31 C
Medan
Monday, April 13, 2026
Home Blog Page 3243

Pembeli Sepi, Penjualan Anjlok, Pedagang Pasar Marelan Kibarkan Bendera Putih

ANGKAT BENDERA PUTIH: Pedagang Pasar Tridisional Marelan di Jalan Marelan Raya, Kecamatan Medan Marelan, mengangkat bendera putih sebagai tanda menyerah atas kondisi sepinya pembeli.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kondisi ini semakin diperparah dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level IV di Kota Medan diperpanjang sejak 3 hingga 9 Agustus 2021. Para pedagang tersebut, mengklaim penjualan semakin anjlok. “Kami para pedagang mendukung PPKM tapi hari ini kami menyerah, jadi biarlah kami tetap berjualan walau kami harus mati pelan-pelan,” teriak para pedagang sambil mengibarkan bendera merah putih di Pasar Tradisional Marelan.

ANGKAT BENDERA PUTIH: Pedagang Pasar Tridisional Marelan di Jalan Marelan Raya, Kecamatan Medan Marelan, mengangkat bendera putih sebagai tanda menyerah atas kondisi sepinya pembeli.

Para pedagang ini, mengibarkan bendera putih karena transaksi jual beli kebutuhan pokok di Pasar Tradisional Marelan, terus menurun setiap harinya. sehingga pedagang dinilai merugi.

“Kalau dibilang omset anjlok berapa persen sudah tak terkatakan, kadang dalam sehari gak ada buka dasar (gak ada yang membeli), sayuran sudah berhari-hari busuk tidak bisa dijual,” ungkap seorang pedagang, Irwansyah kepada wartawan, kemarin.

Irwansyah yang merupakan Pengurus Apsindo Pasar Medan Marelan ini, menjelaskan, kondisi pedagang di pasar ini, sangat memperhatikan terkena imbas pandemi Covid-19. Hal ini sangat terdampak dengan perekonomian pedagang sendiri.”Di sini (Pasar Marelan) ada 800 pedagang, semua terdampak PPKM, ada yang udah gulur tikar,” tutur Irwansyah.

Dengan kondisi ini, para pedagang yang sudah tidak tahu harus berbuat apa, akhirnya menyerah terhadap situasi dengan melambaikan bendera putih, menyerah, berharap ada bantuan dari pemerintah.

Irwansyah mengungkapkan, kondisi terpuruk dirasakan oleh pedagang ini, belum tersentuh bantuan diberikan oleh pemerintah. Sehingga mereka mengharapakan bantuan tersebut.”Pemerintah mohonlah perhatikan kami, bantuan UMKM itu, nengok anggaran udah ada tapi kenapa kami belum dapat kucuran,” pungkas Irwansyah.

Sebelumnya, hal yang sama juga sudah dilakukan sejumlah pedagang kuliner malam di kawasan Komplek MMTC, Jalan Pancing, Kota Medan, menggelar aksi mengibarkan bendera putih. Aksi tersebut sebagai simbol kesedihan dan menyerahnya para pelaku usaha, akibat dampak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).”Sejak masa new normal di tahun lalu, kami sudah mulai mencoba terus untuk bertahan. Tapi di hari ini, kami mengangkat bendera putih sebagai tanda bahwa kekuatan kami juga ada batasnya,” ungkap Robert, salah seorang pedangan kuliner malam.

Tak hanya memasang bendera putih di lapak dagang mereka, para pedagang juga menumpahkan keluh kesah mereka di sejumlah spanduk dan poster. Para pedagang mengeluh, sejak diterapkannya PPKM, pendapatan mereka anjlok karena tempat-tempat kuliner sepi pengunjung. Mereka pun mengaku kesulitan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.”Kami ini cari makan hari ini untuk makan hari ini. Bukannya mencari makan hari ini, untuk ditabung dan foya-foya. Kami disini memiliki kesamaan dalam berdagang, peraturan yang ada ini membuat kami tidak sanggup membayar uang sekolah, membayar listrik, dan tagihan-tagihan lain. Bahkan kami pun harus berutang ke sana-sini agar kehidupan kami bisa tetap berjalan,” ujarnya. (gus/bbs)

.

Teks foto : Pedagang Pasar Tradisional Marelan, Kota Medan.(ist)

Akomodir Tuntutan Warga, Lurah Sari Rejo Nonaktifkan Kepling WPS

KETERANGAN: Lurah Sari Rejo, Nurainun Usman memberikan keterangan terkait Kepling 2 yang dinonaktifkan.markus/sumutpos.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Tuntutan masyarakat dalam aksi unjuk rasa ke Kelurahan Sari Rejo, Kecamatan Medan Polonia terkait tindakan ‘pilih kasih’ yang dilakukan Kepala Lingkungan 2 dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) PPKM Level IV dari Pemko Medan disebut sudah diakomodir oleh Lurah Sari Rejo dengan menonaktifkan Kepala Lingkungan 2 berinisial WPS.

KETERANGAN: Lurah Sari Rejo, Nurainun Usman memberikan keterangan terkait Kepling 2 yang dinonaktifkan.markus/sumutpos.

Lurah Sari Rejo, Nurainun Usman mengatakan, Kepala Lingkungan 2 berinisial WPS itu sudah dinonaktifkan dari tugasnya karena dituding tidak transparan dan tidak mengayomi warga secara keseluruhan.

Dikatakan Nurainun, adanya warga yang terdampak PPKM Darurat dan menyambangi kantornya adalah warga yang belum mendapat paket bansos berupa 20kg beras, 2kg gula pasir dan 1 liter minyak goreng. Padahal, sebagian masyarakat belum mendapatkannya karena kurangnya koordinasi.”Sebenarnya karena kurang koordinasi saja antara Kepling dan warga,” ucap Nurainun kepada wartawan, Rabu (4/8).

Dijelaskannya, oknum Kepling 2 WPS baru saja diangkat melalui SK pengangkatan pada bulan Mei 2021 yang lalu dikarenakan Kepling sebelumnya telah meninggal dunia. Namun oknum WPS ternyata tidak disukai sebagian warga. Pada saat pendataan warga pada 12 Juli, ada sejumlah warga yang tidak menyerahkan foto copy Kartu Keluarga (KK) yang diminta sebagai syarat pendataan kepada Kepling WPS, namun justru ke orang lain.

“Akhirnya ada warga yang tidak terdata. Itu pun sebagian warga yang sebelumnya pernah mendapat bansos, tetap kita masukkan datanya dan bantuannya masih ada di kantor Lurah,” ujar Nurainun.

Dijelaskan Nurainun, saat ini pihaknya sudah melakukan pendataan kembali kepada warga lingkungan 2.”Bagi warga yang unjukrasa dan ternyata berhak mendapat bantuan, sudah kita data kembali. Nantinya bila ada bantuan tahap betikutnya dan jumlahnya mencukupi, pasti akan dapat. Saat itu, di lingkungan 2 sendiri, ada 96 KK yang mendapat bansos,” jelasnya.

Terkait proses penonaktifan WPS yang merupakan oknum Kepling 2, Nurainun mengaku jika pihaknya memang sudah menonaktifkannya melalui Keputusan Camat Medan Polonia.

“Pertimbangan kita karena WPS dinilai tidak mampu memberikan suasana kondusif ditengah masyarakat. Surat penonaktifan sudah diterbitkan Camat Medan Polonia tertanggal 19 Juli 2021 No 800/369 perihal evaluasi kinerja Kepling II,” jelas Nurainun seraya menyebut telah menunjuk Sutiono selaku Trantib di Kelurahan Sari Rejo menjadi Pejabat Harian Kepling II.

Terkait adanya penutupan pintu utama Kantor Lurah Sari Rejo dengan jerjak besi, Nurainun menuturkan jika hal itu dilakukan bukan karena adanya aksi unjuk rasa. Akan tetapi, pintu jerjak besi memang sudah dipasang sebulan sebelumnya hingga saat ini dikarenakan beberapa orang di kantor itu, termasuk Nur Ainun sendiri pernah terpapar Covid 19. “Pintu samping aja kita buka, akses untuk mengurangi mobilisasi keluar masuk kantor. Pelayanan masyarakat tetap kita nomor satukan,” tuturnya.

Sementara itu, Anggota Komisi I DPRD Medan, Robi Barus mendukung kebijakan pihak Kecamatan dan Kelurahan yang merespon aspirasi warga. Menurut Robi, Lurah memang harus cepat melakukan tindakan demi terciptanya suasana kondusifitas di tengah masyarakt.

“Ke depannya, untuk pengangkatan kepling, kita sarankan Lurah dan Camat mengikuti Perwal (Peraturan Walikota) dan Perda Kota Medan tentang Kepling, sehingga tidak terjadi keributan ataupun kegaduhan di tengah-tengah masyarakat,” pungkasnya. (map/ila)

PB SPAMI Sumut Bakal Dirikan Perwakilan di Kabupaten/Kota

BERSAMA: Pengurus PB SPAMI Sumut melakukan foto bersama usai memberikan keterangan. deking/sumutpos.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pengurus Besar Serikat Persaudaraan Anak Melayu Indonesia (PB SPAMI) Sumut siap hadir di daerah. Mereka berencana membentuknya pengurus daerah di setiap kabupaten/kota Sumatera Utara.

BERSAMA: Pengurus PB SPAMI Sumut melakukan foto bersama usai memberikan keterangan. deking/sumutpos.

Demikian hal ini disampaikan Ketua Umum PB SPAMI Sumut, TM Dicky Anggara didampingi Wakil ketua, T.M. Nuzlan,Sekum T. Muzaffar Shah dan Bendahara Umum Herita, di Medan, Rabu (4/8).

Dikatakan, tujuan dibentuknya SPAMI Sumut yang dirikan pada tahun 2018 silam oleh Tengku Zumrizal dan Taufiqurrahman ini, untuk menjalin tali persaudaraan di kalangan masyarakat Melayu. Kemudian memberikan perlindungan kepada para pekerja baik di Sumut.

Untuk itu, SPAMI Sumut saat ini sedang menyiapkan badan hukum agar dapat menyuarakan aspirasi para pekerja anak Melayu. Dengan demikian, terakomodir semua baik keluhan dan masalah upah khususnya yang bekerja sebagai karyawan di perusahaan swasta.

“Maka dari itu, kita selaku pengurus besar akan terus bekerja dalam hal memberikan masukan dan perlindungan bagi anak Melayu yang saat ii tersebar di Sumut,” kata Dicky Anggara.

Selain itu, SPAMI ingin mendidik putra-putri Melayu menjadi pemimpin. Sebab menurut TM Dicky Anggara bersama T Muzaffar Shah, anak- anak Melayu sebenarnya memiliki potensi besar untuk dijadikan pemimpin di manapun dia bekerja.

Seperti di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Tirtanadi sendiri, menurut T Muza, harus di contoh. Sebab di perusahaan ini pembentukan karakter sebagai pemimpin terus dilakukan. Untuk itulah, para anak Melayu agar tak termarzinalkan, harus bisa tampil positif ke depan.

“Kan tak mungkin hal ini terus kita dibiarkan, melainkan harus kita sikapi positif dengan dibuat kegiatan penataran tentang bagaimana menjadi seorang pemimpin dan sebagainya agar lebih baik ke depan,” ucapnya lagi.

Mereka juga siap mengakomodir semua masukan dan keluhan warga Medan Utara serta dimanapun itu selagi dalam ruang lingkup Sumatera Utara. “Mudah-mudahan tak ada halangan agar pembentukan pengurus daerah secepatnya rampung,” ujar Muza.

Mengenai program kerja, lanjut T Muza, dalam waktu dekat ini akan mendirikan sebuah perusahaan bidang jasa, perdagangan dan sebagainya bersifat online dengan tujuan untuk menampung semua Usaha Kecil Menengah (UKM) milik orang Melayu, sehingga dapat dipromosikan ke tengah masayarakat luas.

“Ya kita akan rampungkan semua persyaratan untuk menjadikan sebuah perusahaan agar dapat promosikan semua hasil dari home indutri milik orang Melayu nantinya,” pungkas Muza mengakhiri. (dek/ila)

Hari Kedua Aksi Peduli Yasora, 1.000 Nasi Bungkus Habis Dibagikan Dalam Waktu 40 Menit

AKSI PEDULI: Ketua Membidangi Sosial Yasora  Tok Tong Che memberikan nasi bungkus kepada salah seorang warga,  ketika menggelar aksi peduli membagikan nasi bungkus  gratis hari kedua di Jalan Asia Medan, Rabu (3/8).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Memasuki hari kedua aksi peduli Yayasan Sosial Angsapura (Yasora) Medan terhadap warga terdampak PPKM di sekitar Jalan Asia, Keluarga Besar Yasora dibantu Muspika di kawasan Medan Area serta mitra dan elemen masyarakat lainnya berhasil membagikan sebanyak 1000 nasi bungkus gratis, Rabu (3/8).

AKSI PEDULI: Ketua Membidangi Sosial Yasora  Tok Tong Che memberikan nasi bungkus kepada salah seorang warga,  ketika menggelar aksi peduli membagikan nasi bungkus  gratis hari kedua di Jalan Asia Medan, Rabu (3/8).

Aksi peduli Yasora dengan membagikan nasi bungkus gratis melibatkan Polsek Medan Area,  Koramil,  Kecamatan Medan Area serta unsur Kelurahan Sei Rengas II lainnya itu dimulai pukul 11.00 WIB.  “Dalam waktu 40 menit saja, nasi bungkus gratis yang kita bagikan di 6 posko yang tersebar di seputar Jalan Asia telah ludes dibagi-bagikan kepada warga sekitar dan warga pengguna jalan lainnya yang melintas di seputaran jalan tersebut,” ujar Ketua Umum Yasora Medan Drs Ronald Tok melalui Ketua Membidangi Sosial Tok Tong Che di salah satu posko di Jalan Asia. 

Menurut Tok Tong Che,  tinggi animo dan antusias warga dan pengguna jalan lainnya yang terdampak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)  yang diperpanjang hingga sepekan ke depan,  membuat jajaran pengurus harus mengevaluasi pembagian nasi bungkus gratis di hari pertama. Pada hari pertama pembagian nasi bungkus berhasil menyalurkan kurang lebih 500 bungkus. Dan selanjutnya,  akan dimonitoring dan dievaluasi bila lonjakan jumlah itu terus mengalami peningkatan. 

“Kita menyadari betul selama PPKM ini diberlakukan, banyak saudara-saudara kita yang kesulitan makan, apalagi yang pekerja harian. Jadi kita akan bagikan ribuan paket makanan untuk warga, dan pengguna jalan yang melintas di Jalan Asia. Pembagian makanan tersebut akan berlangsung selama 10 hari ke depan, dan diberlakukan skenario penerapan protokol kesehatan agar tidak terjadi kerumunan,” ujar Tok Tong Che. 

Ditambahkannya, pembagian nasi bungkus gratis dilakukan hingga 10 hari ke depan. “Kita bagikan di jam makan siang, dan sudah disediakan beberapa tenda makanan yang dilengkapi petugas untuk menyalurkan makanan sehat, bersih, juga halal pastinya. Kita kerja sama dengan Polsek, Koramil, dan pihak kelurahan agar prokes tetap diterapkan,” tutur Tok Tong Che.

Sementara,  dari siaran pers yang diterima kemarin,  Lurah Kelurahan Sei Rengas II, Fauzi Hasibuan, menyambut baik program amal yang dikerjakan Yasora dan tim di lapangan. Diharapkan nantinya banyak komunitas, pengusaha, dan yayasan lainnya yang tergerak keinginannya untuk berdonasi dan membantu warga yang kesusahan.

“Kami dari kelurahan sangat mengapresiasi kegiatan baik ini, selama 10 hari ke depan. Kita akan sama-sama pantau agar berjalan lancar kegiatan ini, dan semoga nantinya akan ada lagi pengusaha, komunitas, dan yayasan yang tergerak hatinya untuk gotong royong membantu warga yang kesulitan saat PPKM, seperti imbauan bapak presiden kita,” kata Fauzi.

Terpisah, Sariani (60) salah seorang warga yang melintas dan ikut merasakan paket nasi bungkus dari Yasora mengaku sangat bersyukur karena siang itu dia tidak perlu mengeluarkan uang untuk membeli makan siang. “Alhamdulillah, terbantu kali ini apalagi saya berusia lanjut, jadi tidak perlu keluarin uang buat beli makan siang lagi, terima kasih buat Keluarga Besar Yasora  yang menggelar kegiatan ini,” kata Sariani. 

Aksi peduli pembagian nasi bungkus gratis tersebut turut dihadiri Sekretaris Umum dr Leo Merry,  Wakabid III Membidangi Organisasi dan Humas Djono Ngatiman, Kabid Balai Persemayaman Angsapura (BPA) Suhardi Rusman, Wakabid I BPA Asai,  Wakabid III BPA Kasan Tasman,  Kabid Tempat Persemayaman Angsapura (TPA) Darwin,  Anggota TPA Bun Han,  Ketua Membidangi Pemuda dan Olahraga Iskandar Budiman,  Kabid dan Wakabid Membidangi Pemuda dan Olahraga Yansen Wijaya dan Arifin, Anggota Membidangi Pemuda dan Olahraga Rudi serta pengurus lainnya. (ila)

Anggota Paskibra Dapat Sepatu Rusak, Wali Kota Binjai Diminta Bertindak

RUSAK: Seorang anggota paskibra Binjai 2021 menunjukkan sepatunya yang rusak.

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Pengadaan sepatu rusak oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Binjai yang diperuntukan kepada anggota pasukan pengibar bendera masih menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Bahkan, mantan anggota paskibra kecewa mendengar adanya pengadaan sepatu rusak tersebut.

RUSAK: Seorang anggota paskibra Binjai 2021 menunjukkan sepatunya yang rusak.

“Ya, saya kecewa sekali melihat sepatu yang diberikan oleh Dispora kepada adik-adik paskibra dengan kondisi lekang seperti itu. Saya menyesalkan adanya seperti ini,” ujar Anggota Paskibra Binjai tahun 1994, Maruli Malau ketika dimintai tanggapannya, Rabu (4/8).

Terlebih, uang untuk membeli sepatu olahraga demi menunjang latihan anak-anak paskibra ini menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Binjai. “Kita kecewa atas tindakan Dispora yang memberikan atribut kepada anggota calon paskibra yang tidak standart. Sepatu yang dipakai sehari sudah jebol,” beber mantan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Binjai ini.

Maruli mulanya sempat tak yakin mendengar kabar tersebut. Karenanya, dia turun ke lapangan melihat langsung kondisi tersebut. Bahkan, dia juga menanyakan kepada anggota paskibra terkait sepatu yang rusak dari Dispora Kota Binjai tersebut.

“Saya menduga kualitasnya tidak standart. Hasil saya turun ke lapangan, ada 16 orang yang mendapat sepatu rusak,” kata dia.

Menurut Maruli, zamannya saat Wali Kota Binjai Abadi Barus, juga mendapat sepatu. Namun, bukan sepatu olahraga untuk dipakai latihan.

“Zaman saya waktu itu sepatu yang dipakai untuk pas upacara hari kemerdekaan Indonesia, waktu mengibarkan bendera,” ujar dia.

Karenanya, dia meminta agar Wali Kota Binjai, H Amir Hamzah menindak tegas oknum panitia pengadaan hingga pucuk pimpinan di Dispora terkait sepatu rusak tersebut.

“Bahkan, aparat penegak hukum juga harus menelusuri dugaan penyelewengan dalam pengadaan ini agar tidak terulang kembali peristiwa memalukan seperti ini. Kepada Wali Kota Binjai, sekiranya dapat menindak tegas Kadispora yang diduga menyepelekan adik-adik paskibra,” tandasnya.

Diketahui, pasca mencuat berita pengadaan sepatu rusak ke permukaan, Kadispora Binjai, Nani Sundari memerintahkan Kabid Pemuda, Sri Mustika untuk menyerahkan uang Rp30 ribu kepada anak-anak paskibra. Tujuannya, agar uang tersebut digunakan untuk memperbaiki atau menjahit ulang sol sepatu yang lekang dari lemnya.

Sebelumnya, Dispora Kota Binjai diduga tak teliti dalam hal pengadaan 100 buah pasang sepatu olahraga bagi anggota Paskibra tahun 2021. Bahkan diduga, sepatu merek Adidas warna merah tersebut tak sesuai spesifikasi.

Selain itu, terdapat kerusakan berupa terlepasnya punggung sepatu dari tapak. Ironisnya, seluruh sepatu yang mengalami kerusakan. Harga sepatu sepasangnya dianggarkan Rp320.700, termasuk pajak. (ted)

Biaya Pendaftaran dan Pencairan BPUM Tidak Dipungut Biaya

Kadis Koperasi Langkat, TM AUZAI.

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Isu pengutipan biaya pendaftaran bantuan Covid-19 untuk pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), yakni BPUM (Bantuan Produktif Usaha Mikro) oleh oknum di Kelurahan Batang Serangan, Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat, tidak benar.

Kadis Koperasi Langkat, TM AUZAI.

Hal ini ditegaskan oleh Lurah Batang Serangan, Sardi dan Kepling Pajak Kelurahan Batang Serangan, M. Necis Erlandani. Mereka menyatakan tidak ada melakukan intruksi, dan melakukan pengutipan uang pendaftaran bantuan BPUM. Begitu juga menjanjikan setiap yang terdaftar harus mendapat bantuan BPUM. Pernyataan itu dibuat secara tertulis, sebagai surat pernyataan yang dilengkapi materai Rp10.000.

Selain itu, ada sekitar kurang lebih 31 warga mengaku dan menandatangani surat pernyataan, yang menyatakan tidak pernah dikutip uang pada proses pendaftaran permohonan bantuan pelaku usaha mikro.

Hal tersebut disampaikan Kadis Koperasi Langkat T. M Auzai, di Ruang Kerjanya, Kantor Dinas Koperasi Langkat, Stabat Selasa (3/8)

“Benar Lurah Batang Serangan, Kepling Pajak dan sejumlah masyarakatnya telah membuat surat pernyataan, tidak ada pengutipan dan dikutip biaya pendaftaran BPUM,” terang Auzai.

Auzai mengetahui hal itu, sebab pihaknya telah turun langsung ke lapangan. Yakni mengunjungi Lingkungan Pajak Kelurahan Barang Serangan, untuk menemui Lurah, Kepling dan masyarakat yang bersangkutan disana.

Hasilnya diketahui, pihak Kelurahan mengaku tidak pernah meminta dan masyarakat tidak pernah diminta biaya pendaftaran permohon dimaksud. (yas/han)

DPRD Terima Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Dairi 2020

VIRTUAL: Bupati Dairi, Eddy KA Berutu (pakai peci) didampingi sejumlah pimpinan OPD mengikuti Sidang Paripurna DPRD pengesahan Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Dairi tahun anggaran 2020.RUDY SITANGGANG/SUMUT POS.

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Enam fraksi DPRD Kabupaten Dairi menerima rancangan peraturan daerah (Ranperda) pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Dairi tahun anggaran 2020 menjadi peraturan daerah (Perda).

VIRTUAL: Bupati Dairi, Eddy KA Berutu (pakai peci) didampingi sejumlah pimpinan OPD mengikuti Sidang Paripurna DPRD pengesahan Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Dairi tahun anggaran 2020.RUDY SITANGGANG/SUMUT POS.

Pemandangan akhir fraksi DPRD disampaikan pada Sidang Paripurna Dewan yang digelar secara virtual, dengan agenda mendengarkan pandangan akhir fraksi dipimpin Ketua DPRD, Sabam Sibarani, Selasa (3/7).

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Rahmatsyah Munthe menerangkan, sebelum pembacaan pandangan akhir fraksi, Sekretaris Badan Anggaran (Banggar), Nasib Marudur Sihombing membacakan rekomendasi banggar.

Dalam rekomendasi itu, Banggar menyarankan agar Pemkab Dairi benar-benar melakukan penelitian dan evaluasi terkait dana desa, agar pengalokasiannya tepat sasaran. DPRD juga meminta Bupati supaya menginstruksikan managemen RSU Sidikalang segera membagikan jasa pelayanan tenaga kesehatan.

DPRD juga menyoroti masalah penataan aset daerah supaya diperbaiki. Dan paling penting lagi lanjut Nasib, terkait penanganan masyarakat/pasien terkonfirmasi Covid-19, supaya Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Dairi bekerja lebih maksimal.

Karena dewan menilai, penanganan masyarakat terkonfirmasi atau yang kontak erat belum maksimal, sehingga penularan masih tinggi dan kabupaten Dairi sampai saat ini, masih melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3.

Rahmatsyah mengatakan, keenam fraksi yang menerima Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Dairi tahun 2020 itu yakni fraksi Hanura, Gerindra, Nasdem, PDI Perjuangan, Golkar serta Pertaki. Sedangkan fraksi Demokrat, menyatakan tidak dapat menerima Ranperda tersebut untuk disahkan menjadi Perda.

Keenam fraksi memyampaikan saran dan masukan untuk mengoptimalkan penanganan Covid-19, serta sektor lain seperti pertanian, pendidikan dan lainya.

Sementara pandangan akhir fraksi Demokrat yang dibacakan Ketua fraksi Demokrat, Mardaulat Girsang menyoroti berbagai program dilakukan tahun anggaran 2020 lalu, tidak berjalan sesuai diharapkan. Mardaulat mengatakan, banyak aspirasi masyarakat yang ditampung dewan saat reses belum diakomodir pemerintah.

Fraksi Demokrat juga menyoroti managemen RSUD Sidikalang, agar dapat menjalin koordinasi yang baik dengan para tenaga kesehatan sehingga tercipta suasana yang kondusif.

Bupati Dairi, Eddy Kelemg Ate Berutu menyampaikan apresiasi kepada dewan karena Sidang Paripurna bisa berjalan baik meskipun lewat virtual. Eddy mengatakan, perbedaan pendapat merupakan dinamika berdemokrasi. Ia mengatakan, semua saran dan masukan disampaikan dewan sangat berharga untuk evaluasi dan perbaikan kami ke depan.

Semua masukan itu akan kami tindaklanjuti melalui semua organisasi perangkat daerah (OPD). Eddy menambahkan, hasil kesepakatan ini akan kami sampaikan ke Gubernur Sumatera Utara untuk proses evaluasi. (rud/han)

Kasus Dugaan Korupsi Dana Desa TA 2017, Mantan Kades Batu Gungun Ditetapkan Jadi Tersangka

TERANGKAN: Kasubbag Humas Polres Dairi, Iptu Donny Saleh (kanan) dan Kanit Tipikor, Ipda Tobok Panggabean menerangkan penetapan tersangka korupsi DD terhadap mantan Kades Batu Gungun, Kecamatan Gunung Sitember, Kabupaten Dairi. RUDY SITANGGANG/SUMUT POS.

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Unit Tipikor Polres Dairi menetapkan mantan Kepala Desa Batu Gungun, Kecamatan Gunung Sitember, Kabupaten Dairi, Mahadi Parningotan Siregar MPS (45) sebagai tersangka korupsi penggunaan Dana Desa (DD) tahun anggaran 2017 sebesar Rp400 juta lebih.

TERANGKAN: Kasubbag Humas Polres Dairi, Iptu Donny Saleh (kanan) dan Kanit Tipikor, Ipda Tobok Panggabean menerangkan penetapan tersangka korupsi DD terhadap mantan Kades Batu Gungun, Kecamatan Gunung Sitember, Kabupaten Dairi. RUDY SITANGGANG/SUMUT POS.

Kapolres Dairi AKBP Ferio Sano Ginting melalui Kasubbag Humas Polres, Iptu Donny Saleh bersama Kanit Tipikor, Ipda Tobok Panggabean kepada wartawan, memaparkan, mantan Kades Batu Gungun periode 2012-2018, diperiksa Sebagai tersangka, Senin (2/7).

Tobok Panggabean menerangkan, penetapan tersangka MPS, setelah dilakukan gelar perkara di Wassidik Ditreskrimsus Polda Sumut akhir bulan Juni 2021. Ia menyebut, dalam panggilan pertama yang bersangkutan tidak hadir.

Lalu, dilakukan pemanggilan kedua yang bersangkutan hadir, Senin (2/7), namun tersangka minta pemdampingan kuasa hukum. Dan pemeriksaan akan dilakukan hari ini, Kamis(5/7).

Tobok menjelaskan, kasus itu bergulir berdasaarkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) Inspektorat Kabupaten Dairi, mengindikasikan ada kerugian negara. Tobok menyebut, penyidikan kasus korupsi itu dilakukan tahun 2019.

Dalam kasus ini, pekerjaan dilakukan oleh pihak ketiga. Padahal setiap kegiatan sudah bentuk tim, yakni tim pelaksana kegiatan (TPK) dan panitia penerima hasil pekerjaan (PPHP) yang semuanya dari masyarakat.

Tetapi tim yang dibentuk tersebut, tidak dilibatkan Kades malah memberikan pekerjaan ke pihak ketiga (rekanan), tidak dikerjakan ditahun berjalan, tidak sesuai volume pekerjaan serta bahan yang dipergunakan tidak sesuai rencana anggaran belanja (RAB).

Kegiatan tersebut untuk pembangunan kegiatan perpipaan dan penambahan MCK dengan sumber dana dari Dana Desa Batu Gungun tahun 2017 sebesar Rp451.827.700.

Untuk kasus itu lanjut Tobok, penyidik sudah memeriksa pihak yang terlibat dengan kegiatan, Kadis Pemdes, Kepala BKAD, dan telah meminta keterangan sakdi ahli dari LKPP Sumut untuk teknis pengandaan barang jasa.

Dan telah meminta keterangan ahli teknik dari USU dan telah meminta Badan Pemeriksa Keuangan dan pembangunan (BPKP) untuk menghitung kerugian negara.

“Dari hasil perhitungan BPKP, ditemukan kerugian negara sebesar Rp400 juta lebih,”ujar Tobok. (rud/han)

IDI Sesalkan Kerumunan Vaksinasi Massal

ANTRE: Antrean masyarakat menunggu giliran untuk divaksin Covid-19 menimbulkan kerumunan di GOR Serbaguna Jalan Pancing Medan.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Antusias masyarakat untuk mendapatkan vaksin Covid-19 terbilang cukup tinggi. Semua kegiatan vaksinasi massal yang dilakukan pemerintah di seluruh Indonesia, selalu ramai dan berpotensi menimbulkan kerumunan.

ANTRE: Antrean masyarakat menunggu giliran untuk divaksin Covid-19 menimbulkan kerumunan di GOR Serbaguna Jalan Pancing Medan.

Seperti vaksinasi yang dilakukan di Gedung Serbaguna Pemprov Sumut Jalan Willem Iskandar pada Selasa (3/8), terjadi kerumunan saat masyarakat antri untuk mendapatkan vaksin. Bahkan karena antrean terlalu lama, warga nekat menerobos pagar agar masuk ke dalam gedung.

Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Sumatera Utara (Sumut), dr Ramlan Sitompul SpTHT-KL (K) menyesalkan cara pemerintah yang melakukan vaksinasi massal. “Kok vaksinasi dilakukan secara massal? Kita menyesalkan cara seperti itu,” ujar Ramlan menanggapi saat dihubungi wartawan, Rabu (4/8).

Dikatakan Ramlan, vaksinasi yang dilakukan secara massal sudah pasti bepotensi menimbulkan kerumunan. Adanya kerumunan, maka berpotensi terjadinya penularan Covid-19. “Nanti vaksinnya yang difitnah lagi, dibilang setelah vaksin kena Covid-19. Padahal, Covid-19 itu karena ada kerumunan, bukan karena vaksinnya. Mulai sekarang, dikelola dengan baik kegiatan vaksinasi itu,” kata mantan Ketua IDI Medan ini.

Menurut Ramlan, pemerintah daerah semestinya memberdayakan fasilitas kesehatan (faskes) tingkat 1, baik klinik swasta, Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Posyandu dalam melakukan vaksinasi Covid-19 kepada masyarakat. Cara ini dinilai lebih profesional dan efektif mencegah kerumunan saat dilakukannya vaksinasi. “Perlu profesional mengelola ini semua, dan seharusnya tak boleh begitu (vaksinasi massal). Kita kan punya perangkat, ada puskesmas, puskesmas pembantu, klinik swasta. Jadi lokasi vaksinasi itu menyebar, bukan dibuat menumpuk seperti itu, massal, massal, massal, akhirnya timbul kerumunan,” ungkapnya.

Ramlan memastikan, vaksinasi yang dilakukan di fasilitas kesehatan lebih baik dan efektif. Jika ada efek samping setelah vaksinasi, maka bisa ditangani secara cepat. “Berdayakan faskes, jangan dibuat massal lagi. Kalau terus seperti itu, nanti target mulia kita mau menurunkan Covid-19 malah menjadi menambah Covid-19 dengan cara seperti itu,” cetusnya.

Dia menambahkan, sudah semestinya mengembalikan kemuliaan masyarakat Indonesia mendapat layanan kesehatan lebih baik, tanpa menambah korban berjatuhan. “Berlinang air mata kita melihat keadaan ini, sedih melihat masyarakat seperti itu. Kita harus memuliakan masyarakat kita dan menjaga kesehatannya serta memastikan tidak tertular Covid-19,” tandasnya.

Evaluasi Teknis Pelaksanaan

Penasehat Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) DPRD Sumut, Yahdi Khoir Harahap memberi masukan terhadap pelaksanaan vaksinasi massal di Gedung Olahraga (GOR) Jalan Pancing Medan, yang sempat menuai banyak kritikan karena menciptakan kerumunan pada Selasa (3/8). Menurutnya, Kapolda Sumut Irjen Pol Panca Simanjuntak dan jajarannya, mesti mengatur ulang tata cara pemberian vaksin tersebut kepada masyarakat yang antusias ingin mendapat suntik vaksin Covid-19.

“Pelaksanaan vaksin massal seperti itu harus betul-betul diatur manajemennya secara rapi, tidak sekadar gagah-gagahan bikin vaksin massal tapi pengelolaannya amburadul,” katanya menjawab Sumut Pos, Rabu (4/8).

Menurutnya, Polres Batubara dapat dijadikan role model bagi penyelenggara vaksinasi massal. “Polres Batubara pernah bikin vaksin massal sampai 3.000-an orang dalam rangka Hari Bhayangkara yang lalu di Komplek Perumahan Tanjung Gading, tapi bisa berjalan dengan baik dan lancar. Manajemen vaksin massal yang baik menurut saya harus dimulai dari bawah, tingkat lingkungan, kelurahan dan diatur sebaik dan serapi mungkin,” tuturnya.

Antara lain caranya, sebut mantan Wakil Bupati Asahan itu, panitia penyelenggara harus koordinasi dengan pemerintahan setempat, mulai dari kadus, kepling, RT/RW, kades/lurah, dan camat untuk melakukan pendataan sekaligus registrasi. Jumlah peserta dan distribusinya per kelurahan, mesti disesuaikan dengan jumlah vaksin yang tersedia.

Kemudian, peserta dimobilisasi atau bila perlu disediakan kenderaan seperti truk atau pakai mobil milik polisi, berdasarkan sikwen waktu (jam yang berbeda), sehingga massa tidak bertumpuk di jam yang sama, sehingga antrean tidak menimbulkan kerumunan secara membludak. “Harus ada petugas khusus yang mengatur. Dari tribun, sesuai giliran atau nomor antrean, diarahkan secara bergelombang sesuai kelompoknya, diarahkan ke kursi-kursi yang telah disediakan di arena screening sebelum vaksin. Dari arena screening, masuk ke arena pemaksinan dengan jumlah kursi berbanjar sebanyak jalur screening, tetap sesuai kelompoknya. Semua tahapan proses tersebut diatur dan dijaga oleh petugas secara ketat. Semua proses berjalan sesuai nomor antrean sekali lagi sesuai dengan nomor antrean,” urai Yahdi.

Setelah divaksin, lanjut dia, peserta diarahkan ke meja penyerahan surat sertifikat vaksin atau formulir untuk jadwal vaksin kedua. Meja pelayanan juga dibuat beberapa jalur. Setelah itu peserta yang sudah menerima sertifikat atau surat jadwal vaksin kedua langsung ke pintu keluar yang berbeda dan langsung diarahkan pulang ke rumah agar tidak berkerumunan di luar.

Sementara untuk vaksin kedua, lanjut Yahdi, sebaiknya dilakukan di Puskesmas tanpa lagi harus datang ke GOR, sehingga lebih terarah dan lebih tertib dan tidak menumpuk di satu tempat. “Saya sangat prihatin atas kejadian ini karena rawan sekali dan sangat berpotensi terjadinya penularan yang dapat menimbulkan klaster baru. Siapa yang bisa jamin kalau diantara ribuan orang itu tidak ada carrier/orang yang bawa virus,” katanya.

Hemat dia, di masa sulit ini, semua pihak mesti menahan diri agar tidak dengan cepat menjustifikasi orang atau instansi manapun, yang sudah bergerak nyata ingin membantu memutus rantai penularan Covid-19, yakni salah satu caranya melalui percepatan program vaksinasi. “Karena bagaimanapun upaya Kapolda kita untuk mempercepat vaksinasi perlu dihargai dan diapresiasi. Cuma mungkin pengelolaannya yang perlu diperbaiki. Kita harus saling menahan diri agar tidak memperkeruh situasi,” pungkasnya.

Apresiasi Warga Medan

Terpisah, Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan, Gebyar Vaksin Presisi yang digelar di GOR Serbaguna Pancing, pada Selasa (3/8) kemarin, berjalan lancar dan tertib. “Vaksinasi berjalan tertib. Ada masyarakat, pelajar, difabel, yang mengikuti vaksinasi di GOR Pancing,” ujarnya.

Apresiasi pun disampaikan warga Medan yang telah mengikuti Gebyar Vaksin Presisi tersebut. Seperti yang disampaikan seorang peserta vaksin, P Sembiring Milala (47), warga Dusun III Ujung Jawi, Kecamatan Pancurbatu. Dia mengaku senang mendapat vaksinasi secara gratis itu. ‘’Saya sangat berterima kasih kepada Polda Sumut. Mudah-mudahan dengan vaksinasi ini sistem kekebalan tubuh saya terjaga,’’ ujarnya.

Hal Senada juga dikatakan Debby Anggrainy (21), mahasiswi Fakultas Ekonomi Universitas Methodist Indonesia (UMI). Menurutnya, vaksinasi ini penting di masa pandemi Covid-19. ‘’Saya mengapresiasi dan terima masih atas kebijakan Polri menggelar vaksinasi Covid-19 secara massal untuk masyarakat umum,’’ pungkasnya. (ris/prn/mag-1)

Kadisperindag Sumut, Riadil Akhir Lubis Wafat Melawan Covid-19, Gubsu: Kita Kehilangan Sosok Terbaik

SALAT JENAZAH: Wakil Gubernur Sumut, Musa Rajekshah didampingi Pj Sekdaprovsu, Afifi Lubis turut melaksanakan Salat Jenazah dan memimpin pelepasan jenazah Alm Riadil Akhir Lubis di RS Royal Prima Medan, Rabu (4/8). DINAS KOMINFO SUMUT.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemprov Sumut tengah berkabung. Seorang pejabat terasnya, Riadil Akhir Lubis, meninggal dunia, Rabu (4/8) siang. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan tersebut wafat dalam perawatan di RS Royal Prima, Medan, untuk berjuang sembuh dari Covid-19.

SALAT JENAZAH: Wakil Gubernur Sumut, Musa Rajekshah didampingi Pj Sekdaprovsu, Afifi Lubis turut melaksanakan Salat Jenazah dan memimpin pelepasan jenazah Alm Riadil Akhir Lubis di RS Royal Prima Medan, Rabu (4/8). DINAS KOMINFO SUMUT.

“Ya,” kata Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Sumut, Aris Yudhariansyah singkat, saat menjawab Sumut Pos, mengenai status positif Covid-19 Riadil Lubis.

Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi langsung menyampaikan rasa dukacita atas meninggalnya Riadil Lubis. Segenap jajaran Pemprov Sumut turut berbelasungkawa atas kehilangan sosok pejabat yang humble dan cerdas tersebut.

“Innalillahi wa Inna Ilaihi Raji’un kita kehilangan salah satu sosok terbaik di Sumatera Utara,” kata Edy dalam salah satu kegiatan di Asrama Haji Kabupaten Labuhan Batu.

“Saya bersama Wakil Gubernur Sumut beserta jajaran Pemerintah Provinsi Sumut menyampaikan dukacita yang mendalam dan merasa kehilangan. Semoga amal baik almarhum diterima di sisi Allah SWT, dengan sebaik-baik tempat. Kepada keluarga dan sanak saudara yang ditinggalkan, semoga bersabar dan tabah menghadapi musibah ini,” sambung Gubsu.

Riadil Lubis sempat dirawat di RS Royal Prima dan menjalani perawatan intensif beberapa hari. Mantan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumut ini tutup usia 54 tahun. Riadil sendiri sudah malang melintang menjabat di sejumlah jabatan pimpinan tinggi pratama atau eselon II di lingkup Pemprov Sumut.

Sebelum diamanahkan Gubsu Edy sebagai Kadisperindag dan Kepala BPBD, ia pernah menjabat sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sumut, dan Staf Ahli Gubernur Sumut Bidang Ekonomi, SDA dan Keuangan.

Alumni S-3 Perencanaan Wilayah Universitas Sumatera Utara (USU) kelahiran 17 Juli 1967 Kota Medan ini, juga pernah dipercaya mengemban berbagai jabatan lain di Pemprov Sumut, antara lain Penjabat (Pj) Wali Kota Binjai. Bahkan di awal pandemi, Riadil sempat menjabat Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Sumut, sebelum akhirnya berubah nama menjadi Satgas Covid-19 di mana tampuk pimpinannya ikut beralih kepada kepala daerah dalam hal ini gubernur.

Di kalangan pers, Riadil sangat terbuka akan setiap informasi publik. Terlebih informasi seputar perkembangan Covid-19, selama ia menjabat sebagai ketua gugus tugas.

Usai pelaksanaan Salat Jenazah, Wagubsu Musa Rajekshah didampingi Pj Sekdaprovsu, Afifi Lubis memimpin pelepasan jenazah di RS Royal Prima Medan, untuk selanjutnya dimakamkan di pemakaman yang ada di wilayah Perumnas Mandala. “Beliau adalah orang baik, semoga amal ibadah beliau diterima di sisi Allah SWT. Aamiin,” ucap Musa Rajekshah. (prn)