Kecelakaan Maut, 6 Sekeluarga Tewas

4 February 2022 13:55 PM

laka-maut — OLAH TKP: Petugas Satlantas Polres Humbahas melakukan olah TKP terhadap mobil Honda Civic yang mengalami kecelakaan hingga 6 orang tewas.dermawan/sumut pos.

HUMBAHAS, SUMUTPOS.CO – Kecelakaan maut yang dialami satu keluarga terjadi di Jalan lintas Dolok Sanggul – Pakkat Km 02-03, Desa Hutabagasan, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbahas, , Kamis (3/2) dini hari.

Informasi yang dihimpun, bermula saat mobil Honda Civic plat BM 1649 AI yang bermuatan enam orang melajukencang. Mobil yang disopiri oleh Obet Simamora melaju dari arah Pakkat menuju arah Dolok Sanggul mendadak menabrak tumpukan batu di pinggir jalan sebelah kiri.

Akibatnya, mobil kehilangan kendali dan menabrak bagian belakang mobil Mitsubishi Colt Diesel BK 9437 IA bermuatan gas LPG yang sedang parkir.

Benturan keras inipun mengakibatkan mobil terbalik dan terhempas ke badan jalan. Semua orang yang ada di dalam mobil tewas. Para korban luka luka yang cukup serius. Dan dilarikan ke RSU Dolok Sanggul untuk divisum.

Sementara itu, petugas Sat Lantas Polres Humbahas yang mendapat kabar mendatangi TKP dan menggelar olah TKP. Para korban dan kendaraan yang terlibat kecelakaan maut itu telah dievakuasi dari TKP.

Polres Humbahas menyampaikan, Obet Simamora mengalami pendarahan di hidung, benturan di bagian kepala, pendarahan di telinga kanan, pendarahan sebelah kiri, dan meninggal dunia. Selain Obet, lima penumpangnya pun luka serius dan meninggal dunia.

Paur Humas Polres Humbang Hasudutan, Bripka Syawal Lolo Bako membenarkan peristiwa kecelakaan yang menewaskan enam orang tersebut. “Benar,” ujarnya.

Menurut Bripka Syawal, saat ini polisi masih mengumpulkan data dan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi. (bbs/han)

Pemkab Deliserdang Jalin Kerja Sama Politeknik Pariwisata Medan

4 February 2022 13:47 PM

LUBUKPAKAM, SUMUTPOS.CO – Pemkab Deliserdang, melalui Bupati Deliserdang Ashari Tambunan, menjalin kerja sama dengan Politenik Pariwisata Medan. Kerja sama tentang Pengembangan dan Pengkajian Potensi Pariwisata di Kabupaten Deliserdang ini, dibuktikan dengan penandatanganan MoU yang bertempat di Aula Cendana Lantai 2 Kantor Bupati Deliserdang, Rabu (2/2) lalu.

Hadir pada acara tersebut, Direktur Politeknik Pariwisata Medan Anwari Masatip, Kepala Dinas Budporapar H Khairum Rizal, Kepala Dinas Pendidikan Yudi Hilmawan, Kepala Diskominfo Miska Gewa Sari, serta Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Janso Sipahutar.

“Semoga penandatanganan kesepakatan bersama Politeknik Pariwisata Medan ini, dapat meningkatkan kepariwisataan Deliserdang. Serta tujuan positif kerja sama antara Pemkab Deliserdang dengan Politeknik Pariwisata Medan dapat tercapai,” ungkap Ashari.

Dalam sambutannya, Ashari pun mengatakan, pengembangan sektor kepariwisataan merupakan bidang yang mendapatkan perhatian secara khusus. Menurutnya, ada beberapa alasan bidang pariwisata mendapat perhatian khusus. Yakni, pertama, Kabupaten Deliserdang memiliki potensi di bidang pariwisata, kemudian pariwisata juga mempunyai potensi bagi kesejahteraan masyarakat.

“Melalui pariwisata banyak tradisi, seni budaya yang merupakan warisan orang tua kita dulu, yang harus dilestarikan. Karena ada nilai adat pada peninggalan orang tua kita yang harus dijaga. Untuk itu, melalui penampilannya, pariwisata juga bisa memberikan nilai tambah bagi perekonomian masyarakat di Deliserdang,” tutur Ashari.

Ashari juga berharap, dari potensi pariwisata Kabupaten Deliserdang, masyarakat mendapatkan kesejahteraan dan ekonomi yang baik, serta dapat meningkatkan destinasi wisata yang ada.

Sementara itu, Kepala Disbudporapar Kabupaten Deliserdang, Khairum Rizal menjelaskan, potensi geografis di Kabupaten Deliserdang sangat luar biasa dan strategis.

“Potensi ini dapat dimanfaatkan untuk pengembangan destinasi wisata di Deliserdang,” pungkasnya. (btr/saz)

Petani Tembakau Karo Kecipratan DBH

4 February 2022 13:42 PM

KARO, SUMUTPOS.CO – Bupati Karo Corry S Sebayang mengundang Pengurus Cabang Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Kabupaten Karo ke kantornya, Rabu (2/2), sekira pukul 11.00 WIB.

Pertemuan tersebut untuk mensinergiskan program-program APTI Kabupaten Karo dengan Pemda Karo, demi menunjang kesejahteraan petani tembakau di Bumi Turang.

Cory pun mengharapkan, ada gebrakan pemberdayaan bagi petani tembakau Kabupaten Karo yang selama ini berjuang sendiri menjaga eksistensi produk pertanian tembakau yang mereka usahakan.

Dia juga menjelaskan, berdasarkan Peraturan Kementerian Keuangan No 230/PMK.07/2020, tentang Dana Bagi Hasil (DBH), cukai hasil tembakau Tahun Anggaran 2021 Kabupaten Karo, mendapatkan DBH cukai tembakau sebesar Rp662.233.000. Menurut Cory, dari DBH cukai tembakau yang diterima Pemda, sebesar 50 persen dialokasikan ke dinas terkait, kemudian dialokasikan ke petani tembakau sebesar 15 persen.

“Maka kita harapkan hal tersebut bisa tepat sasaran melalui APTI Karo, dalam bentuk program pendampingan dan pemberdayaan. Saya melihat tembakau sebagai satu komoditas yang layak jadi perhatian utama pemerintah. Sebab menurut saya, tembakau punya potensi ekonomi dan bisnis yang sangat besar,” ungkap Cory.

Dulu, lanjut Cory, Tanah Kato dikenal karena jeruk manis, bahkan baru-baru ini jeruk manis Liang Melas berhasil menggugah Presiden Jokowi membantu masalah jalan di Liang Melas.

“Kenapa tidak ke depannya Karo punya branding tembakau dan Kopi terbaik se Indonesia? Kan kita punya alam yang luar biasa mendukung untuk membudayakan duduk ngopi sambil menggulung rokok dari tembakau lokal,” katanya lagi.

Senada dengan Bupati Karo, Ketua DPC APTI Kabupaten Karo, Roin Andreas Bangun menyatakan, dukungan baik moril, apalagi materil dari Pemkab Karo, sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas produk pertanian tembakau Kabupaten Karo.

Menurutnya, APTI dan pemerintah adalah satu kesatuan yang bila bersinergi dalam pengelolaan komoditas tembakau asal Kabupaten Karo, akan memberi dampak luar biasa bagi pembangunan dan pemasukan daerah.

“Tembakau adalah satu komoditas non tambang dan sektor non pajak, yang membantu negara tetap bernafas lempang sampai saat ini. Bukan tidak mungkin, tembakau juga jadi sumber energi utama pembangunan fisik, psikis, dan enkonomi di Karo ke depannya” pungkasnya. (deo/saz)

Masyarakat Desak Pemko Lakukan Perbaikan, Jalan Umar Baki Bakal Dibeton Rigid

4 February 2022 12:21 PM

Masyarakat-Payaroba — TUTUP: Massa menutup Jalan Umar Baki, Kelurahan Payaroba, Binjai Barat, Rabu (2/2).Teddy Akbari/Sumut Pos.

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Masyarakat Kelurahan Payaroba, Binjai Barat, kembali turun ke jalan, Rabu (2/2) siang. Mereka mendesak agar Pemko Binjai memperbaiki Jalan Letnan Umar Baki, yang mengalami kerusakan pada sejumlah titik.

Seratusan massa kembali turun menggelar aksi protes lantaran janji Pemko Binjai untuk memperbaiki Jalan Umar Baki, tak juga terealisasi. Soalnya, masyarakat gerah karena jalan rusak yang diduga akibat truk bertonase lebih ini, berdampak kepada abu yang berterbangan.

Massa bertahan menutup jalan di pertigaan Jalan Labu, Kelurahan Payaroba, hingga malam hari, agar Pemko Binjai memperbaiki jalan yang rusak tersebut.

Meski sudah turun ke lokasi aksi, massa mendesak agar Asisten 3 Admitrasi Umum, Meidi Yusri, untuk balik kanan. Mereka mendesak agar Wali Kota Binjai H Amir Hamzah, yang turun langsung menemui massa.

“Kami tidak akan bubar sebelum Pak Wali Kota menemui kami,” ungkap warga pendemo yang menolak kehadiran Asisten 3, Rabu (2/2) malam.

Namun, Meidi tetap berusaha membujuk massa agar membubarkan diri, walau ditolak kedatangannya. Pun begitu, usaha yang dilakukan Meidy tak membuahkan hasil. “Pokoknya, kami minta Bapak Wali Kota menemui kami, biar semua jelas. Dan kami baru membubarkan diri,” teriak warga di tengah keramaian.

Sekira pukul 23.30 WIB, Wali Kota Binjai H Amir Hamzah, pun tiba di lokasi. Kedatangannya disambut riuh massa. Pada kesempatan itu, Amir berjanji untuk melakukan perbaikan dalam waktu dekat. Namun, massa tidak percaya begitu saja. Alhasil, pertemuan tersebut berlangsung alot. Begitupun, massa akhirnya membubarkan diri dan kembali membuka akses Jalan Umar Baki.

Pantauan wartawan, Kamis (3/2), massa tidak lagi memblokir jalan tersebut. Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Binjai, Ridho Indah Purnama mengakui, Wali Kota Binjai hadir ke lokasi jalan yang ditutup oleh masyarakat, lantaran mendesak perbaikan jalan yang babak belur tersebut. Kepada massa, lanjutnya, Amir menjanjikan perbaikan ruas jalan akan dikerjakan pada awal April 2022.

“Februari ini mulai proses tender, dan prosesnya (tender) panjang. Pengerjaan perbaikan jalan ini dilakukan tender,” tutur Ridho.

Ridho juga menjelaskan, Pemko Binjai mengucurkan anggaran senilai Rp20 miliar untuk penanganan jalan tersebut.

“Jalan nantinya akan dibeton rigid. Dan menunggu perbaikan, Pak Wali menyatakan kepada masyarakat, akan dilakukan penyiraman pada ruas jalan tersebut. Penyiraman air agar tidak berdebu, dilakukan 3 sampai 4 kali sehari,” ujarnya.

Dia pun mengakui, kerusakan jalan tersebut cukup parah. Bahkan, Ridho merasa khawatir akan terjadi kecelakaan lalu lintas di jalan yang dikepung lubang tersebut.

Anggaran perbaikan Rp20 miliar ini, untuk ruas jalan sepanjang 4 kilometer. Itupun pengerjaan dilakukan tidak dapat sekaligus, melainkan lompat-lompat. Artinya, mana titik-titik kerusakan yang parah, di situlah diperbaiki.

“Anak saya sekolah di Al Fityah, Jalan Umar Baki itu juga. Takut juga naik becak (anak sekolah) terbalik. Semua mau bagus, seperti Jalan Perintis ini. Tapi uang tak banyak, terbatas,” pungkasnya. (ted/saz)

Binjai Bersolek Jelang Kedatangan Presiden, Jokowi Ditunggu Massa Aksi

4 February 2022 12:14 PM

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Kedatangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Kabupaten Langkat dalam rangka peresmian Jalan Tol Binjai-Stabat diundur jadi Jumat (4/2) hari ini. Namun demikian, Kota Binjai yang bakal dikunjungi oleh Jokowi juga ikut bersolek, menyambut kedatangan orang nomor satu di Indonesia itu.

Kota Binjai pun berhias merapikan sejumlah titik. Mulai dari pintu masuk Jalan Soekarno-Hatta yang tampak dibenahi dengan melakukan pengecatan pada pembatas jalan, dan sejumlah titik Kota Binjai di Jalan Sudirman.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Binjai, Sofyan Siregar menyatakan, Kota Rambutan juga menjadi satu tujuan kunjungan kerja Presiden Jokowi, usai meresmikan jalan bebas hambatan di Kabupaten Langkat. Berdasarkan jadwal yang diperoleh, Presiden Jokowi akan menunaikan Ibadah Salat Jumat di satu masjid Kota Binjai.

Informasi yang diperoleh Sumut Pos, Jokowi bakal Salat Jumat di Masjid Agung, atau masjid yang ada di Markas Batalyon A Satuan Brimob Daerah Sumut, Binjai Timur.

“Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu,” ungkap Sofyan, yang tidak dapat memastikan jadwal kunker Presiden.

Begitupun, Sofyan membenarkan, Jokowi akan mendatangi Kota Binjai usai meresmikan Jalan Tol Binjai-Stabat. Selain menunaikan ibadah Salat Jumat, Jokowi juga akan membagikan bantuan langsung tunai kepada masyarakat di Pasar Pagi Kebun Lada, Binjai Utara. “Sesuai jadwal, Pak Presiden makan siang di Binjai,” bebernya.

Terpisah, puluhan massa yang tergabung dalam Komite Rakyat Bersatu, berunjuk rasa di depan pintu gerbang tol, Jalan Lintas Sumatera, Sei Karang, Desa Karang Rejo, Stabat, jelang kedatangan Presiden Jokowi. Disinyalir, mereka berusaha mendapat perhatian Jokowi, dengan menggelar aksi, lantaran sebelumnya, Presiden dijadwalkan akan meresmikan Jalan Tol Binjai-Stabat, Kamis (3/2).

Massa meminta agar Jokowi menyelesaikan persoalan sengketa tanah di Sumut. Informasi yang disampaikan oleh massa, tanah seluas 5.873 hektare yang berstatus eks Hak Guna Usaha (HGU) PT Perkebunan Nusantara (PTPN) II dan lainnya, tak kunjung selesai. Puluhan massa juga membawa spanduk dan poster bergambarkan wajah Jokowi.

“Kami datang ke sini untuk meminta prioritas penyelesaian, terkait tanah eks HGU yang belum diselesaikan dengan bijak oleh Gubernur Sumut,” ujar Koordinator Aksi, Johan Merdeka.

Menurutnya, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, selama ini belum dapat menyelesaikan permasalahan tanah yang bersengketa dengan masyarakat. Meski sudah membentuk tim penyelesaian masalah tanah eks HGU PTPN II, namun kata Johan, hal tersebut belum maksimal. Bahkan dia menjelaskan, tim yang dibentuk juga tidak konsisten dalam bekerja.

“Adapun tim yang dibentuk oleh Pak Gubernur, seperti ada kepentingan kepada mafia tanah,” jelas Johan.

Johan menilai, tim yang bekerja tidak memihak kepada masyarakat. Alhasil, persoalan sengketa tanah berdampak belum tuntas hingga kini. Kepada Presiden, massa berharap agar dapat memberikan atensi khusus terhadap persoalan sengketa tanah eks HGU PTPN II di Sumut.

“Ada beberapa hal yang dilakukan, tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. Tanah-tanah eks HGU, harusnya diperuntukkan bagi masyarakat, tapi terindikasi tidak berjalan dengan baik,” pungkasnya. (ted/saz)

Pelantikan Korda Fokal IMM, Wagub Sumut Ajak Pemuda Sadar Politik

4 February 2022 12:08 PM

PADANGSIDIMPUAN, SUMUTPOS.CO – Meski bukan organisasi politik, para pemuda yang tergabung di Koordinator Daerah (Korda) Forum Keluarga Alumni (Fokal) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Tapanuli Selatan (Tapsel) – Padangsidimpuan diharapkan bisa sadar politik.

Hal ini disampaikan Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut), Musa Rajekshah saat menghadiri Pelantikan dan Diskusi Publik Korda Fokal IMM Tapsel – Padangsidimpuan di Gedung Adam Malik, Jalan Serma Lian Kosong, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Selasa (1/2) kemarin.

Ijeck, sapaan akrab Musa Rajekshah menilai sadar politik penting bagi para anak muda karena berkaitan dengan wawasan, ketajaman analisa, berpikir kritis dan kontrol sosial.

“Saya dahulunya tidak pernah terpikir masuk dalam dunia pemerintahan karena yang dahulu saya tahu birokrasinya cukup panjang, apalagi ikut partai politik. Tapi takdir mengantarkan saya menjadi Wagub sekaligus Ketua Partai. Setelah saya masuk, saya sadar ternyata penting bisa kita berpolitik karena seluruh kebijakan, baik itu aturan penganggaran semuanya diputuskan di parlemen bahkan Kepala Daerah dalam menjalankan program harus persetujuan DPR. Kalau pemuda ingin perubahan lebih baik untuk bangsa ini, maka solusinya harus sadar politik,” ujar Ijeck.

Hal terpenting, lanjut Ijeck, pengurus Korda Fokal IMM Tapsel – Padangsidimpuan yang baru saja dilantik diharap dapat memberi sumbangsih kepada kemajuan daerahnya. “Saya berharap di bawah kepemimpinan ketua terpilih Ismail Fahmi Siregar didampingi Sekretarisnya Irfan Adi Saputra dan Bendahara Asrizal Sikumbang beserta seluruh jajaran pengurus yang baru dilantik membawa perubahan untuk daerah ini lebih baik lagi,” ujarnya.

Ketua Korda Fokal IMM Tapsel – Padangsidimpuan Ismail Fahmi Siregar mengucapkan terima kasih atas kehadiran Wagub Musa Rajekshah ke acara pelantikan. Ia pun berjanji Korda Fokal IMM Tapsel – Padangsidimpuan akan siap memberikan kontribusi kepada kemajuan Tapsel dan Padangsidimpuan.

“Terima kasih kepada Pak Wagub di tengah kesibukan masih mau hadir dalam acara ini, semoga ke depan kami bisa bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Sumut. Kami juga siap ikut memajukan Tapanuli Selatan dan Padangsidimpuan,” ujarnya.

Lanjutnya, Fokal IMM juga hadir untuk menjawab permasalahan yang dihadapi oleh mahasiswa yang tergabung di IMM, setelah menyelesaikan kuliahnya.

“Nantinya kita memberi jalan kepada adik-adik semua atas permasalahannya karena alumni kita banyak juga sudah sukses di berbagai tempat,” ujarnya.

Pelantikan juga dihadiri Bupati Tapanuli Selatan Dolly Putra Parlindungan Pasaribu dan Walikota Padangsidimpuan Irsan Efendi Nasution, Tokoh Masyarakat Syahrul Pasaribu, Ketua Fokal IMM Sumut Sahlan Marpaung dan Kordinator Nasional Armyn Gultom. (gus)

Korban Kesetrum Listrik Meninggal Dunia

4 February 2022 12:03 PM

klo-bisa-diblur-mucklis-Inna-Lillahi-Wa-Inna-Ilaihi-Raji'un,-Korban-Kesetrum-Listrik-Akhirnya-Meninggal-Dunia — MENINGGAL: Potret Ruslan Bonang terbujur kaku usai kesetrum arus listrik di Bank Sumut Lima Puluh. Menjelang sehari kemudian, pada Rabu (2/2) pukul 15.00 sore, ia telah meninggal dunia di RS Mitra Sejati Medan.

BATUBARA, SUMUTPOS.CO – Pekerja cat bangunan yang tersetrum listrik di Kantor Cabang Bank Sumut Limapuluh, Ruslan Bonang (40) meninggal dunia pada Rabu (2/2) di Rumah Sakit Umum Mitra Sejati Medan.

Paman korban, Abdul Malik (60) mengatakan kondisi Bonang tak dapat terselamatkan lagi, akibat peristiwa tersebut. Meskipun usaha sudah maksimal mendapatkan perawatan secara medis, namun Tuhan berkehendak lain.

“Karena, ini merupakan takdir yang sudah ditetapkan sang Khaliq, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kini Ruslan Bonang telah tiada dan meninggalkan kami untuk selama-lamanya,” ujarnya melalui seluluer pada Kamis (3/2).

Dijelaskannya, jenazah Ruslan Bonang diberangkat ke TPM Simpang Dolok, yang tak jauh dari tempat kediamannya, yaitu dari Desa Empat Negeri ke Desa Simpang Dolok.

Diberitakan sebelumnya, pada Rabu (2/2) pukul 10.58, pihak keluarga korban, Jimmy menjelaskan, bahwa Ruslan masih berada di ruang Icu RS Mitra Sejati Medan.

Diketahuinya, korban saat ini masih terbujur kaku dan belum bisa banyak bergerak. Dari hasil keterangan pihak dokter RS tersebut, jantungnya dalam kondisi normal.

“Hanya saja tampak di bagian lengan tangan, wajah dan tubuhnya mengelupas seperti luka bakar, katanya kala itu,” ungkapnya. (aci/ram)

Pansus Penggunaan Dana Covid-19 DPRD Humbahas Dinilai Berlebihan

4 February 2022 11:59 AM

HUMBAHAS, SUMUTPOS.CO – Sekaitan terbentuknya Panitia Khusus (Pansus) oleh DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) Provinsi Sumatera Utara pada 26 Oktober 2021 lalu, diantaranya Pansus Penggunaan Dana Covid-19, mendapat reaksi beragam dikalangan masyarakat.

Kali ini, dari akademisi Universitas Sisingamangaraja XII Tapanuli (Unita), Dina Situmeang. Dia berpendapat, terbentuknya Pansus tersebut terlalu berlebihan.

Pasalnya, mendasari Pansus tersebut tidak terlalu krusial karena tidak berdampak luas kepada masyarakat.

Apalagi, menurut dia, 25 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Humbahas bisa menggunakan hak dan fungsinya melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran penanganan Covid 19 tanpa harus melalui Pansus.

“Saya kira DPRD Humbahas terlalu berlebihan melakukan Pansus soal anggaran Covid-19. Padahal, merekn bisa menggunakan fungsi pengawasan,” katanya kepada sejumlah wartawan, Kamis (4/2) di Dolok Sanggul.

Selain pengawasan, lanjut dosen hukum ini, DPRD Humbahas juga punya peluang dan merupakan kewenangannya pada saat pembahasan anggaran perubahaan yang diatur oleh Undang-Undang.

Namun, justru DPRD Humbahas sudah ketiga kalinya menolak pembahasan anggaran perubahaan. Dan, ketika mereka menolak pembahasan anggaran perubahan, mereka memotong kewenangan mereka sendiri untuk dapat memeriksa eksekutif atau TAPD terkait refokusing anggaran penanganan Covid-19.

Padahal, punya ruang mempertanyakan segala sesuatu tentang anggaran refocusing. ” Ya, semisal apa-apa saja yang direcofusing, kemana dibelanjakan. Nah, dari pembahasan itu kan bisa disetujui atau tidak, dan bisa dihapus. Sementara, kalau Pansus, apa bisa anggaran itu dibatalkan, padahal sudah jalan,” kata Dina.

Kemudian, lanjutnya, pembentukan Pansus yang telah dilaksanakan, apakah melibatkan akademisi atau narasumber yang berkompeten.

Untuk itu, menurut dia, kalau tidak jelas arah pembentukan Pansus cenderung agar popularitas anggota DPRD Humbahas meningkat. Dan ini, hanya membuang waktu tanpa menemukan solusi bagi masyarakat.

” Jadi, ini yang sangat kita herankan, DPRD menolak pembahasan anggaran, tetapi disatu sisi malah mempansuskan. Itulah makanya kita menilai terlalu berlebihan Pansus Covid 19 ini,” katanya.

Perlu diketahui, ada tiga komposisi personalia Panitia Khusus di DPRD. Pertama, Pansus Penggunaan Dana Covid 19 diketuai Guntur Simamora, Wakil Ketua Marolop Situmorang, anggota Marsono Simamora, Sanggul Rosdiana Manalu, Masria Sinaga, Kepler Torang Sianturi, dan Jimmy Togu.

Kedua, Pansus Penyempurnaan Tatib DPRD. Diketuai Manaek Hutasoit, Wakil Mutiha Hasugian, anggota Martini Purba, Minter Hulman Tumanggor, Tingkos Martua Silaban, Moratua Gajah, Laston Sinaga, Poltak Purba.

Ketiga, Pansus Penertiban Aset Daerah. Dengan komposisi personalia diketuai Bresman Sianturi, Wakil Ketua Charles Ary Herianto Purba, anggota Normauli Simarmata, Muslim Simamora, Jamanat Sihite, Daniel Banjarnahor, Bantu Tambunan. (des/ram)

Positif Covid-19 Kembali Meningkat Tajam, Pecah Rekor, Sehari 119 Kasus

4 February 2022 11:04 AM

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kasus Covid-19 kembali memecahkan rekor harian di Kota Medan. Berdasarkan data dari Satgas Covid-19 Kota Medan, Kamis (3/2), angka terkonfirmasi positif Covid-19 bertambah 119 kasus dalam sehari.

Sehari sebelumnya, tepatnya pada 2 Februari 2022, angka kasus harian bertambah 61 kasus, sehingga total menjadi 48.513 kasus pada 2 Februari. Sedangkan pada 3 Februari kemarin, kasus terkonfirmasi positif Covid-19 mencapai 48.632 kasus karena penambahan 119 kasus tersebut dalam sehari.

Sayangnya, angka kesembuhan belum sebanding dengan angka penularan. Kemarin, hanya tercatat 7 kasus kesembuhan, sehingga total angka kesembuhan berjumlah 47.208 kasus.

Menaggapi hal ini, Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan dr Taufik Ririansyah mengatakan, pihaknya akan terus meningkatkan tracing dan testing kontak erat pasien Covid-19. “Testing dan Tracing terus kita lakukan dengan yang memilih kontak erat untuk menekan penyebaran,” ucap dr Taufik, Kamis (3/1).

Saat ini, Pemko Medan juga tengah berfokus dalam memetakan zonasi wilayah berdasarkan kondisi sebaran kasus Covid-19. Tak cuma itu, saat ini Pemko Medan juga terus menggalakkan proses vaksinasi kepada warga Kota Medan, termasuk vaksinasi ketiga (booster) dan vaksinasi anak usia 6 sampai 11 tahun. “Vaksinasi jalan terus, kita sedang berupa agar herd immunity (kekebalan massal) bisa semakin cepat terbentuk,” ujarnya.

Sebelumnya, Dinas Kesehatan Kota Medan mengklaim tidak ada klaster baru Covid-19 di Kota Medan pasca perayaan Tahun Baru Imlek. “Sampai saat ini belum ada kita temukan klaster baru. Nanti kalau memang ada kasus baru, pasti akan kelihatan data dan alamatnya,” ucap Kepala Bidang Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Kota Medan dr Mutia Nimpar.

Dikatakan Mutia, saat ini angka masyarakat Kota Medan yang terpapar Covid-19 memang terus meningkat. “Dominan masyarakat yang terpapar mengalami gejala ringan dan menjalani isolasi mandiri (isoman) di rumah. Meskipun begitu, mereka tetap dalam pengawasan kita. Dari kenaikan kasus tersebut, kita terus melakukan tracing terhadap kerabat serta keluarga pasien yang terpapar Covid-19 guna mengantisipasi penyebarannya,” pungkasnya.

5 Kabupaten/Kota Naik ke Level II

Sebanyak lima Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) naik dari level I menjadi level II Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Karenanya, saat ini di Sumut tinggal menyisakan 22 daerah dari sebelumnya 26 Kabupaten/Kota yang ditetapkan sebagai level I.

Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Sumut dr Aris Yudhariansyah menyampaikan, berdasarkan instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 07 tahun 2022 tanggal 31 Januari, lima Kabupaten/Kota itu adalah Karo, Labuhanbatu, Toba, Nias Utara dan Nias Selatan. Sedangkan satu Kabupaten/Kota, yakni Samosir turun ke level I dari sebelumnya di level II.

“Dari total 33 Kabupaten/Kota di Sumut, jumlah daerah berstatus PPKM Level I pada periode ini berkurang dari sebelumnya dari 26 menjadi 22,” ungkapnya, Kamis (3/2).

Aris menjelaskan, untuk kabupaten/kota level I, saat ini terdapat Kabupaten Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Nias, Langkat, Deliserdang, Simalungun, Asahan, Mandailing Natal, Pakpak Bharat, Humbang Hasundutan, Samosir, Serdangbedagai, Padanglawas Utara, Padanglawas, Nias Barat, Kota Medan, Pematangsiantar, Sibolga, Binjai, Tebingtinggi, dan Padangsidimpuan.

“Sementara untuk level II terdapat 11 daerah, yaitu Kabupaten Karo, Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Dairi, Kabupaten Toba, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Batubara, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kabupaten Nias Utara, Kota Tanjungbalai, dan Kota Gunungsitoli,” jelasnya.

Lebih lanjut Aris menerangkan, berdasarkan Instruksi Gubernur Sumut nomor 188.54/3/INST/2022 yang berlaku sampai 14 Februari 2022, penetapan level wilayah tersebut berpedoman pada indikator penyesuaian upaya kesehatan masyarakat dan pembatasan sosial dalam penanggulangan pandemi Covid-19 yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dan ditambahkan dengan indikator capaian total vaksinasi dosis I. “Di mana level PPKM Kabupaten/Kota dinaikkan satu level apabila capaian total vaksinasi dosis I kurang dari 50 persen,” katanya.

Aris menuturkan, Dinas Kesehatan Sumut sendiri akan tetap memperkuat pelaksanaan 3T yakni testing, tracing dan treatment meskipun sudah banyak daerah di Sumut yang berstatus PPKM Level I, sebagai upaya mencegah penyebaran Covid-19. Terlepas dari deretan upaya yang dilakukan tersebut, tambah Aris, masyarakat diimbau untuk tetap disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan, yakni memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dan menghindari kerumunan.

“Kita minta masing-masing wilayah untuk mengoptimalkan posko penanganan Covid-19 ditingkat desa dan kelurahan untuk pengendalian penyebarannya,” pungkasnya.

KNIA Ketatkan Pengawasan

Sementara, Kualanamu International Airport (KNIA) terus melakukan pengawasan ketat terhadap calon penumpang, baik keberangkatan maupun kedatangan. Hal ini sebagai upaya pencegahan penyebaran virus Covid-19 dan juga munculnya klaster-klaster baru.

Demikian dikatakan, Plt Manager of Branch Communication Legal PT AP II KNIA, Fajri Ramdhani kepada Sumut Pos di Medan, Kamis (3/2). “Pengawasan terhadap pelaku perjalan tetap berjalan ketat sesuai aturan pemerintah yang tertuang dalam Surat Edaran dari Satgas Covid-19, maupun dari pihak Kementerian,” ujarnya.

Pengawasan tersebut, lanjut Fajri, dilakukan secara sinergi antara KKP, maskapai, otoritas dan AP II. “Para penumpang yang berada di kawasan Bandara Kualanamu tidak diperkenankan memasuki area bandara, jika tidak melaksanakan protokol kesehatan (Prokes),” ungkapnya.

Menurutnya, meski baru saja merayakan Tahun Baru Imlek 2022, penerbangan di Bandara Kualanamu sampai saat ini masih berjalan dengan normal. “Hingga kini penumpang masih normal. Jumlah penumpang juga tidak jauh dari Nataru kemarin, berkisar 16.000-19.000 penumpang,” tandasnya. (map/dwi)

Banyak Ditemukan Masalah, UU IKN Digugat ke MK

4 February 2022 10:54 AM

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN) belum genap satu bulan disahkan dalam rapat paripurna DPR RI pada 18 Januari 2022 lalu. UU IKN itu digugat oleh sejumlah tokoh yang tergabung dalam Poros Nasional Kedaulatan Negara (PNKN), di antaranya, Abdullah Hehamahua, Marwan Batubara, dan Muhyiddin Junaidi.

Kemudian juga di dalamnya terdapat sejumlah purnawirawan jenderal TNI yakni, Letjen TNI Mar (Purn) Suharto, Letjen TNI (Purn) Yayat Sudrajat, dan Mayjen TNI (Purn) Soenarko. Gugatan atau judicial review (JR) UU IKN itu digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (2/2).

Permohonan gugatan yang diwakilkan Marwan Batubara itu menilai, pembentukan UU IKN tidak disusun dan dibentuk dengan perencanaan yang berkesinambungan. Hal ini dapat dilihat dari dokumen perencanaan pembagunan, perencanaan regulasi, perencanaan keuangan negara dan pelaksanaan pembagunan.

“Hal ini karena rencana IKN tidak pernah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, dan tidak tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019,” kata Marwan dalam petitum gugatannya, Kamis (3/2).

Dia menegaskan, IKN mendadak muncul dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Bahkan juga anggaran IKN tidak pernah ditemukan dalam Undang-Undang Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, 2021, dan 2022.

Selain itu, UU IKN dalam pembentukannya dinilai tidak benar-benar memperhatikan materi muatan, karena banyak mendelegasikan materi yang berkaitan dengan IKN dalam Peraturan Pelaksana. Bahwa dari 44 Pasal di UU IKN, terdapat 13 perintah pendelegasian kewenangan pengaturan dalam peraturan pelaksana.

“UU IKN tidak secara detail mengatur mengenai administrasi pemerintahan IKN dan UU IKN masih sangat bersifat makro dalam mengatur hal-hal tentang IKN. Ragam materi yang didelegasikan dalam 13 perintah pendelegasian dalam UU IKN diatas seharusnya menjadi materi muatan yang diatur dalam level undang-undang, karena bersifatnya yang strategis,” beber Marwan.

Dia pun memandang, UU IKN dalam pembentukannya tidak memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Oleh karena IKN merupakan materi yang disebutkan dalam UUD NRI Tahun 1945, maka setiap kebijakan yang berkaitan dengan IKN mestinya dirumuskan secara komprehensif dan holistik.

“Kebijakan pemindahan IKN tidak mempertimbangkan aspek sosiologis kondisi nasional dan global yang tengah menghadapi pandemi Covid-19, yang dari waktu kewaktu trenya masih cukup tinggi,” tegas Marwan.

Terlebih berdasarkan hasil survei dari Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (Kedai Kopi), 19 Desember 2021, sebanyak 61,9 persen orang tidak setuju ibu kota pindah, karena menilai pemborosan anggaran menjadi alasan utama mengapa responden tidak setuju.

“Pembentukan UU IKN minim partisipasi masyarakat dari 28 tahapan/agenda pembahasan RUU IKN di DPR, hanya ada tujuh agenda yang dokumen dan informasinya dapat diakses. Sedangkan 21 agenda lainya informasi dan dokumenya tidak dapat diakses publik,” cetus Marwan.

Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI) diminta menguji UU IKN berdasarkan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD 1945 jo.

Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Suharso Monoarfa menyatakan, pemerintah siap menghadapi gugatan UU IKN ke MK. Pemerintah akan mempelajari setiap gugatan tersebut. “Mengenai JR (Judicial Review) di MK saya kira kami tentu akan mempelajarinya apa yang dikemukakan di sana. Apakah cacat formil dan cacat materiil, nanti kita periksa. Saya belum baca petitum yang diajukan,” tegas Suharso di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, kemarin (2/2).

Staf Khusus Menteri Sekretariat Negara, Faldo Maldini menyambut baik adanya gugatan yang dilakukan masyarakat tersebut. Sehingga, masyarakat bisa lebih mendalami konsep terkait ibu kota baru tersebut. “Bagus, memang begitu seharusnya. Orang bisa jadi tahu lebih dalam ide IKN ini. Active citizen (warga negara aktif) adalah aset negara, bisa promosi gratis,” ujar Faldo kepada wartawan, Kamis (3/1).

Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini pun tidak mempermasalahkan jika adanya elemen masyarakat yang melakukan gugatan UU IKN tersebut. Pasalnya itu adalah hak setiap warga yang dijamin oleh konstitusi. “Kalau ada yang merasa tidak sesuai dengan konstitusi, silakan digugat. Pemerintah berkomitmen akan melindungi hak setiap warga negara,” katanya.

Faldo menuturkan, pemerintah juga akan menyiapkan argumen-argumen mengenai gugatan terhadap UU IKN di MK tersebut. “Kami akan siapkan jawaban-jawaban substantif. Saat ini, kita harus berlari untuk menyiapkan masa depan Indonesia,” ungkapnya. (jpc)