Home Blog Page 2687

Dalam Waktu Dekat, Warga Pulogodang-Temba Akan Sumringah, Jalan Pulogodang-Temba Segera Beraspal Hotmix

ASPAL : Bupati Humbahas Dosmar Banjarnahor didampingi Kepala Dinas PUPR Humbahas Mangoloi Tua Purba didampingi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Gohan Tambunan saat meninjau pengerjaan proyek lanjutan pengaspalan hotmix Pulogodang-Temba, Rabu (11/5).

HUMBAHAS, SUMUTPOS.CO – Masyarakat Pulogodang-Temba tepatnya Kecamatan Pakkat Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) Provinsi Sumatera Utara , bakal akan senyum sumringah. Pasalnya, ruas jalan yang menghubungkan beberapa desa itu dalam waktu dekat sudah beraspal hotmix.

Bupati Humbahas Dosmar Banjarnahor mengatakan, program diperiode keduanya ini salah satunya yang diprioritaskan untuk pembangunan jalan bidang infranstruktur untuk menjangkau masyarakat daerah terpencil.  Semisal, jalan alternatif Kecamatan Pakkat-Onan Ganjang dari Parbotihan-Pulogodang-Temba.

Disebutkan Bupati, jalan di daerah itu sebelumnya penuh dengan batu-batu besar dan tanjakan curam. Bahkan untuk menuju ke kota Pakkat dari Onan Ganjang , atau Pakkat dari Onan Ganjang yang merupakan jalan alternatif, warga harus menghabiskan waktu sekitar 4 atau 3 jam.

Dosmar ingin akses jalan ini segera diaspal dan diperbaiki agar memudahkan transportasi warga yang ingin menjual hasil pertanian ke kota Pakkat atau ke kota Dolok Sanggul.

Sebab, warga Parbotihan-Pulogodang-Temba mayoritas bercocok tanam dengan komoditas pertanian yang dihasilkan masyarakat ini adalah, padi dan karet.

Dari programnya itu, dia menyampaikan perkembangan pembangunan jalan di daerah itu sebagian sudah beraspal hotmix, yakni Parbotihan-Pulogodang. Dan, kini Pulogodang-Temba dengan panjang penangananya 1350 m x 4 meter dengan anggaran mencapai Rp4 miliar dari Dana Alokasi Khusus (DAK).

Dan rencananya, akses jalan alternatif yang dimaksudnya itu akan selesai dan beraspal hotmix di tahun 2023 mendatang, yakni lanjutan jalan Sipagabu – Purba Sianjur – Temba dengan panjang 4 kilometer.

Untuk itu , ia mengharapkan partisipasi masyarakat untuk mengawasi kegiatan pengaspalan ini yang saat ini lagi pengerjaan.

“Dan, bila perlu masyarakat dapat mengawasi kinerja PPK dari Pemerintah Humbahas. Supaya jalan ini benar-benar mulus, dan bagus, ketika kita sama-sama mengawasi,” harapnya didampingi Kepala Dinas PUPR Humbahas Mangoloi Tua Purba didampingi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Gohan Tambunan saat itu ketika meninjau pengerjaan proyek lanjutan pengaspalan hotmix Pulogodang-Temba, Rabu (11/5).

Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Humbahas Mangoloi Tua Purba didampingi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Gohan Tambunan menambahkan, bahwa pengerjaan proyek pengaspalan hotmix Pulogodang-Temba ini dengan panjang 1350 m x 4.

Jalan ini, lanjut dia, akan selesai dibulan Juli tahun 2022 mendatang. Dan, jalan ini merupakan lanjutan proyek pengaspalan hotmix Parbotihan tahun 2019 dengan panjang 2100 x 4 m, dan Pulogodang tahun 2021 panjang 1200 x 4 m.

“Harapan Bupati jalan Parbotihan-Pulogodang-Temba yang merupakan jalan alternatif Kecamatan Pakkat , dan Kecamatan Onanganjang akan mulus tahun 2023 mendatang. Agar, masyarakat bisa menikmati jalan dengan nyaman dan aman,” katanya. (des/ram)

ASPAL : Bupati Humbahas Dosmar Banjarnahor didampingi Kepala Dinas PUPR Humbahas Mangoloi Tua Purba didampingi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Gohan Tambunan saat meninjau pengerjaan proyek lanjutan pengaspalan hotmix Pulogodang-Temba, Rabu (11/5).

Polisi Tangkap Pengedar Narkoba

TERSANGKA: Tiga tersangka ditangkap Satnarkoba Polres Binjai dalam kasus dugaan kepemilikan narkoba.

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Unit 2 Satuan Reserse Narkoba Polres Binjai mengamankan tiga orang di lokasi terpisah, Senin (9/5). Adapun ketiganya adalah, Abdul Gunawan (41), Riki Hamdani (37) warga Dusun III Sukaramai, Desa Tandam Hulu II, Hamparan Perak dan Pho Sie Dong (39) warga Jalan Petai Nomor 27, Kelurahan Jati Utomo, Binjai Utara.

Informasi dihimpun, Rabu (11/5), pengungkapan ini atas keresahan dari masyarakat bahwa di Dusun III Sukaramai, Desa Tandam Hulu II, sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu. Atas informasi keresahan dari masyarakat ini, polisi melakukan penyelidikan sekaligus penyamaran.

Saat polisi menyamar sebagai pembeli, bertemu dengan Abdul dan memesan sabu seharga Rp100 ribu. Oleh Abdul kemudian menyerahkan satu paket diduga sabu.

Saat bersamaan, datang Riki Hamdani yang menawarkan ganja kepada polisi. Bahkan, Riki juga langsung menunjukan 1 paket diduga ganja seberat 1,77 gram. Singkat cerita, keduanya pun diciduk oleh petugas yang menyamar jadi pembeli. Tak berhenti di situ, polisi melakukan pengembangan.

Kepada polisi, Abdul mengakui narkotika jenis sabu seberat 0,97 gram yang disita jadi barang bukti ini diperoleh dari Pho Sie Dong. Sabu tersebut dipesan Abdul melalui telepon seluler.

Berbekal informasi ini, polisi gerak cepat menyisir kediaman Pho Sie Dong. Alhasil, Pho Sie Dong pun akhirnya diamankan petugas di kediamannya.

Kini, ketiganya dan barang bukti sabu beserta ganja sudah di Mapolres Binjai guna kepentingan penyidikan lebih lanjut. Kasatres Narkoba Polres Binjai, AKP Irvan Rivaldi Pane yang dikonfirmasi soal kepemilikan sabu oleh Pho Sie Dong, enggan memberi keterangan lebih lanjut. “Saya lagi ada rapat di Polda (Sumut). Ke Kasi Humas saja ya,” tukasnya.

Sementara catatan Sumut Pos, Pho Sie Dong cukup banyak dikenal masyarakat Kota Binjai. Apalagi dia merupakan etnis keturunan.

Pria yang akrab disapa Sie Dong diduga juga pernah beraktivitas di dunia ilegal. Seperti main CPO, pupuk bersubsidi hingga buka usaha judi mesin tembak ikan. (ted/azw)

Polsek Medan Tuntungan Segel Lokasi Judi Dadu

PENYEGELAN: Kapolsek Medan Tuntungan, Iptu Christin M Simanjuntak bersama Muspika setempat saat melakukan penyegelan tempat judi dadu, di Jalan Jamin Ginting Simpang Selayang, Selasa (10/5).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kepolisian Sektor (Polsek) Medan Tuntungan dan unsur muspika setempat melakukan penyegelan lokasi judi dadu, di Jalan Jamin Ginting Simpang Selayang, pada Selasa (10/5) kemarin. Hal ini berdasarkan laporan masyarakat dan kerap meresahkan.

Kapolsek Medan Tuntungan, Iptu Christin M Simanjuntak kepada sejumlah wartawan di Medan, Rabu (11/5), mengatakan di lokasi yang diduga menjadi tempat perjudian tersebut telah dilakukan penyegelan dan pemasangan garis polisi.

Dalam hal ini, pihaknya juga melakukan pemanggilan kepada pemilik lahan atau tempat perjudian dadu tersebut.

Dia juga mengimbau warga sekitar agar memberi informasi kepada petugas jika ditemukan aktivitas judi di lokasi tersebut. “Semoga ini menjadi peringatan bagi yang lain agar tidak melakukan hal yang sama. Kita minta warga turut bekerja sama agar dapat memberikan informasi terkait aktivitas judi lainnya,” pungkasnya. (dwi/azw)

Diduga Gara-gara Mengejek Teman Tikam Teman

KORBAN: Abdul Latif dalam kondisi bersimbah darah mendatangi Polrestabes Medan untuk membuat laporan pengaduan, Rabu (11/5).

PERCUT, SUMUTPOs.CO – Gara-gara mengejek teman sendiri, Abdul Latif (18) warga Jalan Sidomulyo Dusun 9, Desa Seirotan, Kecamatan Percut Seituan ditikam menggunakan kunci sepeda motor, Rabu (11/5). Korban yang tak terima kemudian membuat pengaduan ke Mako Polrestabes Medan.

Menurut korban, pelaku disebut bernama Fais. Peristiwa terjadi di dekat rumahnya pada Rabu pagi. “Kejadiannya sekitar pukul 11.58 WIB. Saat itu saya membawa mobil dari belakang mau ke rumah depan untuk cuci mobil,” ujar Abdul.

Kebetulan, pelaku melintas menggunakan sepeda motor dengan knalpot blong. Karena merasa dekat, korban mencoba menegur pelaku dengan bercanda. Namun, pelaku tidak terima. “Pelaku berhenti di depan rumahnya. Lalu, saya bilang, kayak becak,” sambungnya.

Pelaku langsung emosi dan mengejar korban sambil berkata tidak sopan. “Dia (pelaku) mengejar saya sambil cakap kotor. Bahkan, bapak saya mau diajaknya duel,” kata Abdul.

Saat bertemu, pelaku langsung menikam korban di bagian leher sebanyak dua kali dengan menggunakan kunci sepeda motor. “Saya dicegat setelah keluar dari gerbang. Lalu saya keluar dari mobil dan langsung ditikam pakai kunci sepeda motornya,” terang korban yang merupakan mahasiswa Universitas Medan Area (UMA).

Usai menikam, pelaku melarikan diri. Sedangkan korban yang bersimbah darah mendatangi Kantor Polrestabes Medan untuk membuat laporan dengan didampingi keluarganya. “Saya berharap pelaku bisa ditangkap dan diproses sesuai hukum yang berlaku,” tandas Abdul.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polrestabes Medan Kompol Teuku Fathir Mustafa mengatakan, pihaknya akan mendalami laporan korban. “Kita dalami laporannya untuk proses lebih lanjut,” ujarnya. (ris/azw)

Diguyur Hujan 3 Jam, Binjai Banjir

BANJIR: Personel BPBD Kota Binjai memandu pengendara mobil supaya tidak terperosok ke lubang yang tergenang banjir, Rabu (11/5). (ISTIMEWA/SUMUTPOS)

BINJAI, SUMUTPOS,CO – Ratusan rumah di Kecamatan Binjai Timur dan Binjai Utara, Kota Binjai, terendam akibat hujan dengan intensitas tinggi mengguyur kota rambutan itu selama tiga jam, Rabu (11/5). Lalulintas di sejumlah ruas jalan protokol yang terendam, pun mengalami kemacetan.

Seperti di Jalan Soekarno-Hatta atau Jalan Medan-Binjai, Kecamatan Binjai Timur, terjadi kemacetan panjang. Sat Lantas Polres Binjai dan Dishub Binjai melakukan rekayasa lalu lintas buka tutup dan mengarahkan melalui jalan alternatif untuk mengatasi kemacetan arus kenderaan dari Medan tujuan Bahorok, Binjai maupun Stabat-Aceh.

Bagi pengendara dari arah Medan dengan tujuan Stabat-Aceh, diarahkan ke Jalan Wahidin. Sedangkan pengendara dengan tujuan Bahorok, dialihkan ke Jalan Gajah Mada.

Tim SAR dan BPBD Kota Binjai masih siaga memberikan petunjuk kepada pengemudi yang melintasi Jalinsum Soekarno Hatta Kota Binjai. “Kami dipandu petugas BPBD, supaya tidak terperosok ke jalan yang tergenang banjir,” kata Amiruddin, pengemudi minibus dari Medan tujuan Bukit Lawang, Langkat.

Personil Brimob Kompi A Kota Binjai juga nampak siaga di kawasan banjir Kota Binjai. Hingga berita ini dilansir, arus lalu lintas bergerak padat merayap melintasi Jalinsum Soekarno Hatta Kota Binjai.

Pemukiman warga di sepanjang Jalan Sisingamangaraja, Kota Binjai, juga terendam banjir setinggi sekira 30 hingga 50 cm. Akibatnya, banyak mobil yang terendam. “Mobil kami pun terendam,” kata Ucok, seorang warga.

Sementara, Sekertaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Binjai, Rudi Iskandar Baros mengatakan, sejauh ini ratusan rumah di dua kecamatan yang terdata, terendam banjir. “Ya, ada seratusan rumah yang tergenang banjir akibat hujan deras yang mengguyur Kota Binjai,” kata Rudi Iskandar Baros, ketika dikonfirmasi, Rabu (11/5) malam.

Dia menjelaskan, seratusan rumah yang terendam itu di Kelurahan Nangka, Binjai Utara; Kelurahan Dataran Tinggi, Kelurahan Tunggurono, Binjai Timur; Kelurahan Sukaramai, Binjai Barat dan Asrama Kebun Lada. “Untuk jumlah, pastinya masih dalam pendataan lebih lanjut,” ujar mantan Kabag Humas Setdako Binjai ini.

Rudi menambahkan, genangan air hingga masuk ke rumah masyarakat karena debit air berlebih. Artinya, drainase yang menampung guyuran hujan tidak sanggup hingga berbuntut air meluap. “Petugas BPBD Binjai sudah turun ke lokasi dan membersihkan aliran drainase yang diduga menjadi penyebab tersumbatnya saluran air tersebut. Jadi ini bukan banjir dari sungai,” tambah dia.

Sementara, cuaca buruk yang terjadi di Kota Binjai juga mengakibatkan pohon tumbang di Jalan Sei Batang Serangan, Kelurahan Pujidadi, Binjai Selatan. Pun begitu, pohon yang tumbang ini sudah dievakuasi oleh BPBD Kota Binjai. “Pohon tumbang yang terjadi diakibatkan hujan deras yang disertai angin kencang. Pohon tumbang hingga menutupi badan jalan,” tandasnya.

Berbeda di media sosial, mobil terendam di banjir area parkir di Kelurahan Tunggurono, Binjai Timur. Meski demikian, genangan air mulai surut sejalan dengan hujan mulai reda. (ted)

Sah! 7 Calon Komisioner KPID Sumut Perkarakan Hendro Susanto ke PN Medan

MEDAN, SUMUTPOS.CO – 7 Calon Komisioner KPID Sumut 2021-2024, resmi memperkarakan Hendro Susanto yang menjadi Ketua Komisi A DPRD Sumut saat pemilihan anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumut periode 2021-2024 yang berlangsung ricuh pada 21 Januari 2022. Hendro diperkarakan atas dugaan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri (PN) Medan dengan nomor registrasi online perkara PN MDN-052022GCC tertanggal 11 Mei 2022.

Ke-7 calon komisioner itu adalah Valdesz Junianto Nainggolan, Tua Abel Sirait, Robinson Simbolon, Topan Bilardo Marpaung, T. Prasetyo, M. Ludfan Nasution, dan Edi Irawan. “Kami sepakat tindakan Hendro Susanto sudah tidak bisa ditolerir. Perbuatan melawan hukumnya terang dan jelas. Dia selaku Ketua Komisi A yang memimpin rapat pemilihan tidak mematuhi Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) Ombudsman. Setelah itu surat monitoring juga sudah dikirimkan, tapi tindakan korektif tak juga dilakukan. Hebat betul dia, apa sudah kebal hukum dia. Kita test dulu ah,” kata Kuasa Hukum 7 Calon Komisionet KPID Sumut 2021-2024 Ranto Sibarani usai mendaftarkan gugatan ke PN Medan, Rabu (11/5/2022) malam.

Alasan memperkarakan legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dapil Sumut XII Langkat-Binjai itu, menurut Ranto, karena Hendro Susanto adalah orang yang paling bertanggungjawab atas kekisruhan pemilihan calon komisioner KPID Sumut periode 2021-2024 di DPRD Sumut.

“Materi gugatan sebagian besar bersumber dari hasil pemeriksaan kelembagaan negara yakni Ombudsman Perwakilan Sumut. Karena kami nilai Hendro Susanto seperti anggap remeh terhadap LAHP Ombudsman, maka kami tempuh jalur pengadilan. Bukti hukumnya adalah surat nomor B/0286/LM.11-02/0015.2022/IV/2022 tanggal 18 April 2022 dimana Ombudsman mendesak Ketua Komisi A DPRD Sumut untuk melaksanakan 4 Tindakan Korektif sebagaimana tertuang dalam LAHP,” ujarnya.

Kata Ranto, 4 tindakan korektif itu adalah pertama, membatalkan Berita Acara Pleno terkait penetapan 7 nama anggota KPID Sumut periode 2021-2024. Kedua, melakukan uji publik. Ketiga, melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon anggota KPID Sumut periode 2021-2024 yang diterima dari Tim Seleksi pasca penilaian ulang dengan mempertimbangkan masa jabatan 2 petahana periode 2016-2019 yakni Muhammad Syahrir dan Ramses Simanullang. Dan keempat, menyepakati bersama anggota Komisi A DPRD Sumut terkait tata tertib dalam pemilihan dan penetapan calon anggota KPID Sumut periode 2021-2024.

Ranto menyatakan, sesuai ketentuan UU Ombudsman RI, Hendro Susanto selaku Ketua Komisi A DPRD Sumut diminta menyampaikan secara tertulis tindakan korektif yang sudah dilakukannya. Namun, lanjut dia, sampai saat ini tak ada perbaikan apa pun yang dilakukan terkait LAHP Ombudsman.

“Kami simpulkan Hendro Susanto melakukan resistensi atau perlawanan terhadap LAHP Ombudsman. Malah mencampakkan piring kotor ke meja pimpinan,” tukasnya.

Kata Ranto, surat Ombudsman nomor: B/0286/LM.11-02/0015.2022/IV/2022 adalah bukti hukum yang tak terbantahkan untuk melaporkan Hendro Susanto atas perbuatan melawan hukum ke PN Medan. “Biarlah fakta-fakta persidangan membongkar apa yang terjadi di balik semua ini. Kita sudah resmi perkarakan ke pengadilan. Pertanggungjawabkanlah di depan majelis hakim yang mulia di persidangan,” tukasnya.

Ranto yakin sekali perkara perbuatan melawan hukum ini akan berdampak buruk pada karir politik Hendro Susanto ke depan. “Partai manapun pasti akan tracking jejak rekam seluruh calon legislatif yang maju di Pemilu. Kalau ada kader yang terjerat hukum bisa jadi catatan tebal itu di internal partai,” ujarnya.

Apalagi perkara hukum Hendro Susanto, lanjut dia, akibat kegagalannya dalam melaksanakan tupoksi sebagai politisi yang mengemban amanah konstituen dan kehormatan partai di DPRD. “Hendro Susanto juga disumpah sebagai wakil rakyat untuk mengawasi birokrasi. Tapi tragisnya dia malah meloloskan 2 calon yang SK perpanjangannya bermasalah yaitu Muhammad Syahrir dan Ramses Simanullang di seleksi KPID 2021-2024. Padahal jelas-jelas dia katakan legalitas yang dipegang keduanya bukan SK Perpanjangan yang diteken gubernur, tapi surat tekenan Sekda,” ujarnya.

Di sejumlah media, Ranto mengingatkan, Hendro Susanto juga berulangkali teriak bahwa surat perpanjangan komisioner KPID Sumut periode 2016-2019 itu tidak sah, ilegal, dan cacat hukum. “Bukti-buktinya akan kami serahkan kepada majelis hakim di persidangan nanti. Ya pertanggungjawabkan saja lah,” pungkasnya. (adz)

Kloter I Berangkat 4 Juni 2022 Garuda Terbangkan CJH dari 9 Embarkasi

JAKARTA,SUMUTPOS.CO – Kementerian Agama (Kemenag) dan PT Garuda Indonesia sepakat untuk memberangkatkan dan memulangkan jamaah haji Indonesia dari sembilan embarkasi. Kesepakatan itu ditandai dengan penandatanganan perjanjian pengangkutan udara jamaah haji reguler 1443 Hijriah yang dilakukan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Hilman Latief dan Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra.

“Garuda akan menerbangkan jamaah haji Indonesia dari 9 embarkasi, yaitu Aceh, Medan, Padang, sebagian Jakarta-Pondok Gede, Solo, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar dan Lombok,” terang Hilman Latief usai penandatanganan perjanjian di Jakarta, Rabu (11/5).

“Saya juga berharap, Garuda dapat berperan dalam mendorong ekonomi haji, khususnya kaitannya dalam hal pengiriman produk-produk dalam negeri,” sambungnya.

Hal ini mendapat respon positif dari Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra. Dia berkomitmen untuk mendukung akselerasi pengiriman komoditas tertentu dari Indonesia untuk mendukung kebutuhan jemaah di Tanah Suci.

Pada masa operasional haji tahun 1443 Hijriah, Pemerintah Indonesia akan memberangkatkan 93.781 jamaah haji reguler dan petugas kloternya. Petugas kloter (kelompok terbang) adalah mereka yang menyertai jamaah selama penyelenggaraan haji. Setiap kloter ada empat petugas, terdiri atas: Ketua Kloter, Pembimbing Ibadah, dan dua petugas kesehatan.

Direktur Layanan Haji Dalam Negeri Saiful Mujab menjelaskan, penerbangan jamaah haji dan petugas kloter Indonesia akan dilakukan dengan dua maskapai. PT Garuda Indonesia akan membawa 47.915 jamaah haji dan petugas kloternya (51%). Lainnya, 45.866 jamaah haji dan petugas kloter (49%) akan dibawa Saudi Arabian Airlines dari 5 embarkasi haji, yaitu Batam, Palembang, sebagain Jakarta-Pondok Gede, Jakarta-Bekasi dan Surabaya. Penandatanganan kerjasama dengan Saudi Arabian Airlines akan dilakukan dalam waktu dekat ini.

“Pemberangkatan jamaah haji akan dilaksanakan selama 30 hari masa operasi penerbangan. Kloter pertama berangkat 4 Juni 2022 dengan tujuan Bandara Madinah, kloter terakhir berangkat 3 Juli 2022 dengan tujuan Bandara Jeddah,” jelas Mujab, panggilan akrabnya.

“Pemulangan jamaah haji juga berlangsung selama 30 hari. Kloter pertama pulang dari Bandara Jeddah menuju Tanah Air pada 15 Juli 2022. Kloter terakhir pulang dari Bandara Madinah menuju Tanah Air pada 13 Agustus 2022,” sambungnya.

Saiful Mujab menambahkan, tahun ini, Pemerintah Arab Saudi kembali memberikan layanan fast track kepada jemaah haji Indonesia. Layanan fast track tersebut akan diberikan untuk 29.126 orang (31%) yang dibawa oleh PT. Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines dari Embarkasi Haji Jakarta.

 

89.685 CJH Penuhi Syarat Vaksinasi Covid-19

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama telah mengumumkan nama-nama jemaah haji reguler yang berhak berangkat tahun ini. Dari nama-nama tersebut, sebanyak 97,2 persen atau 89.685 orang jamaah telah memenuhi syarat vaksinasi Covid-19 minimal dua dosis.

Meski capaian sudah tinggi, Dirjen PHU Hilman Latief tetap meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mempercepat dan menyosialisasikan pemberian vaksin kepada jamaah haji. Dengan begitu, seluruh calon jemaah haji (CJH) bisa berangkat sesuai dengan ketentuan dari pemerintah Arab Saudi. ”Kemenkes bisa mempercepat pemberian vaksin dosis lengkap kepada jemaah,” ungkap Hilman dalam keterangan resminya kemarin (10/5).

Kemenkes juga diminta menyusun skenario tes PCR bagi para jemaah. Sebab, CJH wajib negatif Covid-19 dalam kurun waktu 72 jam sebelum bertolak ke Saudi. ”Sehingga saat keberangkatan ke Tanah Suci sudah klir,” tegasnya.

Kepala Pusat Kesehatan Haji Kemenkes Budi Sylvana menyanggupi permintaan itu. Namun, dia meminta agar dibuatkan surat edaran (SE) pemberian vaksin Covid-19 dan meningitis kepada CJH. Sebab, CJH sering meminta ditunjukkan apakah ada surat edaran dari Kemenag terkait pemberian vaksin tersebut.

Kendati capaian vaksinasi untuk CJH sudah 97,2 persen, Budi mengaku akan melakukan akselerasi. Dengan begitu, sisa 2,8 persen bisa segera mendapat vaksin yang disyaratkan. ”Setelah pelunasan, seluruh jemaah harus sudah mendapatkan full vaccinated, minimum dua dosis. Petugas kesehatan terus mendorong jemaah segera melengkapinya,” katanya kemarin (10/5).

Selain itu, Kemenag dan Kemenkes menyepakati vaksinasi Covid-19 sebagai salah satu syarat penerbitan surat panggilan masuk asrama (SPMA). Hal ini diharapkan bisa membuat CJH segera melengkapi vaksinasinya.

Selain vaksinasi, Puskeshaji telah mengidentifikasi CJH dengan risiko tinggi (risti). Hingga saat ini, setidaknya ada 56 persen yang terdeteksi perlu mendapat perhatian khusus saat melakukan ibadah haji. Kondisi ini sama dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana jumlah jemaah risti lebih banyak daripada nonristi. (jpc/adz)

Menko Airlangga Serta Para Menteri dan Tiga Gubernur, Mendorong Percepatan Pembangunan Ekonomi

JAKARTA.SUMUTPOS.CO – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Komite Percepatan Pembangunan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) secara marathon sejak pagi hingga sore, pada hari Rabu (11/05), memimpin Rapat Koordinasi secara bergantian bersama Gubernur Jawa Barat, Wakil Gubernur Jawa Timur, Gubernur Jawa Tengah dan para Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah terkait. Rapat ditujukan untuk mendorong percepatan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 79 dan 80 Tahun 2019 serta Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021, terkait Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan-Kawasan yang ada pada ketiga Provinsi tersebut, yaitu Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan, Kawasan Jawa Timur Bagian Utara dan Selatan, dan Kawasan yang ada di Jawa Tengah.

Dalam pertemuan pertama Menko Perekonomian menyampaikan hasil evaluasi terhadap 218 Proyek/Program di Jawa Timur yang termasuk dalam Perpres Nomor 80 Tahun 2019 dengan nilai investasi sebesar Rp 294,3 Triliun. Pada Rakor yang kedua, disampaikan hasil evaluasi terhadap 170 Proyek/Program di Jawa Barat yang termasuk dalam cakupan Perpres Nomor 87 Tahun 2021 dengan nilai investasi sebesar Rp 370,93 Triliun, Sedangkan pada Rakor yang ketiga, dibahas hasil evaluasi terhadap 270 Proyek/Program di Jawa Tengah yang termasuk dalam cakupan dari Perpres Nomor 79 Tahun 2019 dengan nilai investasi sebesar Rp 354 Triliun.

Menko Airlangga menekankan pentingnya penyelesaian proyek-proyek yang memerlukan dukungan APBN TA 2023/2024 agar proyek-proyek tersebut dapat diselesaikan maksimal pada tahun 2024. “Perlu mendorong dukungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah agar proyek dapat diselesaikan pada tahun 2024. Terdapat 27 proyek di Jawa Barat senilai Rp 2,53 Triliun yang membutuhkan dukungan APBN, penyelesaian 28 proyek di Jawa Tengah senilai Rp 4,92 Triliun yang memerlukan alokasi APBN dari K/L terkait, serta penyelesaian 13 Proyek di Jawa Timur senilai Rp 2,35 Triliun yang membutuhkan alokasi APBN dari K/L yang ditargetkan selesai pada tahun 2024,” ujar Menko Airlangga. Selain  itu, Menko Airlangga juga menegaskan bahwa Pemerintah Pusat akan mendorong percepatan penyelesaian Proyek/Program yang ditargetkan selesai konstruksi paling lambat pada tahun 2024 atau telah memenuhi Financial Closing untuk proyek dengan skema KPBU.

Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak, mewakili Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyambut baik percepatan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019, sebagai salah satu upaya dalam peningkatan Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Timur pasca pandemi Covid-19. Dalam kaitan itu, Menko Perekonomian menyampaikan beberapa proyek yang menjadi highlight dan prioritas, di antaranya:

Pembangunan Jalan Tol Ngawi – Bojonegoro – Tuban – Lamongan – Manyar – Bunder untuk mendukung kegiatan operasional Kilang Minyak Tuban dan KEK JIIPE yang merupakan salah satu anchor yang mendukung aktivitas perekonomian masyarakat, diarahkan untuk segera didorong transaksinya (penetapan BUJT) dan Financial Closing pada tahun 2023. Kementerian Keuangan juga diharapkan mulai menganggarkan alokasi pengadaan melalui LMAN di tahun 2023;

Pengendalian Banjir Kali Lamong sebagai Proyek Strategis berdampak Nasional untuk penanganan banjir di wilayah Jawa Timur, diarahkan untuk segera dialokasikan dukungan pengadaan lahannya oleh Kementerian Keuangan sebesar Rp 1,1 Triliun;

Pembangunan Bendung Gerak Karangnongko, yang merupakan salah satu program strategis untuk mendukung infrastruktur Pangan dan Pengendalian Banjir khususnya di Wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur Bagian Selatan, didorong untuk segera diselesaikan pengadaan lahannya oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur di tahun 2023, sehingga Kementerian PUPR dapat mulai menganggarkan dan segera melakukan konstruksi pada tahun 2023;

SPAM Umbulan, Proyek untuk meningkatkan ketersediaan Air Bersih dan Air Minum, Kementerian PUPR sudah berkomitmen untuk mendukung melalui dana DAK tahun 2022/2023, khususnya untuk infrastruktur jaringan distribusinya;

Bendungan Bagong, sebagai proyek prioritas untuk penyediaan air bersih masyarakat dan pengentasan kemiskinan, arahannya agar diupayakan solusi yang terbaik untuk relokasi masyarakatnya; serta

Pembangunan Kereta Gantung di Kota Batu dan Pengembangan Kereta Gantung Puncak Pananjakan Kawah Bromo, sebagai proyek untuk mendukung aksesibilitas dan pariwisata di Jawa Timur, khususnya di Kota Batu dan Bromo, diupayakan percepatan penyelesaian regulasinya agar dapat segera terbangun.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyambut baik percepatan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021, yang diharapkan mampu mendongkrak tambahan pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat sebesar 2% – 4%. Untuk mendukung hal tersebut, Menko Perekonomian selaku Ketua KPPIP menyampaikan arahan agar terhadap beberapa proyek prioritas yang diharapkan dapat memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia yaitu diantaranya:

Pembangunan Akses Jalan Tol Cipali-Patimban untuk memudahkan akses logistik Pelabuhan Patimban sebagai salah satu pengungkit perekonomian masyarakat Jawa Barat bagian Utara. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengarahkan Kementerian/Lembaga untuk mempercepat proses Financial Closing di Q1 2023;

Pembangunan Jalan Tol Gedebage – Tasikmalaya – Cilacap sebagai salah Jalan Tol terpanjang di Indonesia, yang diharapkan meningkatkan aksesibilitas dan mengurai kemacetan jalur Selatan Jawa. Menteri Koordinator Bidang perekonomian mengarahkan untuk mempercepat penyelesaian konstruksi terutama pada ruas Jalan Tol Gedebage-Tasikmalaya;

Pengembangan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) Legok Nangka sebagai salah satu upaya percepatan mencapai Net Zero Emission. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengarahkan untuk mempercepat penentuan pemenang tender sehingga Proyek tersebut dapat segera selesai pada tahun 2024;

Pembangunan Jalan Tol Cibitung-Cilincing untuk memudahkan akses logistik dari dan menuju Pelabuhan Tanjung Priok, serta diharapkan dapat menurunkan Biaya logistik Nasional. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengarahkan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dapat segera menyelesaikan kesiapan Proyek dan Pengadaan lahan.

Menko Airlangga juga menekankan nilai strategis dari dukungan non-fisik seperti bantuan Kredit Usaha Rakyat yang dapat diberikan langsung kepada Kelompok Usaha Tani pada Proyek Pengembangan Kawasan Agribisnis berbasis korporasi petani di Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Kuningan. Gubernur Jawa Barat juga mengharapkan Proyek-proyek mitigasi bencana terutama di lokasi pariwisata seperti Pembangunan Breakwater Pangandaran akan dapat menjadi salah satu upaya meningkatkan resiliensi kawasan pariwisata di Selatan Jawa.

Dalam rangka menunjang peningkatan kualitas SDM melalui PSN, Menko Perekonomian mendorong pengembangan Institut Teknologi Bandung Kampus Cirebon dan Pembangunan Politeknik Manufaktur Kampus II Majalengka. Diharapkan keberadaan kampus tersebut dapat mendukung penyediaan SDM yang berkualitas untuk Kawasan Industri di sekitar Kawasan Rebana.

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menyambut baik percepatan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019, yang diharapkan mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah. Menko Perekonomian menyampaikan beberapa proyek yang menjadi highlight diantaranya adalah:

Pembangunan Pipa Gas Transmisi Cirebon – Semarang telah dialokasikan pendanaan hingga tahun 2023 oleh Kementerian ESDM sebesar Rp 1,2 Triliun;

Pembangunan Jalan Tol Ruas Bawen-Yogya dan Pembangunan Jalan Tol Ruas Solo – Yogya telah dialokasikan pendanaan pengadaan tanahnya melalui LMAN pada tahun 2022 dan 2023 serta akan segera dilakukan penyelesaian konstruksinya;

Pembangunan SPAM Regional Keburejo telah dialokasikan pendanaannya pada tahun 2023 melalui skema APBD;

Pembangunan Bendung Gerak Karangnongko (Wilayah Jateng) perlu dilakukan percepatan pembebasan lahan oleh Pemerintah Daerah dan alokasi pembangunan konstruksi telah disiapkan oleh Kementerian PUPR, dan;

Pembangunan KI Brebes, Kab. Brebes saat ini didorong untuk dilakukan percepatan pembangunan melalui skema Business to Business (pendanaan swasta).

Dalam rapat ini Menko Perekonomian juga menyampaikan arahan terkait upaya percepatan pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak yang saat ini masih terkendala oleh adanya isu Tanah Musnah dalam trase Jalan Tol tersebut. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kementerian ATR/BPN bersama dengan Kemenko Perekonomian akan segera menyelesaikan upaya percepatan penyelesaian Tanah Musnah baik secara regulasi maupun teknis pelaksanaannya.

Di akhir Rapat Koordinasi tersebut, Menko Perekonomian selaku Ketua KPPIP mengingatkan kembali terkait pentingnya komitmen para Gubernur dalam memenuhi Readiness Criteria dan kesiapan proyek untuk dapat didukung oleh Kementerian/Lembaga terkait. Sesuai dengan arahan Menko Perekonomian dan harapan para Gubernur tersebut, para pimpinan Kementerian/Lembaga telah berkomitmen untuk mengakselerasi proyek/program yang telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden terkait Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan di ketiga Provinsi tersebut.

Ikut hadir dalam 3 kali Rapat Koordinasi dengan Kepala Daerah ketiga Provinsi tersebut antara lain Menteri ATR/ Kepala BPN, Menteri Perindustrian, para Pejabat yang mewakili Kemenko Marinvest, Kementerian PUPR, Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/ Bappenas, Kementerian LHK, Kementerian ESDM, Kementerian BUMN, Kementerian Perhubungan, dan Sekretariat Kabinet. (ekon/fsr/hls/*)

Waspadai Varian Omicron BA.4 dan BA.5, Segera Tes Covid-19 Usai Mudik

SOSIALISASI: Petugas Kelurahan Sunter Agung dan RW 01 melakukan sosialisasi kepada warga yang mudik Idul Fitri untuk melapor ke RT dan RW setempat, Selasa (10/5). Sosialisasi ini bertujuan untuk mencegah klaster mudik Covid 19. (STIMEWA/SUMUTPOS)

JAKARTA,SUMUTPOS.CO – Indonesia mewaspadai munculnya subvarian Omicron BA.4 dan BA.5 yang meluas di Afrika Selatan. Karena itu, untuk mencegah penularan varian ini di tanah air, masyarakat yang pulang dari mudik lebaran, dianjurkan untuk melakukan tes Covid-19 secara mandiri. Meskipun tidak menjadi kewajiban, namun hal ini sebagai bentuk kehati-hatian dan antisipasi untuk tidak tertular dan menularkan kepada yang lainnya.

Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, Prof Wiku Adisasmito menjelaskan, walaupun tidak diwajibkan melakukan tes setelah mudik, namun khususnya bagi orang yang merasakan gejala mirip Covid-19 meskipun sudah di booster sebaiknya tetap tes. Hal ini sebagai bentuk kehati-hatian untuk melakukan tes secara mandiri.

“Terkendalinya kondisi pandemi Covid-19 di Indonesia, bukan berarti upaya pengendalian tidak dilakukan. Malahan, pengendalian beserta pengawasan terus dijalankan menyesuaikan perkembangan terkini,” jelas Prof Wiku dalam konferensi pers Satgas Covid-19, Selasa (10/5).

Melihat kondisi nasional, kata dia, rawat inap pasien Covid-19 menurun 97 persen, tingkat hunian tempat tidur RS hanya 2 persen, kasus kematian menurun hingga 98 persen dan positivity rate terus menurun hingga berada di angka 0,7 persen. Sementara melihat kondisi global, lanjutnya, pemerintah mewaspadai kenaikan kasus seperti di Jepang dan Taiwan.

“Serta adanya varian baru seperti BA.4 dan BA.5 di Afrika Selatan yang umumnya dikhawatirkan, adanya varian baru dapat menjadi pemantik gelombang kasus baru,” kata Prof Wiku.

 

ASN Wajib Tes

Untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) kewajiban tes atau tidak saat kembali bekerja, masih menyesuaikan kebijakan yang ada di SE Satgas No 16 tahun 2022 dan Addendumnya tentang Pelaku Perjalanan Dalam Negeri. Namun khusus bagi ASN sesuai himbauan MenPANRB maka bagi yang selesai melakukan mudik untuk melakukan tes sebelum masuk kerja ke wilayah kerjanya.

Paska Idul Fitri, ASN juga dianjurkan sementara bekerja dari rumah atau work from home (WFH) mengikuti Surat Edaran No. 440/2420/SJ tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri Selama Masa Arus Balik Idul Fitri 1443 H. Ia berharap masyarakat secara bertahap mengurangi pembatasan aktivitas yang secara bersamaan mendorong terbentuknya perilaku yang lebih sehat dan aman.

“Melindungi lebih optimal populasi beresiko. Misalnya dengan menggencarkan cakupan vaksin sesuai prioritas kelompok rentan dan menyusun strategi testing yang lebih spesifik atau target testing,” katanya.

 

Belum Ada Lonjakan

Meski ada lebih dari 80 juta pemudik Lebaran tahun ini, namun hingga saat ini diklaim belum terjadi lonjakan kasus Covid-19. Pernyataan ini disampaikan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam sambutannya pada acara Green Economy Indonesia Summit 2022 di Jakarta, Rabu (11/5). “Kemarin yang mudik lebih dari 80 juta, namun dari indikasi yang kita monitor sampai hari ini tidak ada lonjakan kasus (Covid-19),” klaimnya.

Jika dilihat dari data selama dua tahun terakhir, kasus Covid-19 akan mengalami kenaikan pada hari ke-24 usai perayaan Idul Fitri. Namun, dia menegaskan, kenaikan kasus Covid-19 pada waktu tersebut diiringi dengan munculnya varian baru yakni Delta dan Omicron. “Kita berharap tidak ada lagi ataupun varian yang berkembang dan tentunya kita berharap akan lebih tidak sekuat Omicron ataupun Delta,” tambahnya.

Adapun, berdasarkan survei serologi dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dikatakan bahwa untuk Pulau Jawa 99 persen telah memiliki kekebalan terhadap Covid-19. Ini pun menjadi modal pemulihan ekonomi, karena pergerakan perekonomian bergerak di pulau tersebut.

“Survei sebelum Hari Raya Idul Fitri, itu di Jawa 99 persen sudah punya kekebalan karena sudah vaksin 3 kali atau sudah terkena Covid,” ujar dia.

Dengan demikian, ia mengharapkan bahwa kabar baik ini bisa terus berlanjut hingga menuju masa endemi. Namun tentunya, itu perlu diikuti dengan protokol kesehatan yang ketat.

“Tapi kuncinya memakai masker wajib, prokes dijaga dan booster harus terus didorong,” pungkas Airlangga. (jpc)

Dugaan Penyebab Hepatitis Misterius pada Anak Adenovirus F41, Virus yang Sangat Pintar

ILUSTRASI

MEDAN,SUMUTPOS.CO – Kemunculan hepatitis akut misterius yang saat ini menyerang anak-anak, menjadi perhatian dunia. Ada belasan negara, termasuk Indonesia melaporkan kasus tersebut. Di Sumut, ditemukan dua kasus suspek. Pertama, terjadi pada seorang anak berusia 2 tahun dan meninggal dunia. Kedua, pada bayi berumur 8 bulan yang kini masih dirawat intensif di RSUP H Adam Malik, Medan.

Menurut Badan Keamanan Kesehatan Inggris (UKHSA),  jenis adenovirus yang disebut F41 diduga menjadi penyebab yang paling mungkin dari kasus hepatitis langka yang mendunia saat ini. Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan dan Penunjang RSUP H Adam Malik Dr dr Fajrinur MKed (Paru) SpP(K) mengatakan, dari 228 kasus hepatitis misterius di dunia, 74 diantaranya diduga penyebabnya Adenovirus F41. “Virus ini sangat pintar karena tidak hanya menyerang liver, tetapi juga paru dan organ tubuh lainnya,” kata Fajrinur, baru-baru ini.

Dia juga mengatakan, tidak hanya anak-anak, virus ini tidak menutup kemungkinan bisa menular kepada orang dewasa dengan kondisi tubuhnya kurang baik. “Makanya, selalu menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Selain itu, makanan dan minuman yang dikonsumsi tidak sembarangan. Artinya, harus benar-benar diperhatikan tingkat kematangannya ketika dimasak,” ungkap Fajrinur.

Lebih lanjut dia mengatakan, dari 228 kasus hepatitis misterius itu juga, 17 kasus diantaranya membutuhkan transplantasi hati. “Kita sudah membentuk tim khusus yang menangani transplantasi hati, dan sudah pernah menangani 5 kasus pada tahun sebelum ini. Keberhasilan penanganan tim ini cukup baik yang bekerja sama dengan tim rumah sakit dari Korea Selatan. Artinya, jika memang ada kasus, tim tersebut siap bekerja secara maksimal. Dengan kata lain, transplantasi hati bisa dilakukan (di RSUP H Adam Malik), sebutnya.

Sementara itu, Ketua Tim Penanganan Pasien Hepatitis Akut Unknown RSUP Haji Adam Malik dr Ade Rachmat Yudiyanto MKed(Ped) SpA(K) menuturkan, penyakit hepatitis ada hubungannya dengan radang pada hati. Jika terkena pada anak-anak, maka erat kaitannya dengan saluran cerna. “Gejala yang menonjol di awal yakni flu perut, seperti sakit perut, mual, muntah, diare, lemas hingga hilang nafsu makan. Gejala-gejala ini sebenarnya tidak spesifik, karena semua orang yang terjangkit hepatitis maka mengalami gejala yang sama,” ujar dia.

Pertimbangkan Bentuk Satgas

Dugaan kasus penyebaran hepatitis akut misterius ini juga menjadi perhatian Pemerintah Kota (Pemko) Medan. Terlebih lagi saat ini, terdapat satu pasien berusia 8 bulan yang diduga menderita penyakit tersebut dan hingga kini masih di rawat di RSUP H Adam Malik.

Untuk itu, Wali Kota Medan Bobby Nasution mengaku akan berfokus untuk menangani dugaan kasus tersebut di Kota Medan. Saat disinggung mengenai rencana pembentukan Satgas khusus terkait hepatitis akut misterius itu, Bobby menyebutkan, hal itu akan dibahas lebih lanjut dengan melihat situasi penyebarannya. “Untuk hal ini (pembentukan satgas) akan kita lihat perkembangan selanjutnya,” ucap Bobby.

Bobby menyebutkan, saat ini Pemko Medan akan berfokus untuk memberikan edukasi mengenai penyakit yang kini sedang merebak di tengah masyarakat itu. “Yang pasti kita pertama kali memberikam informasi bagaimana cara penularan, pencegahan, dan ciri-cirinya. Itu yang paling penting dan kita akan berikan pengetahuan kepada masyarakat Kota Medan,” ujar Bobby.

Sementara itu, saat ini Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Medan mengaku sedang mendata rumah sakit untuk pasien anak yang kemungkinan memiliki gejala penyakit Hepatitis akut ini. Apalagi sebelumnya, Kadis Kesehatan Sumut Ismail Lubis telah meminta agar semua rumah sakit di Kota Medan dapat menjadi rujukan dalam penanganan Hepatitis akut misterius ini.

Sebelumnya diberitakan, Seorang anak yang diduga mengalami gejala hepatitis akut misterius meninggal dunia di Rumah Sakit Elizabeth Medan. Diduga, anak berusia dua tahun itu meninggal dunia pada Selasa (10/5) kemarin.

Ditanyai mengenai hal tersebut, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Kabid P2P) Dinas Kesehatan Kota Medan, Dr Pocut Fatima Fitri mengaku belum mendapat adanya informasi tersebut.

Pocut justru mengaku, bahwa hingga saat ini hanya ada satu pasien yang diduga terkena penyakit hepatitis misterius, dan saat ini pasien berusia 8 bulan itu masih di rawat di RSUP H Adam Malik Medan. Ia juga mengakui bahwa saat ini satu pasien anak yang dimaksud memang sudah dalam kondisi yang cukup berat.

Untuk itu, Pocut menghimbau agar masyarakat Kota Medan dapat menjaga pola hidup sehat dan bersih. “Ciri-ciri penyakit hepatitis ini demam kuning, diare, badan lemas. Bah ini kebanyakan karena pola makan yang tidak di jaga kebersihan dan kematangannya,” terangnya.

Pocut juga meminta agar setiap orangtua dapat melihat betul apa yang masuk ke dalam mulut anak. “Jika belum vaksin hepatitis a dan b untuk anak usia 0 – 5 tahun, kita sarankan untuk segera vaksin ke Posyandu. Jangan biarkan anak makan jajan sembarangan, dan tolong perhatikan betul cara kita mengelola makanan di rumah agar tetap bersih dan sehat,” pungkasnya. (ris/map)

1...2,6862,6872,688...15,908Page 2,687 of 15,908