DAIRI, SUMUTPOS.CO – Kabupaten Dairi saat ini melaksanakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 3. Mengingat, Dairi masuk kategori risiko tinggi penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Kendati melaksanakan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Level 3, aktivitas berkerumun baik di kalangan masyarakat, aktivitas perkantoran seperti rapat-rapat masih terus jalan. Begitu juga sejumlah sekolah di Dairi, masih mendatangkan siswa/siswi kesekolah memakai seragam.

Aktivitas masyarakat seperti di kolam pancing dan lainya masih berjalan terus. Ini menunjukkan, Satuan Tugas (Satgas) penanganan Covid-19 Dairi, lemah dalam penegakan disiplin terhadap para pelanggar protokol kesehatan (prokes).

Bupati Dairi, Eddy Keleng Ate Berutu usai menerima masyarakat di Pendopo Bupati, Selasa (27/7) dikonfirmasi mengatakan, beberapa kabupaten di kawasan Danau Toba berisiko tinggi penularan Covid-19.

Mari sama-sama bergerak mengurangi kerumunan. Penurunan risiko tinggi penularan hanya melalui mengurangi kerumunan, jaga jarak dan tetap memakai masker, kata Eddy.

Bupati mengaku, Menteri Dalam Negeri mengintruksikan melaksanakan PPKM level 3 bagi daerah berisiko tinggi penularan Covid-19. Namun, intruksi itu baru keluar beberapa hari yang lalu.

Saat ini, katanya, Satgas Covid-19 Dairi sedang menyusun sosialisasi mengacu Instruksi Mendagri, gubernur dan bupati. Untuk sosialisasi akan memanggil kepala desa, camat secara daring, agar dapat mensosialisasikan kepada masyarakat.

Selama ini, kita tetap memantau lonjakan terkonfirmasi positif dan mengintruksikan PPKM berbasis skala mikro. Dengan harapan lonjakan itu mereda, katanya.

Pihaknya sudah melakukan identifikasi, di mana pelaksanaan pesta sebagai pusat kerumunan di Dairi. Dan pelaksanaan pesta adat pernikahan, hajatan dan lainnya ditiadakan sementara.

Peniadaan pesta diharapkan bisa ditaati masyarakat. Eddy KA Berutu mengatakan, sesuai Intruksi Mendagri pelaksanaan PPKM level 3, masih diperbolehkan kegiatan masyarakat, namun kapasitas dikurangi. Sama halnya dengan toko, warung, rumah makan dan lainnya diizinkan beroperasi, tetapi dilakukan pembatasan jam operasional. Karena Dairi tidak berstatus lockdown, kata Eddy.

Sementara itu, diperoleh informasi, sebanyak 3 orang tenaga harian lepas (THL) yang bertugas di pendopo terkonfirmasi positif Covid-19.

Ditanya soal itu, Bupati Eddy membenarkan. Ia mengatakan, interaksi sangat tinggi di Dairi, sehingga siapa saja bisa terpapar. Ketiga THL yang terkonfirmasi sudah isolasi di RSUD Sidikalang.

Ia mengaku tidak kontak erat dengan THL, sehingga ia tidak melakukan isolasi mandiri. Ia juga membenarkan salah satu dari THL merupakan ajudan dari Ketua TP PKK Dairi. Ibu sudah 3 minggu di Jakarta, dan tidak ada kontak erat dengan yang bersangkutan,” pungkasnya. (rud/azw)

HUMBAHAS, SUMUTPOS.CO – Kelangkaan sejumlah obat antivirus dan vitamin ternyata tidak hanya di daerah-daerah lain saja. Di Kota Dolok Sanggul Kecamatan Dolok Sanggul Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) Provinsi Sumatera Utara juga mengalami yang sama.

Seperti disampaikan petugas penjualan di Apotek Damai Jalan Siliwangi. Dia mengaku, bahwa obat semisal oseltamivir, gentromicyn, favipiravir lagi tidak ada. “Lagi kosong oseltamivir, gentromicyn, favipiravir,” kata penjual di apotek itu, Senin (26/7).

Begitu pula, vitamin D3 5000, multivitamin yang mengandung zinc, multivitamin yang Becom-zet. “Ini juga tidak ada, lagi kosong,” ujarnya.

Hal serupa juga terjadi di Apotek Serasi Farma Jalan Pasaribu, Apotek Martabe Jalan Sisingamangaraja, toko obat Debora Jalan Siliwangi.

Para petugas penjualan apotek itu mengaku, bahwa stok obat antivirus dan vitamin tersebut kosong. “Enggak ada,” kata petugas yang enggan menyebut namanya

Sementara itu, Bupati Humbang Hasundutan Dosmar Banjarnahor dikonfirmasi sekaitan itu melalui WhatsApp, hingga berita ini diturunkan tidak mau menjawab.

Senada juga, Sekretaris Daerah Tonny Sihombing. Belum menjawab pertanyaan wartawan terkait tersebut.

Berbeda, Kepala Dinas Kominfo Hotman Hutasoi. Dia malah mengaku tidak dapat memberikan penjelasan dikarenakan belum ada jawaban dari Kepala Dinas Kesehatan drg Hasudungan Silalaban, dan Direktur RSUD Dolok Sanggul dr Netty Simanjuntak.

“ Ini belum bisa kujawab, karena belum ada penjelasan dari Kadis Kesehatan , dan Direktur Rumah Sakit,” ucap Hotman saat dihubungi.

Sebelumnya, Bupati Dosmar Banjarnahor melakukan pengecekkan ketersediaan oksigen, dan obat-obatan semisal, vitamin, remdesivir, ivermectin, favipiravir, dan oseltamivir di RSUD Dolok Sanggul.

Dikutip dari unggahaan akun Facebook Dosmar Banjarnahor II mengunggah, bahwa ia memastikan kebutuhan oksigen di RSUD Dolok Sanggul dan persediaannya lebih dari cukup.

Kemudian, Dosmar menyebut RSUD juga sudah bisa memproduksi oksigen sendiri dan bisa membantu kabupaten tetangga dalam mensuplai kebutuhan oksigen.(rud/azw)

HUMBAHAS, SUMUTPOS.CO -Kasus kematian Covid 19 di Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) kembali bertambah. Kini, total pasien yang terkonfirmasi positif Covid 19 yang meninggal berjumlah 15 orang, yang sebelumnya, 14 orang.

“ Hari ini, Selasa (27/7) bertambah satu lagi sesuai hasil PCR pasien dengan inisial RM (54) alamat Jalan Pemuda Kelurahaan/Desa Pasar Dolok Sanggul yang meninggal dunia pada 25 Juli 2021 di RSUD Dolok Sanggul, positif Covid 19,” beber Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Humbang Hasundutan Hotman Hutasoit yang juga Satgas Penanganan Covid 19 Kabupaten Humbang Hasundutan, Selasa (27/7) melalui sambungan telepon.

Dijelaskan Hotman, terkait kronologi pasien yang berjenis perempuan ini, pada tanggal 25 Juli 2021, RM masuk ke RSUD Dolok Sanggul dengan mengalami gejala demam, batuk, sesak napas, pilek, dan pneumonia.

Namun, tidak sempat mendapatkan perawatan dalam beberapa hari. Di hari yang sama, sekitar pukul 14.10 WIB, RM meninggal dunia. “Berdasarkan hasil pemeriksaan swab, RM terkonfirmasi positif Covid-19, Selasa 27 Juli 2021,” ungkap Hotman.

Lebih lanjut dikatakannya, dengan bertambahnya satu pasien lagi yang meninggal dunia tersebut, maka jumlah kasus kematian akibat Covid-19 di Kabupaten Humbang Hasundutan hingga saat ini menjadi 15 orang.

Untuk itu, Hotman kembali mengimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Humbang Hasundutan, agar tetap menaati dan disiplin menjalankan protokoler kesehatan. “Jaga orang-orang yang kita cintai mulai dari diri kita dengan disiplin jalankan protokol kesehatan 5M,” imbaunya.

Perlu diketahui, tercatat per tanggal 27 Juli 2021, sudah sebanyak 15 orang meninggal dunia. Dengan rincian, warga Dolok Sanggul 7 orang, warga Lintong Nihuta 5 orang, Pakkat 1 orang, Onanganjang 1 orang, Parlilitan 1 orang. (des/azw)

DAIRI, SUMUTPOS.CO – BUPATI Dairi, Eddy Keleng Ate Betutu mengaku, sudah menginstruksikan Inspektorat untuk mengaudit keuangan rumah sakit umum (RSU) Sidikalang.

Selain menyuruh Inspektorat untuk audit, Bupati Dairi itu juga memerintahkan manajemen RSU untuk segera membagikan jasa pelayanan para tenaga kesehatan (Nakes) di RSU Sidikalang.

Hal itu disampaikan Bupati Eddy KA Berutu menjawab wartawan terkait desakan anggota DPRD dari fraksi Demokrat, Bona Tindaon terkait puluhan miliar jasa layanan para tenga kesehatan (nakes) yang hingga kini tertahan direkening badan layanan umum (BLU) RSU Sidikalang di depan Pendopo Bupati, Selasa (27/7).

Bupati Eddy mengaku, sudah memerintahkan inspektorat, asisten serta kepala dinas untuk menyelesaikan permasalahan itu. Termasuk menyegerakan membayar jasa pelayanan nakes. “Saya juga sudah minta manajemen untuk bekerja efektif,” imbuhnya.

Eddy juga menyebut sudah menginstruksikan, agar insiden-insiden yang kekurangan cakapan managemen harus segera diperbaiki.

Menurutnya, keterlambatan pembagian jasa nakes ini terjadi karena kekurang cakapan managemen.

Terkait isu kekurang harmonisan antara fungsional dan manajemen, Eddy memgatakan, agar segera diakhiri. Bupati mengaku sudah pernah memanggil para kepala bidang dan direktur untuk mencarikan solusi supaya permasalahan di rumah sakit bisa terselesaikan sehingga pelayanan kepada masyarakat bisa maksimal.

Ditanya tentang buruknya pelayanan dan kekurang harmonisan para pekerja di RSU Sidikalang, Eddy KA Berutu mengatakan, evaluasi aka dilakukan terhadap semua pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD).

“Jika ada yang agak lambat akan kita geser dulu supaya bisa lebih cepat kerja,” ucap Eddy.

Seperti diberitakan sebelumnya, anggota DPRD Dairi dari fraksi Demokrat, Bona Tindaon, mengungkap puluhan miliar jasa layanan nakes RSU Sidikalang belum dibagikan. Bona menyebut, jasa nakes itu yakni untuk jasa pelayanan umum, jasa jampersal serta jasa klaim BPJS untuk tahun 2020-2021. (rud/azw)

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Komisi Untuk Orang Hilang Dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Sumatera Utara menggelar diskusi dengan jurnalis terkait isu pelanggaran hak azasi manusia (HAM) di Kabupaten Dairi di Sidikalang, Selasa (27/7).

Koordinator KontraS Sumut, Amin Multazam menyampaikan, forum diskusi terbatas ini dimaksudkan mendorong jurnalis mengangkat isu HAM didaerahnya. Amin menyebut, jurnalis memiliki dua peran dalam konteks HAM.

Pertama, peran pendidikan melalui tulisan dan berbagai informasi yang disajikan kepada masyarakat. Kedua, peran monitoring melalui pemantauan kinerja negara dalam melaksanakan kewajibannya.

Menurut Amin, kedua peran penting tersebut menjadikan jurnalis tidak ubahnya sebagai pembela HAM, atau dalam istilah nya disebut Human Rights Defenders (HRDs).

Sebagai pembela HAM, maka sudah semestinya para jurnalis memiliki pemahaman yang baik soal isu HAM.

Seorang pembela HAM setidaknya harus memahami beberapa konsep dasar dari HAM itu sendiri. Salah satunya seperti nilai, instrumen (nasional maupun internasional), mekanisme pengawasan serta penyelesaian kasus-kasus HAM. Sehingga kegiatan/diskusi ini sangat berharga supaya saling memahami.

Amin menjelaskan, pelanggaran HAM berbeda dari pelanggaran pidana biasa. Dalam konteks pelanggaran HAM, selalu ada kaitan dengan peran Negara yang gagal dalam menjalankan tugasnya untuk melindungi, menghormati dan memenuhi HAM.

Dalam Negara, melekat wewang dan kekuasaan. Sehingga dalam konteks HAM, Negara merupakan pemangku kewajiban. Adapun individu/masyarakat merupakan pemangku hak. Itulah mengapa pelanggaran HAM hanya dapat dilekatkan pada Negara, ucapnya.

Terkait pelanggaran HAM terhadap jurnalis, lanjut Amin, catatan KontraS, dalam tiga bulan terakhir setidaknya mencatat 6 kasus kekerasan terhadap jurnalis. Bahkan, belum lama ini seorang jurnalis / wartawan online di Siantar, meninggal karena ditembak.

Menurutnya, angka kekerasan terhadap jurnalis di Sumatera Utara tergolong tinggi, itu menunjukan ada yang salah dalam pers kita, sebut Amin. Sementara itu, dalam diskusi itu, KontraS banyak menggali informasi dari rekan jurnalis.

Dalam kesempatan itu, jurnalis mengajak KontraS Sumut untuk bersama-sama mengadvokasi kasus HAM di Dairi, komitmen itu yang kami perlu, ucap salah seorang jurnalis. Selain itu, jurnalis di daerah juga memberikan masukan pada KontraS dalam berbagai aspek yang perlu dikuatkan.

Mulai dari pelatihan teknis peliputan kasus HAM hingga menguatkan perlindungan keamanan digital yang saat ini penting dikuatkan. Ketua DPC GMNI Dairi, Firman Lingga mengapresiasi Kontras Sumut, telah mengadakan diskusi untuk memperkuat peran jurnalis dalam isu HAM. Diskusi dengan jurnalis, kerjasama KontraS Sumut dengan DPC GMNI Dairi. (rud/azw)