MEDAN, SUMUTPOS.CO – Rektor Universitas HKBP Nommensen (UHN) Medan, Haposan Siallagan mengapresiasi penyelenggaraan focus group discussion (FGD) yang digelar Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Rakyat (LPER) Sumut di Universitas HKBP Nommensen (UHN) Medan, Jumat (18/6) kemarin.

FGD yang mengambil tema ‘Optimalisasi BLT UMKM dalam Pemulihan Ekonomi Nasional’ ini, kata Haposan, sangat urgen mengingat situasi ekonomi khususnya di kalangan UMKM di Sumut semakin terpuruk akibat pandemi. Melalui FGD ini, lanjut Haposan, akan diperoleh beragam pandangan yang lengkap tentang kondisi dan upaya yang bisa dilakukan untuk memulihkan ekonomi lewat usaha membangkitkan kembali UMKM.

“UHN Medan memiliki tanggung jawab untuk membantu pemerintah mencari solusi yang efektif untuk membangkitkan kembali geliat UMKM khususnya di Sumut. Begitu juga LPER yang fokus pada pendampingan dan pembinaan UMKM. Memang masih banyak hal yang harus dibenahi di sektor ekonomi di provinsi ini, baik hal yang berkaitan dengan program bantuan BLT kepada UMKM ataupun kebijakan umum lainnya. Mulai database, manajemen, sampai efektivitas,” kata Haposan.

Ia mencontohkan misalnya keberadaan angkutan darat di Medan milik pemerintah. Di satu sisi program ini bagus, namun efeknya berdampak kepada angkutan darat milik swasta. Sebab penumpang lebih memilih yang punya pemerintah karena lebih bagus dan murah. Belum lagi carut marut di Pelabuhan Belawan yang boleh dibilang hulunya ekonomi di daerah ini.

Terkait nasib usaha mikro kecil menengah (UMKM) di masa pandemi, kata rektor, hal itu tidak bisa diselesaikan sendiri oleh pemerintah. Pendapat akademisi maupun praktisi perlu didengar dan dikompilasikan.

Pandemi ini, kata Haposan, jadi pelajaran penting agar hal-hal itu dibenahi sembari berproses menuju tuntutan zaman.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada LPER Sumut, kegiatan semacam ini penting untuk menyerap beragam pikiran yang berguna bagi bangsa ini. Kegiatan ini perlu diteruskan dengan pembahasan yang lebih tajam lagi,” kata Haposan

Ketua LPER Sumut Ronald Naibaho mengatakan FGD ini didasari keprihatinan mereka melihat kondisi UMKM di Sumut yang semakin terpuruk dihantam pandemi. Adapun bantuan BLT UMKM yang dikucurkan pemerintah provinsi Sumut sejauh ini dirasa belum efektif, bahkan serasa tidak ada bekasnya.

“Kalau corona cara menghempangnya dengan vaksin dan prokes, bagaimana dengan orang yang kekurangan penghasilan, apa cara efektifnya?” tanya Ronald.

Sementara Ketua Panitia FGD sekaligus moderator Ilham Fauji Munthe menambahkan kegiatan ini digelar untuk menampung ide dan masukan dari berbagai pihak untuk disampaikan kepada pemenintah sebagai bahan evaluasi.

Ada 6 narasumber dari berbagai profesi yang memberikan pandangannya di di FGD ini. Mereka antara lain, Soekowardojo (Perwakilan BI Sumut) , Dhody Thahir (DPRD Sumut) Hasmirizal Lubis (Kepala Bappeda Sumut), Naslindo Sirait (Ekonom), Fransisca Sestri (Sekjen LPER Pusat), Dearlina Sinaga (Dosen Ekonomi UHN Medan). FGD juga dirangkai dengan penandatangan MoU LPER Sumut dengan UHN Medan .(gus/azw)

sebagai penguatan LPER dan tanggungjawab perguruan tinggi kepada masyarakatnya.(

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Kalender pendidikan madrasah sudah memasuki masa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2021, baik jenjang Raudlatul Athfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs) maupun Madrasah Aliyah (MA) kategori reguler. PPDB ini berlangsung sejak Mei sampai Juli 2021.

Direktur Kurikulum Sarana Kesiswaan dan Kelembagaan (KSKK) Kementerian Agama (Kemenag), Ishom Yusqi mengatakan, PPDB digelar guna memenuhi hak dasar warga negara untuk memperoleh pendidikan. PPDB RA dan Madrasah tahun ini dilakukan serentak, kecuali untuk madrasah program khusus yang jadwalnya dipercepat.

“Kemenag tengah melaksanakan penerimaan siswa baru berbagai jenjang madrasah mulai dari RA, MI, MTs dan MA mulai awal Mei sampai akhir Juli 2021. Namun untuk madrasah program khusus, dilakukan lebih awal,” jelas dia, Minggu (20/6).

Berikut ketentuan pelaksanaan PPDB jenjang RA, MI, MTs dan MA Tahun pelajaran 2021/2022: 1. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) RA dan Madrasah dilaksanakan secara daring (dalam jaringan) atau secara luring (luar jaringan/manual). 2. PPDB pada madrasah harus memenuhi asas: a. Obyektivitas, artinya bahwa PPDB maupun pindahan harus memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan; b. Transparansi, artinya PPDB bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua peserta didik baru untuk menghindari segala penyimpangan yang mungkin terjadi;

c. Akuntabilitas, artinya PPDB dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya; d. Tidak Diskriminatif, artinya PPDB pada madrasah tanpa membedakan suku, ras, golongan dan status sosial ekonomi masyarakat;

e. Kompetitif, artinya PPDB dilakukan melalui seleksi berdasarkan kompetensi yang disyaratkan oleh satuan pendidikan tertentu.

3. Madrasah Berasrama (MTs dan MA berasrama) melaksanakan PPDB dari seleksi sampai pengumuman hasil dengan rentang waktu mulai bulan Maret sampai bulan Mei 2021 (rangkaian kegiatan PPDB diatur oleh satuan pendidikan masing-masing dan atau mengikuti kebijakan wilayah masing-masing)
4. RA dan Madrasah (selain MAN IC, MAN PK, MAKN dan Madrasah Bersarama) melaksanakan PPDB mulai bulan Mei sampai dengan bulan Juli 2021 (rangkaian kegiatan PPDB diatur oleh satuan pendidikan masing-masing, dan atau mengikuti kebijakan wilayah masing-masing).
5. Jadwal PPDB Madrasah; a) Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia (MAN IC), Madrasah Aliyah Negeri Program Khusus (MAN PK), Madrasah Aliyah Kejuruan Negeri (MAKN) (Januari sampai Maret 2021)

b) MI, MTs, MA, Negeri dan Swasta Berasrama (Maret sampai Mei 2021); c) MA Reguler Negeri dan Swasta (Mei sampai Juli 2021); d) MA Program Keterampilan Negeri dan Swasta (Mei sampai Juli 2021); f) MI Negeri dan Swasta (Mei sampai Juli 2021); g) RA (Mei sampai Juli 2021)

6. Sebagai bagian dari kebijakan afirmatif bahwa madrasah yang diselenggarakan oleh Pemerintah wajib menerima calon peserta didik dengan kriteria sebagai berikut: a) Mempunyai prestasi akademik dan non-akademik (KSM, KSN, OPSI, MYRES, AKSIOMA dan kompetisi yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Lainnya paling sedikit 5 persen dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.

b) Berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu paling sedikit 15 persen dari jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Indonesia Pintar (KIP)/Program Keluarga Harapan (PKH)/Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)/Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang diterbitkan oleh pemerintah daerah. (jpnn/azw)

Apabila peserta didik memperoleh SKTM dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan perolehannya, akan dikenakan sanksi pengeluaran dari Madrasah berdasarkan hasil evaluasi Madrasah bersama dengan Komite Madrasah, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.

c) Berasal dari anak berkebutuhan khusus paling sedikit 10 persen dari jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima bagi madrasah yang menyelenggarakan program pendidikan inklusi. Setiap Provinsi harus tersedia paling sedikit 1 Madrasah Negeri pada semua jenjang (MIN, MTsN, dan MAN) yang menyelenggarakan pendidikan inklusi. (bbs/azw)