Home Blog Page 2754

Wali Kota Medan: Setelah Lebaran Pindah Berkantor di Medan Utara

Bobby Nasution Wali Kota Medan.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Wali Kota Medan Bobby Nasution dan Wakil Wakil Wali Kota Medan H Aulia Rachman, telah memimpin Kota Medan selama satu tahun lebih. Namun hingga kini, Bobby tak kunjung merealisasikan salah satu janji kampanyenya, yakni berkantor di Medan Bagian Utara.

Padahal, Bobby berkali-kali berjanji akan segera berkantor di Medan Utara. Sebab baik Bobby dan Aulia sama-sama menilai, pemerintahan yang terdahulu tidak melakukan pemerataan pembangunan di Medan Utara.

Belakangan, Bobby pun kembali berjanji akan menepati janji kampanyenya itu dengan segera berkantor di Medan Utara. Ia menegaskan, dirinya akan segera berkantor di Medan Utara usai Idul Fitri 1443H. “Setelah Lebaran kita akan berkantor di sana (Medan Utara), karena ada beberapa pekerjaan di beberapa dinas yang dimulai bulan 5 dan 6 nanti, jadi sekalian pemantauan kegiatan dinas itu di sana,” ucap Bobby kepada wartawan, Selasa (6/4) sore.

Dikatakan Bobby, dirinya sengaja memilih waktu usai Idul Fitri 1443H untuk berkantor di kawasan Medan Utara. Sebab selain adanya pekerjaan fisik yang dilakukan sejumlah dinas, juga ada pekerjaan yang dikerjakan pihak Kementerian yang dijadwalkan akan dimulai pada tahun ini. Diantaranya, pembangunan jembatan Titi Dua Sicanang dan Tanggul Rob Belawan.”Sekalian kita memantau betul-betul semua kegiatan yang ada di wilayah Medan bagian Utara itu,” pungkasnya.

Sementara itu, Anggota DPRD Medan asal Dapil n Medan Utara, Abdul Rani meminta sejumlah OPD di Pemko Medan, salah satunya Dinas PU Kota Medan untuk menyegerakan pembangunan fisik yang ada di Medan Utara, utamanya Jembatan Titi Dua Sicanang yang telah lama tertunda.

“Pembangunan Jembatan Titi Dua Sicanang itu harus disegerakan, sebab itu sudah terlalu lama tertunda. Dinas PU jangan berlama-lama lagi, harus segera dimulai dan dituntaskan tahun ini juga,” katanya.

Dikatakan Anggota Komisi I itu, rencana yang diambil Bobby Nasution untuk berkantor di Medan Utara saat proyek-proyek pembangunan di kawasan itu dimulai sudah cukup tepat. Diharapkan, proses pekerjaan fisik di Medan Utara, baik yang menggunakan APBD maupun APBN dapat dikerjakan secara maksimal, baik waktu maupun kualitas kerjanya.

“Dengan berkantornya wali kota disana, kita harapkan pekerjaan fisik yang ada disana dapat segera dituntaskan dengan kualitas baik dan sesuai dengan spesifikasi,” pungkasnya. (map/ila)

Nilai MCP Pemprovsu Tertinggi di Sumatera, Lasro: Belum Puas, Seharusnya Bisa Lebih

KETERANGAN: Inspektur Provinsi Sumut Lasro Marbun bersama Plt Kepala Dinas Kominfo Sumut Kaiman Turnip memberikan keterangan pers.bagus /sumutpos.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) merupakan yang tertinggi di regional Pulau Sumatera, yaitu mencapai 91,69%. MCP merupakan aplikasi yang dikembangkan KPK untuk memudahkan monitoring dalam rangka pencegahan korupsi. MCP juga ditetapkan sebagai indeks pencegahan korupsi.

Hal tersebut diungkapkan Inspektur Provinsi Sumut Lasro Marbun saat konferensi pers di Ruang Rapat I, Lantai 2, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30, Medan, Rabu (6/4). “MCP kita nomor satu di regional Sumatera, sebenarnya kita belum puas, karena seharusnya bisa lebih tinggi dari itu,” kata Lasro Marbun, yang hadir bersama Plt Kepala Dinas Kominfo Sumut Kaiman Turnip.

Nilai MCP tersebut merupakan salah satu capaian yang dilakukan Inspektorat Provinsi Sumut. Selain itu, Inspektorat pada tahun 2021, juga memulai dan memaksimalkan pemeriksaan pengelolaan keuangan desa di 17 kabupaten di Sumut.

Hal tersebut, menurut Lasro, belum pernah dilakukan sebelumnya. “Kita juga sudah masuk ke perangkat desa, kita di respons baik masyarakat, artinya ini bagaimana penggunaan dana rakyat melalui dana desa bisa meningkat perbaikannya,” kata Lasro.

Inspektorat juga melakukan pemeriksaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Khususnya terhadap SMA, SMK dan SLB yang menjadi kewenangan Pemprov Sumut. Hal tersebut juga belum pernah dilakukan sebelumnya dan hasilnya menunjukan adanya keinginan sekolah untuk berubah dalam pengelolaan dana BOS. “Secara psikologis, seluruh kepala sekolah berlomba-lomba untuk memperbaiki diri, ini bukti nyata bahwa pemeriksaan ini bermanfaat mengubah pendirian orang,” ungkap Lasro.

Disampaikan juga, beberapa capaian pada tahun 2021 lainnya, seperti penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Itjen Kemendagri 100%, penyelesaian (TLHP) Inspektorat Sumut 79%, menyelesaikan 345 aduan masyarakat, serta memaksimalkan tugas pembinaan di lingkup Pemprov Sumut.

Sementara itu pada tahun 2022, Lasro mengungkapkan, ada beberapa kebijakan strategis yang dilakukan, di antaranya meningkatkan penegakan hukuman disiplin PNS dan penegakan hukuman terhadap penyimpangan yang signifikan dan berulang.

Selanjutnya, mengembangkan integritas institusi dan personel. Meningkatkan komunikasi, koordinasi, kerjasama dan kemitraan dengan mitra kerja APIP, auditor negara dan pengawasan pelayanan publik. Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM. Serta memperluas dan memperdalam pengawasan pengelolaan dana BOS, keuangan desa dan penyelesaian pengaduan masyarakat.

Juga mencanangkan zona integritas yang sudah dilakukan beberapa waktu lalu. “Kami sudah memulai pencanangan zona integritas yang langsung diikuti 41 perangkat daerah di lingkup Pemprov, inilah upaya kita agar mewujudkan masyarakat Sumut Bermartabat dalam politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil, terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan, dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis,” ujar Lasro.(gus/ila)

BEM SI Sumut Peduli Pembangunan, Wagub Dorong Mahasiswa Jadi Entrepreneur

audiensi: Wagub Sumut Musa Rajekshah menerima audiensi BEM SI Korda Sumut di Rumah Dinas Jabatan Wagub Sumut.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Menemui Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut), Musa Rajekshah, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Korda Sumut mengaku ingin dilibatkan dalam upaya percepatan pembangunan di Sumut. Mahasiswa dengan berbagai keilmuannya diyakini mampu membantu pembangunan di daerah.

Hal ini disampaikan Koordinator BEM SI Koordinator Sumbagut Rizki Fadilah didampingi Ketua BEM SI Korda Sumut yang juga Ketua BEM Universitas Darmawangsa Ahmad Chalil Gibran, Ketua BEM Universitas Amir Hamzah M Khalish Nugraha, Ketua BEM Sekolah Tinggi Teknologi (STT) Sinar Husni Syam Irsyad Noor, Ketua BEM Panca Budi Hadi Prasetia dan Ketua BEM Universitas Cut Nyak Dien Madi Nasution saat bersilaturahmi ke Rumah Dinas Jabatan Wagub Sumut, Jalan Teuku Daud, Medan, Selasa (5/4).

Kehadiran Perwakilan BEM Sumut ini disambut hangat oleh Ijeck, sapaan akrab Musa Rajekshah didampingi Wakil Ketua DPRD Sumut Harun Mustafa Nasution, Plt Kepala Dinas Pendidikan Sumut Lasro Marbun, dan Kepala Dinas Pariwisata Zumri Sulthony.

“Kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan waktu diskusi ini. Sebelumnya kami ingin menyampaikan kalau kami BEM sangat mendukung kegiatan Bapak Wagub dan Bapak Harun yang juga Ketua IMI dalam upaya meningkatkan pariwisata, misalnya seperti menggelar Rally yang berhasil mendorong kemajuan budaya dan pariwisata Sumut. Kami sepakat dari awal bapak mencanangkan itu, kami perwakilan BEM Sumut ingin adanya kolaborasi bagaimana kami bisa menjadi agen penyampai kegiatan-kegiatan positif ini ke luar, ke masyarakat. Bagaimana kami mahasiswa ini bisa menyalurkan energi positif,” ujar Rizki.

Pihaknya, lanjut Rizki, secara pribadi dan kelompok juga melakukan kajian terkait apa kendala-kendala yang terjadi dalam pariwisata, budaya hingga pendidikan di Sumut. “Saya secara pribadi melihat lebih banyak orang yang suka berlibur ke Berastagi dibandingkan ke Danau Toba. Saya melihat terkait bagaimana warga setempat menyambut pendatang dan wisata kuliner halal yang belum digalakkan. Perihal Danau Toba sendiri sebelumnya kami ada memberi kajian dampak yang terjadi akibat keramba. Kami berharap kita semua bisa melestarikan kawasan Danau Toba ini agar lebih bersih,” katanya.

Beberapa perwakilan juga menyampaikan gagasannya terkait dunia pendidikan dan budaya di Sumut. “Secara akademisi, atau keilmuan pihaknya mengaku siap membantu pemerintah dalam memajukan Sumut,” katanya.

Pihaknya, lanjutnya juga tengah mempersiapkan beberapa program baik itu kegiatan seni dan pendidikan politik. “Kami juga akan menggelar kegiatan Demokrasi Festival sebagai edukasi politik ke mahasiswa. Pendidikan politik sangat penting karena 25% pemilih adalah anak muda, pemilih pemula, sehingga kalau sadar politik juga tahu seperti apa pemimpin yang akan dipilih,” katanya.

Sementara itu, Ijeck mengaku mengapresiasi BEM SI Sumut yang memiliki rasa cinta dan memiliki Sumatera Utara. Ijeck mengaku masih banyak yang harus dibenahi baik itu di sektor pariwisata, kebudayaan, kesehatan, infrastruktur dan lainnya dan perlu kerjasama antar semua stakeholder, diantaranya juga adalah mahasiswa.

“Saya senang kalau kalian datang mengajak diskusi seperti ini lebih mengena dan langsung kita jawab. Saya berharap kalian sebagai mahasiswa juga harus bisa ikut mendorong potensi di daerah masing-masing, karena memang semua tidak bisa serta merta diserahkan ke pemerintah. Saat pulang kampung, ajari teman-teman kalian di daerah, edukasi warga untuk tidak pinjam uang ke rentenir, gunakan produk pemerintah KUR. Banyak yang bisa dilakukan,” ujar Ijeck.

Selain itu, Ijeck juga meminta seluruh perwakilan BEM untuk ikut turun ke lapangan melihat dan mencatat masalah-masalah yang terjadi. “Kalau kalian punya data lengkap apa masalahnya, nanti kita bisa cari jalan keluarnya bersama-sama. Kalian juga sebagai mahasiswa harus sejak sekarang sadar bisa memulai berbisnis, mengisi waktu luang menjadi entrepreneur. Gunakan waktu kalian ini untuk yang bermanfaat,” pungkas Ijeck.(gus/ila)

Tindakan Tegas Lasro di Disdik Sumut, 15 Kasek Diberhentikan

ilustrasi

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 15 Kepala Sekolah SMA Negeri/SMKN/SLB di bawah naungan Dinas Pendidikan (Disdik) Sumatera Utara (Sumut) dikembalikan tugasnya menjadi guru biasa. Setelah menjabat Kepala Sekolah selama 16 tahun. “Lebih 15 orang, sudah kita kembalikan jadi guru,” ucap Plt Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan Sumut, Lasro Marbun kepada wartawan di Kantor Gubernur Sumut, Rabu (6/4).

Lasro mengatakan tidak diperbolehkan setelah 16 tahun tetap menjabat kepala sekolah. Begitu juga, 4 tahun menjadi Kasek dilakukan evaluasi dan mutasi 8 tahun dan 12 tahun menjabat Kasek juga dilakukan mutasi.

“Dia (Kasek) harus memecahkan dan memberikan inovasi yang baru. Dan 16 tahun tidak boleh lagi jadi kepala sekolah. Manajemen itu, perlu dinamika, manejemen dan inovasi. Kalau dia terlalu lama di suatu tempat. Tidak boleh itu,” kata Lasro.

Lasro juga mengingatkan tugas dari kepala sekolah, yakni sebagai manajer area, pemimpin guru-guru, pesuruh dan membangun ruang diskusi untuk pembangunan sekolah dia pimpin.

“Ada tugas dia, yang pertama manager area. Sekecil apa pun, harus tahu tertata, bersih dan terjamin. Kedua, dia adalah pemimpin guru-guru, yang ikhlas dan objektif. Yang ketiga, adalah pesuruh,” kata Lasro.

“Ada tugas di sekolah dikerjakan, tidak perlu menunggu perintah dari Kepala Dinas dan Gubernur. Keempat dia jangan komando, artinya ajak diskusi guru-guru untuk membangun sekolah. itu yang benar,” sambung Lasro.

Kemudian, Lasro mengimbau kepala sekolah di bawah naungan Disdik Sumut untuk dapat berinovasi dalam pengembangan dan pembangunan pendidikan di sekolah ia pimpin. Ia mengatakan jangan Kasek bertugas sebagai birokrat saja dalam jabatannya.

“Itu harus kembali kepada format dasar pendidikan. Mengembangkan ketulusan dan kejujuran, Kepala sekolah jangan seperti birokrat. Tapi, dia profesi untuk menegakkan yang tadi (berinovasi),” kata Lasro.

Lasro mengungkapkan dirinya akan meningkatkan pelayanan publik di Disdik Sumut. Dengan meningkatkan tata lola, manejemen dan sistem.”Pembangunan pendidikan harus yang pertama, dengan tata kola, manajemen dan sistem. Biar tampilannya baik. Saya meningkatkan pelayanan publik di dinas pendidikan,” tandas Lasro.

Kemudian para pengelola dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dirombak Lasro seluruhnya. Sehingga orang-orang yang merasa nyaman di sana, dipindahkan agar pengelolaan dana BOS lebih berkualitas lagi. “Kami bersihkan tim BOS, tidak ada lagi orang lama di situ,” tegas Lasro.

Selain itu, pengelola Dana Alokasi Khusus (DAK), yakni bantuan dana dalam pembangunan sekolah, juga diganti. Semuanya, tambah Lasro, bermuara pada upaya menghindari tidak terjadinya pemufakatan jahat dan agar anggaran DAK lebih optimal diserap. (gus/ila)

DPC Partai Demokrat Kota Medan akan Gelar Cerdas Cermat Fahmil Islam

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Menyemarakkan Bulan Suci Ramadan 1443 Hijriah, DPC Partai Demokrat Kota Medan bersama Majelis Nurul Burhanuddin, akan menggelar cerdas cermat Fahmil Islam. Kegiatan yang diikuti majelis taklim se- Kota Medan ini akan digelar di Semba Garden, Jalan Bungga Mawar No 108, Kelurahan PB Selayang II Medan Selayang, tanggal 24 April mendatang.

Ketua Panitia Ustad Fuad Sinaga mengatakan, acara cerdas cermat ini sudah mulai di disosialisasikan kepada majelis ta’lim di Kota Medan sejak satu bulan yang lalu. “Alhamdulillah acara yang digagas Ketua DPC Partai Demokrat Kota Medan Bapak Burhanuddin Sitepu yang juga pendiri Majelis Nurul Burhanuddin, mendapat respons yang luar biasa dari kelompok majelis ta’lim yang ada di Kota Medan,” kata Ustad Fuad Sinaga yang juga Ketua Majelis Nurul Burhanuddin ini.

Terbukti, lanjut Ustad Fuad, sampai Rabu (6/4/2022) kemarin, sudah lebih dari 100 kelompok majelis ta’lim yang telah mendaftarkan diri mengikuti acara cerdas cermat ini. Di mana peserta cerdas cermat ini terdiri dari tiga orang dalam satu tim.

Seluruh peserta yang terdaftar akan mendapatkan paket sembako. Dan para pemenang yang terdiri dari Juara 1, 2, 3, dan Harapan 1, 2, 3, akan mendapatkan tropi dan uang tunai.

Sementara, Ketua DPC Partai Demokrat Kota Medan Burhanuddin Sitepu mengatakan, acara cerdas cermat ini adalah bentuk implementasi dari perintah Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) kepada seluruh kader yang ada di Indonesia, agar senantiasa membuat kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat pada Bulan Suci Ramadan.
Kegiatan ini juga merupakan bentuk
kepedulian Partai Demokrat atas keberadaan majelis ta’lim yang ada di Kota Medan yang jumlahnya cukup banyak tersebar di seluruh kelurahan dan kecamatan.

“Saya berharap acara cerdas cermat fahmil Islam yang diikuti oleh ibu-ibu majelis taklim se-Kota Medan ini bisa menjadi ajang silaturahmi antar majelis ta’lim se Kota Medan dan akan kami jadikan program tahunan DPC Partai Demokrat Kota Medan,” pungkas Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Medan yang dikenal ramah dan murah senyum ini. (adz)

Kompor Induksi Hadirkan Beragam Manfaat Bagi Pengguna hingga Negara

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – PT PLN (Persero) berkomitmen mendukung transisi energi impor ke domestik melalui penggunaan kompor listrik induksi demi menciptakan kemandirian energi nasional. Pemanfaatan kompor induksi memiliki beragam keunggulan dan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat dan negara.

“PLN sangat merekomendasikan penggunaan kompor induksi di dapur rumah tangga karena lebih aman, mudah, dan efisien,” kata Executive Vice President Komunikasi Korporat dan CSR PLN Agung Murdifi.

Agung pun menyebutkan sejumlah keunggulan menggunakan kompor induksi, yang pertama adalah lebih praktis sebab pengguna kompor listrik tidak perlu menukar tabung LPG ketika habis.

Agung menjelaskan, kompor ini bekerja ketika alat masak diletakkan di atas kompor, lalu arus listrik bolak-balik dilewatkan dari dalam badan kompor melalui gulungan kawat. Panas yang dihasilkan langsung dialirkan ke alat masak, sehingga ketika bersentuhan dengan anggota tubuh tidak terasa panas dan relatif aman dan sisi waktu memasak juga lebih cepat karena kompor induksi memungkinkan penyebaran panas yang lebih merata ketimbang kompor gas sehingga hemat waktu.

Keunggulan kompor induksi berikutnya adalah lebih aman, kompor tersebut tidak menimbulkan api dan asap sehingga risiko menimbulkan kebakaran jauh lebih kecil, selain itu juga tidak ada potensi ledakan akibat bahan bakar.

“Kompor induksi yang tanpa api dan asap juga lebih sehat bagi penggunanya sebab tidak menghasilkan emisi, selain itu juga ramah terhadap anak-anak karena lebih aman,” papar Agung.

Dari sisi penggunaan, kompor induksi juga lebih murah dibandingkan dengan kompor LPG. Hasil uji coba menunjukkan, rumah tangga kecil rata-rata mengkonsumsi 11,4 kg LPG subsidi dengan biaya Rp 79.400 per bulan setelah disubsidi pemerintah sebesar Rp 125.400, sehingga total biaya yang dibutuhkan untuk memasak menggunakan LPG mencapai Rp 204.800 per bulan.

Sedangkan biaya yang dibutuhkan untuk memasak menggunakan kompor induksi sebagai berikut, harga listrik tanpa subsidi 1 kWh Rp 1.444,7 sedangkan kebutuhan listrik per bulan sebesar 82 kWh, dengan begitu biaya yang dibutuhkan untuk masak per bulan menggunakan kompor induksi tanpa subsidi sebesar Rp 118.465 sehingga terdapat penghematan sekitar Rp 86.335 setiap bulan.

“Waktu masak yang lebih cepat akan membuat kompor listrik lebih hemat penggunaan energi daripada gas,” ujar Agung.

Tak hanya pengguna yang mendapat manfaat, negara juga memperoleh penghematan subsidi dan impor jika masyarakat beralih menggunakan kompor induksi. Dalam kajian PLN, untuk konversi sejumlah 300 ribu pengguna per tahunnya, akan dapat memberikan penghematan subsidi LPG sekitar Rp 450 miliar dan menekan biaya impor LPG sebesar Rp 220 miliar.

“Jika beralih menggunakan kompor induksi Indonesia juga akan mandiri energi sebab tanpa harus bergantung ke impor. Sebab selama ini kompor LPG sebagian besar penyediaan energinya masih impor,” tambahnya.

PLN pun telah melakukan sejumlah upaya untuk menumbuhkan minat masyarakat beralih ke kompor induksi, yaitu memberikan harga khusus tambah daya hanya sebesar Rp 150 ribu melalui program Nyaman Kompor Induksi untuk pelanggan yang membeli kompor induksi melalui partner yang memiliki kerja sama dengan PLN.

PLN juga memiliki produk layanan Ekstra Daya, yaitu paket tambahan kapasitas daya bagi rumah baru. Pelanggan cukup membayar biaya penyambungan daya 900 VA dan mendapat kapasitas daya 2.200 VA jika sudah dilengkapi kompor Induksi lengkap peralatan masak. Program ini dilakukan dengan menggandeng BUMN Karya serta perusahaan properti.

“Produk-produk layanan PLN untuk paket kompor induksi ini merupakan bagian dari rencana program konversi energi berbasis impor menjadi domestik. Langkah ini akan berkontribusi terhadap penguatan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan,” imbuh Agung.
Kompor induksi pun telah digunakan segala sektor baik rumah tangga hingga komersial, Kafe Kalukulolo, di Toli- Toli Sulawesi Tengah misalnya. Imran sang pemilik kafe mengatakan, tempat usahanya telah meninggalkan kompor berbahan bakar LPG dan beralih menggunakan kompor induksi untuk mendukung kebutuhan operasionalnya.

Imran mengisahkan, awalnya ia beralih menggunakan kompor induksi untuk disesuaikan dengan desain konsep kafe kekinian. Namun setelah berjalannya waktu, Imran pun juga merasakan keunggulan lainnya.

“Bentuk kompor induksi itu kekinian, sesuai dengan konsep kafe kami. Ternyata juga lebih bersih dibanding kompor gas,” kata Imran.

Dia mengaku lebih menghemat pengeluaran dalam biaya operasional energi ketika menggunakan kompor induksi. Selain itu waktu memasak juga menjadi lebih cepat karena panas yang dihasilkan pun optimal.

Menurut Imran, setelah menggunakan kompor induksi tidak ada lagi kekhawatiran kehabisan bahan bakar ketika sedang memasak, sebab PLN selalu menyediakan energi listrik yang andal secara optimal.

Dia melanjutkan, menggunakan kompor induksi pun jauh lebih aman sebab tidak ada risiko kebocoran gas yang dapat menjadi pemicu kebakaran, sehingga lebih nyaman dalam menjalankan kegiatan usaha.

“Kompor induksi juga lebih simpel, karena kami sering ikut event di luar kafe enggak perlu repot lagi mengangkat-angkat tabung gas,” tuturnya. (ila)

Gubsu Minta Pemko Medan ‘Potong Kompas’ Pendistribusian Migor

Ilustrasi.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Anggota DPRD Medan Hendra DS meminta Perusahaan Umum Daerah (PUD) Pasar Kota Medan mempelajari secara serius tentang saran Gubsu Edy Rahmayadi terkait kebinakan ‘potong kompas’ pendistrubusian minyak goreng (migor) curah di pasar tradisional.

“Imbauan Pak Gub ini ‘ruh’ nya adalah mengatasi gonjang-ganjing harga migor. Jadi pendistribusiannya harus ada alternatif agar pedagang pengecer bisa diselamatkan, muaranya masyarakat aman,” ucap Hendra DS, Rabu (6/4).

Ketua Fraksi Hanura – PSI – PPP DPRD Medan ini sependapat, apabila PUD Pasar mampu menjadi penyalur langsung kepada pedagang pengecer dengan menampung migor curah dari BUMN, dengan begitu harga di tingkat pedagang bisa distabilkan di tingkat Rp15.500 per kg.

“Namun karena PD Pasar selama ini belum pernah menyalurkan migor curah, maka kita minta segera pelajari saran Pak Gubernur ini untuk dikaji secara konprehensif guna masukan kepada Wali Kota Medan mengambil kebijakan,” ujarnya.

Seperti diketahui, Hendra DS mengemukakan hal ini sebagai bentuk tanggapannya atas permintaan Gubsu Edy Rahmayadi kepada Wali Kota Medan Bobby Nasution agar melakukan ‘potong kompas’ penyaluran migor curah di pasar-pasar rakyat milik Pemerintah Kota Medan melalui PUD Pasar. Hal ini juga akan di-mintakan kepada Wali Kota Binjai, Tebingtinggi, Pematangsiantar dan Padangsidempuan.

Hendra melihat, saran Gubsu ini bersifat strategis. Dengan memotong kompas penyaluran migor curah, berarti ada crash program, sehingga dugaan adanya spekulan menjadi tidak berkutik.

“Jadi dengan potong kompas, maka bahan pokok ini langsung sampai ke pedagang dari distributor pemerintah melalui BUMN yang ditunjuk,” tuturnya.

Kemudian, sambung Hendra, PUD Pasar lah yang bertindak selaku penyalur kepada para pedagang di pasar-pasar rakyat milik Pemko Medan.

Sebab 15 dari 51 pasar rakyat yang relatif berkapasitas besar seperti Pusat Pasar, Pasar Petisah, Pasar Sukaramai dan sejumlah pasar lainnya, dapat menjadi stimulus atau barometer harga migor curah di Sumut.

Dengan ini, para pedagang di pasar-pasar rakyat milik pemerintah memiliki jaminan memperoleh stok migor curah dengan harga Rp 14.450 per kg sehingga harga bisa stabil di pedagang Rp15.500 per kg. Dalam hal ini, di setiap pasar tradisional PD Pasar harus hadir.

Sebelumnya, Kepala Biro Perekonomian Pemprovsu Naslindo Sirait mengatakan, dua BUMN yang ditunjuk pemerintah selaku distributor, yakni PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) telah menyatakan siap untuk mendistribusikan migor curah ke PUD Pasar.

“Dengan mengambil migor curah dari PT PPI maupun PT RNI ini, maka PUD Pasar masih mendapat margin atau keuntungan sekira Rp1000/kg dengan melepas migor curah Rp 14.450/kg ke pedagang. Jadi pedagang dapat untung Rp1050 per kg dengan harga juga Rp 15.500 per kg,” pungkasnya. (map/ila)

SMK Swasta Arjuna Audiensi ke Pemkab Toba, Bahas Pengembangan Herbal

AUDIENSI: SMK Swasta Arjuna Laguboti mengadakan audiensi dengan Pemerintah Kabupaten Toba, Rabu (6/4).

TOBA, SUMUTPOS.CO – Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Arjuna Laguboti mengadakan audiensi dengan Pemerintah Kabupaten Toba, terkait pengembangan obat herbal. Audiensi ini juga sekaligus menindaklanjuti perjanjian kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Toba dengan PT Indofarma dengan melibatkan SMK Arjuna Laguboti.

Bupati Toba Poltak Sitorus menerima kunjungan Kepala Sekolah Sitor Butarbutar, Josep Manurung (Guru Produktif Farmasi), dan 2 orang siswinya, di ruang kerja Bupati Toba, Rabu (6/4).

Pihak SMKS Arjuna Laguboti meminta bimbingan dan arahan dari Pemkab Toba, sebagai tindak lanjut dari penandatanganan Perjanjian Kerja Sama 25 Februari lalu.

Jangan sampai penandatanganan Memorandum of understanding (MoU) berakhir begitu saja, mengingat masa waktu perjanjian adalah selama satu tahun, dan saat ini sudah hampir berjalan dua bulan.

Selama ini SMKS Laguboti melakukan penelitian terhadap tanaman obat, hanya sebagai pemenuhan kurikulum produk kreatif, akan tetapi produk tersebut belum layak untuk dipasarkan. Di antaranya adalah penggunaan daun binahong sebagai betadine herbal.

Sitor Butabutar berharap, kreativitas anak didik dan guru dapat dikembangkan, dengan dukungan dari Pemkab Toba untuk mensuplai kebutuhan tanaman obat.

Pemerintah Kabupaten Toba melalui Dinas Koperindag, siap untuk melakukan pengawasan, jangan sampai obat yang diproduksi tidak sesuai dengan standar obat nasional.

Pemerintah juga akan melakukan sosialisasi dan mendorong petani menanam tanaman obat tersebut, apabila PT Indofarma sudah bersedia menampung, dan sudah bisa diproduksi secara massal. “Tapi itu tidak bisa kami lakukan, tanpa ada jaminan dari Indofarma, untuk menampung itu,” ujar Bupati Poltak Sitorus.

“Kita tidak ingin masyarakat ini rugi, karena tenaga, biaya, pupuk, dan segala macam, sudah pasti nanti dikeluarkan mereka,” sebutnya menambahkan.

Namun untuk mengetahui porsi masing-masing, akan dilakukan pertemuan lanjutan dengan PT Indofarma baik secara virtual ataupun secara langsung.

Turut hadir dalam audiensi, Asisten Ekonomi Pembangunan Jonni Lubis, Kadis Pertanian TH Sitorus, dan mewakili Dinas Koperindag. (ipd/azw)

Bupati Toba Minta Iman Jemaat Gereja Ditingkatkan

Bupati Toba Poltak Sitorus.

TOBA, SUMUTPOS.CO – Bupati Toba Poltak Sitorus menyampaikan harapan agar melalui rapat konven dapat menghasilkan terobosan inovatif dan kreatif dalam meningkatkan iman jemaat di tengah-tengah gereja.”Kayaknya banyak iman yang hilang, banyak orang mengandalkan manusia sehingga sering kecewa. Oleh karena itu, saya harap melalui konven pendeta ini dan peran para pendeta akan banyak masyarakat yang dibangkitkan iman nya.” ucap Bupati Poltak.

Hal itu ia sampaikan saat menghadiri Rapat Konven Pendeta Huria Kristen Indonesia (HKI) yang diselenggarakan di JTS Hotel Parbaba, Samosir, Selasa (5/4).

Bupati Poltak Sitorus juga menambahkan dimana pada masa sekarang ini ada budaya masyarakat kita yang hilang, dan menjadi harapan bersama sama pemerintah dan gereja agar kita kembalikan budaya ini.

“Salah satunya gotong royong, kita terlalu sering mengkomplain setiap pekerjaan orang lain, kita kurang bergotong royong dalam mengerjakan agar setiap pekerjaan dapat selesai sesuai tuntutan dan tujuan.” tambah Bupati Poltak Sitorus

Ia bahkan menyoroti masalah sosial seperti narkoba dan kekerasan sosial yang ada di masyarakat agar dapat secara bersama-sama diselesaikan.

Bupati Poltak Sitorus selaku Pemerintah Kabupaten Toba secara khusus menyambut baik dan mendukung Rapat Konven Pendeta dengan harapan dapat mewujudkan visi misi gereja yang inovatif dan kreatif dalam pembangunan iman jemaat Kedepannya.

Rapat Konven Pendeta kali ini mengambil Tema “Creative Pastor Empowering” yang diambil dari nats Alkitab pada Efesus 4:11-12 dan Sub Tema: Pendeta HKI memperlengkapi diri demi pengembangan dan pembangunan tubuh Kristus.

Turut mendampingi Bupati Poltak Sitorus yakni Plt. Asisten Pemerintahan, Eston Sihotang, Kabag Pemerintahan Samuel Lumbanraja, Kabag Kessos Tanda Dongoran, Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Try Sutrisno Pandapotan. (ant/azw)

Kunker Pansus DPRD Provsu, Bahas Plasma Perkebunan dan Peremajaan Sawit Rakyat

KUNKER: Sekda Kabupaten Asahan Drs John Hardi Nasution MSi menerima Kunker Pansus DPRD Provsu di Kabupaten Asahan, Selasa (5/4).

ASAHAN, SUMUTPOS.CO – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Asahan Drs John Hardi Nasution MSi menerima kunjungan kerja (Kunker) Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Sumatera Utara (Provsu) di Kabupaten Asahan, Selasa (5/4). Kunker Tim Pansus DPRD Provsu yang diketuai oleh Zeira Salim Ritonga SE disambut Pemerintah Kabupaten Asahan di Aula Melati Kantor Bupati Asahan.

Di kesempatan ini Bupati Asahan yang diwakili oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Asahan Drs John Hardi Nasution MSi mengatakan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013, membahas tentang pedoman perizinan usaha perkebunan mewajibkan setiap perusahaan perkebuban untuk melakukan kewajibannya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Di antaranya melakukan kemitraan dalam bentuk plasma perkebunan atau dalam bentuk memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat dengan ketentuan luas minimal 20% dari total luas areal kebun yang diusahakan sesuai dengan Hak Guna Usaha Perkebunan (HGU) atau Izin Usaha Perkebunan yang diperoleh (IUP).

Sekda juga memahami segala macam bentuk mekanisme dalam penerapan dan perwujudan kewajiban. Karena regulasinya cukup jelas tentang mekanisme pelaksanaan yang harus dilakukan. Baik itu kaitannya tentang kriteria luas lahan, kriteria petani, kriteria lokasi bahkan sampai mekanisme administrasi seperti yang tertuang didalam Permentan 98 tahun 2013 dan regulasi-regulasi yang berhubungan tentang pola-pola kemitraan yang bisa diterapkan.

“Sebagai Bupati Asahan, saya mengimbau dan mengingatkan kepada seluruh Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit dan Karet yang ada di Kabupaten Asahan untuk segera memenuhi dan melaksanakan kewajiban sebagai Perusahaan Perkebunan sesuai amanah Undang-Undang,” ucap Sekda mengakhiri pidato Bupati Asahan.

Sementera Ketua Pansus DPRD Provsu Zeira Salim Ritonga SE mengatakan, kunker ini dalam rangka pembahasan plasma perkebunan dan peremajaan sawit Rakyat (PSR) di Kabupaten Asahan. Tujuannya agar masyarakat sekitar perkebunan dapat merasakan kehadiran dan manfaat dari perusahaan tersebut.

Zeira Salim juga berharap kepada para perusahaan yang ada di Kabupaten Asahan untuk mentaati peraturan Undang-Undang Nompr 39 Tahun 2014, terkait Plasma Perkebunan dan Peremajaan Sawit Rakyat.

Zeira Salim juga menegaskan akan memanggil pihak perusahaan yang tidak menjalankan peraturan sesuai regulasi. “Kita akan panggil para pihak perusahaan yang tidak menjalankan peraturan sesuai dengan regulasi,” tegas Zeira.

Kegiatan ini juga dirangkai dengan pemaparan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Asahan Ir Oktoni Eryanto MMA

Turut hadir dalam kegiatan Tim Pansus DPRD Provsu, Sekda Kabupaten Asahan, Para Asisten, BPN Kabupaten Asahan, organisasi perangkat daerah (OPD), pihak perusahaan perkebunan di Kabupaten Asahan dan tamu undangan. (dat/azw)

1...2,7532,7542,755...15,894Page 2,754 of 15,894