Home Blog Page 2724

Karo Butuh Pusat Pengendalian Bencana

BUKA FGD: Bupati Karo Cory Sriwaty Sebayang, saat membuka Forum Group Discussion (FGD) Komunikasi dan Informasi Terpadu dalam Pengelolaan Bencana Melalui Pembentukan Pusdalops di Aula Kantor Bupati Karo, Kabanjahe, Selasa (19/4).

KARO, SUMUTPOS.CO – Untuk mengantisipasi bencana di Kabupaten Karo, perlu dilakukan pemantauan kondisi alam dan aktivitas, terhadap potensi bencana yang memiliki risiko tinggi secara terus-menerus. Informasi terkait bencana, perlu dikumpulkan, diproses, dianalisis, dan selanjutnya disusun laporan serta diseminasinya, sehingga perlu adanya Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) yang mampu mengelola data dan informasi bencana.

Hal ini disampaikan Bupati Karo Cory Sriwaty Sebayang, saat membuka kegiatan Forum Group Discussion (FGD) Komunikasi dan Informasi Terpadu dalam Pengelolaan Bencana Melalui Pembentukan Pusdalops di Kabupaten Karo, yang digelar di Aula Kantor Bupati Karo, Kabanjahe, Selasa (19/4).

Lebih lanjut Cory menyampaikan, Pusdalops yang dibentuk harus dapat memberikan informasi kebencanaan, berupa kejadian bencana dan upaya penanganan yang dilakukan oleh berbagai pihak, baik saat prabencana, tanggap darurat, maupun pascabencana, serta menyebarluaskan kepada pejabat berwenang maupun masyarakat melalui media.

Pusdalops yang dibentuk, harap Cory, hendaknya memegang kuat prinsip cepat dan tepat, akurat, koordinatif, kooperatif, transparansi, dan akuntabel.

“Penanggulangan bencana di Karo diharapkan bisa cepat diatasi. Bila terjadi bencana, semua pihak sudah mengetahui apa yang harus dilakukan, sehingga korban jiwa dapat diminimalisir,” tegasnya.

Tak lupa, Cory juga menyampaikan terima kasih kepada pihak UPN ‘Veteran’ Yogyakarta, yang diwakili Associate Profesor Puji Lestari, yang juga sebagai Ketua Peneliti Hibah PTUPT dari DRTPM Dikti 2022, yang telah banyak membantu Pemkab Karo dalam penanggulangan bencana, dengan harapan ke depannya kerja sama ini terus terjalin dengan baik.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Karo Juspri M Nadeak, dalam sambutannya menyatakan, pihaknya saat ini sedang fokus menyediakan pusat informasi bencana dan pengendalian operasi penanggulangan bencana, sebagai tindak lanjut atas tuntutan masyarakat yang menginginkan Pemkab Karo menyediakan data, informasi dan pelaksanaan operasi bencana yang terpusat dan jelas.

Juspri berharap, dengan kegiatan yang dilaksanakan ini dapat membantu BPBD Kabupaten Karo dalam membentuk Pusdalops di Kabupaten Karo. Pada 2023, Pusdalops BPBD Kabupaten Karo ini, diharapkan sudah terbentuk dan berjalan, mengingat Pusdalops merupakan kunci pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana.

Adapun narasumber pada kegiatan FGD Komunikasi dan Informasi Terpadu dalam Pengelolaan Bencana Melalui Pembentukan Pusdalops di Kabupaten Karo, yakni Kepala Pusdalops BNPB Bambang Surya Putra, Indrayanto (Pusdalops BPBD DIY), Dikau Mardika Pratama (BPBD Sleman), dengan moderator Puji Lestari dari UPN ‘Veteran’ Yogyakarta.

Turut hadir pada pertemuan tersebut, Asisten Pemerintahan Setdakab Karo Caprilus Barus, Asisten Administrasi Setdakab Karo Mulianta Tarigan, perwakilan Polres Karo, PMI, Kwartir Pramuka, PVMBG, tokoh agama, komunitas bencana, Moderamen GBKP, Bank Sumut, Tagana Karo, OPD-OPD lingkup Pemkab Karo, dan para camat di seputaran Gunung Sinabung. (deo/saz)

Soal Pembayaran Obat-obatan TA 2021, FITRA Sumut Minta BPK Audit Utang RSUD Dolok Sanggul

Irvan Hamdani Hasibuan.

HUMBAHAS, SUMUTPOS.CO – Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Sumatera Utara (Sumut) meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit terhadap seluruh dana yang dialokasikan untuk pembelian obat-obatan Tahun Anggaran 2021 di RSUD Dolok Sanggul Kabupaten Humbahas. Pentingnya audit itu diantaranya, karena anggaran pembelian obat tahun anggaran 2022 sebesar Rp5.375.000.000, ternyata sudah termasuk membayar utang obat tahun anggaran 2021.

Hal itu juga, untuk menjawab publik apa faktor yang menyebabkan ada utang pada tahun sebelumnya. Demikian dikatakan Divisi Advokasi dan Data Fitra Sumut Irvan Hamdani Hasibuan, Selasa (19/4) melalui pesan singkat WhatsApp.

Irvan menuturkan, anggaran untuk pembelian obat-obatan sebesar Rp5.375.000.000 yang dianggarkan tahun 2022 yang sudah termasuk membayar utang obat tahun 2021, tentunya itu telah menyalahi aturan. Dikarenakan, APBD yang telah disusun untuk tahun berjalan, yang bukan untuk tahun sebelumnya. “Ini telah menyalahi aturan karena APBD disusun untuk tahun berjalan dan bukan tahun sebelumnya,” katanya.

Apalagi, lanjut dia, pembelian obat juga tidak transparan dibuka ke publik oleh pihak rumah sakit. Kenapa sampai berhutang, sehingga sampai menyedot anggaran miliaran rupiah tahun 2022. Dan, kepada perusahaan mana rumah sakit berhutang obat-obatan.

“Apa nama perusahaannya kan, mestinya disampaikan saja, siapa penyedia obat-obatan di RSUD tersebut, dan berapa utang tahun sebelumnya dan kenapa pihak RS bisa berutang pada tahun sebelumnya,” singgungnya.(des/azw)

Untuk itu, Irvan menilai, perencanaan anggaran rumah sakit itu tampak kurang baik. Sebab, penyusunan APBD sudah menggunakan sistem aplikasi SIPD. Yang, tentunya penyusunannya lebih transparan dan terinci.

“Makanya, RS harus transparan, apa faktor yang menyebabkan ada hutang pada tahun sebelumnya. Apalagi anggaran pengadaan obat-obatan melalui e katalaog untuk tahun 2022 ini, itu tidak dianggarkan pada tahun sebelumnya. Dan, ini tentunya sangat menyalahi , jika dibebankan pada tahun anggaran 2022,” katanya.

Di samping itu, Irvan menambahkan, selain ke BPK, Fitra juga meminta kepada DPRD Kabupaten Humbahas agar menyurati BPK untuk mengaudit anggaran pengadaan obatan tersebut. Agar, pengadaan obatan ini jelas persoalannya. “Semestinya DPRD mendorong dilakukan audit terkait anggaran pengadaan obat-obatan ini,” ujarnya.

“Agar jelas persoalannya kenapa bisa berhutang pada tahun lalu, serta siapa pihak ketiga yang menyediakan obat-obatannya,” tuturnya.

Apalagi, lanjut dia, DPRD yang memiliki 3 fungsi , salah satunya fungsi penganggaran. Semestinya juga, DPRD harus tahu bahwasanya ada hutang rumah sakit. Karena, setiap penggunaan anggaran harus mendapat persetujuan DPRD. “Jadi setiap penggunaan uang APBD, 1 sen pun mestinya memang harus ada persetujuan DPRD,” ujarnya.

Untuk itu, permintaan audit merupakan bentuk evaluasi dan pertanggungjawaban rumah sakit. Selain itu, audit juga dapat meningkatkan transparansi dan partisipasi publik.(des/azw)

Diduga Jebak Remaja Pakai Sabu, Kasat Narkoba Polres Binjai Dicopot

Kapoldasu Irjen Pol Panca Putra Simanjuntak.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Panca Putra Simanjuntak mencopot AKP Firman Imanuel Peranginangin dari jabatan Kasat Res Narkoba Polres Binjai. Pencopotan itu dilakukan imbas viralnya penangkapan seorang remaja di warung internet (warnet) yang diduga dijebak menggunakan narkotika jenis sabu-sabu.

Pencopotan AKP Firman Imanuel Perangin-angin berdasarkan surat telegram rahasia (TR) Kapolda Sumut nomor ST 319 /V /KEP /2022 tanggal 16 April 2022. AKP Firman dianggap bertanggung jawab atas ulah anggotanya yang melakukan penangkapan remaja tersebut.

“Kasus Binjai memang betul ada sempat viral soal tangkapan di salah satu warnet. Jadi ini sebagai wujud pertanggungjawaban seorang pimpinan,” kata Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi, Selasa (19/4).

Menurut Hadi, AKP Firman Imanuel dianggap bertanggung jawab karena tidak melakukan pengawasan terhadap anggotanya sehingga terjadi kasus penangkapan tersebut.

“Kasat nya harus bertanggungjawab karena lemahnya pengawasan terhadap anggota, sehingga anggota melakukan hal hal itu. Anggota juga sudah diperiksa dan pendalaman lebih lanjut terkait itu. Kasat nya masih dimintai keterangan,” terangnya.

Sebagai informasi, penangkapan seorang remaja di salah satu warnet Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kelurahan Bandar Senembah, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai sempat viral di media sosial. Pasalnya remaja berinisial RN (17) itu diduga dijebak menggunakan narkotika jenis sabu-sabu.

Dalam video yang beredar, kejadian berawal saat seorang pemuda berkaos biru mendatangi warnet tersebut. Lalu dia memasuki warnet tersebut. Kemudian pemuda tadi memanggil RN yang tengah asik bermain gim di warnet itu.

Pemuda berkaos biru itu mengajak RN keluar. Kemudian di area parkir, pemuda tadi memberikan bungkusan yang diduga berisi sabu ke RN. Setelah kemasan berpindah tangan, dua pria lainnya yang berboncengan naik motor datang ke warnet itu. Narasi video menyebutkan bahwa kedua pria itu merupakan petugas kepolisian.

Petugas langsung menangkap RN yang memegang bungkusan sabu tersebut. Sedangkan pemuda berkaos biru yang memberikan bungkusan sabu tadi dengan santainya langsung menaiki motornya. Petugas tidak menangkap pemuda berkaos biru itu dan membiarkannya pergi meninggalkan lokasi.

Pengunggah video menyebutkan keluarga dari remaja yang ditangkap meminta rekaman CCTV dari warnet tersebut. Mereka mempertanyakan kenapa si pemberi barang tak ikut ditangkap untuk diperiksa.

Terkait hal itu, Kapolres Binjai AKBP Ferio Sano Ginting membenarkan anggotanya menangkap remaja seperti yang ada dalam rekaman video pada Sabtu (19/3) pukul 18.00 WIB. Namun dia membantah petugas melakukan penjebakan. Remaja yang ditangkap berinisial RN (17).

“Barang bukti yang disita dari pelaku berupa 1 buah kotak rokok Surya yang berisikan 2 paket sabu- sabu seberat bruto 0.95 gram dan 1 buah Pipet sekop,” kata Ferio dalam keterangannya, Rabu (23/3).(cnn/azw)

Bujuk Guru Pengidap Kanker untuk Diobati, Nawal: Jangan Pikirkan Biaya, Ibu Tidak Usah Takut

KUNJUNGAN: Nawal Lubis, Istri Gubernur Sumut, Edy Rahyamadi saat mengunjungi Ely Susanti, Guru SDIT Al Ikhlas Taqwa, di Jalan Medan Area Selatan, Gang Bilal, Senin (18/4).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – KETUA Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Sumatera Utara (Sumut) Nawal Lubis membantu pengobatan guru yang diduga menderita kanker payudara. Bersama Yayasan Kanker Indonesia (YKI) Sumut, Nawal Lubis berupaya memberikan pengobatan yang tepat.

Guru tersebut bernama Ely Susanti, seorang istri berusia 51 tahun dan memiliki dua anak. Dia mengajar di Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Al-Ikhlas Taqwa, Jalan Medan Area Selatan Nomor 129, Medan.

Ely sudah satu tahun belakangan mengeluhkan sakit di bagian dada dan juga mengalami penurunan berat badan yang drastis. Dia dan suaminya Muslim Nasution berupaya mengatasinya dengan pengobatan alternatif. Namun, tiga bulan terakhir kondisi Ely semakin menurun, hingga hanya bisa berbaring di kasur.

“Tiga bulan terakhir kondisinya menurun, dan ketika kami bawa ke klinik dugaannya kanker payudara,” kata Muslim Nasution, suami Ely, di kontrakannya, Jalan Medan Area Selatan, Gang Bilal, Senin (18/4) kemarin.

Menurut keterangan suaminya, Ely takut menjalani pengobatan medis, ditambah mereka bukan dari keluarga yang berada.

Ely juga memikirkan kesulitan perawatan di rumah sakit karena dia sudah kesulitan bergerak.

“Kalau berobat tentu orangnya juga harus menerima dengan ikhlas. Karena, kalau belum menerima pengobatan akan sulit mendapatkan hasil yang bagus. Karena itu, kami mengupayakan pengobatan alternatif,” kata Muslim, yang merupakan karyawan salah satu maskapai penerbangan di Bandara Internasional Kualanamu.

Nawal Lubis, selaku Ketua YKI Sumut bersama timnya berupaya membujuk Ely untuk mau menjalani pengobatan medis. Lebih dari satu jam, Nawal Lubis, tim YKI dan perwakilan Dinas Kesehatan Pemprov Sumut membujuk Ely .

“Ibu jangan memikirkan biaya, ibu ikhlas saja menerima penyakit ini dan ikhtiar dengan pengobatan yang tepat. Saya harap keputusan diambil secepatnya, paling tidak kita periksakan dulu ke dokter seperti apa penyakit yang ibu derita, jadi kita tahu cara yang tepat menanganinya,” kata istri Gurbernur Sumut, Edy Rahyamadi itu.

Menurut Nawal, tidak sedikit orang-orang yang bisa sembuh dari kanker setelah menjalani pengobatan secara medis. Ditambah lagi, Rumah Sakit Adam Malik memiliki unit Pelayanan Onkologi Terpadu yang sangat baik.

“RS Adam Malik punya unit kanker yang sangat baik, sudah banyak penderita kanker yang sembuh dari sana, jadi ibu tidak usah takut, sekarang kita berpacu dengan waktu karena kondisi ibu semakin menurun,” kata Nawal.

Tetangga Ely dan Muslim, Edi juga sedang berjuang melawan penyakit yang cukup serius.

Pria 41 tahun ini menderita Fistula Ani, kondisi di mana terbentuknya saluran abnormal antara ujung usus besar dan sekitar kulit anus.

Edi sudah tiga kali menjalani operasi, namun penyakitnya ini tak kunjung sembuh. Saat ini, Edi masih menggunakan saluran khusus untuk buang air besar di perutnya.

“Kita akan berupaya membantu bapak semaksimal mungkin, apa yang bisa dilakukan Dinkes, apa yang bisa kami lakukan. Kita akan berjuang bersama,” kata Nawal kepada Edi.(gus/azw)

Pembahasan LKPj Bupati Dairi Kembali Ditunda

TIDAK CUKUP KORUM: Terlihat kursi diruang paripurna DPRD Dairi banyak kosong karena anggota Bamus banyak tidak hadir dan hanya dihadiri pimpinan DPRD sehingga rapat kembali diskors.RUDY SITANGGANG/SUMUT POS.

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Akibat ketidakhadiran anggota DPRD tidak korum, rapat badan musyawarah (Bamus) untuk penjadwalan terkait laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Dairi Tahun Anggaran 2021, kembali ditunda, Dan penundaan ini merupakan kali dua.

Rapat Bamus sebelumnya, telah dijadwalkan, Rabu (13/4) lalu. Namun, kehadiran dewan tidak kourum, dan pimpinan sidang emn skors hingga, Selasa (19/4). Amatan wartawan, Selasa (19/4) diruang Paripurna, hingga pukul 12.00 Wib, rapat Bamus tak kunjung digelar.

Terlihat, pihak eksekutif dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda), Budianta Pinem dan Asisten Pemerintahan, Jonny Hutasoit, telah hadir di gedung dewan.

Sekitar pukul 12.00 Wib lewat, tiga pimpinan DPRD, Ketua, Sabam Sibarani dan Wakil Ketua, Halvensius Tondang dan Wanseptember Situmorang, naik ke ruang sidang.

Sabam kembali ketuk palu dan skors sidang karena kehadiran anggota Bamus tidak kourum.

Sekretaris Dewan (Sekwan), Yon Hendrik dikonfirmasi terkait ketidakhadiran anggota Bamus mengatakan, undangan telah dibuat digroup whattshap. “Kita tidak mungkin mengantar undangan satu-satu ke rumah mereka,” ucap Yon Hendrik.

Sekwan mengakui, sebelumnya rapat Bamus sudah dijadwalkan pada, Rabu (24/4) lalu. Namun, karena banyak kegiatan ibadah Paskah dan nerbagai alasan lainya, sidang tidak kourum dan akhirnya pimpinan sidang menskors sampai hari ini, Selasa (19/4).

Sesuai jadwal, Selasa (19/4) rapat dimulai pukul 9 Wib. Yon Hendrik mengatakan, jumlah anggota Bamus DPRD sebanyak 17 orang. Supaya sidang dinyatakan kourum, jumlah anggota dewan yang hadir harus ada 10 orang.

Sekda, Budianta Pinem dimintai tanggapan mengatakan, pihak eksekutif sudah siap mengikuti rapat. Sementara pas ditanya soal ketidak hadiran legislatif, Budianta tidak bersedia memberi komentar.(rud/azw)

Tak Tepati Janji, Buruh PT WGM Demo DPRD Dairi, Buruh Sebut Pimpinan Dewan Pengecut

MARAH: Massa buruh PT Wahana Graha Makmur marah kepada pimpinan dewan karena dianggap tidak mau menggelar RDP untuk menghadirkan pihak perusahaan saat unjukrasa di depan Kantor DPRD Dairi, Selasa (19/4).RUDY SITANGGANG/SUMUT POS.

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Aksi buruh didominasi perempuan tersebut, menyeruduk pimpinan dewan, karena dituding pimpinan dewan tidak menepati janji untuk kembali menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan pihak perusahaan tentang upah buruh.

Para buruh mengaku kecewa, karena pimpinan dewan tidak merespon aspirasi mereka dalam memperjuangkan hak mereka kepada perusahaan dengan kembali menggelar RDP.

Salahsatu buruh, Herlina Siahaan kepada wartawan, mengaku sangat kecewa terhadap sikap dan pernyataan pimpinan DPRD yakni dihadiri Ketua dewan, Sabam Sibarani didampingi Wakil Ketua, Halvensius Tondang dan Wanseptember Situmorang.

Herlina menerangkan, awalnya kehadiran kami ke kantor DPRD, mempertanyakan kapan diadakan lagi RDP dan dihadiri pihak perusahaan. Karena RDP digelar sebelumnya, pihak PT Wahana Graha Makmur tidak mau hadir.

“Pas kami pertanyakan kepada pimpinan dewan, Sabam Sibarani dan pimpinan lainya, justru memberikan jawaban bahwa mereka tidak punya kewenangan untuk membahas tuntutan mereka kepada perusahaan.

Pemerintah Dairi tidak punya kewenangan, dan yang punya kewenangan pemerintah provinsi,” ucap Herlina menirukan pernyataan pimpinan dewan. Mendengar jawaban pimpinan dewan itu, kata Herlina, sontak para buruh protes dan meneriaki mereka.

“Kami anggap, mereka sebagai wakil kami di DPRD tidak peduli dengan nasib kami yang berjumlah 85 orang yang tidak dipekerjakan lagi oleh PT WGM. Karena kami terus mendesak, tiga pimpinan dewan malah kabur meninggalkan kami. Kami anggap, pimpinan dewan pengecut,” kata Herlina.

Herlina mengatakan, mereka menuntut supaya perusahaan menyesuaikan upah mereka dengan upah minimum kabupaten (UMK) ditetapkan Pemerintah Kabupaten Dairi. Mereka juga menuntut kejelasan status dan hak -hak lainya sebagai pekerja di peruhaan tersebut.

Bahkan, lanjut Herlina, pascamereka dirumahkan sejak, 7-22 Maret 2022 lalu, sampai sekarang mereka tidak diterima lagi bekerja. “Alasan perusahaan, tidak ada pekerjaan, pada hal kami lihat sekarang banyak pekerjaan,” tandasnya.

Herlina menyebut, sebelumnya mereka telah berunjukrasa ke Dinas Tenaga Kerja UPT wilayah 3, Pematang Siantar. Mereka 3 hari aksi demo di sana. Disnaker UPT wilayah 3 Pematang Siantar sudah mengeluarkan rekomendasi, supaya tuntutan karyawan diakomodir perusahaan dan permasalahan diselesaikan di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dairi.

“Kami sudah beberapa kali mendatangi kantor DPRD ini, tetapi tidak mendapat jawaban atau tidak merespon aspirasi kami. Jika mereka tidak punya kewenangan, kami minta DPRD dan Pemkab Dairi membuat surat supaya kami berangkat ke pemerintah provinsi menuntut hak kami,” terang Herlina.(rud/azw)

 

 

 

 

 

 

Chelsea vs Arsenal: Muluskan 4 Besar

LONDON, SUMUTPOS.CO – Kota London akan memanas saat dua tim papan atas, Chelsea dan Arsenal berhadapan di Stamford Bridge, Kamis (21/04/22) pukul 01.45 WIB. Duel ini terasa panas bukan karena hanya berstatus derby, melainkan juga menjadi duel penentuan posisi empat besar klasemen Liga Inggris pada akhir musim.

Chelsea, selaku tuan rumah, boleh jadi merasa aman karena duduk di peringkat ketiga dengan dua tabungan laga dan unggul lima poin dari Tottenham Hotspur yang telah memainkan dua laga lebih banyak. Meski secara hitung-hitungan aman, namun Chelsea tetap tak boleh lengah melawan Arsenal, mengingat poinnya masih bisa dikejar.

Selain itu, Chelsea juga ingin membalaskan dua laga kontra Arsenal di Stamford Bridge. Sebagai catatan, pada dua musim terakhir The Blues imbang sekali dan kalah sekali dari The Gunners di kandang.

Sedangkan bagi Arsenal, laga melawan Chelsea juga menentukan posisi The Gunners kelak pada akhir musim. Apakah menembus zona Liga Champions atau tidak.

Saat ini, Arsenal tengah terseok-seok usai tumbang di tiga laga terakhirnya di Liga Inggris. Tiga kekalahan itu membuat The Gunners kini melorot ke posisi enam klasemen dan tertinggal 3 poin dari Spurs di peringkat 4.

Dengan keinginan kembali tampil di Liga Champions, Arsenal mau tak mau harus mulai mendulang poin maksimal di laga kontra Chelsea. Sayangnya, tim asuhan Mikel Arteta ini sedang menghadapi masalah besar di lini belakang.

Absennya Takehiro Tomiyasu dan Kieran Tierney, membuat lini belakang The Gunners, terutama di sisi sayap, tampil kurang meyakinkan. Penampilan Cedric Soares tidak secemerlang untuk Tomiyasu. Sementara sisi kiri yang kehilangan Tierney menjadi titik lemah Arsenal. Mikel Arteta mencoba memainkan Nuno Tavares, Granit Xhaka, hingga Bukayo Saka di posisi tersebut, tetapi tidak maksimal.

Sementara tuan rumah, Chelsea, tiga kemenangan beruntun yang didapat Chelsea di 3 kompetisi berbeda, yaitu Piala FA, Liga Inggris, dan Liga Champion, membuat sang pelatih Thomas Tuchel, puas. Pasalnya, London Biru mampu bangkit dari periode buruk yang sempat mereka alami, yaitu ketika dibobol Brentford dan Real Madrid dengan total 7 gol dalam 2 laga.

Kendati begitu, menghadapi Arsenal tidak akan mudah bagi Chelsea. Pasalnya, mereka bakal kehilangan Mateo Kovacic, yang mengalami cedera saat menghadapi Crystal Palace. Sang gelandang diperkirakan absen selama beberapa pekan ke depan. “Ketika Kovacic ditarik keluar (saat menghadapi Crystal Palace), kami tahu cederanya serius. Pergelangan kakinya bengkak cukup besar, dan kami harus menunggu hasil pemeriksaannya,” kata Thomas Tuchel, dikutip dari situs web resmi klub.

Posisi Kovacic diperkirakan diisi oleh Ruben Loftus-Cheek, yang berhasil mencetak gol di semifinal Piala FA saat masuk sebagai pemain pengganti. Siapakah yang akan memenangkan Derby London ini dan memudahkan jalannya merampungkan musim finis di empat besar Liga Inggris? Kita saksika saja. (bbs/adz)

Anak-anak tak Perlu Tes Covid dan Booster

Budi Gunadi Sadikin

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – MENKES Budi Gunadi Sadikin menyampaikan kabar gembira bagi para orangtua. Anak di bawah usia 18 tahun diperbolehkan ikut mudik tanpa tes Corona dan tanpa vaksinasi booster. Keputusam Presiden Jokowi itu disampaikan Budi dalam jumpa pers seperti ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Senin (18/4).

“Bapak presiden juga mendengarkan dinamika dari masyarakat, kita memang mensyaratkan booster kalau tidak mau dites antigen atau PCR untuk mudik. Tapi booster inikan hanya diberikan ke usia di atas 18 tahun ke atas, jadi memang ada dinamika. Nah, kalo anak di bawah 18 gimana?” kata Budi.

Budi mengatakan, Jokowi memahami dinamika tersebut. Oleh karena itu, Jokowi memutuskan agar anak di bawah 18 tahun boleh mudik tanpa harus tes antigen atau PCR. “Di-booster juga belum boleh, jadi akhirnya diputuskan oleh bapak presiden, anak-anak remaja, kalau mau mudik belum di-booster nggak apa-apa, nggak usah dites antigen,” ujarnyan

“Jadi bisa mendampingi orang tuanya untuk mudik tanpa perlu tes antigen asal vaksinasi sudah dua kali. Jadi ini hadiah dari beliau kepada anak-anak kita yang keluarganya mau menikmati mudik ini dengan lebih baik,” lanjut Budi.

Antibodi Covid-19 Masyarakat Naik

Budi juga menyampaikan, antibodi masyarakat Indonesia naik menjadi 99,2%. Selain itu, kadar antibodi masyarakat ikut naik. Hal ini berdasarkan hasil sero survey yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan yang bekerja sama dengan Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Indonesia. Sero survei pertama dilakukan pada Desember tahun lalu.

“Di Bulan Desember kita lakukan sero survey ini, hasilnya sekitar 88,6% dari masyarakat Indonesia sudah memiliki antibodi. Baik itu berasal dari vaksinasi maupun antibodinya berasal dari infeksi,” kata Budi.

Sero survei kedua menunjukkan hasil yang meningkat. Antibodi masyarakat Indonesia naik menjadi 99,2%. “Sebelum Lebaran mulai, kami melakukan sero survei yang kedua. Agar kebijakan yang pemerintah ambil saat lebaran ini ada basis risetnya. Kadar antibodi masyarakat Indonesia naik menjadi 99,2% artinya 99,2% dari populasi masyarakat Indonesia sudah memiliki antibodi. Bisa berasal dari vaksinasi maupun berasal dari infeksi,” ungkapnya.

Selain itu, ukuran kadar antibodi masyarakat naik. Kini orde antibodi masyarakat Indonesia sudah di angka ribuan. “Hal yang menarik kita juga mengukur kadar antibodinya berapa. Jadi kalau bulan Desember kita lakukan sero survey ordenya masih di angka ratusan, sekitar 500-600. Di bulan Maret, ordenya sudah ribuan. Sekitar 7.000-8.000,” ujarnya.

Hal ini menunjukkan masyarakat Indonesia memiliki kadar antibodi yang tinggi pula. Artinya, lanjut Budi, daya tahan masyarakat Indonesia akan cepat dalam menghadapi serangan virus. “Ini menunjukkan bukan hanya ada masyarakat yang memiliki antibody, tapi kadar antibodinya tinggi sehingga kalau diserang virus daya tahan tubuh bisa cepat menghadapinya dan mengurangi sekali risiko masuk rumah sakit, apalagi meninggal,” tuturnya.

Budi berharap masyarakat, khususnya pemudik, tetap berdisiplin memakai masker. Dia menyebut Indonesia tidak perlu terburu-buru mengikuti negara lain dengan terburu-buru melepas masker. “Kita jaga terus disiplin memakai masker, tidak usah terlalu terburu-buru mengikuti negara lain yang terlampau agresif, tapi kemudian malah naik lagi, karena sayang momentum perbaikan sudah kita capai,” ucapnya.

Tak hanya itu, dia juga menyampaikan pesan Jokowi agar masyarakat tidak jemawa terkait kondisi saat ini. Meski kasus cenderung sudah rendah, kata dia, virus Corona tetap berbahaya. “Catatan Pak Presiden sagat baik kalau kita tetap hati-hati dan waspada, kenapa? Karena tetap banyak kita belum ketahui dari virus ini dan beberapa negara tetangga, negara besar, seperti China, Hong Kong, itu masih tinggi. Kalau kita kasus hariannya 600, Korea Selatan itu ratusan ribu. Tetap arahan Pak Presiden tetap hati hati dan waspada, jangan sombong, dan jemawa ya,” ujarnya. (dtc/adz)

Pejabat Kemendag Jadi Tersangka Korupsi Migor, Jaksa Agung akan Sikat Menteri Jika Terlibat

TERSANGKA: Para tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor CPO atau minyak goreng mengenakan rompi tahanan, Selasa (19/4).

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Jaksa Agung ST Burhanuddin telah menetapkan empat tersangka terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi, dalam pemberian fasilitas ekspor crude palm oil atau CPO atau minyak goreng. Salah satunya, adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Dirjen PLN Kemendag) Indrasari Wisnu Wardhana alias IWW.

“Hari ini Selasa (19/4), Jaksa Penyidik menetapkan tersangka empat orang. Pertama eselon I pada Kementerian Perdangangan bernama IWW,” kata Burhanuddin dalam jumpa pers di Kantor Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (19/7).

Burhanuddin menjelaskan, selain Dirjen PLN Kemendag berinisial IWW, juga ada tiga tersangka dari pihak swasta. Mereka adalah MPT selaku Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, SMA selaku Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Grup (PHG), dan PT selaku General Manager di Bagian General Affair PT Musim Mas.

Menurut Burhanuddin, penetapan tersangka ini setelah Kejaksaan Agung memeriksa sebanyak puluhan saksi, kemudian saksi ahli dan dokumen-dokumen pendukung terkait dugaan tindak pidana korupsi tersebut. “Jadi bukti permulaan cukup 19 saksi, 596 dokumen dan surat lainnya serta dari keterangan ahli, dan ditemukannya alat bukti yang cukup, yaitu dua alat bukti sebagimana Pasal 184 ayat 1 KUHP,” katanya.

Burhanuddin mengungkapkan, dalam perkara ini, sejak akhir tahun 2021 terjadi kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng di pasaran, maka pemerintah melalui Kementerian Perdagangan RI telah mengambil kebijakan untuk menetapkan DMO (Domestic Market Obligation) serta DPO (Domestic Price obligation) bagi perusahaan yang ingin melaksanakan ekspor CPO dan produk turunannya, serta menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng sawit. “Namun dalam pelaksanaannya perusahaan ekportir tidak memenuhi DPO, namun tetap mendapatkan persetujuan ekpor dari pemerintah,” ujarnya.

Burhanuddin mengungkapkan, ketiga tersangka dari swasta ini diyakini, bersama dengan Dirjen PLN Kemendag IWW turut memberikan persetujuan ekspor kepada mereka. Padahal tidak memenuhi syarat domestic market obligation (DMO) dan domestic price obligation (DPO). “Mereka dalam pelaksanaannya perusahaan eksportir tidak memenuhi DPO. Namun tetap mendapatkan persetujuan ekspor dari pemerintah,” ungkapnya.

Menurut Burhanuddin persetujuan ekspor yang tidak memenuhi syarat, yaitu mendistribusikan CPO atau RBD Palm Olein tidak sesuai dengan harga penjualan dalam negeri (DPO), dan tidak mendistribusikan CPO dan RBD Palm Olein ke dalam negeri, sebagaimana kewajiban yang ada dalam DMO, yakni 20 persen dari total ekspor. “Akibat perbuatan para tersangka, mengakibatkan timbulnya kerugian perekonomian negara yaitu kemahalan serta kelangkaan minyak goreng, sehingga terjadi penurunan konsumsi rumah tangga dan industri kecil yang menggunakan minyak goreng dan menyulitkan kehidupan rakyat,” tuturnya.

Burhanuddin pun menjelaskan peran masing-masing dari empat tersangka tersebut. Pertama, Dirjen PLN Kemendag Indrasari Wisnu Wardhana sebagai tersangka, menerbitkan persetujuan ekspor (PE) terkait komoditas Crude Palm Oil (CPO) dan produk turunannya yang syarat-syaratnya tidak terpenuhi sesuai peraturan perundang-undangan.

Kedua, tersangka MPT melakukan komunikasi secara intens dengan tersangka IWW terkait penerbitan izin persetujuan ekspor PT. Wilmar Nabati Indonesia dan PT Multimas Nabati Asahan. “Mengajukan permohonan izin Persetujuan Ekspor (PE) dengan tidak memenuhi syarat distribusi kebutuhan dalam negeri (DMO),” katanya.

Kemudian tersangka ketiga yakni SM, berkomunikasi secara intens dengan tersangka Indrasari Wisnu Wardhana terkait penerbitan izin Persetujuan Ekspor (PE) Permata Hijau Group (PHG). “Mengajukan permohonan izin persetujuan ekspor (PE) dengan tidak memenuhi syarat distribusi kebutuhan dalam negeri,,” ungkapnya.

Keempat, tersangka PTS berkomunikasi secara intens dengan Indrasari Wisnu Wardhana terkait penerbitan izin Persetujuan Ekspor (PE) PT. Musim Mas, dengan mengajukan permohonan izin persetujuan ekspor dengan tidak memenuhi syarat distribusi kebutuhan dalam negeri.

Adapun keempat tersangka dipersangkakan dengan Pasal 54 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a, b, e, dan f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Selain itu, para tersangka diduga melanggar Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 129 Tahun 2022 juncto Nomor 170 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah untuk Distribusi Kebutuhan Dalam Negeri (Domestic Market Obligation) dan Harga Penjualan di Dalam Negeri (Domestic Price Obligation) dan Ketentuan Bab II Huruf A angka (1) huruf b, juncto Bab II huruf C angka 4 huruf c Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor 02/DAGLU/PER/1/2022 tentang petunjuk teknis pelaksanaan kebijakan dan pengaturan ekspor CPO, RDB Palm Olein dan UCO.

Burhanuddin memastikan bakal melakukan penindakan terhadap siapa pun, termasuk juga seorang menteri jika terbukti terlibat dalam dugaan korupsi minyak goreng ini. “Bagi kami siapa pun, menteri pun, kalau cukup bukti, ada fakta, kami akan lakukan itu (penindakan, Red),” tegas Burhanuddin.

Karena itu, Burhanuddin mengaku akan terus mendalami kasus yang menyerat Dirjen PLN Kemendag Indrasari Wisnu Wardhana. Jika ditemukan ada keterlibatan menteri atau pejabat laiinnya, maka harus bisa mempertangung jawabkan perbuatannya lewat sanksi penjara. “Kami akan dalami, kalau memang cukup bukti kami tidak akan melakukan hal-hal yang sebenarnya harus kami lakukan. Artinya siapa pun pelakunya kalau cukup bukti kami akan lakukan,” katanya.

Menyikapi ditetapkannya Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri (Dirjen PLN) Kementerian Perdagangan (Kemendag) Indrasari Wisnu Wardhana sebagai tersangka, Mendag Muhammad Lutfi menegaskan, pihaknya mendukung proses hukum yang dilakukan Kejagung terkait dugaan gratifikasi atau suap pemberian izin penerbitan ekspor minyak goreng. “Kementerian Perdagangan mendukung proses hukum yang tengah berjalan saat ini. Kementerian Perdagangan juga siap untuk selalu memberikan informasi yang diperlukan dalam proses penegakan hukum,” tegas Luthfi di Jakarta, Selasa (19/4).

Dalam menjalankan fungsinya, ia selalu menekankan jajarannya agar memberikan pelayanan perizinan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan transparan. Oleh karenanya, penetapan tersangka ini didukung, sebab telah menyalahgunakan wewenang. “Saya telah menginstruksikan jajaran Kemendag untuk membantu proses penegakan hukum yang tengah berlangsung karena tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang menimbulkan kerugian negara dan berdampak terhadap perekonomian nasional serta merugikan masyarakat,” tandas dia. (jpc)

 

Gubsu Desak Pengusaha Bayar THR Tepat Waktu

KETERANGAN: Gubsu Edy Rahmayadi memberi keterangan pada wartawan usai Rakor Lintas Sektoral di Mapoldasu.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Edy Rahmayadi mendesak pengusaha atau perusahaan untuk segera membayarkan tunjangan hari raya (THR) kepada karyawan tepat waktu dan sesuai ketentuan. Pasalnya, THR merupakan hak para pekerja dan sangat dibutuhkan khususnya menjelang hari raya.

“Karena THR itu sangat berguna untuk mereka, baik untuk beribadah dan kebutuhan yang lain. Jadi, tepati waktu dan mudahkan rakyat,” kata Edy kepada wartawan Selasa (19/4).

Mantan Pangkostrad itu, mengatakan, tidak ada alasan bagi perusahaan untuk menunda dan menahan THR karyawan dengan alasan Covid-19. Bila ditemukan itu, siap-siap akan berhadapan dengan Gubenur Edy. “Nanti akan saya turunkan petugas untuk mengecek. Bila nanti sudah lewat dari waktu akan kita panggil,” sebut Gubernur Edy.

Mantan Panglima Kodam I Bukit Barisan ini juga menegaskan, akan menurunkan petugas dari Pemprov Sumut untuk melakukan pengawasan terhadap pencairan THR. “Tak usahlah sampai kita buat posko pengaduan. Orang-orang itu sudah tahu nomor KP saya dan ada petugas-petugas yang kita siapkan untuk mengurus ini,” tegas Edy.

Sedangkan, untuk pencairan THR Aparatur Sipil Negara (ASN), Edy memastikan THR maupun Gaji ke-13 para PNS atau ASN di jajaran Pemprov Sumatra Utara akan dibayarkan tepat waktu. Saat ini, kata Edy, Pemprov Sumut masih melakukan finalisasi untuk menyesuaikan peraturan pemerintah pusat. “THR PNS sudah sesuai jadwal dan sudah diproses. Nanti akan mengikuti perkembangan,” tandas Edy.

Sementara, Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Pemprov Sumatra Utara, Naslindo Sirait menyebutkan, pencairan THR maupun Gaji ke-13 para Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) di jajaran Pemprov Sumatra Utara akan dilakukan seusai jadwal. THR dan Gaji ke-13 diharap dapat mendongkrak daya beli masyarakat yang sekaligus akan berkontribusi terhadap perekonomian.

“Dengan THR, paling tidak PNS dapat membelanjakan berbagai kebutuhan Lebaran yang bisa menggairahkan pasar. Jadi realisasi THR menjadi bagian dari konsumsi pemerintah yang berkontribusi kepada perekonomian,” kata Naslindo, Selasa (19/4).

Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemprov Sumatra Utara Ismael P Sinaga belum memberi data anggaran THR serta Gaji ke-13 yang akan digelontorkan Pemprov Sumatra pada tahun ini. Begitu juga dengan jumlah PNS ataupun ASN yang berhak menerimanya. Hingga berita ini diturunkan, Ismael belum memberi jawaban.

Mendagri Terbitkan Surat Edaran

Sementara, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menerbitkan Surat Edaran Nomor 900/2069/SJ268/444/SJ tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022. Edaran diteken pada Senin, 18 April 2022.

Dalam edaran itu disebutkan, penerima THR dan gaji ke-13 terdiri atas: Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon PNS yang bekerja pada instansi daerah; Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi daerah; Gubernur dan Wakil Gubernur; Bupati/Wali Kota dan Wakil Bupati/Wakil Wali Kota; Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD); Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD); dan Pegawai non-pegawai ASN yang bertugas pada instansi daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD.

THR dan gaji ke-13 yang anggarannya bersumber dari APBD bagi PNS dan PPPK terdiri atas; gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan tambahan penghasilan paling banyak 50 persen bagi instansi pemerintah daerah yang memberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah.

“Pemerintah Daerah melakukan pembayaran untuk Tunjangan Hari Raya paling cepat 10 hari kerja sebelum tanggal Hari Raya,” bunyi edaran tersebut.

Dalam hal THR belum dapat dibayarkan, THR dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya dan besaran THR yang dibayarkan didasarkan komponen penghasilan yang dibayarkan pada April 2022.

Sementara itu, gaji ke-13 dibayarkan paling cepat pada Juli 2022. Dalam hal gaji ke-13 belum dapat dibayarkan, gaji ke-13 dapat dibayarkan setelah Juli 2022; dan besaran gaji ke-13 yang dibayarkan didasarkan komponen penghasilan yang dibayarkan pada Juni 2022.

“Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji Ketiga Belas yang bersumber dari APBD diatur dengan Peraturan Kepala Daerah (Perkada),” demikian edaran tersebut. (gus/tmp/bbs)

1...2,7232,7242,725...15,902Page 2,724 of 15,902