BINJAI, SUMUTPOS.CO – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Binjai seakan tak ambil pusing, mengenai putusan oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) dr Ratna Milda Nasution, yang dinyatakan terbukti secara sah dan bersalah dalam perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan, oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Kota Binjai. Pasalnya, Dinkes Kota Binjai selaku instansi yang mengurusi oknum PNS tersebut, belum mengetahui putusan dari PN Kota Binjai.

“Itu kan belum ada laporan ke kami. Kalau ada tembusan, baru ada dasar kami terkait adanya putusan,” ungkap Kepala Dinkes Kota Binjai, dr Sugianto, Selasa (21/9).

Menurut Sugianto, PN Kota Binjai biasanya menyurati ke Pemko Binjai, dalam hal ini Wali Kota Binjai, mengenai putusan Ratna. Kemudian Dinkes Kota Binjai menerima putusannya, setelah dari Wali Kota Binjai.

“Dan kemudian kami usulkan ke Inspektorat, mau diapakan nanti. Kalau sudah ketuk, pengadilan harus melaporkan hal ini ke Pemko Binjai. Dasar surat dari bagian hukum akan meminta untuk ditinjau ulang,” jelasnya lagi.

Singkat cerita, menurutnya, Inspektorat Kota Binjai yang menjatuhi sanksi kepada Ratna. Apakah wanita berusia 55 tahun tersebut dicopot dari status kepegawaiannya, atau hanya diganjar sanksi ringan.

Sementara itu, Humas PN Kota Binjai David Simare-mare, memberikan keterangan bertolak belakang dengan Kepala Dinkes Kota Binjai. Menurut David, pihaknya tidak pernah memberitahukan putusan pengadilan kepada Pemko Binjai. “Biasanya itu, pemberitahuan putusan kepada terdakwa diberikan kepada jaksa dan keluarga terdakwa. Jika terdakwa pakai pengacara, melalui pengacaranya lah,” jelasnya.

Namun demikian, PN Kota Binjai akan memberitahukan kepada Pemko Binjai, ketika ada surat datang.

“Artinya, Pemko Binjai yang bersurat kepada kami, kalau tahu ada oknum dari mereka yang sudah bersalah. Kami tidak pernah memberitahukan pengumuman kepada Pemko Binjai, meski terdakwa adalah oknum pegawai,” tegas David.

Sebelumnya, JPU Benny Surbakti, menuntut 3 tahun kurungan penjara. Terdakwa didakwa JPU dengan Pasal 378 Subsider 372, dan akhirnya divonis 2 tahun oleh majelis hakim. Oknum Kepala Puskesmas Pembantu di Kota Binjai itu, menjadi calo mengajak honorer di lingkungan Pemko Binjai untuk berubah status menjadi PNS dengan membayar sejumlah uang tunai, yang berbuntut penipuan hingga penggelapan.

Siska merupakan seorang korban yang merupakan guru honorer. Kenal dengan terdakwa di RSUD Djoelham Kota Binjai, dan ditawarkan masuk PNS dari jalur khusus. Bahkan, korban mendapat keyakinan, lantaran melakukan sambungan telepon video dengan mantan Wali Kota Binjai berinisial HMI selama 15 detik.

Singkat cerita, Siska akhirnya merugi Rp124 juta, karena melakukan pengiriman 5 hingga 6 kali, dan mayoritas tujuan rekening atas nama terdakwa. Korban lain, Ikhsan Nurdiawan yang juga guru honorer, terlibat kerugian Rp105 juta, yang melakukan kepengurusan PNS jalur khusus tersebut. Begitu juga Sindy Amelia, yang dilibatkan terdakwa berangkat ke Jakarta, dengan dalih mengambil SK PNS untuk ayahnya, yang dijanjikan menempati di lingkungan RSUD Djoelham. (ted/saz)

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Waktu pelaksanaan reses masa sidang 3 tahun kedua untuk Tahun Anggaran 2021, yang telah dijadwalkan Badan Musyawarah DPRD Langkat selama 5 hari, dimanfaatkan dengan baik oleh Ketua DPRD Langkat Sribana Perangin-angin, untuk menampung aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya, yakni Dapil 3 (Kecamatan Sei Bingai, Bahorok, Salapian, Kuala, dan Kutambaru).

Di hari keempat, Senin (20/9) lalu, Sribana reses ke Kecamatan Sei Bingai, tepatnya di Dusun 8, Desa Pekan Sawah, didampingi Kepala Bapenda, perwakilan Dinas PU, Dinas Pertanian, Dinas Perkim, dan Dinas Kesehatan.

“Mejuah-juah man banta kerina,” ungkap Sribana, saat menyapa dan membuka reses yang dihadiri Kepala Desa Pekan Sawah, Mister Tarigan, Kepala Dusun Rela Surbakti, dan warga dusun yang mayoritas bersuku Karo.

“Sengaja saya bawa orang-orang dinas Pemkab Langkat, agar masyarakat dapat menyampaikan aspirasi, seperti di bidang pembangunan, sosial, ekonomi, dan budaya. Sehingga dinas-dinas dapat mendengar langsung, dan bisa menjelaskan secara rinci apa yang diinginkan masyarakat,” jelasnya.

“Sampaikan saja usulan bapak dan ibu. Mudah-mudahan pada anggaran R-APBD 2022, dapat terealisasi,” kata Sribana lagi.

Selanjutnya, masing-masing dinas yang hadir menjelaskan program dan kegiatannya. Usai paparan dari dinas-dinas, masyarakat berkesempatan menyampaikan aspirasi, seperti permintaan bedah rumah, karena masih banyak di sana rumah tidak layak huni. Permohonan perbaikan drainase karena sering banjir, permohonan lanjutan pengaspalan dusun, pertanyaan cara memperoleh BPJS Kesehatan gratis, dan Kartu Program Indonesia Pintar (PIP), yang masing-masing disampaikan warga, yakni Sinar Ginting, Rela Surbakti, Kasim Sembiring, dan beberapa ibu-ibu warga dusun.

Semua pertanyaaan dan usulan masyarakat dijawab oleh Sribana dan dinas-dinas. Di antaranya oleh Dinas Perkim, yang menjelaskan, untuk mendapatkan bantuan bedah rumah, harus mengusulkan per kelompok, minimal 10 rumah. Selanjutnya Aleksander Sembiring dari Dinas Pendidikan, menjelaskan, untuk mendapatkan Kartu PIP, diusulkan dari pihak sekolah dengan melampirkan Kartu PKH, atau surat keterangan miskin, raport siswa, KTP, dan KK.

Usai menampung semua aspirasi, Sribana menyatakan, usulan masyarakat yang bersifat prioritas akan diutamakan, dan usulan-usulan itu akan jadi PR bagi dia selama duduk di DPRD Langkat.

Pada kesempatan resesnya itu, Sribana memberikan bantuan beras dan uang kepada beberapa lansia dan anak yatim sebagai bentuk tali asih. (mag-6/saz)

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Pembangunan atau rehabilitasi total Gedung DPRD Binjai terus menemui kendala. Setelah molor waktu rampung karena anggaran dipangkas untuk penanganan pandemi, kali ini masalahnya sedikit berbeda.

Gedung tersebut terlihat megah dan besar saat dalam pengerjaannya. Sayangnya, keberadaannya malah lebih tinggi daripada rumah ibadah, masjid yang ketepatan bersebelahan dengan kantor kalangan legislatif itu.

Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Binjai, Ridho Indah Purnama menjelaskan, saat ini pembangunan gedung itu masih terus berlanjut. Dia memperkirakan, Gedung DPRD Binjai yang megah ini rampung pada November 2021. “November ini sepertinya. Kan belum habis kontraknya,” ungkap Ridho, Selasa (21/9).

Menurut Ridho, pembangunan gedung ini sudah sesuai perencanaan. Namun, saat disinggung keberadaan Gedung DPRD Binjai yang ketepatan berdampingan dengan masjid, dia enggan berkomentar panjang. “Makanya ditinggikan orang itu (pengurus masjid) menaranya saya rasa,” tutur Ridho, yang juga menjabat Plt Kabid Bina Marga Dinas PUPR Kota Binjai ini.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Binjai, Majid Ginting, juga sudah banyak menerima pertanyaan dari masyarakat, terkait keberadaan Gedung DPRD Binjai yang lebih tinggi kedudukannya daripada rumah ibadah untuk umat Islam tersebut. “Banyak juga yang bertanya kepada saya mengenai itu,” jelasnya.

Namun demikian, dia mengatakan, bukan Bappeda Kota Binjai yang melakukan perencanaanya, tapi Dinas PUPR Kota Binjai. “Kami enggak tahu, tapi usulannya di kami, makanya ditampung APBD anggaran pembangunannya,” jelas Majid lagi.

Pembangunan Gedung DPRD Binjai itu, menelan anggaran senilai Rp45 miliar, dan dikerjakan dalam 2 tahap. Pembangunannya juga sempat mangkrak, dan disebut-sebut hal itu terjadi karena rekanan proyek sebelumnya. Proyek dengan 2 kali anggaran atau multiyears itu, tahap keduanya dikerjakan PT Manel Star.

Untuk sementara ini, seluruh aktivitas kalangan legislatif masih memakai gedung bernama Ovany, yang berstatus sewa di Jalan T Amir Hamzah, Binjai Utara. Terhitung sudah hampir 5 tahun seluruh anggota dewan berkantor di gedung tersebut, menunggu selesainya proses pembangunan Gedung DPRD Binjai yang baru.

Gedung baru untuk legislator itu dibangun berlantai 4. Fasilitas yang ada pada gedung baru itu, yakni satu ruang rapat paripurna, 3 ruang rapat komisi, 10 ruang fraksi, satu ruang rapat Badan Anggaran (Banggar), satu ruang rapat pleno, satu ruang wartawan, ruang kerja Setwan, hingga 3 ruang untuk unsur pimpinan DPRD Binjai.

Pembangunan gedung ini, awalnya dikerjakan oleh PT Cahaya Artha Indonesia, sebagai kontraktor. Namun, dalam pekerjaan perusahaan ini, terbilang lambat penyelesaiannya, berdasar batas waktu yang ditentukan oleh Pemko Binjai. Karena itu, perusahaan tersebut dikenakan penalti. Belum diketahui persis, besaran penalti karena melakukan sejumlah pelanggaran terhadap pembangunannya itu.

Karena tidak juga selesai dikerjakan, Dinas PUPR Kota Binjai kembali menganggarkan anggaran untuk pembangunan. (ted/saz)

DELISERDANG, SUMUTPOS.CO – Bupati Deliserdang Ashari Tambunan, menghadiri rapat rencana pembangunan infrastruktur Kota Medan-Kabupaten Deliserdang di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur Sumut, Jalan Jend Sudirman Nomor 41 Medan, Senin (20/9) lalu.

Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, langsung memimpin rapat dalam rangka persiapan perencanaan pembangunan sejumlah proyek strategis di Kota Medan, sebagai Ibukota Provinsi, serta yang terintegrasi di dalamnya.

Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut rencana sebelumnya, sebagai proses sinkronisasi antarkepala daerah.

“Kita gelar rapat ini, melanjutkan perencanaan pembangunan Ibukota, yang titik nolnya adalah Lapangan Merdeka Medan. Sempat terputus waktu direncanakan di akhir 2018. Tidak bisa dilaksanakan karena belum sinkronnya diskusi penyelesaianya, apa mau dijadikan apa,” ungkap Edy, usai rapat.

Dengan pertemuan tersebut, lanjut Edy, sinkronisasi antara Kota Medan, Kota Binjai, dan Kabupaten Deliserdang, dapat tercapai guna menindaklanjuti rencana pembangunan yang terintegrasi. Sehingga untuk peleksanaannya diharapkan dapat dimulai awal 2022 mendatang. Karena itu persiapannya dilakukan secepat mungkin. Mengingat rencana strategis ini sudah disampaikan sejak awal kepemimpinan Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah di 2018 lalu.

“Pertama, diharapkan Lapangan Merdeka Medan itu kosong, khusus untuk tujuan kegiatan masyarakat. Direncanakan lagi oleh Wali Kota Medan untuk ada tempat parkir bawah tanah, ada 2 tingkat. Itu didukung. Kedua, menjadikan kawasan Kesawan sebagai tempat wisata heritage, rumah-rumah peninggalan lama,” jelasnya.

Selanjutnya, menurut Edy, tindak lanjut soal keberadaan sungai yang terhubung dari Deliserdang ke Medan. Sehingga pembahasannya harus mengikutsertakan daerah yang dilewati aliran sungai. Bagaimana agar kawasan sungai dapat direvitalisasi, berikut daerah aliran sungai (DAS), yang ada pembagian tugas antara pemerintah kabupaten/kota, provisi, dan pusat.

“Ketiga, adalah soal pengelolaan sampah (tempat pembuangan akhir/TPA), untuk dipelajari secara teknis. Dan juga Sport Centre, rumah sakit, yang akan dimulai di 2022. Khusus Sport Centre, pada 1 Oktober 2021 sudah harus dikerjakan. Ada areal olahraga, areal bisnis, pariwisata, hotel, taman terbuka, dan lainnya,” bebernya lagi.

Adapun untuk anggaranya, lanjut Edy, dari Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), yakni APBD, APBN, dan investor. Apalagi khusus Sport Centre, ditargetkan dapat digunakan saat pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI 2024, yang Sumut menjadi tuang rumah bersama Provinsi Aceh.

Turut hadir di antaranya, Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution, Wali Kota Binjai diwakili Sekda Irwansyah Nasution, serta para pejabat terkait dari masing-masing daerah. (rel/saz)