DEMO: Warga Desa Kandibata menggelar aksi demo di lokasi proyek pengerjaan Pembangkit Listrik Tenaga Hydro Micro (PLTHM), di Desa Kandibata, Kecamatan Kabanjahe, Jumat (17/9).
KARO, SUMUTPOS.CO – Warga Desa Kandibata, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo menggeruduk lokasi proyek Pembangkit Listrik Tenaga Hydro Micro (PLTHM), Jumat (17/9). Kedatangan warga ke lokasi PLTHM itu mendesak agar pekerja proyek menghentikan aktivitas pengeboman menggunakan dinamit di lokasi proyek. Menurut keterangan warga, aktivitias pengeboman itu sangat mengganggu.
DEMO: Warga Desa Kandibata menggelar aksi demo di lokasi proyek pengerjaan Pembangkit Listrik Tenaga Hydro Micro (PLTHM), di Desa Kandibata, Kecamatan Kabanjahe, Jumat (17/9).
Terlebih, lokasi proyek dan pengeboman tak jauh dari permukiman masyarakat. “Kami datang ke sini untuk menuntut agar aktivitas pengeboman dihentikan, dan proyek merealisasikan tuntutan warga,” kata Drs Rehngena Sembiring.
Diketahui, aksi hari ini merupakan kali kedua masyarakat datang lansung ke lokasi proyek.
Sebelumnya, pada hari Minggu (12/9) kemarin masyarakat datang ke lokasi ini untuk menyampaikan tuntutannya agar tindakan ini tidak dilakukan lagi.
Namun, saat aksi pertama kemarin tuntutan dari warga ini tidak dipenuhi sehingga masyarakat kembali datang untuk meminta kejelasan jawaban pasti dari pihak proyek.
“Kemarin kami sudah datang ke sini, tidak dipenuhi tuntutan kami. Maka hari ini kali kedua kami meminta agar peledakan dihentikan. Karena kami masyarakat Desa Kandibata, merasa terganggu,” ucapnya.
Amatan wartawan, pada aksi ini perwakilan dari pihak proyek sudah sempat menyampaikan tanggapannya dan mengaku sudah memperoleh izin dari pihak desa.
Namun, setau masyarakat izin tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang jelas, sehingga perizinan dari desa dianggap ilegal.
“Alasan mereka sudah dapat izin dari pemerintah desa, padahal izin yang mereka tidak ada kop surat. Apakah ini sah menurut hukum. Makanya kami datang lagi ke sini,” katanya.
Hingga saat ini, terlihat masyarakat masih terus berada di lokasi proyek untuk meminta kejelasan jawaban dari pihak proyek.
Jika nantinya tuntutan dari warga ini tidak dituruti, warga mengancam untuk menghentikan segala aktivitas di lokasi proyek pembangkit listrik ini. Diketahui, pada pengerjaan proyek ini dilakukan oleh dua perusahaan yaitu Karo Bumi dan PT Anhe.
Informasi yang didapat, untuk aktivitas pengeboman yang menjadi persoalan ini, dikerjakan oleh PT Anhe yang bertujuan untuk membuat terowongan untuk saluran air yang dialirkan menuju turbin pembangkit listrik.(trb/azw)
BERTEMU: Ketua KPU Langkat Sopian Sitepu menemui DPRD Langkat dalam rangka berkoordinasi tentang tahapan Pemilu 2024 dan Pilkada 2024, Kamis (16/9).
LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Langkat Sopian Sitepu menemui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Langkat dalam rangka berkoordinasi tentang tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024 dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024, Kamis (16/9).
BERTEMU: Ketua KPU Langkat Sopian Sitepu menemui DPRD Langkat dalam rangka berkoordinasi tentang tahapan Pemilu 2024 dan Pilkada 2024, Kamis (16/9).
Audiensi diterima oleh Ketua DPRD Langkat Sribana Peranginangin didampingi Wakil Ketua DPRD Antoni, Ketua Komisi A Dedek Pradesa dan Anggota Komisi A Pimanta Ginting.
Sopian Sitepu dalam pertemuan itu memperkenalkan Komisioner KPU Langkat yang hadir, di antaranya Ferdyansyah, Muhammad Khoir, dan Magfirah Fitri. Selanjutnya Ketua KPU menjelaskan bahwa sebentar lagi tahapan Pemilu akan dimulai, namun ada nuansa yang berbeda dengan Pemilu yang lalu. Di mana saat ini Pemilu dilaksanakan terlebih dahulu, setelah itu baru Pilkada.
“Pemilu direncanakan dilaksanakan pada bulan Februari 2024 dan pelaksanaan Pilkada di bulan November 2024,” jelasnya.
Dalam pertemuan yang diisi dengan penjelasan dan tanya jawab itu, dijelaskan bahwa daerah pemilihan (dapil) untuk anggota DPRD Langkat tidak berubah. Jumlah kursi setiap dapil sama seperti periode sebelumnya. Sopian juga mengatakan bahwa Komisioner KPU Kabupaten Langkat akan berakhir masa tugasnya pada tanggal 20 Februari 2024. Dan, dari 5 orang Komisioner KPU, 3 orang sudah 2 periode sehingga tidak dapat mencalonkan diri. Dua orang masih bisa mencalonkan lagi menjadi Anggota KPU Langkat.
“Kami berharap 2 orang lama ini dapat terpilih kembali, agar tahapan-tahapan demokrasi tidak terkendala karena mereka sudah memahami dan berpengalaman,” imbuh Sopian. Lebih lanjut Ketua KPU Langkat berharap dukungan anggaran dari DPRD Langkat demi lancarnya pelaksanaan tahapan-tahapan penyelenggaraan pesta demokrasi.
Terhadap dukungan anggaran dan suksesnya kerja KPU, Ketua DPRD Sribana Peranginangin dan Wakil Ketua DPRD Langkat Antoni sepakat akan menindak lanjutinya dengan membicarakannya bersama Pemerintah Kabupaten Langkat pada Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2022.
Ditambahkannya, sebelum berakhirnya pertemuan itu, Ketua Komisi A Dedek Pradesa berpesan kepada KPU Kabupaten Langkat agar tetap berada digaris yang lurus demi menegakkan demokrasi. (mag-6/azw)
RESMIKAN: Wakil Gubernur Sumatera Utara, Musa Rajekshah meresmikan Masjid Al Muttaqin Al Musannif di Dusun III Betung, Desa Silaurakyat, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai),
Jumat (17/9).
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Wakil Gubernur Sumatera Utara, Musa Rajekshah meresmikan masjid ke-23 yang didirikan oleh Yayasan H Anif, Jumat (17/9). Masjid Al Muttaqin Al Musannif berada di Dusun III Betung, Desa Silaurakyat, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai).
RESMIKAN: Wakil Gubernur Sumatera Utara, Musa Rajekshah meresmikan Masjid Al Muttaqin Al Musannif di Dusun III Betung, Desa Silaurakyat, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai),
Jumat (17/9).
Dalam kesempatan itu, Musa Rajekshah yang juga menjabat sebagai Ketua Yayasan H Anif mengajak masyarakat untuk memakmurkan masjid. Sebab, masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, namun juga sebagai wadah bersosialisasi.
“Alhamdulillah, hari ini kita meresmikan masjid yang ke-23 dari total 99 masjid yang akan dibangun. Peran kita saat ini, makmurkanlah masjid, baik untuk salat dan kegiatan keagamaan lainnya. Gunakanlah masjid ini dengan baik,” paparnya.
Musa Rajekshah menambahkan, sesuai dengan pesan almarhum ayahandanya, H Musanif, bahwa hidup harus bermanfaat. Bukan hanya untuk diri sendiri dan keluarga, namun juga bermanfaat untuk orang lain.
“Memang ini pesan ayah saya untuk membangun 99 masjid selagi beliau masih hidup. Namun takdir berkata lain. Beliau meninggal sebelum 99 masjid terbangun dan masjid ini merupakan masjid ke-23. Doakan, kami, anak-anaknya, untuk bisa melanjutkan niat baik almarhum,” ujarnya.
Masjid Al- Muttaqin Al- Musannif merupakan masjid pertama yang dibangun oleh Yayasan H Anif dan tidak menutup kemungkinan, akan ada masjid lainnya.
“Bisa saja, bila ada masjid yang mau dibangun di Sergai ini, nanti bilang ke kami. Akan kami survei dulu, apakah berdekatan dengan masjid lain dan bagaimana dengan jumlah jamaahnya,” paparnya.
Bupati Sergai, Darma Wijaya mengaku bersyukur dengan adanya Masjid Al- Muttaqin Al- Musannif tersebut. Darma Wijaya pun mengaku telah terinpiriasi dengan almarhum H Anif untuk membangun masjid. “Ya benar, ini bukan ria. Saya juga telah membangun satu masjid dan ada satu lagi yang akan dibangun. Saya terinspirasi dari almarhum H Anif yang telah membangun banyak masjid. Semoga ini menjadi amal jariyah,” ujarnya.
Sedangkan Ustad H Azhar Sitompul MA dalam ceramahnya, mengatakan, masjid merupakan sarana yang paling mudah untuk berkomunikasi dengan Allah subhanahu wa ta’ala. Makanya, rajin- rajinlah ke masjid.”Jangan pula terbalik, istrinya rajin ke masjid, malah suaminya tak ke masjid,” ujar Ustad H Azhar Sitompul yang juga menjabat sebagai Sekretaris Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Sumut.
H Azhar Sitompul MA pun mengingatkan kepada seluruh jamaah yang hadir agar selalu memakmurkan masjid. Terlebih lagi, bangunan Masjid Al- Muttaqin Al- Musannif telah rampung dibangun. Tidak hanya megah, namun juga nyaman, karena telah dilengkapi dengan penyejuk udara.
“Di masjid, kita tidak hanya bisa salat, tapi juga mengaji, menikah dan masih banyak lagi kegiatan keagamaan lainnya yang bisa dilakukan masjid. Namun yang perlu diingat, masuk masjid harus bersuci terlebih dahulu. Selain untuk kesehatan, bersuci juga merupakan perintah agama,” paparnya.
Setelah meresmikan masjid, Ketua DPD Partai Golkar Sumut, Musa Rajekshah yang diwakilkan oleh Sekjen, Datok Ilhamsyah meresmikan bedah rumah di Dusun III Betung, Desa Silau Rakyat, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Sergai.Peresmian bedah rumah tersebut ditandai dengan pemberian kunci rumah kepada pemilik rumah, Nek Atma (53).
Datok Ilhamsyah mengatakan, sebanyak 3 unit rumah permanen yang telah dibedah oleh DPD Partai Golkar Sumut dan salah satunya adalah milik Nek Atma. Sedangkan dua unit lainnya juga berada di Dusun III Betung, Desa Silaurakyat, Kecamatan Sei Rampah, Sergai.(ila/azw)
Dengan menempati rumah permanen dari DPD Partai Golkar Sumut itu, Datok Ilhamsyah berharap si pemilik rumah dan keluarganya merasa nyaman. Datok Ilhamsyah juga mengharapkan rezeki Nek Atma bertambah dengan menempati rumah baru dari DPD Partai Golkar Sumut itu. ”Mudah- mudahan merasa nyaman lah bu. Dapat rumah baru, semoga rezekinya juga baru ya,” ujarnya.
Sementara itu, Nek Atma mengaku sangat bersyukur telah mendapatkan rumah baru dari partai berlambang pohon beringin itu. Terlebih lagi, Nek Atma mengaku bahwa rumah yang ditempatinya selama ini hanya terbuat dari papan kayu. ”Sekarang, rumah kami tidak papan lagi dan sudah siap dibangun. Ya, saya bersyukur sekali lah. Saya senang sekali, Golkar Sumut sudah membantu sebesar ini,” papar Nek Atma.
Sebagai single parent karena suaminya telah meninggal pada tahun 2004 lalu, Nek Atma mengaku rumah tersebut sebagai pemberian terbesar yang pernah diterimanya.
“Suami saya sudah meninggal sejak tahun 2004. Saya punya 4 anak dan 10 orang cucu. Pokoknya, saya bangga, senang, bercampur haru lah mendapatkan rumah ini,” pungkasnya. (ila/azw)
MEDAN, SUMUTPOS.CO- Ketua DPRD Sumut Drs Baskami Ginting meminta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk segera mengeluarkan peraturan larangan truk melintas di hari libur, Sabtu dan Minggu, di Jalan Medan-Berastagi dan sebaliknya. Hal ini dimaksudkan, guna menghindari semakin parahnya kemacetan di jalur tersebut.
Jalur Medan-Berastagi macet beberapa waktu lalu.
“Akhir-akhir ini kemacetan di jalur Medan-Berastagi semakin parah. Apalagi setelah Pergub (peraturan gubernur) tentang larangan truk melintas di hari libur, Sabtu dan Minggu dicabut, karena jembatan timbang sudah diambil alih pengelolaanya oleh Kemenhub,” kata Baskami Ginting kepada wartawan, kemarin.
Diakui Baskami, pihaknya juga pernah meminta Kepala Balai Pengelolaan Transportasi Darat (BPTD) Wilayah II Provinsi Sumut segera menyurati Kemenhub RI, agar mengeluarkan peraturan larangan truk melintas di hari libur, Sabtu dan Minggu di Jalan Medan-Berastagi, tapi hingga kini belum ada realisasinya. “Secara umum memang sudah ada peraturan Kemenhub RI bahwa seluruh jalan khusus daerah wisata di Indonesia sudah ada larangan melintas truk di hari libur. Kecuali truk pembawa Sembako, BBM, dan pos,” ujar anggota dewan Dapil Medan ini.
Namun demikian, tandas Ketua Baguna DPD PDI Perjuangan Sumut ini, khusus di Jalan Medan-Berastagi diharapkan ada peraturan secara khusus dari Kemenhub, karena tanpa ada aturan yang jelas, tidak akan dipatuhi para sopir truk dan tidak ada tindakan dari dinas perhubungan maupun aparat kepolisian.
Berdasarkan pengaduan masyarakat ke lembaga legislatif, tambah Baskami, jika truk melintas di hari libur, Sabtu dan Minggu, dipastikan terjadi kemacetan panjang, karena banyak tempat-tempat wisata sepanjang Jalan Medan-Berastagi yang masuk keluar kendaraan pariwisata. “Satu kendaraan saja keluar dari tempat wisata atau ada truk yang mogok, akan terjadi kemacetan panjang karena volume kendaraan umum di hari libur di daerah itu cukup banyak,” katanya.
Guna menghindari kemacetan yang semakin parah, dia mendesak Kemenhub segera membuat peraturan menteri (Permen) atau peraturan Dirjen soal larangan truk lewat jalur Medan-Berastagi. Berkaitan dengan itu, Baskami meminta Dishub Sumut, bekerja sama dengan BBPJN (Balai Besar Pemeliharaan Jalan Nasional) II Medan dan Polda Sumut untuk bekerja sama mendesak Kemenhub agar secepatnya mengeluarkan aturan larangan truk melintas di hari libur, Sabtu dan Minggu tersebut, guna mengurai kemacetan jalur Medan-Berastagi yang semakin parah.
“Dirlantas Polda Sumut dan Dishub Sumut agar tetap melakukan pengawasan di jalur Medan-Berastagi dan bagi kendaraan yang melanggar aturan atau menyerobot jalur tanpa mengikuti antrian pada saat terjadi kemacetan, perlu dilakukan tindakan tegas berupa penilangan, agar menjadi efek jera bagi kendaraan lainnya,” pungkasnya. (adz)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Presiden Joko Widodo menyoroti APBD Kota Medan yang masih mengendap di bank sebesar Rp1,8 triliun. Jokowi pun meminta Wali Kota Medan, Muhammad Bobby Afif Nasution segera menggunakan angaran tersebut.
Muhammad Bobby Afif Nasution.
Menanggapi teguran presiden itu, Bobby membenarkannya. Namun terkait jumlahnya, menurut Bobby, jumlah APBD Kota Medan yang masih mengendap di bank bukanlah Rp1,8 triliun seperti yang disampaikan mertuanya itu, melainkan Rp1,6 triliun.
“Itu sebenarnya jumlahnya Rp1,6 triliun, karena memang yang saya lihat di situ datanya beda-beda sedikit saja,” kata Bobby kepada wartawan, Jumat (17/9).
Bobby pun menjelaskan alasan APBD Medan yang masih mengendap di bank, yakni karena masih banyaknya kegiatan di Pemko Medan yang dalam proses pengerjaan. “Kalau ditanya kenapa, apakah serapannya kurang atau seperti apa? Nah, ini kegiatannya lagi berjalan, memang banyak kegiatan sudah berjalan tapi belum selesai,” ujarnya. Oleh karena itu, kata Bobby, banyak biaya operasional untuk kegiatan di seluruh OPD di Pemko Medan yang masih belum dibayarkan karena belum selesai pengerjaannya. Akibat belum selesai pengerjaan, maka Pemko Medan pun belum melakukan pembayaran. “Jadi kalau belum selesai, belum ada pembayaran. Nanti kalau sudah selesai, baru ada pembayaran,” katanya.
Diterangkan Bobby, dari Rp1,6 triliun APBD Kota Medan yang masih mengendap di bank, ada juga kegiatan yang masih berjalan dan ada juga yang belum dilaksanakan sama sekali. “Yang paling penting itu adalah dari anggaran yang disampaikan yang ada di bank, dari Rp1,6 triliun itu ada beberapa proyek yang sudah selesai tapi belum dibayarkan, tapi ada beberapa projeknya yang memang belum berjalan,” jelasnya.
Hanya saja, Bobby tidak menjelaskan secara rinci, terkait kegiatan apa-apa saja yang belum berjalan dan belum dibayarkan oleh Pemko Medan. “Ini lagi kita petakan, tentunya uang yang ada di sini untuk menggerakkan ekonomi. Peran APBD sangat penting di tengah pandemi Covid-19, ini sebisa mungkin kami gunakan untuk menggerakkan ekonomi daerah,” pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo menegur semua kepala daerah di Sumatera Utara, termasuk menantunya sendiri, Wali Kota Medan Bobby Nasution terkait serapan APBD yang terbilang rendah. Hal ini disampaikan Jokowi saat menggelar rapat koordinasi bersama seluruh kepala daerah dan Forkopimda se-Sumut di rumah dinas Gubernur Sumut, Kamis (16/9).
Jokowi awalnya berbicara soal pertumbuhan ekonomi di Sumut di angka 4,94 persen. Setelah itu, Jokowi berbicara soal angka inflasi Sumut yang di atas nasional.
“Di Sumut hati-hati, pertumbuhan ekonomi di 4,95, berarti di bawah nasional, nasional 7,30. Inflasi sudah di atas nasional. Kita 1,5, inflasi di sini 2,1 persen. Hati-hati dengan inflasi. Artinya, ada barang-barang yang akan naik harganya di Sumatera Utara,” kata Jokowi di.
Jokowi mengingatkan angka pertumbuhan ekonomi di Sumut bisa turun jika Covid-19 tidak dapat dikendalikan. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi ini, kata Jokowi, yang harus dilakukan adalah realisasi APBD. “Realisasi APBD di Sumut 55,2 persen. Yang paling rendah di Mandailing Natal, 28 persen, hati-hati,” ucap Jokowi.
Jokowi kemudian berbicara soal APBD yang masih tersimpan di bank. Jokowi menegur Wali Kota Medan Bobby Nasution karena APBD yang tersimpan di bank mencapai Rp 1,8 triliun. “APBD (Sumut) di bank Rp1,3 triliun, yang terbesar Medan, sudah dicek. Yang bagus APBD realisasi investasi (Sumut) Rp4,1 triliun dan PMDN 9,9. Cek betul angka-angka ini. Saya dapat data dari Menteri Keuangan, nggak akan meleset. Segera lakukan realisasi, serapan anggaran secepatnya, sehingga memudahkan ekonomi di daerah,” jelasnya.
Jokowi kembali mengingatkan untuk bersungguh-sungguh meningkatkan ekonomi daerah. Dia mengingatkan kondisi pandemi saat ini tidak sama dengan kondisi saat belum ada pandemi. “Jangan seperti tahun-tahun normal. Ini adalah dua tahun ini, tahun 2020 dan 2021 tahun, yang tidak normal,” terang Jokowi.
Sebagai informasi, daerah dengan jumlah ABPD tersimpan di bank paling tinggi adalah Medan dengan Rp1,8 triliun, Deliserdang dengan Rp637 miliar, Tapanuli Utara dengan Rp603 miliar. Dilanjutkan Labuhanbatu dengan Rp503 miliar, Nias Rp466 miliar, dan Toba Rp417 miliar.
Gubsu Minta Segera Dibelanjakan
Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi meminta seluruh kepala daerah mempercepat serapan anggaran kepada masyarakat, mengingat pelaksanaan APBD akan masuk periode terakhir atau triwulan IV tahun ini. “Gubsu meminta kepada bupati/wali kota agar segera mengoptimalkan anggaran masing-masing daerahnya, karena salah satu yang berperan menggerakkan roda perekonomian masyarakat adalah mengalirnya dana pemerintah melalui berbagai program,” kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut, Irman Oemar menjawab Sumut Pos, Jumat (17/9).
Instruksi Gubsu ini, menurut Irman, senafas dengan kemauan Presiden Joko Widodo saat memberi pengarahan kepada bupati/wali kota dan Forkopimda se-Provinsi Sumut, di Aula Tengku Rizal Nurdin Rumah Dinas Gubsu, Kamis (16/9) sore. Termasuk persoalan endapan dana APBD milik pemerintah kabupaten/kota di bank, seperti yang diungkap presiden. “Gubsu juga sudah meminta lakukan (serapan anggaran di bank) itu dan optimalkan namun tetap mengikuti peraturan yang ada,” katanya.
Irman menambahkan, dorongan sekaitan serapan anggaran seluruh pemda di Sumut ini, kerap disampaikan Gubernur Edy saat melakukan kunjungan kerja ke kabupaten dan kota, belum lama ini. Seperti saat berada di Kota Tanjung Balai. “Bapak gubernur sampaikan waktu itu agar Pemko Tanjung Balai mempercepat proses tender dan menjalankan program-programnya, terutama program pemulihan ekonomi,” ujarnya.
Bahkan saat melantik Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu, Erik Atrada dan Ellya Rosa Siregar, sambung Irman, dalam amanatnya gubernur meminta pasangan kepala daerah baru tersebut segera menggenjot serapan anggaran yang masih sangat rendah sekali. “Beliau ingatkan bahwa penyerapan anggaran akan berdampak terhadap inflasi di suatu daerah. Apalagi selama pandemi Covid-19, pemerintah praktis hanya mengandalkan dana APBD dan APBN untuk pembangunan,” pungkasnya. (map/prn)
TINJAU VAKSIN:
Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo bersama Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto didampingi Wali Kota Medan Bobby Nasution meninjau vaksinasi di Pasar Induk Laucih, Medan Tuntungan, Jumat (17/9).
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Rendahnya realisasi vaksinasi Covid-19 di Provinsi Sumatera Utara (Sumut), menjadi perhatian serius pemerintah pusat. Setelah Presiden Joko Widodo menyoroti stok vaksin yang masih menumpuk, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo bersama Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto langsung turun tangan untuk membantu percepatan vaksinasi di Sumut, khususnya Kota Medan, sebagai upaya pemulihan kesehatan nasional serta menekan penyebaran Covid-19.
TINJAU VAKSIN:
Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo bersama Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto didampingi Wali Kota Medan Bobby Nasution meninjau vaksinasi di Pasar Induk Laucih, Medan Tuntungan, Jumat (17/9).
“Menindaklanjuti arahan dari Bapak Presiden, saya dan Panglima TNI berkunjung ke sini untuk meninjau langsung. Jadi hari ini ada tiga lokasi vaksinasi di Kota Medan dan salah satunya yakni di Pasar Induk,” kata Kepolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto saat meninjau lokasi vaksinasi di Pasar Induk Laucih, Kecamatan Medan Tuntungan, Jumat (17/9).
Dalam peninjauan vaksinasi itu, Kapolri dan Panglima TNI didampingi Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, Pangdam I/BB, Mayjen TNI Hassanudin, Kapoldasu Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak, Wali Kota Medan, Muhammad Bobby Afif Nasution, Dandim 0201/Medan Kol Inf Agus Setiandar, dan Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Riko Sunarko.
“Terimakasih Pak Wali Kota, saya kira ke depan target pencapaian tujuan vaksinasi bisa segera terwujud. Saya mendapat informasi ada 39.500 vaksinasi yang telah dilakukan di Kota Medan. Ini bagus, semoga terus ditingkatkan. Sesuai arahan presiden target 2,3 juta. Maka perhari harus di atas 114 ribu vaksinasi,” ungkapnya.
Kapolri juga mengimbau masyarakat untuk segara melakukan vaksinasi di gerai-gerai vaksinasi yang telah disediakan. “Bagi masyarakat yang masih ragu untuk divaksin agar segera datang ke gerai vaksinasi yang telah disediakan,” imbaunya.
Jendral bintang empat itu turut memantau langsung proses vaksinasi yang mayoritas diikuti oleh para pedagang. “Target ini harus betul-betul dikejar, agar wilayah Kota Medan bisa menurunkan levelnya dan diikuti wilayah lainnya, sehingga kegiatan masyarakat khususnya ekonomi bisa ditingkatkan dan virus Covid-19 ini bisa dikendalikan,”ujarnya.
Selain meninjau pelaksanaan vaksin, Kapolri dan Panglima TNI juga memimpin video conference dengan jajaran Kodim dan Polresta untuk memantau kesiapan pelaksanaan vaksinasi di masing-masing daerah. “Saya ucapkan terimakasih kepada pemerintah daerah, Dandim dan Kapolres atas kerjasamanya. Tanpa kenal waktu agara pandemi ini bisa terkendali. Mari kita kejar agar bisa sampai di atas target termasuk juga untuk mendeteksi tracing kontak erat agar tiap kabupaten dapat segera masuk pada target yang ditetapkan oleh WHO di bawah 5 persen,” ujar Hadi.
Menurutnya pelaksanaan vaksinasi di pasar cukup tepat. Termasuk juga vaksinasi jemput bola door to door, yang belakangan mulai digalakkan pemerintah daerah bersama stakeholder.
Dalam kesempatan itu, Panglima, Kapolri, Gubsu dan wali kota, turut menyerahkan bantuan berupa paket sembako secara simbolis kepada perwakilan kuli panggul, tukang becak, dan pedagang di Pasar Induk Laucih.
Sementara itu Gubernur Edy mengaku, kegiatan tersebut bisa menjadi motivasi bagi seluruh masyarakat agar mendukung penuh program vaksinasi Covid-19 oleh pemerintah dalam menangani pandemi. Dengan begitu, angka penularan dapat terus ditekan serta melahirkan kekebalan kelompok atau herd immunity. “Yang pasti setelah kita terus berupaya mengatasi pandemi, mari sama-sama kita doakan Sumatera Utara, Indonesia keluar dari kondisi pandemi Covid-19,” katanya.
Ia juga menyadari, capaian realisasi vaksinasi di Sumut masih tergolong rendah. Karenanya, ia meminta seluruh bupati/wali kota bersama Forkopimda dan stakeholder terkait, untuk bergandengan tangan, bahu membahu supaya target tersebut mampu untuk diwujudkan. Apalagi menurut Presiden Joko Widodo, ketersediaan vaksin di Indonesia saat ini sudah mencukupi. Seluruh kepala daerah pun diminta presiden, agar menghabiskan kiriman vaksin yang sudah diberikan oleh pemerintah pusat.
Wali Kota Medan, Bobby Nasution mengatakan, Pemko Medan akan terus gencar melakukan vaksinasi di faskes-faskes yang ada di kecamatan. Hal ini sebagai upaya menekan penyebaran Covid-19 di Kota Medan. Oleh sebab itu, Bobby mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah mendorong percepatan vaksinasi di Kota Medan. “Saya mengucapkan terimakasih kepada TNI dan Polri serta seluruh pihak yang terus mendorong program percepatan vaksinasi di Kota Medan, salah satunya di Pasar Induk Lau Chi. Dengan semakin banyaknya masyarakat mengikuti vaksinasi, saya harap dapat mempercepat terwujudnya kekebalan massal. Meskipun sudah di vaksin, masyarakat juga harus tetap menerapkan prokes dengan ketat agar level PPKM di kota Medan dapat segera turun,” kata Bobby Nasution.
Bobby mengklaim, stok vaksin Covid-19 yang ada saat ini dalam jumlah banyak. Karena itu, Bobby mengaku, akan terus menggecarkan vaksinasi baik secara massal maupun mikro.
Bobby menyebutkan, Senin (13/9) lalu, pihaknya baru menerima stok vaksin sebanyak 100 ribu dosis. Dengan begitu, jumlah vaksin yang ada bertambah menjadi 123 ribu dosis (sebelumnya tersisa 23 ribu dosis). “Stok vaksin yang ada sekitar 65 ribu dosis. Progresnya terus kita kejar. Saat ini lagi banyak-banyaknya (stok vaksin), sehingga akan terus kita gencarkan vaksinasi,” katanya.
Bobby juga mengaku, kemarin di Medan ada lebih dari tiga titik vaksinasi massal. Di sisi lain, vaksinasi mikro juga terus berjalan dimana titiknya di kelurahan. “Meskipun ada vaksinasi massal, vaksinasi mikro juga tetap terus berjalan,” ujarnya.
Dia menambahkan, vaksinasi Covid-19 yang telah gencar dilakukan terus dievaluasi demi tercapainya herd immunity. “Kita diperintahkan (melakukan vaksinasi) dan sudah dijalankan. Namun, tentunya harus dievaluasi apa yang kurang, dan yang diberi masukan akan selalu kita laksanakan. Karena itu, vaksinasi terus kita gencarkan,” pungkasnya.
Sebelumnya, Bobby menyatakan, berdasarkan data dari Kementerian Perekonomian RI, secara nasional, Kota Medan menempati peringkat pertama karena telah melampaui standar vaksinasi nasional yakni sebesar 35 persen. Sebab, vaksinasi yang telah dilakukan di Medan mencapai angka 40 persen. “Alhamdulillah, vaksinasi Kota Medan sudah mencapai 40 persen. Angka ini telah melampaui standar vaksinasi nasional yakni sebesar 35 persen. Vaksinasi ini akan terus kita akselerasi dan berjalan di 41 fasilitas kesehatan (faskes) dari 80 faskes yang ada. Nantinya, jika ketersediaan vaksin mencukupi, maka pelaksanaannya akan terus dimaksimalkan di seluruh faskes dengan bantuan TNI-Polri dan semua pihak,” tutur Bobby belum lama ini. (map/prn/dwi/ris)
DELISERDANG, SUMUTPOS.CO — Bermedia sosial atau medsos boleh-boleh saja. Begitupun jangan terlalu memunculkan informasi atau data pribadi secara berlebihan. Soalnya, itu tergolong sebagai data yang bersifat spesifik.
WEBINAR: Webinar Gerakan Nasional Literasi Digital yang diinisiasi Kementerian Kominfo RI diselenggarakan di Kabupaten Deli Serdang, Sumut, mengangkat tema besar “Privasi dan Keamanan di Dunia Digital” pada 23 Agustus 2021. (IST)
“Data pribadi terdiri dari data yang bersifat umum dan data yang bersifat spesifik. Jika data pribadi terbuka untuk umum, maka orang lain dapat mengetahui nama, alamat, nomor telepon, e-Mail dan lainnya,” kata Setya Rahdiyatmi Kurnia Jatilinuar, dalam Webinar Gerakan Nasional Literasi Digital yang digagas Kemenkominfo RI di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada 23 Agustus 2021.
Data pribadi, ujarnya, merupakan suatu informasi yang berkaitan seseorang sehingga ia dapat digunakan untuk mengidentifikasikan seseorang, yaitu data pemilik.
Data pribadi yang bersifat umum, meliputi nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, dan yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang. Data pribadi yang bersifat spesifik, mencakup data dan informasi kesehatan, data biometrik, data genetika, orientasi seksual, pandangan politik, catatan kejahatan, data anak, data keuangan pribadi, dan data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Sehingga seorang hacker atau orang yang berniat jahat dapat mengakses akun seseorang dan menyalahgunakan data pribadinya. Tips lindungi data pribadi, antara lain gunakan kata sandi berbeda untuk setiap akun di medsos, tidak menampilkan informasi pribadi di medsos, tidak asal unduh aplikasi, atur privasi akun medsos, serta selalu perhatikan alamat URL dari situs yang dikunjungi,” pungkas seorang dosen, seniman, komposer, dan editor tersebut.
Menguatkan pernyataan Setya, Zul Ichwan menyampaikan ruang lingkup privasi yang harus dipahami meliputi informasi pribadi, dokumentasi pribadi, peruntukan informasi pribadi, dan persetujuan tentang informasi pribadi.
“Antisipasi dengan pendampingan, ikut terlibat, kumpulkan informasi, diskusikan jejak digital, serta berpikir sebelum mengunggah. Potensi bahaya jejak digital, meliputi doxing dan framing, akses data pribadi, serta pencurian data pribadi,” katanya.
Jejak digital atau digital footprint, jelas dia merupakan tapak data yang tertinggal setelah beraktivitas di internet. Kegiatan seperti mengirim e-Mail, mengunjungi sebuah website, hingga posting sesuatu di media sosial sudah cukup untuk meninggalkan digital footprint.
“Cara mengelola jejak digital meliputi hindari penyebaran data-data penting, buat password yang kuat untuk tiap akun medsos, jangan unggah sesuatu yang sifatnya terlalu personal, gunakan layanan pelindung data pada device kesayangan, serta cari nama sendiri di Google dan hapus semua informasi sensitif yang ditemukan,” kata Direktur Lembaga Pendidikan Terapan (LPT) Panghengar–Bandung itu.
Dilanjutkan Yordan Panggabean melalui materi ‘Internet Addiction: How Much is it Too Much’. Bahwa kecanduan internet merupakan ketidakmampuan untuk mengontrol penggunaan internet yang mengakibatkan kerusakan serius berbagai aspek kehidupan.
“Gejala-gejala kecanduan internet meliputi merasa ketakutan hidup tanpa internet akan membosankan dan hampa, menghabiskan lebih banyak waktu untuk bermain internet, perasaan yang tidak menyenangkan dan murung ketika tidak online, serta konflik yang berkaitan dengan kegiatan sehari-hari dengan orang sekitar,” kata seorang trainer soft skill and life coach itu.
Tipe kecanduan internet, antara lain kecanduan internet yang melibatkan pornografi, aktivitas online yang sangat berbahaya seperti perjudian online, bermain game online secara obsesif dan kompulsif, melupakan dan mengabaikan orang sekitar, serta dorongan tidak terkendali untuk mengumpulkan dan mengatur data.
“Hal yang harus dilakukan untuk mencegah kecanduan internet, meliputi miliki cita-cita yang kuat hingga memiliki tujuan hidup yang jelas, sukses dengan mental yang sehat, buat jadwal berinternet, serta pilah pilih konten yang positif di internet,” pungkasnya.
Sementara Theo Candra Tarumta, seorang konten kreator di sesi Etika Digital, membahas konten merupakan riwayat hidup yang berhubungan dengan portofolio untuk masa depan. Sikap yang harus dilakukan di dunia digital, meliputi tidak menyebarkan data pribadi, lakukan hal dengan kualitas bukan kuantitas, tidak asal membagikan informasi, baca, cerna, dan cek kebenaran informasi, serta menjadi professional.
“Data pribadi yang tidak boleh disebarkan, meliputi nomor KTP, nomor telepon, e-Mail, dan berbagai data penting lainnya. Menghabiskan waktu dengan unggahan yang tidak perlu tidak hanya menghancurkan engagement rate, tetapi cenderung membahayakan privasi diri. Penyedia layanan untuk mengecek kebenaran informasi, melalui cekfakta.com atau turnbackhoax.id,” pungkasnya.
Webinar diakhiri oleh Sevir Elda, seorang konten kreator dan influencer yang menyimpulkan hasil webinar dari tema yang sudah diangkat oleh para narasumber.
Sebagai keynote speaker, Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi sebelumnya memberikan sambutan tujuan Literasi Digital agar masyarakat cakap dalam menggunakan teknologi digital, bermanfaat dalam membangun daerahnya masing-masing oleh putra putri daerah melalui digital platform.
Diketahui, kegiatan ini sesuai arahan Presiden Joko Widodo tentang pentingnya SDM yang memiliki talenta digital. Berkenaan dengan itu, Kemkominfo melalui Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika menyelenggarakan kegiatan Webinar Indonesia Makin Cakap Digital di Wilayah Sumatera pada 77 kabupaten/kota dari Aceh hingga Lampung.
Ditjen Aptika memiliki target hingga 2024 untuk menjangkau 50 juta masyarakat agar mendapatkan literasi di bidang digital, yakni secara spesifik dimulai pada 2021. Target yang telah dicanangkan adalah 12,5 juta masyarakat dari berbagai kalangan untuk mendapatkan literasi di bidang digital.
Hal ini menjadi sangat penting untuk dilakukan mengingat penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta internet yang semakin masif oleh masyarakat, sehingga implementasi program literasi digital di daerah perlu terus digalakkan. (rel/dek)
SERGAI, SUMUTPOS.CO – Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagub Sumut) Musa Rajekshah kembali meresmikan salah satu Masjid Al Musannif, Jumat (17/9). Kali ini bernama Masjid Al Muttaqin Al Musannif yang berada di Dusun III Betung, Desa Silau Rakyat, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdangbedagai (Sergai).
RESMIKAN: Wagub Sumut Musa Rajekshah memotong pita tanda diresmikannya Masjid Al Muttaqin Al Musannif di Dusun III Betung, Desa Silau Rakyat, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdangbedagai, Jumat (17/9)
Wagub Sumut yang juga Ketua Yayasan H Anif menyampaikan, bahwasanya masjid ini merupakan mesjid ke-23 yang diresmikan dari rencana 99 masjid yang bakal dan sedang dibangun. Dia berharap, masjid ini bisa bermanfaat untuk seluruh umat Islam dan bisa menjadikan daerah ini sebagai masyarakat yang beriman dan beramal sholeh.
“Alhamdulillah ini mesjid ke 23, dan kedepan sedang dibangun beberapa masjid lagi,” ungkapnya.
Ijeck menceritakan, awal mula niat pembangunan 99 masjid ini berlangsung pada sekitar tahun 2000. Saat itu dia yang sering mendampingi ayahnya almarhum H. Anif Bin Gulrang Shah berkunjung ke daerah Tapanuli Selatan, selalu mampir untuk melaksanakan sholat ke masjid-masjid yang ada di daerah.
“Ketika sholat, orang tua itu keningnya selalu berpasir dan kamar mandi juga banyak yang belum berplaster. Dari situ mulai niat untuk membersihkan dan membangun masjid,” jelasnya.
Oleh karena itu, Ijeck menyatakan jika dirinya telah berkomitmen untuk meneruskan pembangunan 99 masjid sesuai dengan yang dicita-citakan ayahandanya ketika masih hidup. Selain itu, dia juga berencana untuk membangun sekolah tahfiz bagi pendidik agama anak-anak.
“Insya Allah kami istiqomah meneruskan pembangunan 99 masjid dan mudah-mudahan tidak berhenti di situ. Mudah-mudahan yang menjadi niat baik ini bisa terealisasi,” harapnya.
Dalam kesempatan ini, Ijeck berharap kepada warga seputaran Masjid Al Muttaqin Al Musannif ini agar terus memakmurkan keberadaan masjid, terutama dengan sholat lima waktu dan kegiatan keagamaan. Selain itu, dia juga meminta masyarakat untuk mendoakan almarhum H Anif dengan tulus dan ikhlas.
“Insya Allah nanti ke depan akan ada di beberapa daerah lain dan di luar Sumut yang sedang lagi proses pembangunan masjid,” pungkasnya.
Sementara itu, Bupati Sergai Darma Wijaya dalam sambutannya menyampaikan rasa terimakasih kepada Wagub Sumut atas pembangunan Masjid Al Muttaqin Al Musannif di Kabupatennya. Untuk itu, dia meminta kepada kenaziran masjid agar merawat masjid ini dengan baik.
Darma mengaku, dalam hal pembangunan masjid ini dirinya juga terinspirasi dari apa yang dilakukan oleh almarhum H Anif. Darma menyebutkan, untuk itu dia juga telah membangun sebuah masjid, namun dinamainya dengan nama ibunya.
“Saya terinspirasi karena banyak guru mengaji yang menyarankan agar banyak bersedekah dan berinfaq karena rezeki itu bisa datang dari mana saja. Namun almarhum H Anif telah melakukannya,” ujarnya.
Terkait pembangunan masjid ini, Arbaiyah warga setempat mengucapkan rasa terimakasihnya karena akhirnya masjid di kampungnya bisa direnovasi menjadi lebih baik.
“Sehingga ibadah akan lebih nyaman dan warga kampung ini menjadi lebih bersemangat untuk melakukan hal kebaikan lainnya bersama-sama,” tandasnya.
Usai melaksanakan peresmian masjid, Wagub Sumut Musa Rajekshah bersama warga langsung menjalankan Sholat Jumat perdana di Masjid Al Muttaqin Al Musannif ini. Turut hadir dalam peresmian masjid ini Wakil Bupati Serdangbedagai Adlin Umar Yusri Tambunan, Sekda Serdangbedagai Faisal Hasrimy jajaran Forkopimda Kabupaten Sergai, unsur pengurus Partai Golkar, Pengurus Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Sumut, Palang Merah Indonesia (PMI), Badan Komunikasi Remaja Mesjid Indonesia (BKPRMI) Sumut, Dewan Mesjid Indonesia (DMI) dan lainnya. (rel/dek)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – PT. XL Axiata, Tbk (XL Axiata) menyalurkan donasi 4 unit Tabung Oksigen dan Regulator ke Vertical Rescue Indonesia (VRI) Sumatera Utara sebagai upaya untuk membantu warga Medan yang sedang menjalankan Isolasi Mandiri di rumah.
Penyerahan donasi langsung diserahkan Head Sustainability & Internal Communication XL Axiata, Andy Satrio Yuddho kepada Ketua Vertical Rescue Indonesia (VRI) Sumatera Utara, Irfan Tri Handoko yang disaksikan oleh Camat Medan Johor, Zulfakhri Ahmadi dan Ketua Pewarta Foto Indonesia (PFI) Medan, Rahmad Suryadi di Taman Cadika, Jl. Karya Wisata, Pangkalan Masyhur, Kec. Medan Johor, Kota Medan, Sumatera Utara, Kamis (16/9).
Head Sustainability & Internal Communication XL Axiata, Andy Satrio Yuddho, mengatakan,”Donasi Tabung Oksigen ini merupakan upaya XL Axiata membantu masyarakat yang terpapar Covid-19 dan sangat membutuhkan tabung oksigen dalam masa isolasi mandiri, apalagi saat ini barang tersebut terbatas stoknya. Dengan adanya donasi ini, kami berharap bantuan ini benar-benar bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin, sehingga menjadi berkah dan bermanfaat untuk masyarakat. ”
Andy menambahkan selain pemberian donasi Tabung Oksigen dan Regulator, saat ini XL Axiata juga sedang menyelenggarakan Sentra Vaksinasi Indonesia Bangkit (SVIB) di Medan, Sumatera Utara.
SVIB dilaksanakan di Gedung Paviliun RSUP H Adam Malik dan juga dilaksanakan di beberapa kantor kecamatan sesuai dengan arahan dari Walikota Medan.
Beberapa kecamatan tersebut antara lain Medan Selayang, Medan Johor, Medan Sunggal dan Medan Tembung.
Vaksinasi telah dilakukan sejak tanggal 8 September 2021 pada tahap pertama selama 21 hari dan tahap kedua 21 hari. Dalam sehari, sentra vaksinasi di RSUP H Adam Malik ini mampu melakukan penyuntikan hingga 500 orang per hari, sedangkan penyuntikan di kecamatan dipersiapkan untuk 200 orang per hari.
Harapannya tentu semakin banyak masyarakat umum yang divaksin, sehingga mengurangi resiko penyebaran virus covid-19, masyarakat terlindungi dan bisa beraktivitas kembali seperti semula sehingga ekonomi meningkat.
SVIB juga mendapatkan dukungan dari Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, Pemerintah Kota Medan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Kepolisian Daerah Sumatra Utara, serta para mitra lainnya.
Ketua Vertical Rescue Indonesia (VRI) Sumatera Utara, Irfan Tri Handoko, mengatakan,”Bantuan ini merupakan pertama sekaligus pengalaman dan tatangan bagi kami untuk membantu masyarakat yang menjalankan isolasi mandiri karena terpapar Covid-19. Selama pandemi ini kami juga sudah bekerjasama dengan Satgas Covid-19 di Sumatera Utara dalam bentuk penyemprotan disinfektan di 21 Kecamatan di Kota Medan. Bagi warga yang membutuhkan tabung oksigen ini bisa mendatangi sekretariat VRI Sumatera Utara di Jalan Eka Rasmi, Komplek Melinjo, Medan Johor, Medan, Sumatera Utara.”
Untuk bisa mengikuti vaksinasi di SVIB, warga bisa mendaftar secara online melalui laman www.xlaxiata.co.id/indonesiabangkit dengan ketentuan antara lain berusia 12 tahun ke atas, warga negara Indonesia dibuktikan dengan NIK, dan melengkapi validasi data pribadi serta verifikasi kondisi kesehatan calon peserta vaksin.
Sebelum dilakukan penyuntikan vaksin, peserta akan menjalani pengecekan kondisi fisik yang dilakukan secara standar kesehatan oleh nakes di lokasi terkait. Sentra Vaksinasi Indonesia Bangkit beroperasi setiap hari Senin-Jumat (di luar hari libur), mulai pukul 08.00 WIB hingga 15.00 WIB.(rel)
Salam Demokrasi tegak lurus …!!! Pada saat ini media sosial adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masarakat Indonesia dalam semua aspek kehidupan baik dalam bidang kehidupan sosial, budaya , bisnis, politik bahkan dalam proses menjalankan pemerintahan di negara ini.
Pada era teknologi seperti saat ini masyarakat tentu tidak asing lagi dengan yang namanya media sosial. Hampir semua kalangan mulai dari anak-anak, remaja, orang dewasa, hingga orang tua pun telah mahir dalam bermedia sosial, apalagi dengan didukung banyaknya smartphone-smartphone canggih dan mudahnya akses internet membuat media sosial seperti tidak dapat terpisahkan dari kehidupan sehari hari.
Dengan media sosial kita dapat dengan mudah mengakses informasi dari manapun, selain itu kita juga bisa berbagi, berpartisipasi , dan menciptakan suatu tulisan atau pengalaman lewat blog atau jejaring sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, Youtube dan masih banyak lagi.
Berdasarkan data pada saat ini laporan perusahaan media asal Inggris, We Are Social mengungkapkan laporan “Digital 2021: The Latest Insights Inti The State of Digital” yang diterbitkan pada 11 Februari 2021, laporan tersebut berisi hasil riset mengenai pola pemakaian media sosial di sejumlah negara termasuk di Indonesia.
Rata-rata orang Indonesia menghabiskan 3 jam 14 menit sehari untuk mengakses media sosial. Dari total populasi Indonesia sebanyak 274,9 juta jiwa, pengguna aktif media sosialnya mencapai 170 juta.(61,8 %) dari jumlah populasi penduduk yang ada di Indonesia.
Kementerian Kominfo sendiri, dari 2018 sampai 31 Mei 2021 secara total menerima sebanyak 1.463.820 laporan. Konten berupa pornografi di urutan pertama sebanyak 1.085.648 situs. Konten perjudian sebanyak 353.594, konten penipuan sebanyak 13.637 temuan. Diikuti konten SARA, kemudian konten hoax yang memprovokasi masyarakat.
Terkait data dan kondisi akan pentingnya media sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, masyarakat mengharapkan pengunaan media sosial mampu meningkatkan kualitas segala aspek kehidupan termasuk di dalamnya peningkatan demokrasi dan toleransi antar anak bangsa di republik ini.
Negara Diharapkan Mampu Memberikan Perlindungan Setiap Warga Negaranya dalam Penggunaan Media Sosial
Berdasarkan amanat undang-undang yang terdapat pada Pasal 28E Ayat (3) UUD 1945 menyatakan: “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”. Tapi selanjutnya menurut Pasal 28 J Ayat (1) disebutkan: “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”. Sedang Pasal 28 J Ayat (2) UUD 1945 mengatakan: “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang, dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.
Artinya, hak atas kebebasan berkomunikasi tidak berarti merupakan kebebasan absolut. Konstitusi membenarkan, bahkan mengamanahkan agar negara membuat undang-undang untuk mengaturnya agar tidak merugikan hak-hak yang dimiliki warga negara lain. Atas dasar amanat UU tersebut dengan lahirnya UU ITE diharapkan Negara mampu memberikan perlindungan setiap warga negaranya dalan pengunaan media sosial.
Pada dasarnya Negara harus hadir untuk memberikan rasa nyaman dalam pengunaan media sosial di tengah-tengah masyarakat karena pada prinsipnya, meskipun setiap orang mempunyai hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, tetapi hak tersebut, tidak menghilangkan hak negara untuk mengatur agar kebebasan untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi tidak melanggar atau merugikan hak-hak orang lain terkhusus dalam pengunaan media sosial.
Peran Media Sosial dalam Alam Demokrasi
Indonesia merupakan salah satu negara dengan pengguna sosial media terbanyak yang ada di dunia. Hampir setiap aspek kehidupan di Indonesia berhubungan dengan media sosial tidak terkecuali dalam hal demokrasi. Indonesia merupakan negara demokrasi yang memberikan hak bagi warga negaranya untuk berpartisipasi atau berpendapat dalam berjalannya suatu negara. Dalam konteks ini media sosial memiliki peran penting dalam penyampaian informasi atau aspirasi dari rakyat kepada pemerintah dalam penggunaannya media sosial memiliki dampak positif dan dampak negatif, dampak tersebut sebenarnya tergantung bijak atau tidaknya individu atau kelompok dalam memanfaatkannya.
Dalam hal demokrasi, media sosial dapat membawa dampak positif yang biasanya dimanfaatkan sebagai media kampanye dalam pemilu untuk menyebarkan informasi yang bertujuan mempengaruhi pembaca agar dapat memilih kandidat dari suatu partai tersebut.
Tidak jarang suatu partai politik membuat tim sukses khusus dalam melakukan kampanye di media sosial demi memikat hati para pemilih agar dapat memenangkan pemilu tersebut. Kampanye di media sosial ini tergolong efektif karena tidak membutuhkan uang yang banyak serta jangkauan audience yang bisa mencakup satu negara. Adapun dampak negatif dari berkembangnya media sosial bagi demokrasi adalah maraknya berita-berita hoax yang dibuat oleh oknum yang tidak bertanggung jawab demi menjatuhkan suatu individu atau kelompok (partai politik).
Selain untuk menjatuhkan, berita hoax atau bohong juga biasa dibuat untuk meningkatkan citra baik suatu partai di mata para pemirsa .Pada dasarnya berita-berita itu dibuat semata mata hanya untuk kepentingan dan keuntungan pribadi.
Selain itu munculnya fake account dan buzzer yang berkeliaran di media sosial juga merupakan dampak negatif dari media sosial. Jika kita tidak dapat bijak dalam menyaring berita yang benar maka kita akan termakan oleh perkataan atau informasi dari buzzer yang dibayar oleh sebuah kelompok demi menjatuhkan kelompok lain.
Ada sedikit ungkapan yang ada ditengah-tengan masyarakat saat ini Sebagai pesan mudah ditangkap. “Rakyat berdemokrasi dengan datang ke TPS tidak sekadar meramaikan pesta demokrasi. Tapi rakyat datang itu ingin kehidupannya berubah lebih baik”.
Oleh karenanya dalam alam kehidupan demokrasi media sosial diharapkan mampu menyediakan ruang komunikasi, interaksi dan informasi antara penggunanya sehingga membuat partai politik sebagai instrumen demokrasi dapat memanfaatkannya untuk menggalang dukungan dengan lebih mudah.
Selain itu kini dengan adanya medsos dan semakin banyaknya alternatif saluran partisipasi politik, maka semakin memperkuat demokrasi dan berpotensi meningkatkan kualitasnya. Hal ini peluang masyarakat untuk mengawasi, mengontrol dan mengkritisi jalannya pemerintahan semakin besar.”
Peran Media Sosial dalam Merawat Toleransi
Sedikit kita mengulas eforia pengunaan media sosial (medsos) selama pelaksanaan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 yang telah membuat kondisi sosial kemasyarakatan bangsa Indonesia menjadi bergeser. Masyarakat Indonesia yang dulu dikenal ramah dan santun menjadi mudah marah, yang dulu guyub dan suka musyawarah menjadi manusia yang egois dan menang sendiri.
Bahkan medsos juga untuk menyuarakan narasi-narasi negatif seperti intoleransi, radikalisme, terorisme, dan ekstremisme. Kegaduhan di medsos ini ada kaitannya dengan kebebasan berpendapat pemilik akun medsos. Makanya jauh-jauh hari diharapkan pemilik akun media sosial seharusnya memiliki tanggung jawab terhadap dirinya, terhadap lingkungan sekitarnya, terhadap hari ini, terhadap masa depan.
Medsos telah membuat masyarakat keblinger sehingga gempuran narasi intoleransi, radikalisme, terorisme, ektremisme, banyak berseliweran di dunia maya. Hal ini tidak bisa dibiarkan, agar kondisi sosial kemasyarakatan baik di dunia maya dan dunia nyata bisa lebih sejuk, damai, guyub, sesuai ciri utama bangsa Indonesia.
Cara untuk mengembalikan itu semua, diharapkan pemilik akun pada dunia maya yaitu media online, menyuarakan narasi yang menyejukkan, dan tidak lagi mengunggah konten berbau radikalisme, terorisme, dan intoleransi. Kita harus kembali ke kaidah atau atau warisan pendiri bangsa. Ada banyak teknologi yang ditinggalkan pendiri bangsa untuk Indonesia seperti musyawarah mufakat, toleransi, tepo seliro di dunia nyata dan dunia maya,
Berbicara tentang medsos dan berbagai fenomena yang ditimbulkan, tidak lepas dari kepemimpinan bangsa di republik ini. para pemimpin bangsa harus walk the top dan mampu memberikan contoh kepada masyarakat dengan menghindari isu tentang radikalisme, terorisme, dan intoleransi.
Para pemimpin harus bisa mengajak masyarakat agar tidak memberikan stigma radikal, intoleran, ekstremis kepada orang Indonesia lainnya.
Yang boleh memberikan stigma radikal, ekstremiss, intoleransi hanya hukum. Jadi tidak boleh individu yang memberikan stempel negatif kepada orang lain. Kalau itu terjadi, insyaallah musyawarah mufakat, tepo seliro, toleransi, dan persatuan Indonesia bisa terwujud dengan baik.
