JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Sebanyak tujuh komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta, Selasa (12/4). Usai resmi dilantik, jajaran anggota KPU periode 2022-2027 akan langsung membuat aturan tahapan Pemilu 2024.

“Tentu kami menyadari bahwa KPU periode 2022-2027 ini tidak sendirian. Karena kami ini tentu akan melanjutkan program-program persiapan-persiapan yang sudah dilakukan oleh KPU periode sebelumnya yaitu KPU periode 2017-2022,” kata anggota KPU Hasyim Asy’ari di Istana Negara Jakarta, Selasa (12/4).

Hasyim menyampaikan, pemungutan suara Pemilu 2024 akan dilakukan pada Rabu, 14 Februari 2024. Karena itu, tahapan Pemilu akan segera dilakukan pada tahun ini. “Rencananya tahapan akan dimulai pada 14 Juni 2022 ini. Sehingga sejak sekarang tinggal menghitung hari untuk menuju dimulainya tahapan Pemilu 2024,” ucap Hasyim.

Hasyim mengungkapkan, pihaknya juga akan segera melakukan rapat kerja dengan DPR RI pada Rabu (13/4) besok. Salah satu yang akan menjadi pembahasan terkait tahapan Pemilu 2024. Karena itu, dalam waktu dekat ini akan segera menentukan peraturan KPU tentang Tahapan Pemilu 2024. “Semoga dalam dalam waktu dekat kita dapat menetapkan peraturan KPU tentang tahapan Pemilu 2024 dalam rangka untuk memastikan bahwa penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 akan berjalan sesuai dengan rencana jadwal yang telah ditentukan,” tegas Hasyim.

Adapun tujuh komisioner KPU yang dilantik Presiden Jokowi di antaranya, Betty Epsilon Idroos, Hasyim Asy’ari, Mochammad Afifuddin, Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Idham Holik dan August Mellaz.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo meminta kepada jajaran komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) periode 2022-2027 yang baru saja dilantiknya untuk segera tancap gas mempersiapkan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.

Presiden mengingatkan kepada para pejabat KPU dan Bawaslu yang dilantik-nya di Istana Negara, Jakarta, Selasa (12/4), agar senantiasa berkoordinasi dengan pemerintah maupun DPR RI dalam menjalankan tugas serta kewenangannya.

“Saya harapkan anggota KPU dan Bawaslu yang baru saja saya lantik dapat segera bekerja, dapat segera tancap gas, langsung berkoordinasi dengan DPR dan pemerintah menjalankan tugas serta kewenangan-nya untuk mempersiapkan Pemilu dan Pilkada serentak sesuai dengan tahapan yang sudah ditentukan pada tahun 2024,” kata Presiden dalam keterangan pers terkait pelantikan itu yang dirilis kanal YouTube resmi Sekretariat Presiden.

Tuntutan untuk tancap gas dari Presiden memang menjadi hal wajar, terlebih KPU dijadwalkan mengikuti Rapat Dengar Pendapat bersama DPR RI dan pemerintah hanya sehari setelah dilantik atau pada Rabu (13/4) besok. Presiden juga menyoroti tantangan yang dihadapi KPU serta Bawaslu untuk mempersiapkan pesta demokrasi 2024 nanti. Sebab itu menjadi kali pertama Pemilu dan Pilkada digelar dalam satu tahun yang sama. Tahapan Pemilu 2024 akan dimulai pada Juni mendatang, sesuai dengan amanat undang-undang bahwa tahapan pemilu sudah harus dimulai sekurang-kurangnya 20 bulan sebelum hari pemungutan suara yang dijadwalkan dilangsungkan pada 14 Februari 2024.

“Ini penting dilakukan karena untuk pertama kalinya kita akan menyelenggarakan Pileg, Pilpres dan Pilkada dalam tahun yang sama. Sehingga KPU dan Bawaslu harus mempersiapkan semuanya secara detil dan matang, menjaga agar kualitas demokrasi tetap terjaga,” tutur Kepala Negara.

Presiden Jokowi memastikan pemerintah akan memberikan dukungan penuh kepada KPU dan Bawaslu dalam menjalankan tugas serta kewenangan-nya. “Terutama dukungan anggaran melalui APBN dan APBD. Serta kesiapan teknis lainnya yang dibutuhkan oleh KPU dan Bawaslu,” ujar Presiden.

Jokowi juga mewanti-wanti supaya jangan ada lagi masyarakat yang terprovokasi isu politik identitas di gelaran Pemilu 2024. Oleh karenanya, ia berpesan kepada 7 komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang baru dilantik supaya menekankan soal pendidikan politik pada masyarakat. “Jangan lagi membuat masyarakat terprovokasi oleh isu-isu politik identitas. Kita ajak masyarakat menyambut pemilu dengan gembira sebagai pesta demokrasi rakyat,” kata Jokowi.

Anggaran Pemilu Rp50–60 Triliun

Pemilihan Umum (KPU) merespons permintaan Presiden Joko Widodo agar anggaran Pemilu 2024 dikaji ulang. Dipastikan masih ada pemangkasan anggaran meski tidak signifikan.

Sebagaimana diketahui, KPU mengajukan alokasi total anggaran Rp76 triliun untuk Pemilu 2024. Dana tersebut digunakan untuk seluruh rangkaian yang akan berjalan sejak Juni 2022 hingga pertengahan 2024. Alokasi Rp76 triliun itu akan dibiayai dengan sistem multiyears atau dicicil setiap tahun anggaran. Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan, usulan Rp76 triliun yang diajukan KPU merupakan angka ideal. Artinya, sudah termasuk support system seperti perbaikan infrastruktur dan fasilitas penunjang yang bisa memaksimalkan pelaksanaan pemilu. Namun, jika kondisi keuangan negara tidak memungkinkan, pemangkasan bisa dilakukan. “Misalnya, kantor. Kalau tadinya mau membangun seluruh KPU kabupaten/kota, ya nanti paling renovasi saja,” ujarnya di kantor KPU.

Tetapi, untuk hal-hal yang sifatnya prinsip seperti honor petugas, kebutuhan logistik, hingga sarana inti lainnya, dia menyebut tidak bisa dikurangi. Nah, menurut perkiraannya, pemangkasan anggaran tidak bisa dilakukan secara signifikan.

Pram, sapaan karib Pramono, menghitung kebutuhan anggaran yang memadai di angka Rp50 triliun–Rp60 triliun. Apalagi, pada Pemilu 2024, ada sejumlah variabel yang bisa menaikkan kebutuhan. Mulai kenaikan pemilih 12 juta orang hingga potensi kebutuhan alat pelindung diri akibat situasi pandemi. “APD kami tetap harus menganggarkan. Bahwa nanti dipakai atau tidak, lihat situasi nanti. Itu kan keputusan pemerintah. Tapi, perencanaan harus,” kata pria asal Salatiga tersebut.

Namun, kata dia, kepastiannya bergantung pada pembahasan yang akan dijalani komisioner baru. Sebab, teknis tahapan bakal dibahas lagi antara KPU, pemerintah, dan DPR

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang menyatakan, pihaknya akan menggelar rapat konsultasi dengan KPU-Bawaslu yang baru sebelum reses. Rencananya, rapat dilakukan besok (13/4). “Hari Rabu ya, kami reses 14 April,” ujarnya.

Dalam rapat tersebut, banyak isu yang akan dibicarakan. Termasuk mengenai tahapan dan anggaran. Bagi DPR, fokus pembahasan anggaran tidak hanya mengacu pada nominal, tapi juga kebutuhan. “Komisi II kan bukan eksekutor. Kan penyelenggara itu KPU. Mereka yang tahu situasi. Kami hanya mendengar presentasi mereka dan menganalisis apakah logis atau tidak,” pungkasnya. (jpg)