32 C
Medan
Wednesday, April 8, 2026
Cari disini....
Home Blog Page 27

All England 2026, Persiapan Putri KW Tanpa Kendala

Putri Kusuma Wardani
Putri Kusuma Wardani

JAKARTA – Indonesia nirgelar dalam German Open 2026 (BWF Super 300) yang berakhir Minggu (1/3). Prestasi terbaik didapat duet gado-gado Singapura-Indonesia di ganda campuran, Terry Hee Yong Kai/Gloria Emanuelle Widjaja, maupun ganda putri Amallia Cahaya Pratiwi/Siti Fadia Silva Ramadhanti sebagai semifinalis.

Hasil di Jerman diharapkan tidak membebani skuad merah putih dalam All England 2026 (BWF Super 1000) di Utilita Arena Birmingham, mulai hari ini (3/3).

Salah satunya di tunggal putri, Putri Kusuma Wardani. Dia dijadwalkan menghadapi andalan Denmark Mia Blichfeldt. Secara rekor pertemuan, Putri tertinggal 1-2 dari pemain ranking ke-18 dunia itu. Terakhir kali pertemuan di Hylo Open 2025, Putri harus mengakui keunggulan lawan dengan rubber game (11-21, 21-7, 12-21).

Persiapan tanpa Kendala

Pemain binaan PB Exist itu pun tak mau terbebani dengan hasil sebelumnya. ”Main di All England dibikin enjoy saja. Memang sangat bersemangat, tetapi juga tidka boleh terlalu berlebihan,” ucapnya dalam keterangan yang dikutip dari PBSI.

Dalam beberapa latihan terakhir, Putri fokus pada antisipasi kelebihan permainan Blichfeldt. ”Sejauh ini tidak ada kendala apa pun,” katanya.

Pebulu tangkis yang juga merupakan anggota polisi wanita itu juga tidak bermasalah dengan adaptasi. Menurut Putri, bermain di All England sama seperti turnamen di Eropa lainnya. ”Awal saja yang penyesuaian (cuaca, Red). Jelang pertandingan akan membaik,” ucapnya.

Fokus Poin Akhir dan Recovery

Dari ganda putri, Tiwi –sapaan akrab Amallia Cahaya Pratiwi– mengatakan bahwa fokus persiapanya di All England adalah pada poin-poin akhir. Hal itu berkaca dari kegagalan mengontrol jelang akhir game saat dikalahkan ganda Tiongkok, Li Yi Jing/Wang Yiduo, di semifinal German Open dengan skor 18-21, 21-8, 19-21. ”Kami juga harus lebih siap dalam mengantisipasi bola-bola tanggung,” kata Tiwi.

Di babak awal All England, Tiwi/Fadia akan menghadapi duo Taiwan, Hsu Ya-ching/Sung Yu-hsuan. Mereka pernah bentrok di perempat final Thailand Masters 2026 dengan keunggulan Tiwi/Fadia (24-22, 21-12).

Fadia menambahkan, recovery menjadi perhatian karena jeda yang mepet antara semifinal German Open dan babak 32 besar All England. (JPC/TRI)

Koperasi Merah Putih Binjai Tutup, Tak Ada Anggaran Jadi Alasan Tak Jalan

TUTUP: Pengendara saat melintas di depan Koperasi Kelurahan Merah Putih, Jalan Sukun, Binjai Barat yang saat ini tutup tidak beroperasional.(Teddy Akbari/Sumut Pos)
TUTUP: Pengendara saat melintas di depan Koperasi Kelurahan Merah Putih, Jalan Sukun, Binjai Barat yang saat ini tutup tidak beroperasional.(Teddy Akbari/Sumut Pos)

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Koperasi Kelurahan Merah Putih di Jalan Sukun, Lingkungan VI, Binjai Barat, yang semula diharapkan menjadi motor perekonomian lokal, kini berakhir dengan kekecewaan.

Hanya lima bulan setelah diresmikan secara daring oleh Presiden Prabowo Subianto dari Klaten, Jawa Tengah, dan disaksikan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, koperasi yang semula menjanjikan kemajuan ekonomi, kini sudah tidak beroperasi.

Pintu koperasi kini tertutup rapat, debu menumpuk di lantai, dan foto Presiden Prabowo yang tergantung di dinding sudah menguning, diduga akibat tak terurus. Keadaan ini memunculkan kekecewaan warga dan menimbulkan pertanyaan tentang keberlanjutan program Koperasi Kelurahan Merah Putih di Binjai.

Camat Binjai Barat Romi Surya Dharma, mengungkapkan alasan koperasi tak beroperasi lagi. “Benar, untuk saat ini koperasi masih belum beroperasi kembali sesuai harapan kita semua, dikarenakan selain biaya operasional yang dikeluarkan setiap bulan tidak mencukupi, pengurus juga menunggu peraturan juknis yang baku dari Kementerian atau Dinas Koperasi terkait Koperasi Merah Putih,” jelasnya kepada wartawan, Selasa (3/3/2026).

Lebih lanjut, Romi menegaskan bahwa bangunan koperasi bukan aset pemerintah. “Saat ini koperasi berdiri di atas tanah milik salah satu pengurus koperasi dengan status awal disewa. Berdasarkan informasi yang ada, semua Koperasi Kelurahan Merah Putih harus didirikan di atas tanah pemerintah. Saat ini kami masih mencari lahan yang sesuai, namun sampai sekarang belum didapatkan,” ujarnya.

Sejak awal beroperasi, koperasi ini juga belum menjalankan program simpan pinjam. Menurut Romi, simpan pinjam akan dimulai apabila sudah ada bantuan atau pinjaman dana dari pemerintah melalui bank terkait, dan apabila beberapa gerai usaha telah berjalan lancar dan menghasilkan keuntungan.

“Dari awal buka sampai sekarang, dana yang dikelola bersumber dari pengurus dan anggota. Sampai saat ini belum ada anggaran yang diterima pengurus koperasi dari pihak pemerintah,” katanya.

Sebelumnya, Koperasi Kelurahan Merah Putih Sukamaju menyediakan berbagai kebutuhan pokok, termasuk sembako dan gas LPG 3 kilogram. Selain itu, koperasi juga mengoperasikan apotek dan klinik kecil untuk melayani warga. Namun, klinik kini tidak beroperasi karena biaya operasional terlalu tinggi. “Petugas klinik saat ini standby di puskesmas pembantu yang jaraknya tidak jauh dari koperasi,” ujar Romi.

Ketua koperasi, Pak Andre, merupakan warga setempat sekaligus pengusaha ternak ikan di Kelurahan Suka Maju. Romi menegaskan, seluruh pengurus berasal dari masyarakat kelurahan, dan pihak pemerintah kelurahan hanya berperan sebagai pengawas. “Tidak boleh pengurus dari luar kelurahan. Pemerintah kelurahan hanya membina dan mengawasi jalannya koperasi,” katanya.

Romi menambahkan, kendala terbesar saat ini adalah belum adanya regulasi teknis dari kementerian atau dinas terkait yang mengatur mekanisme operasional Koperasi Merah Putih, termasuk pendirian di atas tanah pemerintah dan pengaturan dana bantuan operasional. Akibat hal tersebut, meskipun koperasi telah diresmikan, roda usaha tidak dapat berjalan dan semua aktivitas berhenti sejak sebulan terakhir.

Koperasi Kelurahan Merah Putih di Binjai merupakan salah satu program nasional yang diharapkan dapat mendorong perekonomian masyarakat tingkat kelurahan. Program ini digagas untuk memberdayakan warga melalui usaha bersama, simpan pinjam, dan pelayanan kebutuhan pokok serta fasilitas kesehatan sederhana. Sayangnya, kendala anggaran, regulasi, dan lokasi tanah membuat koperasi di Binjai Barat hanya bertahan lima bulan dan kini menjadi simbol program yang terhenti di tengah jalan.

Masyarakat pun berharap pemerintah segera memberikan solusi, baik melalui pengaturan regulasi maupun penyediaan anggaran dan lahan, agar koperasi dapat kembali beroperasi dan mewujudkan tujuan awalnya sebagai penggerak ekonomi lokal. (ted/ila)

Sidang Sengketa Informasi Publik: Majelis Komisioner KI Sumut Tegur BPKPAD Binjai

SIDANG: Termohon dari BPKPAD Binjai saat hadir pada sidang kedua sengketa informasi publik yang dipimpin Ketua Majelis, Eddy Syahputra.(Teddy Akbari/Sumut Pos)
SIDANG: Termohon dari BPKPAD Binjai saat hadir pada sidang kedua sengketa informasi publik yang dipimpin Ketua Majelis, Eddy Syahputra.(Teddy Akbari/Sumut Pos)

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Sidang lanjutan sengketa informasi publik antara warga Kota Binjai dengan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Binjai berlangsung panas di Kantor Komisi Informasi (KI) Provinsi Sumatera Utara, Jalan Alfalah, Medan, Rabu (4/3/2026). Majelis komisioner menegur keras termohon lantaran tidak memahami prosedur persidangan dan dianggap meremehkan lembaga KI.

Hadir sebagai perwakilan BPKPAD, Pelaksana Tugas Sekretaris Nadratul Firda, namun tanpa membawa surat kuasa, hanya surat tugas, serta mengirimkan tanggapan tertulis atas panggilan sidang.

Tanggapan itu dinilai majelis komisioner sebagai penghinaan terhadap proses persidangan. “Ini bukan LSM, ini penghinaan. Membuat tanggapan panggilan sidang dengan kop surat resmi, memalukan!” tegas Anggota Majelis Komisioner, Safii Sitorus.

Ketua Majelis Komisioner Eddy Syahputra, menegaskan bahwa setiap badan publik wajib memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Tanpa surat kuasa, termohon hanya bisa mengikuti sidang, tidak dapat mengambil keputusan. “Kalau surat tugas hanya untuk menghadiri, tidak bisa ambil keputusan,” ujar Eddy.

Sidang sengketa ini bermula dari permohonan informasi warga terkait pengusulan, penerimaan, dan realisasi dana insentif fiskal tahun anggaran 2024 yang hingga kini belum dibuka secara transparan oleh BPKPAD Binjai. Masyarakat mengadukan hal ini ke KI Provinsi Sumut dan kini memasuki persidangan nonlitigasi.

Majelis komisioner menunda sidang ke pekan depan dan berencana menyurati Wali Kota Binjai atas sikap termohon. “Kami surati wali kota dan kementerian. Kepala badan tidak paham PPID, ini bisa dievaluasi,” kata Safii Sitorus.

Anggota Majelis Komisioner, Abdul Harris, juga menyesalkan Kepala BPKPAD Binjai Erwin Toga Purba, yang tidak memahami bahwa setiap OPD sudah memiliki PPID.

Majelis kembali mengingatkan termohon agar pada sidang berikutnya membawa surat kuasa dan dokumen terkait dana insentif fiskal, agar laporan masyarakat dapat ditanggapi secara transparan.

Keterbukaan informasi ini diatur dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008, yang menjamin hak warga untuk mengakses informasi dari badan publik demi pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. (ted/ila)

Komisi I DPRD Medan Dorong Hidupkan Gotong Royong

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Anggota Komisi I DPRD Medan Saipul Bahri SE meminta kepada Kabag Tata Pemerintahan (Tapem) Pemko Medan, Rudi untuk menggaungkan kembali kegiatan gotong royong di setiap kecamatan, kelurahan dan lingkungan di Kota Medan. Saipul Bahri menilai, kegiatan gotong royong ini sangat positif untuk mendekatkan program pemerintah kepada masyarakat.

“Kabag Tapem harus menginstruksikan kepada Camat, Lurah dan Kepling untuk kegiatan iat gotong royong, minimal dilakukan setiap minggu,” ucap Saipul Bahri dihadapan Kabag Tapem Pemko Medan, Rudi dan sejumlah Camat saat rapat kordinasi Komisi I DPRD Medan di gedung DPRD Medan, Selasa (3/3/2026).

Dikatakan Saipul, kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan dinilai sangat penting untuk mendekatkan diri dengan masyarakat. Sebab selain dapat menciptakan rasa kebersamaan, kegiatan itu juga dapat membangun Kota Medan yang bersih,” ujarnya.

Selain itu, Saipul juga berharap kepada Camat dan Lurah agar tetap melakukan pembinaan untuk Kepling. Tujuannya agar Kepling berkualitas memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakatnya. “Makanya, saat perekrutan Kepling ada verifikasi. Tujuannya memberikan pembinaan dan kita harapkan berkelanjutan,” katanya.

Ditambahkan Saipul, saat perekrutan Kepling, banyak intervensi yang terjadi. “Untuk itu Lurah dan Kepling harus mampu memberikan keputusan yang terbaik dan berpihak kepada masyarakat,” pungkasnya.(map/ila)

Rapidin Tegas Soal Dugaan Kader Berbisnis MBG: PDIP Sumut Hanya Mengawasi

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Sumatera Utara, Rapidin Simbolon, menegaskan sikap partainya terkait isu adanya kader yang disebut-sebut memiliki atau terlibat dalam bisnis Program Makanan Bergizi Gratis (MBG).

Ia menekankan bahwa PDI Perjuangan tidak pernah memposisikan diri sebagai pelaksana program pemerintah, melainkan sebagai pengawas demi memastikan program berjalan sesuai tujuan.

Menurut Rapidin, program MBG merupakan kebijakan pemerintah yang bersifat sosial dan bertujuan untuk memperbaiki kualitas gizi anak-anak sekolah. Karena itu, partainya mendukung penuh program tersebut sepanjang benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.

“Program Makanan Bergizi Gratis ini adalah kegiatan sosial pemerintah untuk perbaikan gizi anak-anak kita. PDI Perjuangan mendukung program yang baik dan bermanfaat bagi rakyat,” ujar Rapidin saat memberikan keterangannya, Rabu (4/3/2026).

Namun demikian, ia menegaskan bahwa dukungan tersebut tidak berarti partai terlibat dalam pelaksanaan teknis program. PDI Perjuangan, kata dia, tetap menjalankan fungsi kontrol melalui tiga pilar partai, yakni unsur legislatif, eksekutif, dan struktur partai.

“Kami ini pengawas. Tiga pilar partai bersama-sama mengawasi agar program ini berjalan dengan baik dan akuntabel. Kalau kami ikut melaksanakan, lalu siapa yang mengawasi?” tegasnya.

Rapidin menjelaskan, fungsi pengawasan tersebut penting untuk memastikan anggaran negara benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat, khususnya para peserta didik. Ia juga mengingatkan bahwa keterlibatan langsung dalam proyek pelaksanaan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan menghilangkan independensi pengawasan.

“Kalau partai masuk menjadi pelaksana, fungsi kontrol akan hilang. Itu yang kami hindari. Kami tidak ingin terjebak dalam kegiatan yang bersifat proyek atau pragmatis,” katanya.

Terkait isu adanya kader yang diduga memanfaatkan program MBG untuk kepentingan bisnis pribadi, Rapidin menegaskan bahwa partai tidak akan mentolerir pelanggaran. Ia menyebut telah ada surat edaran internal yang mengatur sanksi tegas bagi kader yang menyalahgunakan jabatan atau program pemerintah. “Kalau ada kader yang terbukti menyalahgunakan program untuk kepentingan pribadi, akan kami beri sanksi sesuai aturan partai, bahkan bisa sampai pemecatan,” ujarnya.

Sementara itu, jika dugaan penyalahgunaan dilakukan oleh pihak swasta atau masyarakat di luar struktur partai, Rapidin memastikan hal tersebut akan diserahkan kepada aparat penegak hukum. “Kalau itu dilakukan pihak luar, tentu kita laporkan kepada aparat penegak hukum. Jangan sampai program yang tujuannya baik justru dicederai,” katanya.

Ia juga mengingatkan pesan Ketua Umum PDI Perjuangan kepada seluruh kader, khususnya kepala daerah, agar tidak menggunakan anggaran daerah untuk kepentingan pribadi. Rapidin menekankan pentingnya menjaga integritas agar tidak terjerat kasus hukum, termasuk operasi tangkap tangan (OTT).

Di sisi lain, Rapidin menyoroti pentingnya perbaikan gizi dalam jangka panjang. Menurutnya, upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia tidak hanya dimulai dari bangku sekolah, tetapi bahkan sejak masa kehamilan.

“Idealnya, perbaikan gizi dimulai sejak dalam kandungan. Ibu-ibu hamil harus mendapatkan asupan gizi yang baik agar anak yang lahir cerdas, pintar, dan bermoral. Jadi program seperti ini memang penting,” jelasnya.

Meski mendukung penuh, Rapidin mengaku tetap memiliki kekhawatiran apabila kader partai tergoda untuk masuk ke dalam pelaksanaan program secara pragmatis. Ia tidak ingin citra partai rusak hanya karena kepentingan sesaat.

“Kami khawatir kalau ikut dalam pelaksanaan, ada godaan kepentingan pribadi. Itu bisa merusak citra partai dan menghilangkan fungsi pengawasan. Karena itu, kami tegas: PDI Perjuangan mendukung, mengawasi, dan akan mengkritisi jika tidak berjalan sesuai tujuan,” pungkasnya.(san/ila)

Kodam I/Bukit Barisan Terima 41 Randis Kemhan

SERAHKAN: Pangdam I/BB Mayjen TNI Hendy Antariksa saat menyerahkan secara simbolis 41 randis, di Makodam I/BB. Istimewa/Sumut Pos
SERAHKAN: Pangdam I/BB Mayjen TNI Hendy Antariksa saat menyerahkan secara simbolis 41 randis, di Makodam I/BB. Istimewa/Sumut Pos

SUMUTPOS.CO – Pangdam I/Bukit Barisan (BB) Mayjen TNI Hendy Antariksa menyerahkan secara simbolis 41 kendaraan dinas berupa 11 unit ransus Jeep Maung Jelajah dan 30 unit truk 2,5 ton Mitsubishi Canter 4×2 di Makodam I/BB, Medan, Selasa (3/3).

Penyerahan tersebut merupakan bagian dari percepatan pendistribusian randis dukungan dari Kemhan RI guna menunjang tugas operasional satuan jajaran Kodam I/BB.

Sebanyak 11 unit ransus Jeep Maung Jelajah diperuntukkan bagi Danyonif 100/PS, Danyonif 121/MK, Danyonif 122/TS, Danyonif 123/RW, Danyonif 125/SMB, Danyonif 126/KC, Danyonkav 6/NK, Danyonarh 11/WBY, Danyonarmed 2/KS, Danyonif TP 852/ABY, dan Danyonzipur 1/DD. Sementara 30 unit truk 2,5 ton Mitsubishi Canter 4×2 dialokasikan untuk Korem 023/KS, Denmadam I/BB, Ajendam I/BB, Brigif 7/RR, Brigif TP 36/HM, Brigif TP 37/HS, Yonif 100/PS, Yonif 121/MK, serta Yonif TP 852/ABY guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas di wilayah.

Penyerahan kunci kendaraan dilakukan secara simbolis oleh Pangdam I/BB kepada perwakilan penerima, yakni Danbrigif TP 37/Hujur Sirigis Kolonel Inf Saiful Rizal, sebagai tanda resmi distribusi randis ke satuan jajaran.

Kegiatan dilanjutkan dengan tradisi penyiraman dan pemecahan kendi sebagai simbol rasa syukur dan harapan agar kendaraan tersebut dapat mendukung pelaksanaan tugas secara optimal. Setelah prosesi simbolis tersebut, Pangdam meninjau langsung kendaraan yang telah diserahkan.

 

Mayjen TNI Hendy Antariksa menegaskan, agar seluruh penerima randis menggunakan dan merawat kendaraan dinas tersebut dengan penuh tanggung jawab. “Randis merupakan sarana pendukung utama dalam pelaksanaan tugas pokok satuan sehingga harus dipelihara dengan baik demi menjaga kesiapan operasional,” ujarnya.

Selain penyerahan kendaraan, kegiatan juga dirangkaikan dengan sosialisasi alat insinerator oleh Kapaldam I/BB sebagai solusi pengolahan limbah sampah di lingkungan satuan.

Ia berharap, inovasi ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan limbah sekaligus menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan di jajaran Kodam I/BB.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kasdam I/BB, Irdam I/BB, Kapoksahli Pangdam I/BB, Danrindam I/BB, Danrem 023/KS, Asrendam, para Asisten Kasdam, para Pamen Ahli, LO TNI AL, LO TNI AU, para Kabalakdam, serta para Dansat jajaran Kodam I/BB. (dwi/ila)

Revitalisasi Lapangan Merdeka Rp575,5 M, DPRD Sumut Desak Audit Investigasi

Salmon Sumihar Sagala.
Salmon Sumihar Sagala.

SUMUTPOS.CO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara mendesak dilakukannya audit investigasi terhadap proyek revitalisasi Lapangan Merdeka Medan yang menelan anggaran fantastis mencapai Rp575,5 miliar.

Anggota Komisi B DPRD Sumut dari PDI Perjuangan, Salmon Sumihar Sagala, meminta BPK RI segera turun tangan guna memastikan transparansi dan akuntabilitas proyek multiyears tersebut.

Desakan itu disampaikan Salmon kepada wartawan, Selasa (3/3/2026), menyusul adanya pengaduan masyarakat terkait proyek yang hingga kini belum rampung sepenuhnya, meski telah diresmikan pada 19 Februari 2025.

“Dengan anggaran sebesar itu, publik berhak mengetahui sejauh mana realisasi fisik dan keuangan proyek ini. Audit investigasi penting untuk menjawab berbagai pertanyaan masyarakat,” tegas Salmon.

 Revitalisasi kawasan bersejarah seluas 4,88 hektare tersebut dimulai sejak 2022 hingga 2024 dengan anggaran Rp497 miliar yang bersumber dari APBD Kota Medan dan dukungan APBD Sumut. Pada 2025, Pemerintah Kota Medan kembali mengalokasikan tambahan Rp78,5 miliar untuk sarana dan prasarana pendukung, sehingga total anggaran membengkak menjadi Rp575,5 miliar.

Secara konsep, Lapangan Merdeka kini dirancang sebagai ruang terbuka hijau (RTH) modern yang terintegrasi dengan transportasi publik, namun tetap mempertahankan nilai cagar budaya, termasuk keberadaan pohon trembesi tua dan Tugu Proklamasi.

Fasilitas yang dibangun meliputi basement dua lantai yang difungsikan sebagai gedung serbaguna, area kuliner bagi sekitar 30 pelaku UMKM, galeri seni, serta area parkir. Di basement terdalam terdapat hall besar untuk pertemuan, sementara lantai di atasnya diisi gerai kuliner dan UMKM. Proyek ini juga mengusung konsep ramah lingkungan seperti sponge city dan rain garden untuk sistem pengelolaan air.

 Namun, berdasarkan pantauan di lapangan, sejumlah fasilitas masih ditutup plastik hitam dan dipasangi garis pembatas. Area basement tampak masih dalam pengerjaan, dengan pekerja yang hilir mudik menyelesaikan pekerjaan. Trek olahraga yang sebelumnya sempat dibuka kembali ditutup akibat kerusakan.

Salmon mengungkapkan, informasi yang diperolehnya menyebut keterlambatan penyelesaian proyek disebabkan kendala teknis, terutama pada pemasangan lift dan eskalator impor dari China di area basement. Meski progres pembangunan diklaim telah mencapai 95 persen, penyelesaian ditargetkan paling lambat Maret 2026.

 Atas kondisi tersebut, DPRD Sumut menilai audit investigasi menjadi langkah penting untuk memastikan tidak ada penyimpangan dalam penggunaan anggaran daerah.

“Kita ingin semuanya terang-benderang. Audit investigasi bukan untuk mencari-cari kesalahan, tetapi memastikan proyek raksasa ini benar-benar sesuai perencanaan dan penggunaan anggarannya dapat dipertanggungjawabkan,” pungkas Salmon. (map/ila)

Pemko Medan Luncurkan Rabu Walk-In Interview, Pencari Kerja Bisa Wawancara Tiap Pekan

MELIHAT: Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas saat melihat pelaksanaan Rabu Walk-In Interview (RW) di Mal Pelayanan Publik (MPP) Medan, Jalan Iskandar Muda.
MELIHAT: Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas saat melihat pelaksanaan Rabu Walk-In Interview (RW) di Mal Pelayanan Publik (MPP) Medan, Jalan Iskandar Muda.

SUMUTPOS.CO – Pemko Medan melalui Dinas Ketenagakerjaan meluncurkan program Medan Rabu Walk-In Interview (RW) yang disebut sebagai inovasi pertama di Indonesia. Program ini mempertemukan perusahaan dan pencari kerja melalui wawancara langsung setiap Rabu di Mal Pelayanan Publik (MPP) Medan, Jalan Iskandar Muda.

Program tersebut diluncurkan langsung Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas di MPP Medan, Rabu (4/3/2026).

“Alhamdulillah, hari ini kita hadir dalam launching Medan Rabu Walk-In Interview. InshaAllah berjalan lancar, membawa manfaat, dan dampak baik untuk masyarakat di Kota Medan,” ujar Rico Waas.

Rico Waas menilai langkah Dinas Ketenagakerjaan sebagai terobosan yang inklusif dan mendekatkan layanan kepada masyarakat. Menurutnya, pemerintah tidak boleh hanya menghadirkan bursa kerja secara insidental seperti expo, tetapi harus menyediakan akses yang rutin dan pasti.

“Jadi tidak hanya dalam acara-acara tertentu seperti Expo atau Career Expo, tapi ini menjadi kegiatan rutin. Masyarakat lama-lama bisa paham, kalau mau cari kerja hari Rabu pasti ada. Datang ke MPP,” katanya.

Pada pelaksanaan perdana, sebanyak 222 lowongan kerja dengan 27 jabatan dari enam perusahaan ditawarkan kepada para pencari kerja. Keenam perusahaan tersebut yakni PT PP London Sumatera Indonesia Tbk, RS Hermina Medan, Koki Sunda Abadi, PT Union Confectinary, PT Beran Solusindo Pratama, dan PT Pesonna Optima Jasa.

Rico Waas menyebut peluang tersebut harus dimanfaatkan masyarakat secara optimal. “Ini menjadi kesempatan baik bagi masyarakat Kota Medan untuk hadir dan langsung walk-in interview. Isu pencarian kerja ini menjadi hal yang tidak bisa tidak kita perhatikan karena memang menjadi isu sakral masyarakat,” ungkapnya.

Pemko Medan, lanjutnya, berkomitmen tidak hanya memperbanyak lapangan kerja, tetapi juga mempermudah akses informasi lowongan. Ia menilai selama ini banyak peluang kerja yang tersedia, namun sulit dijangkau masyarakat.

“Komitmen kita adalah bagaimana akses lapangan pekerjaan itu dipermudah, tidak hanya diperbanyak, tetapi dipermudah. Jangan sampai lowongan ada, tapi masyarakat tidak tahu di mana mencarinya,” tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas dan kepercayaan diri pencari kerja. Pemko Medan, tambahnya, akan terus mendorong kolaborasi dengan Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Medan guna meningkatkan keterampilan pencari kerja, mulai dari kemampuan komunikasi, penguasaan bahasa asing, hingga keterampilan teknis seperti penguasaan perangkat lunak.

“Yang terpenting adalah kualitas. Siapkan juga diri. Kalau kita yakin punya skill dan kapasitas, insyaallah bisa diterima dengan baik,” pesannya.

Rico Waas mengatakan, tidak tertutup kemungkinan program ini diperluas ke wilayah lain di Kota Medan agar menjangkau masyarakat hingga kawasan utara dan pinggiran kota.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan Ramaddan, melaporkan program Medan Rabu Walk-In Interview dilaksanakan untuk mendukung visi dan misi Pemko Medan dalam menurunkan tingkat pengangguran dengan target 10.000 penempatan tenaga kerja setiap tahun.

Ramaddan menjelaskan, program ini memberikan kemudahan akses informasi pasar kerja secara langsung. Jika selama ini masyarakat mengeluhkan sulitnya mendapatkan panggilan kerja meski telah melamar, melalui skema walk-in interview pencari kerja dapat langsung bertemu dan diwawancarai pihak perusahaan.

Ramaddan juga melaporkan capaian kegiatan sebelumnya, yakni Medan Career Expo, yang hingga kini telah menghasilkan 828 orang diterima bekerja. Pihaknya menargetkan angka tersebut dapat menembus lebih dari 1.000 orang karena tren penerimaan biasanya meningkat setelah Lebaran.

Selain itu, hingga Februari 2026 sebanyak 460 tenaga kerja telah difasilitasi untuk bekerja ke luar negeri dengan tujuan utama Malaysia dan negara lainnya melalui jalur prosedural sebagai upaya mencegah praktik perdagangan orang.

Dengan capaian tersebut, pihaknya optimistis target 10.000 penempatan tenaga kerja pada 2026 dapat tercapai, bahkan berpotensi melampaui target. Ramaddan menegaskan program Medan Rabu Walk-In Interview merupakan inovasi yang pertama kali dilaksanakan di Indonesia. “Belum ada program seperti ini. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan lancar,” ujarnya.

Salah seorang pelamar, Cantika Lola,  lulusan Universitas Sumatera Utara, mengaku program tersebut sangat membantu para pencari kerja. “Acara ini sangat bermanfaat bagi para pencari kerja seperti saya dan teman-teman. Kegiatannya juga sangat informatif karena dibagikan melalui media sosial,” katanya.

Ia berharap melalui program tersebut peluangnya untuk mendapatkan pekerjaan semakin terbuka. “Semoga ke depannya saya bisa diterima dan semakin banyak informasi yang memudahkan kami para pencari kerja,” harapnya. (map/ila)

Langgar Izin Tinggal, WN Malaysia Dideportasi

Petugas Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan mendeportasi seorang wanita warga negara asal Malaysia berinisial NR karena melakukan pelanggaran izin tinggal, Selasa (3/3/2026).

“Hari ini, warga Malaysia tersebut kami lakukan deportasi melalui Bandara Kualanamu untuk dipulangkan ke negara asal,” ungkap Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan Eko Yudis Parlin Rajagukguk di Deli Serdang.

Dikatakannya, warga negara Malaysia tersebut tentunya telah melalui proses pemeriksaan dan penyelidikan dengan dikenakan tindakan administrasi keimigrasian deportasi karena melanggar Pasal 78 huruf ayat 1&2 UU No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Ia menjabarkan, pasal tersebut berbunyi yakni, Orang Asing pemegang Izin Tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam Wilayah Indonesia kurang dari 60 (enam puluh) hari dari batas waktu Izin Tinggal dikenai biaya beban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan pada ayat 2, Orang Asing yang tidak membayar biaya beban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dan Penangkalan.

“Melalui langkah ini, Imigrasi Belawan berkomitmen untuk memberikan tindakan tegas kepada Orang Asing pelanggar Izin tinggal, memperkuat koordinasi lintas instansi, dan memastikan setiap warga negara asing yang berada di Indonesia mematuhi aturan keimigrasian yang berlaku,” ujar Eko.

Dia menambahkan, penegakan hukum penting dilakukan untuk menjaga ketertiban dan wibawa hukum keimigrasian di Indonesia.

“Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan terus meningkatkan pengawasan terhadap keberadaan orang asing di wilayah kerja. Langkah itu dilakukan sejalan dengan upaya mewujudkan pelayanan keimigrasian yang cepat, transparan dan berintegritas, serta menjaga agar Bangsa Indonesia tetap menjadi negara yang aman dan tertib bagi semua,” tegas Eko.(rel/ila)

Kukuhkan Gelar Doktor di UINSU, Dr. Zulfahmi Hasibuan Jadi Inspirasi Baru Pendidikan Islam Sumut

MEDAN, SumutPos.co– Kabar membanggakan menyelimuti dunia akademik Sumatera Utara. Ustadz Zulfahmi Hasibuan, S.Pd.I., M.Pd., resmi menyandang gelar Doktor setelah berhasil mempertahankan disertasinya dalam sidang promosi terbuka di Program Studi Pendidikan Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) Medan, Rabu (4/3/2026).

Sidang yang berlangsung khidmat tersebut menjadi saksi ketajaman argumentasi Zulfahmi di hadapan para promotor dan penguji. Riset mendalam yang ia paparkan fokus pada solusi atas tantangan pendidikan Islam di era modern, sebuah kontribusi intelektual yang dinilai sangat relevan dengan kebutuhan zaman.

Apresiasi dari Berbagai Pihak
Pencapaian ini tidak hanya menjadi kebanggaan keluarga besar UINSU, tetapi juga mendapat apresiasi luas dari organisasi kemasyarakatan. Zainal Hasibuan, SH., pengurus Dalihan Natolu (DNT) Bhineka Tunggal Ika, menyampaikan rasa bangganya atas dedikasi Dr. Zulfahmi.

“Kami dari DNT Bhineka Tunggal Ika mengucapkan selamat dan sukses. Ini prestasi luar biasa. Semoga ilmu beliau semakin memperkuat kontribusi dalam membangun pendidikan Islam yang inklusif, moderat, dan berkemajuan,” ujar Zainal dalam keterangannya kepada media.

Menurut Zainal, kehadiran akademisi berkompetensi tinggi di bidang Pendidikan Islam sangat krusial sebagai motor penggerak lahirnya generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki akhlak dan wawasan kebangsaan yang kuat.

Awal Pengabdian yang Lebih Luas
Gelar doktor ini dianggap bukan sebagai akhir perjalanan, melainkan gerbang awal bagi tanggung jawab sosial yang lebih besar. Dr. Zulfahmi diharapkan mampu menjadi katalisator dalam pengembangan riset dan penguatan lembaga pendidikan di Sumatera Utara.

Bagi masyarakat luas dan generasi muda, sosok Dr. Zulfahmi Hasibuan kini menjadi simbol bahwa ketekunan dan konsistensi dalam dunia akademik adalah kunci untuk memberikan kontribusi nyata bagi bangsa. Dengan kepakaran barunya, ia diproyeksikan akan semakin aktif dalam memajukan fondasi intelektual umat di level nasional. (adz)

1...262728...15,669Page 27 of 15,669

Graha Pena Medan,
Jl Sisingamangaraja Km 8,5 No 134 Amplas-Medan 20148.
Telp. 061-7877012 (Hunting).

Tentang Kami

Popular

Pilihan Editor