjaan pelurusan jalan di kawasan APL segera dihentikan (stanvas) sampai pihak-pihak terkait membuktikan tidak ada pelanggaran adminsitasi dan hukum.

“Setelah kunjungan ini, Komisi B akan melakukan RDP (rapat dengar pendapat) dengan mengundang semua pihak yang berkepentingan terhadap persoalan ini guna melihat dengan detail, apakah ada pelanggaran administrasi dan hukum atau tidak, sebelum kepastian hukum ini ditemukan maka kami memutuskan untuk menstanvas dahulu seluruh kegiatan pengerjaannya,” ujar Mangapul Purba melalui siaran persnya yang diterima SumutPos.co, Jumat (10/6/2022).

Mangapul yang juga Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut, didampingi beberapa anggota Komisi B lainnya menyatakan, tidak boleh ada kegiatan apapun di lokasi yang sedang dipersoalkan. “Apabila ada kegiatan pengerjaan di lokasi yang sedang dipersoalkan, maka itu dapat dinyatakan melawan hukum dan kami meminta kepada aparat hukum dan masyarakat untuk mengawasinya,” lanjut Mangapul.

Selain itu, Mangapul juga menyampaikan, sepanjang kegiatan pemerintah kabupaten demi kepentingan rakyat dan tidak menyalahi hukum serta merusak lingkungan, terutama kawasan hutan, maka semua pihak wajib mendukungnya.

Dalam kesempatan itu, Komisi B juga mempersoalkan pengerjaan pengerukan kawasan hutan yang menghasilkan produk galian C, dan mempertanyakan izin serta peruntukan hasil pengerukan tersebut. Menyikapi ini, perwakilan Dinas PU menjelaskan, hasil pengerukan itu diperuntukan sertunisasi jalan-jalan kabupaten yang rusak.

Diketahui, kunjungan Komisi B DPRD Sumut ke Samosir ini atas dasar laporan masyarakat atas nama Lembaga Masyarakat Komunitas Masyarakat Perantau Samosir (Kompas) yang diketua Rokiman Pargusip yang menduga bahwa pengerjaan pelebaran jalan atau pelurusan jalan di Desa Turpuk Limbong Kecamatan Harian Kabupaten Samosir yang berada di kawasan hutan lindung telah melanggar prosedur hukum dan diduga telah merusak kawasan hutan lindung tersebut.

Adapun Komisi B yang ikut dalam kunjungan tersebut yakni Erwinsyah Tanjung, Saut Bangkit Purba, Irwan Simamora, Manimpan Tobing, Iskandar Sinaga, Syahrul Siregar, Anwar Sani Tarigan, dan Pantur Banjarnahor. Sementara pihak pemerintah Kabupaten Samosir langsung dihadiri Sekda Pemkab Samosir, Dinas Kehutanan, PUPR, Kepala Desa dan tokoh-tokoh masyarakat disekitar wilayah kecamatan harian. (adz)

Dukung Pemulihan Ekonomi, bank bjb Fasilitasi SBR 011

BANDUNG, SUMUTPOS.CO – PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (bank bjb) ikut memfasilitasi penawaran obligasi Savings Bond Ritel (SBR) 011 sebagai upaya nyata perseroan mendukung pemerintah dalam pemulihan ekonomi Indonesia pascaditerpa badai Covid-19.

SBR 011 ditawarkan sebagai bentuk investasi yang aman dan menguntungkan bagi seluruh warga negara Indonesia. Juga memberi kesempatan kepada masyarakat ikut serta berpartisipasi membantu pemerintah membiayai Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Nantinya, seluruh dana yang didapat dari SBR 011 akan dialokasikan untuk membiayai APBN. Instrumen investasi ini hadir sebagai upaya pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19.

Penawaran investasi surat berharga negara (SBN) ini telah diumumkan untuk periode penawaran 25 Mei hingga 16 Juni 2022. SBR 011 ditawarkan dengan masa jatuh tempo selama dua tahun. bank bjb menjadi salah satu perbankan yang juga ikut menjadi agen untuk memasarkan investasi ini. Investor cukup melakukan pendaftaran melalui infobjb.id/sbn dengan nilai investasi minimal Rp1 juta.

SBR 011 ditawarkan dengan kupon (nilai bunga) 5,50% p.a dengan besaran mengambang. Artinya, kupon akan disesuaikan dengan besaran BI 7 Day Reverse Repo Rate. Namun berlaku kupon minimal (floating with floor) sehingga memberi kepastian investasi hingga akhir.

Menariknya, masyarakat yang ikut menjadi investor instrumen investasi ini akan mendapatkan cashback menarik untuk pendaftaran melalui bank bjb. Cashback berupa uang tunai akan ditransfer ke rekening nasabah maksimal 30 hari setelah settlement.

“Ikut menjadi investor bjb obligasi ritel adalah pilihan berharga untuk investasi aman dan menguntungkan. bank bjb ikut memfasilitasi penawaran SBR 011 ini sebagai bentuk dukungan kami terhadap pemulihan ekonomi nasional,” jelas Pemimpin Divisi Corporate Secretary bank bjb Widi Hartoto.

Diketahui, obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah atau korporasi berisi janji dari pihak yang menerbitkan untuk membayar kupon obligasi dan melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan. Hal ini sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002.

Beberapa keuntungan investasi obligasi adalah adanya imbal hasil atau return yang lebih bersaing dibandingkan dengan produk deposito. Kemudian memberikan pendapatan yang tetap berupa kupon obligasi. Juga adanya potensi keuntungan atas penjualan obligasi. Namun yang terpenting adalah investasi aman dengan pengembalian pokok 100% pada saat jatuh tempo.

Kendati begitu, produk ini juga memiliki beberapa risiko pasar yang harus diketahui. Diantaranya adanya potensi keuntungan maupun kerugian akibat faktor ekonomi yang mempengaruhi pasar keuangan, seperti perubahan tingkat suku bunga, nilai tukar, dan harga obligasi.

Kemudian risiko kredit berupa potensi kerugian yang timbul karena penerbit obligasi gagal memenuhi kewajibannya membayar kupon dan/atau pokok obligasi. Dari sisi likuiditas, adanya risiko yang timbul karena tidak dapat memenuhi kewajiban akibat likuiditas yang tidak mencukupi.

Sebagai produk negara dan bukan produk bank bjb, perseroan dalam hal ini hanya memasarkan atau agen penjual. Setiap pilihan atas produk Obligasi yang dibeli (calon) Investor merupakan tanggung jawab dan keputusan (calon) Investor sepenuhnya, termasuk apabila (calon) investor memilih jenis produk yang tidak sesuai dengan profil risiko (calon) investor. (sih)

Deliserdang Nominasi Kabupaten Layak Anak

EVALUASI: Bupati Deliserdang H Ashari Tambunan saat mengikuti rapat VLH evaluasi KLA di Aula Cendana Kantor Bupati Deliserdang, Rabu (8/6).

DELISERDANG, SMUTPOS.CO – Bupati Deliserdang, H Ashari Tambunan mengikuti Pelaksanaan Verifikasi Lapangan Hybrid (VLH) Evaluasi Kabupaten Layak Anak (KLA) di Aula Cendana, Kantor Bupati Deliserdang, Rabu (8/6).

Di kesempatan itu, Bupati Deliserdang menegaskan dalam menjamin hak-hak anak untuk bisa hidup, tumbuh dan berkembang serta mendapatkan perlindungan, Pemerintah Kabupaten Deliserdang menerbitkan dasar dan hukum penyelenggaraan perlindungan anak yang dimasukkan ke dalam Peraturan Daerah (Perda) No.5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak dan Perda No.4 tahun 2017 tentang Ketahanan Keluarga.

Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, sebut Bupati Deliserdang, dilaksanakan melalui sinergitas antara perangkat daerah dan lembaga yang diwadahi, melalui gugus tugas dan forum koordinasi lainnya, evaluasi pembangunan yang terpadu.

Setiap perangkat daerah dan lembaga diharapkan mengikutsertakan anak secara aktif pada seluruh aktivitas sektor pembangunan.

“Hari ini, kita akan mengikuti Verifikasi Lapangan Hybrid Kabupaten Layak Anak Tahun 2022, di mana Kabupaten Deliserdang sebagai satu nominator. Saya atas nama Pemerintah Kabupaten Deliserdang, mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Provinsi Sumatera Utara, yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan kepada kami,” ungkap Bupati.

“Semoga sinergitas dan kolaborasi dalam menciptakan lingkungan yang positif, sportif dan ramah anak terus terjalin bahkan ditingkatkan, sehingga Kabupaten Deliserdang menjadi bagian dalam upaya untuk menjadikan negara maju dan hebat menuju Indonesia Layak Anak 2030, Indonesia Emas 2045,” imbuh Bupati.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang), Ir Remus Hasiholan Pardede, selaku Ketua Gugus Tugas KLA Deliserdang, dalam paparannya menjabarkan ada lima klaster dalam upaya mendukung KLA.

Pertama, hak sipil dan kebebasan anak. Yaitu dengan peraturan daerah administrasi penduduk. Peraturan ini juga menjadi inovasi percepatan pemilikan akta kelahiran.

Kedua, aspek lingkungan keluarga pengasuhan alternatif pertama tentang pencegahan perkawinan anak usia remaja. Hal ini merupakan inovasi untuk melakukan pembinaan bagi calon pengantin sebelum sah menjadi suami istri demi mendapatkan sertifikat.

Klaster ketiga, kesehatan dasar dan kesejahteraan. Membangun fasilitas kesehatan, seperti membangun ruang ASI, ruang bermain, dan rumah anak, pembangunan jamban sehat, membuat Program BABS.

Klaster keempat adalah pendidikan. Pemanfaatan waktu luang yang diperuntukkan untuk anak-anak di daerah tertinggal atau yang tersangkut masalah hukum serta anak anak pesisir, satuan pendidikan ramah anak membangun kegiatan budaya untuk pusat kreativitas anak di Kabupaten Deliserdang.

Terakhir, perlindungan khusus. Perlindungan terpadu terhadap anak bekerjasama dengan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (KominfoStan), dengan membuat tampilan narasi edukasi berupa flyer atau video untuk mengedukasi anak dan wanita. Inisiasi inklusi untuk anak berkebutuhan khusus (ABK), penyandang disabilitas, dengan membangun PKBM.

“Dengan Keputusan Bupati No.142 tahun 2022 dan No.167 A tahun 2021 tentang Inovasi, kami bisa melakukan langka cepat sehingga apa yang menjadi harapan agar hak anak dapat terpenuhi di Kabupaten Deli Serdang bisa terwujud,” ucap Kepala BappedaLitbang. (btr/azw)

Deliserdang Terima Penghargaan Maturitas Level 3 SPIP

PENGHARGAAN: Pemkab Deliserdang menerima penghargaan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Republik Indonesia yang diserahkan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara, Kwinthamaka SE MM dan diterima Bupati Deliserdang, H Ashari Tambunan di Kantor Bupati Deliserdang, Lubukpakam, Kamis (9/6).

LUBUKPAKAM, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deliserdang kembali menerima penghargaan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Republik Indonesia yang diserahkan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara, Kwinthamaka SE MM dan diterima Bupati Deliserdang, H Ashari Tambunan di Kantor Bupati Deliserdang, Lubukpakam, Kamis (9/6).

Penghargaan itu berupa Sertifikat Kapabilitas Level 3 Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Kabupaten Deliserdang merupakan yang pertama mendapatkan penghargaan tersebut di Sumatera Utara Tahun 2022.

Dikesempatan itu, Bupati Deliserdang mengapresiasi penghargaan yang diterima Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deliserdang tersebut.

Bupati Deliserdang berharap, penghargaan itu bisa memotivasi semua jajaran Pemkab Deliserdang untuk bisa lebih baik ke depannya.

“Terima kasih atas penghargaan yang diberikan oleh BPKP RI melalui BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. Pemerintah Kabupaten Deliserdang juga berterima kasih atas bimbingan, arahan, pendampingan yang diberikan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Apa yang disampaikan oleh BPKP Perwakilan Sumatera Utara tidak hanya untuk menjauhkan dari permasalahan hukum, tapi juga untuk kelancaran kegiatan-kegiatan pemerintah bisa tercapai,” ucap Bupati Deliserdang.

Sebelumnya, Ketua BPKP Wilayah Sumut, Kwinthamaka SE MM menyampaikan penghargaan tersebut berkat komitmen Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam mewujudkan pemerintahan bersih, akuntabel dan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

“SPIP ini merupakan salah satu hal yang mendasari tentang bagaimana tatakelola pemerintahan, terkhusus tatakelola keuangannya agar lebih baik, akuntabel dan tentu ujungnya adalah pemerintah ini melaksanakan pelayanan dengan bersih dan baik kepada masyarakat,” jelasnya.

Ketua BPKP Wilayah Sumut kembali menjelaskan, ada tiga parameter yang digunakan dalam penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP yaitu Manajemen Risiko Indeks (MRI), Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) dan Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).

“Mudah-mudahan penghargaan ini menjadi dorongan dan semangat di jajaran Pemerintah Kabupaten Deliserdang. Harapan kami tidak sebatas penghargaan yang didapat pada hari ini, tetapi tetap terus dipertahankan dan kalau bisa ditingkatkan. Dan untuk seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) agar ditingkatkan komitmen dan kematangannya yang sudah diperoleh agar Bupati dan Wakil Bupati yakin atas kinerjanya,” ujarnya.

Turut hadir pada penyerahan Sertifikat Kapabilitas Level 3 Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah tersebut, Koordinator Pengawasan I APD, Rohmad Basuki bersama anggota BPKP lainnya, Inspektur H Edwin Nasution, Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset (BPKA), Baginda Thomas Harahap SH, Kepala Dinas KominfoStan, Dr Drs Hj Miska Gewasari MM.(btr/azw)

Bupati Asahan Upah-upah CJH Anggota Korpri Asahan

UPAH-UPAH: Bupati Asahan H Surya BSc melakukan upah-upah kepada 43 orang Anggota Korpri Kabupaten Asahan yang akan berangkat haji pada tahun ini di Aula Melati Kantor Bupati Asahan, Kamis (9/6).dermawan/SUMUT POS.

ASAHAN, SUMUTPOS.CO – Bupati Asahan H Surya BSc melakukan upah-upah kepada 43 orang Anggota Korpri Kabupaten Asahan calon jamaah haji (CJH) yang akan berangkat pada tahun ini di Aula Melati Kantor Bupati Asahan, Kamis (9/6). Dalam upah-upah itu juga dilakukan bersama dengan Ketua Dewan Pengurus Kabupaten (DPK) Korpri Kabupaten Asahan, Para Asisten, Ketua Tim Penggerak Pembina Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Asahan, dan Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Asahan.

Pada kesempatan ini Utomo SAg Ketua Panitia melaporkan, jama’ah Calon Haji pegawai negeri sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan yang mengikuti upah-upah berjumlah 43 orang yang terdiri dari perempuan 24 orang dan laki-laki 19 orang.

Selanjutnya Utomo melaporkan jamaah calon haji Kabupaten Asahan direncanakan akan berangkat meninggalkan tanah air pada tanggal 18 Juni 2022.

Sementara Ketua DPK Korpri Kabupaten Asahan Drs John Hardi Nasution MSi pada sambutannya mengucapkan selamat kepada Anggota Korpri Kabupaten Asahan yang pada tahun ini dapat menunaikan Ibadah Haji sebagai Hukum Islam yang kelima. “Kami mendoakan semoga bapak/ibu senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dalam menjalankan Ibadah Haji di Tanah Suci serta kembali ke Tanah Air,” tuturnya.

“Kami berharap, dengan ibadah haji yang dilaksanakan oleh Anggota Korpri kali ini dapat mempengaruhi sikap dan perilaku sebagai Aparatur Negara menuju peningkatan ketakwaan terhadap Allah SWT dan profesionalisme dalam menjalankan tugas sehari-hari,” imbuh Ketua DPK Korpri Kabupaten Asahan yang juga menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan.

Menutup sambutannya John Hardi berharap, jamaah Calon Haji Anggota Korpri/PNS Kabupaten Asahan bisa mendoakan di tempat-tempat mustajab di Tanah Suci. Doakan agar Kabupaten Asahan selalu mendapat keberkahan kedamaian serta selalu mendapatkan lindungan dari Allah SWT, dan juga mendoakan Bupati/Wakil Bupati Asahan di bawah kepemimpinan H Surya BSc dan Bapak Taufik Zainal Abidin Siregar SSos MSi senantiasa dilindungi Allah SWT serta mendapat petunjuk dalam menjalankan tugas-tugas beliau memimpin Asahan.

Di tempat yang sama Bupati Asahan H Surya BSc dalam bimbingan dan arahannya berpesan dan berharap agar meluruskan niat bapak ibu dalam melaksanakan ibadah haji.

“Niatkan bahwa ibadah haji ini hanya untuk Allah semata, bukan untuk meningkatkan status sosial di tengah-tengah masyarakat, tingkatkan kualitas nilai ibadah haji bapak Ibu ketika berada di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Wukuf di Arafah, melempar Jumrah di Mina dan seterusnya, laksanakanlah semua dengan khusyuk, pahami makna dan hakikatnya sebagaimana yang telah diajarkan dalam manasik haji,” ujarnya.

Selanjutnya pelihara dan jaga kesehatan fisik. Jangan anggap remeh, takabbur, dan sombong seolah-olah bisa, banyak jamaah yang selama di tanah air tidak pernah sakit, tiba-tiba sakit ketika berada di tanah suci dan demikian sebaliknya serta jaga keamanan diri masing-masing, banyak pengalaman jamaah haji tahun-tahun yang lalu, petik pelajaran dari pengalaman itu. Perhatikan petunjuk-petunjuk keselamatan dan patuhi jadwal yang ditetapkan. Insya Allah semua akan selamat jika mengikuti aturan-aturan yang berlaku.

Dan yang terakhir Bupati Asahan berpesan sebagai Tamu Allah Bapak Ibu harus memelihara sikap dan perilaku serta dapat menjadi teladan bagi saudara-saudara kita dari daerah dan negara lain.

Menutup bimbingan arahannya Bupati Asahan berharap dan berdoa agar bapak ibu dapat membawa pulang predikat haji yang mabrur.

Di kesempatan ini parah jamaah Calon Haji Anggota Korpri Kabupaten Asahan diberikan tausiah agama oleh Al Ustadz H Dahmul Daulay SAg MA agar memanfaatkan ibadah haji ini dengan sebaik-baiknya, sehingga para jama’ah dapat menjadi haji yang mabrur.

Kegiatan ini dirangkai dengan pemberian cenderamata kepada para Calon Jama’ah Haji Anggota Korpri Kabupaten Asahan oleh Bupati Asahan, Ketua DPK Korpri Kabupaten Asahan, Para Asisten, Anggota Korpri Kabupaten Asaha, Ketua TP PKK Kabupaten Asahan dan Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Asahan. (dat/azw)

 

Viral Video Penggerebekan, Oknum Kades dan Wakil Ketua BPD di Tanah Masa, Selingkuh

NISEL, SUMUTPOS.CO – Video seorang oknum penjabat kepala desa (pj kades) bersama seorang oknum Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kecamatan Tanah Masa, Kabupaten Nias Selatan (Nisel), digerebek warga di kamar penginapan baru-baru ini, viral di masyarakat. Dari penggerebekan ini, diduga kedua oknum tersebut menjalin hubungan terlarang, alias perselingkuhan.

Diketahui, oknum pj kades berinisial GL, sudah beristri dan merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemkab Nisel. Sementara oknum Wakil Ketua BPD yang berinisial MG, berstatus lajang.

Kedua pasangan diduga selingkuh ini, digrebek warga pada satu kamar penginapan di Telukdalam, Nisel. Pada video berdurasi 52 detik tersebut, tampak MG memohon kepada warga agar tak diviralkan di media sosial. Sedangkan GL keluar dari tempat persembunyiannya di bawah kolong tempat tidur, dalam keadaan telanjang, dan berusaha merampas smartphone warga yang digunakan untuk merekam aksi penggerebekan itu.

Seorang tokoh masyarakat Kecamatan Tanah Masa, yang tak ingin namanya dikorankan, mengaku sudah mengetahui video tersebut. Dia menduga, perselingkuhan antara oknum pj kades dan oknum pegawai BPD sudah tercium sejak lama.

“Kami duga ini sudah berlangsung lama, hanya saja selama ini mereka pandai menutupi. Kami selaku masyarakat merasa malu, dan tentu kami tidak menerima seorang pemimpin kami di desa berprilaku asusila. Perbuatan mereka sudah mencoreng nama baik desa,” tegas tokoh masyarakat itu.

Dia pun berharap kepada Pemkab Nisel bersama aparat berwenang, segera melakukan penyelidikan terhadap kasus itu, serta ditindak sesuai hukum yang berlaku.

“Kami selaku masyarakat desa ini, sangat menyesalkan kejadian ini. Harusnya mereka sebagai panutan di tengah-tengah masyarakat, namun malah berperilaku amoral,” katanya lagi.

“Untuk itu, kami berharap kepada Bapak Bupati Nisel serta aparat penegak hukum, untuk menindak kedua oknum itu, sesuai hukum yang berlaku. Mereka harus dituntut pasal perzinaan. Sebab pak pj kades itu sudah beristri, sedangkan perempuan itu, yang berjabatan Wakil Ketua BPD masih lajang,” imbuhnya.

Terpisah Camat Tanah Masa, Fajar Zebua mengaku, sudah mengetahui video perselingkuhan itu, setelah keluarga MG menghubunginya pada Selasa (7/6) lal.

“Memang baru kemarin kami mengetahui video itu. Kami juga terkejut, tidak sepantasnya dan tidak layak seorang oknum pj kades berperilaku seperti itu, apalagi dia berstatus ASN,” tuturnya, Kamis (9/6).

“Saya sudah sarankan kepada keluarga MG supaya persoalan itu lebih dulu diselesaikan di desa,” sambung Fajar.

Fajar pun mengatakan, dalam waktu dekat akan melaporkan kejadian itu kepada Bupati Nisel, untuk selanjutnya diambil tindakan kepada kedua oknum itu.

“Kemarin saya sudah telepon oknum pj kades itu, dan dia mengakui perbuatannya. Katanya dia mau bertanggung jawab. Jika ada persetujuan antara kedua belah pihak, maka dia siap menikahi perempuan itu. Terkait sanksi, tentu pimpinan yang lebih tinggi yang akan mengambil tindakan. Nanti kami laporkan dulu ke Bapak Bupati,” pungkasnya. (adl/saz)

Grup GoTo Menyatukan Ekosistem dalam Komitmen Keberlanjutan ‘Tiga Nol’

Berdasarkan penilaian materialitas yang dilakukan untuk Gojek pada tahun 2021, Perusahaan telah memperluas cakupannya kepada Tokopedia dan GoTo Financial, menciptakan tolok ukur dan serangkaian prioritas yang jelas untuk seluruh ekosistem GoTo.

JAKARTA, SUMUTPOS – PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (“Grup GoTo” atau “Perusahaan,” IDX:GOTO), ekosistem digital terbesar di Indonesia, Kamis (9/6/2022) mengumumkan telah memperluas komitmen ‘Tiga Nol’ (Nol Emisi, Nol Sampah, Nol Hambatan) di seluruh ekosistemnya, membentuk pendekatan dan strategi yang terkonsolidasi bagi Perusahaan guna mencapai tujuan keberlanjutannya secara bersama-sama.

Berdasarkan penilaian materialitas yang dilakukan untuk Gojek pada tahun 2021, Perusahaan telah memperluas cakupannya kepada Tokopedia dan GoTo Financial, menciptakan tolok ukur dan serangkaian prioritas yang jelas untuk seluruh ekosistem GoTo.

Pengumuman ini dilakukan seiring dengan terbitnya Laporan Keberlanjutan pertama Grup GoTo sejak persatuan Gojek dan Tokopedia pada tahun 2021 dan pencatatan bersejarah Perusahaan di Papan Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) pada April 2022. Laporan yang berjudul “Mendorong Kemajuan” mencakup data dari Januari-Desember 2021 dan mengidentifikasi masalah paling material bagi Perusahaan seperti aksi iklim, keberagaman, kesetaraan, dan inklusi (DEI), penggunaan dan pembuangan kemasan, struktur tata kelola dan etika bisnis, serta target lainnya; dengan demikian memperkuat kedudukan GoTo sebagai yang terdepan dalam pelaporan keberlanjutan di kawasan Asia Tenggara.

Andre Soelistyo, CEO Grup GoTo mengatakan, “Sustainability selalu menjadi hal utama dari model bisnis kami, dengan mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) dalam cara kami beroperasi dan bertumbuh sebagai perusahaan. Sejak membentuk Grup GoTo, skala dan tanggung jawab kami telah berkembang secara signifikan, dan kami yakin kami berada pada posisi yang unik untuk membuat dampak positif yang lebih besar bersama-sama. Target Tiga Nol tersebar di keseluruhan organisasi kami dan mendorong semua pihak di GoTo  untuk melakukan dekarbonisasi terhadap kegiatan operasional dan ekosistem kami yang lebih luas, membangun platform yang sepenuhnya sirkular, dan berinvestasi dalam pertumbuhan karyawan dan mitra kami untuk menjadi perusahaan yang inklusif. Kami ingin menetapkan standar dalam mendorong kemajuan untuk Indonesia serta Asia Tenggara, dan bertanggungjawab kepada seluruh pemangku kepentingan kami, termasuk investor, mitra, karyawan dan regulator.”

Patrick Cao, Presiden GoTo, menjelaskan struktur dan akuntabilitas tata kelola keberlanjutan GoTo, “Kami berkomitmen untuk menciptakan nilai jangka panjang bagi ekosistem kami, maka sangat penting bagi kami untuk memasukkan praktik ESG terbaik ke dalam struktur tata kelola dan proses kami. Untuk melakukan ini, kami memastikan manajemen senior GoTo bertanggung jawab atas kinerja ESG kami, memastikan pengawasan dari Dewan kami, dan menetapkan target keberlanjutan di seluruh perusahaan operasional kami yang selaras dengan standar global dalam pengungkapan dan pelaporan ESG. Upaya kami mencakup perluasan Dewan Penasihat eksternal kami, untuk memantau upaya kami dan memberi kami saran dan umpan balik secara rutin. Pada akhirnya, ini memastikan kita semua bergerak ke arah yang sama, dan mendefinisikan serta mengukur kemajuan secara konsisten.”

Laporan Keberlanjutan ‘Mendorong Kemajuan’ GoTo diterbitkan bersamaan dengan  penerbitan Laporan Tahunan 2021, pengumuman kinerja untuk tahun 2021, dan kuartal pertama tahun 2022, saat Perusahaan memulai proses penyelarasan pengungkapan keuangan dan non-keuangan dalam pelaporannya. Sorotan dari laporan dan kemajuan terhadap komitmen “Tiga Nol” GoTo meliputi:

  • Nol Emisi: Grup GoTo berada di jalur yang tepat untuk mencapai tujuan nol emisi pada tahun 2030, melalui strategi pengurangan emisi dan penyeimbangan karbon yang terus dijalankan . Gabungan total emisi gas rumah kaca Cakupan 1, 2, dan 3 di seluruh Grup GoTo pada tahun 2021 adalah 817.248 ton setara karbon dioksida (tCO2e), dengan proporsi terbesar berasal dari penggunaan produk yang dijual (bagian dari Cakupan 3). Target GoTo untuk mengubah 100% armada pengemudinya menjadi kendaraan listrik (EV) pada tahun 2030 membuat kemajuan nyata melalui program uji coba dengan mitra ventura bersama Electrum, TBS Energi Utama di Jakarta Selatan yang melibatkan 500 sepeda EV dan 14 stasiun pertukaran baterai, dan kolaborasi dengan lainnya mitra termasuk Gogoro, Gesits, Mitsubishi Motors, Santomo, dan Pertamina. Fitur GoGreener Carbon Offset dalam aplikasi juga telah diperkenalkan bagi pelanggan untuk mengukur dan mengimbangi emisi masing-masing, termasuk GoCar/GoRide dan GoGreener Tree Collective. Layanan GoTransit juga memudahkan pengguna untuk menggabungkan transportasi umum dengan layanan transportasi first mile dan last mile di Gojek.
  • Nol Sampah: Tujuan Perusahaan adalah untuk mengurangi dan pada akhirnya menghilangkan polusi terhadap lingkungan, termasuk mengalihkan sebanyak mungkin sampah dari tempat pembuangan akhir. Pada tahun 2021, GoTo untuk pertama kalinya menyelesaikan proses penghitungan sampah di keseluruhan ekosistem, yang mencakup semua gudang, kantor, dan layanan on-demand. Secara total, seluruh ekosistem GoTo menghasilkan sekitar 335.000 metrik ton sampah per tahun, di mana kurang dari 1% di antaranya berasal dari operasi langsung GoTo, dan sisanya secara tidak langsung dari ekosistem Gojek dan Tokopedia. Meskipun sebagian besar informasi tersebut bersifat ekstrapolatif mengingat sifat jaringan pedagang dan mitra GoTo yang terdesentralisasi, proses tersebut menciptakan tolok ukur penting dan mengidentifikasi area utama di mana Perusahaan dapat memiliki dampak terbesar dalam mengupayakan pencapaian target Nol Sampah. Upaya pengurangan limbah GoTo meliputi tas pengantaran yang dapat digunakan kembali, pendauran ulang kotak kardus, dan memberikan pedoman untuk mendorong mitra dalam mengurangi dan menghentikan penggunaan produk dan peralatan sekali pakai.
  • Nol Hambatan: Grup GoTo telah menyiapkan strategi dalam memberdayakan masyarakat mendapatkan talenta yang tepat, mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan, dan mempercepat pertumbuhan dan inklusi keuangan, dan memperjuangkan keberagaman, kesetaraan dan inklusi (DEI) di dalam Perusahaan dan di seluruh ekosistemnya. Laporan Keberlanjutan Grup GoTo mencakup data terkait keberagaman gender dan usia tenaga kerja serta Dewan Tata Kelola kami. Adapun dengan 2,6+ juta pengemudi dan 15+ juta mitra pedagang dalam ekosistem, GoTo terus berkontribusi kepada sekitar 2% dari pendapatan domestik bruto (PDB) Indonesia; mendukung usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam pelatihan, pertumbuhan usaha, kewirausahaan dan pelayanan kepada kelompok masyarakat marginal; dan mempromosikan inklusi keuangan serta akses ke ekonomi digital. Metrik keselamatan untuk mitra pengemudi mencerminkan respons insiden dan program dukungan yang diperkuat, dan GoTo Group juga menerapkan inisiatif keamanan digital dan pembayaran baru pada tahun 2021.

GoTo juga telah berkomitmen untuk menerbitkan peta jalan untuk komitmen Tiga Nol di situs web resmi GoTo dalam waktu dekat, untuk secara dinamis memperbarui pemangku kepentingan tentang kemajuan dan kinerja ESG Perusahaan secara real time.

Tanah Sullivan, Head of Sustainability Grup GoTo mengatakan, “Laporan Keberlanjutan GoTo menandai pencapaian kami selama satu tahun, di tengah lingkungan makro yang menantang dan varian COVID-19 baru. Laporan ini berfungsi sebagai tonggak petunjuk kami yang akan terus kami perjuangkan. Tantangan yang dihadapi pada tahun 2021 memberi kami motivasi yang lebih kuat untuk bertindak lebih mendesak, memanfaatkan ekosistem gabungan kami untuk memperkuat dampak dan jangkauan kami. Di GoTo, kami menempatkan sisi manusia dari ekosistem kami sebagai inti dari semua yang kami lakukan, yang selaras dengan strategi keberlanjutan kami. Mereka adalah orang-orang yang menjadi inti bisnis kami yang mendorong dan menginspirasi kami untuk berbuat lebih banyak dan mendorong kemajuan untuk semua, bukan hanya untuk sekelompok dari mereka. Tujuan kami adalah untuk selalu bertindak demi kepentingan terbaik mereka, memastikan model bisnis kami terus menciptakan dampak positif yang berkelanjutan bagi manusia dan Bumi, dan membuat kami bertanggung jawab terhadap standar global dalam praktik terbaik keberlanjutan.”

Laporan Keberlanjutan 2021 GoTo Group dapat diakses selengkapnya di sini. Laporan GoTo terindeks pada standar GRI, standar SASB untuk transportasi jalan dan industri e-commerce dan persyaratan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), serta mengacu pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Perserikatan Bangsa-Bangsa. GoTo menjadi penandatangan Stakeholder Capitalism Metrics yang dikeluarkan oleh Forum Ekonomi Dunia pada tahun 2021. Perusahaan melibatkan Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (firma anggota dari jaringan global PwC) untuk melakukan keterlibatan jaminan terbatas untuk informasi keberlanjutan tertentu dalam laporan. (Rel)

Aksi Konvergensi Pencegahan Stunting Gunungsitoli 2022, Penuhi Gizi Ibu Hamil dan Balita

PUKUL GONG: Wali Kota Gunungsitoli Lakhomizaro Zebua, didampingi Ketua DPRD Gunungsitoli Yanto Ue, memukul gong tanda dibukanya Rembuk Stunting Tingkat Kota Gunungsitoli 2022.

GUNUNGSITOLI, SUMUTPOS.CO – Wali Kota Gunungsitoli Lakhomizaro Zebua, berharap seluruh stakeholder melakukan inovasi agar upaya pemenuhan gizi masyarakat, terutama bagi mereka yang rentan stunting, seperti ibu hamil dan balita, dapat terpenuhi.

Hal itu disampaikan Lakhomizaro pada Rembuk Stunting 2022 yang dilaksanakan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kota Gunungsitoli 2022 di Ruang Rapat Lantai 2 Kantor Wali Kota Gunungsitoli, Selasa (7/6) lalu.

“Pelaksanaan aksi konvergensi pencegahan stunting Gunungsitoli, sekaligus wujud komitmen daerah dalam pencegahan dan penurunan stunting. Karena itu, TPPS melaksanakan rembuk stunting,” ungkap Lakhomizaro.

“Maka saya harapkan kepada seluruh perangkat daerah, bersama stakeholder terkait, untuk dapat melakukan inovasi-inovasi. Hal ini dimaksudkan, agar upaya pemenuhan gizi ibu hamil dan balita bisa terpenuhi,” imbuhnya.

Dia juga mengatakan, Rembuk Stunting 2022 ini merupakan satu tahapan yang penting dan wajib dilaksanakan setiap kabupaten/kota dalam rangka konvergensi penanganan stunting.

“Hal ini telah menjadi agenda nasional, sebagaimana amanah Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021, tentang Percepatan Penurunan Stunting,” jelas Lakhomizaro.

Lakhomizaro mengatakan, tingkat keberhasilan program ini sangat mempengaruhi sektor non-kesehatan, terutama pada perubahan perilaku masyarakat. Adapun dukungan dalam program ini, di antaranya pembangunan sanitasi, air bersih, penyediaan pangan yang aman dan bergizi, dan utamanya pemahaman secara baik, serta kepedulian masing-masing individu masyarakat untuk mengoptimalkan perannya dalam upaya penanggulangan stunting di Kota Gunungsitoli.

Dalam laporan Ketua TPPS Kota Gunungsitoli 2022, yang diwakili Kepala Dinas P5A Kota Gunungsitoli, Soginoto Dakhi berharap, rencana kegiatan intervensi gizi terintegrasi penurunan stunting yang telah disepakati oleh lintas sektor ini, dilaksanakan pada tahun berjalan sekaligus dimuat dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) untuk tahun berikutnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Gunungsitoli Yanto Ue, dalam sambutannya menyampaikan, upaya menekan angka kasus stunting sejalan dengan upaya pemerintah dalam memberantas kemiskinan dan keterbelakangan.

“Kami sepakat dengan upaya yang dilakukan Wali Kota Gunungsitoli dalam rangka percepatan penurunan angka prevalensi stunting di Kota Gunungsitoli,” katanya.

Pelaksanaan kegiatan ini diselingi pemukulan gong oleh Wali Kota Gunungsitoli dan penandatanganan komitmen dan kesepakatan bersama oleh seluruh stakeholder terkait. Aksi Konvergensi Pencegahan Stunting Kota Gunungsitoli ini, dihadiri Sekretaris Daerah Kota Gunungsitoli Oimonaha Waruwu, para kepala OPD, camat dan lurah se-Kota Gunungsitoli, 20 kepala desa yang daerahnya terindikasi kasus stunting, Ketua TP PKK Kota Gunungsitoli, Kepala UPTD Puskesmas se-Kota Gunungsitoli, TPPS Kota Gunungsitoli, serta undangan lainnya. (adl/saz)

Triwulan Pertama, PAD Binjai Terkumpul Rp17 Miliar

MASUK: Pintu masuk ke Kota Binjai yang berbatasan langsung dengan Kota Medan.

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Pendapatan Asli Daerah Kota Binjai tercatat tidak mencapai target sejak tiga tahun belakangan. Namun demikian, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah malah meningkatkan target PAD menjadi lebih kurang Rp200 miliar pada tahun 2022.

Lantas bagaimana realisasi pajak yang sudah dihimpun BPKAD pada Januari hingga April 2022 ini? Dalam catatan BPKAD Kota Binjai, PAD dari sektor pajak daerah sudah terkumpul sebesar Rp15,9 miliar atau 11 persen.

“Target pajak daerah tahun 2022 ini sebesar Rp135 miliar,” ujar Kepala Bidang Retribusi dan Pajak BPKAD Binjai, Elfitra Hariadi, Rabu (8/6).

Sejauh ini, BPKAD Binjai mencatat pajak penerangan jalan PLN yang paling banyak dihimpun, yakni senilai Rp8,5 miliar dari target Rp25 miliar. Sementara realiasasi terbanyak kedua diisi oleh pajak restoran dengan capaian sebesar Rp2,8 miliar.

“Target pajak restoran Rp15 miliar,” ujar pria yang akrab disapa Fitra ini.

Sementara untuk retribusi, BPKAD Kota Binjai menargetkan senilai Rp20,5 miliar pada tahun 2022. Sejauh ini hingga April 2022, retribusi yang baru terkumpul baru 5 persen atau Rp1,2 miliar.

“Sehingga ditotal PAD dari retribusi dan pajak daerah sebesar Rp17 miliar sampai dengan April 2022,” tandasnya.

Adapun komponen yang masuk dalam PAD yakni, pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lainnya. (ted/han)

Pengelolaan Air Minum Diserahterimakan ke Pemkab Karo

TERIMA: Bupati Karo Corry S Sebayang menerima pengelolaan airminum dari PUPR.

KARO, SUMUTPOS.CO – Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Utara dan Pemkab Karo melakukan serah terima pengelolaan air minum di ruang Rapat Bupati, Selasa (7/6). Serah terima ini dihadiri Bupati Karo Cory S Sebayang didampingi Wakil Bupati Karo Theopilus Ginting.

Kementerian PUPR melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Utara telah selesai melaksanakan kegiatan optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum Ibu Kota Kecamatan (Spam IKK) Kabanjahe, pembangunan instalasi pengelolaan air minum kapasitas 20 liter per detik, jaringan perpipaan Sistem Penyediaan Air Minum IKK merek, dan optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum IKK Lau Bengap.

Dengan diserahkan terima tersebut, Pemkab Karo sudah dapat mengelola Sistem Penyedia Air Minum. “Kami berharap dengan selesainya kegiatan tersebut maka permasalahan penyedia air minum di Kabupaten Karo akan berangsur-angsur dapat terselesaikan,” ucap Bupati Karo.

Sementara itu Kepala Balai Prasarana Permukiman wilayah Sumut Syafril Tansier mengatakan, ini semua tidak terlepas dari kerjasama dan kolaborasi dengan Pemerintah Daerah yang dasarnya dimulai dari permintaan permohonan Pemerintah Kabupaten Karo. (deo/han)

1...2,6122,6132,614...15,916Page 2,613 of 15,916