JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Semua pihak harus lebih meningkatkan kewaspadaan. Sebab, kasus Covid-19 di Indonesia terus menunjukkan kenaikan. Dalam beberapa hari terakhir, kasus positif sudah tembus 2 ribu lebih. Bahkan, angka Omicron di Indonesia tercatat paling tinggi di Asia Tenggara.
MERUJUK pada laman gisaid.org, kasus Omicron di Indonesia mencapai 1.255 kasus. Jumlah itu lebih tinggi dari Singapura yang lebih dulu mengalami serangan Omicron. Hingga kemarin, kasus Omicron di sana sebanyak 1.169 kasus. Disusul Thailand 624 kasus, Malaysia 463 kasus, dan Kamboja 159 kasus.
Menurut Direktur Pascasarjana Universitas YARSI, Prof Tjandra Yoga Aditama, pemerintah harus punya effort lebih dalam menghadapi kondisi itu. Tidak hanya melakukan upaya penanganan seperti biasa. “Memang dengan angka 2.000 kasus per hari belum perlu menaikkan level PPKM. Tapi, jelas harus ada aktivitas (upaya penanganan, Red) tambahan,” ujarnya, kemarin (22/1).
Protokol kesehatan (prokes) misalnya. Saat ini prokes tidak sekadar diterapkan. Tapi, harus lebih ketat lagi dari semua aspek. Kebiasaan new normal harus menjadi “now normal”. Kegiatan tatap muka juga perlu dikurangi. Karena itu, imbauan dan aturan tentang work from home (WFH) perlu dipastikan betul diikuti dengan melihat langsung di lapangan. Termasuk soal pembelajaran tatap muka (PTM) di sekolah. Dia mendorong agar dilakukan analisis apakah PTM tetap boleh 100 persen atau dikurangi hingga 75 persen di tengah kenaikan kasus saat ini.
Mantan direktur penyakit menular WHO itu meminta pemerintah untuk meningkatkan lagi tes dan telusurnya. Termasuk penelusuran kasus secara masif pada kejadian transmisi lokal Omicron yang sudah terjadi pada ratusan orang. “Termasuk meningkatkan ketersediaan PCR-SGTF,” ungkapnya.
Selain itu, peningkatan vaksinasi dua dosis maupun booster harus jadi agenda wajib. Apalagi hingga 19 Januari 2022, cakupan vaksinasi nasional masih rendah. Hanya 42 persen penduduk. Bahkan, lebih dari 55 persen lansia belum mendapatkan vaksinasi memadai. Padahal, mereka tergolong kelompok rentan yang fatalitasnya tinggi ketika terpapar Covid-19.
Juru Bicara Vaksinasi Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi pun mengamini, total kasus Omicron di Indonesia sudah menyentuh seribu kasus. Mayoritas di antaranya merupakan pelaku perjalanan luar negeri. Mereka diketahui merupakan pekerja migran Indonesia dari Arab Saudi hingga wisatawan yang baru pulang dari Turki. Saat ini pemerintah terus memantau kondisi jemaah umrah yang baru kembali ke tanah air. Diketahui 20 persen di antaranya positif Covid-19. “Bagi masyarakat yang tidak punya kepentingan mendesak, dimohon untuk tidak melakukan perjalanan ke luar negeri,” ungkapnya.
Sementara itu, menghadapi puncak kasus Omicron yang diperkirakan terjadi bulan depan, Nadia mengatakan, pemerintah tetap bergerak dengan rencana awal. Yakni, mempercepat vaksinasi primer dan booster, terutama untuk lansia. ’’Selain melakukan protokol kesehatan serta memperkuat testing dan tracing ya. Ini nantinya sambil dievaluasi lebih lanjut,” jelasnya.
Untuk penerapan prokes, dia telah menginstruksikan kepada pemda untuk kembali mengaktifkan perangkat pengawasan seperti satpol PP, babinsa, hingga bhabinkamtibmas. Bagi yang ketahuan melanggar, jenis penindakan diserahkan ke masing-masing daerah.
Hingga kemarin, Kemenkes mencatat dua kasus konfirmasi Omicron meninggal dunia. “Satu kasus merupakan transmisi lokal, meninggal di RS Sari Asih Ciputat dan satu lagi merupakan pelaku perjalanan luar negeri, meninggal di RSPI Sulianti Saroso,” terang Nadia sembari mengungkapkan, kedua pasien tersebut memiliki komorbid.
Hingga Minggu (23/1), tercatat kasus aktif sebanyak 18.891 kasus. Sedangkan, penambahan kasus positif, sebanyak 2.925 kasus sehingga total positif akumulasi 4.286.378 kasus. Kasus sembuh bertambah 712 kasus, total sembuh menjadi 4.123.267. Satgas Covid-19 juga mencatat penambahan 14 kasus kematian sehingga 144.220.
Menurut Nadia, kenaikan kasus baru merupakan implikasi dari peningkatan kasus konfirmasi Omicron di Indonesia. Versi Kemenkes, hingga kemarin terdapat 1.161 kasus Omicron di Indonesia. Data tersebut dihitung sejak 15 Desember 2021 atau selama lima minggu.
Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi persebaran Omicron. Misalnya, dengan menggencarkan 3T, terutama di wilayah Pulau Jawa dan Bali. Selain itu, menjamin ketersediaan ruang isolasi terpusat, menggencarkan akses telemedisin, serta meningkatkan rasio tempat tidur untuk penanganan Covid-19 di rumah sakit.
Yang terbaru, Kemenkes mengeluarkan Surat Edaran Nomor HK.02.01/MENKES/18/2022 tentang Pencegahan dan Pengendalian Kasus Covid-19 Varian Omicron. SE itu ditetapkan pada 17 Januari 2022. “Melalui surat edaran ini, untuk kasus sedang sampai berat dilakukan perawatan di rumah sakit, sementara pasien tanpa gejala hingga gejala ringan difokuskan untuk isolasi mandiri dan isolasi terpusat,’’ kata Nadia.
Sementara itu, Epidemiolog Universitas Griffith, Australia, Dicky Budiman, mewanti-wanti agar pemerintah segera melakukan mitigasi untuk mengurangi kasus Covid-19 dengan cara membatasi mobilitas masyarakat. Pasalnya, Dicky memprediksi bakal terjadi lonjakan kasus kematian akibat Covid-19 varian Omicron di Indonesia.
Selain itu, dua kasus kematian pada pasien Omicron bisa dianggap ultimatum kepada pemerintah agar lebih memperhatikan Covid-19 varian Omicron. “Artinya seperti yang selalu saya sampaikan, Omicron ini variant of concern yang berbahaya, yang serius dampaknya dan ada potensi menyebabkan kematian dan keparahan pasien di rumah sakit,” kata Dicky. (jpc/cnn)
