23 C
Medan
Thursday, February 5, 2026
Home Blog Page 2724

Dinilai Memenuhi Standar, 7 Rumah Sakit di Medan Diusul Jadi Medical Tourism

MELINTAS: sejumlah pengendara saat melintas di depan Gedung Rumah Sakit Siloam Medan, belum lama ini. Sebanyak 7 rumah sakit di Kota Medan diusul menjadi medical tourism.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemko Medan menyambut baik dan menindaklanjuti rencana Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi, yang ingin menjadikan Kota Medan sebagai medical tourism atau wisata kesehatan. Setidaknya hingga saat ini, sudah ada 7 rumah sakit yang telah diusulkan untuk dikembangkan menjadi medical tourism tersebut.

Adapun 7 rumah sakit itu, yakni RSUD dr Pirngadi Medan, RSUP H Adam Malik, RS Siloam Hospitality, RS Murni Teguh Memorial, RS Royal Prima, Rumkit Dam, dan satu rumah sakit swasta lainnya di Kota Medan.

Kepala Dinas Pariwisata Kota Medan, Agus Suriyono mengatakan, adapun alasan dipilihnya 7 rumah sakit itu, yakni karena semuanya dinilai telah memenuhi standar.

“Mereka itu sudah memenuhi beberapa kriteria. Pertama, termasuk rumah sakit tipe A dan B. Dan kedua, ketujuh rumah sakit itu memiliki program unggulannya masing-masing,” ungkap Agus, Jumat (25/2).

Menurut Agus, tujuan dibuatnya Rumah Sakit Medical Tourism di Kota Medan, untuk mengurangi dan menjadi pembanding agar masyarakat n Kota Medan pada khususnya, dan Sumut pada umumnya, tidak seluruhnya berobat ke luar negeri.

“Nantinya, kami akan memanage para stakeholder itu,” jelasnya.

Dia juga mengatakan, selama ini, jumlah masyarakat yang berangkat dari Kota Medan untuk berobat ke luar negeri sangat tinggi. Berdasarkan data 2018, setidaknya ada 300 ribu orang yang berangkat berobat keluar negeri.

“Kalau perkiraan kami di awal, uang yang tersebar ke luar negeri mencapai dari Rp25 juta per orang, atau sekitar Rp7,5 triliun per tahun. Tapi hasil penelitian dari ahli USU, yang justru kalau dirata-ratakan ketika berobat ke luar negeri per orang akan menghabiskan anggaran mencapai Rp50 juta. Taksasinya menjadi Rp15 triliun per tahun. Jadi uang ini bisa secara bertahap kita tekan dengan program-program yang terencana. Artinya uang ini bisa berputar di Medan nantinya,” tutur Agus.

Agus juga mengatakan, masing-masing rumah sakit itu memang layak menjadi rumah sakit wisata kesehatan, karena memiliki program unggulan. Misalnya RS Siloam yang memiliki keunggulan pada layanan mata, dan RS Murni Teguh yang memiliki layanan penyakit kanker. Nantinya, lanjutnya, akan ada persiapan yang dilakukan hingga jajaran rumah sakit tersebut menjadi rumah sakit wisata kesehatan. Untuk itu, nantinya akan ada kelembagaan khusus yang akan mengevaluasinya.

“Rumah sakit itu akan di-assesment oleh Dinkes dan Persatuan Rumah Sakit Indonesia (Persi), baru kemudian diajukan ke kementerian. Melihat dari SDM, kita harus optimis, karena upaya yang dilakukan ini bukan hanya memikirkan Medan dan Sumut, tapi juga Indonesia,” jelasnya.

Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan, dr Taufik Ririansyah pun membenarkan, ada 7 rumah sakit yang sudah diusulkan sebagai rumah sakit wisata kesehatan. Dan usulan ketujuh rumah sakit itu, atas rekomendasi Persi, dan selanjutnya akan dilakukan assessment.

“Kalau mereka nanti lulus assessment, maka rumah sakit itu akan ditunjuk sebagai perwakilan rumah sakit Medan sebagai medical tourism,” ujarnya.

Sementara itu, jajaran rumah sakit yang diusulkan itu, juga diminta untuk serius dalam melakukan persiapan-persiapan, satu di antaranya RSUD dr Pirngadi Medan. Saat ini, pihak rumah sakit pelat merah tersebut, tengah melakukan pembenahan-pembenahan, baik dalam pelayanan medis, peralatan, SDM, dan juga menonjolkan keunggulan yang nantinya agar dapat terpilih menjadi rumah sakit wisata kesehatan.

“Kami akan unggulkan layanan cuci darah, kecantikan, fisioterapi, dan juga punya gedung yang heritage. Sehingga ini bisa menjadi daya tarik pengunjung dan juga wisatawan,” pungkasnya. (map/saz)

Polisi Tembak Mati Pelaku Curas

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sat Reskrim Polrestabes Medan, menembak mati buronan pelaku pencurian dengan kekerasan (curas) spesialis begal dan jambret. Pelaku yang diketahui bernama Muhammad Dwiki Ariandi (25), warga Jalan M Yakub, Kecamatan Medan Perjuangan ini, terpaksa ditembak mati karena mengancam polisi dengan menodongkan senjata tajam jenis pisau, saat akan ditangkap di Jalan Bersama, simpang Kongsi, Marindal, Jumat (25/2) dini hari sekira pukul 01.16 WIB.

Pelaku sempat dilarikan ke RSUP H Adam Malik untuk mendapat pertolongan. Namun sesampainya di sana, pelaku sudah tidak bernyawa. Selanjutnya, jenazah pelaku dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Medan, untuk dilakukan penanganan lebih lanjut.

Kasat Reskrim Polrestabes Medan, Kompol M Firdaus mengatakan, selain menembak mati pelaku, pihaknya menangkap 2 pelaku lainnya, yakni Muhammad Hadji dan Hendra Sani, yang merupakan residivis, dan sudah pernah ditangkap serta dipenjara pada 2020, serta sudah divonis.

Penembakan dan penangkapan pelaku atas dasar laporan polisi Nomor: LP/2519/X/2020/SPKT Polrestabes Medan, dan DPO/669/Res.1.8/2020/Reskrim tertanggal 30 Desember 2020. Korbannya adalah Remudus Sinaga (54), warga Jalan Budi Luhur, Kelurahan Dwikora, Kecamatan Medan Helvetia, yang dirampok di Jalan Gatot Subroto, dekat RRI, Medan Helvetia pada 9 Oktober 2020, sekira pukul 06.30 WIB.

“Hasil interogasi, 2 pelaku yang sudah ditangkap menyebutkan, mereka melakukan jambret di beberapa lokasi. Dari para pelaku, petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa satu unit sepeda motor Honda Beat, yang digunakan saat beraksi, satu sepeda motor Yamaha Mio, handphone, dan sebilah pisau,” beber Firdaus.

Menurut Firdaus, pelaku melakukan aksi kekerasan dengan cara merampas barang milik korban, sehingga korban terjatuh. Hasil kejahatannya digunakan untuk membeli narkoba dan kebutuhan sehari-hari.

“Kejadian yang menimpa korban Remudus Sinaga terjadi pada Jumat, 9 Oktober 2020, sekira pukul 06.25 WIB,” ujarnya.

“Para pelaku dipersangkakan melanggar ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 365 KUHPidana, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun penjara,” pungkas Firdaus. (ris/saz)

Didakwa Korupsi PJJ USBM, Mantan Bendahara Nisel Rugikan Negara Rp5,8 M

DAKWAAN: Natalia Bago (bawah) terdakwa kasus korupsi, menjalani sidang dakwaan secara virtual, Jumat (25/2). agusman/sumut pos.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Setelah lima tahun masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), Natalia Bago terdakwa kasus dugaan korupsi Kegiatan Pendidikan Jarak Jauh Universitas Setia Budi Mandiri (PJJ USBM) Tahun 2012 dan 2013 di Nias Selatan, akhirnya menjalani sidang perdana secara virtual di Ruang Cakra 9 Pengadilan Tindak Pidan Korupsi (Tipikor) Medan, Jumat (24/2).

Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Raffles Devit M Napitupulu menguraikan dalam dakwaannya, terdakwa selaku Bendahara Tim Pengelola PJJ USBM di Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan TA 2012/2013 diduga melakukan tindak pidana korupsi yang diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara mencapai Rp5,8 miliar.

Perbuatan tersebut, kata JPU tidak dilakukannya seorang diri, melainkan bersama beberapa pejabat lainnya yang sudah lebih dahulu diadili dan divonis bersalah.

“Bersama-sama dengan Saksi Magdalena Bago selaku Pengguna Anggaran/Barang, Piterson Zamili (Terpidana) selaku Bendahara Pengeluaran Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan TA 2012. Yuniar Batee (Terpidana/Alm) selaku PPTK pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan tahun 2012 dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan tahun 2012,” sebut JPU.

JPU menuturkan, Dinas Pendidikan Nisel mengucurkan biaya Operasional Perguruan Tinggi USBM di Teluk Dalam Senilai Rp2,4 miliar. Dana yang kucurkan merupakan dana Disdik Nisel yang bersumber dari APBD Nias Selatan 2012/2013. Kacaunya, meski uang telah dikucurkan, PJJ USBM Teluk Dalam tidak dapat beroprasi, karena tidak memiliki izin dari Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek dan Dikti).

“Bahwa akibat dari Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh Universitas Setia Budi Mandiri (PJJ-USBM) di Telukdalam tanpa memiliki Ijin pendidikan Tinggi adalah mahasiswa yang telah diterima dan belajar sejak tahun ajaran 2012-2013, sama sekali tidak memiliki Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) maupun Kartu Mahasiswa dan tidak memiliki legalitas status sebagai mahasiswa yang diakui oleh pihak Pendidikan Tinggi,” urai JPU.

Dikatakan JPU, hal tersebut dikarenakan program tersebut, tidak berdasarkan atas mekanisme Pedoman Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nias Selatan, yang berakibat terjadi pengeluaran Uang Negara yang tidak sesuai ketentuan dan peruntukannya.

“Serta tidak berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh,” ucap JPU.

Sehingga, berdasarkan hasil audit BPKP perwakilan Provinsi Sumatera Utara ditemukan dugaan tindak pidana korupsi penyelenggaraan PJJ Universitas Setia Budi Mandiri (USBM) senilai Rp5.895.953.828.

“Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf a dan b UU RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana,” pungkasnya.

Usai dakwaan dibacakan, penasihat hukum terdakwa menyatakan akan mengajujan esepsi (nota keberatan) sehingga Majelis Hakim menunda sidang pekan depan. (man/azw)

Kapolda Sumut Tinjau Langsung Vaksinasi Booster di Labusel

TINJAU: Kapolda Sumut Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak meninjau vaksinasi Booster di Labuhanbatu Selatan (Labusel), Jumat (25/2).gamael/sumut pos.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Kapolda Sumut) Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak menargetkan minimal dalam sepekan vaksinasi Booster dosis 2 harus sudah mencapai 70 persen di Labuhanbatu Selatan (Labusel), khususnya yang berusia lanjut (lansia).

“Targetkan minimal sepekan ini untuk dosis 2 seluruh wilayah sudah mencapai 70 persen,” ujarnya saat meninjau langsung pelaksanaan akselerasi vaksinasi dosis 1 dan 2, di Gedung SBBK Kota Pinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Jumat (25/2).

Dalam peninjauan vaksinasi tersebut, jenderal bintang dua ini bersama Pangdam I/BB Mayjen TNI Hasanuddin dan Forkopimda Labusel juga mengikuti Zoom Meeting dengan Kapolri dan melaporkan perkembangan situasi penyebaran Covid-19 dan varian baru Omicron di Sumut. “Seluruh jajaran di Sumut harus bergerak bersama untuk memaksimalkan percepatan pencapaian vaksinasi baik dosis 2 dan dosis 3, khususnya bagi lansia. Mengingat lansia merupakan kelompok rentan terpapar Covid-19,” tegasnya.

Dikatakannya, TNI-Polri bersama pemerintah daerah (Pemda) harus terus bersinergi untuk mempercepat vaksinasi sesuai instruksi dari Pemerintah Pusat. “Vaksin dosis 2 segera dituntaskan dan bagi lansia yang belum booster segera didatakan dan vaksin,” imbaunya.

Dia menjelaskan, dengan vaksin dapat meningkatkan imun masyarakat sehingga laju penyebaran Covid-19 tidak semakin meningkat dan tidak menganggu pertumbuhan ekonomi masyarakat

“Selain itu perketat prokes masyarakat salah satunya dengan memakai masker. Kita harus siap menghadapi varian baru Omicron, tapi kitapun harus segera mempercepat Vaksin untuk menguatkan imunitas tubuh kita,” pungkasnya. (dwi/azw)

Dosmar Gandeng Investor Sejahterakan Petani Humbahas

HUMBAHAS, SMUTPOS.CO – Bupati Humbang Hasundutan (Humbahas) Dosmar Banjarnahor terus mendorong para petani agar sejahtera, dan cepat berkembang. Caranya, ia mendorong para investor untuk berkontribusi terhadap keberlangsungan pertanian.

Dorongan itu dibuktikan Dosmar pada kegiatan penandatanganan perjanjian kerjasama program Umbi Berteknologi Pengembangan Food Estate antara offtakerc, dan kelompok tani, di Desa Hutajulu Kecamatan Pollung, Kamis (24/2).

Dosmar mengatakan, kehadiran para investor yakni, PT Agricon Indonesia, PT Daya Sentosa Rekayasa, PT Eden Pangan Indonesia, PT Indofood, dan CV Javamas Agrophos serta Manajer Lapangan FE, Van Basteen besar diharapkan membuat petani lebih sejahtera.

Dengan dukungan modal, berupa pupuk, benih, dan alat teknologi , serta hasil panen. Selanjutnya, petani akan sejahtera, dan petani bisa dikoordinir agar skalanya lebih besar.

Hal itu nanti dibuktikan, hasil pertanian akan ditampung. “ Jadi tidak perlu khawatir lagi setelah panen nanti kemana hasil pertanian kita di jual. Sebelumnya, ketika kita menanam cabe dan tomat misalnya setelah panen kepastian harga tidak terjamin, tetapi dengan kerjasama ini maka hasil pertanian para petani sudah terjamin,” katanya. Lebih lanjut Dosmar mengatakan, kalau petani sejahtera, itulah keuntungan bagi pemerintah.

“Tanah yang diperjanjikan ini adalah milik petani dan para offtaker hanya menginginkan satu kepastian adalah volume hasil panen untuk dipakai pada industri,” ujarnya.

Untuk itu, Dosmar berharap, agar para petani fokus dalam mengikuti metode dari para offtaker. “ Saya paham, bahwa bapak/ibu petani secara umum adalah petani gurem, seperti kemenyan, cabe, dan lainnya, tetapi fokuslah khususnya untuk yang 17 hektare ini. Ikutilah aturan yang disampaikan offtaker karena kita dibantu mulai dari bibit, pupuk pengolahan dengan teknologi,” pintanya.

Dari harapanya itu, Dosmar menambahkan, agar petani memanfaatkan momen ini dengan tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat. Keuntungan dari kerja sama ini adalah untuk para petani, tidak ada sedikit pun untuk pemerintah. “ Kalau petani sejahtera, itulah keuntungan bagi pemerintah,” imbuhnya.

Sebelumnya, manajer lapangan food estate, Van Basteen pada kesempatan itu mengatakan, pada tahap awal pengembangan umbi berteknologi ditargetkan di atas lahan 20 hektare. Namun saat ini, uji coba dilakukan pada lahan seluas 17 hektare dengan menggunakan mekanisasi pertanian modern.

Dia mengarakan, dalam pengembangan umbi berteknologi itu, pemerintah melalui Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang telah menyediakan infrastruktur jalan dan air (irigasi). Sedangkan, mekanisasi, irigasi dan digitalisasi dibantu oleh PT Daya Sentosa Rekayasa (DSR)

Kemudian pupuk dibantu oleh CV Javamas Agrophos, sedangkan proteksi tanaman dibantu dari PT Agricon, dan benih dari PT Indofood, PT Eden Pangan.

“Jenis benih adalah kentang bliss, citra, granola, dan bawang merah TSS (True Shallot Seed),” terangnya.

Menurut dia, pola kerja sama yang akan dilakukan ada tiga, pertama membentuk koordinator petani, kedua kerjasama satu tahun ke PT Eden Pangan, dan PT DSR dengan petani. Adapun target, dengan masa panen dua kali dalam setahun.

Ketiga, lanjutnya, perjanjian kerja sama dengan PT Indofood, PT DSR, Agricon dan Javamas. “ Ini, tujuannya model seperti apa yang terbaik dalam pengembangan umbi berteknologi. Kalau modelnya sudah dapat, tentu kita sudah melihat prosesnya dan mekanisasi yang diterapkan,” sebutnya.

Walaupun demikian, dikatakan Van Basteen, persoalan yang akan dihadapi dengan kendala nantinya adalah gap antara teknologi ke sumber daya manusia (SDM).

Untuk itu, dengan terbentuknya badan pengelola ini, para petani diharapkan minimum sebagai agronom.

“Jadi secara manual para petani melihat langsung proses pengembangan umbi berteknologi, dan secara digital. Nanti ada alat yang menguji tanaman apakah sehat atau tidak,” katanya. (des/azw)

Bersama BKS GSM GKPI Sinode, Belajar Jadi Guru Sekolah Minggu yang Tangguh

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Badan Kerja Sama Guru Sekolah Minggu (BKS GSM) Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) Sinode, bakal menggelar event terbesar yang pernah dilakukan bagi para guru Sekolah Minggu, yakni Pembinaan dan Pelatihan Guru Sekolah Minggu GKPI se-Indonesia 2022.

Adapun rangkaian kegiatan ini, akan berlangsung selama 3 hari. Dengan bentuk kegiatan seminar daring (webinar) yang merupakan pembinaan selama 2 hari, dan satu hari lagi pelatihan (workshop) secara tatap muka.

Ketua Panitia Kegiatan, Saut Pasaribu mengatakan, kegiatan pembinaan ini dimulai dengan webinar via Zoom, pada 26 Februari. Dilanjutkan pelatihan secara tatap muka di Hotel Saka Medan pada 3 Maret. Dan diakhiri dengan pertemuan para guru Sekolah Minggu GKPI se-Indonesia secara daring pada 5 Maret. Pada pertemuan secara daring ini, akan membahas setiap hal yang menjadi topik pada pertemuan sebelumnya, untuk menghasilkan output terbaik yang bisa digunakan dalam melayani anak-anak Sekolah Minggu di GKPI se-Indonesia,” ungkap Saut, Jumat (25/2).

Tidak main-main, pihak panitia akan menghadirkan para pembicara yang memang ahli di bidangnya, sesuai dengan tema yang diangkat dan menjadi materi pembahasan pada pelatihan. Ada Yosephine Simatauw dari EE Kids, yang akan memaparkan topik ‘Doktrin Keselamatan’, serta konsep-konsep penting yang sangat mendasar untuk diimani oleh guru Sekolah Minggu.

Dilanjutkan dengan Susi Rio Panjaitan, yang akan memberi penjelasan mengenai ‘Perkembangan Anak’, dan akan membantu para guru Sekolah Minggu untuk mengerti faktor penting yang dibutuhkan dalam menyusun kurikulum pengajaran. Serta bagaimana memanage proses belajar mengajar menjadi menarik bagi anak-anak Sekolah Minggu.

“Ditutup dengan topik yang tak kalah pentingnya dalam situasi saat ini, yakni bagaimana menjadi guru Sekolah Minggu yang andal di era digitalisasi saat ini. Materi ini akan disajikan oleh Bapak Purnawan Kristanto, yang telah menghasilkan berbagai buku dan sering menjadi narasumber untuk topik belajar dari rumah, yang tak jauh dari pemanfaatan perangkat digital sesuai tuntutan situasi dan kondisi pandemik saat ini,” tutur Saut, yang didampingi Imelda Sihotang selaku Sekretaris Panitia, dan Elisabeth Harianja yang merupakan Bendahara Panitia.

Ketua Umum BKS GSM GKPI Sinode, Tetty Aritonang berharap, seluruh rangkaian acara ini akan dapat meningkatkan mutu pelayanan bagi anak-anak Sekolah Minggu, dengan mendorong, menstimulasi para guru Sekolah Minggu untuk lebih serius dan maksimal dalam melakukan pelayanan.

“BKS GSM GKPI Sinode ingin seluas-luasnya membuka pola pikir guru Sekolah Minggu dalam hal mengajar, dan mencari wacana yang dapat menambah ilmu untuk disampaikan kepada anak-anak Sekolah Minggu, yang merupakan masa depan gereja. Para guru Sekolah Minggu harus diperlengkapi dengan pengetahuan mendasar tentang iman Kristen. Mereka juga harus paham mengenai tahap perkembangan usia anak,” ujarnya.

“Mereka juga harus mampu mengikuti perkembangan zaman, yang saat ini harus mampu bersaing dalam era digital untuk menyediakan media yang positif dan informatif bagi anak-anak. Sehingga dengan pengetahuan tersebut, para guru Sekolah Minggu siap membekali anak-anak dalam menghadapi kehidupan dan perkembangan zaman dengan pondasi yang kuat akan ke-Kristenan itu sendiri,” imbuh Teety.

Menurut Tetty, untuk kelancaran persiapan dan penyelenggaraan kegiatan ini, Pengurus BKS GSM GKPI Sinode bersama dengan Panitia Pembinaan dan Pelatihan yang dibentuk, telah melakukan audiensi ke Kantor Sinode, bertemu dengan Pimpinan Sinode GKPI Pdt Humala Lumbantobing, selaku Sekjen GKPI, dan Pdt Teddi Paul Sihombing yang merupakan Kadep Pastorat.

Pada audiensi tersebut, Pimpinan Sinode memberi pengarahan untuk kesuksesan pelaksanaan kegiatan ini, dan menyampaikan surat kepada Pendeta Resort/Jemaat Khusus, serta Korwil I-XI, untuk mengutus guru Sekolah Minggu dari gereja masing-masing, mengikuti kegiatan pembinaan dan pelatihan.

Adapun peserta kegiatan pembinaan dan pelatihan adalah para guru Sekolah Minggu yang telah mendaftar. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Seksi Pendaftaran melalui Erika Frisdita Hutabarat di nomor kontak 085261364930.

“Dengan keyakinan yang teguh, acara ini hanya dapat terlaksana atas campur tangan Tuhan Yesus Raja Gereja, dan hanya untuk kemulian-Nya saja, seluruh panitia yang terlibat serta telah bekerja keras demi terlaksananya acara ini, mengimbau agar para guru Sekolah Minggu GKPI se-Indonesia, turut ambil bagian dalam acara ini,” pungkas Saut.

Seluruh rangkaian acara, khusus kegiatan tatap muka, akan mengutamakan protokol kesehatan (prokes) ketat, dan berlangsung di bawah pengawasan Satgas Covid-19. (rel/saz)

Bupati Deliserdang Resmikan Jembatan Sei Seruai

RESMIKAN: Bupati Deliserdang, H Ashari Tambunan didampingi Kadis SDABMBK Deli Serdang, Janso Sipahutar meresmikan Jembatan Sei Seruai di Desa Sari Laba Jahe.

LUBUKPAKAM, SUMUTPOS.CO – Bupati Deliserdang, H Ashari Tambunan meresmikan Jembatan Sei Seruai di Desa Sari Laba Jahe, Kecamatan Birubiru, Kabupaten Deliserdang, Kamis(24/2)siang.

Di kesempatan itu, Bupati menyampaikan jembatan tersebut memiliki panjang 42 meter dan lebar 6 meter. Diharapkan, keberadaan jembatan tersebut bisa mendukung aktivitas masyarakat untuk meningkatkan perekonomian.

“Ini merupakan kebahagiaan dan kebanggaan bagi masyarakat Birubiru. Dengan adanya jembatan ini, akan membuka akses lebih luas bagi masyarakat dalam menggerakan roda perekonomian, yang pada akhirnya bisa menumbuhkan kesejahteraan masyarakat,” ucap Bupati.

Disebutkan Bupati, pembangunan jembatan tersebut merupakan bukti kerja dari pemerintah. “Kinerja pemerintah sangat dibutuhkan masyarakat. Meskipun kinerja kami ini tidak lebih dari sekadar menjalankan kewajiban,” utaranya.

Bupati juga berharap kepada masyarakat, untuk memberi dukungan kepada pemerintah, dalam upaya pembangunan-pembangunan lanjutan yang akan dilaksanakan.

“Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (sekarang Dinas Sumber Daya Manusia, Bina Marga dan Bina Konstruksi) sudah merencanakan ada lanjutan kegiatan pembangunan jembatan, dengan melaksanakan pelebaran jalan. Untuk transportasi orang dan barang. Berharap dukungan dari masyarakat, agar kegiatan lanjutan bisa segera diwujudkan. Masalah tanah sebagai lahan bisa terselesaikan,” kata Bupati lagi.

Di kesempatan itu pula, Bupati menyinggung persoalan Bendungan Lau Simeme di Kecamatan Biru Biru, yang diharapkan pula bisa memberi manfaat, khususnya masyarakat Kecamatan Biru Biru.

“Kita harapkan ada pembangunan-pembangunan baru untuk kesejahteraan masyarakat. Kecamatan biru-biru memiliki potensi. Kecamatan Biru-Biru akan lebih dikenal secara nasional. Di sini, ada bendungan (Lau Simeme) yang bisa bermanfaat tidak hanya untuk Deli Serdang, tapi juga Sumatera Utara, dan Medan. Direncanakan, Bendungan Lau Simeme akan diresmikan Presiden pada tahun 2024 nanti. Bendungan haruslah bermanfaat dan punya nilai tambah bagi masyarakat, terutama masyarakat Biru-Biru itu sendiri,” ungkap Bupati.

Sebelumnya, Kadis SDABMBK Deliserdang, Janso Sipahutar ST MT, dalam laporannya menyampaikan pembangunan Jembatan Sei Seruai tersebut dibangun oleh Dinas PUPR, dalam dua tahun anggaran atau biasa disebut tahun jamak.

Pembangunan dengan dua tahun anggaran tersebut, kata Kadis SDSBMBK, disebabkan keterbatasan anggaran karena pandemi Covid-19. “Tahun anggaran 2020 dan 2021, dengan nilai kontrak Rp11.633.612.700. Pelaksanaan pembangunan dipercayakan kepada PT Sukses Bahtera Indonesia, dalam pelaksanaan 240 hari kalender,” sebut Kadis SDABMBK.

Dijelaskannya, Jembatan Sei Seruai lama merupakan peninggalan masa penjajahan Belanda, yang punya nilai historis bagi masyarakat Biru Biru. Menjadi area perjuangan pada masa agresi perjuangan melawan penjajah tempo dulu.

“Ke depan, kami akan tetap mempertahankan dan merawat jembatan ini, namun dengan mengurangi fungsinya, untuk kendaraan roda dua dan pejalan kaki,” bilangnya.

Untuk memaksimalkan fungsi jembatan, sambung Kadis SDABMBK, untuk mendukung kemudahan pengangkutan orang dan barang, mendukung dunia pariwisata, pertanian dan lainnya, serta untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, pihaknya akan memperlebar badan jalan yang berada persis di ujung jembatan lebih kurang 100 meter.

“Dan saat ini, sudah dalam proses permintaan kesediaan warga terkait pemberian lahan. Laporan kepala desa sudah 100 persen,” tukasnya.

Di tempat yang sama, tokoh masyarakat Kecamatan Biru Biru, Ngenteng Ginting, memberi apresiasi kepada Pemkab Deli Serdang, dalam hal ini Bupati H Ashari Tambunan dan pihak Dinas SDABMBK.(btr/han)

 

FOTO: BATARA/SUMUT POS

RESMIKAN: Bupati Deliserdang, H Ashari Tambunan didampingi Kadis SDABMBK Deli Serdang, Janso Sipahutar meresmikan Jembatan Sei Seruai di Desa Sari Laba Jahe, Kecamatan Biru Biru.