27 C
Medan
Saturday, February 7, 2026
Home Blog Page 2686

Penggelapan Mobil, Wanita Muda Diduga Penipu Ulung Tergugat di PN Binjai

DIPERIKSA: Siska Maulida Ginting (masker biru) saat berada di Polsek Binjai Utara.

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Siska Maulida Ginting yang diamankan polisi atas kasus dugaan penipuan dan penggelapan mobil rental, hingga kini masih mendekam di balik jeruji besi sel tahanan Polres Binjai. Gadis cantik berusia 31 tahun ini diduga penipu ulung.

Korban penipuan dan penggelapan yang dilakukan Siska ternyata lebih dari tiga orang. Bahkan, dia juga tercatat sebagai tergugat dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Binjai sesuai Nomor: 9/Pdt.G/2022/PN Bnj.

Dalam gugatan perdata, korban dirugikan uang tunai senilai Rp900 juta. Informasi dirangkum, Siska beraksi merayu korbannya dengan modus mendapatkan proyek pemerintah.

Namun, Siska kekurangan modal. Kepada korbannya, dia meminta agar dapat dipinjamkan uang dalam jumlah yang besar.

Jarang sekali Siska merayu korbannya agar mengeluarkan uang di bawah Rp100 juta. Jika tidak ada Rp100 juta, wanita bertubuh tinggi dan berparas cantik ini menawarkan agar harta berharga korban seperti surat tanah, digadaikan saja.

Siska pun berani memberi iming-iming keuntungan di atas 20 persen jika proyek tersebut tembus dikerjakan olehnya. Bahkan, Siska juga berani memberi uang tunai kepada korban langsung sebagai keuntungan awal karena telah memberikan jaminan sertipikat tanah kepadanya. Praktik yang dilakukan Siska ini diduga berkelompok. Soalnya, proyek yang dijualnya kepada korban diduga fiktif.

Hanya akal-akalan saja. Bahkan muncul dugaan kalau surat tanah yang diperolehnya dari korban digadaikan lagi ke orang lain dengan nilai yang lebih besar.

Hal tersebut tentu menguntungkannya. Penangkapan Siska dilakukan Unit Intel dan Reserse Kriminal Polsek Binjai Utara, bermula dari rental mobil yang diduga digadaikan oleh Siska dan kelompoknya.

Bahkan muncul dugaan uang hasil penipuan tersebut digunakan Siska untuk merental mobil. Bukan sedikit yang direntalnya, mencapai 5 unit mobil sekaligus.

Hal tersebut boleh jadi dilakukan Siska untuk meyakinkan para korbannya bahwa yang bersangkutan adalah pengusaha muda yang sukses. Namun ternyata, hal tersebut diduga hanya fiktif belaka.

Terkuaknya Siska sebagai tergugat berawal dari pegawai kepaniteraan PN Binjai datang ke Rumah Tahanan Polres Binjai. Saat itu, wartawan tengah berada di Polres Binjai.

“Ini mau minta tanda tangan Siska sama Vera. Katanya diamankan polisi, makanya saya kemari,” kata pria dari pegawai kepaniteraan PN Binjai.

“Cuma Siska yang ada. Vera tidak ada, sudah tidak ada lagi di situ (RTP Polres), menurut polisi yang jaga di situ,” tambah pria tersebut.

Sementara, Polres Binjai masih belum berkomentar soal wanita cantik yang diduga penipu ulung tersebut. Kepala Seksi Hubungan Masyarakat, Iptu Junaidi menolak memberikan keterangan kepada wartawan.

Alasannya, dia tidak punya data. “Bagaimana saya mau memberikan keterangan, sementara Satreskrim tidak ada memberi tahu kepada saya,” jawab juru bicara Polres Binjai tersebut.

“Coba jumpai KBO Reskrim, saya tidak bisa memberikan keterangan karena enggak punya data,” sambung perwira berpangkat dua balok emas di pundaknya ini.

Kasat Reskrim Polres Binjai, AKP M Rian Permana yang coba dikonfirmasi akhirnya memberikan keterangan. Dia menjelaskan, pihaknya saat ini masih menyelidiki perkara tersebut.

Dia mengakui banyak korban akibat perbuatan Siska. “Ini ada lagi korban yang melapor. Jadi sampai saat ini, sedang kita kumpuli para korban,” ujarnya. (ted/azw)

Dinsos Ingin Kota Tebingtinggi Bebas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Dinas Sosial Kota Tebingtinggi menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) dengan tema optimalisasi Penanganan Anak Terlantar, Pengemis dan Anak Jalanan di Kota Tebingtinggi Tahun 2022 yang dilaksanakan di Aula Dinas Sosial Jalan Gunung Lauser Kota Tebingtinggi, Selasa (15/3). Harapannya, ke depannya Kota Tebingtinggi bebas dari Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Kota Tebingtinggi Khairil Anwar Nasution mengatakan dalam melaksanakan kerja akan mengalami kritikan, karena itu, kita harus lapang dada, dan ini merupakan bagian dari tugas kita. “Jadikan kritikan dalam bekerja menjadi obat dalam melaksanakan tugas,” bilang Khairil.

Menurut Khairil, saat ini bantuan banyak dari pusat, tetapi yang melaksanakan bukan dinas sosial (dinsos), penyelenggara pihak lain, tetapi yang mendapat tekanan adalah dinas sosial, tetapi semua itu harus dihadapi dengan sikap yang tetap mengutamakan kepentingan masyarakat kurang mampu. “Aspirasi masyarakat harus kita terimah dan kita harus melayani,” ungkapnya.

Dikatakan Khairil, bahwa anak terlantar adalah usia 8-18 yang kehilangan hak asuh dari orangtua, anak jalanan anak adalah orang yang hidup dijalanan dan tinggal dijalanan, pengemis adalah orang yang meminta minta uang di kota kota dengan kehidupan kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan hidup.

“Sedangkan membahas anak punk, banyak dari mereka adalah korban broken home dari orangtua, bahkan anak punk ada yang hamil karena kumpul kebo, nah inilah perkembangan anak terlantar dalam inovasi,” jelasnya.

Dijelaskan Khairil, dengan adanya pertemuan ini, Kota Tebingtinggi ke depan bisa terbebas dari masalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) seperti anak terlantar, pengemis dan anak jalanan.

Narasumber, Diyas menjelaskan kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah memberikan perlindungan kepada anak terlantar, pengemis dan anak jalanan, dalam optimalisasi kita harus memiliki komitmen kuat dalam upaya mencari solusi terbaik untuk penanganan anak terlantar, anak jalanan dan pengemis.

“Kehidupan yang dialami anak jalanan dan anak terlantar adalah kehidupan anak yang belum dijalani oleh anak tersebut. Sehingga anak anak tersebut mendapatkan dampak kekerasan, seksual dan dampak hal hal yang negarif lainnya,” paparnya.

Menurut data Badan Pusat Statistis (BPS) tahun 2019, sebanyak 49 persen penduduk Kota Tebingtinggi adalah anak usia 0-17 tahun. Maka hal ini hampr mencapai perbandingan separuh dengan orangtua dan dewasa, dua puluh tahun ke depan, maka anak anak ini akan menjadi SDM menuju Kota Tebingtinggi ke depannya. “Maka forum ini harus dioptimalkan,” katanya.

Ternyatat sebanyak 32 kasus kekerasan anak selama tahun 2021 di Kota Tebingtinggi dan ada 30 kasus terjadi kekerasan dalam rumah tanggi, ini merupakan gambaran adanya ketidaknyamanan anak dirumah, maka dengan itu, para orang tua harus berperan aktif dalam melakukan pengawasan kepada anak. “Maka kedepan, Dinas Sosial Tebingtinggi diharapkan bisa memiliki rumah singgah kreatif,” jelas Diyas.

Mewakili Satpol PP, Beny Hutajulu menjelaskan bahwa penanganan anak terlantar, pengemis dan anak jalanan sudah dilakukan sepenuhnya oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penegakan perda.

“Berdasarkan tufoksi Satpol PP Kota Tebingtinggi tetap berupaya dalan bidang penertiban, kendala di lapangan kami hanya dalam penangan saja yaitu dalam penertiban saja,” jelasnya.

Dalam hasil kesepakatan FKP, para tokoh masyarakat, Satpol PP meminta untuk dibentuknya rumah singgah kreatif di Kota Tebingtinggi dalam penanganan anak terlantar, pengemis dan anak jalanan di Kota Tebingtinggi.

Hadir Sekretaris Dinas Sosial Tigara Hasibuan, Kabid Relijamsos Jelita, TKSK Kota Tebingtinggi dan Narasumber. (ian/azw)

Anggota DPRD Deli Serdang dari PKS Mhd Darwis Batubara, Sosialisasi Perda PPA

Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Fraksi PKS, Mhd Darwis Batubara MPd saat sosialisasi Perda No. 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan anak di Lubuk Pakam.

DELI SERDANG, SUMUTPOS.CO – Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang dari Fraksi PKS, Mhd Darwis Batubara MPd menggelar sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (PPA). Kegiatan berlangsung di halaman samping kantor Desa Tanjung Garbus I Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang, Selasa (15/3) kemarin.

Tampak hadir pada kesempatan itu, pembicara Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang, Mhd Darwis Batubara MPd, Kabid. Perlindungan Anak Dinas P3A & P2KB (Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) dan (Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) Sudarno SE, Kasi. Advokasi Perlindungan Anak, dr Risdayani Limbong MKes, Kepala Desa Tanjung Garbus I, Basuki Rebo dan 120 peserta warga masyarakat sekitar.

Mhd. Darwis Batubara MPd, anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Komisi II Fraksi PKS mengatakan bahwa secara garis besar ada beberapa hal penting dalam Perda No. 5 Tahun 2021 yaitu, tentang sosialisasi penyelenggaraan perlindungan anak, bagaimana cara melindungi anak dan apa yang harus kita lakukan. Hal tersebut adalah bagian dari upaya pemerintah dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap anak, dengan mensosialisasikan kepada masyarakat tentang bagaimana pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan bagi anak,” ujarnya.

Darwis Batubara juga menambahkan saat Pemerintah Kabupaten Deli Serdang mengalokasi dana register sekitar 5 miliar dan pelayanan jampersal (jaminan persalinan) bagi masyarakat yang tidak memiliki kartu BPJS Kesehatan dan wajib melampirkan surat keterangan dari pemerintah desa serta diketahui kecamatan. Sebagai anggota DPRD, beliau juga menjelaskan bahwa salah satu tugas anggota dewan meliputi membuat anggaran, advokasi yaitu membela rakyat, sosialisasi Perda. “Saya sebagai anggota DPRD handphone saya aktif selama 24 jam untuk melayani rakyat,” ungkapnya.

Sementara, narasumber Kabid. Perlindungan Anak Dinas P3A & P2KB (Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) dan (Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) Sudarno SE memaparkan pentingnya untuk diketahui oleh masyarakat luas tentang penyelenggaraan perlindungan anak yang diatur pada Perda No. 5 Tahun 2021 di Kabupaten Deli Serdang yakni agar masyarakat dapat mengetahui bagaimana pelaksanaan terhadap penyelenggaraan perlindungan bagi anak. Demi terwujudnya kedepan Kabupaten Layak Anak. Selain itu ada 5 unsur yang wajib melindungi anak yakni orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Beliau juga menyampaikan bahwa yang dikatakan anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2024 tentang Perlindungan Anak adalah usia 18 tahun ke bawah sampai dalam kandungan,” pungkasnya.

Pada kesempatan itu, Kepala Desa Tanjung Garbus I, Basuki Rebo mengucapkan terimakasih atas kedatangan tamu terhormat, wakil rakyat kita Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Fraksi PKS Mhd Darwis Batubara MPd yang selama ini peduli terhadap warga khususnya masyarakat Desa Tanjung Garbus I. “Harapan kami beliau nanti bisa terpilih kembali jadi Anggota DPRD untuk 3 periode pada pemilu yang akan digelar tahun 2024 mendatang,” ucapnya. (rel)

Airlangga: Harga Minyak Goreng Curah Disubsidi Agar Menjadi Rp 14 Ribu

JAKARTA, SUMUTPOS.CO — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah bakal menjamin stabilitas harga minyak goreng untuk menjaga ketersediaan di masyarakat. Menurut Airlangga, hasil rapat terbatas di Istana Negara pada Selasa (15/3/2022), pemerintah memutuskan beberapa kebijakan untuk menjamin komoditas minyak goreng.

Pertama, pemerintah menetapkan harga minyak goreng curah di masyarakat sebesar Rp 14 ribu per liter. Airlangga menegaskan, untuk mendapatkan harga minyak goreng di harga ini, pemerintah menggelontorkan subsidi.

“Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) akan memberikan subsidi, agar masyarakat mendapatkan minyak goreng curah dengan harga Rp 14 ribu/liter,” tutur Airlangga dalam keterangan, Rabu (16/3/2022).

Ketua Umum DPP Partai Golkar ini menambahkan, harga minyak goreng kemasan akan disesuaikan dengan harga keekonomian. Kebijakan ini diputuskan sebagai upaya pemerintah menjamin ketersediaan komoditas minyak goreng untuk masyarakat.

Pemerintah mengakui ada ketidakpastian situasi dunia yang menyebabkan kenaikan harga pasokan energi dan pangan.

Hal ini mengakibatkan adanya kelangkaan ketersediaan minyak goreng, termasuk ketersediaan Crude Palm Oil (CPO) untuk minyak goreng. Airlangga menegaskan, pemerintah sudah menggelar pertemuan dengan para produsen mintak goreng.

Melalui Kementerian Perindustrian, para produsen diminta segera mendistribusikan minyak goreng kepada masyarakat. Pemerintah juga meminta Kapolri mengerahkan jajarannya untuk melakukan pengawalan terhadap distribusi dan memastikan ketersediaan minyak goreng curah di pasar.

“Kemudian Menteri Perdagangan juga akan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan mengenai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang akan berlaku pada 16 Maret 2022,” tegas Airlangga. (adv/*)

Mendag Gandeng Polri Berantas Mafia Minyak Goreng

Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi bersama Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo meninjau pabrik minyak goreng PT Bina Karya Prima Gudang Ex Hargas (BKP) di kawasan Marunda, Jakarta, Selasa (15 Mar).

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) menggandeng Polri untuk menindak tegas mafia minyak goreng. Hal ini disampaikan oleh Mendag Muhammad Lutfi ketika melakukan peninjauan pabrik minyak goreng di kawasan Marunda, Jakarta Utara bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

“Saat ini kita masih melihat kemungkinan-kemungkinan karena tingginya harga di luar negeri menyebabkan orang-orang berpikir untuk berbuat curang. Ini yang sedang kita cek dan kita memperingatkan, terutama mafia-mafia migor yang berusaha mendapatkan keuntungan sesaat, Kemendag dan Polri akan datang dan tertibkan,” tegas Mendag Lutfi.

Peninjauan pabrik migor dilakukan di PT Bina Karya Prima di Jakarta Utara, pada Selasa (15/3). Sedikitnya ada 23,49 juta liter diproduksi pabrik Migor ini periode 1—12 Maret 2022.

Saat ini stok migor sangat melimpah dan cukup untuk memenuhi kebutuhan nasional. Karena itu, Mendag Lutfi memastikan operasional pabrik terus berjalan dan migor didistribusikan hingga seluruh kabupaten dan kota di seluruh Indonesia.

“Ketika kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO)
dikerjakan dengan baik, sebenarnya mampu mengurai permasalahan migor. Dalam 28 hari terakhir stok migor mencapai 500 juta liter. Namun demikian, harga di pasar masih mengalami permasalahan,” ujar Mendag Lutfi.

Seperti diberitakan sebelumnya, pada periode 1—12 Maret 2022, PT BKP telah memproduksi 23,49 juta liter minyak goreng. Dari jumlah tersebut 12,87 juta liter diproduksi di pabrik yang berlokasi di Marunda, Jakarta Utara. Rata-rata produksi hariannya mencapai 1,43 juta liter/hari. Produksi juga dilakukan di pabrik yang berlokasi di Gresik, Jawa Timur sebanyak 10,62 juta liter dengan rata-rata produksi hariannya mencapai 1,18 juta liter per hari. Produksi minyak goreng PT BKP dilakukan setiap hari nonstop (setiap hari 24 jam, dalam seminggu).

Dalam peninjauan ini, Mendag Lutfi juga berbincang dengan sopir truk yang sedang menunggu muatan untuk didistribusikan ke sejumlah wilayah di Indonesia. (*/rel)

Silaturahim 360 Derejat, Lokot Nasution Jemput Kader Demokrat di KAHMI Sumut

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ketua DPD Partai Demokrat Sumut terpilih, Muhammad Lokot Nasution, terus melakukan silaturahim 360 derajat. Hal ini sesuai arahan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Partai Demokrat harus terus menggalang koalisi dengan rakyat.

Melalui silaturahim 360 derajat tersebut, Lokot Nasution berharap Demokrat Sumut bisa semakin dekat dengan masyarakat dan menyerap berbagai aspirasi yang perlu ditindaklanjuti dan diserap partai. Setelah berkunjungan ke Pimpinan Wilayah (PW) Al Wasliyah Sumut, DPD Partai Demokrat Sumut silaturahim ke PW Nahdatul Ulama Sumut, Preases HKBP distrik Medan Utara dan Preases HKBP distrik Binjai-Langkat, dilanjutkan ke Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Sumut dan akan dilanjutkan kelompok organisasi masyarakat (ormas) lainnya di Sumut.

Dalam kunjungannya ke KAHMI Sumut, Selasa (15/3/2022), Muhammad Lokot Nasution dan sejumlah kader Partai Demokrat Sumut, Akhyar Nasution, Yusuf Tambunan, Yudha Johansyah, Ketua DPC Partai Demokrat Binjai, M Sajali, Pangeran SE, SH, MSP, Irmansyah Lubis, Anggi Maisarah Tanjung, Chairil Huda, Ibrahim Tarigan serta sejumlah pengurus lainnya.

Lokot menyampaikan, bagi Partai Demokrat, HMI adalah bagian yang tidak terpisahkan, banyak kader Partai Demokrat mulai di tingkatan DPP sampai ke DPC dan DPAC merupakan kader yang pernah ditempah oleh HMI. “Kehadiran kami hari ini ke KAHMI Sumut juga merajut jalinan hangat komunikasi yang sudah berjalan selama ini,” katanya.

Dia juga mengatakan, ada banyak kesamaan Partai Demokrat dengan pergerakan HMI, yakni memiliki cita-cita yang sama membawa Indonesia adil dan makmur, serta sesuai dengan tagline Partai Demokrat Nasional dan Religius. Rombongan DPD Partai Demokrat disambut oleh Sekretaris Umum KAHMI Sumut, Dadang Darmawan Pasaribu dan para pengurus KAHMI Sumut, diantara Usman Hasibuan, Sugiat Santoso, Ismail Marzuki, dan para pengurus lainnya.

Dalam sambutannya, Dadang menyampaikan, KAHMI sangat terbuka untuk seluruh gerakan bukan paguyuban. “Kami juga membuka diri untuk seluruh masyarakat. Saat ini, KAHMI Sumut sudah mulai semangat membangun basis hingga ke tingkat Kecamatan. KAHMI menjadi akan lebih semangat jika partai-partai juga ikut mendukung gerakan KAHMI,” katanya.

Lebih lanjut, dia juga menyampaikan, tujuan KAHMI adalah membangun masyarakat yang adil dan makmur. Dalam mewujudkannya, KAHMI akan menitipkan kader-kader potensialnya ke sejumlah partai. “Semoga kita bisa menghelat ini semua dengan bersama partai,” ujarnya.

Tak hanya itu, Dadang juga menyoroti sejumlah hal tentang posisi Sumber Daya Manusia (SDM) kita yang belum dimaksimalkan, padahal SDM di Sumut sangat banyak yang potensial. “Selanjutnya, ada hal yang lain menjadi tugas kita bersama yakni menyikapi situasi sosial kita. Sosio kultur kita saat ini terkotak-kotak yang berpotensi terpecah. Ini menjadi catatan kita di KAHMI. Apalagi, KAHMI merupakan ormas yang memikirkan Islam yang ke-Indonesia-an. Inilah yang gerakannya harus bersama kawan-kawan partai politik,” tandasnya. (adz)

Kemenkominfo Ajak Perempuan Indonesia Berpikir Kritis Melawan Hoaks

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Siberkreasi, bersama dengan Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju (OASE-KIM) menginisiasi kegiatan Perempuan Makin Cakap Digital sebagai bagian dari Program Nasional Literasi Digital yang bertujuan untuk meningkatkan literasi digital perempuan Indonesia.

Kemenkominfo dan OASE-KIM menginspirasi perempuan Indonesia untuk berpikir kritis dalam melawan hoaks. Kegiatan Perempuan Makin Cakap Digital akan diselenggarakan pada tanggal 16 Maret 2022 dan mengusung tema “Cek Dulu, Cek Sekarang, Agar Terlindungi Dari Hoaks”. Kegiatan online ini menghadirkan tiga narasumber yang sudah terkenal dalam gerakan literasi digital, termasuk Nicholas Saputra (Figur Publik), Eko Septiaji (Mafindo), dan Prita Laura (Ex-Jurnalis/Praktisi Komunikasi).

Hoaks Sebagai Ancaman Digital

Dari 273,9 juta masyarakat Indonesia, sekitar 200 juta diantaranya saat ini telah memiliki akses internet. Internet memudahkan kita dalam mendapatkan jutaan aliran informasi dengan hanya mengusap jari kita.
Namun berdasarkan riset yang dilakukan oleh Katadata Insight Center di 2021, 11,9% responden mengakui bahwa mereka masih menyebarkan hoaks (meningkat 0,7% dari 2020), dan mayoritas dari mereka menyebarkan hoaks karena mereka membagikan informasi tanpa mempertimbangkan apakah informasi tersebut akurat atau hoaks.
“Berbagai pelatihan literasi digital yang kami berikan berbasis 4 pilar utama, yaitu kecakapan digital, budaya digital, etika digital, dan amanat digital. Hingga tahun 2021 lalu, program literasi digital ini telah berhasil menjangkau lebih dari 12 juta masyarakat di 514 kabupaten/kota pada 34 provinsi di seluruh Indonesia,” sebagaimana disampaikan oleh Semuel Abrijani Pangerapan, Direktur Aptika Kekominfo.

Peran Perempuan dalam Literasi Digital

Menariknya, Survei Indeks Literasi Digital Nasional 2021 mengungkap bahwa persentase perempuan yang menggunakan internet ternyata lebih tinggi daripada laki-laki, yakni di 56,6%. Angka tersebut menunjukkan bahwa perempuan Indonesia telah mendapatkan akses ke teknologi dan sekarang sedang menjalani migrasi dan transformasi digital.
Selanjutnya, menurut Survei Indeks Literasi Digital Nasional 2021, acuan utama yang digunakan untuk mengklarifikasi hoaks selain dari internet itu sendiri adalah anggota keluarga. Maka dari itu, para ibu, isteri, anak perempuan, bahkan nenek memiliki peran yang sangat krusial dalam menjaga anggota keluarga lainnya dari tertipu oleh gelombang hoaks.

“Perempuan berperan dalam membentuk karakter bangsa. Perempuan tak hanya membangun dirinya dan keluarganya, tapi juga membangun masyarakat dan negara. Sebuah keluarga dan bangsa akan menjadi kuat dan berdaya jika perempuan-perempuan yang ada didalamnya juga kuat dan cerdas. Karenanya, perempuan harus adaptif terhadap informasi teknologi yang semakin dinamis dan memanfaatkan peluang yang ada untuk mengembangkan diri serta berkontribusi dalam proses mewujudkan Indonesia Digital Nation,” tutur Semuel.

Daftar kegiatan Perempuan Makin Cakap Digital secara online melalui https://s.id/mcdoase1603. Untuk mengetahui kegiatan literasi digital lainnya, silakan mengikuti @siberkreasi di media sosial dan kunjungi info.literasidigital.id. (rel/sih)

Polres Langkat Gelar Razia Balap Liar, Satlantas Sita 3 Motor

SITA: Motor yang disita Satlantas Polres Langkat.

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Aksi balap liar yang kerap meresahkan pengguna jalan, berhasil dirazia Satlantas Polres Langkat di Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) Gebang, Langkat, Selasa (15/3).

Dalam razia tersebut, petugas berhasil menyita 3 unit sepeda motor, yakni Honda Vario BK 3739 PBI, Suzuki Satria FU BK 6310 PAU, dan Yamaha Jupiter BK 6932 PI.

Selain terlibat balap liar, terdapat pula sepeda motor Honda Supra tanpa pelat yang diserahkan ke Satreskrim Polres Langkat, serta knalpot blong yang disita dari motor Suzuki Satria FU 6310 PAU.

Kepala Satlantas Polres Langkat, AKP A Ginting mengatakan, pihaknya akan terus melakukan giat penangkapan aksi balap liar dan knalpot blong, yang kerap meresahkan masyarakat.

“Razia balap liar dan knalpot blong ini, akan terus berlanjut di semua pos lantas yang ada di wilkum Polres Langkat,” ungkap A Ginting.

Kegiatan ini, lanjut A Ginting, guna menciptakan ketertiban dan keamanan berlalu lintas untuk semua masyarakat di Kabupaten Langkat. Dia juga berharap, tidak ada lagi anak-anak muda menggelar balap liar dan menggunakan knalpot blong, demi keselamatan diri sendiri dan orang lain. (mag-2/saz)

PN Binjai Terus Berbenah, Kuatkan Pelayanan Satu Pintu dan Sarpras

BARU: Sarpras baru di PN Binjai, demi memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.Teddy Akbari/Sumut Pos .

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Pengadilan Negeri (PN) Kota Binjai melakukan sejumlah pembenahan di kantornya, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Binjai Barat. Adapun pembenahan yang dilakukan, yakni melakukan penguatan pelayanan terpadu satu pintu dan sarana serta prasarana (sarpras).

“Peningkatan pelayanan yang dilakukan PN Binjai untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat, yang mencari keadilan dan berperkara,” ungkap Ketua PN Binjai Teuku Syarafi, didampingi Sekretaris Chairul Abdillah, Senin (14/3) lalu.

Selain peningkatan pelayanan, PN Binjai juga melakukan penguatan pada sumber daya manusia (SDM).

“Adapun yang dilakukan, seperti pelatihan dan penyuluhan terhadap pegawai di lingkungan PN Binjai,” imbuh Chairul.

Kini masyarakat yang berperkara atau ingin melayangkan gugatan, tak perlu repot lagi. Masyarakat dapat melakukannya di lobi depan, ruang pelayanan terpadu satu pintu.

“Pembaharuan untuk pelayanan terus kami lakukan. Seperti pada ruang tunggu pelayanan, peningkatan pembuatan ruangan dalam menunjang persidangan anak, ruangan ramah anak, laktasi, dan ruang pekerja sosial. Saat ini sedang dibenahi,” tutur Syarafi.

Ini dilakukan PN Binjai, lanjut Syarafi, demi standar pelayanan publik terwujud untuk memenuhi kepuasan masyarakat. Bahkan standar pelayanan publik ini sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 26/KMA/SK/II/2012.

Masyarakat yang menjadi saksi dan jaksa penuntut umum (JPU) pun tidak dapat masuk dari pintu depan. Mereka diarahkan masuk untuk mengikuti persidangan sebagai saksi melalui pintu samping.

“Hal tersebut namanya pelaksanaan sterilisasi pengunjung, dan dilakukan dalam upaya penanggulangan Covid-19, serta pencegahan dan penyebarannya. Sekaligus juga untuk menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani di PN Binjai,” beber Chairul.

Pada meja pelayanan terpadu satu pintu, lanjut Syarafi, dapat melakukan sejumlah hal yang berkaitan dengan administrasi perkara pidana, perdata, hukum, dan umum. Dia mencontohkan, masyarakat yang ingin mendapat permohonan atau petikan salinan putusan, dapat menuju ke ruang pelayanan terpadu satu pintu pada bidang hukum.

“Untuk yang mau melayangkan gugatan perdata pun bisa dilayani oleh petugas kami di pelayanan terpadu satu pintu. Di situ juga ada Pojok e-Court, melayani inzage (proses pemeriksaan perkara banding) dan e-Court. Juga masyarakat yang ingin buat surat tidak pernah dipidana, dapat langsung saja ke pelayanan terpadu satu pintu kami,” imbaunya.

Memang tampak perubahan mencolok sejak Ketua PN Binjai diamanahkan kepada Teuku Syarafi. Sejumlah pembenahan pun dilakukan. Tak ketinggalan, ruang tahanan pun diperbarui demi pelayanan yang diberikan dapat maksimal.

“Pembenahan yang kami lakukan menggunakan anggaran DIPA PN Binjai,” pungkas Syarafi. (ted/saz)

Ijeck Resmikan Masjid Al Musannif di Desa Tanjung Merahe

BERSAMA: Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah diabadikan bersama Bupati Karo Cory S Sebayang, dan Forkopimda Karo, pada peresmian Masjid Al Musannif Desa Tanjung Merahe, Kabupaten Karo, Senin (14/3).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ketua Yayasan Haji Anif (YHA), yang juga Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Musa Rajekshah, meresmikan Masjid Al Musannif Desa Tanjung Merahe, Kecamatan Kutabuluh, Kabupaten Karo. Masjid ke-25 dari rencana 99 masjid yang akan dibangun oleh YHA ini, menjadi masjid pertama di desa yang memiliki sekitar 30 KK beragama Islam tersebut.

Dalam sambutannya, Ijeck, sapaan karib Musa Rajekshah, menyampaikan, kedatangannya ke Desa Tanjung Merahe merupakan yang kedua kali.

“Ini kali kedua saya ke sini. Pertama waktu Ramadan tahun lalu, melihat lahan untuk masjid ini, dan kami berkumpul dengan masyarakat. Kami dapat info dari sahabat orang tua saya, Bapak Syahril Pasaribu, mantan Rektor USU, di desa ini tak ada masjid. Beliau menyampaikan ke orangtua saya, pada waktu itu desa ini umat Islamnya beribadah tak ada masjid. Kalau Ramadan, terpaksa meminjam tempat Bapak Saksi Ginting,” ungkap Ijeck, Senin (14/3) lalu.

Ijeck pun langsung mendapat amanah dari almarhum ayahnya, H Anif, untuk melihat Desa Tanjung Merahe.

“Maka saya ditemani istri, saat itu datang ke sini sambil menyampaikan niat ingin membangun masjid. Itulah asal muasal cerita bisa sampe di sini. Alhamdulilah, ada Bapak Saksi Ginting yang ternyata mau merelakan lahannya untuk dibangun masjid. Salutnya, bapak ini agamanya adalah Nasrani. Beginilah besarnya toleransi di Karo ini,” tuturnya.

Dalam kesempatan itu, dia mengaku membawa tamunya dari Islam United Jogjakarta, untuk melihat secara langsung toleransi beragama yang ada di Desa Tanjung Merahe tersebut.

“Mereka ingin melihat bagaimana toleransi agama di Karo. Dan semoga toleransi di Karo ini bisa jadi percontohan di seluruh Indonesia,” jelas Ijeck.

Ijeck pun kembali mengisahkan keinginan Almarhum H Anif, untuk membangun 99 masjid.

“Kebetulan almarhum memiliki amanah kepada kami anak-anaknya. Beliau sampaikan waktu itu, lebih kurang 2 tahun sebelum wafat, ingin bangun 99 masjid. Coba kau bantu supaya cepat, saya sudah siapkan uangnya, selagi masih hidup, saya lagi persiapkan kematian saya, kata Dadak. Saya bilang, Dadak jangan bilang gitu. Berjalan waktu, Alhamdulillah, sudah 24 masjid terbangun, dan ini masjid ke-25, dan sedang pembangunan beberapa masjid yang lain. Harapan kami, semoga bisa kami selesaikan,” harapnya.

Menanggapi hal ini, warga Desa Tanjung Merahe, Boleh Ngene Ginting menyampaikan, sejak 1991 dia tinggal di desa tersebut, baru kali ini ada masjid.

“Selama ini kami salat di rumah, kalau Ramadan ada pakai rumah Pak Saksi Ginting. Alhamdulillah, ini dia wakafkan tanahnya buat dibangun masjid. Kami senang sekali, tak tahu mau bilang apa. Semoga Pak Ijeck dan keluarga sehat dan rezekinya berlimpah. Ramadan sebentar lagi, semoga bisa kami gunakan untuk ibadah,” harapnya.

Dia pun menceritakan, niat warga ingin membangun masjid sudah lama, namun terkendala dana.

“Dulu Pak Saksi Ginting itu menawarkan, bangunlah masjid di tanahku itu. Dia lihat ada gereja, tapi masjid tak ada. Jadi senang hatinya memberikan tanahnya. Setelah itu, kami pun buat proposal bantuan, akhirnya sampailah kabar itu ke Almarhum H Anif. Sebelumnya kami kalau Salat Jumat ke kampung sebelah, di Ujung Deleng,” beber Boleh.

Pada kesempatan sama, Bupati Karo Cory Sriwaty Sebayang, menyampaikan secara pribadi dan atas nama Pemkab Karo, berterima kasih sebesar-besarnya atas berdirinya Masjid Al Musannif.

“Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Yayasan Haji Anif atas pembangunan masjid ini. Kami merasa terbantu terutama mewujudkan masyarakat sejahtera dan berkarakter religius,” ujarnya.

Pemkab Karo, lanjutnya, terus mendukung segala bentuk pembangunan keagamaan di tengah-tengah masyarakat.

“Baik itu pembangunan spiritual, karakter, begitu juga pembinaan umat. Untuk itu pembangunan masjid ini, bisa jadi perajut nilai-nilai persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terlebih dalam kehidupan toleransi beragama,” pungkas Cory. (gus/deo/saz)