25 C
Medan
Wednesday, February 4, 2026
Cari disini....
Home Blog Page 2745

Dua Kejari Hentikan Kasus Pencurian dan Pemukulan

DIHENTIKAN: Tersangka dan korban kasus pemukulan di Kejari Dairi dihentikan melalui pendekatan RJ, Kamis (10/2).

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Dua Kejaksaan Negeri (Kejari) Belawan dan Dairi melakukan penghentian penuntutan perkara tindak pidana pencurian dan pemukulan lewat pendekatan Restorative Justice (RJ).

Penghentian perkara sebelumnya sudah diusulkan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Dr Fadil Zumhana, yang disaksikan secara virtual oleh Kepala Kejatisu IBN Wiswantanu, Aspidum Dr Sugeng Riyanta.

“Untuk perkara dari Kejari Belawan disampaikan langsung oleh Kajari Belawan Nusirwan Sahrul didampingi Kasi Pidum dan JPU. Usulan RJ dari Kejari Belawan adalah atas nama Nanda Triatmaja alias Nanda Pasal yang disangkakan adalah Pasal 362 KUHP Subs Pasal 367 ayat (2) KUHP, kasus pencurian sepeda motor dan masih satu keluarga,” kata Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Yos A Tarigan, Kamis (10/2).

Yos menyampaikan, tersangka Nanda Triatmaja masih merupakan adik kandung dari suami korban Rahmawati dan tinggal serumah bersama korban.

“Pada Sabtu 13 November 2021 sekira pukul 07.00 Wib, bertempat di Jalan Kawat V No 40 D Lingkungan XI Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli tersangka mengambil 1 unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam tahun 2013 BK 2743 AEF milik korban Rahmawati,” ujarnya.

Kemudian, tersangka menggadaikan sepeda motor tersebut sebesar Rp3.000.000, kepada Anto yang kini DPO. Sementara, uang hasil kejahatan digunakan untuk keperluan pribadi. Akibat perbuatan tersangka, korban mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000.

Ia menjelaskan, alasan dan pertimbangan dilakukannya penghentian penuntutan dengan pendekatan RJ, berpedoman pada Peraturan Jaksa Agung No 15 tahun 2020. “Yakni, tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, korban telah mencabut laporan pengaduan tanggal 2 Februari 2022, tersangka menyesali dan mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi,” ujarnya.

Selain itu, antara tersangka dan korban telah ada kesepakatan perdamaian dan masih satu keluarga dengan korban, yaitu tersangka adalah adik kandung dari suami korban.

Sementara untuk untuk perkara dari Kejari Dairi, kata Yos, disampaikan langsung oleh Kajari Dairi Chandra Purnama. Perkara yang diusulkan untuk dihentikan dengan pendekatan pendekatan RJ, adalah tersangka atas nama Rendah br Tarigan (62). Pasal yang dipersangkakan Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana. “Kasusnya pemukulan. tersangka Rendah br Tarigan dengan korban Lompoh Pinem sudah bersepakat untuk berdamai,” pungkasnya. (man)

Gubsu Masih Rahasiakan 3 Nama Calon Sekda

ilustrasi

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Edy Rahmayadi enggan membeberkan tiga nama calon Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumatera Utara telah diajukan Gubernur Sumatera Utara, ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Rahasia ini,” kata Gubernur Edy saat dikonfirmasi wartawan di rumah dinas Gubernur di Jalan Sudirman, Kota Medan, Jumat (11/2) kemarin.

Mantan Pangkostrad ini memastikan, pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut menunggu keputusan dari Kemendagri siapa yang menjabat sebagai Sekda Provinsi Sumut. Diperkirakan bulan Februari ini, akan disetujui oleh Pemerintah Pusat.n

Sebelumnya, Pj Sekda Provinsi Sumut, Afifi Lubis mengungkapkan dari ketiga nama calon Sekda Provinsi Sumut ke Kemendagri akan dipilih satu nama yang akan dipilih oleh Tim Penilai Akhir (TPA) yang diketuai Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin. “Merekalah yang kemudian mengirimkan tiga nama itu ke Istana, ke Tim Penilai Akhir, yang diketuai Pak Wapres,” ucap Afif.

Disinggung ketiga nama calon Sekda Provinsi Sumut ke Kemendagri, Afif enggan membeberkan. Karena, bukan kapasitas dirinya untuk menyampaikan nama-nama tersebut kepada media.”Waduh jangan sayalah, nggak kapasitas kita pula yang menjelaskan itu adinda,” ujar Afif.

Sebelumnya, tiga nama yang telah dikirim itu telah ditetapkan Tim Seleksi (Timsel) Pengisian Jabatan Sekdaprov Sumut berdasarkan seluruh rangkaian hasil seleksi. Selanjutnya, tiga nama calon itu diusulkan kepada Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi, selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah. Lalu Gubernur Sumut mengirimkan 3 nama calon itu ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Setelah diverifikasi KASN, tiga nama calon itu pun diterima Gubernur yang kemudian dikirimkan ke Kemendagri, hingga akhirnya nanti TPA yang memilih satu dari tiga nama itu untuk ditetapkan Presiden RI, Joko Widodo, menjadi Sekdaprov Sumut.

Adapun 6 calon Sekdaprov Sumut yang ikut seleksi sampai proses akhir di Timsel masing-masing, dr Tengku Amri Fadli MKes, Kadis Lingkungan Hidup Sumut; Drs Hamid Heriansyah Lubis MSi, Sekdakab Tanggamus, Lampung; Ir Arief Sudarto Trinugroho MT, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sumut; Lasro Marbun SH MHum, Inspektur Daerah Sumut; Drs Agus Tripriyono SE MSi Ak CA, Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, Pembangunan, Aset, dan SDA Sumut; Dr Ir Hasmirizal Lubis MSi, Asisten Administrasi Umum.(gus/ila)

Terjerat Kredit Macet, Ombudsman Imbau Pengusaha Kritis

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Banyak persoalan yang muncul akibat pandemi Covid-19. Khusus di sektor bisnis, tidak sedikit pengusaha yang kehilangan omsetnya, hingga gulung tikar. Namun masih memiliki kewajiban untuk membayar bantuan permodalan yang dimanfaatkan dari perbankan.

Karenanya, masyarakat diimbau untuk kritis. Sebab pemerintah telah mengucurkan beragam program untuk membantu dan meringankan beban masyarakat termasuk pelaku usaha. Seperti melalui restrukturisasi kredit maupun relaksasi.

“Pelaku usaha itu jangan diam, harus kritis,” kata Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut, Abyadi Siregar saat menjadi narasumber dalam sharing dan diskusi yang digelar Komunitas Kredit Macet (KKM) di Bakmi Jonlau Citraland Gama City, Sabtu (12/2).

Sebab, lanjutnya, beragam fasilitas dan kebijakan pemerintah tersebut meskipun instruksi presiden, program tersebut tidak teraplikasikan. Masyarakat, ternyata tidak bisa dengan mudah mendapatkannya, karena perbankan tidak memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang jelas.

Alhasil, di tengah kondisi pandemi Covid-19, satu per satu aset pelaku usaha yang dijadikan agunan dalam mengembangkan usahanya, ‘dipaksa’ dilelang. Padahal gagal bayar yang dialami pelaku usaha, bukan karena kemauan tidak memenuhi kewajiban, melainkan disebabkan bencana non alam, pandemi Covid-19.

Dalam diskusi dan sharing yang berlangsung sekira dua ini, Abyadi mengimbau agar pelaku usaha harus gigih dan kritis mempertanyakan setiap

informasi dari kebijakan pemerintah kepada penyelenggara layanan publik tersebut.

Sebab, lanjutnya, kebijakan yang diberikan pemerintah ketika masa pandemi, tujuannya untuk meringankan beban dan memberikan kelonggaran pembiayaan bagi masyarakat termasuk para pelaku usaha.

Namun sayangnya, informasi dari kebijakan dan program pemerintah ini, tidak detail. Sehingga banyak masyarakat yang dibuat bingung untuk mendapatkan keringanan – keringanan tersebut.

“Misalnya soal restrukturisasi dan relaksasi, itu para pelaku usaha benar-benar bingung, karena bagaimana standar untuk mendapatkannya itu nggak dijelaskan dengan detail kepada masyarakat, kepada pengusaha,” ujarnya.

“Karena itulah masyarakat dan pengusaha harus gigih dan kritis. Ketika mengalami kasus seperti ini, silakan bertanya dulu ke penyelenggara, layanannya apakah bank atau apa. Ketika nanti itu tidak dapat menindaklanjuti, baru boleh melapor ke Ombudsman. Nanti kita akan bisa bantu untuk menyelesaikannya, karena ada beberapa case yang kita hadapi, yang kita tangani seperti itu,” terangnya.

Dalam kesempatan tersebut Abyadi juga menyebutkan sebagai lembaga negara yang mengawasi pelayanan publik, Ombudsman memiliki kewenangan untuk memeriksa lembaga yang ada kepentingan masyarakat didalamnya.

Dia juga menyebutkan kasus pelayanan publik yang ditangani Ombudsman, seluruh urusan rakyat yang ada d pemerintahan, yang harus dilakukan dengan standar. “Jadi dalam menyelenggarakan pelayanan publik itu, mereka harus punya standard layannya,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Abyadi menyebutkan di tahun 2020, Ombudsman membuka posko pengaduan online untuk menjawab berbagai persoalan yang dihadapi publik dari kebijakan yang diterapkan pemerintah.

Melalui Posko pengaduan terdampak Covid-19 yang dibuka selama 5 bulan sejak April 2020, pihaknya menerima 81 laporan, namun 16 di antaranya ditolak karena tidak memenuhi syarat. Dari jumlah tersebut, 71 kasus soal bansos, 2 kesehatan dan 5 keuangan.

Dari data tersebut, ada pengaduan keuangan yang bisa dimediasi, dengan tidak merugikan yang dapat diselesaikan

Sebelumnya inisiator KKM, So Tjan Peng menyebutkan tujuan digelarnya diskusi ini salah satunya agar anggota jangan merasa berdosa karena terjerat kredit macet. Karena sebenarnya tidak pernah ada niat untuk tidak membayar hutang.

Sebelumnya, Ombudsman berhasil menggagalkan eksekusi rumah warga di Mamuju, setelah menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait dugaan maladministrasi berupa penyimpangan prosedur oleh PNM Ulam Cabang Mamuju pada proses pengajuan lelang hak tanggungan debitur ke Kantor KPKNL Palopo, eksekusi obyek lelang sebuah rumah milik Hj. Najmah.

Berdasarkan hasil mediasi Ombudsman RI Sulawesi Barat, pemenang lelang bersedia mengembalikan rumah tersebut kepada Hj. Najmah dengan syarat mengganti biaya pembelian. (sih/ila)

Bantu Keamanan e-Parking, Pemko Medan Gandeng Kodim 0201/Medan

MARAH: Wali Kota Medan Bobby Nasution didampingi Kadishub Kota Medan Iswar Lubis, saat marah kepada juru parkir liar di Jalan Sei Belutu, Tanjung Rejo, Medan Sunggal, belum lama ini. Bobbymarah karena di lokasi itu adanya double juru parkir.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Penandatanganan dilakukan Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan Iswar Lubis dan Kasatpol PP Kota Medan Rakhmat Adi Syahputra Harahap dengan Komandan Kodim 0201/Medan Kolonel Inf Hindratno Devidanto di Hotel Santika Syandra Kota Medan, Sabtu (12/2).

Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan Iswar Lubis mengatakan, e-Parking merupakan program Wali Kota Medan Bobby Nasution sebagai upaya dalam meningkatkan PAD dari sektor parkir tepi jalan umum. Selain itu, e-Parking juga sebagai upaya Pemko Medan dalam menjadikan Medan sebagai smart city.

“Hal ini merupakan tindaklanjut penandatanganan kontrak kerja sama dengan pihak ketiga sebagai pengelola 65 titik e-Parking di Kota Medan, Jumat (11/2) kemarin. Pemko Medan bersama TNI akan menjamin program tersebut benar-benar dilaksanakan di lapangan. Ini juga wujud nyata Pak Wali menjadikan Medan sebagai smart city dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ucap Iswar.

Ke depannya, kata Iswar, e-Parking di 65 titik di Kota Medan akan terus disosialisasikan secara bersama kepada masyarakat. “Kita berharap, seluruh pihak termasuk masyarakat dapat mendukung program Wali Kota Medan yang sangat baik ini,” ujarnya.

Sementara itu, Dandim 0201/Medan, Kolonel Inf Hindratno Devidanto mengatakan, sesuai dengan UU No34/2004 tentang TNI, Kodim 0201/ Medan wajib membantu dan mendukung jalannya pemerintahan, dalam hal ini Pemko Medan. Oleh karena itu, Kodim 0201/Medan mengaku siap dalam mendukung dan menyukseskan program e-Parking yang merupakan salah satu program Pemko Medan. “Ini merupakan program Pemko Medan, untuk itu harus didukung penuh dan disukseskan. Tentunya harus berkolaborasi menuju Medan Berkah,” katanya.

Dikatakan Kolonel Inf Hindratno Devidanto, pihaknya juga siap untuk dilibatkan dalam melakukan sosialisasi e-Parking kepada masyarakat. Dalam sosialisasi, nantinya semua pihak akan mengedepankan sikap humanis.

“Kami siap membantu Dinas Perhubungan dan Satpol PP dalam melakukan sosialisasi sesuai teritorial kami. Kami harapkan masyarakat paham dan mengerti terkait program ini, dimana untuk kebaikan masyarakat juga. Khususnya untuk peningkatan PAD yang nantinya dikembalikan dalam bentuk pembangunan. Sekali lagi saya tegaskan, Kodim 0201/Medan siap menyukseskan program ini,” sebutnya.

Dalam kesempatan itu, Dandim 0201/Medan mengaku tidak mudah dalam pelaksanaan program ini. Sebab masih ada saja pihak yang menolak. Namun dirinya menegaskan, program ini bukan lah kepentingan kelompok atau perorangan, tapi untuk masyarakat Kota Medan.

Sementara itu, KasatPol PP Kota Medan Rakhmat Harahap menambahkan, pihaknya siap berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan maupun Kodim 0201/Medan agar program e-Parking di Kota Medan bisa cepat terlaksana di lapangan. “Kami siap mengawal dan menyosialisasikan di lapangan, begitu juga dalam mengamankan PAD di lapangan. Sebab PAD ini yang nantinya dikembalikan ke masyarakat dalam bentuk pembangunan,” katanya.

Rakhmat menhakui, proses sosialisasi kepada masyarakat tidaklah mudah. Terlebih lagi bila ada kelompok atau oknum yang sudah nyaman dengan kebiasaan lama, yakni pembayaran parkir dengan sistem manual).

“Tentunya cara berpikir seperti itu harus dirubah, program ini tidak hanya mencari keuntungan semata, kita tetap mengedepankan win-win solution. Tidak ada yang dirugikan, program ini untuk kepentingan masyarakat luas,” pungkasnya. (map/ila)

Pemerintah Siapkan Rp6 T Buat Korban PHK

ILUSTRASI: Salah satu demo para karyawan yang di-PHK dari perusahaannya, beberapa waktu lalu. Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang akan digulirkan pemerintah pusat melalui BPJamsostek masih menunggu regulasi dari pusat.
Ilustrasi.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – PEMERINTAH mengucurkan Rp6 triliun untuk mengimplementasikan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Program tersebut akan diluncurkan pada 22 Februari dan diharapkan menjadi solusi atas kebijakan baru tentang Jaminan Hari Tua (JHT).

Pencairan manfaat JHT diubah, sehingga baru bisa dicairkan secara penuh apabila peserta BPJS Ketenagakerjaan mencapai usia 56 tahun. Itu diatur melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua.

“JKP itu kick off-nya 22 Februari nanti. Jadi semua regulasi pelaksanaan itu sudah, kemudian dengan BPJS Ketenagakerjaan juga sudah dibangun sistemnya, kriteria-kriteria pesertanya juga sudah ada, jadi itu siap di launching dan siap melayani,” kata Staf Khusus Kementerian Ketenagakerjaan, Dita Indah Sari, Sabtu (12/2).

Dia menjelaskan di awal pelaksanaannya, pemerintah mengalokasikan Rp6 triliun sehingga begitu diluncurkan pada 22 Februari, pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) bisa langsung mendapatkan manfaat JKP berupa uang tunai. “Pemerintah chip in (memberikan) Rp6 triliun kok untuk awal JKP ini. Jadi JKP ini tidak lagi mengambil uang buruh atau uang pengusaha dari iuran baru. Ini chip in-nya murni di awal ini anggaran pemerintah,” jelasnya.

Dita menerangkan, korban PHK akan memperoleh manfaat JKP. Dengan demikian, dana JHT yang baru bisa cair 100 persen setelah peserta BPJS Ketenagakerjaan berusia 56 tahun, itu dapat digantikan sementara oleh JKP. “Jadi kita serius betul untuk JKP ini supaya teman-teman itu ketika ter-PHK jangan narik dana JHT biar itu untuk masa tua,” sebut Dita.

Peserta dapat menerima manfaat berupa uang tunai yang diterima oleh peserta setiap bulan selama paling banyak 6 bulan setelah pekerja yang mengalami PHK diverifikasi oleh BPJS Ketenagakerjaan dan memenuhi syarat sebagai penerima manfaat JKP. Manfaat uang tunai diberikan sebesar (45 persen x upah x 3 bulan) + ( 25 persen x upah x 3 bulan). Upah yang digunakan merupakan upah terakhir yang dilaporkan, dengan batas upah Rp5 juta.

“Jadi teman-teman misalnya di-PHK di usia 40, dia akan mendapatkan pesangon tentu, uang penghargaan masa kerja, plus Jaminan Kehilangan Pekerjaan dalam bentuk uang tunai 45 persen dari gaji selama 3 bulan, dan 25 persen dari gaji selama 3 bulan berikutnya,” sebut Dita.

“Sambil dia menunggu untuk mendapatkan pekerjaan baru, bisa juga ikut pelatihan gratis. Artinya nggak perlu narik JHT kalau di-PHK karena sudah ada JKP untuk melindungi yang ter-PHK, jangan narik JHT. JHT dimundurkan di usia 56. Jadi meskipun kita di-PHK di usia 40, kita tetap dapat uang cash untuk bridging sebelum ada pekerjaan baru,” tambahnya.(dtf)

Kuota Indonesia Hanya Setengah, Antrean Haji Makin Panjang

Info haji

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Pelaksanaan ibadah haji 2022 rencananya akan berlangsung setelah dua tahun berturut-turut tertunda akibat Covid-19. Namun, Pemerintah Arab Saudi dikabarkan hanya memberi setengah kuota jamaah haji bagi Indonesia.

Mengomentari hal ini, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mengatakan, dari hal ini akan muncul kerumitan baru. Salah satunya adalah siapa saja jamaah yang bisa berhaji tahun ini, karena antrean haji pun semakin panjang.

Adapun, saat ini pihaknya juga sudah membentuk panitia kerja (Panja) Haji untuk kembali menelusuri persoalan haji di masa pandemi ini. Apalagi, kuota yang diperkenankan berhaji tahun ini hanya setengahnya dari 220 ribu kuota yang dimiliki Indonesia. “Komisi VIII sudah membentuk Panja Pemberangkatan Ibadah Haji. Dua tahun berturut-turut tidak ada ibadah haji. Antrean jadi semakin panjang. Jamaah kita semakin resah,” jelasnya, Minggu (13/2).

“Jamaah kita rata-rata umurnya sudah tua. Kalau ditunda setahun lagi, apakah masih hidup? Andaikan nanti Pemerintah Arab Saudi memberi kuota kita setengahnya dari 220 ribu menjadi hanya 100 ribu saja, maka akan muncul kerumitan baru, siapa yang akan dipastikan berangkat,” sambungnya.

Lobi dengan Pemerintah Arab Saudi jadi keniscayaan untuk dilakukan Pemerintah Indonesia dan DPR RI. Harapannya, kuota tidak dikurangi, sebab bila kuota didasarkan pada presentasi wilayah, bisa jadi ada provinsi yang tidak kebagian jatah haji.

Untuk itu, Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohaj) harus diperbaiki. Selain itu juga disampaikan, pelaksanaan ibadah haji di masa pandemi ini akan dikenai biaya tambahan berupa PCR dan karantina sebelum masuk Mekkah dan Madinah.

“Kami sudah menghitung akan ada penambahan ongkos haji yang selama ini tidak pernah kita lakukan. Misalnya, PCR ada tujuh kali, karantina sebelum sampai Madinah dan Mekkah. Semua itu menimbulkan tambahan biaya. Kami tidak ingin terlalu tinggi tambahan yang harus dibayarkan jamaah,” pungkas Marwan.(jpc)

Sekolah Hentikan PTM Terus Bertambah, Murid SD dan SMA Rentan Terpapar Covid

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Penularan Covid-19 di lingkungan sekolah, khususnya di Kota Medan sekitarnya masih terus terjadi. Akibatnya, sejumlah sekolah terpaksa menghentikan pembelajaran tatap muka terbatas dan kembali dialihkan secara daring.

Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Sumut, dr Yazid Dimyati mengakui, angka terkonfirmasi positif Covid-19 pada anak sejauh ini memang meningkat sangat signifikan.

Angka terkonfirmasi positif Covid-19 dalam dua minggu terakhir terhadap anak kemungkinan mencapai 100 kasus. “Memang betul beberapa minggu terakhir angka Covid-19 pada anak itu meningkat drastis. Kalau 100 itu mungkin sampai, tapi saya lupa detailnya berapa yang pasti datanya,” kata Yazid belum lama ini.

Menurut Yazid, anak yang rentan terpapar Covid-19 adalah siswa SMA sederajat dan SD. “Kalau untuk anak SD ini terutama kelas 1-3, karena masih sulit menjaga diri dalam penerapan prokes (protokol kesehatan). Sementara kalau anak SMA itu mungkin disebabkan kegiatan usai sekolah yang belum tentu langsung pulang ke rumah,” ujarnya.

Yazid mengimbau agar seluruh sekolah lebih meningkatkan lagi dan disiplin protokol kesehatan dalam ruang lingkup sekolah. Penerapan memakai masker dan jaga jarak menjadi hal utama untuk saat ini, agar terjaga dari penyakit serta menjaga orang lain dari penyakit yang ada di tubuh. “Guru di sekolah harus benar-benar mengawasi secara ketat penerapan prokes, selalu diingatkan kepada muridnya dan jangan lengah,” tukasnya.

Sementara, Kepala Dinas Kesehatan Sumut drg Ismail Lubis mengaku, selama dua minggu terakhir angka terkonfirmasi positif Covid-19 pada anak meningkat dua persen. “Data pastinya saya kurang ingat, tapi per hari itu kita menerima laporan 30 sampai 50 kasus anak yang terkonfirmasi positif Covid-19,” ucapnya.

Ismail juga mengaku, sejauh ini siswa yang terpapar Covid-19 itu rentan terjadi pada anak SMA. “Kita tidak tahu terpapar dimana, tapi berdasarkan penelitian siswa SMA ini lebih banyak kena di luar jam sekolah berlangsung,” katanya.

Sebelumnya, Kepala Bidang Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Kota Medan, dr Mutia Nimpar mengatakan, penularan virus corona yang terjadi di lingkungan sekolah banyak faktor. “Bisa saja terjadi (penularan) dari gurunya, dan bisa juga dari muridnya. Artinya, banyak faktor dan tergantung dari kasus penyebaran pertama kalinya di lingkungan sekolah,” kata Mutia.

Mutia menyatakan, penularan Covid-19 sudah terjadi secara transmisi lokal, tidak hanya karena bepergian saja. “Begitu ada kasus baru terkonfirmasi positif (corona), maka langsung melakukan tracing (penelusuran) terhadap kontak erat,” ujarnya.

Disinggung penularan Covid-19 di lingkungan sekolah adakah yang tertular varian Omicron, Mutia mengaku belum bisa memastikan. Sebab, untuk menyatakan seseorang tertular Omicron harus melalui beberapa tahap pemeriksaan lebih lanjut di laboratorium. “Temuan kasus kita ini (di lingkungan sekolah) belum bisa dibilang Omicron, karena harus dilakukan pemeriksaan lanjutan,” tandasnya.

Terpisah, kasus baru terkonfirmasi positif Covid-19 di Sumut masih terus mengalami peningkatan yang signifikan. Data Dinas Kesehatan Sumut pada Minggu (13/2), tercatat bertambah 825 kasus baru yang diperoleh dari 29 kabupaten/kota. Jumlah terbanyak didapatkan dari Kota Medan 456 kasus, Deliserdang 111 kasus, Pematangsiantar 52 kasus, Simalungun 28 kasus, dan Gunungsitoli 19 kasus. Dengan penambahan tersebut, akumulasi kasus baru positif meningkat menjadi 111.982 kasus.

Meski demikian, angka kesembuhan Covid-19 juga mengalami peningkatan yang mencapai 327 kasus, sehingga akumulasi sembuh menjadi 103.849 kasus. Sedangkan angka kematian tidak ada penambahan, dan jumlahnya masih tetap 2.907 kasus. Karena itu, dengan penambahan kasus baru tersebut, maka saat ini kasus aktif Covid-19 Sumut sebanyak 5226 orang.

Kasus Harian Tembus 500

Sekretaris Satgas Covid-19 Kota Medan Muhammad Husni, membenarkan jika angka kasus harian Covid-19 di Kota Medan terus meningkat. Husni mengatakan, Satgas Covid-19 Kota Medan sedang terus berupaya untuk menekan angka penyebaran itu. “Kemarin (Sabtu) memang tembus 500 kasus, sebelumnya di angka 400an. Ini menjadi perhatian untuk kita, khususnya kami di Satgas. Dan saat ini kami memang akan membahas langkah-langkah yang akan dilakukan kedepannya,” ucap Husni kepada Sumut Pos, Minggu (13/2).

Terkait masalah terus bertambahnya jumlah sekolah di Medan yang menutup sementara proses PTM karena terpapar Covid-19, Husni mengaku belum mengetahui perkembangannya. Terakhir kata Husni, dirinya hanya mengetahui bahwa sudah ada 7 sekolah di Kota Medan yang menutup sementara proses PTM di sekolah.

“Saya justru baru tahu kalau ada kabar bahwa sudah bertambah jadi 13. Apakah memang benar sudah bertambah lagi, itu saya belum tahu, belum dapat info dari dinas terkait. Segera akan kami koordinasikan, apalagi kalau tingkat SMA kan kewenangannya ada di provinsi. Begitu pun akan kami koordinasikan,” ujarnya.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan itu mengatakan, kedepannya pihaknya akan semakin intens dalam melakukan berbagai upaya dalam menekan angka penyebaran Covid-19, mulai dari peningkatan prokes, penerapan 3T bagi setiap kasus yang ada, hingga pelaksanaan vaksinasi. “Termasuk pengawasan kepada tempat-tempat usaha, akan kita koordinasikan dengan OPD terkait,” katanya.

Sementara itu, KasatPol PP Kota Medan Rakhmat Adi Syahputra Harahap mengatakan, hingga saat ini pihaknya juga belum mengetahui jika ada jumlah sekolah yang kembali ditutup sementara karena adanya guru maupun siswa yang terpapar Covid-19 di sekolah tersebut. “Saya belum dapat info. Malam ini kami akan rapat soal PPKM, nanti akan saya tanyakan,” jawab Rakhmat kepada Sumut Pos, Minggu (13/2) sore.

Dijelaskan Rakhmat, sekolah tingkat SMA memang berada di bawah naungan Disdik Sumut. Namun begitu, karena sekolah tersebut berada di Kota Medan, maka Satgas Covid-19 Kota Medan akan turut mengawasi sekolah-sekolah tingkat SMA di Kota Medan. “Kalau kewenangan dan pengawasam tentu ada di Disdik Sumut, tapi tentu kita akan turut membantu,” jelasnya.

Terkait jumlah Covid-19 yang terus bertambah di Kota Medan, Rakhmat mengatakan belum bisa mengambil langkah yang lebih tegas terhadap aktifitas masyarakat. Pasalnya, SatPol PP tetap bekerja berdasarkan status PPKM yang disandang Kota Medan. “Misalnya seperti Mal boleh beroperasi sampai Pukul 22.00 WIB, kan nggak mungkin Dinas Pariwisata atau kami (SatPol PP) minta supaya tutup jam 8 atau 9 malam. Aturannya kan sudah jelas tertulis, maka penegakannya pun akan mengikuti aturan tersebut. Sampai besok tanggal 14 Februari, Kota Medan masih berstatus Level 1, maka kita ikuti aturan yang di Level 1. Kalau nanto status PPKM nya berubah (naik), pasti penegakannya pun akan berubah,” pungkasnya.

13 Sekolah Hentikan PTM

Tercatat, ada 13 sekolah terpaksa menghentikan sementara kegiatan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) ke proses pembelajaran dalam jaringan (daring) 100 persen. Karena, terdapat siswa dan guru yang terkonfirmasi Covid-19. Ke-13 sekolah tersebut yakni MAN 1 dan MAN 2 Model di Jalan Willem Iskandar, MTS Guppi di Medan Amplas, SD Negeri 060837 di Medan Barat, Sekolah Santho Thomas 1di Medan Petisah, dan Sekolah Yayasan Assisi Medan Tuntungan.

Selanjutnya, SDN 060893 di Jalan Darussalam, Medan Petisah, Santa Thomas 2 Jalan S Parman, Medan Baru, SMA Negeri 1 Medan Jalan Teuku Cik Ditiro, Medan Polonia; dan SMA Negeri 2 Medan Jalan Karang Sari, Medan Polonia.

SMA Negeri 3 Medan di Jalan Budi Kemasyarakatan, Medan Barat; SMA Negeri 4 Medan di Jalan Gelas, Medan Petisah, dan SMA Negeri 5 di Jalan Pelajar, Medan Kota.

Menyikapi meningkatkannya kasus aktif Covid-19 di Sumut, Plt Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan Sumut Lasro Marbun menjelaskan, pihaknya sudah melakukan rapat secara virtual bersama Kepala SMA Negeri, SMK Negeri dan SMA-LB Negeri di Sumut dalam upaya penanganan dan antisipasi penyebaran virus mematikan itu, masuk ke sekolah. Lasro mengimbau kepada seluruh sekolah di Sumut untuk memperhatikan anak didiknya selalu menggunakan masker di dalam sekolah. Termasuk, bila ditemukan kasus Covid-19 harus mengikuti SKB 4 Menteri dalam penanganan dilakukan.

“Kemudian, kita minta pihak sekolah untuk mengaktifkan kembali grup WhatsApp untuk mempermudah kordinasi.Persiapkan lebih baik fasilitas Prokes, yang penting jangan lepas masker,” jelas Lasro saat dikonfirmasi, Minggu (13/2).

Lasro mengatakan, pihaknya dalam waktu dekat ini, akan mempersiapkan mekanisme pelaksanaan Ujian Akhir Semester (UAS) dan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2022. Namun, pelaksanaan akan merujuk kebijakan dan peraturan dari pemerintah pusat. “Kita juga sebentar lagi dihadapkan dengan UAS dan PPDB tahun ini. Hal itu, menjadi pembahasan kita dalam pelaksanaan,” pungkasnya.

Terpisah, Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Medan, Buang Agus mengatakan, pihaknya menerapkan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) sejak Jumat (11/2) kemarin. Setelah, 4 orang siswa terkonfirmasi Covid-19. “Ada siswa terpapar 4 orang, kita terima informasi dari orang tua kita sampaikan ke Dinas. Kemudian, diambil kebijakan antisipasi untuk sementara di PJJ kan. Sabtu (13/2) kemarin, kami duluan melaporkan. Sudah beberapa hari lalu, sudah 4 orang terkonfirmasi, baru saya laporkan. Jangan sampai pihak sekolah disalahkan,” jelas Agus saat dikonfirmasi Sumut Pos, kemarin.

Agus bercerita, saat mengajukan surat pengalihan PTM ke PJJ ke Disdik Sumut, Ia bertemu dengan Kepala SMA Negeri 1, 3, 4 dan 5 Medan. “Pertama, SMAN 2 yang menyampaikan surat pertama kali. Saya berhadapan langsung kirim surat PJJ ke Dinas, tembusan Satgas Covid-19 Cabdis. Mungkin karena Sabtu surat belum bisa kirim. Senin sudah tidak masuk (PJJ), sudah kordinasilah. SMAN 1, 2, 3, 4 dan 5,” kata Agus.

Disinggung dari mana keempat siswa SMA Negeri 2 Medan itu terpapar Covid-19, Agus mengaku tidak tahu. “Hanya Allah yang tahu, terpaparnya dimana,” ucap Agus.

Agus mengatakan, pelaksanaan PJJ ini mengikuti aturan dan instruksi dari SKB 4 Menteri. PTM akan kembali dilakukan pada Jumat 18 Februari 2022. “Kita juga melakukan testing, tracing, dan treatment. Kita juga akan melakukan evaluasi melihat perkembangan dan situasi,” kata Agus. (ris/gus/map)

 

JHT Diambil saat Usia 56 Tahun, Buruh Sumut Tolak Permenaker JHT

SATRIA BAJA HITAM: Seorang demonstran mengenakan kostum Satria Baja Hitam saat aksi buruh di kawasan Monas, Jakarta, Oktober 2021 lalu.Dery Ridwansah/JawaPos.com.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah melalui Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziah, mengeluarkan aturan baru bahwa Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan baru dapat cair apabila peserta mencapai usia 56 tahun. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT). Sontak, kebijakan ini mendapat penolakan, khususnya dari elemen buruh.

Di Sumatera Utara, sejumlah elemen buruh mengancam akan menggelar aksi besar-besaran jika Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) direalisasikan. Ketua DPW Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Sumut menilai, kebijakan Menaker tersebut perbuatan kejam dan tak punya hati kepada kaum buruh. “Sudah Omnibus Law mengebiri hak-hak buruh, kini JHT buruh juga mau dirampas. Tidak punya hati, kami tegas menolak Permenaker itu,” tegas Willy kepada wartawan, Minggu (13/2).

Willy mencontohkan, ketika buruh yang terkena PHK berusia 30 tahun. Maka, JHT buruh tersebut baru bisa diambil setelah menunggu 26 tahun ketika usianya sudah mencapai 56 tahun.

Dia juga menilai, pemerintah sepertinya tidak bosan menindas kaum buruh. Sebelumnya, telah keluar kebijakan terkait Peraturan Pemeritah Nomor 36 Tahun 2021, yang membuat upah buruh di beberapa daerah tidak naik. Kalau pun naik, besar kenaikannya per hari masih lebih kecil jika dibandingkan dengan tarif parkir. “Kenaikannya per hari di kisaran Rp1.200. Sedangkan bayar parkir saja besarnya Rp2.000,” ungkapnya.

Disebutkan Willy, semua elemen buruh di Sumut menolak tegas dan menuntut agar Menaker mencabut Permenaker Nomor 2 tahun 2022. Padahal, dalam aturan sebelumnya, Presiden Jokowi memerintahkan Menaker untuk membuat aturan agar JHT buruh yang terkena PHK dapat diambil oleh buruh yang bersangkutan ke BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek) setelah satu bulan di PHK. “Dengan demikian, Permenaker ini menjilat ludah sendiri dari kebijakan Presiden Jokowi dalam upaya membantu buruh yang terkena PHK dan kehilangan pendapatannya agar bisa bertahan hidup dari JHT yang diambil satu bulan setelah PHK,” sebutnya.

Karena itu, apabila Permenaker ini tidak dicabut, maka elemen buruh Sumut akan menggelar aksi besar-besaran dalam waktu dekat. “Kami sedang rencanakan aksi besar di Sumut, tuntutannya cabut Permenaker JHT dan copot Menteri Tenaga Kerja yang jahat terhadap kaum buruh,” tukasnya.

Kebijakan Menaker soal JHT ini juga mendapat kritikan dari Anggota Komisi Ketenagakerjaan DPR RI. Wakil Ketua Komisi, Emanuel Melkiades Laka Lena menyebut, mereka sedang mengagendakan pertemuan dengan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah untuk membahas masalah ini. “Kami sudah bahas dan lagi atur waktunya soal ini,” kata anggota Fraksi Partai Golkar ini, Minggu (13/2).

Anggota Komisi dari Fraksi PKS Netty Prasetiyani, meminta pemerintah mengkaji ulang, bahkan mencabut aturan ini. Ia mengkritik tiga jenis peserta yang menerima konsekuensi aturan ini. Dari data BPJS Ketenagakerjaan pada Desember 2021, Netty menyebut total klaim peserta yang berhenti bekerja karena pensiun hanya 3 persen. Sedangkan, pengunduran diri bisa mencapai 55 persen dan PKH 35 persen. “Jika harus menunggu sampai usia 56 tahun, bagaimana keberlangsungan pendapatan pekerja,” kata dia.

Sementara, Wakil Ketua Komisi dari Fraksi PKB Nihayatul Wafiroh menyebut, Permenaker Nomor 2 ini sebenarnya bertujuan untuk mengembalikan fungsi esensi dari JHT tersebut. “Ini untuk memastikan seluruh pekerja kita tidak mengalami kesulitan finansial, terutama saat tua,” kata dia.

Sebab di sisi lain, pemerintah juga sudah menyiapkan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang akan diluncurkan 22 Februari mendatang. JKP inilah yang bisa dicairkan ketika seorang pekerja misalnya terkena PHK.

Untuk itu, Nihayatul meminta agar fungsi awal JHT ini dikembalikan seperti sedia kala, yaitu menjamin hari tua pekerja. “Kalau bisa langsung dicairkan, namanya bukan JHT dong,” kata dia.

Anggota Komisi dari Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay mendapat informasi kalau pemerintah tak ingin terjadinya klaim ganda antara JHT dan JKP. Tapi ia mempertanyakan, apakah JKP bisa langsung diberlakukan karena payung hukumnya adalah UU Cipta Kerja. “Bukankah Permenaker ini dikeluarkan setelah Putusan MK (Mahkamah Konstitusi) yang menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat?” kata dia.

Ia pun juga mempertanyakan apakah pekerja yang memang kesulitan, bisa menerima JKP dan JHT sekaligus. Untuk itu, Ia menilai kebijakan ini kurang sosialisasi. “Harus dibuka ruang untuk diskusi. Tidak baik juga kalau suatu kebijakan strategis tidak melibatkan pihak-pihak terkait,” kata dia.

Sudah Ada JKP

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) buka suara terkait polemik aturan baru tentang tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat JHT. Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan, Dita Indah Sari mengatakan, JHT adalah amanat Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan turunannya. Tujuannya agar pekerja menerima uang tunai saat sudah pensiun, cacat tetap, dan meninggal. “Jadi sifatnya old saving. JHT adalah kebun jati, bukan kebun mangga. Panennya lama,” ujarnya dalam akun Twitternya, dikutip Sabtu (12/2).

Dita mengaku, hal yang dikeluhkan terkait JHT tersebut tidak dapat diambil setelah terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tersebut dapat dipahami. Namun faktanya, saat ini pemerintah memiliki program baru yaitu Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) untuk korban PHK. “Dulu JKP nggak ada. Maka wajar jika dulu teman-teman ter-PHK berharap sekali pada pencairan JHT,” ucapnya. Dita menyebut, saat ini selain mendapatkan pesangon, korban PHK sekarang juga dapat JKP dalam bentuk uang tunai, pelatihan gratis ditambah akses lowongan kerja. “Employment benefit plus plus,” imbuhnya.

Dita melanjutkan lebih jauh, karena sudah ada JKP ditambah pesangon, maka JHT digeser agar manfaat BPJS bisa tersebar. Karena ada kata dana hari tua, yang seharusnya sudah dikembalikan sebagai bantalan hari tua sesuai UU SJSN 40/2004. “Memang aslinya untuk itu,” jelas Dita.

Dita menambahkan, JHT juga dapat dicairkan 30 persen untuk pembelian rumah atau Down Payment (DP) tanpa mengurangi total nilai yang diterima saat pensiun. “Kalau tidak ada JKP, kami tidak akan mau menggeser situasi JHT sekarang. Karena tau ini membantu saat PHK. Tapi karena sudah ada JKP plus pesangon, ya dibalikin untuk hari tua,” jelasnya.

Dita juga menegaskan, terkait keputusan kebijakan tersebut, pemerintah juga telah berkonsultasi dengan para pekerja melalui forum Tripartit Nasional. “Ini adalah soal kehadiran negara pada saat kekinian dan keakanan (masa depan). Masa tua juga penting, saat tenaga kita sudah tidak kuat dan sehat seperti sekarang,” pungkasnya.

Masih Bisa Cair Sebelum 4 Mei

Meski pemerintah telah memutuskan dana Jaminan Hari Tua (JHT) baru bisa dicairkan ketika memasuki usia pensiun, atau usia 56 tahun, namun masih ada waktu bagi yang peserta BPJamsostek yang mau mencairkan dana JHT sebelum aturan itu berlaku. Pps Deputi Direktur Bidang Hubungan Masyarakat dan Antar Lembaga BPJamsostek, Dian Agung Senoaji mengatakan, aturan itu baru berlaku pada 4 Mei 2022 mendatang atau tiga bulan setelah peraturan ini diundangkan per 4 Februari 2022.

Setelah tenggat tanggal berlaku peraturan ini, maka peserta JHT nantinya hanya bisa mencairkan haknya ketika memasuki usia pensiun atau 56 tahun. Untuk mencairkan JHT BPJamsostek secara online, bisa dilakukan dengan cara masuk pada laman lapakasik.bpjsketenagakerjaan.go.id/.(ris/dwi/jpc/cnbc/adz)

Kapolres, Dandim Langkat, Wali kota Coffee Morning di Sekretariat PWI Binjai

Diskominfo Binjai BERSAMA: Ketua PWI Binjai, Arma Delisa Budi (2 kiri) diabadikan bersama Kapolres Binjai, Wali Kota Binjai, dan Dandim Langkat.

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Wali Kota Binjai H Amir Hamzah, menghadiri kegiatan sarapan bersama atau coffee morning bersama awak media di bawah naungan PWI Kota Binjai, akhir pekan lalu. Makan bersama yang berjalan dengan suasana kekeluargaan ini, digelar di Sekretariat PWI Kota Binjai.

Kapolres Binjai AKBP Ferio Sano Ginting dan Dandim Langkat Letkol Wisnu Joko Saputro, beserta jajaran, turut hadir. Tak ketinggalan, Kepala Dinas Kominfo Binjai Sofyan Syahputra Siregar, hadir mendampingi Wali Kota Binjai.

Kedatangan Forkopimda Binjai disambut Ketua PWI Arma Delisa Budi, didampingi sejumlah pengurus.

Pada kesempatan itu, Amir menyatakan, Pemko Binjai akan memberi perhatian serius kepada insan jurnalis di Kota Binjai yang tergabung dalam PWI Kota Binjai. Ini dilakukannya dalam rangka membangun hubungan baik dengan publik. Menurutnya, jurnalis adalah jembatan yang menghubungkan pemerintah dengan masyarakat.

Dia juga mengucapkan terima kasih kepada insan jurnalis di Kota Binjai, yang selalu mendukung Pemko Binjai. Dia pun meminta insan jurnalis dapat memberitakan hal-hal yang sesuai dengan fakta.

“Terima kasih karena selalu memberitakan yang baik-baik. Tapi beritakan juga apa adanya, demi kebaikan masyarakat bersama juga,” ungkap Amir.

Amir juga menjelaskan, amanah yang diembannya bersama Wakil Wali Kota Binjai, tidak dapat berjalan sendiri tanpa dukungan dan kerja sama semua pihak.

Sementara itu, Kapolres Binjai AKBP Ferio Sano Ginting, mengajak seluruh insan pers dan undangan yang hadir, untuk sama-sama bersinergi dalam mengembangkan Kota Binjai, terutama di masa pandemi saat ini.

“Dukungan dari semua pihak sangat diperlukan, terutama dalam penyebaran informasi terkait penanganan Covid-19 di wilayah hukum Binjai,” harapnya.(ted/saz)

Bibit Ajak Mahasiswa Berinovasi Bangun Jasa Keuangan Nasional

SUMUTPOS.CO – Dalam sejarah bangsa Indonesia, generasi muda sudah terbukti mampu memberikan ide-ide cemerlang, duduk dalam berbagai pos penting di negeri ini serta menjadi motor penggerak perubahan.

Kini, dengan semangat yang sama, aplikasi investasi reksa dana dan Surat Berharga Negara (SBN) untuk pemula, Bibit.id, mengundang generasi muda Indonesia yang tengah mengenyam studinya di tingkat universitas untuk ikut serta dalam kompetisi fintech business case bertajuk Bibit Brainwars 2022.

Bibit Brainwars 2022 merupakan kompetisi fintech business case yang pertama dan terbesar di Indonesia. Dalam kompetisi ini, setiap tim yang beranggotakan tiga mahasiswa/i, baik dari universitas yang sama maupun universitas yang berbeda, akan diminta menyelesaikan permasalahan yang diberikan oleh Bibit.

Dalam upaya menyelesaikan permasalahan tersebut, kemampuan kolaborasi, kreativitas, dan inovasi para peserta akan menjadi komponen penilaian utama. Pendaftaran untuk Bibit Brainwars 2022 telah dibuka dari tanggal 3 Februari 2022 dan akan berakhir di 20 Februari 2022.

“Di tengah masa pandemi yang telah berlangsung sekitar dua tahun terakhir, perilaku masyarakat, termasuk dalam berinvestasi, telah berubah dari semula offline menjadi online. Oleh karena itu, penting bagi kami untuk terus berinovasi dalam memberikan layanan digital terbaik bagi pengguna kami. Dalam Bibit Brainwars 2022, kami mengajak teman-teman mahasiswa/i untuk menyumbangkan dan mewujudkan ide-ide inovatifnya,” kata Head of Digital Marketing Bibit.id, Angie Anandita Tjhatra, Senin (14/2).

Angie menjelaskan, yang sekaligus menjadi salah satu mentor dalam kompetisi ini, menjelaskan, ada beberapa benefit yang akan didapatkan oleh peserta Bibit Brainwars 2022, di antaranya kesempatan mempresentasikan ide-ide mereka di hadapan para mentor dan top management Bibit, kesempatan magang atau bekerja di Bibit secara fulltime dan mewujudkan ide-ide kreatif mereka serta hadiah yang menarik berupa uang Rp 25 juta untuk juara pertama, Rp 20 juta untuk juara kedua, dan Rp15 juta untuk juara ketiga. Pendaftaran untuk kompetisi ini pun dapat dilakukan tanpa dipungut biaya.

Untuk ikut serta dalam Bibit Brainwars 2022, peserta perlu membentuk tim yang terdiri dari tiga orang, yang dapat berasal dari fakultas atau universitas yang sama maupun yang berbeda. Dalam rangka menegakkan protokol kesehatan sebagaimana yang dicanangkan oleh pemerintah, kompetisi ini akan dilaksanakan secara 100% online.

Setelah periode pendaftaran di tanggal 3-20 Februari 2022 berakhir, peserta yang lolos akan menerima notifikasi dari tim Bibit untuk kemudian menyusun presentasi sesuai dengan panduan. Di minggu ketiga dan keempat Maret 2022, para semi-finalis akan melakukan presentasi dan yang terpilih akan mendapatkan pembinaan dari mentor-mentor yang kompeten di bidangnya. Akhirnya, di awal April 2022, para finalis akan mempresentasikan idenya di depan top management Bibit.

“Dunia digital menjanjikan kesempatan yang tidak terbatas. Dengan kolaborasi, kreativitas, dan inovasi, kami meyakini bahwa akan lahir ide-ide yang bermanfaat lewat kompetisi ini. Kami mengundang teman-teman mahasiswa/i di seluruh Indonesia untuk memanfaatkan kesempatan yang baik ini, berani unjuk gigi serta merasakan pengalaman langsung bekerja di industri jasa keuangan,” tutup Angie.(gus)

1...2,7442,7452,746...15,755Page 2,745 of 15,755

Graha Pena Medan,
Jl Sisingamangaraja Km 8,5 No 134 Amplas-Medan 20148.
Telp. 061-7877012 (Hunting).

Tentang Kami

Popular

Pilihan Editor